Dokumen tersebut membahas paradoks ekonomi global, ekonomi Islam, dan perspektif ekonomi nasional. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan tentang berbagai model ekonomi yang berkembang di dunia, dampak kebijakan ekonomi Orde Baru di Indonesia, serta pandangan ekonomi dalam konstitusi Indonesia yang menekankan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

1. PARADOX PEREKONOMIAN GLOBAL,
EKONOMI ISLAM & PERSPEKTIF
PEREKONOMIAN NASIONAL
Oleh :
Didin S. Damanhuri*
*)antara lain Guru Besar Ilmu Ekonomi Politik, Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB, dan
beberapa PT lain (UI, Unpad), salah seorang Pendiri INDEF (Istitute for development Economics and
Finance), Jakarta, Ketua L-KEN (Lingkar Kajian Ekonomi Nusantara), Pengamat Ekonomi, Staf Ahli
LEMHANNAS (Lembaga Ketahanan Nasional) RI, dll.

2. PARADOX EKONOMI GLOBAL
ModelJepang
Model Negara
Konsensus
(MNK)
Model
Negara
Sejahtera
(MNS)
Model
Sosialisme
Pasar
(MSP)
Laissez- faire ala USA :
(Model Neo-Liberalisme)
Mekanisme Pasar yang melayani “
Wants”= bias terhadap pemilik modal)
Koreksi Sosialisme Demokrat:
Kontrol terhadap wants karena peran
negara yang melakukan “kebijakan
pemihakan” dan Perlindungan
terhadap kaum “dhuafa”
Model Komunisme (Sistem
ekonomi komando) bangkrut karena
inefisiensi negara sebagai pelaku
tunggal yang sentralistik
Negara Sedang berkembang (NSB) (pasca kolonialisme).
Termasuk : negara2 Islam & Mayoritas berpenduduk Muslim masih
dalam kondisi Ketertinggalan
Double Standard ( Exploitasi terhad
ap NSB:
- Low Equibilirium ekonomi
- Oligarkhi (Politik )
• Pengaruh partai komunis belum punah
• Secara model, China dianggap lebih unggul
• Kesenjangan menjadi makin tajam yang
sebelumnya relatif merata
• Negara sebagai Regulator sosial
yang efesien
• Swasta sebagai agen
pertumbuhan yang perform karena
mekanisme pasar yang fair &
efesien
• Sistem politik “check&balance”
dan peran serikat buruh yang
determinan
• Sistem Jaminan Sosial, pajak
progesif.
• Negara & Swasta kerjasama
• Ada peran agama sebagai nilai kultural untuk
manajemen makro/mikro
• Consensus scenario in democratization process
S
E
K
U
L
A
R
I
S
M
E
USA
Third way (post
materialist):
• Kemakmuran Tinggi
• Kemerataan terbaik
• Tetap dengan
sekuralisme meski
wacana agama
tengah mengemuka
• Islam riil –Tauhid ?
Forth way: belajar dari NIM,
keuangan syariah, spiritualisasi
dunia, nilai-nilai lokal
NEGARA MAJU
-Timpang
-Menciptakan
Ketimpangan
Global

3. DC:
G to G
Multilateral
MNC
FDI
PI (Portofolio Investment)
• Demokrasi
• HAM
• Sustainble Dev.Paradigma Ekonomi Hegemonik
(laissez-faire):
Neo-Klasik; Keynesian;
Neo-Liberal
Revolusi IPTEK
Gel. I: Pertanian (SDA)
Gel.II : Industri (Market)
Gel.III: Informasi (Pasar Finansial)
Gel.IV: Eko.Digital
SEKULARISME
Konglomerasi + Marginalisasi Ekonomi Rakyat di DC
SDM : Labour surplus
Eksploitasi SDM (buruh murah )
Eksploitasi SDA (Hutan,dll)
ISI
SDA:
Darat:
Hutan
Laut:
Net
Transfer
Hegemoni Ekonomi & Politik Global di bawah AS
Net
Transfer
IPE
Reformasi:
UDC
?

4. Hayatan Thayyibah
(kehidupan yang Baik)
• Good Governance (public, Corporate
Society): Good life (high quality of life)
Kholifatul fil Ard:
• Solidaritas Universal
• Pengelolaan SDM/SDA yang amanah (good management)
• Kreatif, inovatif & Inventif
• Kesederhanaan
• Kreatif-Inovatif (ijtihad)
Adalah (struktur yang adil)
• Anti Eksploitasi (sinergi)
• Anti Penindasan
(Solidaritas, keadlian)
• Anti Hegemoni (demokratis)
Tauhid (individu & sosial)
• Peningkatan iman (S+EQ)
• Peningkatan quality of life
• Peningkatan akal (IQ)
• Sistem reproduksi (keturunanyang baik)
• Harta/Materi dengan basis “felt needs”
• Keadilan Ekonomi
(Mikro-Makro Ekonomi sebagai basis “Felt-Needs”
• Keuangan syariah yang progesif
(Dekonstruksi bubble economy, erzatz/crony capitalism)
• Extended Family
sebagai basis pengembangan model negara kesejahteraan
yang mementingkan peran nilai & materi secara seimbang
• State
Dengan prinsip Tauhid, Adalah Kholifatul fil Ard.
FALAH
(Kesejahteraan Umum):
(Material,Spiritual) & (Kemakmuran,
Keadilan Sosial)Maqasyid As-Syariah :
• Tauhid
• Adalah
• Kholifatul fil Ard
EKONOMI ISLAM
(Forth Way)

5. Mencari Akar Penyebab
“Krisis Ekonomi Global”
“Krisis Keuangan Global”
menuju
“KRISIS KAPITALISME” ?
Ambisi pengusaan industri
Pangan dan Migas
Global
Paradigma Pembangunan
material berbasis Sempit
(berpusat di AS) :
Mengedalikan Bursa2 Saham, & Bank2
Besar Dunia, MNC serta Lembaga
Multirateral (WTO,IMF,WB).
Oligarki finansial global (juga menjadi
Oligopolis srt kartel Pangan & energi)
Krisis Pangan &
Energi
Krisis Perumahan AS
Krisis anggaran AS
Aneksaksi Afganistan,
Irak , dll
Akar Penyebab

6. Paradigma Baru
Pembangunan
Resource Based
Industrialization
( China, India, Thailand,
Malaysia). Indonesia?
Asian Way
• Agama menjadi landasan dalam proses
Pembangunan
• Full employment oriented
• Extented FamIly based
Social Security System
Welfare State Model ( Eropa)
• Social Security System
• Gerakan Koperasi
• Civil Society
• Serikat Buruh
Dari “ Branch Banking System”
Menuju prinsip Perbankan yang beorientasi pembangunan
sektor ril di unit ( cabang & daerah)
Paradigma Pembangunan
berpusat
kepada manusia
Perombakan Aksitektur
Keuangan Global
Paradigm
Shift
Manufactured based
Industry
( Jepang, korsel )

7. KONSEP EKONOMI DASAR
( Grand Theory )
•Efisiensi & Efektivitas
•Pareto Optimality
•Good Governance
Asumsi :
Pelaku Ekonomi
Homogen
PERTUMBUHAN DAN
PEMERATAN EKONOMI

8. KONSEP EKONOMI
DASAR
( Grand Theory )
Landasan
Teori
Asumsi Dasar Teori Tak
Terpenuhi :
Pelaku Ekonomi di Indonesia
Tak Homogen
KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN
EKONOMI
ORDE BARU
PERTUMBUHAN EKONOMI
DINIKMATI SEGELINTIR ELIT
› Absen Terhadap Permberdayaan Langsung
Ekonomi Rakyat
›Globalisasi Bias Terhadap Kepentingan
Negara Maju

9. DAMPAK KEBIJAKAN EKONOMI ORDE BARU
(1970 – 1998)
Konsentrasi dan Konglomerasi
( Mengusai sekitar 76 % aset atau 62% omzet ekonomi nasional )
MARJINALISASI EKONOMI RAKYAT
(JAUH DARI : SILA KEADILAN SOSIAL ; ADALAH DAN ESENSI SURAT AL’MAUN)

10. 1984 1999
Bocor 30%
idem
idem
SDA:
•Politik Perbesaran
•HPH
•Dst
•Sentralisme
•Partai Dominan
•Floating mass
ISI+IPEISI
Politik:
Ekonomi:
Era Orde Baru ( 1969 – 1999)
Bocor 50%

11. EKONOMI NASIONAL : Konstruksi Kebijakan
Pembangunan ORBA
Swasembada beras /
pangan nasional (1983)
Bagian dari Strategi
pemenuhan kebutuhan
pokok, untuk mencapai
stabilitas harga2,
stabilitas ekonomi &
stabilitas politik dalam
rangka mencapai
pertumbuhan ekonomi
yang tinggi lewat
Industrialisasi
manufaktur
Ditegakan dengan
sistem pemerintahan
yang otoriter (partai
dominan & oligarki
politik), dibiayai Utang
& petro $
Akhir 1980an: liberalisasi
perekonomian
(perbankan,pasar modal,
prdagangan, dst.) yang tdk
selektif (buka-bukaan)
Pergerakan Moneter jauh
lebih besar dari pergerakan
barang & jasa (Decoupling):
BUBBLE ECONOMY :
-Content impor industri
makin mendekati 100%
- Impor Barang & Jasa termasuk
bahan pangan kebutuhan pokok
(beras, kedelai, jagung, gula,
daging, dst.), buah2an, sayur2an
makin besar
SUMBER KRISIS
EKONOMI’98
Big Bang Politik:
• Sistem Multipartai
• Otonomi daerah
• Kebebasan Pers
Demokratisasi
( 1998 )
Penanganan Krisis lewat
LoI IMF (diteruskan
dengan White Paper = IMF)
Demoktratisasi Politik dengan Politisasi &
penggunaan Kebebasan yang Over Dosis
Pengelolaan konflik yang makin sulit, meski
terdapat pelbagai sukses ( aceh, maluku,
dll.) tapi muncul berbagai konflik baru
(pilkada, tanah, ruang usaha, dst.)
“Asingisasi” dalam penguasaan asset
publik dan ketergantungan impor dari
banyak barang kebutuhan pokok (kedelai,
jagung, gula, daging, garam, beras, gandum,
buah-buahan, sayur-sayuran, dst) &
Menyusutnya sumber dana Migas (net-
Importir)
SEMENTARA, PRODUKSI DALAM NEGERI :
Produktivitas Stagnan, Teknologi tertinggal, dan
makin lack of Vision terhadap kemandirian &
Kedaulatan (Financial, Teknologi, pangan,
Energi,dll) Pemerintah, khususnya dari otoritas
ekonomi & kondisi Ketimpangan yang makin buruk
(keadilan Sosial / “Adalah” msh jauh)

12. Kebijakan Pemerintah Era Reformasi : “Jebakan Masa lalu”
& Perkembangan menghadapi Globalisasi & Deglob..
• Tetap berkutat pada ukuran sukses yang mengacu semata kepada
Stabilitas ekonomi makro (pertumbuhan, inflasi, kurs rupiah, suku
bunga, dst.)
• Tak ada Blue Print Reformasi ekonomi menyeluruh atas dasar : (1)
Assesment kebutuhan nyata ( felt need ) rakyat dan keragaman
daerah ; (2) Market Intellegence dari perkembangan ekonomi
global.
• Tidak adanya Grand Design beserta road map-nya dalam
mewujudkan Kedaulatan, Kemandirian dan Keadilan Sosial
(“adalah”) sehingga sulit unggul dalam peta perekonomian dunia…

13. Ekonomi
Gelembung
(Bubble
Economy)
Tahun arus financial GDP(Sek Riil)
2000 10913991,75 1.290.684,31
2001 11741527,00 1.467.654,94
2002 13191950,00 1.821.834,12
2003 16313405,00 2.013.674,60
2004 18974211,00 2.273.141,48
2005 21247638,00 2.729.708,19
2006 27764036,00 3.338.015,70
2017 > Rp. 16 T l.k. Rp. 1,1 T

14. 0,00
5000000,00
10000000,00
15000000,00
20000000,00
25000000,00
30000000,00
1 2 3 4 5 6 7
tahun
Series1
Series2

15. PERSPEKTIF PEREKONOMIAN NASIONAL:
(1) Pemikiran Ekonomi UUD ’45 / Pancasila
Pasal 27
Ayat 2 :
Tiap-tiap warganegara berhak akan pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan.
Dalam banyak studi (a.l.Syahrir, 1986 ; Damanhuri, 1990, Mubyarto, 2001, Swasono, 2005, dll.) Pemikiran Ekonomi dalam pasal-pasal Ekonomi
UUD’45 (sebelum Amandemen), yakni yang termaktub dalam :
*** Prinsip-Prinsip ini sangat dekat
dengan gagasan “Negara Kesejahteraan”
(Welfare state) dimana peran negara yang
efisien & efektif seimbang dengan peran
pasar yang non-distortif. Dalam masa studi
tahun 30an bung Hatta di Belanda bersama
Belgia dan negara Skandinavia (Swedia,
Finlandia, Denmark dan Norwegia) dikenal
penganut faham “Negara Kesejahteraan”
yang paling konsisten (Damanhuri, 1990).
Namun karena Indonesia menolak prinsip
Sekularisme, maka modelnya lebih dalam
dekat dengan “Asian Ways”...
Pasal 33
Ayat 1 :
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas
asas Kekeluargaan
Ayat 2 :
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan
yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
Ayat 3 :
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebasar-besarnya
kemakmuran rakyat (bukan kemakmuran orang per orang).
Pasal 34Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara negara.

16. Pada masa 1950-59 (“demokrasi parlementer”), berdasar UUD’50, tapi prinsip-prinsip ekonomi Hatta dalam UUD’45 tetap berlaku.
Karena seringnya berganti pemerintahan serta terbatasnya anggaran, tak terlihat realisasi serius spt dituntut ps 27, 33 & 34. Masa itu
terdapat “politik benteng” yang memberikan lisensi kepada pengusaha pribumi untuk menjadi importir besar. Karena banyaknya
korupsi dan penyalahgunaan kebijakan (pengusaha “ali-baba”) secara umum dinilai kebijakan ekonomi “benteng” itupun tersebut
kurang berhasil.
Pada masa 1959-65 (“demokrasi terpimpin”), berdasar UUD’45, tapi prakteknya justru banyak penyimpangan: Soekarno diangkat
Presiden seumur hidup, tak ada program dan realisasi kebijakan ekonomi yang serius, Indonesia menurut Benyamin Higin menjadi
negara termiskin di dunia, keluar dari PBB, bergabung dengan negara komunis, dst yang berahir dengan pristiwa G-30-S/PKI.
Pada masa 1965-1988 (Orde Baru Soeharto), berdasar UUD’45, namun selama 32 tahun memerintah juga kurang mampu mengkongkritkan pelaksanaan
Ps.27, 33 dan 34 UUD’45. Memang terdapat GBHN, Repelita2, kemiskinan absolut dapat ditekan dari 56% (’70) menjadi 13% (1998), pengangguran terbuka
dibawah 5% (namun pangangguran keseluruhannya di atas 30%), pertumbuhan ekonomi rata-rata 7%, inflasi rata2 sekitar 9%, dst. Namun dengan ongkos
sosial yang sangat besar: Ketimpangan sangat buruk (200 konglomerat menguasai 76% PDB, PDBI-1996), 90% uang beredar di Jakarta. Luar Jawa, Pertanian
dalam arti luas serta UKM & pedesaan sangat termarginalisasi. SDA sangat rusak dan dkuasai oleh grup2 bisnis konglomerasi, utang luar negeri 150 milyar
US$ (ke 3 tertinggi di dunia) “bubble economy”, dst. Sehingga terjadi KRISMON (dus, juga gagal dalam pelaksanaan ps.27, 33 dan 34 UUD’45).
Pada masa pasca Orde Baru, terjadi amandemen UUD’45 yang bertendensi makin ke arah neoliberalisme dan makin jauh dari
prinsip-prinsip ekonomi bung Hatta/UUD’45 asli; Kemskinan 16-18%, pengangguran terbuka 9-11% (keseluruhan diatas 40%),
sektor riil tak bergerak, “asingisasi aset-aset negara, dst. (menganut minimum state)....
(2) Upaya Pelaksanaan prinsip-prinsip Ekonomi yang sesuai
dengan UUD’45 dari masa ke masa..

17. Terdapat 4 pasal ekonomi UUD’45 yang hampir semuanya masih jauh dari kemampuan pemerintah untuk
mengimplementasikannnya, bahkan terdapat UU-UU yang bertentangan dengannya: upaya membuat
“Undang-Undang Perekonomian” yang bisa menjadi payung UU Ekonomi lain sesuai dengan psl2 UUD’45
adalah mendesak dan amat strategis.
Dilakukan “kontrak politik” terhadap para Pemenang Pemilu (Presiden & Wakil Presiden, DPR, DPD, Pilkada dan DPRD baik tk I
maupun tk II) agar platformnya tidak boleh bertentangan dengan UUD’45. Kemudian platform tersebut diwajibkan untuk dijabarkan
ke dalam pelbagai regulasi dan kebijakan yang konsisten. Untuk itu pengawasan oleh lembaga legislatif maupun masyarakat termasuk
media massa hendaknya dijadikan gerakan nasional dan daerah dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan secara kongkrit dan
efektif kandungan UUD’45 tersebut.
Pengembangan Ekonomi Islam yang Universal & progesif dimana Keuangan Syariah dan ZISWAF sebagai instrumen (bkn
tujuan) untuk mencapai Tujuan bagi seluruh Rakyat & kemanusiaan: Kesejahteraan & Keadilan Sosial/ FALLAH, Good
Governanve/HAYATAN THAYIBAH (bebas Korupsi), pengembangan SQ+EQ+IQ dengan Keturunan yang baik, Struktur yang adil,
Amanah, Solidaritas (Nasional & global), Sederhana (felt needs), masuk dalam “STRUKTUR PEREKONOMIAN NASIONAL”…
Terhadap UU ekonomi yang diperkirakan telah berjumlah lebih 200 yang bertentangan
dengan UUD’45, segera dilakukan upaya hukum dengan mengajukan “judicial riview” ke
MK
PROSPEK KE DEPAN, a.l. ;

18. TERIMA KASIH