SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 11
Descargar para leer sin conexión
REVIEW BUKU

Judul Buku

: Decentralization of Education : Legal Issues

Penyusun

: Ketleen Florestal dan Robb Cooper

Penerbit

: Worldbank

Tahun

: 1997

Rewiewer

: Sudarwanto

A. Pendahuluan
Tulisan ini merupakan rangkaian lima seri dengan tema Decentralization of
Education yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum tentang
pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Secara khusus buku yang berjudul Legal Issues ini
memberikan sebuah gambaran tentang dampak-dampak hukum yang timbul yang dapat
memberikan

masukan

dan

bahan

pertimbangan

dalam

penyusunan

legislasi

(peraturan/perundang-undang) dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Jadi buku ini
dapat dikatakan sebagai petunjuk bagi negara-negara yang ingin menerapkan desentralisasi
pendidikan dalam hal pembagian wewenang dalam bidang legislasi antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah.
Dalam tulisan ini juga dipaparkan contoh negara-negara yang telah melaksanakan
desentralisasi pendidikan, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Hal-hal yang
dikemukakan adalah tentang pembagian wewenang, kendala-kendala yang dihadapi maupun
keberhasilan penerapannya.

B. Pokok-pokok Isi Bab
1. DESENTRALISASI : Perbedaan Bentuk, Tingkatan dan Konteks
Sebuah sistem desentralisasi dicirikan oleh penggunaan

kewenangan yang lebih

besar di tingkat daerah dalam beberapa aspek maupun pendidikan dasar, pengendalian oleh
pemerintah pusat dilakukan secara terbatas. Tanggung jawab desentralisasi terletak pada
wilayah, propinsi, kabupaten, kota atau sekolah atau kelompok sekolah.
Negara-negara yang telah mendesentralisasikan sistem pendidikan dasar mempunyai
bebagai alasan yang beragam; antara lain untuk menghemat uang, untuk meningkatkan
sistem manajemen, untuk mengalihkan tanggung jawab atau kewenangan.

Definisi Dekonsentrasi
Dekonsentrasi adalah pengambilalihan beberapa kewenangan administratif atau
tanggung jawab ke tingkat yang lebih bawah, di bawah departemen. Dari sudut hukum, ciriciri pokok; dekonsentrasi artinya masyarakat diberi tambahan tanggung jawab sebagai bagian
dari departemen dan mereka melakukannya di bawah pengawasan departemen tersebut.

Sudarwanto’s Files

1
Dekonsentrasi memberikan tanggung jawab yang lebih di tangan pegawai departemen yang
ditempatkan di daerah untuk pelaksanaan tugas di daerah dengan harapan lebih
bertanggungjawab terhadap kebutuhan daerah. Tetapi dekonsentrasi tidak mengubah maksud
dasar bahwa orang-orang yang mengendalikan sistem pendidikan adalah

bagian dari

departemen. Mereka bekerja atas nama departemen dan bertanggung jawab kepada
departemen. Dalam hal ini departemen tetap bertanggung jawab atas kerja bawahannya untuk
mendanai sistem tersebut.

Perbedaan antara Desentralisasi dan Devolusi
Dalam pengertian sempit devolusi dan desentralisasi dicirikan bahwa daerah atau
dinas menerima kewenangan baru yang secara hukum terpisah dari departemen yang pada
mulanya memegang kewenangan itu dan tidak bertanggung jawab kepada departemen.
Devolusi mempunyai empat ciri-ciri pokok; instansi yang melaksanakan tanggung jawab
secara hukum terpisah dari departemen; instansi itu melaksanakan aktivitasnya sendiri, secara
hirarki tidak di bawah pengawasan departemen; instansi itu hanya dapat menjalankan
kewenangan yang diberikan secara hukum; instansi itu hanya dapat bertindak dalam batasbatas geografis yang dinyatakan secara hukum. Instansi demikian diawasi oleh suatu dewan
(DPRD) yang anggota-anggota nya dipilih masyarakat setempat. Instansi daerah secara
hukum terpisah dari departemen, sehingga instansi tersebut dapat melakukan kontrak dan
kerja sama atas namanya sendiri. Instansi daerah bertanggung jawab penuh terhadap semua
aktivitasnya; departemen tidak bertanggung jawab, kecuali kalau ada undang-undang khusus
yang mengaturnya.
Meskipun instansi daerah tidak di bawah kendali departemen, namun demikian
instansi itu tidak dapat secara bebas melakukan aktivitasnya, karena dibatasi oleh peraturan
daerah.

Persoalan Pengawasan Formal
Persoalan mendasar desentralisasi ditunjukkan seberapa jauh pengawasan oleh
departemen dilakukan terhadap pemerintah daerah. Secara umum pemerintah daerah hanya
dapat bertindak dengan batas-batas undang-undang yang mengaturnya. Dalam suatu kasus,
sebuah departemen dapat melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Dalam kasus
lain pengawasan dapat dilakukan oleh lembaga pengadilan.

Pembagian Tanggung Jawab
Dalam pengawasan formal, aktivitas pemerintah daerah tidak hanya dibatasi oleh
undang-undang, tetapi juga dibatasi oleh tindakan otoritas pusat karena komponen-komponen
sistem pendidikan saling bergantung. Dalam beberapa aspek dari sistem tersebut ada
beberapa tipe hubungan yang dapat disusun oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sudarwanto’s Files

2
Sekalipun pemerintah daerah diberi tanggung jawab untuk pelaksanaan kurikulum,
tetapi kebebasan bertindaknya dibatasi oleh syarat-syarat standar minimum nasional. Sebagai
contoh, untuk kenaikan kelas atau kelulusan maka pelajar harus memenuhi syarat-syarat
tersebut. Pemerintah pusat dapat juga menyusun parameter kurikulum yang luas dan
kemudian mempersilakan pemerintah daerah menentukan buku pelajaran atau topik mata
pelajaran, hari libur serta muatan kurikulum lokal. Sistem pendanaan dilakukan oleh
pemerintah daerah dengan menyusun anggaran dan memperoleh sumber dana sendiri.
Distribusi

kekuasaan

bersama-sama seperti

itu

dapat

dapat

meningkatkan

akauntabilitas dan efisiensi daerah.

Otoritas Membuat Keputusan
Negara-negara yang menerapkan desentralisasi pendidikan dasarnya mempunyai
faktor-faktor penyebab yang berbeda. Faktor-faktor itu meliputi pertimbangan keuangan,
kemampuan menggali dana, kedekatan dengan fasilitas-fasilitas, dan kapasiatas manajemen
pemerintah daerah.

Konteks dan Langkah Desentralisasi
Berbagai macam desentralisasi yang ada dapat diringkas dengan tiga kategori besar;
Pertama, jika reformasi pendidikan dilakukan sebagai bagian dari suatu program
desentralisasi secara menyeluruh, biasanya terdapat ruang untuk desentralisasi geografis dan
fungsi yang efektif. Anggapannya bahwa dibutuhkan sebuah consensus untuk tercapainya
reformasi, undang-undang yang mengamanatkan desentralisasi pemerintahan dapat juga
meliputi peraturan tentang desentralisasi pendidikan.
Kedua, jika desentralisasi pemerintahan telah dialihkan dan struktur pemerintahan
daerah telah berjalan, maka desentralisasi pendidikan akan terfasilitasi jika struktur regional
yang kuat siap menggantikannya. Sebagai contoh di Chili pada awal 1980-an, kapasitas
administrasi yang kuat pada semua tingkat pemerintahan, manajemen keuangan publik yang
efektif dan pengawasan dari pusat mengakibatkan institusionalisasi desentralisasi relatif
mudah dilakukan. Akan tetapi masalah-masalah dapat timbul jika keadaan daerah benarbenar tidak mampu menyelenggarakan fungsi-fungsi pendidikan.
Ketiga, usaha desentralisasi dibatasi untuk sektor pendidikan. Hal ini dapat terjadi
dalam sebuah pemerintahan tersentralisasi (terpusat), dimana pada mulanya tanggung jawab
untuk fungsi-fungsi pendidikan tidak ditetapkan dengan baik. Hal itu juga dapat terjadi jika
pendidikan dipertimbangkan sebagai uji coba daerah untuk desentralisasi pemerintahan.
Tekanan politik juga dapat mengurangi desentralisasi yang lebih luas, sehingga hanya
berlaku untuk sektor pendidikan saja. Jika pendidikan didesentralisasikan seperti hal tersebut,
pada akhirnya yang harus dilakukan adalah membuat undang-undang dan peraturan baru.

Sudarwanto’s Files

3
Negara-negara berikut telah melaksanakan desentralisasi pendidikan, yaitu negaranegara maju dan negara-negara berkembang (Perancis, Chicago, Ghana, Pilipina, India,
Mexico, Chili, Selandia Baru, Kolumbia, Venezuela, Argentina, Nigeria, Zimbabwe, dsb.).

2. Pembuatan Undang-undang Desentralisasi
Untuk menentukan instrumen-instrumen hukum, maka perlu diperhatikan dua aspek
penting. Pertama, aspek reformasi mana yang harus dimasukkan dan mana yang harus
ditinggalkan dalam peraturan tersebut. Kedua, instrumen-instrumen hukum lain yang mana
yang harus dipertimbangkan atau diubah untuk pelaksanaan reformasi. Pelaksana-pelaksana
reformasi harus mempertimbangkan peraturan-peraturan tertentu yang terdapat pada undangundang dasar negara, perlu mengamandemen hukum yang mengatur kekuasaan dan fungsi
kewenangan daerah dan hukum yang mengatur status guru sebagai pegawai sipil.

Keanekaragaman Instrumen-instrumen Hukum
Aturan sistem hukum yang ada dalam negara tertentu bisa disusun dari beberapa
sumber. Undang-undang diadopsi oleh parlemen (DPR), dibuat sesuai langkah-langkah
formal, baru kemudian diundangkan. Parlemen mempunyai kewenangan tetinggi untuk
memilih isi undang-undang dan hanya dibatasi persyaratan konstitusi dan beberapa sistem
perjanjian internasional, dimana negara tersebut menjadi anggota dari organisasi
internasional.
Salah satu tujuan desentralisasi adalah memberikan kekuasaan atau kewenangan
untuk mengatur bagian sistem pendidikan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah
biasanya bertindak dengan mengadopsi peraturan menurut batas kewenangan yang dijamin
hukum yang secara sah mengikat.

Isi Undang-undang
Berdasarkan pengalaman beberapa negara pelaksana desentralisasi, maka perundangundangan desentralisasi harus memiliki ciri-ciri dasar sebagai berikut :
•

Harus cukup komprehensip untuk mendefinisikan dengan jelas hak dan kewajiban
dari semua pihak yang terlibat.

•

Harus cukup fleksibel untuk pelaksanaan yang efisien.

•

Harus realistis, terutama dalam penekanan pelaksanaan.
Roger Carter mengatakan bahwa “ Perundang-undangan yang baik adalah persoalan

keseimbangan. Perimbangan utamanya adalah apakah memberi sudut ruang bagi inisiatif dan
perkembangan baik di pusat maupun di daerah”. Dia menambahkan bahwa “ Jumlah dan sifat
perundang-undangan yang dibutuhkan di negara tertentu tergantung pada lingkungan daerah,
tradisi dan temperamen serta kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan. Sekarang hal itu
masih menjadi persoalan.

Sudarwanto’s Files

4
Perlu disadari akibat umum dari desentralisasi bahwa pemerintah daerah menjadi
bertanggung jawab atas tindakan ataupun kelalaian mereka. Contoh dari tanggung jawab
daerah yang penuh terhadap sekolah , pada tahun 1980 Undang-undang Desentralisasi di
Chili mengalihkan tanggung jawab dari Menteri Pendidikan kepada pemerintah kota. Di
Zimbabwe kewenangan gereja atau dewan daerah mengelola sebagian besar sekolah. Di
Perancis sekolah didirikan sebagai lembaga daerah yang otonom, tetapi lembaga ini dikepalai
oleh pimpinan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Untuk mengelola sekolah mereka harus
berpatokan pada dana yang diberikan pemerintah daerah.
Fungsi-fungsi baru yang dialihkan ke pemerintah daerah dapat memperluas kapasitas
mereka. Akan tetapi jika pengalihannya terlalu cepat dapat menimbulkan chaos. Tanggung
jawab harus disesuaikan dengan kewenangan dan sumber daya. Hukum yang tidak realistik
dianggap tidak cocok.
Mekanisme formal untuk mencapai konsensus dapat dibentuk komite konsultatif dan
peninjau. Komite ini bersifat temporer atau permanen dan dapat menangani persiapan
perubahan serta pelaksanaannya. Sebagai contoh konsultasi yang intensif di Selandia Baru
memberi sumbangan terhadap keberhasilan reformasi. Di Venezuela, konggres tidak
membuat perundangan baru, dan pihak eksekutif melakukan perubahan admnistrasi
pemerintahan melalui dekrit presiden tahun 1969 dan 1972. Konggres tidak mendukung
dekrit itu dan menolak mangalokasikan dana untuk reorganisasi. Jadi tidak ada undangundang pendidikan yang dibuat. Namun pihak eksekutif menerapkan struktur pemerintahan
yang berdasarkan dekrit tersebut, Undang-undang baru disahkan tahun 1980. Di Argentina
usaha desentralisasi dilakukan pada tahun 1993 dengan dikeluarkannya Undang-undang
Pendidikan Organik.

Potensial Konflik antar Undang-undang
Hal yang penting adalah bahwa undang-undang yang baru tidak bertentangan dengan
konstitusi atau perangkat hukum lainnya. Perubahan pendidikan tidak hanya memerlukan
perubahan perundangan pendidikan dasar tetapi juga mempengaruhi perangkat hukum yang
lain. Untuk menentukan tipe perundangan apa yang harus dibuat, kita harus sadar akan
konflik yang mungkin timbul pada tingkatan perundangan yang berbeda. Sumber-sumber
konflik yang umum adalah :
•

Prinsip umum dari hak dan kebebasan individu, sebagaimana persyaratan khusus
mengenai pendidian dasar yang disusun dalam undang-undang atau piagam hak asasi
manusia.

•

Inkonsistensi antara tujuan hukum desentralisasi dan hukum lain seperti hukum buruh
dan pajak.
Berbagai

undang-undang,

hukum,

dan

peraturan

yang

berkenaan

dengan

pembentukan badan-badan otonom, status guru, perpajakan, hubungan kerja, dan keamanan

Sudarwanto’s Files

5
sosial yang mempengaruhi aspek pokok sektor pendidikan mungkin perlu diubah sabagai
bagian dari proyek desentralisasi.

Konstitusi dan Instrumen yang Serupa
`Kebanyakan konstitusi yang dibuat oleh beberapa negara mengarah pada pendidikan.
Misalnya, konstitusi Mexico tahun 1995 menyatakan bahwa “ pendidikan dasar bersifat
wajib dan bahwa pendidikan yang disediakan negara gratis”. Menurut Undang-undang Haiti
tahun 1987, “Pendidikan adalah tanggung jawab negara dan wilayah teritorialnya “. Mereka
harus menyediakan sekolah yang gratis, dan meyakinkan bahwa guru negeri maupun swasta
harus terlatih dengan baik. Sekolah dasar diwajibkan oleh undang-undang. Fasilitas kelas dan
bahan ajar harus disediakan oleh negara bagi anak sekolah dasar secara gratis.
Peraturan yang menjamin kebebasan beribadah, serta perintah dalam bahasa tertentu,
atau pengoptimalan sumber daya manusia berdampak pada usaha desentralisasi.
Konflik dapat juga muncul akibat tumpang tindihnya fungsi dan inkonsistensi dalam
hukum. Di Kolumbia, tiga tingkatan pemerintahan diharuskan menyusun rencana sektor
pendidikan, sebagai tambahan proyek pendidikan yang dipersiapkan oleh sekolah.

Undang-undang Pegawai
Undang-undang desentralisasi juga perlu melakukan perubahan perundangan atau
hukum yang mengatur status guru sebagai pegawai negeri sipil dan hak mereka sebagai
pekerja. Perubahan status guru bisa nengubah tingkat kebebasan akademisnya. Kebanyakan,
guru adalah pegawai negeri sipil yang rekruitmen, perpindahan dan kenaikan pangkatnya
diputuskan oleh pemerintahan pusat. Dengan desentralisasi status guru sebagai pegawai
negeri sipil harus dikaji ulang, dengan mempertimbangkan kewenangan daerah atas mereka.
Persoalan ini penting karena guru biasanya merupakan kelompok pegawai negeri sipil
terbesar dan mungkin merupakan kelompok pegawai terbesar di sebuah negara.
Persoalan kunci lainnya adalah tentang hak pegawai para guru. Jika undang-undang
pegawai negeri sipil menjamin hak guru untuk membentuk organisasi persatuan, untuk
menegosiasi perjanjian kerja, dan untuk mogok kerja, hak-hak itu dapat terancam oleh usaha
desentralisasi yang mungkin mengubah status guru sebagai pegawai negeri sipil. Di Chicago,
dewan legislasi negara hanya mencabut hak guru untuk mogok selama tiga tahun setelah
rencana undang-undang tahun 1995 disahkan menjadi undang-undang. Di Kolombia dewan
legislasi mengakui organisasi persatuan guru dan mengamandemen proses restrukturisasi
untuk mengakui hak-hak pegawai para guru.
Usaha-usaha desentralisasi di Nigeria adalah contoh yang baik, masing-masing
negara bagian memiliki

UU pendidikan sendiri. Pemerintah federal membuat undang-

undang tahun 1992, yang berisi tentang gaji guru SD, pertanggungjawaban konstruksi dan
pemeliharaan gedung-gedung SD, dan petunjuk penyusunan kurikulum. Dengan demikian

Sudarwanto’s Files

6
pendidikan merupakan salah satu fungsi negara meskipun negara bagian harus memenuhi
persyaratan yang ditentukan pemerintah federal supaya dapat memperoleh bantuan.
Kebijakan pendidikan di Zimbabwe memutuskan bahwa setiap anak harus memiliki
hak untuk mendapatkan pendidikan. Pengajaran pada pendidikan dasar adalah gratis.

3. Hal-hal yang termuat dalam Undang-Undang Desentralisasi
Setelah tujuan usaha desentralisasi ditentukan dan keputusan-keputusan dibuat
berkaitan dengan pertanggungjawaban badan-badan yang terlibat dalam sistim pendidikan
dasar, kita harus melihat lebih dekat isi undang-undang desentralisasi pendidikan. Berikut ini
adalah sejumlah pertanyaan tentang muatan-muatan untuk menentukan undang-undang
desentralisasi.
Peserta Didik dan Pilihan Sekolah
Tiga pertanyaan mendasar yang berkaitan dengan peserta didik dalam rangka
desentralisasi adalah :
•

Siapa yang berhak mengikuti sekolah khusus ?

•

Bila peserta didik diberi pilihan sekolah khusus, bagaimana tujuan sekolah khusus
tersebut ?

•

Kewenangan siapakah dalam menentukan : batas minimum usia masuk, batas usia
kelulusan, peraturan-peraturan disiplin, ketentuan seragam, serta syarat-syarat
kelulusan dan pencapaian prestasi ?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu disusun undang-undang atau peraturan

yang mengatur tentang kewenangan tersebut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah.
Tenaga Pendidik, Sertifikasi dan Kebebasan Akademik
Pertanyaan yang berkaitan dengan sertifikasi guru adalah :
•

Siapa yang berwenang menentukan standar diklat bagi guru ?

•

Siapa yang berwenang menyelenggarakan diklat tersebut ?

•

Siapa yang berwenang melaksanakan sertifikasi guru ?

•

Siapa yang berwenang mengontrol proses perolehan sertifikat ?

•

Siapa yang berwenang menentukan batas berlakunya sertifikat tersebut ?

•

Siapa yang berwenang mengevaluasi dan mempromosikan guru ?

•

Apakah guru mendapatkan hak-hak tertentu ?

•

Bagaimana pelaksanaan hak-hak tersebut ?

•

Apakah guru mendapatkan hak perlindungan ?

•

Apakah guru perlu mempunyai organisasi ?

•

Apa peran guru dalam organisasi tersebut ?

•

Apakah guru memperoleh kebebasan akademis ?

Sudarwanto’s Files

7
Perolehan sertifikat, pengangkatan, evaluasi dan promosi guru merupakan sumber
kendala yang potensial dan harus diakomodir dalam undang-undang. Karena dalam
desentralisasi pendidikan, kewenangan sertifikasi guru yang dimiliki oleh pemerintah pusat
akan dilimpahkan kepada pemerintah daerah dengan alasan bahwa pemerintah daerah lebih
mengetahui kebutuhan akan guru bidang studi tertentu.
Kurikulum dan Pengajaran
Pertanyaan yang berkaitan dengan kurikulum dan pengajaran meliputi:
•

Apakah ada persyaratan undang-undang yang berhubungan dengan kurikulum? Jika
demikian apakah undang-undang memperbolehkan pengecualian dan apakah
pemerintah daerah diberi wewenang untuk membuat pengecualian semacam itu ?

•

Apakah departemen memiliki kewenangan untuk menentukan kurikulum dan aspek
lain dari pengajaran ? Jika demikian apakah pemerintah daerah memiliki hak untuk
tidak melaksanakan keputusan pusat tersebut ?

•

Apakah pemerintah pusat berkewajiban untuk menyetujui peraturan daerah tentang
kurikulum?

•

Siapa yang berwenang menyeleksi buku-buku paket dan bahan pengajaran lain ?

•

Berapa jumlah jam untuk mata pelajaran muatan lokal ?

Penilaian Belajar
Hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai penilaian belajar :
•

Siapa yang akan menentukan standar yang digunakan untuk menilai belajar siswa ?

•

Apakah diperlukan ijin untuk penilaian belajar secara lokal dan regional?

•

Apakah pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengembangkan atau
memilih bentuk-bentuk penilaian alternatif ?

•

Keputusan atau tindakan apa yang akan dilakukan berdasarkan hasil penilaian ?

•

Apakah siswa mendapat jaminan bila belajar mereka tidak memenuhi standar?
Sistem stnadar nasional dapat membantu siswa berpindah dari satu daerah ke daerah

lain dalam satu negara. Hal itu juga dapat dijadikan dasar untuk mengukur keberhasilan
pemerintah daerah dalam bertindak.
Fasilitas-fasilitas
Desentralisasi menciptakan seperangkat khusus pada persoalan-persoalan hukum
dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan daerah. Tanpa adanya kontrol daerah sendiri
terhadap kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan, maka daerah hanya mendapatkan bagian
yang kecil dari hak otonomi. Pertanyaan yang muncul sebagai masukan adalah ;
•

Siapakah yang akan memfasilitasi sekolah-sekolah di daerah ?

•

Apakah pemerintah pusat memiliki kemampuan untuk menentukan standar pelayanan
fasilitas sekolah ?

•

Siapakah yang akan bertanggung-jawab atas pemeliharaan dan perbaikan sekolah dan
bangunan lainnya ?

Sudarwanto’s Files

8
•

Bagaimana keadilan pemberian fasilitas sampai pada sasaran ?
Kepemilikan fasilitas sebuah sekolah mempunyai konsekuensi penting dengan

pertanggungjawaban,

pemeliharaan,

perbaikan

dan

kemampuan

untuk

mempertanggungjawabkan pemenuhan kebutuhan standar. Pemberian dana untuk daerah
sangat penting karena membantu keuangan dalam pelaksanaan kegiatan.
Alasan kuat bagi pemerintah pusat untuk memberikan fasilitas pemeliharaan
kesehatan dan keamanan. Perlu dirancang dan disusun standar bangunan beserta
pemeliharaannya oleh pemerintah pusat. Sedangkan pelaksanaan teknisnya menjadi tanggung
jawab pemerintah daerah dengan bantuan keuangan dari pusat.
Desentralisasi pendidikan merupakan upaya untuk memenuhi fasilitas bagi peserta
didik. Oleh karena itu pemberian fasilitas meliputi kebersihan lingkungan, bangunan fisik,
laboratorium, komputer, dsb.
Pembiayaan
Pembiayaan merupakan hal yang fundamental untuk sebuah proses reformasi. Usaha
reformasi tidak akan berhasil tanpa pembiayaan.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan yang berhubungan dengan pembiayaan adalah :
•

Dari manakah sumber dana yang tersedia untuk melaksanakan setiap aspek
pendidikan dasar ?

•

Jaminan apakah yang diberikan pemerintah daerah terhadap keamanan dana yang
telah dikucurkan pemerintah pusat ?

•

Bagaimana cara mengalokasikan dana pusat ke daerah-daerah ?

•

Sejauh mana kebebasan pemerintah daerah menggunakan dana tersebut ?

•

Jika pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pengelolaan dana untuk
pendidikan, sumber dana apakah yang digunakan?

•

Jika pemasukan diperoleh dari pajak, apakah dasarnya ?

•

Bagaimana pengaruh kewenangan pemerintah daerah terhadap sumber dana dan
pembelanjaannya ?

•

Siapa yang berwenang mengatur dan memeriksa kewenangan pemerintah daerah
dalam pengelolaan dana ?

4. Mengambil dari sini untuk di sana
Langkah utama yang diharus dilakukan agar rencana

dan pelaksanaan hukum

desentralisasi berhasil adalah sbb :
•

Apa tujuan utama dari desentralisasi ?

•

Memutuskan

bentuk

desentralisasi

yang

akan

dijalankan

(dekonsentrasi,

desentralisasi ataukah devolusi).
•

Membuat perangkat hukum dan peraturan yang secara langsung mengatur
pelaksanaannya.

Sudarwanto’s Files

9
•

Menghubungkan berbagai macam tingkatan dalam pemerintahan yang bertanggung
jawab terhadap beberapa aspek pendidikan dasar dengan membuat bagan dan
perubahan yang dibutuhkan untuk melengkapi reformasi.

•

Penilaian kesenjangan antara undang-undang dan penerapannya yang merupakan
aspek penting dari sistem ini. Apakah hukum yang diterapkan memberikan efek
kekurangan pada pendidikan dasar ? Mengapa ?

•

Evaluasi terhadap kemungkinan adanya penentangan terhadap pelaksanaan reformasi.

•

Mengestimasi kelompok masyarakat mana yang memiliki minat dalam reformasi.

•

Mengestimasi bagian hukum dan peraturan mana yang harus diubah.

C. Pendapat
Buku kecil berjudul Decentraliuzation of Education, Legal Issues, tulisan Ketleen
Florestal dan Robb Cooper, Penerbit Worldbank, tahun 1997 merupakan salah satu dari
rangkaian tulisan bertema Decentralization of Education yang berisi tentang pembagian
kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diatur dalam undang-undang,
peraturan pemerintah, peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain yang mengikat.
Keberhasilan dalam pembagian kewenangan dan pelaksanaannya sangat tergantung pada
kemampuan pemerintah pusat dan daerah.
Buku ini disusun sebagai gambaran tentang pelaksanaan disentralisasi pendidikan.
Dari contoh-contoh yang dikemukakan, banyak negara-negara yang telah melaksananakan
desentralisasi pendidikannya. Namun keberhasilan dalam pelaksanaannya berbeda-beda. Hal
ini disebabkan adanya perbedaan kultur dan tingkat kematangan masyarakatnya.
Indonesia yang sedang melakukan reformasi dengan menerapkan otonomi daerah
berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, juga sedang melakukan desentralisasi
pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pelaksanaan
desentralisasi pendidikan di Indonesia tidaklah semudah membalikkan tangan. Akan tetapi
banyak kendala-kendala yang dihadapi. Terutama kesiapan daerah dalam menerima
pelimpahan pengelolaan aspek-aspek

pendidikan. Sehingga masing-masing daerah

melaksanakan desentralisasi pendidikan sebatas kemampuan menginterpretasikan konsepkonsep desentralisasi pendidikan tersebut.
Dengan adanya buku petunjuk tentang pelaksanaan desentralisasi ini, diharapkan para
stakeholders di setiap daerah mampu mengimplementasikan desentralisasi pendidikan sesuai
dengan kondisi dan kemampuan daerah.
Diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional dapat memberikan arah dan rambu-rambu bagi pemerintah pusat
maupun daerah dalam melaksanakan desentralisasi pendidikan. Akan tetapi keberhasilan
dalam melaksanakan desentralisasi pendidikan ini sangat ditentukan oleh inisiatif dan
kepedulian stakeholders yang terlibat di dalam dunia pendidikan.

Sudarwanto’s Files

10
Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah otonom yang telah melaksanakan
desentralisasi pendidikan. Dengan didukung peraturan daerah tentang pendidikan, maka
memungkinkan Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan kewenangannya dalam
desentralisasi pendidikan.
Tenaga pendidik (guru) merupakan komponen penting dalam pelaksanaan proses
pendidikan selayaknya mengetahui dan memahami tentang konsep-konsep desentralisasi
pendidikan, selain stakeholders dan para anggota dewan legislasi daerah (DPRD).
Persoalan akan muncul jika undang-undang dan atau peraturan pemerintah yang
merupakan rambu-rambu bagi pelaksanaan desentralisasi pendidikan berseberangan dengan
perangkat hukum hasil keputusan DPRD. Lalu yang mana yang mesti diutamakan ? Apakah
desentralisasi pendidikan akan berjalan sesuai kehendak ? Inilah yang akan diuji dan
dibuktikan.

Sudarwanto’s Files

11

Más contenido relacionado

Destacado

Smarter Customers Smarter Pricing Vdef
Smarter Customers Smarter Pricing VdefSmarter Customers Smarter Pricing Vdef
Smarter Customers Smarter Pricing VdefTheo Slaats
 
Lettland
LettlandLettland
Lettlandbrixi1
 
Paraplu
ParapluParaplu
Parapluhenkar
 
Test Driven Development
Test Driven DevelopmentTest Driven Development
Test Driven DevelopmentJohn Blanco
 
Barrick SME (Mar 2011)
Barrick SME (Mar  2011)Barrick SME (Mar  2011)
Barrick SME (Mar 2011)tkrawchyk
 
Dimensional Modeling
Dimensional ModelingDimensional Modeling
Dimensional Modelingjamessnape
 
Severe Chronic Periodontitis
Severe Chronic PeriodontitisSevere Chronic Periodontitis
Severe Chronic PeriodontitisRicardo Benza
 
Latvia - Presentation from Veronika
Latvia - Presentation from VeronikaLatvia - Presentation from Veronika
Latvia - Presentation from Veronikabrixi1
 
DigimarcDiscover_TractionReport_2013_FNL
DigimarcDiscover_TractionReport_2013_FNLDigimarcDiscover_TractionReport_2013_FNL
DigimarcDiscover_TractionReport_2013_FNLdkinpdx
 
公司简介 Ppt中文长版
公司简介 Ppt中文长版公司简介 Ppt中文长版
公司简介 Ppt中文长版wolves hu
 
Writingsamples
WritingsamplesWritingsamples
Writingsamplesjimfickess
 
NIFE - Adwords presentation1hour
NIFE - Adwords presentation1hourNIFE - Adwords presentation1hour
NIFE - Adwords presentation1hourNoah Boswell
 
Deloitte Cem Ams 25 May2011
Deloitte Cem Ams 25 May2011Deloitte Cem Ams 25 May2011
Deloitte Cem Ams 25 May2011Theo Slaats
 

Destacado (20)

Violence In Workplace
Violence In WorkplaceViolence In Workplace
Violence In Workplace
 
Smarter Customers Smarter Pricing Vdef
Smarter Customers Smarter Pricing VdefSmarter Customers Smarter Pricing Vdef
Smarter Customers Smarter Pricing Vdef
 
Cold Tundra Project Watts
Cold Tundra Project WattsCold Tundra Project Watts
Cold Tundra Project Watts
 
Untitled 2
Untitled 2Untitled 2
Untitled 2
 
Lettland
LettlandLettland
Lettland
 
Paraplu
ParapluParaplu
Paraplu
 
Test Driven Development
Test Driven DevelopmentTest Driven Development
Test Driven Development
 
Barrick SME (Mar 2011)
Barrick SME (Mar  2011)Barrick SME (Mar  2011)
Barrick SME (Mar 2011)
 
Dimensional Modeling
Dimensional ModelingDimensional Modeling
Dimensional Modeling
 
Nace12 humphrey
Nace12 humphreyNace12 humphrey
Nace12 humphrey
 
Severe Chronic Periodontitis
Severe Chronic PeriodontitisSevere Chronic Periodontitis
Severe Chronic Periodontitis
 
SocialMedia4SmallBiz_SpotOn
SocialMedia4SmallBiz_SpotOnSocialMedia4SmallBiz_SpotOn
SocialMedia4SmallBiz_SpotOn
 
Latvia - Presentation from Veronika
Latvia - Presentation from VeronikaLatvia - Presentation from Veronika
Latvia - Presentation from Veronika
 
DigimarcDiscover_TractionReport_2013_FNL
DigimarcDiscover_TractionReport_2013_FNLDigimarcDiscover_TractionReport_2013_FNL
DigimarcDiscover_TractionReport_2013_FNL
 
Itb Chap 13
Itb Chap 13Itb Chap 13
Itb Chap 13
 
公司简介 Ppt中文长版
公司简介 Ppt中文长版公司简介 Ppt中文长版
公司简介 Ppt中文长版
 
Writingsamples
WritingsamplesWritingsamples
Writingsamples
 
NIFE - Adwords presentation1hour
NIFE - Adwords presentation1hourNIFE - Adwords presentation1hour
NIFE - Adwords presentation1hour
 
Deloitte Cem Ams 25 May2011
Deloitte Cem Ams 25 May2011Deloitte Cem Ams 25 May2011
Deloitte Cem Ams 25 May2011
 
Social network_2010
Social network_2010Social network_2010
Social network_2010
 

Similar a Decentralization of education

Implementasi pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks desentralisasi pembangu...
Implementasi pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks desentralisasi pembangu...Implementasi pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks desentralisasi pembangu...
Implementasi pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks desentralisasi pembangu...Jerry Makawimbang
 
Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal perwujudan kinerja pemerint...
Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal  perwujudan kinerja pemerint...Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal  perwujudan kinerja pemerint...
Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal perwujudan kinerja pemerint...Researcher Syndicate68
 
Tugas system komunikasi indonesia
Tugas system komunikasi indonesiaTugas system komunikasi indonesia
Tugas system komunikasi indonesiaindraagus
 
Rencana pembangunan pendidikan nasional
Rencana pembangunan pendidikan nasionalRencana pembangunan pendidikan nasional
Rencana pembangunan pendidikan nasionalMuhtar Muhtar
 
Dimensi Dimensi Otonomi Kepemimpinan dalam Satuan Pendidikan
Dimensi Dimensi Otonomi Kepemimpinan dalam Satuan PendidikanDimensi Dimensi Otonomi Kepemimpinan dalam Satuan Pendidikan
Dimensi Dimensi Otonomi Kepemimpinan dalam Satuan PendidikanIrsya Zamzami
 
Makalah kebijakan pendidikan di era otonomi daerah
Makalah kebijakan pendidikan di era otonomi daerahMakalah kebijakan pendidikan di era otonomi daerah
Makalah kebijakan pendidikan di era otonomi daerahHaubibBro
 
HUBUNGAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
HUBUNGAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIAHUBUNGAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
HUBUNGAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIASanawiyah29
 
Analisis Kebijakan Publik Manajemen Kepegawaian
Analisis Kebijakan Publik Manajemen KepegawaianAnalisis Kebijakan Publik Manajemen Kepegawaian
Analisis Kebijakan Publik Manajemen KepegawaianMuhammad Sharip
 
IMPLEMENTASI PENEGAK HUKUM DALAM NEGARA YANG BERDASARKAN PANCASILA
IMPLEMENTASI PENEGAK HUKUM DALAM NEGARA YANG BERDASARKAN PANCASILAIMPLEMENTASI PENEGAK HUKUM DALAM NEGARA YANG BERDASARKAN PANCASILA
IMPLEMENTASI PENEGAK HUKUM DALAM NEGARA YANG BERDASARKAN PANCASILAMuhamad Yogi
 
Uji kompetensi bab 4 PKN
Uji kompetensi bab 4 PKNUji kompetensi bab 4 PKN
Uji kompetensi bab 4 PKNRezki Atirah
 
Landasan implementasi bhmn
Landasan implementasi bhmnLandasan implementasi bhmn
Landasan implementasi bhmnisnuwidi
 
Desentralisasi dan otonomi
Desentralisasi dan otonomiDesentralisasi dan otonomi
Desentralisasi dan otonomijenis6575
 
SRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu Pemerintahan
SRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu PemerintahanSRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu Pemerintahan
SRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu PemerintahanSri Suwanti
 
Rpp ppkn x bab 4 1516 8 kali jpa
Rpp ppkn x bab 4 1516 8 kali jpaRpp ppkn x bab 4 1516 8 kali jpa
Rpp ppkn x bab 4 1516 8 kali jpaeli priyatna laidan
 

Similar a Decentralization of education (20)

Implementasi pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks desentralisasi pembangu...
Implementasi pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks desentralisasi pembangu...Implementasi pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks desentralisasi pembangu...
Implementasi pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks desentralisasi pembangu...
 
Denis anggun
Denis anggunDenis anggun
Denis anggun
 
Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal perwujudan kinerja pemerint...
Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal  perwujudan kinerja pemerint...Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal  perwujudan kinerja pemerint...
Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal perwujudan kinerja pemerint...
 
Tugas system komunikasi indonesia
Tugas system komunikasi indonesiaTugas system komunikasi indonesia
Tugas system komunikasi indonesia
 
Rencana pembangunan pendidikan nasional
Rencana pembangunan pendidikan nasionalRencana pembangunan pendidikan nasional
Rencana pembangunan pendidikan nasional
 
Terjemahan nall
Terjemahan nallTerjemahan nall
Terjemahan nall
 
Nama kelompok 4
Nama kelompok 4Nama kelompok 4
Nama kelompok 4
 
Dimensi Dimensi Otonomi Kepemimpinan dalam Satuan Pendidikan
Dimensi Dimensi Otonomi Kepemimpinan dalam Satuan PendidikanDimensi Dimensi Otonomi Kepemimpinan dalam Satuan Pendidikan
Dimensi Dimensi Otonomi Kepemimpinan dalam Satuan Pendidikan
 
Makalah kebijakan pendidikan di era otonomi daerah
Makalah kebijakan pendidikan di era otonomi daerahMakalah kebijakan pendidikan di era otonomi daerah
Makalah kebijakan pendidikan di era otonomi daerah
 
HUBUNGAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
HUBUNGAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIAHUBUNGAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
HUBUNGAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
 
Presentasi ppkn
Presentasi ppknPresentasi ppkn
Presentasi ppkn
 
Analisis Kebijakan Publik Manajemen Kepegawaian
Analisis Kebijakan Publik Manajemen KepegawaianAnalisis Kebijakan Publik Manajemen Kepegawaian
Analisis Kebijakan Publik Manajemen Kepegawaian
 
8 id.docx
8 id.docx8 id.docx
8 id.docx
 
IMPLEMENTASI PENEGAK HUKUM DALAM NEGARA YANG BERDASARKAN PANCASILA
IMPLEMENTASI PENEGAK HUKUM DALAM NEGARA YANG BERDASARKAN PANCASILAIMPLEMENTASI PENEGAK HUKUM DALAM NEGARA YANG BERDASARKAN PANCASILA
IMPLEMENTASI PENEGAK HUKUM DALAM NEGARA YANG BERDASARKAN PANCASILA
 
Uji kompetensi bab 4 PKN
Uji kompetensi bab 4 PKNUji kompetensi bab 4 PKN
Uji kompetensi bab 4 PKN
 
Landasan implementasi bhmn
Landasan implementasi bhmnLandasan implementasi bhmn
Landasan implementasi bhmn
 
Konsep desentralisasi pendidikan
Konsep desentralisasi pendidikanKonsep desentralisasi pendidikan
Konsep desentralisasi pendidikan
 
Desentralisasi dan otonomi
Desentralisasi dan otonomiDesentralisasi dan otonomi
Desentralisasi dan otonomi
 
SRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu Pemerintahan
SRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu PemerintahanSRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu Pemerintahan
SRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu Pemerintahan
 
Rpp ppkn x bab 4 1516 8 kali jpa
Rpp ppkn x bab 4 1516 8 kali jpaRpp ppkn x bab 4 1516 8 kali jpa
Rpp ppkn x bab 4 1516 8 kali jpa
 

Más de Sudarwanto Wongsodiharjo (15)

Percobaan hukum hooke
Percobaan hukum hookePercobaan hukum hooke
Percobaan hukum hooke
 
Percobaan titik berat
Percobaan titik beratPercobaan titik berat
Percobaan titik berat
 
KTSP MAN 2 BANTUL 2017-2018
KTSP MAN 2 BANTUL 2017-2018KTSP MAN 2 BANTUL 2017-2018
KTSP MAN 2 BANTUL 2017-2018
 
Laporan Analisis Konteks MAN 2 Bantul 2017/2018
Laporan Analisis Konteks MAN 2 Bantul 2017/2018Laporan Analisis Konteks MAN 2 Bantul 2017/2018
Laporan Analisis Konteks MAN 2 Bantul 2017/2018
 
Pedoman pelaksanaan tot_ppk
Pedoman pelaksanaan tot_ppkPedoman pelaksanaan tot_ppk
Pedoman pelaksanaan tot_ppk
 
Panduan penilaian ppk
Panduan penilaian ppkPanduan penilaian ppk
Panduan penilaian ppk
 
Modul ppk bagi_pengawas
Modul ppk bagi_pengawasModul ppk bagi_pengawas
Modul ppk bagi_pengawas
 
Modul ppk bagi_komite
Modul ppk bagi_komiteModul ppk bagi_komite
Modul ppk bagi_komite
 
Modul ppk bagi_kepsek
Modul ppk bagi_kepsekModul ppk bagi_kepsek
Modul ppk bagi_kepsek
 
Modul ppk bagi_guru
Modul ppk bagi_guruModul ppk bagi_guru
Modul ppk bagi_guru
 
Modul ppk berbasis kelas 2017 untuk dikmen
Modul ppk berbasis kelas 2017   untuk dikmenModul ppk berbasis kelas 2017   untuk dikmen
Modul ppk berbasis kelas 2017 untuk dikmen
 
2017 ppk dr. arie budhiman, m.si
2017  ppk dr. arie budhiman, m.si2017  ppk dr. arie budhiman, m.si
2017 ppk dr. arie budhiman, m.si
 
Konsep dan pedoman_ppk
Konsep dan pedoman_ppkKonsep dan pedoman_ppk
Konsep dan pedoman_ppk
 
Kumpulan soal soal fisika
Kumpulan soal soal  fisikaKumpulan soal soal  fisika
Kumpulan soal soal fisika
 
Dokumen kurikulum 2013
Dokumen kurikulum 2013Dokumen kurikulum 2013
Dokumen kurikulum 2013
 

Último

slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024ssuser82320b
 
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptxanisakhairoza
 
MATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN AQIDAH ISLAM.pptx
MATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN  AQIDAH ISLAM.pptxMATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN  AQIDAH ISLAM.pptx
MATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN AQIDAH ISLAM.pptxSuarniSuarni5
 
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptx
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptxMATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptx
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptxSuarniSuarni5
 
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan muridAksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan muridYusnelMarni
 
Materi Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptx
Materi Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptxMateri Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptx
Materi Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptxnursamsi40
 
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASIBMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASIwanalifhikmi
 
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama Islam
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama IslamKELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama Islam
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama IslamabdulhamidalyFKIP
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...Aminullah Assagaf
 
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUTeric214073
 
Powerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas X
Powerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas XPowerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas X
Powerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas Xyova9dspensa
 
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptxSasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptxFidelaNiam
 
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASIBMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASIsyedharis59
 
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdf
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdfDOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdf
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdfssuserb45274
 
Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptxTanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptxMMuminSholih
 
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdfMakna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdfAdindaRizkiThalia
 
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada MuridAksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada MuridDonyAndriSetiawan
 
Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdeka
Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdekaKisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdeka
Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdekahellenchanel31
 
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1LailaTulangRusukMaha
 

Último (20)

slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024
 
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
 
MATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN AQIDAH ISLAM.pptx
MATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN  AQIDAH ISLAM.pptxMATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN  AQIDAH ISLAM.pptx
MATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN AQIDAH ISLAM.pptx
 
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptx
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptxMATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptx
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptx
 
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan muridAksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
 
Materi Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptx
Materi Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptxMateri Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptx
Materi Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptx
 
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASIBMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
 
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama Islam
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama IslamKELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama Islam
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama Islam
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
 
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
 
Powerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas X
Powerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas XPowerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas X
Powerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas X
 
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptxSasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
 
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASIBMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
 
Persiapandalam Negosiasi dan Loby .pptx
Persiapandalam  Negosiasi dan Loby .pptxPersiapandalam  Negosiasi dan Loby .pptx
Persiapandalam Negosiasi dan Loby .pptx
 
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdf
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdfDOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdf
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdf
 
Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptxTanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
 
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdfMakna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
 
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada MuridAksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
 
Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdeka
Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdekaKisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdeka
Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdeka
 
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
 

Decentralization of education

  • 1. REVIEW BUKU Judul Buku : Decentralization of Education : Legal Issues Penyusun : Ketleen Florestal dan Robb Cooper Penerbit : Worldbank Tahun : 1997 Rewiewer : Sudarwanto A. Pendahuluan Tulisan ini merupakan rangkaian lima seri dengan tema Decentralization of Education yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum tentang pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Secara khusus buku yang berjudul Legal Issues ini memberikan sebuah gambaran tentang dampak-dampak hukum yang timbul yang dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan dalam penyusunan legislasi (peraturan/perundang-undang) dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Jadi buku ini dapat dikatakan sebagai petunjuk bagi negara-negara yang ingin menerapkan desentralisasi pendidikan dalam hal pembagian wewenang dalam bidang legislasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam tulisan ini juga dipaparkan contoh negara-negara yang telah melaksanakan desentralisasi pendidikan, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Hal-hal yang dikemukakan adalah tentang pembagian wewenang, kendala-kendala yang dihadapi maupun keberhasilan penerapannya. B. Pokok-pokok Isi Bab 1. DESENTRALISASI : Perbedaan Bentuk, Tingkatan dan Konteks Sebuah sistem desentralisasi dicirikan oleh penggunaan kewenangan yang lebih besar di tingkat daerah dalam beberapa aspek maupun pendidikan dasar, pengendalian oleh pemerintah pusat dilakukan secara terbatas. Tanggung jawab desentralisasi terletak pada wilayah, propinsi, kabupaten, kota atau sekolah atau kelompok sekolah. Negara-negara yang telah mendesentralisasikan sistem pendidikan dasar mempunyai bebagai alasan yang beragam; antara lain untuk menghemat uang, untuk meningkatkan sistem manajemen, untuk mengalihkan tanggung jawab atau kewenangan. Definisi Dekonsentrasi Dekonsentrasi adalah pengambilalihan beberapa kewenangan administratif atau tanggung jawab ke tingkat yang lebih bawah, di bawah departemen. Dari sudut hukum, ciriciri pokok; dekonsentrasi artinya masyarakat diberi tambahan tanggung jawab sebagai bagian dari departemen dan mereka melakukannya di bawah pengawasan departemen tersebut. Sudarwanto’s Files 1
  • 2. Dekonsentrasi memberikan tanggung jawab yang lebih di tangan pegawai departemen yang ditempatkan di daerah untuk pelaksanaan tugas di daerah dengan harapan lebih bertanggungjawab terhadap kebutuhan daerah. Tetapi dekonsentrasi tidak mengubah maksud dasar bahwa orang-orang yang mengendalikan sistem pendidikan adalah bagian dari departemen. Mereka bekerja atas nama departemen dan bertanggung jawab kepada departemen. Dalam hal ini departemen tetap bertanggung jawab atas kerja bawahannya untuk mendanai sistem tersebut. Perbedaan antara Desentralisasi dan Devolusi Dalam pengertian sempit devolusi dan desentralisasi dicirikan bahwa daerah atau dinas menerima kewenangan baru yang secara hukum terpisah dari departemen yang pada mulanya memegang kewenangan itu dan tidak bertanggung jawab kepada departemen. Devolusi mempunyai empat ciri-ciri pokok; instansi yang melaksanakan tanggung jawab secara hukum terpisah dari departemen; instansi itu melaksanakan aktivitasnya sendiri, secara hirarki tidak di bawah pengawasan departemen; instansi itu hanya dapat menjalankan kewenangan yang diberikan secara hukum; instansi itu hanya dapat bertindak dalam batasbatas geografis yang dinyatakan secara hukum. Instansi demikian diawasi oleh suatu dewan (DPRD) yang anggota-anggota nya dipilih masyarakat setempat. Instansi daerah secara hukum terpisah dari departemen, sehingga instansi tersebut dapat melakukan kontrak dan kerja sama atas namanya sendiri. Instansi daerah bertanggung jawab penuh terhadap semua aktivitasnya; departemen tidak bertanggung jawab, kecuali kalau ada undang-undang khusus yang mengaturnya. Meskipun instansi daerah tidak di bawah kendali departemen, namun demikian instansi itu tidak dapat secara bebas melakukan aktivitasnya, karena dibatasi oleh peraturan daerah. Persoalan Pengawasan Formal Persoalan mendasar desentralisasi ditunjukkan seberapa jauh pengawasan oleh departemen dilakukan terhadap pemerintah daerah. Secara umum pemerintah daerah hanya dapat bertindak dengan batas-batas undang-undang yang mengaturnya. Dalam suatu kasus, sebuah departemen dapat melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Dalam kasus lain pengawasan dapat dilakukan oleh lembaga pengadilan. Pembagian Tanggung Jawab Dalam pengawasan formal, aktivitas pemerintah daerah tidak hanya dibatasi oleh undang-undang, tetapi juga dibatasi oleh tindakan otoritas pusat karena komponen-komponen sistem pendidikan saling bergantung. Dalam beberapa aspek dari sistem tersebut ada beberapa tipe hubungan yang dapat disusun oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sudarwanto’s Files 2
  • 3. Sekalipun pemerintah daerah diberi tanggung jawab untuk pelaksanaan kurikulum, tetapi kebebasan bertindaknya dibatasi oleh syarat-syarat standar minimum nasional. Sebagai contoh, untuk kenaikan kelas atau kelulusan maka pelajar harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Pemerintah pusat dapat juga menyusun parameter kurikulum yang luas dan kemudian mempersilakan pemerintah daerah menentukan buku pelajaran atau topik mata pelajaran, hari libur serta muatan kurikulum lokal. Sistem pendanaan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menyusun anggaran dan memperoleh sumber dana sendiri. Distribusi kekuasaan bersama-sama seperti itu dapat dapat meningkatkan akauntabilitas dan efisiensi daerah. Otoritas Membuat Keputusan Negara-negara yang menerapkan desentralisasi pendidikan dasarnya mempunyai faktor-faktor penyebab yang berbeda. Faktor-faktor itu meliputi pertimbangan keuangan, kemampuan menggali dana, kedekatan dengan fasilitas-fasilitas, dan kapasiatas manajemen pemerintah daerah. Konteks dan Langkah Desentralisasi Berbagai macam desentralisasi yang ada dapat diringkas dengan tiga kategori besar; Pertama, jika reformasi pendidikan dilakukan sebagai bagian dari suatu program desentralisasi secara menyeluruh, biasanya terdapat ruang untuk desentralisasi geografis dan fungsi yang efektif. Anggapannya bahwa dibutuhkan sebuah consensus untuk tercapainya reformasi, undang-undang yang mengamanatkan desentralisasi pemerintahan dapat juga meliputi peraturan tentang desentralisasi pendidikan. Kedua, jika desentralisasi pemerintahan telah dialihkan dan struktur pemerintahan daerah telah berjalan, maka desentralisasi pendidikan akan terfasilitasi jika struktur regional yang kuat siap menggantikannya. Sebagai contoh di Chili pada awal 1980-an, kapasitas administrasi yang kuat pada semua tingkat pemerintahan, manajemen keuangan publik yang efektif dan pengawasan dari pusat mengakibatkan institusionalisasi desentralisasi relatif mudah dilakukan. Akan tetapi masalah-masalah dapat timbul jika keadaan daerah benarbenar tidak mampu menyelenggarakan fungsi-fungsi pendidikan. Ketiga, usaha desentralisasi dibatasi untuk sektor pendidikan. Hal ini dapat terjadi dalam sebuah pemerintahan tersentralisasi (terpusat), dimana pada mulanya tanggung jawab untuk fungsi-fungsi pendidikan tidak ditetapkan dengan baik. Hal itu juga dapat terjadi jika pendidikan dipertimbangkan sebagai uji coba daerah untuk desentralisasi pemerintahan. Tekanan politik juga dapat mengurangi desentralisasi yang lebih luas, sehingga hanya berlaku untuk sektor pendidikan saja. Jika pendidikan didesentralisasikan seperti hal tersebut, pada akhirnya yang harus dilakukan adalah membuat undang-undang dan peraturan baru. Sudarwanto’s Files 3
  • 4. Negara-negara berikut telah melaksanakan desentralisasi pendidikan, yaitu negaranegara maju dan negara-negara berkembang (Perancis, Chicago, Ghana, Pilipina, India, Mexico, Chili, Selandia Baru, Kolumbia, Venezuela, Argentina, Nigeria, Zimbabwe, dsb.). 2. Pembuatan Undang-undang Desentralisasi Untuk menentukan instrumen-instrumen hukum, maka perlu diperhatikan dua aspek penting. Pertama, aspek reformasi mana yang harus dimasukkan dan mana yang harus ditinggalkan dalam peraturan tersebut. Kedua, instrumen-instrumen hukum lain yang mana yang harus dipertimbangkan atau diubah untuk pelaksanaan reformasi. Pelaksana-pelaksana reformasi harus mempertimbangkan peraturan-peraturan tertentu yang terdapat pada undangundang dasar negara, perlu mengamandemen hukum yang mengatur kekuasaan dan fungsi kewenangan daerah dan hukum yang mengatur status guru sebagai pegawai sipil. Keanekaragaman Instrumen-instrumen Hukum Aturan sistem hukum yang ada dalam negara tertentu bisa disusun dari beberapa sumber. Undang-undang diadopsi oleh parlemen (DPR), dibuat sesuai langkah-langkah formal, baru kemudian diundangkan. Parlemen mempunyai kewenangan tetinggi untuk memilih isi undang-undang dan hanya dibatasi persyaratan konstitusi dan beberapa sistem perjanjian internasional, dimana negara tersebut menjadi anggota dari organisasi internasional. Salah satu tujuan desentralisasi adalah memberikan kekuasaan atau kewenangan untuk mengatur bagian sistem pendidikan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah biasanya bertindak dengan mengadopsi peraturan menurut batas kewenangan yang dijamin hukum yang secara sah mengikat. Isi Undang-undang Berdasarkan pengalaman beberapa negara pelaksana desentralisasi, maka perundangundangan desentralisasi harus memiliki ciri-ciri dasar sebagai berikut : • Harus cukup komprehensip untuk mendefinisikan dengan jelas hak dan kewajiban dari semua pihak yang terlibat. • Harus cukup fleksibel untuk pelaksanaan yang efisien. • Harus realistis, terutama dalam penekanan pelaksanaan. Roger Carter mengatakan bahwa “ Perundang-undangan yang baik adalah persoalan keseimbangan. Perimbangan utamanya adalah apakah memberi sudut ruang bagi inisiatif dan perkembangan baik di pusat maupun di daerah”. Dia menambahkan bahwa “ Jumlah dan sifat perundang-undangan yang dibutuhkan di negara tertentu tergantung pada lingkungan daerah, tradisi dan temperamen serta kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan. Sekarang hal itu masih menjadi persoalan. Sudarwanto’s Files 4
  • 5. Perlu disadari akibat umum dari desentralisasi bahwa pemerintah daerah menjadi bertanggung jawab atas tindakan ataupun kelalaian mereka. Contoh dari tanggung jawab daerah yang penuh terhadap sekolah , pada tahun 1980 Undang-undang Desentralisasi di Chili mengalihkan tanggung jawab dari Menteri Pendidikan kepada pemerintah kota. Di Zimbabwe kewenangan gereja atau dewan daerah mengelola sebagian besar sekolah. Di Perancis sekolah didirikan sebagai lembaga daerah yang otonom, tetapi lembaga ini dikepalai oleh pimpinan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Untuk mengelola sekolah mereka harus berpatokan pada dana yang diberikan pemerintah daerah. Fungsi-fungsi baru yang dialihkan ke pemerintah daerah dapat memperluas kapasitas mereka. Akan tetapi jika pengalihannya terlalu cepat dapat menimbulkan chaos. Tanggung jawab harus disesuaikan dengan kewenangan dan sumber daya. Hukum yang tidak realistik dianggap tidak cocok. Mekanisme formal untuk mencapai konsensus dapat dibentuk komite konsultatif dan peninjau. Komite ini bersifat temporer atau permanen dan dapat menangani persiapan perubahan serta pelaksanaannya. Sebagai contoh konsultasi yang intensif di Selandia Baru memberi sumbangan terhadap keberhasilan reformasi. Di Venezuela, konggres tidak membuat perundangan baru, dan pihak eksekutif melakukan perubahan admnistrasi pemerintahan melalui dekrit presiden tahun 1969 dan 1972. Konggres tidak mendukung dekrit itu dan menolak mangalokasikan dana untuk reorganisasi. Jadi tidak ada undangundang pendidikan yang dibuat. Namun pihak eksekutif menerapkan struktur pemerintahan yang berdasarkan dekrit tersebut, Undang-undang baru disahkan tahun 1980. Di Argentina usaha desentralisasi dilakukan pada tahun 1993 dengan dikeluarkannya Undang-undang Pendidikan Organik. Potensial Konflik antar Undang-undang Hal yang penting adalah bahwa undang-undang yang baru tidak bertentangan dengan konstitusi atau perangkat hukum lainnya. Perubahan pendidikan tidak hanya memerlukan perubahan perundangan pendidikan dasar tetapi juga mempengaruhi perangkat hukum yang lain. Untuk menentukan tipe perundangan apa yang harus dibuat, kita harus sadar akan konflik yang mungkin timbul pada tingkatan perundangan yang berbeda. Sumber-sumber konflik yang umum adalah : • Prinsip umum dari hak dan kebebasan individu, sebagaimana persyaratan khusus mengenai pendidian dasar yang disusun dalam undang-undang atau piagam hak asasi manusia. • Inkonsistensi antara tujuan hukum desentralisasi dan hukum lain seperti hukum buruh dan pajak. Berbagai undang-undang, hukum, dan peraturan yang berkenaan dengan pembentukan badan-badan otonom, status guru, perpajakan, hubungan kerja, dan keamanan Sudarwanto’s Files 5
  • 6. sosial yang mempengaruhi aspek pokok sektor pendidikan mungkin perlu diubah sabagai bagian dari proyek desentralisasi. Konstitusi dan Instrumen yang Serupa `Kebanyakan konstitusi yang dibuat oleh beberapa negara mengarah pada pendidikan. Misalnya, konstitusi Mexico tahun 1995 menyatakan bahwa “ pendidikan dasar bersifat wajib dan bahwa pendidikan yang disediakan negara gratis”. Menurut Undang-undang Haiti tahun 1987, “Pendidikan adalah tanggung jawab negara dan wilayah teritorialnya “. Mereka harus menyediakan sekolah yang gratis, dan meyakinkan bahwa guru negeri maupun swasta harus terlatih dengan baik. Sekolah dasar diwajibkan oleh undang-undang. Fasilitas kelas dan bahan ajar harus disediakan oleh negara bagi anak sekolah dasar secara gratis. Peraturan yang menjamin kebebasan beribadah, serta perintah dalam bahasa tertentu, atau pengoptimalan sumber daya manusia berdampak pada usaha desentralisasi. Konflik dapat juga muncul akibat tumpang tindihnya fungsi dan inkonsistensi dalam hukum. Di Kolumbia, tiga tingkatan pemerintahan diharuskan menyusun rencana sektor pendidikan, sebagai tambahan proyek pendidikan yang dipersiapkan oleh sekolah. Undang-undang Pegawai Undang-undang desentralisasi juga perlu melakukan perubahan perundangan atau hukum yang mengatur status guru sebagai pegawai negeri sipil dan hak mereka sebagai pekerja. Perubahan status guru bisa nengubah tingkat kebebasan akademisnya. Kebanyakan, guru adalah pegawai negeri sipil yang rekruitmen, perpindahan dan kenaikan pangkatnya diputuskan oleh pemerintahan pusat. Dengan desentralisasi status guru sebagai pegawai negeri sipil harus dikaji ulang, dengan mempertimbangkan kewenangan daerah atas mereka. Persoalan ini penting karena guru biasanya merupakan kelompok pegawai negeri sipil terbesar dan mungkin merupakan kelompok pegawai terbesar di sebuah negara. Persoalan kunci lainnya adalah tentang hak pegawai para guru. Jika undang-undang pegawai negeri sipil menjamin hak guru untuk membentuk organisasi persatuan, untuk menegosiasi perjanjian kerja, dan untuk mogok kerja, hak-hak itu dapat terancam oleh usaha desentralisasi yang mungkin mengubah status guru sebagai pegawai negeri sipil. Di Chicago, dewan legislasi negara hanya mencabut hak guru untuk mogok selama tiga tahun setelah rencana undang-undang tahun 1995 disahkan menjadi undang-undang. Di Kolombia dewan legislasi mengakui organisasi persatuan guru dan mengamandemen proses restrukturisasi untuk mengakui hak-hak pegawai para guru. Usaha-usaha desentralisasi di Nigeria adalah contoh yang baik, masing-masing negara bagian memiliki UU pendidikan sendiri. Pemerintah federal membuat undang- undang tahun 1992, yang berisi tentang gaji guru SD, pertanggungjawaban konstruksi dan pemeliharaan gedung-gedung SD, dan petunjuk penyusunan kurikulum. Dengan demikian Sudarwanto’s Files 6
  • 7. pendidikan merupakan salah satu fungsi negara meskipun negara bagian harus memenuhi persyaratan yang ditentukan pemerintah federal supaya dapat memperoleh bantuan. Kebijakan pendidikan di Zimbabwe memutuskan bahwa setiap anak harus memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Pengajaran pada pendidikan dasar adalah gratis. 3. Hal-hal yang termuat dalam Undang-Undang Desentralisasi Setelah tujuan usaha desentralisasi ditentukan dan keputusan-keputusan dibuat berkaitan dengan pertanggungjawaban badan-badan yang terlibat dalam sistim pendidikan dasar, kita harus melihat lebih dekat isi undang-undang desentralisasi pendidikan. Berikut ini adalah sejumlah pertanyaan tentang muatan-muatan untuk menentukan undang-undang desentralisasi. Peserta Didik dan Pilihan Sekolah Tiga pertanyaan mendasar yang berkaitan dengan peserta didik dalam rangka desentralisasi adalah : • Siapa yang berhak mengikuti sekolah khusus ? • Bila peserta didik diberi pilihan sekolah khusus, bagaimana tujuan sekolah khusus tersebut ? • Kewenangan siapakah dalam menentukan : batas minimum usia masuk, batas usia kelulusan, peraturan-peraturan disiplin, ketentuan seragam, serta syarat-syarat kelulusan dan pencapaian prestasi ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu disusun undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang kewenangan tersebut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tenaga Pendidik, Sertifikasi dan Kebebasan Akademik Pertanyaan yang berkaitan dengan sertifikasi guru adalah : • Siapa yang berwenang menentukan standar diklat bagi guru ? • Siapa yang berwenang menyelenggarakan diklat tersebut ? • Siapa yang berwenang melaksanakan sertifikasi guru ? • Siapa yang berwenang mengontrol proses perolehan sertifikat ? • Siapa yang berwenang menentukan batas berlakunya sertifikat tersebut ? • Siapa yang berwenang mengevaluasi dan mempromosikan guru ? • Apakah guru mendapatkan hak-hak tertentu ? • Bagaimana pelaksanaan hak-hak tersebut ? • Apakah guru mendapatkan hak perlindungan ? • Apakah guru perlu mempunyai organisasi ? • Apa peran guru dalam organisasi tersebut ? • Apakah guru memperoleh kebebasan akademis ? Sudarwanto’s Files 7
  • 8. Perolehan sertifikat, pengangkatan, evaluasi dan promosi guru merupakan sumber kendala yang potensial dan harus diakomodir dalam undang-undang. Karena dalam desentralisasi pendidikan, kewenangan sertifikasi guru yang dimiliki oleh pemerintah pusat akan dilimpahkan kepada pemerintah daerah dengan alasan bahwa pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan akan guru bidang studi tertentu. Kurikulum dan Pengajaran Pertanyaan yang berkaitan dengan kurikulum dan pengajaran meliputi: • Apakah ada persyaratan undang-undang yang berhubungan dengan kurikulum? Jika demikian apakah undang-undang memperbolehkan pengecualian dan apakah pemerintah daerah diberi wewenang untuk membuat pengecualian semacam itu ? • Apakah departemen memiliki kewenangan untuk menentukan kurikulum dan aspek lain dari pengajaran ? Jika demikian apakah pemerintah daerah memiliki hak untuk tidak melaksanakan keputusan pusat tersebut ? • Apakah pemerintah pusat berkewajiban untuk menyetujui peraturan daerah tentang kurikulum? • Siapa yang berwenang menyeleksi buku-buku paket dan bahan pengajaran lain ? • Berapa jumlah jam untuk mata pelajaran muatan lokal ? Penilaian Belajar Hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai penilaian belajar : • Siapa yang akan menentukan standar yang digunakan untuk menilai belajar siswa ? • Apakah diperlukan ijin untuk penilaian belajar secara lokal dan regional? • Apakah pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengembangkan atau memilih bentuk-bentuk penilaian alternatif ? • Keputusan atau tindakan apa yang akan dilakukan berdasarkan hasil penilaian ? • Apakah siswa mendapat jaminan bila belajar mereka tidak memenuhi standar? Sistem stnadar nasional dapat membantu siswa berpindah dari satu daerah ke daerah lain dalam satu negara. Hal itu juga dapat dijadikan dasar untuk mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam bertindak. Fasilitas-fasilitas Desentralisasi menciptakan seperangkat khusus pada persoalan-persoalan hukum dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan daerah. Tanpa adanya kontrol daerah sendiri terhadap kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan, maka daerah hanya mendapatkan bagian yang kecil dari hak otonomi. Pertanyaan yang muncul sebagai masukan adalah ; • Siapakah yang akan memfasilitasi sekolah-sekolah di daerah ? • Apakah pemerintah pusat memiliki kemampuan untuk menentukan standar pelayanan fasilitas sekolah ? • Siapakah yang akan bertanggung-jawab atas pemeliharaan dan perbaikan sekolah dan bangunan lainnya ? Sudarwanto’s Files 8
  • 9. • Bagaimana keadilan pemberian fasilitas sampai pada sasaran ? Kepemilikan fasilitas sebuah sekolah mempunyai konsekuensi penting dengan pertanggungjawaban, pemeliharaan, perbaikan dan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan pemenuhan kebutuhan standar. Pemberian dana untuk daerah sangat penting karena membantu keuangan dalam pelaksanaan kegiatan. Alasan kuat bagi pemerintah pusat untuk memberikan fasilitas pemeliharaan kesehatan dan keamanan. Perlu dirancang dan disusun standar bangunan beserta pemeliharaannya oleh pemerintah pusat. Sedangkan pelaksanaan teknisnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dengan bantuan keuangan dari pusat. Desentralisasi pendidikan merupakan upaya untuk memenuhi fasilitas bagi peserta didik. Oleh karena itu pemberian fasilitas meliputi kebersihan lingkungan, bangunan fisik, laboratorium, komputer, dsb. Pembiayaan Pembiayaan merupakan hal yang fundamental untuk sebuah proses reformasi. Usaha reformasi tidak akan berhasil tanpa pembiayaan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan yang berhubungan dengan pembiayaan adalah : • Dari manakah sumber dana yang tersedia untuk melaksanakan setiap aspek pendidikan dasar ? • Jaminan apakah yang diberikan pemerintah daerah terhadap keamanan dana yang telah dikucurkan pemerintah pusat ? • Bagaimana cara mengalokasikan dana pusat ke daerah-daerah ? • Sejauh mana kebebasan pemerintah daerah menggunakan dana tersebut ? • Jika pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pengelolaan dana untuk pendidikan, sumber dana apakah yang digunakan? • Jika pemasukan diperoleh dari pajak, apakah dasarnya ? • Bagaimana pengaruh kewenangan pemerintah daerah terhadap sumber dana dan pembelanjaannya ? • Siapa yang berwenang mengatur dan memeriksa kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan dana ? 4. Mengambil dari sini untuk di sana Langkah utama yang diharus dilakukan agar rencana dan pelaksanaan hukum desentralisasi berhasil adalah sbb : • Apa tujuan utama dari desentralisasi ? • Memutuskan bentuk desentralisasi yang akan dijalankan (dekonsentrasi, desentralisasi ataukah devolusi). • Membuat perangkat hukum dan peraturan yang secara langsung mengatur pelaksanaannya. Sudarwanto’s Files 9
  • 10. • Menghubungkan berbagai macam tingkatan dalam pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap beberapa aspek pendidikan dasar dengan membuat bagan dan perubahan yang dibutuhkan untuk melengkapi reformasi. • Penilaian kesenjangan antara undang-undang dan penerapannya yang merupakan aspek penting dari sistem ini. Apakah hukum yang diterapkan memberikan efek kekurangan pada pendidikan dasar ? Mengapa ? • Evaluasi terhadap kemungkinan adanya penentangan terhadap pelaksanaan reformasi. • Mengestimasi kelompok masyarakat mana yang memiliki minat dalam reformasi. • Mengestimasi bagian hukum dan peraturan mana yang harus diubah. C. Pendapat Buku kecil berjudul Decentraliuzation of Education, Legal Issues, tulisan Ketleen Florestal dan Robb Cooper, Penerbit Worldbank, tahun 1997 merupakan salah satu dari rangkaian tulisan bertema Decentralization of Education yang berisi tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain yang mengikat. Keberhasilan dalam pembagian kewenangan dan pelaksanaannya sangat tergantung pada kemampuan pemerintah pusat dan daerah. Buku ini disusun sebagai gambaran tentang pelaksanaan disentralisasi pendidikan. Dari contoh-contoh yang dikemukakan, banyak negara-negara yang telah melaksananakan desentralisasi pendidikannya. Namun keberhasilan dalam pelaksanaannya berbeda-beda. Hal ini disebabkan adanya perbedaan kultur dan tingkat kematangan masyarakatnya. Indonesia yang sedang melakukan reformasi dengan menerapkan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, juga sedang melakukan desentralisasi pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pelaksanaan desentralisasi pendidikan di Indonesia tidaklah semudah membalikkan tangan. Akan tetapi banyak kendala-kendala yang dihadapi. Terutama kesiapan daerah dalam menerima pelimpahan pengelolaan aspek-aspek pendidikan. Sehingga masing-masing daerah melaksanakan desentralisasi pendidikan sebatas kemampuan menginterpretasikan konsepkonsep desentralisasi pendidikan tersebut. Dengan adanya buku petunjuk tentang pelaksanaan desentralisasi ini, diharapkan para stakeholders di setiap daerah mampu mengimplementasikan desentralisasi pendidikan sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah. Diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat memberikan arah dan rambu-rambu bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam melaksanakan desentralisasi pendidikan. Akan tetapi keberhasilan dalam melaksanakan desentralisasi pendidikan ini sangat ditentukan oleh inisiatif dan kepedulian stakeholders yang terlibat di dalam dunia pendidikan. Sudarwanto’s Files 10
  • 11. Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah otonom yang telah melaksanakan desentralisasi pendidikan. Dengan didukung peraturan daerah tentang pendidikan, maka memungkinkan Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan kewenangannya dalam desentralisasi pendidikan. Tenaga pendidik (guru) merupakan komponen penting dalam pelaksanaan proses pendidikan selayaknya mengetahui dan memahami tentang konsep-konsep desentralisasi pendidikan, selain stakeholders dan para anggota dewan legislasi daerah (DPRD). Persoalan akan muncul jika undang-undang dan atau peraturan pemerintah yang merupakan rambu-rambu bagi pelaksanaan desentralisasi pendidikan berseberangan dengan perangkat hukum hasil keputusan DPRD. Lalu yang mana yang mesti diutamakan ? Apakah desentralisasi pendidikan akan berjalan sesuai kehendak ? Inilah yang akan diuji dan dibuktikan. Sudarwanto’s Files 11