3. 1. Pengertian Etika
• Etika berasal dari kata etos yang artinya kesusilaan.
• Etika adalah filsafat kesusilaan. Kesusilaan berasal dari dalam
diri manusia dan memberi pengaruh keluar.
• Etika ialah filsafat moral. Istilah moral dari kata mores artinya
adat istiadat. Adat istiadat adalah sesuatu yang ada di luar diri
manusia dan memberi pengaruh ke dalam.
• Etika ialah filsafat nilai atau axiologi yang membicarakan nilai
baik buruk.
• Etika ialah filsafat yang praktis (praksionologi)
( Sunoto, 1982: 32)
4. Jadi, etika merupakan cabang filsafat yang
membicarakan tingkah laku manusia yang
dilakukan dengan sadar dari sudut baik dan
buruk.
5. Macam-macam etika
• Etika deskriptif, ialah etika yang hanya menerangkan apa adanya
sajam tanpa memberikan panilaian. Contohnya sejarah etika.
• Etika normatif, ialah etika yang telah mengemukakan suatu
penilaian mana yang baik dan mana yang buruk, dan apa yang
sebaiknya dilakukan oleh seseorang. Ada yang berpendapat
bahwa etika pasti normatif
• Etika individual, ialah etika yang obyeknya tingkah laku manusia
sebagai pribadi. Contohnya tujuan hidup manusia
• Etika sosial, membicarakan tingkah laku dan perbuatan manusia
dalam hubungannya dengan orang lain ( Sunoto, 1982: 34-35)
7. Etika Umum
Etika yang mempertanyakan prinsip-prinsip dasar yang
berlaku bagi segenap tindakan manusia
8. Etika Khusus
Etika khusus membahas prinsip tersebut dalam
hubungannya dengan kewajiban manusia dalam
berbagai lingkup kehidupannya
9. Etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan
kewajiban manusia sebagai manusia-dan bukan hanya
sebagai warga negara, hukum yang berlaku dan lain
sebagainya.
10. Dalam (Sunardjo, 2004:2) Etika politik adalah cabang dari
filsafat politik yang membicarakan perilaku atau perbuatan-perbuatan
politik untuk dinilai dari segi baik dan buruknya.
Filsafat politik ialah seperangkat keyakinan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara yang dibela dan diperjuangkan
oleh para penganutnya, seperti misalnya: komunisme,
fasisme, demokrasi. Filsafat politik tersebut biasanya terkait
erat dengan nama-nama pendahulu- pendahulunya yang
menelorkan keyakinan-keyakinan politik tersebut.
11. Oleh karena itu, baik buruknya perbuatan atau perilaku
politik yang dinilai dalam rangka etika politik, penilaiannya
berdasarkan filsafat politik yang bersangkutan.
12. 3. Pancasila sebagai sistem Etika
Bangsa Indonesia memunyai dasar negara yang asli, bukan
jiplakan. Yang unsur-unsurnya sudah dimiliki sejak dulu.
Dasar tersebut yaitu Pancasila. Di dalam pancasila terdapat
unsur-unsur agama dan kepercayaan, bahasa, adat istiadat
serta kebudayaan bangsa Indonesia pada umumnya.
Atau singkat kata : pancasila adalah filsafat politik
masyarakat, bangsa dan negara Indonesia
13. Upaya untuk beretika politik Pancasila :
• Sikap ilmiah, kejujuran ilmiah, hasrat ilmiah, dan suasana llmiah, meliputi :
a. Mengosongkan diri sendiri
b. Mengobjektifkan diri sendiri
• Pemahaman isi tulisan-tulisan ilmiah mengenai Pancasila, baik sebagai
filsafat maupun sebagai ilmu khusus
14. Pendidikan Pancasila merupakan sarana yang sangat strategis. Untuk
itulah maka revitalisasi nilai2 Pancasila serta moral etika Pancasila
terus menerus harus ditumbuhkembangkan. Kita harus sadar, bahwa
kerusakan dan keterpurukan bangsa kita dalam berbagai bidang
kehidupan sekarang ini bukanlah karena jelek atau salahnya ideologi
dan dasar negara Pancasila, melainkan orang2nya, para pemimpin
bangsa yang kurang atau tidak melaksanakan ecara konsekuen nila2
moral dan etika sila2 Pancasila.
(H.A.T Soegito, 2002:227)
16. ◦ Selain persoalan kenyataan dan pengetahuan, persoalan nilai juga
masuk gugusan persoalan pokok dalam studi filsafat. Masing-masing
dibahas didalam aksiologi, metafisika, dan epistemologi.
Sutan Takdir ali Syahbana merumuskan bahwa " mengetahui
sesuatu untuk bertindak, mengetahui merupakan persoalan
epistemolog, sesuatu adalah hal yang dipertakatan dalam
metafisika, sedangkan bertindak adalah masalah aksiologi ".
◦ Sikap dan perbuatan seseorang dapat dilihat dari bagaimana ia
secara konsisten memegang nilai. Nilai menjadi pendorong tekad
menjadi perbuatan. Orang berbuat dengan berpegang pada
norma, dan mewujudkan nilai melalui norma.
17. ◦ Inti persoalan etika politik adalah masalah legitimasi etis
kekuasaan (Franz Magnis Suseno, 2001 ). Kekuasaan merupakan
gejala nyata dari perilaku politik manusia. Jadi etika politik
berbicara perilaku yang seharusnya, yang sebaiknya, yang
normatif dan dassollen. Etika berkaitan dengan nilai.
◦ Secara singkat duga politik Pancasila membicarakan perilaku
manusia yang seharusnya menurut nilai-nilai etis Pancasila. Nilai-nilai
Pancasila merupakan nilai dasar sekaligus seperangkat nilai
moral. Nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai
kemanusiaan, nilai persatuan, ogah kerakyatan, nilai keadilan.
18. ◦ Tujuan etika kehidupan berbangsa dan bermasyarakat : 1.
Memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa
dalam menjalani kebangsaan dalam berbagai aspek. 2.
Menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa bernegara
dan bermasyarakat. 3. Menjadi kerangka batam dalam
mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam
kehidupan berbangsa bernegara dan bermasyarakat.
◦ Etika politik diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis
antara kekuatan sosial politik/kelompok kepentingan untuk
mencapai kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan
kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi dan
golongan.
19. ◦ Etika politik diwujudkan dalam bentuk sikap yang jujur, bertata
krama, dalam perilaku politik yang toleran, tidak arogan, jauh
dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik,
tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak terpuji
lainnya.
◦ Etika politik Pancasila merupakan cabang dari filsafat politik
Pancasila yang menilai baik buruknya perbuatan/perilaku politik
bersifat filsafat politik keyakinan. Filsafat politik Pancasila ialah
seperangkat keyakinan dalam masyarakat, berbangsa dan
bernegara manusia indonesia berdasar pancasila.
20. Pelanggaran etika politik pancasila yang paling besar
adalah perbuatan yang bertujuan mengadakan atau
mengganti pancasila dasar filsafat, ideologi negara dengan
dasar negara atau ideologi negara yang lain.
21. Perilaku politik memiliki arti yang sangat luas, tidak hanya perilaku
masyarakat termasuk anggota dalam pemerintahan tapi
menyangkut bidang lain seperti nilai-nilai, dan norma-norma.
Perilaku politik menyangkut perilaku politik warga negara dan
perilaku politik lembaga dalam sebuah kerangka, pertem dan
struktur politik. Partisipasi politik nampak dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menampilkan
hubungan antara pemerinta dengan warga negaranya secara
transparan.
22. ◦ Manusia merupakan makhluk berpolitik, maksudnya manusia
mengaktualiasi dirinya di tengah-tengah masyarakatnya dalam
bentuk tingkah lalu politik, dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara tingkah lalu polig manusia itu di
wujudkan dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.
◦ Berbicara tentang norma politik berarti mempersoalkan masalah
apa yang menjadi dasar pembuatan dan pelaksanaan keputusan
politik yaitu kekuasaan yang dilembagakan. Kekuasaan itu sendiri
adalah suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri
dan apapun dasar kemampuan itu. Kekuasaan negara
mempersoalkan sah atau tidaknya negara kekuasaan berarti
mempersoalkan masalah legitimasi.
23. ◦ Salah satu legitimasi ialah legitimasi ideologis. Legitimasi ideologis wait
adanya ideologi negara yang mengikat seluruh masyarakat. Pengenaan
ideologi memiliki hal istimewa tentang kebenaran dan kekuasaan karena
mereka mengetahui bagaimana seharusnya kehidupan masyarakat diatur
dan berdasarkan pengetahuan tersebut mereka menganggap diri sebagai
penentu kehidupan masyarakat.
◦ Pancasila yang ada di dalamnya terkandung nilai-nilai religius, nilai hukum
kodrat, nilai hukum moral pada thali merupakan suatu sumber material
hukum positif di indonesia. Dengan demikian pancasila menentukan isi dan
bentuk peraturan perundang-undangan di indonesia yang tersusun secara
hierarkis.
24. Selain sumber nilai yang terkandung dalam pancasila
sumber material hukum juga harus dari kenyataan empiris
yang ada dalam masyarakat terutama, kehendak rakyat,
aspirasi rakyat, kondisi rakyat serta dinamika budaya dan
iptek. Menurut Johan Galtung, bahwa suatu perubahan
cara pengembangan secara ilmiah harus
mempertimbangkan 3 unsur yaitu nilai, teori dan fakta
atau realita empiris.
25. Nilai substansional inilah yang akan memungkinkan
pancasila untuk kita pergunakan sebagai pangkal tolak
derivasi yang deduktif dalam penyusunan strategi
pembangunan di suatu pihak sedang di pihak lain sebagai
tolak ukur atau parameter induktif di kala kita hendak
mengkaji dan menguji sejauh mana setiap pelaksanaan in
konkreto strategi pembangunan tadi beserta hasil-hasil yang
dicapainya, dinyatakan sudah a tau belum sesuai dengan
pancasila.
26. Dengan demikian sekaligus juga menjadi jelas adanya
paradigma pancasila, yang akan menunjukkan arti
maknanya yang khas mengenai istilah-istiah yang akrab
dengan jamur atau kekri pembangunan seperti kebebasan,
keadilan dan den yang selama ini selalu dikacaukan,
karena istilah-istilah itu diletakkan dalam kerangka
pemikiran barat yang berbeda dasar filsafatnya (Koento
Wibisono Siswomihardjo, 1985:22).
27. C. ETIKA DALAM KEHIDUPN
KEKARYAAN,
KEMASYARAKATAN, DAN
KENEGARAAN
28. C. Etika dalam Kehidupan Kekaryaan, Kemasyarakatan dan
Kenegaraan
Kekurangan Pancasila terhadap sistem simbol yang memenuhi diri :
Pertama : Anggapan yang mempertentangkan antara agama disatu pihak
dengan Pancasila dilain pihak, padahal keduanya mempunyai ujung dan
pangkal yang berbeda.
Kedua : Pancasila menggantungkan diri kepada sistem simbol dari agama
sebagai sanksi terhadap kelestariannya, karena simbol-simbol budaya saja
nampaknya tidak dapat menjamin intensitas penghayatan dan
kesungguhan pengalamannya. Oleh karena itu, perlu adanya pemikiran
yang sungguh-sungguh ke arah pendekatan yang mandiri sehingga rasion
d’etre Pancasila dapat dikukuhkan. (Kuntowijoyo dalam Slamet Sutrisno,
1986 : 43)
29. Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara artinya Pancasila meru[akan suatu pangkal tolak derivasi
di bidang politik, sosial, ekonomi, hukum serta kebijakan hubungan
internasional.
Secara filosofis kedudukan Pancasila sabagai paradigma kehidupan
kenegaraan dan kebangsaan mengandung suatu konsekuensi bahwa
dalam segala aspek kehidupan kenegaraan dan kebangsaan
mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Secara ontologis manusia adalah sebagai pendukung pokok negara
dan manusia memiliki unsur fundamental monopluralis yang unsur-unsurnya
meliputi susunan kodrat jasmani, rohani, sifat kodrat
individu makhluk sosial dan kedudukan makhluk pribadi – makhluk
Tuhan Yang Maha-Esa.
30. Pancasila masih tetap perlu dimasyarakatkan (sekurang-kurangnya)
dua arti :
-Pertama : kesediaan untuk membangun kehidupan
bersama / kehidupan nasional atas dasar Pancasila, tidak
atas dasar pandangan, nilai, harapan dan cita-cita yang
dumiliki oleh kelompok.
-Kedua : dalam arti bahwa nilai-nilai, pandangan-pandangan
dan harapan-harapan yang terungkap dalam Pancasila dan
sudah sejak sediakala dihayati oleh masyarakat, sekarang
disadari, dilaksanakan dan dihayati menurut implikasi-implikasi
bagi kehidupan bersama bangsa Indonesia
sekarang.
31.
32. Pertanyaan
Novia Eka :: Apa maksud dari normatif dan
dassolen?
Nora :: Apa yang dimaksud dengan Rasio d’etre?
Reny :: Upaya apa yang bisa dilakukan untuk
membentuk etika politik yang baik di zaman
sekarang?
33. • Giri :: Bagaimana pendapat kelompok 3
mengenai keadaan politik Indonesia yang saat
ini terkesan materialisasi ?
• Nurul Annisa :: Perlukah menanamkan etika
politik ini terhadap anak didik(jenjang SD) ?
• Khoirul Nisa :: Jelaskan maksud dari Pancasila
sebagai tolak derivasi !
