Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara Federal

- Don't copy freely -
- Add the source -
- Sorry it is not perfect -

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo
  • Inicia sesión para ver los comentarios

Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara Federal

  1. 1. Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara Federal
  2. 2. El Medina A.P (08) Yopy Novitasari (31) Ade Rizky R.(01) RatnaKuatiningsari(25) Irfan Nurrahmat (14)
  3. 3. Sistem Pemerintahan Indnesia Ciri Sistem Pemerintahan Federal dan Kesatuan Dinamika Sistem Pemerintahan Federal dan Kesatuan SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
  4. 4. Menurut UUD 1945, bahwa sistem pemerintahan Negara R.I. menganut sistem distribution of power. Dengan argumentasi, bahwa UUD 1945 : 1. Tidak membatasi secara tajam, bahwa tiap kekuasaan itu harus dilakukan oleh suatu organisasi/badan tertentu yang tidak boleh saling campur tangan. 2. Tidak membatasi kekuasaan itu dibagi atas 3 bagian saja dan juga tidak membatasi kekuasaan dilakukan oleh 3 organ saja. 3. Tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan MPR, pasal 1 ayat 2, kepada lembaga negara lainnya. Sistem Pemerintahan Negara RI Menurut UUD 1945
  5. 5. 1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. 2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan adalah presidensial. 3. Pemegang kekuasaan eksekutif adalah Presiden yang merangkap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. 4. Kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, serta bertanggung jawab kepada presiden. 5. Parlemen terdiri atas 2 bagian (bikameral), yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) & Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan tinggi dan pengadilan negeri serta sebuah Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.
  6. 6. Sistem Pemerintahan Negara R.I. Sebelum dan Setelah Amandemen UUD 1945
  7. 7. Struktur Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia Sebelum Amandemen UUD 1945 JIWA DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA PANCASILA PEMBUKAAN UUD 1945 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 MPR BPK DPRMA PRESIDEN DPA
  8. 8. Setelah Amandemen UUD 1945 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DPD DPR MPR KEHAKIMAN BPK PRESIDEN WAPRES MK MA KY Legislatif Eksekutif Yudikatif
  9. 9. Kelebihan dan Kelemahan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara R.I. Sistem Pemerintahan Presidensial Negara R.I. No Kelebihan Kelemahan 1. Adanya kepastian dan suprema- si hukum dalam penyelenggara- an pemerintahan negara. Masih ada oknum aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) yang belum bekerja secara profesional. 2. MPR yang terdiri dari anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan golongan, berwenang mengubah UUD dan memberhentikan Presiden/Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. MPR yang terdiri dari anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan golongan, merupakan lembaga negara yang sarat dengan muatan politis sehingga keputusan maupun ketetapan- ketetapannya sangat bergantung kepada konstelasi politik rezim yang berkuasa pada saat itu.
  10. 10. Lanjutan …………. 3. Jabatan Presiden (eksekutif) tidak dapat dijatuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan sebaliknya Presiden juga tidak dapat membubarkan DPR. Presiden dengan DPR bekerja sama dalam pembuatan Undang-Undang. Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh, sehingga ada kecenderungan eksekutif lebih dominan bahkan dapat mengarah ke otoriter. Demikian juga pada masa orde baru, meskipun ada lembaga-lembaga negara lain namun kurang berfungsi sebagaimana mestinya. 4. Jalannya Pemerintahan cenderung lebih stabil karena program-program relatif lancar dan tidak terjadi krisis kabinet. Menteri-menteri adalah pembantu Presiden. Jika para menteri tidak terdiri dari orang-orang yang jujur, bersih dan profesional, program-program pemerintah tidak berjalan efektif dan populis (berpihak kepada rakyat).
  11. 11. 1. Kepala negara dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyat. 2. Tiap-tiap negara bagian memiliki kekuasaan asli tetapi tidak memiliki kedaulatan. 3. Kepala negara mempunyai hak veto yang diajukan oleh parlemen. 4. Tiap-tiap negara bagian memiliki wewenang untuk menyusun undang- undang dasar sendiri asalkan masih sejalan dengan pemerintah pusat. 5. Pemerintah pusat memiliki kedaulatan terhadap negara-negara bagian untuk urusan luar dan sebagian urusan dalam.
  12. 12. Tanggal FEDERALISME di INDONESIA 27 Desember 1949-17 Agustus 1950 sistem parlementer kabinet semu (quasi parlementer), dengan karakteristik : 1. Pengangkatan perdana menteri dilakukan oleh Presiden, bukan oleh parlemen sebagaimana lazimnya. 2. Kekuasaan perdana menteri masih dicampurtangani oleh Presiden. Hal itu tampak pada ketentuan bahwa Presiden dan menteri- menteri bersama-sama merupakan pemerintah. Seharusnya Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahannya dipegang oleh Perdana Menteri. 3. Pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden bukan oleh parlemen. Sistem Pemerintahan
  13. 13. FEDERALISME di INDONESIA 4. Pertanggungjawaban kabinet adalah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun harus melalui keputusan pemerintah. 5. Parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah sehingga DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah. DPR tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya kepada kabinet. 6. Presiden RIS mempunyai kedudukan rangkap yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Tanggal 27 Desember 1949-17 Agustus 1950 Sistem Pemerintahan Lanjutan …
  14. 14. 1. Hanya terdapat masing-masing satu undang-undang dasar, kepala negara, dewan perwakilan rakyat, dan dewan menteri. 2. Kedaulatan negara meliputi kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar yang ditandatangani oleh pemerintah pusat. 3. Hanya memiliki satu kebijakan mengenai masalah ekonomi, sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan. Karakteristik NegARA kESATUAN
  15. 15. Hubungan antara sistem pemerintahan yang ada di Indonesia dan sistem pemerintahan yang sesuai dengan UUD 1945 Menurut ketentuan UUD tersebut, sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial. Namun, sejak November 1945, berdasarkan Maklumat Wakil Presiden No. X dan Maklumat Pemerintah 14 November 1945, kekuasaan pemerintah dipegang oleh seorang perdana menteri. Hal ini merupakan awal dari suatu sistem pemerintahan parlementer. Sistem parlementer ini adalah sebah penyimpangan ketentuan UUD 1945 yang menyebutkan pemerintah harus dijalankan menurut sistem cabinet presidensial dimana menteri sebagai pembantu presiden. Jadi sejak November 1945 sampai Juli 1959, sistem pemerintahan yang diselenggarakan di Indonesia berlainan dengan sistem pemerintahan yang ditentukan dalam naskah UUD 1945.

×