2. 1.Pegawai ASN perlu dibangun dan diserahi
tugas untuk melaksanakan pelayanan
publik, tugas pembangunan, dan tugas
pemerintahan tertentu harus memiliki
integritas, profesional, netral, bebas dari
intervensi politik, dan bersih dari KKN,
mampu menyelenggarakan pelayanan
publik dan menjalankan peran sebagai
perekat persatuan dalam rangka
mencapai tujuan pembangunan dan cita-
cita bangsa.
2
3. TUGAS PELAYANAN PUBLIK
A. Pelayanan Kebutuhan Dasar :
1. Pelayanan Kesehatan
2. Pelayanan Pendidikan dasar/menengah
3. Kebutuhan Pokok Masyarakat( Sembako,dsb)
B. Pelayanan Umum :
1. Pelayanan Administratif (KTP, Akte, dsb)
2. Pelayanan Barang Publik (Air, Listrik, dsb)
3. Pelayanan Jasa Publik ( transportase, dsb)
Pelayanan publik tsb diarahkan untuk
memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa.
3
4. TUGAS PEMBANGUNAN
Pembangunan Sosial Politik(pemerintahan,
politik dalam negeri, dsb)
Pembangunan ekonomi( pertanian, kelautan
dan perikanan, perdagangan, perindustrian,
koperasi, pariwisata, lingkungan hidup dsb).
Pembangunan Sosial Budaya( Pendidikan,
Kesehatan, Keluarga Berencana, agama,
seni dan budaya);
yang diarahkan untuk peningkatan
kesejahteraan dan kemakmuran seluruh
masyarakat.
4
5. TUGAS PEMERINTAHAN
Pendayagunaan Kelembagaan (K/L dan
Pemda yang tepat fungsi dan tepat ukuran).
Pendayagunaan Kepegawaian (Pegawai
ASN yang profesional).
Pendayagunaan Ketatalaksanaan (sistem,
proses dan prosedur kerja yg jelas, efektif, efisien,
terukur, dan sesuai dgn prinsip-prinsip Good
Governance).
5
6. Lanjutan.....
2. Belum terlaksanakanya manajemen
ASN berbasis kompetensi
berdasarkan sistem merit yaitu
perbandingan antara kualifikasi,
kompetensi, dan kinerja yang
dibutuhkan oleh jabatan dengan
kualifikasi, kompetensi, dan kinerja
yang dimiliki calon dalam rekrutmen,
pengangkatan, penempatan, dan
promosi pada jabatan secara terbuka
dan kompetitif.
6
7. Apa itu Sistem Merit ?
“ adalah kebijakan dan manajemen ASN
yang berlandaskan pada kualifikasi,
kompetensi dan kinerja secara adil dan
wajar tanpa membedakan latar
belakang pekerjaan, ras, warna kulit,
agama, asal usul, jenis kelamin, status
pernikahan, umur ataupun kondisi
kecacatan.”.
7
8. Lanjutan.....
3. Salah satu wujud pelaksanaan
kebijakan RB adalah perubahan
manajemen kepegawaian menjadi
manajemen ASN perlu ditetapkan
Pegawai ASN sebagai profesi yang
memiliki kewajiban mengelola dan
mengembangkan dirinya dan
mempertanggungjawabkan
kinerjanya serta menerapkan
prinsip merit dalam pelaksanaan
manajemen ASN.
8
9. ASN SEBAGAI PROFESI
Memiliki standar pelayanan profesi;
Memiliki dan menegakan kode etik dan kode
perilaku profesi;
Memiliki sistem pendidikan dan pelatihan
profesi;
Memiliki standar sertifikasi profesi;
Memiliki organisasi profesi yg independen.
9
10. Lanjutan .....
4. Untuk mendorong pembangunan ASN
yang profesional dgn karakteristik
adaptif, ber- integritas, berkinerja tinggi,
berdedikasi, netral, bebas dari intervensi
politik, bersih dari praktik KKN,
memegang teguh nilai-nilai dasar, kode
etik dan kode perilaku serta mampu
menyelenggarakan pelayanan publik bagi
masyarakat dan menjalankan peran
sebagai unsur perekat persatuan dan
kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945.
10
11. Karakteristik ASN Yang Profesional
1. Adaptif : Selalu menyesuaikan diri terhadap berbagai
perubahan yang kian dinamis;
2. Berintegritas : mengutamakan perilaku terpuji, jujur,
dan disiplin;
3. Berkinerja tinggi : Berorientasi pada hasil yang tinggi;
4. Berdedikasi : penuh pengabdian dan pengorbanan;
5. Netral : tidak berpihak kpd golongan/kepentingan ttu;
6. Bebas dari intervensi politik : independen, bebas dari
campur tangan politik;
7. Bersih dari praktek KKN : Menaati peraturan per-UU-
an;
8. Memegang teguh Nilai Dasar serta Kode Etik dan
Kode perilaku;
11
12. GURU YANG PROFESIONAL
Dicanangkan oleh Presiden RI pd tgl 4 Desember 2004; dengan
kriteria:
1. Sebagai Agen Pembelajaran;
2. Harus memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-
IV;
3. Menguasai kompetensi;
4. Memiliki sertifikat pendidik;
5. Sehat jasmani dan rohani,
6. Memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan
nasional.
7. Mampu meminimalisir kesalahan-kesalahan yang dapat
terjadi dalam kegiatan belajar mengajar.
12
13. Kesalahan-kesalahan Guru dalam
Kegiatan Belajar-Mengajar
1. Duduk di atas meja ketika
mengajar;
2. Menjagar sambil merokok
3. Mengajar sembari makan
4. Mengajar seraya bermain HP
5. Tidur saat mengajar
6. Menganggap diri paling pintar
7. Mengajar secara monoton
8. Tidak disiplin
13
14. Lanjutan....
9. Sering Bolos
10. Komunikasi tidak efekjtif
11. Berpakaian tidak rapi
12. Tidak melakukan evaluasi
13. Membiarkan murid/murid saling menyontek
14. Membocorkan rahasia ujian
15. Mengubah perolehan nilai murid/siswa
16. Membuat soal ujian yang tidak diajarkan
14
15. Lanjutan...
17. Mengajarkan permusuhan dan kebencian
18. Mengajarkan porno
19. Melakukan pelecehan seksual
20. Tidak peduli dengan presensi murid/siswa
21. Diskriminatif
22. Tidak memperhatikan perbedaan individual
23. Tidak bisa mengoperasikan media
pembelajaran
24. Mengajar di luar bidang
25. Tidak mengikuti perkembangan zaman.
15
16. Upaya Perbaikan Kualitas Guru
(Diibaratkan seperti air yang tdk seluruhnya berasal dari
sumber yang jernih)
Bagi Guru saat ini, bentuk peningkatan mutu
melalui Uji Kompetensi Guru(UKG),
pengembangan berkelanjutan dan Pengukuran
Kinerja Guru
Bagi Guru-guru baru/Penyediaan Guru Baru,
melalui perbaikan pendidikan guru yang
diharapkan dapat menghasilkan “air yang benar-
benar jernih” dengan cara seleksi khusus,
diasramakan, kemampuan mengampu mata
pelajaran ganda (mayor-minor) dan mendapat
beasiswa( Pasal 23 UU 14/2005).
16
17. Tujuan Pendidikan Nasional
(Pasal 3 UU No 20 Sisdiknas Tahun 2003)
Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara
yang demokratis serta bertanggung jawab.
Sikap Spiritual
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa
Sikap Sosial
berakhlak mulia, sehat, mandiri, dan
demokratis serta bertanggung jawab
Pengetahuan Berilmu
Keterampilan cakap dan kreatif
18. -Rehab Gedung Sekolah
-Penyediaan Lab dan
Perpustakaan
-Penyediaan Buku
Kurikulum 2013
-BOS
-Bantuan Siswa Miskin
-BOPTN/Bidik Misi (di PT)
Manajemen Berbasis
Sekolah
-Peningkatan Kualifikasi &
Sertifikasi
-Pembayaran Tunjangan
Sertifikasi
-Uji Kompetensi dan
Pengukuran Kinerja
Pengembangan Pendidikan Mengacu Pada 8 Standar (PP 19/2005)
[Setiap standar memiliki: Tantangan, Persoalan, dan Solusi masing-masing]
Sedang Dikerjakan
Telah dan terus
Dikerjakan
18
STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
STANDAR PEMBIAYAAN
19. Proses Penetapan Kebijakan
Reformasi Birokrasi
UU Nomor 17 tahun 2007 ttg RPJPN 2005-2025)
mengamanatkan Pembangunan aparatur negara
dilakukan melalui reformasi birokrasi;
Perpres Nomor 5 tahun 2010 ttg RPJMN 2010-2014,
menetapkan ‘Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Pemerintahan menjadi prioritas utama dan pertama”.
Perpres Nomor 81 Tahun 2010 ttg Grand Design RB
2010-2025; menetapkan 8 area perubahan ( organisasi,
tatalaksana, peraturan perundang-undangan, SDM
Aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik,
serta pola pikir dan budaya kerja;
Road Map RB 2010-2014, RMRB 2015-2019, dan RMRB
2020-2025, ditetapkan dgn Peraturan Menteri PAN-RB.
19
23. Pegawai ASN adalah Profesi yang terdiri dari
PNS dan PPPK yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
1. PNS berstatus pegawai tetap dan memiliki NIP secara nasional
serta menduduki jabatan pemerintahan.
2. PPPK berstatus pegawai berdasarkan perjanjian kerja, untuk
jangka waktu tertentu, diangkat oleh PPK sesuai kebutuhan
instansi dan ketentuan Undang-undang dan melaksanakan tugas
pemerintahan.
PNS dan PPPK berkedudukan sebagai unsur aparatur
negara, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan,
dan harus bebas dari pengaruh/intervensi golongan dan Parpol.
23
24. TUJUAN UU -ASN
Untuk Meningkatkan :
1. Independensi;
2. Kompetensi;
3. Kinerja/produktivitas kerja;
4. Integritas;
5. Kesejahteraan;
6. Kualitas Pelayanan Publik;
7. Pengawasan dan akuntabilitas.
24
37. PENYUSUNAN KEKUATAN
PEGAWAI ASN ; untuk mengetahui :
1. Jumlah Unit Organisasi yg ada pada setiap instansi
Pemerintah Pusat dan Pemda.
2. Peta Jabatan yang sesuai dengan hasil ANJAB;
3. Jumlah kebutuhan pegawai yang diperlukan
berdasarkan hasil ABK untuk 5 tahun.
4. Jumlah riil PNS yang saat ini tersedia pada masing-
masing unit organisasi;
5. Perkiraan PNS yang akan berhenti mencapai BUP dan
pindah setiap tahunnya;
6. Usul Formasi CPNS sesuai dengan kekurangan pegawai
pada masing-masing jabatan di setiap unit organisasi.
37
38. Proses Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
38
Uraian Jabatan Spesifikasi Jabatan
ANALISIS BEBAN KERJA
Perencanaan Pegawai
Rekrutmen & Seleksi
ANALISIS JABATAN
Desain Organisasi
Struktur Organisasi
Organization Business Process/
Value Configuration Model
Matriks RACI
39. SISTEM INFORMASI PEGAWAI ASN
Menyediakan Informasi tentang :
1. Jumlah unit organisasi pd masing2 instansi.
2. Peta jabatan berdasarkan hasil dari analisis jabatan.
3. Jumlah kebutuhan pegawai ASN berdasarkan hasil
dari analisis beban kerja.
4. Jumlah PNS yang masih aktif dan PPPK.
5. Jumlah calon pegawai ASN.
6. ASN yg akan pensiun (usia 58 tahun).
7. Kekurangan/kelebihan ASN
8. Perkiraan jabatan yg akan diusulkan menjadi calon
ASN.
9. Kualifikasi pendidikan yg menjadi persyaratan pd
masing2 jabatan.
39
40. Berdasarkan pada asas :
Kepastian hukum: Manajemen ASN mengutamakan
landasan peraturan perundang-undangan,
kepatutan, dan keadilan;
Profesionalitas: Manajemen ASN mengutamakan
keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
Proporsionalitas: Manajemen ASN mengutamakan
keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai
ASN;
Keterpaduan: Sistem Pengelolaan pegawai
ASN harus terpadu secara nasional;
40
41. Lanjutan.......
Delegasi : Pelaksanaan sebagian
kewenangan pengelolaan Pegawai
ASN dapat didelegasikan kepada
Kementerian/Lembaga Pem-
nonkementerian, dan Pemerintah
Daerah;
Netralitas : setiap Pegawai ASN
tidak berpihak dan tidak memihak
kepada kepentingan siapa pun.
41
42. Lanjutan.....
Akuntabilitas : Setiap hasil akhir
kegiatan Pegawai ASN harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada
mayarakat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Efektif dan efisien : Manajemen ASN
harus sesuai dengan target yang
ditetapkan
dalam aspek kuantitas, kualitas,
waktu dan biaya.
42
43. Lanjutan......
Keterbukaan: Penyelenggaraan manajemen ASN harus bersifat
terbuka untuk publik;
Nondiskriminatif: Penyelenggaraan manajemen ASN tidak
membedakan perlakuan berdasarkan jender, suku, agama, ras,
dan golongan;
Persatuan dan Kesatuan: Pegawai ASN sebagai perekat NKRI.
Keadilan dan kesetaraan: Penyelenggaraan ASN harus
mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh
kesempatan dalam menjalankan fungsi dan peran sebagai
pegawai ASN.
Kesejahteraan: Penyelenggaraan ASN harus diarahkan untuk
mewujudkan peningkatan kualitas hidup pegawai ASN.
43
44. Berlandaskan pada Prinsip :
Nilai Dasar;
Kode Etik dan Kode Perilaku;
Komitmen, integritas moral, dan tanggung
jawab pada pelayanan publik;
Kompetensi yang diperlukan sesuai bidang
tugas;
Kualifikasi akademik;
Jaminan perlindungan hukum dalam
melaksanakan tugas;
Profesionalitas jabatan.
44
45. 1. Memegang teguh ideologi Pancasila;
2. Setia dan mempertahankan UUD 1945 serta
pemerintahan yang sah;
3. Mengabdi kepada negara dan rakyat
Indonesia;
4. Menjalankan tugas secara profesional dan
tidak berpihak;
45
46. Lanjutan.....
5. Membuat keputusan berdasarkan
prinsip keahlian;
6. Menciptakan lingkungan kerja
yang nondiskriminatif;
7. Memelihara dan menjunjung
tinggi standar etika yang luhur;
8. Mempertanggungjawabkan
tindakan dan kinerjanya kepada
publik.
46
47. Lanjutan...
9. Memiliki kemampuan dalam
melaksanakan kebijakan dan program
pemerintah;
10.Memberikan layanan kepada publik
secara jujur, tanggap, cepat, tepat,
akurat, berdayaguna, berhasilguna,
dan santun.
11.Mengutamakan kepemimpinan
berkualitas tinggi;
47
48. Lanjutan....
13.Mengutamakan pencapaian
hasil dan mendorong kinerja
pegawai;
14.Mendorong kesetaraan
dalam pekerjaan;
15.Meningkatkan efektifitas
sistem pemerintahan yang
demokratis sebagai
perangkat sistem karier. 48
49. 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur,
bertanggung jawab, dan berintegritas
tinggi(perilaku terpuji, disiplin, dan penuh
pengabdian);
2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan
disiplin;
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan
tanpa tekanan;
4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan
perintah atasan atau Pejabat Yang Berwenang
sejauh tdk bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan etika
pemerintahan;
49
50. Lanjutan.....
5. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut
kebijakan negara;
6. Menggunakan kekayaan dan barang
milik negara secara bertanggungjawab,
efektif, dan efisien;
7. Menjaga agar tidak terjadi konflik
kepentingan dalam melaksanakan
tugasnya;
8. Memberikan informasi secara benar dan
tidak menyesatkan kepada pihak lain
yang memerlukan informasi terkait
kepentingan kedinasan.
50
51. Lanjutan......
9. Tidak menyalahgunakan informasi
intern negara, tugas, status,
kekuasaan, dan jabatannya untuk
mendapat atau mencari keuntungan
atau manfaat bagi diri sendiri atau
untuk orang lain;
10. Memegang teguh nilai dasar ASN dan
selalu menjaga reputasi dan integritas
ASN;
11. Melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai
disiplin Pegawai ASN. 51
52. FUNGSI, TUGAS DAN PERAN
ASN
Fungsi :
1. Pelaksana Kebijakan Publik;
2. Pelayan Publik;
3. Perekat dan Pemersatu bangsa
Tugas :
1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai aturan;
2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan
berkualitas;
3. Mempererat persatuan dan kesatuan NKRI;
Peran :
Sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan
pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan
dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari
intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. 52
53. terbagi
menjadi:
•
•
53
Jabatan
Pimpinan Tinggi:
1. JPT Utama
2. JPT Madya
3. JPT Pratama
Jabatan Fungsional :
1.Keahlian (Jenjang):
a. Ahli Utama
b. Ahli Madya
c. Ahli Muda
d. Ahli Pertama
2.Ketrampilan
(Jenjang):
a. Penyelia
b. Mahir
c. Terampil
d. Pemula
Jabatan
Administrasi
1. Administra-
tor(Setara
eselon III)
2. Pengawas(seta-
ra eselon IV)
3. Pelaksana
(JFU)
54. KONDISI JABATAN LINGKUP
PEMDA LEMBATA TAHUN 2013
I. Jabatan Administrator :
a. Eselon III sebanyak 139
b. Eselon IV sebanyak 437
c. Pelaksana/Fungsional Umum.
II. Jabatan Fungsional Tertentu :
Tenaga kesehatan : Dokter, dokter gigi, dokter ahli, apoteker, asisten
Apoteker, pengawas Farmasi dan Makanan, bidan, perawat, perawat gigi,
perekam medis, epidemiolog kesehatan, fisioterapis, nutrisionis, penyuluh
kesmas, medik veteriner, pranata laboratorium kesehatan, Radiografer,
Refraksionis Optisien, Sanitarian, Teknisi elektromedis, teknisi gigi, Teknik
Penyehatan Lingkungan, Teknisis Transfusi darah,;
Tenaga Pendidik dan Kependidikan: Guru, pengawas sekolah, pamong
belajar,
Penguji Kendaraan Bermotor,
Penyuluh KB,
Penyuluh Pertanian,
Pengawas Pemerintahan.
Penyuluh Perikanan;
III. Jabatan Pimpinan Tinggi : Eselon II.a sebanyak 1, dan eselon II.b sebanyak
27.
54
55. RUMPUN JABATAN
FUNGSIONAL UMUM
I. Rumpun Jabatan Administrasi : 752
II. Rumpun Jabatan Teknis : 1.831
III. Rumpun Jabatan Operasional : 174
IV. Rumpun Jabatan Pelayanan : 332
Jumlah :3.089
Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2013 ttg
Kamus Jabatan Fuingsional Umum.
55
56. Lanjutan.....
Jabatan Administrasi : Jabatan yang berisi
fungsi dan tugas dalam pelayanan publik
serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan.
Jabatan Fungsional : Jabatan yang berisi
fungsi dan tugas yg berkaitan dengan
pelayanan fungsional berdasarkan keahlian
dan ketrampilan tertentu.
Jabatan Pimpinan Tinggi : Jabatan tinggi
setingkat eselon I dan II pada instansi Pem.
56
57. PEJABAT ADMINISTRASI
1. Pejabat dlm jab. Administrator bertanggung
jawab memimpin pelaksanaan seluruh
kgtan yanlik serta adm. Pem-an & Pemb-
an.
2. Pejabat dlm jab. Pengawas bertanggung
jawab mengendalikan pelaksanaan kgtan
yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
3. Pejabat dlm jabatan pelaksana bertanggung
jawab melaksanakan kgtan yanlik serta
administrasi pem-an dan pemb-an.
57
58. PEJABAT FUNGSIONAL
Pejabat Fungsional melaksanakan
fungsi dan tugas di bidang pelayanan
fungsional berdasarkan keahlian dan
ketrampilan tertentu.
Pejabat fungsional dalam
melaksanakan fungsi dan tugasnya
dinilai dengan Angka Kredit sesuai
ketentuan peraturan perundang-
undangan.
58
59. PEJABAT PIMPINAN TINGGI
Pejabat Pimpinan Tinggi melaksanakan fungsi dan
tugas melalui :
1. Kepeloporan dalam bidang keahlian
profesional, analiais dan rekomendasi
kebijakan, dan kepemimpinan manajemen;
2. Pengembangan kerja sama dengan instansi
lain; dan
3. Keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar
serta melaks. kode etik dan kode perilaku ASN.
59
60. HAK PEGAWAI ASN
Pegawai Negeri Sipil berhak
memperoleh:
Gaji yang adil dan layak sesuai dengan
beban kerja,tanggung jawab, dan resiko
pekerjaan serta memperoleh tunjangan,
dan fasilitas; Cuti; jaminan pensiun dan
jaminan hari tua, perlindungan, dan
pengembangan kompetensi.
PPPK berhak memperoleh:
Gaji dan tunjangan; cuti; perlindungan;
dan pengembangan kompetensi.
60
61. Lanjutan ....
Pelaksanaan Gaji PNS dibayarkan sesuai
dengan beban kerja, tanggungjawab, dan
resiko pekerjaan, dilakukan secara
bertahap.
Proses perubahan sistem penggajian yang
semula berbasis pangkat-golongan dan
masa kerja menuju ke sistem berbasis pada
harga jabatan sehingga memerlukan
kesiapan menyusun Peta Jabatan dan
analisis harga jabatannya secara
menyeluruh.
61
62. KEWAJIBAN PEGAWAI ASN
1. Setia dan taat pada Pancasila, UUD-RI 1945,
NKRI, dan Pemerintah yang sah.
2. Menjaga Persatuan dan Kesatuan bangsa
3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat
pemerintah yang berwenang
4. Menaati ketentuan peraturan per-UU-an
5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh
pengabdian, kejujuran, dan tanggung jawab
62
63. Lanjutan ....
6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dlm
sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada
setiap orang, baik di dalam maupun di luar
kedinasan
7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat
mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan
ketentuan peraturan per-UU-an
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI
63
64. MANAJEMEN ASN
• 1
64
1. SUN & TAP- KEB
2. Pengadaan
3. Pangkat & Jabatan
4. Pengembangan
Karier
5. Pola Karier
6. Promosi
7. Mutasi
8. Penilaian Kinerja
9. Gaji & Tunjangan
10. Penghargaan
11. Disiplin
12. Pemberhentian
13. Pensiun dan
Tabungan Hari Tua
14. Perlindungan.
66. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
KEBUTUHAN
Kebutuhan jumlah dan jenis
jabatan PNS berdasarkan ANJAB
dan ABK
Dilakukan untuk jangka waktu 5
(lima) tahun yang diperinci per 1
(satu) tahun berdasarkan prioritas
kebutuhan.
66
67. PENGADAAN
Mengisi kebutuhan jabatan
administrasi dan /atau jabatan
fungsional dalam suatu instansi
pemerintah
Dilakukan melalui tahapan :
Perencanaan, pengumuman lowongan,
pelamaran, seleksi, pengumuman hasil
seleksi., masa percobaan, dan
pengangkatan menjadi PNS.
67
68. PENGEMBANGAN KARIER
Berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian
kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah
Mempertimbangkan integritas dan Moral
Melalui Diklat, seminar, kursus, dan panataran
Harus dievaluasi oleh Pejabat Yang Berwenang
Dapat dilakukan melalui pertukaran antara PNS
dan Pegawai Swasta dalam waktu 1 thn.
68
69. PENILAIAN KINERJA
Bertujuan utk menjamin objektivitas pembinaan
PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem
karier.
Dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja
individu dan unit kerja/organisasi, dgn
memperhatikan target, capaian, hasil, dan
manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.
Dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel,
partisipatif, dan transparan.
69
70. Lanjutan....
Dapat mempertimbangkan pendapat rekan
kerja setingkat dan bawahannya
Disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS
Digunakan untuk menjamin objektivitas
pengembangan PNS, dan dijadikan persyaratan
dlm pengangkatan jabatan dan kenaikan
pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi,
mutasi, dan promosi, serta untuk pendidikan dan
latihan
Dikenakan sanksi jika tdk mencapai target
kinerja.
Di bawah kewenangan Pajabat Yang
Berwenang.
70
71. MANAJEMEN PPPK
1. Penetapan Kebutuhan
2. Pengadaan
3. Penilaian Kinerja
4. Penggajian dan Tunjangan
5. Pengembangan Kompetensi
6. Pemberian Penghargaan
7. Disiplin
8. Pemutusan Hubungan Kerja Perjanjian
Kerja
9. Perlindungan.
71
72. PERBEDAAN MANAJEMEN
PNS DAN PPPK
1. Manajemen PNS meliputi 14 unsur, sedangkan
manajemen PPPK meliputi 7 unsur.
2. Unsur yang tidak ada pada PPPK yaitu : Pangkat
dan jabatan, pengembangan karier, pola karier,
promosi, mutasi, jaminan pensiun dan jaminan
hari tua.
3. Pada PNS ada unsur pengembangan karier,
sedangkan pada PPPK ada pengembangan
kompetensi.
4. Pada PNS ada unsur pemberhentian, sedangkan
pada PPPK ada pemutusan hubungan perjanjian
kerja,
5. Unsur yang sama :Penetapan kebutuhan,
pengadaan, penggajian dan tunjangan,
penghargaan, penilaian kinerja, dan perlindungan72
73. ORGANISASI ASN
Untuk menyalurkan aspirasi dalam rangka
pembinaan dan pengembangan profesi ASN,
Pegawai ASN berhimpun dalam wadah
Korps Profesi Pegawai ASN RI.
Korps Profesi ASN RI bertujuan :
Menjaga kode etik profesi dan standar
pelayanan profesi ASN
Mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai
perekat dan pemersatu bangsa.
73
74. Fungsi Korps Profesi ASN
1. Pembinaan dan pengembangan profesi ASN
2. Perlindungan hukum dan advokasi kepada
anggota Korps ASN terhadap dugaan
pelanggaran sistem merit dan mengalami
masalah hukum dalam melaksanakan tugas
3. Memberi rekomendasi kepada Majelis Kode
Etik Instansi Pemerintah terhadap
pelanggaran kode etik dan kode perilaku
profesi
4. Menyelenggarakan usaha utk peningkatan
kesejahteraan anggota korps profesi ASN.
74
75. KOMISI ASN (KASN)
KASN dibentuk utk monitoring dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan dan
manajemen untuk menjamin perwujudan
sistem marit serta pengawasan
terhadap penerapan asas, kode etik, dan
kode perilaku ASN.
Komisi ASN bertugas : menjaga
netralitas pegawai ASN, melakukan
pengawasan atas pembinaan profesi
ASN, dan melaporkan hasil pengawasan
dan evaluasi atas pelaksanaan
kebijakan manajemen ASN kepada
Presiden.
75
76. Batas Usia Pensiun PNS
I. BUP bagi Pemegang Jabatan
Administrasi yaitu 58 Tahun.
II. BUP bagi Pemegang Jabatan
Pimpinan Tinggi yaitu 60 Tahun.
III.BUP bagi Pemegang Jabatan
Fungsional ( PP Nomor 21 Tahun
2014), diatur sebagai berikut :
76
77. Lanjutan : .....
a. 58 tahun bagi Pejabat Fungsional Ahli Muda dan Ahli
Pertama serta Pejabat Fungsional Ketrampilan.
b. 60 tahun bagi PNS yang memangku Jafung:
1) Ahli Utama dan Ahli Madya;
2) Apoteker;
3) Dokter yg bertugas penuh pada unit Yankes Negeri;
4 ) Dokter Gigi yang bertugas penuh pada unit Yankes
Negeri;
5) Dokter Pendidik Klinis Muda dan Pertama
6) Medik Veteriner
7) Penilik
8) Pengawas Sekolah
9) Widyaiswara Madya dan Muda
10) Jabatan Fungsional lain yang ditentukan oleh
Presiden.
77
78. Lanjutan....
c. 65 tahun bagi PNS yang memangku Jafung :
1) Peneliti Utama dan Peneliti Madya yg
ditugaskan secara penuh di bidang Penelitian
2) Dokter Pendidik Klinis Utama dan Madya;
3) Widyaiswara Utama;
4) Pengawas Radiasi Utama;
5) Perekayasa Utama;
6) Pustakawan Utama;
7) Pranata Nuklir Utama; atau
8) Jafung Lain yang ditentukan oleh Presiden.
78
79. Lanjutan...
PNS yg pd saat berlakunya PP 21 Thn 2014 sdg menduduki
Jafung Ahli Muda, Ahli Pertama, dan Penyelia selain Jafung
yg BUP-nya 60 thn, yg sebelumnya BUP-nya dapat
diperpanjang sd 60 thn, maka BUP-nya yaitu 60 tahun.
PNS yang diangkat dlm Jafung Ahli Muda, Ahli Pertama, dan
Penyelia yg BUP-nya 58 tahun, setelah berlakunya PP 21 Thn
2014 ( 30 Januari 2014), BUP-nya tetap 58 tahun.
BUP bagi PNS yg menduduki Jafung lain yang ditentukan
UU, dinyatakan tetap berlaku ( Misalnya Guru, yaitu 60
tahun).
PP 32 Thn 1979 yg diubah bbrp kali, terakhir dgn PP 19
tahun 2013, dinyatakan tidak berlaku sepanjang mengatur
BUP bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional.
79
80. DASAR HUKUM
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
1. UU Nomor 43 Tahun 1999 jo UU No 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011
tentang Penilaian Prestasi kerja PNS
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin PNS
4. Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi kerja
5. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
80
84. PENGERTIAN DASAR
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) adalah
rencana kerja dan target yg akan dicapai
oleh seorang PNS.
Perilaku Kerja (PK) adalah setiap tingkah
laku, sikap atau tindakan yg dilakukan
oleh PNS sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Penilaian Prestasi Kerja PNS( PPK-PNS)
adalah suatu proses penilaian secara
sistematis yang dilakukan oleh Pejabat
Penilai terhadap SKP dan PK.
84
85. Lanjutan....
4. Rencana Kerja Tahunan adalah rencana yang
memuat kegiatan dan target yang akan dicapai
sebagai penjabaran dari sasaran dan program
yang telah ditetapkan oleh SKPD.
5. Kontrak Kerja adalah suatu bentuk perjanjian
antara atasan langsung dengan bawahannya
yang memuat kegiatan tugas jabatan dan
digunakan sebagai dasar penyusunan sasaran
kerja pegawai.
85
86. TUJUAN dan PRINSIP PPK- PNS
Tujuan PPK-PNS:
1. Untuk menjamin objektifitas pembinaan PNS
yg dilakukan berdasarkan sistem prestasi
kerja & sistem karier yg dititikberatkan pada
sistem prestasi kerja.
2. Untuk mengevaluasi kinerja PNS, kinerja unit
dan kinerja organisasi.
Prinsip PPK-PNS :
1. Objektif : Penilaian pencapaian prestasi kerja
sesuai dengan keadaan yg sebenarnya tanpa
dipengaruhi oleh penilaian subjektif pribadi
dari pejabat penilai.
86
87. Lanjutan ....
2. Terukur : PPK dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif.
3. Akuntabel : seluruh hasil PPK hrs dpr
dipertanggungjawabkan kpd pejabat yang berwenang.
4. Partisipatif : seluruh proses PPK melibatkan secara aktif
antara pejabat penilai dengan PNS yg dinilai.
5. Transparan : Seluruh proses dan hasil PPK bersifat terbuka
dan tidak bersifat rahasia.
6. Jelas : kegiatan yg dilakukan hrs dpt diukur dengan jelas dan
dapat dipahami oleh PNS dlm pelaksanaan tugas.
7. Dapat dicapai : kegiatan yang dilakukan harus dpt dicapai
hasilnya sesuai harapan dan kemampuan PNS.
8. Relevan: kegiatan yg dilakukan hrs terkait dgn penetapan
kinerja SKPD dan sesuai dgn tujuan organisasi.
9. Memiliki target waktu: kegiatan yg dilakukan harus jelas
batas waktu pelaksanaannya.
87
88. MANFAAT HASIL PPK-PNS
1. Bidang Pekerjaan :
Sebagai dasar pertimbangan dalam kebijakan
perencanaan kuantitas dan kualitas SDM PNS serta
kegiatan perancangan pekerjaan PNS dlm organisasi.
2. Bidang Pengangkatan dan Penempatan: Sebagai dasar
pertimbangan dalam proses rekruitmen, seleksi, dan
penempatan PNS dalam jabatan sesuai dengan
kompetensi dan prestasi kerjanya.
3. Bidang Pengembangan :
Sebagai dasar pertimbangan pengembangan karier
dan kemampuan serta ketrampilan PNS yg berkaitan
dengan pola karier dan program DIKLAT dalam
organisasi.
88
89. Lanjutan ...
4. Bidang Penghargaan :
Sebagai dasar pertimbangan pemberian
penghargaan dgn berbasis prestasi
kerja, misalnya kenaikan pangkat,
kenaikan gaji, tunjangan prestasi kerja,
promosi, dan kompensasi.
5. Bidang Disiplin:
Sebagai dasar peningkatan kinerja PNS
dan kewajiban pegawai mematuhi
peraturan perundang-undangan tentang
disiplin PNS.
89
90. PARAMETER PPK-PNS
1. Yang berwenang membuat penilaian prestasi kerja PNS
adalah atasan langsung dari PNS yang bersangkutan.
2. Atasan Pejabat Penilai secara fungsional bukan hanya
sekedar memberikan legalitas hasil penilaian dari pejabat
penilai, tetapi harus berfungsi sebagai motivator dan
evaluator seberapa efektif pejabat penilai melalukan
penilaian untuk mengimbangi penilaian dan prestasi
pejabat penilaia sebagai upaya menghilangkan bias-bias
penilaian.
3. PPK –PNS, penekanannya pd pengukuran tingkat capaian
SKP yg direncanakan dan disepakati antara Pejabat Penilai
dan PNS yang dinilai sebagai Kontrak Prestasi Kerja.
Objektivitas PPK-PNS diperlukan parameter penilai sebagai
ukuran dan standar penilaian hasil kerja dari tingkat
capaian SKP.
4. Kinerja PNS berkaitan erat dengan Budaya Kerja PNS.
90
91. BUDAYA KERJA
(Salah satu dari 8( delapan) Area Perubahan
Reformasi Birokrasi pada tataran Mikro
1. Budaya Kerja diturunkan dari Budaya
Organisasi yg berorientasi pada peningkatan
kinerja;
2. Budaya organisasi adalah sistem NILAI
bersama dalam suatu organisasi yg menjadi
acuan bagaimana para pegawai melakukan
kegiatan utk mencapai visi, misi, dan tujuan
organisasi.
3. Pimpinan organisasi menjadi agen perubahan
dan berperan sebagai panutan;
91
92. HUBUNGAN ANTARA NILAI dan
PERILAKU PNS dengan BUDAYA KERJA
Budaya Kerja adalah sikap dan perilaku individu
dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang
diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat
serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan
pekerjaan sehari-hari.
Perilaku PNS dalam menyelesaikan pekerjaan
berkaitan dengan Budaya Kerja. Perilaku PNS
merupakan cerminan dari sikap berdasarkan
nilai-nilai dan norma-norma yang dimiliki setiap
PNS.
92
93. Lanjutan....
Contoh :
1. Nilai Integritas didukung oleh perilaku :
ikhlas, jujur, sopan, bertanggungjawab,
konsisten, dan menghormati orang lain.
2. Nilai Bersih, didukung oleh perilaku
menaati peraturan perundang-
undangan.
3. Nilai Kompeten, didukung oleh perilaku
menjalankan tugas sesuai dengan
profesi dan senantiasa
mengembangkan diri untuk
meningkatkan kompetensi.
93
94. AKTUALISASI BUDAYA KERJA
Dapat dilihat pada hal-hal sbb :
1. Pemahaman terhdp makna bekerja;
2. Sikap terhdp pekerjaan/apa yg
dikerjakan;
3. Sikap terhdp lingkungan pekerjaan;
4. Sikap terhadap waktu;
5. Sikap terhadap alat yg digunakan
utk bekerja
6. Etos Kerja;
7. Perilaku ketika bekerja.
94
95. Makna Kerja
Kerja adalah :
1. Rahmat : Bekerja tulus/ikhlas penuh syukur;
2. Amanah : Bekerja tuntas penuh t. jawab;
3. Panggilan : Bekerja bernar penuh integritas;
4. Aktualisasi : Bekerja keras dan cerdas penuh
semangat;
5. Ibadah : Bekerja serius penuh kecintaan;
6. Seni : Bekerja kreatif penuh suka cita;
7. Kehormatan: Bekerja unggul penuh ketekunan;
8. Pelayanan : Bekerja sempurna penuh
pelayanan;
95
97. Setiap PNS wajib menyusun SKP sebagai
rancangan pelaksanaan Kegiatan Tugas Jabatan
sesuai dengan rincian tugas, tanggung jawab, dan
wewenangnya sesuai dengan struktur dan tata
kerja organisasi (merupakan butir2 kegiatan tugas
rutin yg rinci dan jelas)
SKP disusun berdasarkan RKT instansi.
SKP memuat Kegiatan Tugas Jabatan dan target yg
harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang
bersifat nyata dan dapat diukur.
Penyusunan SKP harus menjabarkan kegiatan
tugas jabatan atasan langsungnya sesuai dengan
kesepakatan Pejabat Penilai dengan PNS yang
dinilai sebagai Kontrak Kerja.
SKP disusun berdasarkan pada prinsip : jelas,
terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki target
waktu.
97
98. Lanjutan .....
SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari.
Jika dimutasikan setelah Januari, maka PNS ybs
tetap menyusun SKP pada awal bulan sesuai surat
perintah melaksanakan tugas atau surat perintah
menduduki jabatan.
Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus
mengacu pada rencana kerja organisasi, sebagai
implementasi kebijakan dalam rangka mencapai
visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi .
Dalam kegiatan tugas jabatan, pada prinsipnya
pekerjaan dibagi habis dari tingkat jabatan yang
tertinggi sampai dengan tingkat jabatan yang
terendah secara hierarkis.
PNS yang tdk menyusun SKP dijatuhi hukuman
disiplin sesuai ketentuan ttg Disiplin PNS.
98
99. Prinsip Penyusunan SKP
1. Jelas : kegiatan yg dilakukan hrs dpt diukur
dengan jelas dan dapat dipahami oleh PNS dlm
pelaksanaan tugas.
2. Terukur : kegiatan yang dilakukan harus dapat
diukur secara kuantitatif dalam bentuk angka (
jumlah satuan, jumlah hasil) maupun secara
kualitatif.
3. Dapat dicapai : kegiatan yang dilakukan harus
dpt dicapai hasilnya sesuai harapan dan
kemampuan PNS.
4. Relevan: kegiatan yg dilakukan hrs terkait dgn
penetapan kinerja SKPD dan sesuai dgn tujuan
organisasi.
5. Memiliki target waktu: kegiatan yg dilakukan
harus jelas batas waktu pelaksanaannya.
99
100. UNSUR-UNSUR SKP
1. Kegiatan Tugas Jabatan :
Kegiatan yang wajib dilakukan dalam rangka
pelaksanaan fungsi jabatan dan mengacu pada
Penetapan Kinerja/RKT.
Kegiatan Tugas Jabatan (KTJ) yg dilakukan hrs
didasarkan pada rincian tugas, tanggung jawab,
dan wewenang jabatan sesuai yg ditetapkan
dalam Sturktur Organisasi.
2. Angka Kredit, adalah satuan nilai dari tiap butir
kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir2 kegiatan yg
hrs dicapai oleh seorang PNS dlm rangka pembinaan
karier dan jabatannya. Setiap PNS yang mempunyai
Jabatan Fungsionalk Tertentu diharuskan untuk
mengisi angka kredit setiap tahun sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan.
100
101. Lanjutan....
3. Target , setiap pelaksanaan KTJ harus ditetapkan
target yg akan diwujudkan secara jelas, sebagai
ukuran prestasi kerja. Target bukan merupakan
standar prestasi kerja yg ideal, bukan merupakan
ukuran minimal atau maksimal, tetapi merupakan
ukuran atau tolok ukur prestasi kerja yang realistis
tetapi penuh tantangan. Oleh karena itu, dlm
menetapkan target perstasi kerja, hrs
mempertimbangkan 4(empat) aspek yaitu :
Kuantitas (Jumlah dok, konsep, naskah, SK,lap,dsb)
Kualitas (diberikan nilai angka dan sebutan)
Waktu (harian, mingguan, bulanan,trw, smtr,thn-an)
Biaya (jutaan, puluhan juta, ratusan juta, miliaran),
sesuai dengan karakteristik, sifat , dan jenis kegiatan
4. Tugas Tambahan dan/atau Kreativitas : Selaian
melakukan KTJ, apabila ada tugas tambahan terkait
dengan jabatan dapat ditetapkan menjadi Tuygas
Tambahan dan/atau Kreativitas dalam pelaksanaan
KTJ. 101
102. Lanjutan.....
Bagi pemegang jabatan struktural/fungsional umum
dgn sifat tugas yang input/bahan kerjanya berasal dari
SKPD ybs, maka penetapan target didasarkan pd Renja
tahunan yang telah ditetapkan.
Bagi pemegang jabatan struktural/fungsional umum
dgn sifat tugas yang input/bahan kerjanya berasal dari
SKPD lain, maka penetapan target didasarkan pd
asumsi rata-rata tahun sebelumnya.
Bagi pemegang jabatan fungsional tertentu, maka
penetapan target berdasarkan pada angka kredit yang
dipersyaratkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
102
103. TATA CARA PENILAIAN SKP
1. Penilaian SKP untuk setiap pelaksanaan “Kegiatan
Tugas Jabatan diukur dengan 4 aspek, yaitu : aspek
kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya, sesuai dengan
karakteristik, sifat, dan jenis kegiatandan pada
masing-masing unit kerja.
2. Penilaian SKP dilakukan dgn cara membandingkan
antara realisasi dengan target dari setiap aspek.
3. Dalam hal kegiatan tugas jabatan didukung oleh
anggaran, maka penilaian SKP meliputi pula aspek
biaya, sebaliknya jika tidak didukung oleh anggaran,
maka penilaian SKP tidak meliputi aspek biaya.
4. Selain Kegiatan Tugas Jabatan, penilaian SKP dapat
meliputi Tugas Tambahan( misalnya menjadi P2K,
PA/KPA) dan Kreativitas(mis: merancang SIMPEG).
103
104. Lanjutan .....
5. Berdasarkan empat aspek tsb, setiap
SKPD menyusun dan menetapkan standar
teknis kegiatan sesuai dengan
karakterisktik, sifat, jenis kegiatan, dan
kebutuhan tugas masing-masing jabatan.
6. Jika PNS melaksanakan tugas tambahan
yg berkaitan dgn tugas jabatan dan/atau
menunjukkan kreativitas yg bermanfaat
bagi organisasi dalam melaksanakan
tugas jabatan, maka hasil penilaian
merupakan bagian dari penilaian capaian
SKP.
104
109. KETENTUAN LAIN-LAIN
1. Penyusunan dan penilaian SKP bagi PNS yang
mutasi /pindah, maka selama di jabatan lama
dan di jabatan baru dibuat SKP-nya, kemudian
untuk menentukan hasilnya, dijumlahkan
kemudian dibagi 2 (dua).
2. Penyusunan SKP bagi PNS yang menjalani Cuti
bersalin/cuti besar harus mempertimbangkan
jumlah kegiatan dan target serta waktu yang
akan dilaksanakan oleh PNS ybs.
3. Dalam penyusunan dan penilaian SKP bagi
Jabatan Fungsional Tertentu dapat diketahui
jumlah target angka kredit yg akan dicapai dan
realisasi pencapaian angka kredit setiap tahun.
109
110. 3. Penyusunan SKP bagi PNS yang menjalani
cuti sakit harus disesuaikan dengan sisa
waktu dalam tahun berjalan.
4. Penyusunan SKP bagi PNS yang ditunjuk
sebagai Pelaksana Tugas (Plt), maka
tugas-tugas sebagai Plt, dihitung sebagai
tugas tambahan.
5. Penilaian SKP apabila terjadi faktor2 di
luar kemampuan PNS (bencana alam),
maka penilaiannya disesuaikan dengan
kegiatan2 di luar SKP yang telah
ditetapkan.
110
Lanjutan...
111. Lanjutan...
6. Bagi PNS yg kegiatannya dilakukan dengan Tim Kerja, berlaku
ketentuan sbb :
a. Jika kegiatan yg dilakukan merupakan tugas jabannya, maka
dimasukan ke dlm SKP ybs.
b. Jika kegiatannya bukan merupakan tugas jabatannya, maka kinerja
ybs dinilai sebagai tugas tambahan.
7. Penyusunan SKP bagi PNS yang dipekerjakan/diperbantukan, maka
penyusunan/penilaiannya dilakukan di tempat ybs
dipekerjakan/diperbantukan.
8. Penilaian SKP apabila terjadi faktor-faktor di luar kemampuan
PNS(bencana alam), maka penilaiannya disesuaikan dgn kegiatan2 di
luar SKP yg telah ditetapkan.
9. Penyusunan SKP bagi PNS yang menduduki jabatan rangkap sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, maka penyusunan SKP yg
dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan struktural.
111
116. PENILAIAN PERILAKU KERJA
1.Penilaian Perilaku Kerja meliputi aspek :
a. Orientasi Pelayanan
b. Integritas
c. Komitmen
d. Disiplin
e. Kerja sama
f. Kepemimpinan.
2. Nilai Perilaku Kerja PNS dinyatakan dengan angka dan
keterangan sbb :
a) 91- 100 : Sangat Baik
b) 76 – 90 : Baik
c) 61- 75 : Cukup
d) 51-60 : Kurang
e) 50- ke bawah : Buruk.
3. Unsur-unsur Penilaian Perilaku Kerja diambil dari
Peraturan
Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013.
116
117. Lanjutan ...
4. Dalam hal pejabat penilai melakukan penilaian
perilaku kerja diharapkan seobyektif mungkin
dan menghindari bias yg dpt menyebabkan
berkurangnya obyektivitas penilaian perilaku
kerja, diantaranya : rasa suka/tidak suka,
kesalahan terpusat, prasangka terhadap org
tertentu, terlalu lunak/terlaku keras/terpengaruh
oleh keadaan tertentu.
5. Penilaian perilaku kerja meliputi aspek :
a. Orientasi pelayanan : mengukur kualitas
pelayanan kpd semua orang.
b. Integritas : mengukur kemampuan utk
bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika
organisasi.
117
118. Lanjutan...
c.Komitmen : untuk mengukur tingkat
konsistensi menjalankan/menyelesaikan
tugas dengan tanggung jawab.
d.Disiplin : untuk mengukur tingkat
kepatuhan terhdp disiplin PNS.
e.Kerja sama : untuk mengukur tingkat
dukungan atau partisipasi terhadap
pelaksanaan tugas rekan kerja dam
kegiatan unit kerja.
f.Kepemimpinan : untuk mengukur tingkat
keahlian dan/atau partisipasi dlm
mengelola penerapan pelaksanaan tugas
terhadap bawahan.
118
119. Lanjutan...
6. Penilaian kepemimpinan hanya dilakukan
bagi PNS yang menduduki jabatan struktural.
7.Penilaian perilaku kerja dilakukan melalui
pengamatan oleh pejabat penilaia terhadap
PNS sesuai kriteria yang ditentukan.
8. Pejabat penilai dalam melakukan penilaian
perilaku kerja PNS dapat mempertimbangkan
masukan dari pejabat penilai lain yang
setingkat di lingkungan unit kerjanya.
9. Nilai perilaku kerja dapat diberikan paling
tinggi 100 (seratus).
119
120. TATA CARA PENILAIAN PPK
1. PPK- PNS dilakukan dengan menggabungkan
penilaian SKP dengan penilaian perilaku kerja
2. PPK -PNS dilaksanakan oleh pejabat penilai
sekali dalam setahun.
3. PPK –PNS dilakukan setiap akhir Desember pd
thn ybs dan paling lama akhir Januari tahun
berikutnya.
4. Nilai PPK-PNS dinyatakan dgn angka dan
sebutan sebagai berikut :
a. 90- ke atas : Sangat baik
b. 76- 90 : Baik
c. 61- 75 : cukup
d. 51- 60 : kurang
e. 50 ke bawah : buruk
120
121. KEBERATAN HASIL PENILAIAN
PRESTASI KERJA
1. PNS yang dinilai dapat mengajukanmkeberatan
disertai dgn alasan-alasannya kepada atas
pejabat penilai secara hierarki paling lama 14 hr
sejak diterima hasil penilaian prestasi kerja;
2. Atasan pejabat penilai wajib memeriksa dengan
seksama hasil PPK dan meminta penjelasan kpd
pejabat penilai dan PNS yg dinilai.
3. Atasan Pejabat penilai wajib menetapkan hasil
PPK dan bersifat final.
4. Dalam hal terdapat alasan-alasan yg cukup,
atasan pejabat penilai dapat melakukan
perubahan nilai prestasi kerja PNS.
121
124. REKOMENDASI
Pejabat Penilai memberikan Rekomendasi
berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja
sbb :
1. Untuk peningkatan kemampuan dengan
mengikutsertakan diklat teknis( seperti
diklat komputer, kenaikan pangkat,
pensiun, kehumasan, sekretaris, dsb.
2. Untuk menambah wawasan pengetahuan
dlm bidang pekerjaan, perlu dilakukan
rotasi pegawai;
3. Untuk kebutuhan pengembangan, perlu
peningkatan pendidikan dan peningkatan
karier(promosi).
124
125. MONITORING DAN EVALUASI
PENILAIAN PERILAKU KERJA PNS
Untuk memudahkan monitoring dan evaluasi
capaian SKP secara berkala dan perilaku kerja
PNS yang dinilai, Pejabat Penilai dapat
menggunakan formulir buku catatan penilaian
perilaku kerja PNS;
Apabila seorang PNS pindah dari instansi
pemerintah yang satu ke instansi yang lain, maka
buku catatan penilaian perilaku kerja dikirimkan
oleh pimpinan instansi lama kepada pimpinan
instansi baru;
Jika seorang PNS pindah unit organisasi tetapi
masih tetap dalam instansi yang sama, maka
hanya buku catatan penilaian perilaku kerja saja
yg dikirimkan oleh pimpinan unit organisasi yang
lama kepada pimpinan unit organisasi yang baru.
125
126. KEWAJIBAN PNS YANG DINILAI, PEJABAT
PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI
1. PNS yang dinilai wajib menyusun SKP
2. Penilai wajib melakukan Penilaian
Prestasi Kerja (PPK) terhadap setiap PNS
di lingkungan unit kerjanya.
3. Pejabat Penilai yang tidak melakukan
PPK dijatuhi hukuman disiplin.
4. Atasan Pejabat Penilai wajib melakukan
evaluasi atas PPK dari pejabat penilai.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai
Pejabat Penilai dan/atau atasan pejabat
penilai yang tertinggi di lingkungan unit
kerja masing-masing.
126
127. Lanjutan.......
6. Hasil Penilaian PK diberikan langsung oleh
Pejabat Penilai kepada PNS yang dinilai.
7. PNS yang dinilai dan telah menerima hasil
penilaian PK wajib menandatangani serta
mengembalikan kepada Pejabat Penilai paling
lama 14 hari sejak tgl diterimanya hasil penilaian
PK.
8. Jika PNS yang dinilai dan/atau Pejabat penilai
tidak, maka hasil penilaian PK ditetapkan oleh
Atasan Pejabat Penilai.
9. Pejabat Penilai wajib menyampaikan hasil
penilaian PK kpd Atasan Pejabat Penilai paling
lama 14 hari sejak tgl diterimanya penilaian
Prestasi Kerja.
10.Berdasarkan hasil penilaian PK, Pejabat Penilai
dapat memberikan rekomendasi kepada Tim
Penilai sebagai bahan pembinaan terhadap PNS
yang dinilai.
127
128. Contoh Ikhtisar Jabatan Caraka
“ Melaksanakan pengiriman surat
ke alamat yg dituju, baik secara
langsung maupun melalui Pos dan
Giro atau Perusahaan Jasa
pengiriman lainnya sesuai
prosedur dan ketentuan yang
berlaku agar surat sampai ke tujuan
dengan cepat dan tepat.”
128
129. Uraian Tugas Caraka
1. Menerima surat yg telah dibukukan dlm buku
ekspedisi utk dikirim agar dpt diproses lebih
lanjut;
2. Menyortir surat sesuai jenis dan wilayah
sasaran utk memudahkan pengiriman;
3. Menghitung dan menyesuaikan alamat surat
yg tercantum dlm buku ekspedisi utk dikirim
ke alamat yg dituju.
4. Membuat rencana perjalanan pengiriman
surat sesuai surat perintah utk kelancaran
pelaks.tgs.
5. Mengantar surat ke alamat yang dituju dan
meminta tanda bukti penerimaan sebagai
bahan laporan kepada pimpinan;
129
130. Lanjutan .....
6. Menyerahkan kembali buku ekspedisi dan
tanda penerimaan surat pd ekspeditur
sebagai bahan pertanggungjawaban;
7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada
atasan sesuai dgn prosedur yg berlaku
sebagai bahan evaluasi dan
pertanggungjawaban;
8. Melaksanakan kedinasan lain yg
diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun
lisan.
130
131. Ikhtisar Jabatan Pengemudi
“ Melakukan pemeriksaan,
perawatan/pemeliharaan kendaraan
dalam rangka keamanan kendaraan serta
mengendarai kendaraan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku “
131
132. URAIAN TUGAS PENGEMUDI
1. Mencatat kondisi kendaraan pada buku khusus;
2. Melaporkan kondisi kendaraan kepada atasan;
3. Menyiapkan sarana dan prasarana
perawatan/pemeliharaan kendaraan;
4. Memelihara kondisi kendaraan sehingga layak
digunakan;
5. Membersihkan kendaraan sebelum dan sesudah
digunakan;
6. Mengusulkan pergantian komponen dan
perbaikan kendaraan;
7. Mengantarkan pimpinan ke tempat tujuan dalam
rangka melaksanakan tugas dan fungsi jabatan;
8. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah atasan
baik tertulis maupun lisan.
132
133. SKP PENGEMUDI
I. TUGAS UTAMA JABATAN
1 Mencatat kondisi kendaraan dan
melaporkannya kepada pimpinan
(perminggu), target 52 laporan.
2 Membersihkan kendaraan sebelum dan
sesudah digunakan( 5 hr kerja x 52 minggu=
260 laporan);
3 Mengusulkan pergantian komponen dan
perbaikan berkala kendaraan ( 52 laporan).
4 Mengantarkan pimpinan ke tempat tujuan
dalam rangka melaksanakan tugas dan
fungsi jabatan ( 100 laporan).
II. TUGAS TAMBAHAN : --
133
134. BAGIMANA DENGAN GURU YANG
DIPERBANTUKAN PADA SEKOLAH SWASTA ?
Guru yang diperbantukan pada Sekolah swasta yang
ditentukan oleh Pemerintah dan tidak dibebaskan dari
jabatan fungsional tertentu (Guru) wajib menyusun SKP
pada awal tahun dan dilakukan PENILAIAN PRESTASI
KERJA pada akhir tahun, dan Pejabat Penilainya adalah
Pengawas, berdasarkan bahan yang diperoleh dari instansi
tempat yang bersangkutan bekerja( Sekolah Swasta).
Atasan Pejabat Penilai Pengawas: Kepala Dinas PPO.
Pejabat Penilai Kepala Kepala SLTP-N/ SLTA-N adalah
Kepala UPTD.
Pangkat PNS yg memegang jabatan fungsional lebih tinggi
dp Penilai yg memegang jabatan struktural/fungsional,
tidak berpengaruh.
134
135. Hal-hal yg perlu diperhatikan dalam
Penyusunan SKP Kepala Sekolah, Guru dan
Pengawas Sekolah
1. Penyusunan SKP Guru, kegiatan tugas jabatannya disesuaikan
dengan butir-butir kegiatan berdasarkan Permenpan dan RB
Nomor 16 tahun 2009 dan Buku 2 Pedoman PKG untuk
membantu mengkonversi nilai PKG menjadi angka kredit.
2. Satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai
butir-butir kegiatan yang hrs dicapai seorg guru dlm rangka
pembinaan karier, ditetapkan dgn jumlah angka kredit yang akan
dicapai. OKI, guru hrs menetapkan target angka kredit yg akan
dicapai dlm satu thn.
3. Dalam penyusunan dan penilaian SKP Guru dapat diketahui
jumlah target AK yg akan dicapai dan realisasi pencapaian AK
setiap tahun.
135
136. Lanjutan ....
4. Kolom kegiatan tugas jabatan diisi dengan kegiatan
sesuai pasal 11 Permenpan dan RB Nomor 16 thn 2009.
5. Unsur dan Sub Unsur yg dinilai angka kreditnya adalah :
a. Pendidikan, meliputi pendidikan formal dan memperoleh
ijasah/gelar, serta pendidikan dan pelatihan prajabatan dan
memperoleh STTPP atau sertifikat termasuk program
induksi.
b. Pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu meliputi:
Melaksanakan proses pembelajaran(Guru Kelas dan Guru
MP); melaksanakan proses bimbingan bagi guru BK, dan
melaksanakan tugas lain yg relevan dengan fungsi sekolah.
136
137. Lanjutan...
6. Pengembangan keprofesian berkelanjutan, meliputi :
a. Pengembangan diri, meliputi diklat fungsional, diklat kolektif guru yg
meningkatkan kompetensi/keprofesian guru.
b. Publikasi Ilmiah, meliputi publikasi ilmiah hasil penelitian atau
gagasan inovatif pd bidang pendidikan formal dan publikasi buku teks
pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru.
c. Karya Inovatif, yakni menemukan TPG, menemukan/menciptakan
karya seni, membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum,
dan mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal,
dan sejenisnya.
d. Penunjang tugas guru, meliputi : memperoleh gelar/ijasah yg tdk
sesuai dgn bidang yg diampunya, memperoleh penghargaan/tanda
jasa, melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru, misalnya
membimbing siswa dlm praktik kerja nyata/praktik
industri/ekstrakurikuler dsb, menjadi organisasi profesi/kepramukaan,
menjadi tim penilai angka kredit, dan menjadi tutor/pelatih/instruktur.
137
138. Lanjutan....
7. Target Kuantitas :
Target output berupa dokumen, konsep, naskah, SK,
paket, laporan, dll. Target output utk guru mengacu
pd lamp I Permenpan No 16 Thn 2009 pada kolom
satuan hasil sesuai dengan kegiatan tugas jabatan yg
dipilih.
8. Target Kualitas: Harus memprediksi pd mutu hasil
kerja yg terbaik, dgn nilai paling tinggi 100.
9. Target Waktu : Harus menyesuaikan dengan angka
kredit yang digunakan.
10. Target Biaya. Target biaya untuk guru tidak perlu diisi
( karena hanya utk PA/KPA/ PPK).
138
139. Lanjutan.....
11. Kegiatan tugas jabatan Kepala Sekolah, Guru, dan Pengawas
sebagai tiga pilar peningkatan kualitas Pendidikan di sekolah,
antara lain menyusun kurikulum. Untuk itu, harus mengetahui
dan memahami Perkembangan Kurikulum di
Indonesia dan Tema Kurikulum 2013”.
12. Dalam menyusun kegiatan tugas jabatan, Kepala Sekolah,
Guru dan Pengawas harus memahami KOMPETENSI dan
PERAN masing-masing sesuai peraturan perundang-
undangan.
13. Salah satu kegiatan pokok Kepala Sekolah, Guru, dan
Pengawas dalam Sasaran Kerja PNS adalah “ Menyusun
Karya Ilmiah”, sehingga perlu memahami “BUDAYA
PUBLIKASI ILMIAH “ .
139
140. Lanjutan....
14. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam
penyusunan SKP, Penilaian SKP, Penyusunan
Perilaku Kerja PNS, dan Penilaian Prestasi
Kerja, maka guru, kepala sekolah, dan
pengawas sekolah perlu “ Merubah cara
belajar efektif melalui tiga tipe belajar” dan
“ Peningkatan kemampuan berpikir dengan
cara yang dapat meningkatkan memori
otak”.
140
141. Perkembangan Kurikulum di Indonesia
1947
Rencana Pelajaran
→ Dirinci dalam
Rencana Pelajaran
Terurai
1964
Rencana
Pendidikan
Sekolah Dasar
1968
Kurikulum
Sekolah Dasar
1973
Kurikulum
Proyek
Perintis
Sekolah
Pembangunan
(PPSP)
1975
Kurikulum
Sekolah
Dasar
1984
Kurikulum
1984
1994
Kurikulum
1994
1997
Revisi Kurikulum
1994
2004
Rintisan
Kurikulum
Berbasis
Kompetensi
(KBK)
2006
Kurikulum
Tingkat
Satuan
Pendidikan
(KTSP)
1945 1965 20151955 1975 20051985 1995
2013
‘Kurikulum
2013’
14
142. Kurikulum yang
dapat menghasilkan
insan indonesia yang:
Produktif, Kreatif,
Inovatif,
Afektif
melalui penguatan
Sikap,
Keterampilan dan
Pengetahuan
yang terintegrasi
Tema Kurikulum 2013
Produktif
Kreatif
Inovatif
Afektif
142
143. KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH
I. Kompetensi Kepribadian
II. Kompetensi Sosial
III. Kompetensi Kewirausahaan
IV. Kompetensi Supervisi
V. Kompetensi Manajerial
143
144. KOMPETENSI GURU
I. Kompetensi Kepribadian
II. Kompetensi Sosial
III. Kompotensi Pedagogis
III. Kompetensi Profesional.
144
145. KOMPETENSI PENGAWAS
Sekolah
I. Kompetensi Kepribadian
II. Kompetensi Sosial
III. Kompetensi Supervisi Manajerial
IV. Kompetensi Akademik
V. Kompetensi Pendidikan
VI. Kompetensi Penelitian
Pengembangan
145
146. Peran Kepala Sekolah
1. Peran Manajerial( Iklim sekolah yg kondusif dan
gayakepmpnygdemokratis,mengarahkan,bimbingnan).
2. Peran Motivator( memotivasi dan menggerakkan)
3. Peran Fasilitator( mengupayakan pemenuhan
kebutuhan fasilitas)
4. Peran Administrator( mengembangkan adm sek)
5. Peran Supervisor(Rutin memantau dan was)
6. Peran Evaluator(melakukan penilaian berkala)
7. Peran Edukator( melaksanakan peran guru)
8. Peran Pengembang Iklim Sekolah(budaya kerja
dan iklim kerja yg kondusif).
9. Peran kewirausahaan( inspirator munculnya ide2
kreatif dan inovatif)
146
147. Peran Pengawas Sekolah
1. Peran evaluator
2. Peran monitor
3. Peran mengawasi
4. Supervisor dalam aspek
manajerial, akademik, dan
evaluasi.
147
148. Peran Guru
1. Peran Pendidik( mendidik)
2. Peran Pengajar( Mengajar)
3. Pembimbing(Membimbing)
4. Pengarah(Mengarahkan)
5. Pelatih(Melatih)
6. Penilai(Menilai)
7. Pengevaluasi (Mengevaluasi)
“Peserta didik pada setiap satuan
pendidikan
148
149. Budaya Publikasi Karya ilmiah
( Oleh Mendikbud )
1. Budaya Baca;
2. Budaya Tulis;
3. Budaya Jujur (tidak plagiat);
4. Budaya Berbagi;
5. Budaya Menghargai Orang;
6. Budaya Analisis.
149
150. MERUBAH CARA BELAJAR
Merubah cara belajar dari proses untuk belajar dan hanya
menyerap informasi menjadi Proses belajar efektif
untuk pemberdayaan otak secara optimal.
Dengan mengetahui proses belajar efektif, seseorang
akan mampu mengejar ketertinggalannya dengan mulai
belajar kembali sehingga ia dapat mengikuti perubahan.
Dengan belajar efektif, Kepala Sekolah, Guru, dan
Pengawas harus mempelajari semua ketentuan yang
berkaitan dengan Penilaian Prestasi Kerja PNS dan
perhitungan angka kredit (AK) sebagai pedoman
Penyusunan SKP dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK).
150
151. TIGA TIPE BELAJAR
A. TIPE VISUAL (melalui penglihatan). Mereka lebih
senang belajar dengan melihat atau membaca, dgn
ciri2 al : lebih mudah mengingat apa yg dilihat
daripada apa yg didengar. Lebih senang membaca
sendiri daripada dibacakan oleh orang lain.
B. TIPE AUDITORI ( melalui pendengaran). Mereka lebih
senang belajar dengan cara mendengar daripada
membaca, lebih mudah mengingat apa yg diterangkan
daripada apa yang dilihat.
C. TIPE KINESTETIS ( melalui gerakan atau sentuhan).
Mereka lebih banyak bergerak sewaktu belajar dan
tidak bisa diam di suatu tempat, jika ingin menarik
perhatian seseorang, ia akan menyentuh org tsb,
menyukai bahasa isyarat atau gerak tubuh.
151
152. Lanjutan....
Dalam proses penyusunan SKP, penilaian SKP,
Penilaian Perilaku Kerja, dan Penilaian Prestasi
Kerja PNS, Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas
Sekolah menerapkan tiga tipe belajar tersebut
dalam satu paket, yang disingkat V-A-K, sebagai
proses belajar efektif.
Dalam proses belajar efektif yang menyatukan
V-A-K, proses belajar akan melibatkan peran
indra yang bersangkutan secara maksimal.
152
153. PENINGKATAN KEMAMPUAN
BERPIKIR
Pada dasarnya, ukuran kemampuan berpikir
seseorang tergantung pada memori yang
dimilikinya. Misalnya, ada orang yang
mampu mengingat fakta yg terjadi
seminggu yg lalu, sementara temannya
yang sama-sama menerima fakta tersebut
sudah lupa, karena faktor usia, kesibukan
tugas dsb.
Semakin bertambah usia, kadar ingatan
setiap orang pada titik tertinggi semakin
menurun, sedangkan kadar lupa semakin
meningkat.
Caranya adalah meningkatkan memori/daya
ingat.
153
154. CARA YG DPT MENINGKATKAN
MEMORI OTAK (Yang Lupa Diajarkan di
Sekolah)
1. Asosiasi : Mengingatkan suatu hal apabila hal
tsb beraosiasi/berkaitan dengan hal yg telah kita
ketahui sebelumnya. misalnya, jika kita ingat
Inggris, pasti akan ingat garam inggris, atau
sebaliknya.
2. Pancaindera : semakin banyak pancaindera yang
dipakai, maka 90 % informasi atau kenangan
bisa teringat. Membaca : 20 %, baca sambil
mendengar menjadi 30 %, sambil melihat
menjadi 40 %, mengulangi lagi dengan
menyebutkannya menjadi 50 %, dan
mempraktikannya menjadi 60 %.
154
155. Lanjutan ....
3. Imajinasi : Membuat gambaran dari yang ingin dipelajari;
4. Humor : Senang dan tertawa akan mengingatkan kita
pd saat-saat bahagia.
5. Simbol : Lambang/simbol memudahkan kita dalam
mengingat.
6. Warna : Otak akan lebih mudah mengingat jika warna
yang terlibat.
7. Sensualitas : Otak lebih mudah mengingat sesuatu yang
seksi atau vulgar.
8. Aneh dan istimewa : otak akan lebih mudah mengingat
sesuatu yang aneh, menakutkan, dan istimewa.
9. Gerak gerik dan tindakan : Otak akan lebih mudah
mengingat sesuatu dalam bentuk gerak atau tindakan.
10. Nomor dan Urutan : Otak lebih cepat menangkap karena
tahu letak, posisi, atau urutannya.
155
156. PENYUSUNAN SKP GURU,
KEPALA SEKOLAH, DAN PENGAWAS SEKOLAH
Penyusunan SKP Guru harus
berpedoman pada SKP Kepala
Sekolah.
Penyusunan SKP Kepala Sekolah harus
berpedoman pada SKP Kepala UPTD.
Penyusunan SKP Kepala UPTD dan dan
Pengawas Sekolah harus berdasarkan
SKP Kepala Dinas.
156
157. Lanjutan...
Sebelum menyusun SKP, Guru harus mempelajari
beberapa ketentuan sbb :
1. UU Nomor 20 Thn 2003 ttg SPN;
2. UU Nomor 14 Thn 2005 ttg Guru dan Dosen;
3. Permendiknas No.16 Thn 2007
4. PP Nomor 74 Thn 2008 ttg Guru
5. Permendiknas Nomor 27 Thn 2008
6. PermenPanRB Nomor 16 Thn 2009
7. Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010
8. Perber Mendiknas, Kepala BKN Nomor 03 dan
14/2010
9. Permendiknas Nomor 35 Thn 2010.
157
158. CONTOH SKP LINGKUP SEKOLAH
1. SKP Kepala Sekolah
2. SKP Guru Kelas;
3. SKP Guru Mata Pelajaran;
4. SKP Guru Bimbingan
Konseling;
5. SKP Pengawas
158
159. KEWAJIBAN ATASAN LANGSUNG DALAM
Pasal 3 angka 15 dan 16 PP 53 TAHUN 2010
15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan
tugas:
a. Jika tidak sengaja untuk tidak membimbing
bawahan, dikenakan hukuman ringan.
b. Jika sengaja utk tidak membimbing bawahan,
dikenakan hukum disiplin sedang
16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk
mengembangkan karier:
a. Jika tidak sengaja untuk tidak memberikan
kesempatan kepada bawahan untuk
mengembangkan karier, dikenakan hukuman
ringan.
b. Jika sengaja untuk tidak memberikan
kesempatan untuk mengembangkan karier,
dikenakan hukuman disiplin sedang.
159
160. TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN
DISIPLIN
1. Hukuman disiplin ringan, terdiri dari :
a.Teguran lisan;
b.Teguran tertulis;
c.Pernyataan tidak puas secara tertulis.
2.Hukuman disiplin sedang, terdiri dari
a.Penundaan kenaikan berkala selama 1 thn.
b.Penundaan kenaikan pangkat selama 1 thn
c.Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.
3. Hukuman disiplin berat, terdiri dari :
a.Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun
b.Pemindahan dlm rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
c.Pemberhentian dari jabatan;
d.Pemberhentian dgn hormat tdk atas permintaan sendiri sbg PNS
e.Pemberhentian tdk dgn hormat.
160
