1. APIP
dalam Pengadaan Barang & Jasa
di lingkungan Kementerian Perhubungan
PERANITJEN
Maizar Radjin

2. Outline
Pendahuluan
Potret hasil pengawasan
ITJEN ada di setiap tahapan
pembangunan Infrastruktur
1
2
Maizar Radjin
Maizar Radjin

3. Pendahuluan
Maizar Radjin

4. PENGADAAN BARANG DAN JASA TERMASUK KRITERIA DALAM
4
Inpres ini fokus kepada pencegahan tindak
pidana korupsi dan penegakan hukum di bidang
pemberantasan korupsi untuk
diimplementasikan dalam tujuh sektor yang
meliputi:
1. industri ekstraktif/pertambangan
2. Infrastruktur
3. sektor privat
4. penerimaan negara
5. tata niaga
6. BUMN
7. Pengadaan barang dan jasa
Tujuh Sektor dalam pemberantasan korupsi oleh Pemerintah
https://nasional.kompas.com
• MENERBITKAN INPRES 10 TAHUN
2016 TENTANG AKSI PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN KORUPSI.
• MENOLAK DIMUDAHKANNYA REMISI UNTUK
KORUPTOR.
• MENERBITKAN PERPRES 54 TAHUN 2018
TENTANG STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN
KORUPSI.
• MENERBITKAN PP 43 TAHUN 2018 TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA
MASYARAKAT DAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
• MENINGKATKAN JUMLAH PENYIDIK KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI
Maizar Radjin

5. Cegah Korupsi, LKPP-5 Kementerian Teken MoU Pengadaan Barang dan Jasa
5
Jumat 15 Februari 2019, Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/jasa Pemerintah (LKPP) bersama lima kementerian
meneken nota kesepahaman atau
memorandum of understanding (MoU)
tentang pengadaan barang dan jasa yang
diimplementasikan dengan e-katalog sektoral. MoU ini
untuk mencegah korupsi di sektor itu
LIMA KEMENTERIAN YANG DIMAKSUD ADALAH
1. Kementerian Perhubungan
2. Kemendikbud,
3. Kementerian Pertanian
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
5. Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Source: https://detik.com Maizar Radjin

6. Tiga Peran ITJEN selaku APIP
6 Maizar Radjin

7. Siklus Proses Pengadaan
7 Maizar Radjin

8. Peran APIP : Pengaduan PBJ-Perpres 16/2018
• Masyarakat menyampaikan
pengaduan kepada APIP disertai
bukti yang faktual, kredibel, dan
autentik
• Aparat Penegak Hukum
meneruskan pengaduan
masyarakat kepada APIP untuk
ditindaklanjuti.
• APIP menindaklanjuti pengaduan
sesuai kewenangannya.
• APIP melaporkan hasil tindak
lanjut pengaduan kepada
menteri/kepala lembaga/kepala
daerah
• Menteri/kepala lembaga/kepala
daerah wajib melakukan pengawasan
Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat
pengawasan internal pada
Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah masing-masing.
• Pengawasan dapat dilakukan melalui
kegiatan audit, reviu, pemantauan,
evaluasi, dan/atau penyelenggaraan
whistleblowing system
• Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa
dimulai sejak perencanaan, persiapan,
pemilihan Penyedia, pelaksanaan
Kontrak, dan serah terima pekerjaan.
Ruang lingkup pengawasan
Pengadaan Barang/Jasa meliputi :
1. pemenuhan nilai manfaat
yang sebesar-besarnya;
2. kepatuhan terhadap
peraturan;
3. pencapaian TKDN;
4. penggunaan produk dalam
negeri;
5. pencadangan dan
peruntukan paket untuk
usaha kecil; dan
6. Pengadaan Berkelanjutan.
8 Maizar Radjin

9. Statistik Pengaduan Tahun 2018
SECARA LANGSUNG SIMADU (WBS SYSTEM) KEMENPOLHUKAM
139
33 : Tuntas
106 : Proses
51
0 : Tuntas
51 : Proses
343
301 : Tdk dpt Proses
42 : Proses
Keterangan:
1. Tidak Dapat Proses: sudah ada pengaduan sebelumnya/lokasi tidak jelas
2. Proses terdiri dari: 32 Dishub/Samsat, 4 BUMN dan ke Kemenhub 6 pegaduan
dengan status Proses 5 dan telah Tuntas 1
9 Maizar Radjin

10. https://simadu.dephub.go.id/
Sarana Pengaduan Online : WBS-SIMADU
Pengaduan akan mudah ditindaklanjuti apabila
memenuhi unsur sebagai berikut:
1. What :Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui
2. Where:Dimana perbuatan tersebut dilakukan
3. When :Kapan perbuatan tersebut dilakukan
4. Who :Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut
5. How :Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dsb.)
PELAPOR tidak perlu khawatir terungkapnya identitas
diri karena Aplikasi Otomatisasi akan MERAHASIAKAN
IDENTITAS DIRI ANDA sebagai whistleblower.
Kementerian Perhubungan menghargai informasi yang
dilaporkan. Fokus kami kepada
materi informasi yang dilaporkan.
10 Maizar Radjin

11. 11
PERENCANAAN
PENGADAAN
• Reviu RKA/KL
• Reviu RK BMN
PROSES
PELELANGAN
• Probity Audit
• Penanganan pengaduan
(pengganti sanggah
banding)
• Monitoring melalui e-Proc
/ SPSE
PELAKSANAAN
PENGADAAN
BARANG/JASA
• Program Kerja Audit
Tahunan (PKAT)
• Rekomendasi black-
list penyedia jasa
• Monitoring melalui e-
Monitoring
Peran Inspektorat Jenderal Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa
Maizar Radjin

12. Perencanaan Pengadaaan
12
1. Reviu RK BMN
merupakan amanat darai Peraturan Menteri
Keuangan yang harus kepatuhan dalam
menyusun kebutuhan BMN
2. Reviu RKA-K/L
Dalam pelaksanaan reviu RKA-K/L, beberapa
hal yang menjadi fokus antara lain:
• Evaluasi terhadap pemenuhan readiness criteria
pada rencana kerja hingga tingkat satuan kerja
(Amdal, Lahan, Desain, dll.)
• Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai
dari PHLN
• Kontrak Tahun Jamak
• Kelengkapan dokumen pendukung (TOR, RAB, dll.)
Maizar Radjin

13. Proses Pelelangan
13
1. PROBITY AUDIT (BY REQUEST)
pendampingan dengan tujuan memastikan
proses pengadaan barang/jasa dilakukan secara
adil, dapat dipertanggungjawabkan, transparan
dan sesuai ketentuan yang berlaku
2. PENANGANAN PENGADUAN
mempercepat jawaban pengaduan peserta
Pengadaan Barang/Jasa
3. MONITORING PELAKSANAAN PBJ
MELALUI E-PROC/SPSE
melakukan monitoring pengawasan terhadap
pelaksanaan PBJ melalui e-procurement/SPSE
Maizar Radjin

14. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
14
1. PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
Pelaksanaan PKPT melalui Risk Based Internal Audit untuk
prioritas pemilihan auditi
2. REKOMENDASI BLACK-LIST PENYEDIA JASA
Pemeriksaan dan klarifikasi atas usulan dari PA/KPA ->
Hasil rekomendasi Black-list tepat waktu sesuai Peraturan
Kepala LKPP No.18 Tahun 2014 (paling lambat 10 hari
sejak surat diterima APIP).
3. MONITORING MELALUI e-MONITORING
• Pemantauan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan
penyerapan anggaran melalui e-
monitoring.dephub.go.id
• Data e-Monitoring sebagai salah satu dasar prioritas
pemilihan auditi untuk PKPT dan pemilihan paket
sampling pada pelaksanaan Audit
Maizar Radjin

15. MENGOPTIMALKAN FUNGSI PENGENDALIAN INTERN
PertahananLapisPertama
PertahananLapisKedua
PertahananLapisKetiga
menerapkan SPIP
secara konsisten dan
berkesinambungan
dalam Unit Kerja
source: The Institute of Internal Auditor (IIA) Web 15
Memantau
penerapan
SPIP di Unit
Kerja
Melaksanakan
pengawasan
internal (audit dan
pengawasan
lainnya
MANAJEMEN &
SELURUH
PEGAWAI
UNIT KEPATUHAN
INTERNAL
(UKI)
INSPEKTORAT
JENDERAL
(APIP)
melalui Implementasi Three Lines Of Defence
Maizar Radjin

16. PEMBENTUKAN
Membentuk Unit Kepatuhan Internal (UKI)
16
MEMBENTUK UNIT KEPATUHAN INTERNAL (UKI) YANG BERSIFAT
ADHOC, DENGAN KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT KERJA YBS.
KEANGGOTAAN
DIBENTUK DI SETIAP UNIT
KERJA TINGKAT PUSAT DAN UPT
(Melekat Pada Jabatan Yang
Bertangggungjawab Di Bidang
Kepegawaian)
KETUA : PENANGGUNG
JAWAB BIDANG
KEPEGAWAIAN
ANGGOTA : 1….
2….
MENINGKATKAN
KEPATUHAN INTERNAL
TERHADAP PELAKSANAAN
DISIPLIN PEGAWAI DAN
PEMELIHARAAN ASET (TAHAP
AWAL)
TUJUAN
UKI
SUSUNAN
Maizar Radjin

17. POTRET HASIL
PENGAWASAN ITJEN
Ada Dalam Setiap Tahapan
Pembangunan Infrastruktur
Maizar Radjin

18. 0,2% 1,2%
73,3%
1%
0,7% 0,04%
22,5%
1,1%
Kegiatan yang tidak diusulkan
dalam pagu kebutuhan
Manfaat belum
prioritas
KETIDAKLENGKAPAN
DOKUMEN
PERENCANAAN
KETIDAKSESUAIAN
TOR/RAB DENGAN
RKA
Kesalahan bagan
akun standar
Ketidaksiapan
lahan
Kelebihan
pagu anggaran
Ketidaksesuaian
dengan renstra
18
pada Delapan Elemen Reviu Rencana Kerja dan Anggaran
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
Maizar Radjin

19. PERJALANAN DINAS
PEMELIHARAAN ASET
PENETAPAN HARGA
KELENGKAPAN DOKUMEN
1. Jumlah petugas dan
hari ≠ kebutuhan.
2. Jumlah Hari ST ≠
Jumlah Kerja Efektif.
3. Monev hendaknya
berbasis IT
1. Indeks Aset dan
Pegawai ≠ kebutuhan.
2. Kepatuhan Tata Kelola
BMN dan Akun.
1. Dokumen Pembanding
2. Kewajaran Analisa Harga
Satuan
3. Kewajaran Biaya Personil
4. Rincian Pekerjaan
5. Output Supervisi
1. Legalitas TOR & RAB
2. Dokumen Perencanaan
3. Dokumen Persetujuan
Teknis
4. Keterlibatan Pimpinan.
Dalam Reviu Rencana Kerja Dan Anggaran
CATATAN BERULANG
19Maizar Radjin

20. Dalam Pelaksanaan Audit
TEMUAN BERULANG
06 06 07 08
01 02 03 04
Tidak ada
dokumen
pendukung
Bermasalah
dengan Instansi
Lain
Kantraktor Yang Tidak
Memiliki Kemampuan
Memadai
Pembiaran oleh
Direktorat Teknis
KPA dan PPK yang
lemah/tidak tegas
Konsultan Pengawas
yang rendah kinerjanya
Kegagalan Kontruksi
/ Cacat Kontruksi
Bermasalah
dengan
Masyarakat
20 Maizar Radjin

21. Dalam Proses Perlelangan
PERMASALAHAN BERULANG
21
Dokumen
perencanaan
tidak dilengkapi
dengan dokumen
pendukung.
Kewajaran harga
diragukan
Terlambatnya
kontraktor
melaksanakan
pekerjaan karena
pengawasan yang
kurang efektif yang
dilakukan oleh PPK dan
Direktorat Teknis terkait
Kompetensi
PPK yang
tidak memadai
atau
tanggungjawab
PPK yang
terlalu besar
Peran
konsultan
pengawas
yang tidak
efektif
Kontraktor
pelaksana
cenderung akan
memperpanjang
pekerjaan melewati
akhir tahun
Terlambatnya
pelaksanaan
lelang karena
dokumen yang
tidak lengkap,
kesiapan lahan
yang belum
tuntas, ULP tidak
siap
Permasalah
berlarut (non
teknis) dengan
pemda, aparat
penegak hukum
atau masyarakat
setempat yang
terlambat
ditangani
Penarikan
uang muka
dan penarikan
sesuai termin
tidak sesuai
dengan jadwal
Pengawasan
langsung
oleh direktorat
teknis sangat
lemah
Kontraktor
pelaksana
mendapatkan
paket pekerjaan
melebihi
kemampuan sisa
paket
Kurangnya
koordinasi
direktorat
teknis/PPK
dengan
Pemda
setempat.
1 4 6 8 10
2 3 5 7 9 11
Maizar Radjin

22. Kenapa Orang Cenderung Melakukan Kecurangan…?
Source: famed criminologist: Donald R. Cressey
FROUD TRIANGLE THEORY
Pressure adalah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan
fraud, contohnya hutang atau tagihan yang menumpuk, gaya hidup mewah,
ketergantungan narkoba, dll. Pada umumnya yang mendorong terjadinya fraud
adalah kebutuhan atau masalah finansial. Tapi banyak juga yang hanya
terdorong oleh keserakahan.
Opportunity adalah peluang yang memungkinkan fraud
terjadi. Biasanya disebabkan karena internal control suatu
organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan/atau
penyalahgunaan wewenang. Di antara 3 elemen fraud triangle,
opportunity merupakan elemen yang paling memungkinkan
untuk diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, dan
control dan upaya deteksi dini terhadap fraud.
Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya fraud,
dimana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya, misalnya:
1. Bahwasanya tindakannya untuk membahagiakan keluarga dan orang-orang yang dicintainya.
2. Masa kerja pelaku cukup lama dan dia merasa seharusnya berhak mendapatkan lebih dari
yang telah dia dapatkan sekarang (posisi, gaji, promosi, dll.)
3. Perusahaan telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan tidak mengapa jika
pelaku mengambil bagian sedikit dari keuntungan tersebut.
22 Maizar Radjin

23. 23
IDENTIFIKASI MASALAH
Teori Gunung Es (Ice Berg Teory)
Tampak
Mata
Kasat
Mata
Fundamental
Yang diungkapkan dalam
laporan (20%)
Yang diketemukan tapi tidak
diungkapkan dalam laporan (20%)
Yang tercium tetapi belum diketemukan
(60%)
Source: Accountant guide to froud detection & control Davia HR et al 2000 Maizar Radjin