Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja bertujuan untuk memberikan perlindungan keselamatan bagi tenaga kerja dan orang lain serta menjamin sumber-sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. UU ini mengatur tentang definisi istilah, ruang lingkup, syarat-syarat keselamatan kerja, hak dan kewajiban pengusaha dan pengurus terkait keselamatan kerja.

1. UNDANG-UNDANG No. 1/1970
KESELAMATAN KERJA
Lembaran Negara No. 1 Tahun 1970
(Tambahan Lembaran Negara No. 1918)
Oleh : MARLIAN FAJRI. SE
Pengawas Ketenagakerjaan
Disnaker Prov. Sumsel.

2. UU KESELAMATAN KERJA No. 1
Tahun 1970
LATAR BELAKANG
• Yuridis – Veilighedsreglement (VR), 1930
Stbl. No. 406.
• Industrialisasi, elektrifikasi, modernisasi
• Peningkatan Intensitas Kerja
• Upaya preventif mulai dari perencanaan

3. DASAR HUKUM
• Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 :
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak
• UU Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pasal 86 huruf (a)
Setiap pekerja/buruh mempunayai hak untuk
memperoleh perlindungan atas : Keselamatan dan
kesehatan kerja

4. DASAR HUKUM
Pasal 86 ayat (2) UU No. 1 tahun 1970 :
Untuk melindungi keselamatan pekerja guna
mewujudkan produktivitas kerja yang optimal
diselenggarakan upaya keselamatan dan
kesehatan kerja

5. Pasal 87
UU No.13/2003
• Setiap Perusahaan wajib menerapkan
sistem manajemen keselamatan dan
kesehatan kerja yang terintegrasi sengan
sistem manajemen perusahaan
• Ketentuan mengenai penerapan sistem
manajemen keselamatan dan kesehatan
kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Pemerintah

6. UU KESELAMATAN KERJA No. 1 Tahun 1970
KEWAJIBAN PENGURUS
• P a s a l 8 - P e me riks a a n Ke s e ha ta n Ba da n
• Pasal 9 - Me nje la s ka n da n me nunjuka n kondis i da n
ba ha ya di te mpa t ke rja
- S e mua pe nga ma n da n a la t pe rlindunga n
ya ng diha rus ka n
- Me nye dia ka n AP D
- Me nje la s ka n ca ra da n s ika p be ke rja a ma n
- Me mpe ke rja ka n s e te la h ya kin
- P e mbina a n
- Wa jib me me nuhi da n me nta a ti s ya ra t K3

7. UU KESELAMATAN KERJA No. 1 Tahun 1970
KEWAJIBAN PENGURUS
• P a s a l 10 - Me mbe ntuk P 2K3
• P a s a l 11 - La pora n ke ce la ka a n
• P a s a l 14 - Me ne mpa tka n s e ca ra te rtulis
- Me ma s a ng pos te r
- Me nye dia ka n AP D s e ca ra cuma -cuma

8. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
• Filosofi :
Pemikiran dan upaya menjamin keutuhan dan kesempurnaan TK &
manusia pd umumnya, baik jasmani maupun rohani serta hasil
karya dan budaya menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera.
• Keilmuan :
Ilmu pengetahuan & penerapannya dlm upaya penanggulangan
kecelakaan termasuk kebakaran, peledakan, pencemaran & PAK.
• Hukum/Praktis :
Upaya perlindungan yg ditujukan pd TK & orang lain ditempat kerja
dlm keadaan selamat & sehat serta semua sumber maupun proses
produksi agar dipergunakan secara aman & efisien.

9. UU KESELAMATAN KERJA No. 1
Tahun 1970.
TUJUAN
• Memberikan perlindungan atas keselamatan bagi :
- Tenaga Kerja dan Orang Lain.
• Sumber-sumber produksi dapat dipakai secara
aman dan efisien
• Upaya pembinaan norma perlindungan kerja.

10. UU NO. 1/1970
TENTANG
KESELAMATAN KERJA

11. MENIMBANG
a. Bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas
keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan
dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional;
b. Bahwa setiap orang lainnya yang berada ditempat kerja perlu
terjamin pula keselamatannya;
c. Bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan
secara aman dan efisien;
d. Bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan segala daya-upaya
untuk membina norma-norma perlindungan kerja;
e. Bahwa pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalam
Undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang
keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat,
industrialisasi, teknik dan teknologi;

12. MENGINGAT
1. Pasal-pasal 5, 20 dan 27 UUD 1945
2. Pasal-pasal 9 & 10 UU No. 14 Tahun 1969
ttg Ketentuan-ketentuan pokok mengenai TK
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2912)
Dengan persetujuan DPR Gotong Royong

13. MEMUTUSKAN
• Mencabut Veilighedsreglement tahun
1930 (St bl. No. 406)
• Menetapkan : Undang-undang tentang
Keselamatan Kerja

14. PENGESAHAN :
TERBITAN UNDANG-UNDANG No. 1 TAHUN 1970 tentang
KESELAMATAN KERJA serta TERJEMAHAN dalam BAHASA
INGGRIS ini, DISYAHKAN untuk DIEDARKAN dan DIPAKAI
JAKARTA, 3 MEI 1972
DEPARTEMEN TENAGA KERJA
DIREKTORAT PEMBINAAN NORMA-NORMA
KESELAMATAN KERJA, HYGIENE PERUSAHAAN dan KESEHATAN KERJA
DIREKTUR
MOHAMAD ZOER

15. BAB I
TENTANG ISTILAH-ISTILAH
PASAL 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan :
1. Tempat Kerja ialah :
Tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau
tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki kerja
untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau
sumber-sumber bahaya sebagaimana diperinci dalam pasal 2;
termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan
sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan
dengan tempat kerja tersebut;
2. Pengurus
ialah orang yang mempunyai tugas pemimpin langsung sesuatu tempat
kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri;

16. (3) Pengusaha ialah :
a. Orang atau Badan Hukum yang menjalankan
sesuatu usaha milik sendiri dan untuk kepeluan
itu mempergunakan tempat kerja;
b. Orang atau Badan Hukum yang secara berdiri
sendiri menjalankan sesuatu usaha bukan miliknya
dan untuk keperluan itu mempergunakan
tempat kerja;
c. Orang atau Badan Hukum yang di Indonesia
mewakili orang atau badan hukum termaksud
pada (a) dan (b), jika kalau yang diwakili
berkedudukan diluar indonesia;

17. (4) Direktur ialah
pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja
untuk melaksanakan Undang-undang ini.
(5) Pegawai Pengawas ialah :
Pegawai tehnis berkeahlian khusus dari
Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh
Menteri Tenaga Kerja.
(6) Ahli K3 ialah :
Tenaga tehnis berkeahlian khusus dari luar
Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh
Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya
Undang-undang ini.

18. BAB II
RUANG LINGKUP
PASAL 2
(1) Yang diatur oleh undang-undang ini ialah
keselamatan kerja dlm segala tempat kerja,
baik didarat, didalam tanah, dipermukaan
air, didalam air maupun diudara, yang
berada didalam wilayah kekuasaan hukum
Republik Indonesia;

19. (2) Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) tersebut berlaku dalam
tempat kerja dimana :
• Dibuat, dicoba, dipakai atau dipegunakan mesin, pesawat, alat
perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya atau dapat
menimbulkan kecelakaan, kebakaran atau peledakan;
• Dibuat, diolah, dipakai dipergunakan, diperdagangkan, diangkut
atau disimpan bahan atau barang yang dapat meledak, mudah
terbakar, menggigit, beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu
tinggi;
• Dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan
atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya
termasuk bangunan pengairan, saluran, atau terowongan
dibawah tanah dan sebagainya atau dimana dilakukan
pekerjaan persiapan;

20. d. Dilakukan usaha : pertanian, perkebunan,
pembukaan hutan, pengerjaan hutan, pengolahan
kayu atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan
dan lapangan kesehatan;
e. Dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan :
emas, perak atau bijih logam lainnya, batu-batuan,
gas, minyak atau mineral lainnya, baik dipermukaan
atau didalam bumi, maupun didasar perairan;
f. Dilakukan pengangkutan barang, binatang atau
manusia, baik didaratan, melalui terowongan,
dipermukaan air, dalam air maupun diudara;

21. g. Dikerjakan bongkar muat barang muatan dikapal,
perahu, dermaga, dok, stasiun dan gudang;
h. Dilakukan penyelaman, pengambilan benda dan
pekerjaan lain didalam air;
i. Dilakukan pekerjaan dalam ketinggian diatas
permukaan tanah atau perairan;
j. Dilakukan pekerjaan dibawah tekanan udara atau
suhu yang tinggi atau rendah;
k. Dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya
tertimbun tanah, kejatuhan, terkena pelantingan
benda, terjatuh atau terperosok, hanyut atau
terpelanting;
l. Dilakukan pekerjaan dalam tangki, sumur atau
lubang;

22. m. Terdapat atau menyebar suhu, kelembaban,
debu, kotoran, api, asap, gas, hembusan
angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau
getaran;
n. Dilakukan pembuangan atau pemusnahan
sampah atau timah;
o. Dilakukan pemancaran, penyiaran atau
penerimaan radio, radar, televisi, atau
telepon;
p. Dilakukan pdidikan, pembinaan, percobaan,
penyelidikan atau riset (penelitian) yang
menggunakan alat tehnis;

23. q. Dibangkitkan, dirubah, dikumpulkan, disimpan,
dibagi-bagikan atau disalurkan listrik, gas,
minyak atau air;
r. Diputar film, dipertunjukkan sandiwara atau
diselenggarakan rekreasi lainnya yang memakai
peralatan, instalasi listrik atau mekanik;
(3) Dengan peraturan perundangan dapat ditunjuk
sebagai tempat kerja ruangan-ruangan atau
lapangan-lapangan lainnya yang dapat
membahayakan keselamatan atau kesehatan yang
bekerja dan atau yang berada diruangan atau
lapangan itu dan dapat dirubah perincian tersebut
dalam ayat (2)

24. BAB III
SYARAT-SYARAT KERJA
Pasal 3
(1) Dengan peraturan perundangan ditetapkan
syarat-syarat keselamatan kerja untuk :
a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan;
b. Mencegah, mengurangi dan memadam
kan kebakaran;
c. Mencegah dan mengurangi bahaya
peledakan

25. d. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri
pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain
yang berbahaya;
e. Memberi pertolongan pada kecelakaan
f. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para
pekerja;
g. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar
luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap,
uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi,
suara dan getaran;
h. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit
akibat kerja baik phsyik maupun psychis, peracunan,
infeksi dan penularan;

26. i. Memperoleh penerangan yang cukup dan
sesuai;
j. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara
yang baik;
k. Menyelenggarakan penyegaran udara yang
cukup;
l. Memelihara kebersihan, kesehatan dan
ketertiban;
m. Memperoleh keserasian antara tenaga
kerja, alat kerja, lingkungan cara dan
proses kerjanya;

27. n. Mengamankan & memperlancar pengang-
kutan org, binatang, tanaman atau barang;
o. Mengamankan & memelihara segala jenis
bangunan;
p. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan
bongkar muat, perlakuan & penyimpanan
barang;
q. Mencegah terkena aliran listrik yang
berbahaya;
r. Menyesuaikan dan menyempurnakan peng-
amanan pada pekerjaan yang bahaya
kecelakaannya menjadi bertambah tinggi;

28. (2) Dengan pengaturan perundangan
dapat dirubah perincian seperti
tersebut dalam ayat (1) sesuai
dengan perkembangan ilmu pengeta
huan, tehnik dan tehnologi serta
pendapatan-pendapatan baru dikemu
dian hari.

29. Pasal 4
• Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat
keselamatan kerja dalam perencanaan, pembuatan,
pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan,
pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan
bahan, barang, produk tehnis dan aparat produksi yang
mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.
• Syarat-syarat tersebut memuat prinsip-prinsip tehnis ilmiah
menjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun secara
teratur, jelas dan praktis yang mencakup bidang konstruksi,
bahan pengolahan dan pembuatan, perlengkapan alat-alat
perlindungan, pengujian dan pengesahan, pengepakan atau
pembungkusan, pemberian tanda-tanda pengenal atas
bahan, barang, produk tehnis dan aparat produksi guna
menjamin keselamatan barang-barang itu sendiri,
keselamatan tenaga kerja yang melakukannya dan
keselamatan umum

30. (3) Dengan peraturan perundangan dapat
dirubah perincian seperti tersebut
dalam ayat (1) dan (2); dengan
peraturan perundangan ditetapkan
siapa yang berkewajiban memenuhi
dan mentaati syarat-syarat
keselamatan tersebut.

31. BAB IV
PENGAWASAN
Pasal 5
• Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap
Undang-undang ini, sedangkan para pegawai
pengawas dan ahli Keselamatan kerja ditugaskan
menjalankan pengawasan langsung terhadap
ditaatinya Undang-undang ini dan membantu
pelaksanaannya.
• Wewenang dan kewajiban direktur, pegawai pengawas
dan ahli Keselamatan kerja dalam melaksanakan
Undang-undang ini diatur dengan peraturan
perundang-undangan.

32. Pasal 6
(1) Barang siapa tidak dapat menerima keputusan
direktur dapat mengajukan permohonan banding
kepada Panitia Banding.
(2) Tata cara permohonan banding menerima,
susunan Panitia Banding, tugas Panitia Banding
dan lain-lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga
Kerja.
(3) Keputusan Panitia Banding Tdk dpt Dibanding lagi.

33. Pasal 7
Untuk pengawasan berdasarkan undang-
undang ini pengusaha harus membayar
retribusi menurut ketentuan-ketentuan
yang akan diatur dengan peraturan
perundang-undangan.

34. Pasal 8
(1) Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan
badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari
tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan
dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan
yang diberikan padanya.
(2) Pengurus diwajibkan memeriksa semua tenaga
kerja yang berada dibawah pimpinannya, secara
berkala pada dokter yang ditunjuk oleh Pengusaha
dan dibenarkan oleh Direktur.
(3) Norma-norma mengenai pengujian kesehatan
ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

35. BAB V
PEMBINAAN
Pasal 9
(1) Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan
pada tiap tenaga kerja baru tentang :
a. Kondisi-kondisi dan bahaya serta yang dapat
timbul dalam tempat kerjanya.
b. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan
yang diharuskan dalam tempat kerjanya

36. c. Alat-alat pelindungan diri bagi tenaga
kerja yang bersangkutan.
d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam
melaksanakan pekerjaannya.
(2) Pengurus hanya dapat memperkerjakan
tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia
yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah
memahami syarat-syarat tersebut diatas.

37. (3) Pengurus diwajibkan menyelenggarakan
pembinaan bagi semua tenaga kerja yang
berada dibawah pimpinannya, dalam
pencegahan kecelakaan & pemberantasan
kebakaran serta peningkatan keselamatan
dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian
pertolongan pertama pada kecelakaan.
(4) Pengurus diwajibkan memenuhi & mentaati
semua syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan yang berlaku bagi usaha dan
tempat kerja yang dijalankan

38. BAB VI
PANITIA PEMBINAAN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
Pasal 10
(1) Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk
P2K3 guna memperkembangkan kerja sama,
saling pengertian dan partisipasi efektif dari
pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja
dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan
tugas dan kewajiban bersama dibidang
keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka
melancarkan usaha produksi.
(2) Susunan Panitia Pembina Keselamatan dan
Kesehatan Kerja, tugas dan lain-lainnya
ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.

39. BAB VII
KECELAKAAN
Pasal 11
(1) Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang
terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada
pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
(2) Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh
pegawai termaksud dalam ayat (1) diatur dengan
peraturan perundangan.

40. BAB VIII
KEWAJIBAN DAN HAK
TENAGA KERJA
Pasal 12
Dengan peraturan prundangan diatur kewajiban
dan atau hak tenaga kerja untuk :
a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh
pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja;
b. Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan;

41. c. Memenuhi & mentaati semua syarat-syarat
K3 yang diwajibkan.
d. Meminta pada pengurus agar dilaksanakan
semua syarat-syarat K3 yang diwajibkan
e. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan
dimana syarat K3 serta alat perlindungan diri
yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali
dalam hal-hal khusus ditentuan lain oleh
pegawai pengawas dalam batas-batas yang
masih dapat dipertanggungjawabkan.

42. BAB IX
KEWAJIBAN BILA MEMASUKI
TEMPAT KERJA
Pasal 13
Barang siapa akan memasuki sesuatu
tempat kerja, diwajibkan mentaati semua
petunjuk keselamatan kerja dan memakai
alat-alat perlindungan diri yang
diwajibkan.

43. BAB X
KEWAJIBAN PENGURUS
Pasal 14
Pengurus diwajibkan :
a. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja
yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja
yang diwajibkan, sehelai undang-undang ini dan
semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi
tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-
tempat yang mudah diihat dan terbaca dan menurut
petunjuk pegawai pengawas atau ahli kesehatan
kerja;

44. b. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua
gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua
bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang
mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai
pengawas atau ahli keselamatan kerja
c. Menyediakan secara Cuma-Cuma, semua alat
perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja
yang dibawah pimpinannya dan menyediakan bagi
setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut,
disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan
menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli-ahli
keselamatan kerja.

45. BAB XI
KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
(1) Pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal-pasal
diatas diatur lebih lanjut dengan peraturan
perundangan.
(2) Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1)
dapat memberikan ancaman pidana atas
pelanggaran peraturannya dengan hukuman
kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau
denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus
ribu rupiah).
(3) Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran.

46. Pasal 16
Pengusaha yang mempergunakan tempat-
tempat kerja yang sudah ada pada waktu
undang-undang ini mulai berlaku wajib
melaksanakan didalam satu tahun sesudah
undang-undang ini mulai berlaku, untuk
memenuhi ketentuan-ketentuan menurut atau
berdasarkan undang-undang ini.

47. Pasal 17
Selama peraturan perundangan untuk
melaksanakan ketentuan undang-undang
ini belum dikeluarkan, maka peraturan
dalam bidang keselamatan kerja yang
ada pada waktu undang-undang ini mulai
berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Undang-undang ini.

48. Pasal 18
Undang-undang ini disebut “Undang-
Undang keselamatan Kerja: dan mulai
berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya
setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan undang-
undang ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia
(Tahun 1970 Nomor 1)

49. PERATURAN PELAKSANAAN
UU No. 1 Tahun 1970
A. Mekanik dan Konstruksi Bangunan
• Permen No. 04/1985 tentang PT & P
• Permen No. 05/1985 tentang PA & A
• Permen No. 01/1989 ttg. Klasifikasi Syarat
• Operator PAA.
• Permen No. 01/1979 ttg K3 dlm Penebangan dan
Pengangkutan
• Permen No. 01/1980 ttg K3 pd Konstruksi Bangunan
• SKB Menaker & Men. PU No. 174/Men/1986 dan
No. 104/Kpts/1986 ttg K3 pd Tempat Kegiatan Konstruksi

50. PERATURAN PELAKSANAAN
UU No. 1 Tahun 1970
B. Listrik dan Penanggulangan Kebakaran
• Permen No. 75/2000 tentang PUIL 2000
• Permen No. 02/1989 ttg Pengawasan Instalasi Penyalur Petir
• Permen No. 03/1989 ttg K3 Pesawat Lift
• Permen No. 04/1979 ttg Syarat2 Pemasgan & Pemelih. APAR
• Permen No. 02/1983 ttg Instalasi Alarm Kebakaran Automatik
• Kepmen No. Kep.186/1999 ttg Unit Penanggulangan Kebakaran
di Tempat Kerja
• Keputusan Dirjen Binawas No. Kep. 407/BW/1999 ttg
Persyaratan Penunjukkan Hak dan Kewajiban Teknisi Lift.

51. PERATURAN PELAKSANAAN
UU No. 1 Tahun 1970
C. Uap dan Bejana Tekan
• UU Uap 1930 dan Peraturan Uap 1930
• Permen No. 02/1973 ttg Klasifikasi Juru Las.
• Permen No. 01 / 1988 ttg Klasifikasi &
Syarat2 Operator Pesawat Uap
• Permen No. 01/1982 ttg Bejana Tekan.

52. PERATURAN PELAKSANAAN
UU No. 1 Tahun 1970
D. Kesehatan dan Lingkungan Kerja
• PP No. 7 / 1973 tentang Pengawasan dan Peredaran, Penyimpangan
dan Penggunaan Pestisida
• Permen No. 01 / 1976 tentang wajib Latihan Hyperkes bagi dokter
Perusahaan
• Permen No. 01 / 1979 tentang Kewajiban Latihan Hyperkes Bagi
Paramedis Perusahaan
• Permen No. 02 / 1980 tentang Pemeriksaan Tenaga Kerja dalam
Penyelenggaraan Keselamatan Kerja
• Permen No. 01 / 1981 tentang Kewajiban Melaporkan PAK
• Permen No. 03 / 1982 tentang Pelayanan Keselamatan Tenaga Kerja
• Kepmen No. Kep. 51 / 1999 tentang NAB Faktor Fisika di Tempat Kerja
• Kepmen No. Kep. 187 / 1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia
Berbahaya di Tempat Kerja

53. PERATURAN PELAKSANAAN
UU No. 1 Tahun 1970
E. Umum
• Permen No. 03/1978 ttg Persyaratan Penunjukkan dan Wewenang
serta Kewajiban Pegawai Pengawas atau Ahli K3
• Permen No. 04/1987 ttg Tata Cara Penunjukkan, Kewajiban dan
Wewenang Ahli K3 dan P2K3
• Permen No. 02/1992 ttg Tata Cara Penunjukkan, Kewajiban dan
Wewenang Ahli K3
• Permen No. 04/1995 ttg Perusahaan Jasa K3
• Permen No. 05/1996 ttg SMK3
• Permen No. 03/1998 ttg Tata Cara Pelaporan Kecelakaan Kerja

54. PERATURAN PELAKSANAAN
UU No. 1 Tahun 1970
F. Sektor Pertambangan
• PP No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan
dan Pengawasan Keselamatan Kerja
di Bidang Pertambangan
• PP No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan
dan pengelolaan Minyak dan Gas Bumi

55. &