1. RENCANA GARIS BESAR SATGAS
“SABER PUNGLI”
Jakarta, Oktober 2016

2. D A S A R
 RAPAT TERBATAS ANTAR K/L DI
MENKOPOLHUKAM PD TGL 11
OKTOBER 2016
 PERPRES NO 87 TH 2016 TTG SATUAN
TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR

3. SATGAS SABER PUNGLI
TUGAS SATGAS
MELAKSANAKAN
PEMBERANTASAN PUNGUTAN
LIAR SECARA EFEKTIF DAN
EFISIEN DENGAN
MENGOPTIMALKAN
PEMANFAATAN PERSONIL,
SATUAN KERJA, DAN SARANA
PRASARANA, BAIK YAG BERADA
DI KEMENTRIAN/ LEMBAGA
MAUPUN PEMERINTAH DAERAH.
FUNGSI
 INTELIJEN;
 PENCEGAHAN;
 PENINDAKAN; DAN
 YUSTISI.
SASARAN
SENTRA PELAYANAN PUBLIK DI
KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMDA
KEKUATAN
KEMENTRIAN/LEMBAGA DAN PEMDA

4. WEWENANG SATGAS
1. BANGUN SISTEM CEGAH DAN BERANTAS PUNGLI;
2. MELAK PUL DATA & INFORMASI DR KEMENTRIAN/LEMBAGA DAN
PIHAK LAIN YG TERKAIT DG GUNAKAN TI;
3. KOORD, REN & LAK OPS BERANTAS PUNGLI;
4. MELAK OPS TANGKAP TANGAN;
5. BERI REKOMENDASI KPD PIMP KEMENTRIAN/LEMBAGA SERTA
KEPALA PEMERINTAH DAERAH UTK BERI SANKSI KPD PELAKU
PUNGLI SESUAI DG PERAT PER UU AN;
6. BERI REKOMENDASI PEMBENTUKAN & PELAKS TUGAS UNIT
SABER PUNGLI DI SETIAP INST PENYELENGGARA YAN PUBLIK KPD
PIMP KEMENTRIAN/ LEMBAGA DAN KEPALA PEMERINTAH DAERAH;
DAN.
7. MELAK EVALUASI KEGIATAN PEMBERANTASAN PUNGLI.

5. KONSEP GIAT SATGAS
1. MENGEDEPANKAN PENEGAKAN HUKUM MELALUI
GIAT PENINDAKAN DAN YUSTISI DIDUKUNG GIAT
INTELIJEN SERTA PENCEGAHAN
2. MENGIKUTSERTAKAN KEMENTERIAN, LEMBAGA
DAN PEMERINTAH DAERAH.
3. MENGIKUTSERTAKAN DAN MENGOPTILMALKAN
SELURUH POTENSI MASYARAKAT DALAM HAL
PENGAWASAN TERCAPAINYA KEGIATAN SATGAS.

6. STRUKTUR ORGANISASI
TKT PUSAT
UNIT SABER
PUNGLI K/L
KA SUB SATGAS
INTELEJEN
KA SUB SATGAS
PENCEGAHAN
KA SUB SATGAS
PENINDAKAN
KA SUB SATAGAS
YUSTISI
KETUA PELAKS SATGAS
IRWASUM POLRI
PRESIDEN RI
POK AHLI
MENKO PEREKONOMIAN
DAL/TG.JWB
MENKO POLHUKAM MENKO PEMBANGUNAN MANUSIA & BUD
MENKO KEMARITIMAN
WAKIL I : IRJEN KEMENDAGRI
WAKIL II : JAM WAS
SEKRETARIS
BID. DATA INFORBID. KEUBID. ADM UMBID. LOGBID. OPS
ANGGOTA ANGGOTA
UNIT SABER
PUNGLI
DAERAH SEKRETARIAT
SEKRETARIAT
ANGGOTA
SEKRETARIAT
ANGGOTA
SEKRETARIAT
7

7. PENJABARAN TUGAS
PEJABAT TUGAS
MENKOPOLHUKKAM
PENGENDALI/
PENANGGUNG JAWAB
MENGENDALIKAN, MENGEVALUASI DAN MELAPORKAN PELAKSANAAN TUGAS
SATGAS SABER PUNGLI KEPADA PRESIDEN
KETUA PELAKSANA
IRWASUM POLRI
1. MEMBUAT RENCANA STRATEGI DALAM RANGKA PENJABARAN KEBIJAKAN
PRESIDEN.
2. MELAPORKAN KEGIATAAN SATGAS KEPADA MENKO POLHUKAM SECARA
PERIODIK SETIAP BULAN ATAU SEWAKTU-WAKTU DALAM HAL YANG
BERSIFAT KHUSUS DAN KONTIJENSI.
3. MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM
RANGKA PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI PENDUKUNG KEGIATAN
SATGAS
4. MELAKSANAKAN KOMANDO, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP
PELAKSANA HARIAN DAN SELURUH SUB SATGAS.
KELOMPOK AHLI
MEMBERIKAN MASUKAN DAN SARAN KEPADA KASATGAS BERKAITAN DENGAN
TUGAS SATGAS, DAN MEMBERIKAN ASISTENSI TERHADAP PERENCANAAN,
PELAKSANAAN MAUPUN EVALUASI KEGIATAN SATGAS.
SEKRETARIAT
MEMBANTU PELAKSANAAN TUGAS KASATGAS, DAN DALAM PELAKSANAANNYA
DIBANTU OLEH 5 KEPALA BIDANG YAITU : BIDANG OPERASI, BIDANG LOGISTIK,
BIDANG ADMINISTRASI UMUM, BIDANG KEUANGAN DAN BIDANG DATA DAN
INFORMASI.

8. PENJABARAN TUGAS
PEJABAT TUGAS
KELOMPOK
KERJA/
SUBSATGAS BID
INTELIJEN
1. DETEKSI TERHADAP AKTIFITAS PUNGLI YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR
NEGARA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT.
2. PENGAMANAN KE DALAM TERHADAP KEMUNGKINAN ADANYA TANTANGAN YANG
BERSUMBER DARI LUAR MAUPUN DARI DALAM SATGAS AGAR SATGAS TIDAK
TERHALANG ATAU TERGANGGU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS POKOKNYA.
3. PENGGALANGAN DALAM RANGKA MENCIPTAKAN KONDISI TERTENTU DALAM
MASYARAKAT YANG MENGUNTUNGKAN BAGI PELAKSANAAN TUGAS POKOK
SATGAS
4. PENGAMANAN TERHADAP SASASARAN-SASARAN TERTENTU DALAM RANGKA
MENCEGAH KEMUNGKINAN ADANYA PIHAK-PIHAK YANG MEMANFAATKAN
KELEMAHAN-KELEMAHAN SATGAS SEBAGAI SARANA EKPLOITASI UNTUK
MENCIPTAKAN YANG TIDAK KONDUSIF.
KELOMPOK KERJA/
SUBSATGAS BID
PENCEGAHAN
MELAKUKAN UPAYA-UPAYA PREVENTIF BAIK MELALUI SOSIALISASI, PENYULUHAN,
PELATIHAN, DAN KEGIATAN LAIN DALAM RANGKA MENCEGAH TERJADINYA PUNGLI
KELOMPOK KERJA/
SUBSATGAS BID
PENINDAKAN
MELAKUKAN UPAYA-UPAYA REPRESIF (OTT) TERHADAP PARA PELAKU PUNGLI DI
SELURUH K/L YANG MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK,
KELOMPOK KERJA/
SUBSATGAS BID
YUSTISI
MEMBERIKAN MASUKAN DAN SARAN KEPADA KETUA PELAKSANA BERKAITAN
DENGAN PELAKU YANG SUDAH DILAKUKAN PENINDAKAN, APAKAH DILAKUKAN
PENINDAKAN SECARA ADMINSTRASI ATAU SECARA PIDANA.

9. DATA PERSONIL SATGAS SABER PUNGLI
No Jabatan Jumlah Keterangan
1 Pengendali dan Penanggung Jawab 1 Menko Polhukam
2 Kasatgas 1 Irwasum Polri
3 Wakil Satgas 2 - Irjen Kemendagri
- Jam Was
4 Pok Ahli 10
5 Sekretaris I 7 Kemenko Polhukam
6 Sekretaris II 7 Polri
7 Bidang Ops 7 Polri
8 Bidang Logistik 5 Polri
9 Bidang Administrasi & Umum 5 Polri
10 Bidang Keuangan 5 Polri
11 Bidang Informasi 9 Polri : 4
Kemenkominfo : 2
Ombudsman : 2
PPATK : 1

10. DATA PERSONIL SATGAS SABER PUNGLI
No Jabatan Jumlah Keterangan
12 Kasubsatgas Intelijen 69 - BIN : 10
- BIK : 10
- JPU : 10
- Bareskrim : 5
- K/L : 34
13 Kasubsatgas
Pencegahan
59 - Kemen Kominfo : 10
- Polri : 16
- K/L : 33
14 Kasubsatgas
Penindakan
66 - Polri : 50
- POM TNI : 8
- JPU : 8
15 Kasubsatgas Yustisi 66 - Polri : 50
- POM TNI : 8
- JPU : 8
JUMLAH 319 34 K/L

11. STRUKTUR ORGANISASI K/L
DINAS DAERAH
SUB UNIT
PENCEGAHAN
SUB UNIT
PENINDAKAN
SUB UNIT
YUSTISI
PENANGGUNG JAWAB
MENTERI/ PIMP/KETUA LEMBAGA
KETUA PELAKSANA
WAS INTERNAL/ PJBT YG DITUNJUK
POK AHLI SEKRETARIAT

12. STRUKTUR ORGANISASI
TKT POLDA
UNIT SABER
PUNGLI POLRES
SUB UNIT
INTELIJEN
SUB UNIT
PENCEGAHAN
SUB UNIT
PENINDAKAN
SUB UNIT
YUSTISI
KETUA PELAKS
WAKASATGASOPSDA
PENANGGUNG JWB OPS UNIT POLDA SABER DAERAH
WAKIL PENANGGUNG JWB OPS UNIT POLDA SABER DAERAH
SEKRETARIAT
SARPRAS KEU
KAPOLDA
WAKAPOLDA
IRWASDA
DIRRESKRIMUM
ALTERNATIF
ANEV

13. DUKUNGAN ANGGARAN
1. BAGI SATGAS PUSAT MENGGUNAKAN
ANGGARAN KEMENKOPULHUKAM
2. BAGI SATGAS KEMENTRIAN/ LEMBAGA
DAN PEMERINTAH DAERAH
MENGGUNAKAN DIPA MASING-MASING

14. PENTAHAPAN GIAT SATGAS
1. PERSIAPAN : OKTOBER 2016
2. PERIODE PERTAMA : NOV 2016-
JAN 2017
3. PERIODE KEDUA : FEB-APRIL
2017

15. SEKRETARIAT GIAT SATGAS
KANTOR POLHUKAM
JL. MERDEKA BARAT NO. 15 GAMBIR
JAKARTA PUSAT 10110
TELP : …
KANTOR ITWASUM POLRI
JL. TRUNOJOYO NO. 3 KEB BARU
JAKARTA SELATAN
TELP : …
EMAIL :

16. CALL CENTER
CALL CENTER 193 / 081213-1313-2
SMS 1193
0856-8880-881 / 0812-1313-23
EMAIL : info@saberpungli.polkam.go.id
Web : saberpungli.id

17. LANDASAN HUKUM
NO KETENTUAN HUKUM JENIS ANCAMAN PIDANA
1.
UU NO. 11 TAHUN 1980
TTG TINDAK PIDANA
SUAP PASAL 3
PENERIMA SUAP
3 TAHUN DENDA SEBANYAK-
BANYAKNYA RP. 15 JT
2. KUHP PASAL 368 PEMERASAN 9 TAHUN
3.
UU NO.20 TAHUN 2001
TTG PERUBAHAN ATAS
UU NO.31 TAHUN 1999
TTG PEMBERANTASAN
TIPIKOR PASAL 5 AY
(1)
PEMBERI /
MENJANJIKAN PADA
PEGAWAI NEGERI
ATAU
PENYELENGGARA
NEGARA
PIDANA PENJARA PALING
SINGKAT 1 TH, PALING
LAMA 5 TH DAN ATAU
DENDAN PALING SEDIKIT
RP. 50JT DAN PALING
BANYAK RP.250 JT
4.
UU NO.20 TAHUN 2001
TTG PERUBAHAN ATAS
UU NO.31 TAHUN 1999
TTG PEMBERANTASAN
TIPIKOR PASAL 5 AY
(2)
PEGAWAI NEGERI
ATAU
PENYELENGGARA
NEGARA PENERIMA
PEMBERIAN/ JANJI
SDA

18. LANDASAN HUKUM
NO KETENTUAN HUKUM JENIS ANCAMAN PIDANA
5.
UU NO.20 TAHUN 2001
TTG PERUBAHAN ATAS
UU NO.31 TAHUN 1999
TTG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA
KORUPSI PASAL 11
PEGAWAI NEGERI
ATAU
PENYELENGGARA
NEGARA
MENERIMA
HADIAH/ JANJI
PADAHAL DIKET
KRN KEKUASAAN/
KEWENANGAN
PIDANA PENJARA PALING
SINGKAT 1 TH DAN PALING
LAMA 5 TH DENDA PALING
SEDIKIT RP.50 JT PALING
BANYAK RP. 250 JT
6.
UU NO.20 TAHUN 2001
TTG PERUBAHAN ATAS
UU NO.31 TAHUN 1999
TTG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA
KORUPSI PASAL 13
PEMBERI HADIAH/
JANJI KE PEGAWAI
NEGERI ATAU
PENYELENGGARA
NEGARA KRN
KEKUASAAN/
KEWENANGAN
PIDANA PENJARA PALING
LAMA 3 TH DENDA PALING
BANYAK RP. 150 JT

19. LANDASAN HUKUM
NO
KETENTUAN
HUKUM
JENIS ANCAMAN PIDANA
7.
UU NO.20 TAHUN
2001 TTG
PERUBAHAN ATAS UU
NO.31 TAHUN 1999
TTG
PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA
KORUPSI PASAL 12B
PEGAWAI NEGERI
ATAU
PENYELENGGARA
NEGARA PENERIMA
GRATIFIKASI
PIDANA PENJARA SEUMUR
HIDUP/ PALING SINGKAT 4
TH DAN PALING LAMA 20
TH DENDA PALING
SEDIKIT RP.200 JT PALING
BANYAK RP.1 M