Dokumen tersebut merupakan daftar objek dan tarif pajak penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Terdapat tiga pasal utama yaitu pasal 4, 15, dan 21 yang mengatur berbagai jenis penghasilan dan tarif pajaknya mulai dari bunga deposito, transaksi saham, penghasilan dari konstruksi, hingga penghasilan pegawai dan tenaga kerja. Tarif pajak bervariasi antara 0%-25% tergantung jenis pen

1. DAFTAR OBJEK DAN TARIF PAJAK PENGHASILAN
No. Obyek Tarif
Dasar
Perhitungan
Sifat
I PPh Pasal 4 ayat (2)
1. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI
Dasar Hukum : PP No. 131 Tahun 2000
Pengecualian:
a. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto
SBI sepanjang jumlah deposito dan tabungan
serta SBI tersebut tidak melebihi Rp
7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah
yang dipecah-pecah.
b. Bunga dan diskonto yang diterima atau
diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau
cabang bank luar negeri di Indonesia.
c. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto
SBI yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun
yang telah disahkan Menteri Keuangan,
sepanjang dananya diperoleh dari sumber
pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992
Tentang Dana Pensiun.
d. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk
Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah
sederhana dan sangat sederhada, kapling siap
bangun untuk rumah sederhana dan sangat
sederhana, atau rumah susun sederhana
sepanjang untuk dihuni sendiri.
20% (untuk WPDN &
BUT)
20% atau Tarif P3B
(untuk WPLN)
Jumlah Bruto
Bunga
Final
2. Transaksi Saham Di Bursa Efek
Dasar Hukum : PP No. 41 Tahun 1994 jo.
PP No. 14 Tahun 1997
a. Bukan Saham Pendiri 0,1% X Nilai Transaksi
Final
b. Saham Pendiri (0,1% X Nilai Transaksi) + (0,5% X
nilai saham pasar saat Penawaran
Umum Perdana (IPO))
3. Bunga atau Diskonto Obligasi yang Diperdagangkan
di Bursa Efek
Dasar Hukum : PP No. 16 TAHUN 2009
Final
a. Bunga Obligasi dengan kupon (interest bearing
bond)
1. WP DN & BUT 15 % Jumlah bruto
bunga sesuai
dengan masa
kepemilikan
obligasi
2. WP LN selain BUT
20 % atau Tarif
berdasarkan P3B
b. Diskonto Obligasi dengan kupon
1. WP DN & BUT 15 % Selisih lebih
harga jual
atau nilai
nominal di
atas harga
perolehan
obligasi, tidak
termasuk
bunga berjalan
2. WP LN selain BUT 20 % atau Tarif
berdasarkan P3B
c. Diskonto Obligasi tanpa bunga (zero coupon
bond)
1. WP DN & BUT 20 % Selisih lebih
harga jual
atau nilai
nominal di
2. WP LN selain BUT 20 % atau Tarif
berdasarkan P3B

2. atas harga
perolehan
d. bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang
diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak
reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
1. untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 0 % Jumlah bruto
bunga sesuai
dengan masa
kepemilikan
obligasi /
Selisih lebih
harga jual
atau nilai
nominal di
atas harga
perolehan
obligasi
2. untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 5 %
3. untuk tahun 2014 dan seterusnya 15 %
Pengecualian :
a. Wajib Pajak dana pensiun yang pendirian atau
pembentukannya telah disahkan oleh Menteri
Keuangan dan memenuhi persyaratan
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3)
huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
b. Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia
atau cabang bank luar negeri di Indonesia
4. Hadiah Undian
Dasar Hukum : PP No. 132 Tahun 2000
KEP-395/PJ./2001 25%
Jumlah Bruto
Hadiah Undian
Final
5. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
Dasar Hukum : PP No. 29 Tahun 1996 jo.
PP No. 5 Tahun 2002 10% Jumlah Bruto Final
6. Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan
Dasar Hukum : PP No. 48 Tahun 1994 jo.
PP No. 27 Tahun 1996 jo.
PP No. 79 Tahun 1999 jo.
PP No. 71 Tahun 2008
a. Wajib Pajak yang melakukan transaksi
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 5%
Jumlah Bruto
Nilai
Pengalihan
Final
b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengalihkan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan yang jumlah
bruto nilai pengalihannya kurang dari Rp. 60 jt
namun penghasilan lainnya dalam 1 tahun
melebihi PTKP.
5%
Jumlah Bruto
Nilai
Pengalihan
c. pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan
Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh
Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
1%
Jumlah Bruto
Nilai
Pengalihan
7. Usaha Jasa Konstruksi
Dasar Hukum : PP No. 51 Tahun 2008 jo.
PP No. 40 Tahun 2009
a. Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh 2% Penghasilan Final

3. Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha
kecil
bruto
b. Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh
Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi
usaha
4% Penghasilan
bruto
c. Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh
Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b
3% Penghasilan
bruto
d. Jasa Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan
Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa
yang memiliki kualifikasi usaha
4% Penghasilan
bruto
e. Jasa Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan
Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa
yang tidak memiliki kualifikasi usaha
6% Penghasilan
bruto
8. Penghasilan perusahaan modal ventura dari
transaksi penjualan saham atau pengalihan
penyertaan modal pada perusahaan pasangan
usahanya
Dasar Hukum : PP No. 4 Tahun 1995
Syarat :
a. merupakan perusahaan kecil, menengah, atau
yang melakukan kegiatan dalam sektor-sektor
usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
dan
b. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di
Indonesia.
0,1 %
Jumlah Bruto
Nilai Transaksi
Penjualan/
Pengalihan
Penyertaan
Modal
Final
II PPh Pasal 15
Dasar Hukum : 248/KMK.04/1995
416/KMK.04/1996
417/KMK.04/1996
475/KMK.04/1996
KEP-667/PJ./2001
1. Pelayaran Dalam Negeri
1,2%
Peredaran
Bruto
Final
2. Penerbangan Dalam Negeri
1,8%
Peredaran
Bruto
3. Pelayaran dan atau Penerbangan Luar Negeri
2,64%
Peredaran
Bruto
Final
4. WP LN yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang
di Indonesia
0,44%
Nilai Ekspor
Bruto
Final
5. Pihak-pihak yang melakukan kerjasama dalam
bentuk Perjanjian Bangunan Guna Serah (Built
Operate and Transfer)
5%
Jumlah Bruto
dari Nilai
Tertinggi
antara Nilai
Pasar dengan
NJOP Bagian
Bangunan
yang
Diserahkan
Final bagi WPOP
III PPh Pasal 21
Dasar Hukum : UU Nomor 36 Tahun 2008
252/PMK.03/2008
Per-31/PJ/2009 jo.
Per-57/PJ/2009
1. penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai
tetap
Pasal 17 UU PPh
PKP = PB - (BJ
+ IP) – PTKP
2. penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima
pensiun secara teratur (Penerima pensiun berkala)
berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
Pasal 17 UU PPh
PKP = (PB –
BP) - PTKP
3. penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja
lepas kecuali tenaga ahli, berupa upah harian, upah
mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah

4. yang
a. dibayarkan secara bulanan
Pasal 17 UU PPh
PKP = PB -
PTKP
b. tidak dibayar secara bulanan
- Apabila penghasilan sehari atau rata-rata
penghasilan sehari telah melebihi Rp 150.000
sehari sepanjang penghasilan kumulatif yang
diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum
melebihi Rp 1.320.000,00
5%
jumlah
penghasilan
yang melebihi
Rp 150.000,00
(seratus lima
puluh ribu)
sehari
- Apabila telah memperoleh penghasilan
kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender
melebihi Rp 1.320.000,00 tetapi tidak
melebihi Rp 6.000.000
5%
PKP = (PB –
IP) – PTKP
untuk jumlah
hari kerja
yang
sebenarnya
(PTKP sehari
ditetapkan
sebesar PTKP
setahun sesuai
dengan
statusnya
dibagi dengan
360))
- Apabila telah memperoleh penghasilan
kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender
melebihi Rp 6.000.000
Pasal 17 UU PPh
PKP = (PB –
IP) – PTKP
4. imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa
honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya
dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai
imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan
kegiatan yang dilakukan
a. imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan
Pasal 17 UU PPh
50% dari
jumlah
penghasilan
bruto
Kumulatif
b. imbalan yang bersifat berkesinambungan
- Memenuhi Ketentuan
Pasal 17 UU PPh
PKP = (50% x
PB) – PTKP
Kumulatif
- Tidak Memenuhi Ketentuan
Pasal 17 UU PPh
50% dari
jumlah
penghasilan
bruto
Kumulatif
Ketentuan PER - 31/PJ/2009 Pasal 13 ayat (1):
yang bersangkutan telah mempunyai Nomor
Pokok Wajib Pajak dan hanya memperoleh
penghasilan dari hubungan kerja dengan
Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26
serta tidak memperoleh penghasilan lainnya
5. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan
bertindak untuk dan atas namanya sendiri
Pasal 17 UU PPh 50% dari
jumlah
penghasilan
bruto
6. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa
uang saku, uang representasi, uang rapat,
honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama
dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis
dengan nama apapun
Pasal 17 UU PPh PB Kumulatif
7. honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur
yang diterima atau diperoleh anggota dewan
komisaris atau dewan pengawas yang tidak
merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan
yang sama
Pasal 17 UU PPh PB Kumulatif
8. jasa produksi , tantiem, gratifikasi, bonus atau
imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima
atau diperoleh mantan pegawai
Pasal 17 UU PPh PB Kumulatif
9. penarikan dana pensiun oleh peserta program
pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari
dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh
Menteri Keuangan
Pasal 17 UU PPh PB Kumulatif
10. Honorarium yang dananya dari keuangan negara/
daerah yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS,
15% PB Final

5. Anggota TNI/ POLRI kecuali PNS Gol. II/d kebawah
atau Anggota POLRI dengan Pangkat Pembantu
Letnan Satu atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke
bawah
11. Uang Tebusan Pensiun, Uang THT atau JHT, Uang
Pesangon yang diterima Pegawai atau Mantan
Pegawai, kecuali tidak lebih dari Rp. 25 juta
a. Rp. 25 juta s.d. Rp. 50 juta 5% PB Final
b. > Rp. 50 juta s.d. Rp. 100 juta 10% PB Final
c. > Rp. 100 juta s.d. Rp. 200 juta 15% PB Final
d. > Rp. 200 juta 25% PB Final
12. Penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang
diterima oleh Tenaga Asing (Expatriate) yang telah
berstatus sebagai WPDN
Pasal 17 UU PPh
PKP= (PB - (BJ
+ BP) - PTKP
13. Penghasilan dari pekerjaan yang diterima oleh
Tenaga Asing (Expatriate) yang bekerja pada
Perusahaan Pengeboran Migas :
a. General Manager
Pasal 17 UU PPh
US$ 11.275
per bulan
b. Manager
Pasal 17 UU PPh
US$ 9.350 per
bulan
c. Supervisor/ Tool Pusher
Pasal 17 UU PPh
US$ 5.830 per
bulan
d. Assisten Supervisor/ Tool Pusher
Pasal 17 UU PPh
US$ 4.510 per
bulan
e. Crew Lainnya
Pasal 17 UU PPh
US$ 3.245 per
bulan
Catatan :
Bagi Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21
yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dikenakan
pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20%
(dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan
terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib
Pajak
Ket :
PKP : Penghasilan Kena Pajak
PB : Penghasilan Bruto
BJ : Biaya Jabatan
IP : Iuran Pensiun
BP : Biaya Pensiun
IV PPh Pasal 22
Dasar Hukum : UU Nomor 36 Tahun 2008
254/KMK.03/2001 Jo
392/KMK.03/2001 Jo
236/KMK.03/2003 Jo
154/PMK.03/2007 Jo
08/PMK.03/2008 Jo
210/PMK.03/2008
1. Pembelian Barang oleh Bendaharawan dan
BUMN/BUMD
1,5%
Harga
Pembelian
2. Impor Barang :
a. Importir mempunyai API 2,5% Nilai Impor
b. Importir tidak mempunyai API 7,5% Nilai Impor
c. Yang tidak Dikuasai
7,5%
Harga Jual
Lelang
3. impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh
importir yang menggunakan API
0,5% Nilai Impor
4. Industri Semen 0,25% DPP PPN
5. Industri Rokok (SE - 7/PJ.03/2008) Pasal 17 UU PPh Harga Bandrol
6. Industri Kertas 0,1% DPP PPN
7. Industri Baja 0,3% DPP PPN
8. Industri Otomotif 0,45% DPP PPN
9. Bahan Bakar Minyak dan Gas SPBU
SwastanisasiPertamina

6. a. Premium 0,3% 0,25%
Penjualan
- Swastanisasi=
Finalb. Solar 0,3% 0,25%
Penjualan
c. Premix/Super TT 0,3% 0,25%
Penjualan
- Pertamina =
Tidak Finald. Minyak Tanah 0,3%
Penjualan
e. Gas/LPG 0,3%
Penjualan
f. Pelumas 0,3%
Penjualan
9. Pembelian bahan-bahan berupa hasil perhutanan,
perkebunan, pertanian, dan perikanan untuk
keperluan industri dan ekspor dari pedagang
pengumpul
0,5%
Harga
Pembelian
(tidak
termasuk PPN)
V PPh Pasal 23
Dasar Hukum : UU Nomor 36 Tahun 2008
244/PMK.03/2008
1. Dividen 15% Jumlah Bruto
2. Bunga 15% Jumlah Bruto
3. Royalti 15% Jumlah Bruto
4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain
yang telah dipotong PPh Pasal 21
15% Jumlah Bruto
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain
sehubungan dengan penggunaan harta yang telah
dikenai PPh Final pasal 4 (2)
2%
Jumlah Bruto
tidak termasuk
PPN
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa
manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan
jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21
2%
Jumlah Bruto
tidak termasuk
PPN
7. Jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal
21, yang terdiri dari :
a. Jasa penilai (appraisal)
b. Jasa aktuaris
c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi
laporan keuangan
d. Jasa perancang (design)
e. Jasa pengeboran (drilling) di bidang
penambangan minyak dan gas bumi (migas),
kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha
tetap
f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas,
berupa :
1) jasa penyemenan dasar (primary
cementing) yaitu penempatan bubur
semen secara tepat diantara pipa
selubung dan lubung sumur
2) jasa penyemenan perbaikan (remedial
cementing), yaitu penempatan bubur
semen untuk maksud-maksud :
a) penyumbatan kembali formasi yang
sudah kosong;
b) penyumbatan kembali zona yang
berproduksi air;
c) perbaikan dari penyemenan dasar
yang gagal;
d) penutupan sumur;
3) jasa pengontrolan pasir (sand control),
yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-
bagian formasi yang tidak terkonsolidasi
tidak akan ikut terproduksi ke dalam
rangkaian pipa produksi dan
menghilangkan kemungkinan
tersumbatnya pipa
4) jasa pengasaman (matrix acidizing),
2% Jumlah Bruto
tidak termasuk
PPN

7. yaitu pekerjaan untuk memperbesar
daya tembus formasi yang menaikan
produktivitas dengan jalan
menghilangkan material penyumbat
yang tidak diinginkan
5) jasa peretakan hidrolika (hydraulic),
yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam
hal cara pengasaman tidak cocok,
misalnya perawatan pada formasi yang
mempunyai daya tembus sangat kecil
6) jasa nitrogen dan gulungan pipa
(nitrogen dan coil tubing), yaitu jasa
yang dikerjakan untuk menghilangkan
cairan buatan yang berada dalam sumur
baru yang telah selesai, sehingga aliran
yang terjadi sesuai dengan tekanan asli
formasi dan kemudian menjadi besar
sebagai akibat dari gas nitrogen yang
telah dipompakan ke dalam cairan
buatan dalam sumur
7) jasa uji kandung lapisan (drill stem
testing), penyelesaian sementara suatu
sumur baru agar dapat mengevaluasi
kemampuan berproduksi
8) jasa reparasi pompa reda (reda repair)
9) jasa pemasangan instalasi dan
perawatan
10) jasa penggantian peralatan/material
11) jasa mud logging, yaitu memasukkan
lumpur ke dalam sumur
12) jasa mud engineering
13) jasa well logging & perforating
14) jasa stimulasi dan secondary decovery
15) jasa well testing & wire line service
16) jasa alat kontrol navigasi lepas pantai
yang berkaitan dengan drilling
17) jasa pemeliharaan untuk pekerjaan
drilling
18) jasa mobilisasi dan demobilisasi
anjungan drilling
19) jasa lainnya yang sejenisnya di bidang
pengeboran migas
g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di
bidang penambangan selain migas :
1) jasa pengeboran
2) jasa penebasan
3) jasa pengupasan dan pengeboran
4) jasa penambangan
5) jasa pengangkutan/ sistem transportasi,
kecuali jasa angkutan umum
6) jasa pengolahan bahan galian
7) jasa reklamasi tambang
8) jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal,
manufaktur, fabrikasi dan
penggalian/pemindahan tanah
9) jasa lainnya yang sejenis di bidang
pertambangan umum
h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan
bandar udara:
1) bidang aeronautika, termasuk :
jasa pendaratan, penempatan,
penyimpanan pesawat udara dan jasa
lain sehubungan dengan pendaratan
pesawat udara
jasa penggunaan jembatan pintu (avio
bridge)
jasa pelayanan penerbangan
jasa ground handling, yaitu
pengurusan seluruh atau sebagian dari
proses pelayanan penumpang dan
bagasinya serta kargo, yang diangkut

8. dengan pesawat, udara baik yang
berangkat maupun yang datang,
selama pesawat udara di darat
jasa penunjang lain di bidang
aeronautika
2) bidang non-aeronatika, termasuk :
jasa catering di pesawat dan jasa
pembersihan pantry pesawat;
jasa penunjang lain di bidang non-
aeronautika
i. Jasa penebangan hutan
j. Jasa pengolahan limbah
k. Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing
services)
l. Jasa perantara dan/atau keagenan
m. Jasa di bidang perdagangan surat-surat
berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa
Efek, KSEI dan KPEI
n. Jasa custodian/penyimpanan/penitipan, kecuali
yang dilakukan oleh KSEI
o. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih
suara
p. Jasa mixing film
q. Jasa sehubungan dengan software komputer,
termasuk perawatan, pemeliharaan dan
perbaikan
r. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan,
listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV
kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak
yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi
dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi
sebagai pengusaha konstruksi
s. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan
mesin, perawatan, listrik, telepon, air, gas, AC,
TV Kable, alat transportasi/kendaraan
dan/atau bangunan selain yang dilakukan oleh
Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang
konstruksi dan mempunyai izin dan/atau
sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
t. Jasa maklon; yaitu jasa pemberian jasa dalam
rangka proses penyelesaian suatu barang
tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan
oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan),
yang spesifikasi, bahan baku dan atau barang
setengah jadi dan atau bahan
penolong/pembantu yang akan diproses
sebagian atau seluruhnya disediakan oleh
pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang
jadi berada pada pengguna jasa
u. Jasa penyelidikan dan keamanan
v. Jasa penyelenggara kegiatan atau event
organizer; yaitu kegiatan usaha yang
dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara
kegiatan meliputi antara lain penyelenggaraan
pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta,
seminar, peluncuran produk, konferensi pers,
dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa
penyelenggara kegiatan
w. Jasa pengepakan
x. Jasa penyediaan tempat dan / atau waktu
dalam media masa, media luar ruang atau
media lain untuk penyampaian informasi
y. Jasa pembasmian hama
z. Jasa kebersihan atau cleaning service
aa. Jasa catering atau tata boga
Catatan :
Dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasa
sebagaimana dimaksud di atas tidak memiliki Nomor
Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah
lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif

9. sebagaimana dimaksud di atas
VI PPh Pasal 26
Dasar Hukum : UU Nomor 36 Tahun 2008
624/KMK.04/1994
SE - 25/PJ.4/1995
1. Dividen 20% atau Tarif P3B Jumlah Bruto Final
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan
sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
20% atau Tarif P3B Jumlah Bruto Final
3. Royalti, Sewa, dan Penghasilan lain sehubungan
dengan penggunaan harta
20% atau Tarif P3B Jumlah Bruto Final
4. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan
kegiatan
20% atau Tarif P3B Jumlah Bruto Final
5. Hadiah dan Penghargaan 20% atau Tarif P3B Jumlah Bruto Final
6. Pensiunan dan Pembayaran berkala lainnya 20% atau Tarif P3B Jumlah Bruto Final
7. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya 20% atau Tarif P3B Jumlah Bruto Final
8. keuntungan karena pembebasan utang 20% atau Tarif P3B Jumlah Bruto Final
9. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di
Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat
(2) UU PPh yang diterima WP LN selain BUT di
Indonesia
20% x Perkiraan Phs
Neto atau Tarif P3B
Harga Jual Final
10. Premi asuransi, termasuk Premi Reasuransi
a. Dibayarkan tertanggung kepada Perusahaan
Asuransi di LN, baik secara langsung maupun
melalui pialang
20% x 50% atau
10% atau Tarif P3B
Premi yang
Dibayar
Final
b. Dibayarkan Perusahaan Asuransi di Indonesia
kepada Perusahaan Asuransi di LN, baik secara
langsung maupun melalui pialang
20% x 10% atau 2%
atau Tarif P3B
Premi yang
Dibayar
Final
c. Dibayarkan Perusahaan Reasuransi di Indonesia
kepada Perusahaan Asuransi di LN, baik secara
langsung maupun melalui pialang
20% x 5% atau 1%
atau Tarif P3B
Premi yang
Dibayar
Final
11. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) UU
PPh
20% x Perkiraan Phs
Neto atau Tarif P3B
Harga Jual Final
12. Penghasilan BUT, kecuali ditanamkan kembali di
Indonesia
20% atau Tarif P3B Penghasilan
Kena Pajak –
PPh BUT di
Indonesia
Final

10. sebagaimana dimaksud di atas
VI PPh Pasal 26
Dasar Hukum : UU Nomor 36 Tahun 2008
624/KMK.04/1994
SE - 25/PJ.4/1995
1. Dividen 20% atau Tarif P3B Jumlah Bruto Final
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan
sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
20% atau Tarif P3B Jumlah Bruto Final
3. Royalti, Sewa, dan Penghasilan lain sehubungan
dengan penggunaan harta
20% atau Tarif P3B Jumlah Bruto Final
4. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan
kegiatan
20% atau Tarif P3B Jumlah Bruto Final
5. Hadiah dan Penghargaan 20% atau Tarif P3B Jumlah Bruto Final
6. Pensiunan dan Pembayaran berkala lainnya 20% atau Tarif P3B Jumlah Bruto Final
7. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya 20% atau Tarif P3B Jumlah Bruto Final
8. keuntungan karena pembebasan utang 20% atau Tarif P3B Jumlah Bruto Final
9. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di
Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat
(2) UU PPh yang diterima WP LN selain BUT di
Indonesia
20% x Perkiraan Phs
Neto atau Tarif P3B
Harga Jual Final
10. Premi asuransi, termasuk Premi Reasuransi
a. Dibayarkan tertanggung kepada Perusahaan
Asuransi di LN, baik secara langsung maupun
melalui pialang
20% x 50% atau
10% atau Tarif P3B
Premi yang
Dibayar
Final
b. Dibayarkan Perusahaan Asuransi di Indonesia
kepada Perusahaan Asuransi di LN, baik secara
langsung maupun melalui pialang
20% x 10% atau 2%
atau Tarif P3B
Premi yang
Dibayar
Final
c. Dibayarkan Perusahaan Reasuransi di Indonesia
kepada Perusahaan Asuransi di LN, baik secara
langsung maupun melalui pialang
20% x 5% atau 1%
atau Tarif P3B
Premi yang
Dibayar
Final
11. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) UU
PPh
20% x Perkiraan Phs
Neto atau Tarif P3B
Harga Jual Final
12. Penghasilan BUT, kecuali ditanamkan kembali di
Indonesia
20% atau Tarif P3B Penghasilan
Kena Pajak –
PPh BUT di
Indonesia
Final