SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 195
Descargar para leer sin conexión
URUSAN PEMERINTAHAN
BERDASARKAN UU PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PERUBAHANNYA BERDASARKAN PERKEMBANGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERBARU
Oleh :
Dr. Waluyo, SH.,M.Si.
MATERI SINGKAT
Disampaikan pada kegiatan: “Workshop Peningkatan Kapasitas Pimpinan & Anggota
DPRD Kabupaten Wonogiri ”
Surakarta, 23 Oktober 2020
PENYELENGGARAN
PEMERINTAHAN DAERAH
Kondisi:
 Wilayah;
 Penduduk; Peny neg tdk mungkin srgm
 Sosial, Budaya
& Sejarah
Ps 18 UUD 45 → dibagi → daerah2 → asas otonomi &
pembantuan
Asas Dlm Pemda:
1. Desentralisasi → daerah otonom;
2. Dekonsentrasi → wilayah (kek pem pusat di daerah);
3. Medebewind → membantu/mjlnkan sebagian tugas
pem diatasnya.
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan [Ps 18 (2)**]
menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang
oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5) **]
berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk
melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (6)**]
NKRI dibagi atas Daerah2 Provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas
kabupaten dan kota, yg tiap2 provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai
pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang [Pasal 18 (1)**]
PEMERINTAHAN DAERAH
KEPALA PEMERINTAH
DAERAH
DPRD
BAB PEMERINTAHAN DAERAH
Anggota
DPRD dipilih
melalui
pemilu
[Pasal 18 (3) **]
Gubernur,
Bupati,
Walikota
dipilih secara
demokratis
[Pasal 18 (4)**]
I
I
12
12
Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi,
kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan
UU dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah [Pasal 18A (1)**]
Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya
lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara
adil dan selaras berdasarkan UU [Pasal 18A (2)**]
Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang
bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan UU [Pasal 18B (1)**]
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip
NKRI, yang diatur dalam UU [Pasal 18B (2)**]
REGULASI TINDAK LANJUT PS 18 UUD
UU 32/2004
PEMERINTAHAN
DAERAH
UU 6/2014 ttg DESA
(16 Bab 122 Pasal)
UU 1/2015 ttg Penetapan
PERPU 1/2014 ttg Pemilihan
Gub, Bupati & Walikota
Menjadi UU
diubah ke2 kalinya dg UU 10/2016
(26 Bab 206 Pasal)
UU 23/2014 ttg
PEMERINTAHAN DAERAH
(diubah dg UU No 9/2015)
(27 Bab 411 Pasal)
SISTEMATIKA UU 23/2014
(27 Bab 411 Ps)
JUDUL BAB
I. KETENTUAN UMUM.
II. PEMBAGIAN WILAYAH NEGARA.
III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN.
IV. URUSAN PEMERINTAHAN
(Klasifikasi; Ur Pem-an Absolut; Ur
Pem-an Konkuren; Ur Pem-an Umum;
Forkopimda).
V. KEWENANGAN DAERAH PROVINSI
DI LAUT DAN DAERAH PROVINSI
YG BERCIRI KEPULAUAN
(Kewenangan Daerah Provinsi di Laut;
Daerah Provinsi yg Berciri
Kepulauan).
VI. PENATAAN DAERAH (Umum;
Pembentukan Daerah [gabung &
mekar]; Penyesuaian Daerah;
Kepentingan Strategis Nasional
[bentuk & penyesuaian); Desain Besar
Penataan Daerah)
VII. PENYELENGGARA PEMDA. (Umum;
Asas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah; KDh dan Wa KDh [KDh; Wa
KDh; Tugas, Wewenang, Kewajiban
dan Hak KDh dan Wa KDh; Larangan
bagi KDh dan Wa KDh;
Pemberhentian KDh dan Wa KDh;
Tindakan Penyidikan; Gubernur sbg
Wakil Pem Pusat]; DPRD Provinsi
[Susduk; Fungsi; Tugas & Wewenang;
Keanggotaan; Hak DPRD; Hak &
Kewajiban Anggota; Fraksi; Alkap
DPRD; Pelaksanaan Hak DPRD;
Persidangan dan Pengambilan
Keputusan; Tata Tertib dan Kode Etik:
Larangan & Sanksi; Pemberhentian
AW; Penggantian AW, &
Pemberhentian Sementara];
lanjutan
JUDUL BAB
VII. DPRD Kab/Kota [Susduk; Fungsi;
Tugas & Wewenang; Keanggotaan;
Hak DPRD; Hak & Kewajiban
Anggota; Fraksi; Alkap DPRD;
Pelaksanaan Hak DPRD; Persidangan
dan Pengambilan Keputusan; Tata
Tertib dan Kode Etik: Larangan &
Sanksi; Pemberhentian AW;
Penggantian AW, & Pemberhentian
Sementara] → 147-200; Sistem
Pendukung DPRD Provinsi Dan
DPRD Kab/Kota; Hubungan Kerja
Antara DPRD dan Kepala Daerah
VIII.PERANGKAT DAERAH (Umum; PD
[Umum; Pembentukan dan Susunan
PD; SETDA; SETWAN; Inspektorat;
Dinas; Badan; Kecamatan]); .
IX. PERDA DAN PERKADA (PERDA;
PERKADA; Pembatalan Perda dan
Perkada; Penyebarluasan Pro
Pemperda & Ranperda.; Penegakan
Perda & Perkada
X. PEMBANGUNAN DAERAH (Umum;
Perencanaan Pembangunan Daerah;
Evaluasi Ranperda RPJPD dan
RPJMD; Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah; Pemberian
Insentif dan Kemudahan Investasi);
XI. KEUANGAN DAERAH (Prinsip Umum
Hub Keuangan Pem Pusat dg Daerah;
Pendanaan Penyelenggaraan Urusan
Pem-an di Daerah; Pemegang
Kekuasaan PKD; Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan).
XII. BUMD (Umum, Perumda; Perseroda)
XIII.PELAYANAN PUBLIK (Asas2;
Manejemen Pelayanan)
XIV.PARTISIPASI MASYARAKAT.
XV.KAWASAN PERKOTAAN.
XVI.KAWASAN KHUSUS.
XVII.KERJA SAMA DAERAH DAN
PERSELISIHAN.
XVIII. DESA
lanjutan
JUDUL BAB
XIX. PEMBINAAN & PENGAWASAN.
XX. TINDAKAN HUKUM THD ASN DI INSTANSI DAERAH.
XXI. INOVASI DAERAH
XXII. INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH;
XXIII. DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH;
XXIV. KETENTUAN PIDANA.
XXV. KETENTUAN LAIN-LAIN.
XXVI. KETENTUAN PERALIHAN.
XXVII.KETENTUAN PENUTUP
penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh
PEMDA dan DPRD
menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dg
prinsip otonomi se-
luas2nya dlm sistem dan
prinsip NKRI sebagaimana
dimaksud dlm UUD Tahun
1945 (Ps 1 angka 2 UU 23/2014)
waluyo.fh@gmail.com 8
PEMERINTAHAN DAERAH
Meningkatkan
Kesejahteraan
Masyarakat, melalui:
- Peningkatan
pelayanan publik;
- Peningkatan
partisipasi masy; dan
- Peningkatan Daya
Saing Daerah
TUJUAN:
Fungsi Pem-an: PENGATURAN; PEMBANGUNAN;
PELAYANAN; PEMBERDAYAAN & PELINDUNGAN.
ANATOMI KEWENANGAN/URUSAN PEMERINTAHAN
MENURUT UU 32/2004
URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT
(Mutlak urusan Pusat)
CONCURRENT
(Urusan bersama
Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)
PILIHAN/OPTIONAL
(Sektor Unggulan)
WAJIB/OBLIGATORY
(Pelayanan Dasar)
SPM
(Standar Pelayanan Minimal)
- Hankam
- Moneter
- Yustisi
- Politik Luar Negeri
- Agama
Contoh: kesehatan,
pendidikan, lingkungan
hidup, pekerjaan umum,
dan perhubungan
Contoh: pertanian,
industri, perdagangan,
pariwisata, kelautan dsb
OPD /
SKPD
ANATOMI KEWENANGAN/URUSAN PEMERINTAHAN
MENURUT UU 23/2014
URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT
(Mutlak urusan Pusat)
CONCURRENT
(Urusan bersama
Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)
PILIHAN/OPTIONAL
(Sektor Unggulan)
WAJIB/OBLIGATORY
SPM
(Standar Pelayanan Minimal)
- Hankam
- Moneter
- Yustisi
- Politik LN
- Agama
BERKAITAN DG
PELAYANAN DASAR
Contoh: kesehatan,
Pendidikan, PU Tarung,
Perumahan & KP,
Tramtiblinmas
Contoh: pertanian,
industri, perdagangan,
PARIWISATA, kelautan dsb
OPD /
SKPD
PEM UMUM
(Kewenangan Presiden sbg
Kep Pem-an)
Baca: Ps 9 s/d 26 UU 23/2014
TDK BERKAITAN DG
PELAYANAN DASAR
Contoh: Naker, Pangan,
Pertanahan, LH,
Perhub, Kominfo, dll
PERBANDINGAN URUSAN PEM-AN KONKUREN WAJIB
1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. lingkungan hidup;
4. pekerjaan umum;
5. penataan ruang;
6. perenc pembangunan;
7. perumahan;
8. kepemudaan dan olahraga;
9. penanaman modal;
10. koperasi dan UKM
11. kependudukan dan catatan sipil;
12. ketenagakerjaan;
13. ketahanan pangan;
14. pemberd perempuan & perlindungan anak;
15. KB dan keluarga sejahtera;
16. perhubungan;
17. komunikasi dan informatika;
18. pertanahan;
19. KESBANGPOL dalam negeri;
20. OTODA, PUM, Adm Keuda, PD, Kepeg,
dan persandian;
21. pemberdayaan masyarakat dan desa;
22. sosial;
23. kebudayaan;
24. statistik;
25. kearsipan; dan
UU 32/2004
PP 38/2007
BERKAITAN DG PELAYANAN DASAR:
1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. ketenteraman, ketertiban umum, & pelindungan masy;
6. sosial.
TDK BERKAITAN DG PELAYANAN DASAR:
1. tenaga kerja;
2. pemberdayaan peremp & pelindungan anak;
3. pangan;
4. pertanahan;
5. lingkungan hidup;
6. admi kependudukan & pencatatan sipil;
7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
8. pengendalian penduduk & KB;
9. perhubungan;
10. komunikasi dan informatika;
11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. penanaman modal;
13. kepemudaan dan olah raga;
14. statistik;
15. persandian;
16. kebudayaan;
17. perpustakaan; dan
18. kearsipan.
UU 23/2014
Urusan Bidang Pendidikan
NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH KAB/KOTA
1 Manajemen Pendidikan a. Pengelolaan pendidikan dasar.
b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
2 Kurikulum Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak
usia dini, dan pendidikan nonformal.
3 Akreditasi --
4 Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah
kabupaten/kota.
5 Perizinan Pendidikan a.Penerbitan izin pendidikan dasar yg diselenggarakan oleh
masyarakat.
b.Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
yang diselenggarakan oleh masyarakat.
6 Bahasa dan Sastra Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah
kabupaten/kota.
BIDANG KESEHATAN
NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 Upaya Kesehatan a. Pengelolaan UKP Daerah kab/kota dan rujukan tingkat Daerah kab/kota.
b. Pengelolaan UKM Daerah kab/kota dan rujukan tingkat Daerah kab/kota.
c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan
tingkat Daerah kab/kota.
2 Sumber Daya
Manusia (SDM)
Kesehatan
a. Penerbitan izin praktek dan izin kerja tenaga kesehatan.
b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah
kab/kota.
3 Sediaan Farmasi,
Alat Kesehatan,
dan Makanan
Minuman
a. Penerbitan izin apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal.
b. Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT).
c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT
kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga.
d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.
e. Pengawasan post-market produk makanan-minuman industri rumah tangga.
4 Pemberdayaan
Masyarakat Bidang
Kesehatan.
Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kab/kota, kelompok
masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kab/kota.
Urusan PU & Penataan Ruang
NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 Sumber Daya Air
(SDA)
a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 Daerah
kab/kota.
b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi
yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 Daerah kab/kota.
2 Air Minum Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah kab/kota .
3 Persampahan Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah kab/kota.
4 Air Limbah Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kab/kota.
5 Drainase Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai
dalam Daerah kab/kota.
6 Permukiman Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah kab/kota.
7 Bangunan Gedung Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten/kota, termasuk pemberian
izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
8 Penataan bangunan
dan Lingkungannya
Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah kabupaten/kota.
9 Jalan Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota.
10 Jasa Konstruksi a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi.
b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten/kota
c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil).
d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan & tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
11 Penataan Ruang Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten/kota.
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 Perumahan a.Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota.
b.Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi
program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
c.Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan.
d.Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).
2 Kawasan Permukiman a. Penerbitan izin pembangunan & pengembangan kaw permukiman.
b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh
dengan luas dibawah 10 ha.
3 Perumahan & Kaw
Permukiman Kumuh
Pencegahan perumahan & kaw permukiman kumuh pada Daerah
kab/kota.
4 Prasarana, Sarana, &
Utilitas Umum (PSU)
Penyelenggaraan PSU perumahan.
5 Sertifikasi, Kualifikasi,
Klasifikasi, & Registrasi Bid
Perumahan & Kawasan
Permukiman
Sertifikasi dan registrasi bagi Org atau BH yg melaksanakan
perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana,
sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.
BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 Ketentraman dan
Ketertiban Umum
a. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1
Daerah kabupaten/kota.
b. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota.
c. Pembinaan PPNS kabupaten/kota.
2 Bencana Penanggulangan bencana kabupaten/kota.
3 Kebakaran a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan
penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah
kabupaten/kota.
b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran.
c. Investigasi kejadian kebakaran.
d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.
BIDANG SOSIAL
NO SUB BIDANG DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 Pemberdayaan Sosial a. Pemberdayaan sosial KAT.
b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten/kota.
c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraansosial Daerah kabupaten/kota.
d. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah
kegiatannya di Daerah kabupaten/kota.
2 PenangananWarga Negara
Migran Korban Tindak
Kekerasan
Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di
Daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal.
3 Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan
orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency
Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang
berhadapan dengan hukum.
4 Perlindungan dan Jaminan
Sosial
a. Pemeliharaan anak-anak terlantar.
b. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota.
5 Penanganan Bencana a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana
kabupaten/kota.
b. Penyelenggaraan pemberdayaan masy thd kesiapsiagaan bencana kab/kota.
6 Taman Makam Pahlawan Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota.
7 Sertifikasi dan Akreditasi
BIDANG TENAGA KERJA
NO SUB BIDANG KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 Pelatihan Kerja dan
Produktivitas Tenaga
Kerja
a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.
b. Pembinaaan lembaga pelatihan kerja swasta.
c. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja.
d. Konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil.
e. Pengukuran produktivitas tingkat Daerah kabupaten/kota.
2 Penempatan Tenaga
Kerja
a. Pelayanan antar kerja di Daerah kabupaten/kota
b. Penerbitan izin LPTKS dalam 1 Daerah kabupaten/kota.
c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten/kota.
d. Perlindungan TKI di LN (pra dan purna penempatan) di Daerah kab/kota.
e. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota.
3 Hubungan Industrial a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja
bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota.
b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok
kerja dan penutupan perusahaan di Daerah kabupaten/kota.
4 Pengawasan
Ketenagakerjaan
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PELINDUNGAN ANAK
NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
1 Kualitas Hidup Perempuan a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten /kota.
b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada Ormas tingkatDaerah kab/kota.
c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.
2 Perlindungan perempuan a. Pencegahan kekerasan thd perempuan yg melibatkan para pihak lingkup Daerah kab/kota.
b. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota.
c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota3
3 Kualitas keluarga a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah
kabupaten/kota.
b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan
hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota.
c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah
kabupaten/kota.
4 Sistem Data Gender Dan Anak Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah
kabupaten/kota.
5 Pemenuhan Hak Anak (PHA) a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkatDaerah kabupaten/kota.
b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah
kabupaten/kota.
6 Perlindungan Khusus Anak a. Pencegahan kekerasan thd anak yg melibatkan para pihak lingkup Daerah kab/kota.
b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah
kabupaten/kota.
c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat
Daerah kabupaten/kota.
BIDANG PANGAN
NO SUB URUSAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 Penyelenggaraan Pangan
Berdasarkan Kedaulatan
Dan Kemandirian
Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada
berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota.
2 Penyelenggaraan
Ketahanan Pangan
a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai
kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan
dan harga pangan.
b. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota.
c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi.
d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun
sesuai dengan angka kecukupan gizi.
3 Penanganan Kerawanan
Pangan
a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan.
b. Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota.
c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada
kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten/kota.
4 Keamanan Pangan Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.
BIDANG PERTANAHAN
NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 Izin Lokasi Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
2 Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan Umum
3 Sengketa Tanah Garapan Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten/kota.
4 Ganti Kerugian dan
Santunan Tanah Untuk
Pembangunan
Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh
Pemerintah Daerah kabupaten /kota.
5 Subyek dan Obyek
Redistribusi Tanah, serta
Ganti Kerugian Tanah
Kelebihan Maksimum dan
Tanah Absentee
Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah
kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah kabupaten/kota.
6 Tanah Ulayat Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota.
7 Tanah Kosong a. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota.
b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota.
8 Izin Membuka Tanah Penerbitan izin membuka tanah.
9 Penggunaan Tanah Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah
kabupaten/kota.
LINGKUNGAN HIDUP
NO SUB BIDANG KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 Perencanaan Lingkungan Hidup RPPLH kabupaten/kota.
2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS)
KLHS untuk KRP kabupaten/kota.
3 Pengendalian Pencemaran
dan/atau Kerusakan LH
Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.
4 Keanekaragaman Hayati (Kehati) Pengelolaan Kehati kabupaten/kota.
5 Bahan Berbahaya dan Beracun
(B3), dan Limbah B3
a. Penyimpanan sementara limbah B3.
b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
6 Pembinaan dan pengawasan
terhadap Izin Lingkungan & Izin
PPLH).
Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang
izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.
7 Pengakuan keberadaan masyarakat
hukum adat (MHA), kearifan lokal
dan hak MHA yang terkait dengan
PPLH.
a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan
tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan
hak MHA terkait dg PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.
b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan
tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan
hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah
kabupaten/kota.
Lanjutan
NO SUB BIDANG KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
8 Pendidikan, Pelatihan, dan
Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk
Masyarakat
Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan
lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah
kabupaten/kota.
9 Penghargaan Lingkungan Hidup
Untuk Masyarakat
Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah
kabupaten/kota.
10 Pengaduan Lingkungan Hidup Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap:
a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di
Daerah kabupaten/kota.
11 Persampahan a. Pengelolaan sampah.
b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah,
pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang
diselenggarakan oleh swasta.
c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang
diselenggarakan oleh pihak swasta.
BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 Pendaftaran
Penduduk
Pelayanan pendaftaran penduduk.
2 Pencatatan Sipil Pelayanan pencatatan sipil.
3 Pengelolaan
Informasi
Administrasi
Kependudukan
a. Pengumpulan data kependudukan.
b. Pemanfaatan dan penyajian data base kependudukan
kabupaten/kota.
4 Profile
Kependudukan
Penyusunan profile kependudukan kabupaten/kota.
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Penataan Desa Penyelengaraan penataan Desa.
2. Kerjasama Desa Fasilitasi kerjasama antar-Desa dalam 1 Daerah
kabupaten/kota.
3. Administrasi
Pemerintahan Desa
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi
pemerintahan Desa.
4. Lembaga
Kemasyarakatan,
Lembaga Adat, dan
Masyarakat Hukum
Adat
a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak
di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat
Daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat
hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang
sama dalam Daerah kabupaten/kota.
b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga
adat tingkat Desa.
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 Pengendalian
Penduduk
a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan PemDa provnsi dg Pemerintah
Daerah kab/kota dlm rangka pengendalian kuantitas penduduk.
b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kab/kota.
2 Keluarga Berencana
(KB)
a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)
pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.
b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).
c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi
serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota.
d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan
tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan
pembinaan kesertaan ber-KB.
3 Keluarga Sejahtera a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga
b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan
tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui
pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
4 Standardisasi dan
Sertifikasi
---
BIDANG PERHUBUNGAN
NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (LLAJ).
a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.
b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota
c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C.
d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.
e. Pengujian berkala kendaraan bermotor.
f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota.
g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota.
h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten/kota
i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dlm Daerah kab/kota.
j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dlm 1 Daerah
kabupaten/kota.
k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 Daerah kabupaten.
m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan
yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota.
n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1
(satu) Daerah kabupaten/kota.
o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya
berada dalam Daerah kabupaten/kota.
p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam
Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam
Daerah kabupaten/kota.
lanjutan
NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 Pelayaran a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah kabupaten/kota dan
beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah kabupaten/kota.
b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang
berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah kabupaten/kota.
c. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang
perseorangan WNI atau badan usaha.
d. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau utk kapal yg melayani trayek dalam
Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
e. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dg domisili badan usaha.
f. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dlm Daerah kab/kota yg terletak
pada jaringan jalan kabupaten/kota dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten/kota.
g. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan
dalam Daerah kabupaten/kota.
h. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.
i. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada
lintas penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota.
j. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.
k. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau.
l. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal.
m.Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.
n. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal.
o. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal.
p. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal.
q. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.
r. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.
s. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dlm DLKR/DLKP pelabuhan
lanjutan
NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3 Penerbangan Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
4 Perkeretaapian a. Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota.
b. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang
jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
c. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
d. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten/kota.
e. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas
dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkerataapian
kabupaten/kota.
g. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan
jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah kabupaten/kota.
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NO SUB URUSAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Penyelenggaraan,
Sumber Daya, dan
Perangkat Pos,
serta Informatika
2. Informasi dan
Komunikasi Publik
Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah
Daerah kabupaten/kota.
3. Aplikasi
Informatika
a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup. Pemerintah
Daerah kabupaten/kota.
b. Pengelolaan e goverment di lingkup Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.
BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 Badan Hukum Koperasi
2 Izin Usaha Simpan Pinjam a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah
keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.
b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas
koperasi simpan pinjam utk koperasi dg wil keanggotaan dlm Daerah kab/kota.
3 Pengawasan dan
pemeriksaan
a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam
Daerah kabupaten/kota.
b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam
koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.
4 Penilaian Kesehatan
KSP/USP Koperasi
Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi
yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.
5 Pendidikan dan Latihan
Perkoperasian
Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan
dalam Daerah kabupaten/kota.
6 Pemberdayaan dan
Perlindungan Koperasi
Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yg keanggotaannya dlm Daerah kab/kota.
7 Pemberdayaan Usaha
Menengah, Usaha Kecil, dan
Usaha Mikro (UMKM)
Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan,
kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku
kepentingan.
8 Pengembangan UMKM Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi
usaha kecil.
BIDANG PENANAMAN MODAL
NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 Pengembangan Iklim
Penanaman Modal
a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang
menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
b. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota.
2 Kerjasama Penanaman
Modal
--
3 Promosi Penanaman
Modal
Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan
Daerah kabupaten/kota.
4 Pelayanan Penanaman
Modal
Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 pintu di bidang
penanaman modal yg menjadi kewenangan Daerah kab/kota.
5 Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman
Modal
Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan
Daerah kabupaten/kota.
6 Data dan Sistem
Informasi Penanaman
Modal
Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang
terintergrasi pada tingkat Daerah kabupaten/kota.
BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
NO SUB BIDANG KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 Kepemudaan a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan
kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha
muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota.
b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat
Daerah kabupaten/kota.
2 Keolahragaan a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang
pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota.
c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah
provinsi.
d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah
kabupaten/kota.
e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
3 Kepramukaan Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat
Daerah kabupaten/kota.
BIDANG STATISTIK
NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 Statistik Dasar ---
2 Statistik Sektoral Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup
Daerah kabupaten/kota.
BIDANG PERSANDIAN
NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 Persandian untuk
Pengamanan
Informasi
a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan
informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar
Perangkat Daerah kabupaten/kota.
2 Akreditasi dan
Sertifikasi
--
3 Analisis Sinyal --
BIDANG KEBUDAYAAN
NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 Kebudayaan a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah
kabupaten/kota.
b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah
kabupaten/kota.
c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah
kabupaten/kota.
2 Perfilman Nasional --
3 Kesenian Tradisional Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah
kabupaten/kota
4 Sejarah Pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota.
5 Cagar Budaya a. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.
b. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.
c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
6 Permuseuman Pengelolaan museum kabupaten/kota.
7 Warisan Budaya --
BIDANG PERPUSTAKAAN
NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 Pembinaan
Perpustakaan
a. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah kabupaten/kota.
b. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah
kabupaten/kota.
2 Pelestarian Koleksi
Nasional dan Naskah
Kuno
a. Pelestarian naskah kuno milik Daerah kabupaten/kota.
b. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang
ditemukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
3 Sertifikasi Pustakawan
dan Akreditasi
Pendidikan dan
PelatihanPerpustakaan
BIDANG KEARSIPAN
NO SUB URUSAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 Pengelolaan Arsip a. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah kab/kota dan BUMD kab/kota.
b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Daerah kabupaten/kota,
BUMD kabupaten/kota, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota, organisasi
politik tingkat Daerah kabupaten/kota, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat
tingkat Daerah kabupaten/kota.
c. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat kabupaten/kota.
2 Pelindungan dan
Penyelamatan Arsip
a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki
retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun.
b. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten/kota.
c. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah kabupaten/kota yang digabung dan/atau
dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan Desa/kelurahan.
d. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga
kearsipan kabupaten/kota.
e. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah
kabupaten/kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.
3 Akreditasi dan Sertifikasi
4 Formasi Arsiparis
5 Perizinan Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga
kearsipan Daerah kabupaten/kota.
URUSAN PEM-AN KONKUREN PILIHAN
1. kelautan dan
perikanan;
2. pertanian;
3. kehutanan;
4. energi dan sumber
daya mineral;
5. pariwisata;
6. industri;
7. perdagangan; dan
8. ketransmigrasian.
Penentuan urusan pilihan
ditetapkan oleh
pemerintahan daerah
UU 32/2004
PP 38/20007
1. kelautan dan
perikanan;
2. pariwisata;
3. pertanian;
4. kehutanan;
5. energi dan sumber
daya mineral;
6. perdagangan;
7. perindustrian; dan
8. transmigrasi.
UPP → UP yg wajib diselenggara-
kan oleh Daerah sesuai dengan
potensi yang dimiliki Daerah
UU 23/2014
Urusan Bidang Kelautan & Perikanan
NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil
2 Perikanan Tangkap a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah
kabupaten/kota.
b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan
Ikan (TPI).
3 Perikanan Budidaya a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang
usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan.
c. Pengelolaan pembudidayaan ikan.
4 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan
5 Pengolahan dan Pemasaran ---
6 Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan
-
7 Pengembangan SDM Masyarakat
Kelautan dan Perikanan
---
BIDANG PARIWISATA
NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 Destinasi Pariwisata a. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten / kota.
b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten / kota.
c. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten /kota.
d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten / kota.
2 Pemasaran Pariwisata Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan
kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.
3 Pengembangan
Ekonomi Kreatif melalui
Pemanfaatan dan
Perlindungan Hak
Kekayaan Intelektual
Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai
ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah
kabupaten/kota.
4 Pengembangan Sumber
Daya Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan
ekonomi kreatif tingkat dasar.
BIDANG PERTANIAN
NO SUB URUSAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 Sarana Pertanian a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian.
b. Pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten/kota.
c. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan
ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten/kota.
d. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer.
e. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan
pakan ternak dalam Daerah kabupaten/kota.
f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya
dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain.
2 Prasarana Pertanian a. Pengembangan prasarana pertanian.
b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam
Daerah kabupaten/kota
c. Pengembangan lahan penggembalaan umum.
3 Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat
Veteriner
a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah
penyakit hewan menular dalam Daerah kabupaten/kota.
b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah kab/kota
serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah kabupaten/kota.
c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam
Daerah kabupaten/kota.
d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masy veteriner.
e. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.
BIDANG PERTANIAN
NO SUB URUSAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4 Pengendalian &
Penanggulangan bencana
pertanian
Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota.
5 Perizinan Usaha Pertanian a. Penerbitan izin usaha pertanian yg kegiatan usahanya dlm Daerah
kab/kota.
b. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas
pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, RPH.
c. Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.
6 Karantina Pertanian --
7 Varietas Tanaman --
BIDANG KEHUTANAN
NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 Perencanaan Hutan --
2 Pengelolaan Hutan --
3 Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan
Ekosistemnya
Pelaksanaan pengelolaan TAHURA kabupaten/ kota.
4 Pendidikan dan Pelatihan,
Penyuluhan dan
Pemberdayaan
Masyarakat di bidang
Kehutanan
--
5 Pengelolaan Daerah Aliran
Sungai (DAS)
6 Pengawasan Kehutanan --
BIDANG ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL
NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 Geologi
2 Mineral dan Batubara
3 Minyak dan Gas Bumi
4 Energi Baru Terbarukan Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah
kabupaten/kota.
5 Ketenagalistrikan
BIDANG PERDAGANGAN
NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Perizinan dan Pendaftaran
Perusahaan
a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin
usaha toko swalayan.
b. Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan
barang (SKPB)
c. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk :
1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
2)penerima waralaba lanjutan dari warlaba dalam negeri; dan
3)penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol
golongan B & C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.
e. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan
distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat
Daerah kabupaten/kota.
f. Rekomendasi penerbitan Pengakuan pedagang kayu antar pulau terdaftar
(PKAPT )dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau.
g. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah kabupaten/kota yang
telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal)
lanjutan
NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. Sarana Distribusi
Perdagangan
a. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.
b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan
masyarakat di wilayah kerjanya.
3. Stabilisasi Harga Barang
Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting
a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang
penting di tingkat Daerah kabupaten/kota.
b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang
penting di tingkat pasar kabupaten/kota.
c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan
pokok yang dampaknya dalam Daerah kabupaten/kota.
d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten/Kota
dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan
penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
4. Pengembangan Ekspor a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional,
pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan
yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah
provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota).
5. Standardisasi dan
Perlindungan Konsumen
Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan
pengawasan.
BIDANG PERINDUSTRIAN
NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 Perencanaan
Pembangunan Industri
Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten/kota.
2 Perizinan a.Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah.
b.Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah.
c.Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah
kabupaten/kota.
3 Sistem Informasi
Industri Nasional
Penyampaian laporan informasi industri untuk:
- IUI Kecil dan Izin Perluasannya;
- IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan
- IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.
BIDANG TRANSMIGRASI
NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 Perencanaan
Kawasan
Transmigrasi
Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Daerah
kabupaten/kota.
2 Pembangunan
Kawasan
Transmigrasi
Penataan pesebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota.
3 Pengembangan
Kawasan
Transmigrasi
Pengembangan satuan permikiman pada tahap kemandirian.
IMPLIKASI BEBERAPA UU
PASCA UU NO 23 TAHUN 2014
TERHADAP KEWENANGAN
PEMERINTAHAN DAERAH
Kesatu
UU NO 17 TAHUN 2019 TENTANG SUMBER
DAYA AIR
Tujuan Pengaturan SDA Dlm UU 17/2019
1. memberikan pelindungan dan menjamin pemenuhan hak ralqrat
atas Air;
2. menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air agar
memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat;
3. menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang
keberlanjutan pembangunan;
4. menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya
partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan
Sumber Daya Air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
pemanfaatan;
5. menjamin pelindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk
Masyarakat Adat dalam upaya konservasi Air dan Sumber Air; dan
6. mengendalikan Daya Rusak Air secara menyeluruh yang mencakup
upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.
Ps 3 UU 17/2019
Ruang Lingkup Pengaturan SDA Dlm UU 17/2019
1. penguasaan negara dan hak rakyat atas Air;
2. tugas dan wewenang dalam Pengelolaan Sumber Daya Air;
3. Pengelolaan Sumber Daya Air;
4. perizinan;
5. sistem informasi Sumber Daya Air;
6. pemberdayaan dan pengawasan;
7. pendanaan;
8. hak dan kewajiban;
9. partisipasi masyarakat; dan
10. koordinasi.
Ps 4 UU 17/2019
Wewenang Pemkab/Kota Dalam Mengatur & Mengelola SDA
1. menetapkan kebijakan Pengelolaan SDA di wilayahnya berdasarkan kebijakan nas SDA
dan kebijakan Pengelolaan SDA provinsi dg memperhatikan kep kab/kota sekitarnya;
2. menetapkan Pola Pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai dalam 1 kab/kota dg
memperhatikan kepentingan kab/kota sekitarnya;
3. menetapkan Rencana Pengelolaan SDA pd Wilayah Sungai dlm 1 kab/kota dg
memperhatikan kepentingan kab/kota sekitarnya;
4. menetapkan kawasan lindung Sumber Air pd Wilayah Sungai dlm 1 kab/kota;
5. mengatur, menetapkan, & rnemberi izin penggunaan SDA utk keb bukan usaha dan izin
penggunaan SDA utk keb usaha pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai dlm 1 kab/kota;
6. membentuk wadah koordinasi Pengelolaan SDA pd Wilayah Sungai dalam 1 kab/kota;
7. menetapkan nilai satuan BJPSDA dengan melibatkan para pemangku kep terkait;
8. memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA pd Wilayah Sungai dlm 1 kab/kota; dan
9. menetapkan kebijakan dan strategi kab/kota dlm penyelenggaraan SPAM.
Ps 16 UU 17/2019
Tugas Pemkab/Kota Dalam Mengatur & Mengelola SDA
1. menyusun kebijakan Pengelolaan SDA kab/kota berdasarkan kebijakan nasional SDA dan kebijakan
Pengelolaan SDA provinsi dengan memperhatikan kepentingan kab/kota sekitarnya;
2. menyusun Pola Pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai dalam satu kab/kota;
3. menyusun Rencana Pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai dalam satu kab/kota;
4. mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kab/kota;
5. mengelola kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai dalam satu kab/kota;
6. menyelenggarakan proses perizinan penggunaan SDA pada Wilayah Sungai dalam satu kab/kota;
7. menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal
sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai dalam satu kab/kota;
8. mengupayakan penyediaan air untuk pemenuhan pertanian rakyat, kegiatan bukan usaha, dan/atau
kegiatan usaha pada wilayah sungai dalam satu kab/kota;
9. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat di wilayah kab/kota;
10. melaksanakan Pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai dalam satu kab/kota, termasuk Cekungan Air Tanah
pada Wilayah Sungai tersebut;
11. mengembangkan dan mengelola SPAM di daerah kab/kota;
12. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan SDA pada Wilayah
Sungai dalam satu kab/kota;
13. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam Pengelolaan SDA kpd pemerintah desa; dan
14. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam satu kab/kota dalam Pengelolaan Sumber Daya Air
Ps 15 UU 17/2019
Tugas Pemdes Dalam Mengatur & Mengelola SDA
1. membantu Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam
mengelola SDA di wilayah desa berdasarkan asas kemanfaatan
umum dan dengan memperhatikan kepentingan desa lain;
2. mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam
Pengelolaan SDA di wilayahnya;
3. ikut serta dalam menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan
ketertiban pelaksanaan Pengelolaan SDA; dan
4. membantu Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam memenuhi
kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi warga desa
Ps 17 UU 17/2019
Perubahan Kewenangan Urpem WBPD PUPR
NO SUB
URUSAN
PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KAB/KOTA
1 2 3 4 5
1. Sumber
Daya Air
a. Pengelolaan SDA dan
bangunan pengaman pantai
pada wilayah sungai lintas
Daerah provinsi, wilayah
sungai lintas negara, dan
wilayah sungai strategis
nasional.
b. Pengembangan dan
pengelolaan sistem irigasi
primer dan sekunder pada
daerah irigasi yang luasnya
lebih dari 3000 ha, daerah
irigasi lintas Daerah provinsi,
daerah irigasi lintas negara,
dan daerah irigasi strategis
nasional..
a. Pengelolaan SDA dan
bangunan pengaman
pantai pada wilayah
sungai lintas Daerah
kabupaten/kota.
b. Pengembangan dan
pengelolaan sistem
irigasi primer dan
sekunder pada
daerah irigasi yang
luasnya 1000 ha -
3000 ha, dan daerah
irigasi lintas Daerah
kab/kota.
a. Pengelolaan SDA dan
bangunan pengaman
pantai pada wilayah
sungai dalam 1 (satu)
Daerah
kabupaten/kota.
b. Pengembangan dan
pengelolaan sistem
irigasi primer dan
sekunder pada daerah
irigasi yang luasnya
kurang dari 1000 ha
dalam 1 (satu) Daerah
kab/kota.
2.
3
4
5
Ps 77 UU 17/2019
Perubahan Kewenangan Urpempil ESDM
NO SUB
URUSAN
PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KAB/KOTA
1 2 3 4 5
1. Geologi a. Penetapan cekungan air tanah.
b. Penetapan zona konservasi air tanah
pada cekungan air tanah lintas Daerah
provinsi dan lintas negara.
c. Penetapan kawasan lindung geologi dan
warisan geologi (geo-heritage).
d. enetapan status dan peringatan dini
bahaya gunung api;
e. Peringatan dini potensi gerakan tanah.
f. Penetapan neraca sumber daya dan
cadangan sumber daya mineral dan
energi nasional.
g. Penetapan KRB Geologi.
a. Penetapan zona konservasi
air tanah pada cekungan air
tanah dalam Daerah provinsi.
b. Penerbitan izin pengeboran,
izin penggalian, izin
pemakaian, dan izin
pengusahaan air tanah dalam
Daerah provinsi.
c. Penetapan nilai perolehan air
tanah dalam Daerah provinsi.
2. Mineral dan
Batubara
3 Minyak dan Gas
Bumi
4 Energi Baru
Terbarukan
5 Ketenagalistrikan Ps 77 UU 17/2019
Kedua
UU NO 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUB UU
NO 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERBA
Terdapat 124 materi dalam UU No 4/2009
ttg Pertambangan Mineral dan Batubara yg
diubah oleh UU No 3/2020 :
1. Perubahan pengertian atau definisi terkait pertambangan;
2. Terdapat beberapa izin usaha pertambangan (IUP) yang
dulu dikenal dalam UU No 4 Tahun 2009 sekarang tidak lagi
ada, dan pegelompokan semua izin pertambangan menjadi
Perizinan Berusaha, serta dikenalnya izin terkait
Pertambangan Minerba yang baru;
3. Hilangnya Kewenangan Pemerintah Provinsi & Kab/Kota
dalam pengelolaan pertambangan Minerba;
4. Perubahan Ketentuan terkait Wilayah Pertambangan
khususnya Wilayah Pertambangan Rakyat;
5. Perubahan mekanisme Perizinan, disamping dg OSS juga
menjadi kewenangan Pusat
6. Terdapat penegasan siapa perseorangan yang dapat
diberikan IUP.
WALUYO.FH@GMAIL.COM 60
Meskipun Pemerintah Kabupaten/Kota
tidak memiliki kewenangan dalam
pertambangan Minerba akan tetapi
berdasarkan ketentuan Pasal22A UU No
3 Tahun 2020, Pemerintah Daerah
bertanggungjawab untuk menjamin tidak
ada perubahan pemanfaatan ruang dan
kawasan pada WPR yang telah
ditetapkan.
WALUYO.FH@GMAIL.COM 61
Ketiga
UU TENTANG CIPTA KERJA TAHUN
2020
UU CIPTA KERJA
• Perjalanan RUU menjadi UU banyak menjadi soratan &
perdebatan berbagai kalangan.
• RUU disetujui menjadi UU, tgl 12 Oktober 2020 &
diserahkan ke Pemerintah tgl 14 Oktober 2020.
• Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha
kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi
dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan
ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan
investasi Pemerintah Pusat dan percepatan PSN.
waluyo.fh@gmail.com 63
Tujuan Pengaturan UU Ciptakerja
1. menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan
kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi
dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya
untuk dapat menyerap TKI yg seluas-luasnya, dengan tetap
memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam
kesatuan ekonomi nasional;
2. menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta
mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam
hubungan kerja;
3. penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan
keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-
M serta industri nasional; dan
4. penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan
peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek
strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang
berlandaskan pada IPTEK nasional dengan berpedoman pada haluan
ideologi Pancasila.
Ps 3 UU Ciptaker
Kebijakan Strategis Ciptaker:
1. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
2. ketenagakerjaan;
3. kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi
dan UMK-M;
4. kemudahan berusaha;
5. dukungan riset dan inovasi;
6. pengadaan tanah;
7. kawasan ekonomi;
8. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis
nasional;
9. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan
10. pengenaan sanksi.
Ps 4 UU Ciptaker
Sistematika UU
BAB PERIHAL PASAL
I KETENTUAN UMUM 1
II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP 2-5
III PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA
1. Umum;
2. Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko: 1) Umum; 2) Perizinan
Berusaha Berbasis Berisiko Rendah; 3) Perizinan Berusaha Berbasis Berisiko
Menengah; 4) Perizinan Berusaha Berbasis Berisiko Tinggi; 5) Pengawasan; 6)
Peraturan Pelaksanaan.
3. Penyedehanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Pengadaan Tanah, dan
Pemanfaatan Lahan: 1) Umum; 2) Kessuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
4. Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor Serta Kemudahan Dan
Persyaratan Investasi: 1) Umum; 2) Kelautan & Perikanan; 3) Pertanian; 4)
Kehutanan; 5) ESDM; 6) Ketenagalistrikan; 7) Perindustrian; 8) Perdagangan,
Metrologi Legal, Jaminan Produk Halal, dan Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian; 9) PUPR; 10) Transportasi; 11) Kesehatan, Obat & Makanan; 12)
Pendidikan & Kebudayaan; 13) Kepariwisataan; 14) Keagamaan; 15) Pos,
Telekomunikasi & Penyiaran; dan 16) Pertahanan & Keamanan.
5. Penyederhanaan Persyaratan Investasi Pada Sektor Tertentu: 1) Umum; 2)
Penanaman Modal; 3) Perbankan; 4) Perbankan Syariah.
6-79
IV KETENAGAKERJAAN
1. Umum;
2. Ketenagakerjaan;
3. Jenis Program Jaminan Sosial;
4. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial;
5. Perlindungan Pekerja migran Indonesia
80-84
waluyo.fh@gmail.com 66
BAB PERIHAL PASAL
V KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH
1. Umum; 2. Koperasi; 3. Kriteria UMKM;
85-104
VI KEMUDAHAN BERUSAHA
1. Umum
2. Keimigrasian
3. Paten;
4. Merek
5. PT
6. UU Gangguan
7. Perpajakan
8. Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman
9. Wajib Daftar Perusahaan
10. Badan Usaha Milik Desa
11. Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
105-118
VII DUKUNGAN RISET DAN INOVASI 119-121
VIII PENGADAAN TANAH
1. Umum
2. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
3. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
4. Pertanahan: 1) Bank Tanah; 2) Penguatan Hak Pengelolaan; 3) Satuan Rumah
Susun untuk Orang Asing; 4) Pemberian Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan
pada Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah.
122-147
waluyo.fh@gmail.com 67
BAB PERIHAL PASAL
IX KAWASAN EKONOMI
1. Umum
2. Kawasan Ekonomi Khusus
3. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas: 1) Umum; 2) Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; 3) Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Sabang.
148-153
X INVESTASI PEMERINTAH PUSAT DAN KEMUDAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL
1. Investasi Pemerintah Pusat: 1) Umum; 2) Lembaga Pengelola Investasi.
2. Kemudahan Proyek Strategis Nasional;
154-173
XI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UNTUK MENDUKUNG CIPTA KERJA
1. Umum
2. Administrasi Pemerintahan;
3. Pemerintahan Daerah
174-176
XII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN 177-179
XIII KETENTUAN LAIN-LAIN 180-103
XIV KETENTUAN PERALIHAN 184
XV KETENTUAN PENUTUP 185-186
waluyo.fh@gmail.com 68
79 UU TERDAMPAK UU CIPTAKER:
1. UU No 26/2007 ttg Penataan Ruang;
2. UU No 27/2007 ttg Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau2 Kecil sbgm telah diubah dg UU No 1/2014 ttg Perub Atas
UU No 27/2007 ttg Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau2 Kecil ;
3. UU No 32/2014 ttg Kelautan ;
4. UU No 4/2011 ttg Informasi Geospasial;
5. UU No 32/2009 ttg Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. UU No 28/2002 ttg Bangunan Gedung;
7. UU No 6/2017 ttg Arsitek ;
8. UU No 31/2004 ttg Perikanan sbgmn diubah terakhir dg UU No 45/2009 ttg Perub atas UU No 31/2004 ttg Perikanan;
9. UU No 39/2014 ttg Perkebunan;
10. UU No 29/2000 ttg Perlindungan Varietas Tanaman ;
11. UU No 22/ 2019 ttg Sistem Budi Daya Pertanian ;
12. UU No 19/ 2013 ttg Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ;
13. UU No 13/2010 ttg Hortikultura ;
14. UU No 18/2009 ttg Peternakan & Keswan sebagaimana telah diubah dg UU No 41/2014.
15. UU No 41/1999 ttg Kehutanan sebagaimana diubah dg UU No 19/2004 ttg Penetapan Perppu No 1/ 2004 ttg
Perubahan atas UU No 41/1999 ttg Kehutanan menjadi UU ;
16. UU No 18/2013 ttg Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;
17. UU No 4/2009 ttg Pertambangan Minerba sbgmn telah diubah dg UU No 3/2020 ttg Perubahan Atas UU No 4/2009;
18. UU No 22/2001 ttg Minyak dan Gas Bumi;
19. UU No 21/2014 ttg Panas Bumi;
20. UU No 30/2009 ttg Ketenagalistrikan ;
21. UU No 10/1997 ttg Ketenaganukliran ;
22. UU No 3/2014 ttg Perindustrian ;
23. UU No 7/2014 ttg Perdagangan ;
24. UU No 2/1981 ttg Metrologi Legal ;
25. UU No 33/2014 ttg Jaminan Produk Halal ;
26. UU No 1/2011 ttg Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
27. UU No 20/2011 ttg Rumah Susun ;
waluyo.fh@gmail.com 69
28. UU No 2/2017 ttg Jasa Konstruksi ;
29. UU No 17/2019 ttg Sumber Daya Air ;
30. UU No 22/2009 ttg Lalu Lintas Angkutan Jalan ;
31. UU No 23/2007 ttg Perkeretaapian ;
32. UU No 17/2008 ttg Pelayaran ;
33. UU No 1/2009 ttg Penerbangan ;
34. UU No 36/2009 ttg Kesehatan ;
35. UU No 44/2009 ttg Rumah Sakit ;
36. UU No 5/1997 ttg Psikotropika ;
37. UU No 35/2009 ttg Narkotika ;
38. UU No 18/2012 ttg Pangan ;
39. UU No 33/2009 ttg Perfilman ;
40. UU No 10/2009 ttg Kepariwisataan ;
41. UU No 8/2019 ttg Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
42. UU No 38/2009 ttg Pos ;
43. UU No 36/1999 ttg Telekomunikasi ;
44. UU No 32/2002 ttg Penyiaran ;
45. UU No 16/2012 ttg Industri Pertahanan ;
46. b. UU No 2/2002 ttg Kepolisian ;
47. UU No 25/2007 ttg Penanaman Modal ;
48. UU No 7/1992 ttg Perbankan sbgmn diubah dg UU No 10/1998;
49. UU No 21/2008 ttg Perbankan Syariah
50. UU No 13/2003 ttg Ketenagakerjaan;
51. UU No 40/2004 ttg Sistem Jaminan Sosial Nasional;
52. UU No 24/2011 ttg Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
53. UU No 18/2017 ttg Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
54. UU No 25/1992 ttg Perkoperasian;
55. UU No 20/2008 ttg Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
waluyo.fh@gmail.com 70
56. UU No 38/2004 ttg Jalan;
57. UU No 6/2011 ttg Keimigrasian;
58. UU No 13/2016 ttg Paten;
59. UU No 20/2016 ttg Merek dan Indikasi Geografis;
60. UU No 40/2007 ttg Perseroan Terbatas;
61. Staatsblad Th 1926 No 226 juncto Staatsblad th1940 Nomor 450 ttg Undang-Undang Gangguan
(Hinderordonnantie);
62. UU No 28/2009 ttg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
63. UU No 7/2016 ttg Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
64. UU No 3/1982 ttg Wajib Daftar Perusahaan;
65. UU No 5/1999 ttg Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
66. UU No 7/1983 ttg Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 36/2008 ttg
Perubahan Keempat atas UU No 7/1983;
67. UU No 8/1983 ttg Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beberapa kali
diubah, terakhir dg UU No 42/2009 ttg Perubahan Ketiga atas UU No 8/1983;
68. UU No 6/1983 ttg Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan UU No 16/2009 ttg Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 5/2008 ttg Perubahan Keempat
atas UU No 6/1983;
69. UU No 6/2014 ttg Desa;
70. UU No 19/2003 ttg Badan Usaha Milik Negara.
71. UU No 11/2019 ttg Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi;
72. UU No 2/2012 ttg Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
73. UU No 41/2009 ttg Perlindungan LPPB;
74. UU No 39/2009 ttg Kawasan Ekonomi Khusus;
75. UU No 36/2000 ttg Penetapan PERPU No 1/2000 ttg Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi
UU sebagaimana diubah dengan Undang UU No 44/2007;
76. UU No 37/2000 ttg Penetapan PERPU No 2/2000 ttg Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
Menjadi UU;
77. UU No 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9/2015
ttg Perubahan Kedua Atas UU No 23/2014;
78. UU No 30/2014 ttg Administrasi Pemerintahan;
79. UU No 30/2014 ttg Administrasi Pemerintahan.
waluyo.fh@gmail.com 71
TINJAUAN SINGKAT
PERMENDAGRI NO 90/2019 TENTANG KLASIFIKASI,
KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH
72
Mencabut & Menyatakan tidak berlakunya Lampiran III dan Lampiran IV
Permendagri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
Lamp III: BAGAN AKUN STANDAR PEMERINTAH DAERAH
Lamp IV: FORMAT KONVERSI PENYAJIAN LRA → format konversi
pendapatan dan belanja dalam penyajian LRA
URGENSI
MEMAHAMI URUSAN PEMERINTAHAN
MEMUDAHKAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI,
DAN NOMENKLATUR (Klaskodnom)
➢ penggolongan, pemberian kode, dan daftar
penamaan Renbang & Keuda yg disusun
secara sistematis sebagai acuan dalam
penyusunan dok Renbangda & Keuda;
➢ untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan
Renbang & Keuda;
➢ digunakan utk mendukung Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (SIPD)
➢PEMDA menyusun Dok Renbangda, dok Rencana
Perangkat Daerah, & Dok PKD sesuai dg ket PUU;
➢Penyusunan Dok sbgmn dimaksud, dg
menggunakan Klaskodnom yg digunakan pada
tahapan:
1. perencanaan pembangunan daerah;
2. perencanaan anggaran daerah;
3. pelaksanaan dan penatausahaan keuangan
daerah;
4. akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
5. pertanggungjawaban keuangan daerah;
6. pengawasan keuangan daerah; dan
7. analisis informasi pemerintahan daerah
lainnya.
➢ Klaskodnom terdiri atas:
urusan, bidang urusan,
program, kegiatan, & sub
kegiatan:
disusun berdasarkan Urusan yg menjadi
kewenangan daerah sesuai dg ket PUU
Fungsi: disusun berdasarkan perwujudan tugas pemerintahan di
bidang tertertu yg selaras dg Belanja negara sesuai dg ket PUU
Organisasi: berdasarkan susunan perangkat daerah sesuai dg
ket PUU
Sumber Pendanaan: disusun berdasarkan Sumber Pendanaan yg meliputi dana
umum dan dana khusus sesuai dg ket PUU
Wilayah Administrasi
Pemerintahan:
disusun berdasarkan kode dan data Wilayah
Administrasi Pemerintahan sesuai dg ket PUU
Rekening: disusun berdasarkan kode akun, kelompok, jenis, objek, rincian
objek, dan sub rincian objek, meliputi aset, kewajiban, ekuitas,
pendapatan/pendapatan LRA, belanja, pembiayaan,
pendapatan-laporan operasional, dan beban.
SISTEMATIKAA LAMPIRAN PMDN 90/2019
B KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI
C KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH KAB/KOTA
KODE
URUS
AN
BID
URUS
AN
PROG
RAM
KEGIATAN SUB
KEGIAT-
AN
1 01 UPWYBDPD → BID KESEHATAN
1 06 UPWYBDPD → BID SOSIAL
2 07 UPWYTBDPD → BID TENAGA KERJA
2 24 UPWYTBDPD → BID KEARSIPAN
3 25 URPIL → BID KELAUTAN & PERIKANAN
3 32 URPIL → BID TRANMIGRASI
4 01 SETDA
4 02 SETWAN
5 01 Unsur Penunjang Urpem PERENCANAAN
5 06 PENGHUBUNG
6 01 Unsur Pengawas → INSPEKTORAT DAERAH
7 01 dst KECAMATAN
8 01 Unsur PUM → KESBANGPOL
file_1605737089-69-263.pdf
KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR URPEM KAB/KOTA
UPWYBDPD (1) UPWYTBDPD (2)
1 Pendidikan → 6 P 7 Tenaga Kerja → 6 P 16 Kominfo → 3 P
2 Kesehatan → 5 P 8 PPPA → 7 P 17 Koperasi, UKM → 8 P
3 PUPR → 12 P 9 Pangan → 5 P 18 Penanaman Modal → 6 P
4 PKP → 5 P 10 Pertanahan → 10 P 19 Kepemudaan & OR → 4 P
5 Tramtibumlinmas → 4 P 11 LH → 11 P 20 Statistik → 2 P
6 Sosial → 7 P 12 Adminduk & Capil → 5 P 21 Persandian → 2 P
13 PMD → 5 P 22 Kebudayaan → 6
14 Dalduk & KB → 4 P 23 Perpustakaan → 3 P
15 Perhubungan → 5 P 24 Kearsipan → 4 P
UR PILIHAN (3) PENDUKUNG UP (4) PENUNJANG UP (5)
25 Kelautan & Perikanan > 5P 1 Setda → 4 P 1 Perencanaan → 5 P
26 Pariwisata → 5P 2 Setwan → 3 P 2 Keuangan → 4 P
27 Pertanian → 7 P PENGAWASAN (6) 3 Kepegawaian → 2 P
28 Kehutanan → 6 P (1 sj KD) 1 Inspektorat Daerah → 3 P 4 Diklat → 2 P
29 ESDM → 6 P (1 sj KD) KEWILAYAHAN (7) 5 Litbang → 6 P
30 Perdagangan → 7 P 1 Kecamatan → 6 P 6 Penghubung → 2 P
31 Perindustrian → 4 P PEMUM (8) 7 Pengelolaan Perbatasan → 2P
32 Transmigrasi → 4 P 1 Kesbangpol → 6 P
file_1605737089-69-263.pdf
CURRICULUMVITAE
Nama : Waluyo, SH.,MSi.
Tempat Tgl Lahir : Karanganyar, 13 Agustus 1968.
Tempat Tinggal : Beji RT 02/XI Kemiri Kebakkramat Kra  7012960:
HP 08122587326/02717986368 E-mail: waluyo.fh@gmail.com
Pendidikan :
Tamat SD 1982, Tamat SMP 1985, Tamat SMA 1988; Tamat Fak Hukum UNS
1992; Program Pascasarjana (S2) Program Studi Ilmu Lingkungan 2002;
mulai 2011 mengikuti Program S3 (Doktor) Ilmu Hukum UNS.
Aktifitas Sehari-hari:
• Staf Pengajar Fakultas Hukum UNS, sejak tahun 1995 hingga sekarang.
• Sekretaris Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik FH UNS, 2004-skrg.
• Peneliti (Peer Group) di Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional
(PUSDEMTANAS) & Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) - LPPM
UNS,
• Sekretaris Pusat Kajian Hukum & Pemberdayaan Otonomi Daerah Fakultas
Hukum UNS, 2008 – sekarang;
• Pengalaman Pendampingan di beberapa DPRD dan Pemerintah Daerah
Kab/Kota di Jateng & Jatim.
KERANGKA UMUM
PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RAPERDA TENTANG RPJPD DAN RPJMD, SERTA
TATA CARA PERUBAHAN RPJPD, RPJM DAN RKPD
Dr. Hendriwan, MH, M.Si
DIREKTUR PENDAPATAN DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
D
DASAR HUKUM
Merupakan tindaklanjut dari Amanat Pasal 277 UU No. 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa
Ketentuan Lebih Lanjut → tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata
cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan
RKPD diatur dengan Peraturan Menteri.
1
Beberapa Materi Pokok Amanat UU No. 23 Tahun 2014 yang perlu diintegrasikan kedalam Rancangan
2 Permendagri, Substansi Pengaturan tidak hanya tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Pasal 277), tetapi juga mencakup:
dan Evaluasi
Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD. Renstra
dan Renja PD)
a
Tatacara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD/Perubahan RPJPD dan RPJMD/Perubahan
RPJMD.
b
RUANG LINGKUP
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
(Pasal 2 Permendagri 86/2017)
1 2 3
Tata cara
evaluasi
rancangan
Peraturan
Daerah tentang
RPJPD dan
RPJMD; dan
Tata cara
perencanaan,
pengendalian
dan evaluasi
pembangunan
Daerah
Tata cara
perubahan
RPJPD,
RPJMD, dan
RKPD
N
DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
RPJPD
UU No.23 Th. 2014,
Pasal 263-264
RPJMD
Daerah
RKPD
Daerah
Renstra
UU No.23 Th. 2014,
Pasal 272-273
Renja ditetapkan kepala daerah
setelah RKPD ditetapkan
memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok
sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan
sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat
Daerah.
Rencana
Perangkat
Daerah
ditetapkan dengan
Perkada setelah RPJMD
ditetapkan.
memuat tujuan, sasaran, program,dan kegiatan
pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan
Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap
Perangkat Daerah.
Perencanaan
Pembangunan ditetapkan dengan Perkada
Rencana
Pembangunan
Ditetapkan dengan PERDA
paling lama 6 (enam) bulan
setelah Kepala Daerah
terpilih dilantik
penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran
pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20
(dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman
pada RPJPN dan RTRW.
penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah
yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta
program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat
Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan
bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan
RPJMN.
penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan
kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan
Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada RKP dan program strategis nasional
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
Ditetapkan dengan PERDA
paling lama 6 (enam) bulan
setelah RPJPD periode
sebelumnya berakhir
RPJPD
Renstra
SKPD
RPJMD
Renja
SKPD
RKPD
Rancangan
APBD
RKA-SKPD
DPA-SKPD APBD
KUA PPA
• RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;
• RPJMD dijabarkan kedalam Renstra SKPD dan
diterjemahkan kedalam RKPD;
• RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah
jangka menengah yang dilaksanakan melalui
Renstra SKPD;
• Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala
daerah ditentukan oleh keberhasilan
pencapaian visi & misi Renstra SKPD;
• Seluruh program selama lima tahun seluruh
Renstra memedomani program prioritas dalam
RPJMD;
• RPJMD dilaksanakan melalui RKPD;
• Renja SKPD menerjemahkan program prioritas
(RKPD) kedalam kegiatan prioritas;
• RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;
• Realisasi (triwulan) DPA-SKPD menjadi dasar
pengendalian (hasil) RKPD dan Renja SKPD.
ARSITEKTUR
DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
RPJPD Menjadi pedoman dalam
perumusan visi, misi, dan
program calon kepala daerah
Sebagai instrumen evaluasi
penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
RPJMD
•Sebagai instrumen evaluasi
penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
• Menjadi pedoman kepala
daerah dalam menyusun
KUA serta PPAS.
RKPD
Apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada
tentang RKPD, kepala daerah dikenai sanksi
administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak
keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan selama 3 (tiga) bulan.
Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak
menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD
anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi
administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak
keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.
( Pasal 265 & Pasal 266 UU No. 23 Tahun 2014)
FUNGSI
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
N
N
5 TAHUN
20 TAHUN
PEDOMAN DIJABARKAN
RPJMN
RPJPN
PEDOMAN
RENSTRA
K/L
PEDOMA
RPJPD
PROV
RPJMD
PROV
DIJABARKAN
PEDOMAN
RENSTRA
SKPD PROV
PEDOMA
DIJABARKAN
RPJPD
K/K
RPJMD
K/K
PEDOMAN
RENSTRA
SKPD K/K
DIPEDOMANI
DIPEDOMANI
MEMPEDOMANI
MEMPEDOMANI
DIPEDOMANI
DIPEDOMANI
1 TAHUN
PEDOMAN
RKP RAPBN
DIACU
PEDOMAN RENJA
K/L
RKPD PEDOMAN RAPBD
PROV PROV
DIACU
PEDOMAN RENJA
SKPD PROV
RKPD PEDOMAN RAPBD
K/K K/K
DIACU
PEDOMAN RENJA
SKPD K/K
SINKRONISASI PERENCANAAN & PENGANGGARAN PUSAT DAN DAERAH
DALAM SATU KESATUAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
N
TUJUAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(Pasal 4 Permendagri 86/2017)
Mewujudkan pembangunan Daerah dalam
rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan
lapangan
masyarakat,
berusaha,
kesempatan kerja,
meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan publik dan daya saing Daerah.
PRINSIP-PRINSIP
PENYUSUNAN DOKRENDA
(Pasal 4 Permendagri 86/2017)
a. Merupakan
nasional.
Dilakukan
satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
b. pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan
berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan
Daerah; dan
Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-
masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan
nasional.
c.
d.
PERUMUSAN DOKRENDA
(Pasal 5 Permendagri 86/2017)
Dokrenda dirumuskan secara:
a. Transparan, membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang
benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah
dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia
negara
responsif; dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di
Daerah
efisien; pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan
terendah dengan keluaran (output) maksimal
efektif; kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara
atau proses yang paling optimal.
akuntabel; setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus
b.
c.
d.
e.
dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat
…
lanjutan
Lanjutan
f. partisipatif; merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan
perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat
rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi
kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
terukur; penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.
berkeadilan; prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.
g.
h.
i. berwawasan lingkungan; mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus
menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan
sumber daya manusia.
j. Berkelanjutan; pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta
keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi
masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan
sumber daya alam dan sumber daya manusia.
PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pendekatan Proses Perencanaan (Pasal 7)
1. Teknokratis, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan
dan sasaran pembangunan Daerah;
2. Partisipatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. Politis, menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen
perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan
4. Atas-bawah dan bawah-atas, hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah
pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota,
Daerah provinsi, hingga nasional.
Pendekatan Substansi Perencanaan (pasal 9)
1. Tematik-Holistik: dalam mencapai sasaran prioritas nasional dirancang koordinasi
berbagai kementarian atau lembaga yang terkait.
2. Integratif: Kegiatan pembangunan direncanakan secara terintegrasi.
3. Spasial: Kegiatan pembangunan yang direncanakan harus menunjukkan lokasi.
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH &
RENCANA PERANGKAT DAERAH
(Pasal 11 Permendagri 86/2017)
Menyusun
Menyusun
Mengkoordinasikan
PERANGKAT DAERAH
BAPPEDA
DOKUMEN RENCANA
PERANGAKAT DAERAH
RENSTRA PD
RENJA PD
DOKUMEN RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH
RPJPD
RPJMD
RKPD
PEMBAGIAN PERAN DIT. PEIPD DENGAN DIT SUPD
DIT. PEIPD
RPJPD
RPJMD
RKPD
DIT. SUPD I-IV
RENSTRA PD
RENJA PD
TARGET NASIONAL/
BAPPENAS
TARGET K/L
DITJEN BINA BANGDA, KEMENDAGRI
EVALUASI/FASILITASI
DOKRENDA
KONSISTENSI
BAPPEDA PERANGKAT DAERAH
APIP
1 PERSIAPAN PENYUSUNAN
TAHAPAN PENYUSUNAN RPJPD, RPJMD, RKPD
Pasal 16 ayat (1)
2 PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL
3 PERUMUSAN RANCANGAN
4 PELAKSANAAN MUSRENBANG
5 PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR
6 PENETAPAN
1 PERSIAPAN PENYUSUNAN
TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA PD DAN RENJA PD
Pasal 16 ayat (2)
2 PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL
3 PERUMUSAN RANCANGAN
4 PELAKSANAAN FORUM PD/LINTAS PD
5 PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR
6 PENETAPAN
RPJPD
RPJPD
arah
merupakan
kebijakan,
penjabaran dari visi, misi,
dan sasaran pokok
untuk
pembangunan Daerah jangka panjang
20 (dua puluh) tahun yang disusun
RTRW.
dengan
berpedoman pada RPJPN dan
A
SISTEMATIKA RPJPD
a pendahuluan
gambaran umum kondisi Daerah
b
c permasalahan dan isu strategis Daerah
d visi dan misi Daerah
e arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah
f penutup
Persiapan
Penyusunan RPJPD
Pengolahan
data dan
informasi
Perumusan
Permasalahan
Pembangunan
Daerah
Masukan dari
PD
Pelaksanaan
Forum Konsultasi
Publik
Penelaahan
RTRW Provinsi
& Daerah
Lainnya
Perumusan
visi dan misi
daerah
Perumusan
sasaran pokok
dan arah
kebijakan
Analisis isu-isu
strategis
Rancangan
Awal RPJPD
Musrenbang
RPJPD
Evaluasi rancangan
akhir ke Gubernur/
Mendagri
Rancangan
Akhir RPJPD
penetapan
Perda RPJPD
BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
RPJPD
Penelaahan
RPJPN & RPJPD
daerah lainnya
Analisis
Gambaran
umum kondisi
daerah
Penyelarasan visi,
misi dan arah
kebijakan RPJPD
Konsultasi ke
Gubernur/
Mendagri
Rancangan
RPJPD
Persetujuan
bersama
dengan DPRD
RPJMD
RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, pembangunan Daerah
Daerah
dan keuangan Daerah,
serta program Perangkat dan lintas Perangkat
Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat
indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun
dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.
SISTEMATIKA RPJMD
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
pendahuluan
gambaran umum kondisi Daerah
gambaran keuangan Daerah
permasalahan dan isu strategis Daerah
visi, misi, tujuan dan sasaran
strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah
kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangat Daerah
kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah
penutup
BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD
Persiapan
Penyusuna
n RPJMD
Perumusan
Permasalahan
Pembangunan
Daerah
Rancangan
Awal
RPJMD
Musrenbang
RPJMD
Evaluasi
RANPERDA
RPJMD
Rancangan
Akhir RPJMD
Pembahasan dan
persetujuan bersama
RANPERDA RPJMD
VISI, MISI
dan Program
KDH
Penelaahan
RPJPD
Penelaahan
RPJMN/ RPJMD
Provinsi
Kinerja
penyelenggaraan
Pemda
Hasil
evaluasi
capaian
RPJMD
Penelaahan
RTRW RTRW
daerah
lainnya
KONSULTASIK
MENTERI
Rancangan
RPJMD
Analisis isu-
isu strategis
1 2
4
5
Kerangka Pendanaan
dan Program
Perangkat Daerah
6
Perumusan
Strategi, Arah
Kebijakan dan
Program
Pembangunan
Daerah
Analisis
Gambaran
umum
kondisi
daerah &
pengelolaan
keuangan
daerah
Perumusan
Penjelasan
visi dan misi
serta
Tujuan dan
Sasaran
Pelaksanaan
Forum Konsultasi
Publik
3
Penetapan
Pengolahan
data &
informasi
KLHS
Pembahasan
dengan DPR
(Nota
Kesepakatan
yafianto@gmail.com
PERSIAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMD
b. gambaran umum kondisi
c. gambaran keuangan
d. Permasalahan dan isu
RPJMD.
berpedoman
program Kepala
disempurnakan
pada visi, misi, &
Daerah terpilih.
a. pendahuluan; f. strategi, arah kebijakan dan
b. gambaran umum kondisi program pembangunan
Daerah; Daerah;
c. gambaran keuangan Daerah; g. kerangka pendanaan
d. permasalahan dan isu pembangunan dan program
strategis Daerah; Perangkat Daerah;
e. visi, misi, tujuan dan sasaran; h. kinerja penyelenggaraan
pemerintahan Daerah; dan
i. penutup.
a. pendahuluan;
Daerah;
Daerah; dan
strategis Daerah.
a. pembentukan tim
penyusun RPJMD;
b. orientasi;
c. Agenda kerja
d. penyiapan data dan
informasi;
e. rancangan teknokratik
a. analisis gambaran umum
kondisi Daerah;
b. gambaran keuangan
Daerah;
c. permasalahan
pembangunan Daerah;
d. penelaahan dokumen
perencanaan lainnya; isu
strategis Daerah.
PENERAPAN SPM DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD
PERUMUSAN
PERMASALAHAN
LAYANAN PD
ANALISIS ISU
ISU STRATEGIS
Perumusan
penjelasan
visi dan
misi
Perumusan
tujuan dan
sasaran
Perumusan Strategi
dan Arah Kebijakan
Program
Pembangunan Daerah
Kerangka Pendanaan
dan Program PD
Dibahas dengan
DPRD untuk
memperoleh masukan
dan saran
PROGRAM OUTCOME
SPM x
Standar
Belanja
PAGU
KINERJA
PELAYANAN PD
BERDASARKAN
SPM
STANDAR
INTERNASIONAL
, NASIONAL,
DAERAH
LAINNYA
TINGGI
SESUAI
RENDAH
ANALISIS GAMBARAN
PELAYANAN PD
PERDA
RPJMD
Kesepakatan
KDH dgn DPRD
PEMBAHASAN
RAPERDA
RPJMD
Rancangan
Gubernur
Rancangan
RENSTRA
PD
Rancangan
Awal
RPJMD
Rancangan
Akhir
RPJMD
Rancangan
RPJMD
Kinerja Daerah
Konsultasi
dgn MDN/
Penyusunan
Renstra PD
Rumusan
Strategi
dan Arah
Kebijakan
Rumusan
Visi & Misi
Rumusan
Tujuan
Sasaran
Kebijakan umum
dan program
pembangunan
Daerah5 thn
IndikasI rencana
programprioritas
disertai kebutuhan
pendanaan5 thn
Program/ Indikator
Program/ Pagu
Per-program
Setiap SKPD 5 Thn
Indikator
Forum
PD
MUSRENBANG
RPJMD
Pembahasan
Dengan DPRD
Fungsi
Legislasi, Budget
& Pengawasan
PERAN DAN FUNGSI DPRD DALAM PENYUSUNAN RPJMD
RKPD
RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat
rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas
pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada RKP dan program strategis nasional
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
•
• n m si
yafianto@gmail
•
SISTEMATIKA RKPD
pendahuluan
1
2
3
4
5
6
7
8
•
•
•
•
•
kerangka ekonomi dan keuangan Daerah
sasaran dan prioritas pembangunan Daerah
arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
rencana kerja dan pendanaan Daerah;
kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah
penutup
Rancangan
Awal RKPD
Musrenbang
RKPD kab/kota
Rancangan
Akhir RKPD
Perumusan
prioritas dan
sasaran
pembangunan
Forum
Konsultasi
Publik
Perumusan
Kerangka
Ekonomi &
Kebijakan
Keuda
Pengolahan
data dan
informasi
Analisis
Ekonomi &
keuda
Perumusan
Permasalahan
Pembangunan
Daerah
Telaahan
kebijakan nasional
(RKP) &
provinsi (RKPD
PROV)
SE
Penyusunan
Renja-SKPD
Penyusunan
Rancangan
Renja SKPD
kab/kota
Rancangan
RKPD
VERIFIKASI
Bappeda
Persiapan
Penyusunan
RKPD
Pokok-pokok
pikiran DPRD
Kab/Kota
Berita Acara
Musrenbang
kecamatan
Analisis
Gambaran
Umum
Kondisi
Daerah
Evaluasi
Kinerja RKPD
Tahun Lalu
Dok RKPD
kab/kota tahun
berjalan
Perumusan
program
prioritas
daerah beserta
pagu indikatif
Penyelarasan
Rencanaprogram
prioritas daerah
beserta pagu
indikatif
PENYUSUNAN
KUA & PPAS
Penetapan
PERBUP/PERWAL
ttg RKPD
1
2
3
4
5
Review
RPJMD
Fasilitasi Menteri/
Gubernur
RENSTRA PD
Renstra
program,
Perangkat Daerah memuat tujuan,
dalam
sasaran,
rangka
Urusan
dan kegiatan pembangunan
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau
Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap
Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD
dan bersifat indikatif
A
SISTEMATIK RENSTRA PD
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
pendahuluan;
gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
permasalahan dan isu strategis Perangkat
tujuan dan sasaran;
strategi dan arah kebijakan;
Daerah;
rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
penutup.
a t h t m, n,
n ai n s n si p
h, g n n a a
h n D
RENJA PD
berpedoma
A
SISTEMATIK RENJA PD
a.
b.
c.
d.
e.
pendahuluan;
hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah
tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
tahun lalu;
rencana kerja
Penutup
dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
KAIDAH PERUMUSAN KEBIJAKAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KAIDAH PERUMUSAN KEBIJAKAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Digunakan dalam perumusan:
Tujuan:
Penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah dapat
menghasilkan prioritas pembangunan Daerah yang secara efektif dan
efisien dapat mewujudkan target pembangunan Daerah dan nasional.
• Rancangan awal RPJPD
• Rancangan teknokratik dan rancangan awal RPJMD
• Rancangan awal RKPD
• Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah
• Rancangan awal Renja Perangkat Daerah
KAIDAH PERUMUSAN KEBIJAKAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kaidah perumusan kebijakan Perencanaan pembangunan daerah, meliputi:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
analisis gambaran umum kondisi Daerah;
analisis keuangan Daerah;
sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya;
KLHS;
perumusan
perumusan
perumusan
perumusan
perumusan
perumusan
permasalahan pembangunan dan analisis
dan penjabaran visi dan misi;
tujuan, sasaran dan sasaran pokok;
strategi dan arah kebijakan;
prioritas pembangunan Daerah;
sasaran, program dan kegiatan Perangkat
pokok-pokok pikiran DPRD.
isu strategis Daerah;
Daerah; dan
k. penelaahan
Digunakan dalam perumusan:
• RPJPD
• RPJMD
• RKPD
ANALISIS GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Karakteristik lokasi dan Wilayah
Potensi Pengembangan Wilayah
Wilayah rawan Bencana
Karakteristik lokasi dan wilayah
Potensi Pengembangan Wilayah
Wilayah Rawan Bencana
ASPEK GEOGRAFIS &
DEMOGRAFIS
Demografi
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
ASPEK KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT Kesejahteraan Sosial
Seni Budaya dan olahraga
GAMBARAN
UMUM Pelayanan dasar
ASPEK PELAYANAN UMUM
Pelayanan Penunjang
Kemampuan Ekonomi Daerah
ASPEK DAYA SAING
DAERAH
Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
Iklim Berinvestasi
Sumber Daya Manusia
ANALISIS GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
dyafianto@gmail.com
Digunakan dalam perumusan:
Tujuan:
•
•
•
•
Proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah;
Kerangka pendanaan dan pendanaan indikatif; dan
Sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan Daerah.
Menjamin kesesuaian antara kapasitas riil keuangan Daerah
dengan kebutuhan pendanaan pembangunan
• RPJPD
• RPJMD
• RKPD
ANALISIS KEUANGAN DAERAH
Kapasitas Riil
Keuangan
Daerah
Total
Penerimaan
Belanja Tidak
Langsung
Pengeluaran
Pembiayaan
Kapasitas Riil
Keuangan
Daerah
Prioritas I
Dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat
serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar
Prioritas II
Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi
Kepala Daerah
Prioritas III
Dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan
pemerintahan lainnya
ANALISIS KEUANGAN DAERAH
Digunakan dalam perumusan:
Dilakukan dengan Penelaahan:
• Dokumen perencanaan pembangunan nasional
• Dokumen rencana pembangunan Daerah lain (prov/kab/kota)
• RPJPD
• RPJMD
• RKPD
SINKRONISASI KEBIJAKAN
DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA
Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional:
• dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani
oleh Daerah.
Penelaahan
Provinsi:
Terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
• dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota dengan menelaah kebijakan Daerah provinsi yang
berdampak dan harus dipedomani oleh Daerah kabupaten/kota.
Penelaahan
Lainnya:
Terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
• dilakukan dengan menelaah dampak pembangunan yang saling berpengaruh terhadap
Daerah lain dan harus dijabarkan dalam dokumen perencanaan
SINKRONISASI KEBIJAKAN DENGAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA
Mempedomani RPJPN
menyelaraskan sasaran, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang
Daerah provinsi dengan nasional;
Mempedomani RTRW
penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan dengan
tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah
Mengintegrasikan dengan RPPLH yang memuat rencana:
1.
2.
3.
4.
pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya
adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
alam; dan
Memperhatikan RPJPD Daerah lainnya
dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran pokok dan arah kebijakan, pembangunan
jangka panjang daerah dengan daerah lainnya
KAIDAH SINKRONISASI
DALAM PENYUSUNAN RPJPD
mempedomani RPJM Nasional
dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program
pembangunan jangka menengah Daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah
pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan,
kondisi, dan karakteristik Daerah
mempedomani RPJPD
dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi,
arah
arah kebijakan dan program
pembangunan jangka menengah Daerah dengan kebijakan dan sasaran pokok
pembangunan jangka panjang Daerah
mempedomani RTRW
penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan dengan
kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah
Mengintegrasikan dengan RPPLH yang memuat rencana:
tujuan,
1.
2.
3.
pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
4. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
KAIDAH SINKRONISASI
DALAM PENYUSUNAN RPJMD & RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Mempedomani RPJMD provinsi dalam penyusunan RPJMD kabupaten/kota
dilakukan dengan cara menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan
program pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota dengan arah serta prioritas
pembangunan Daerah provinsi, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang pembangunan, dan
pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah
Memperhatikan RPJMD Daerah lain
dilakukan dengan cara menyelaraskan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Daerah
dengan Daerah lainnya
Memperhatikan Renstra kementerian/lembaga
dilakukan dengan menyelaraskan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan
yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah
nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional
KAIDAH SINKRONISASI
DALAM PENYUSUNAN RPJMD & RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Mempedomani RKP
Dilakukan dengan cara menyelaraskan:
• Tema;
• Arah kebijakan; dan
• prioritas pembangunan.
dengan prioritas pembangunan Daerah dalam RKPD
Mempedomani RKPD Provinsi (dalam penyusunan RKPD kabupaten/kota):
Dilakukan dengan cara menyelaraskan prioritas pembangunan Daerah provinsi
dengan Daerah kabupaten/kota.
KAIDAH SINKRONISASI
DALAM PENYUSUNAN RKPD
KLHS merupakan kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah
menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan
melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi
dan/atau kompensasi program dan kegiatan.
MEKANISME PELAKSANAAN KLHS:
• pengkajian teknis dan pengkajian pembangunan berkelanjutan terhadap kebijakan, rencana,
dan/atau program pembangunan Daerah;
perumusan alternatif penyempurnaan program pembangunan Daerah dan/atau kegiatan yang
hasilnya berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/atau kompensasi program dan/atau kegiatan;
dan
penyusunan rekomendasi perbaikan terhadap program pembangunan Daerah dan/atau kegiatan
•
•
berupa alternatif antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/atau kompensasi program dan/atau
kegiatan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
dyafianto@gmail.com
Digunakan dalam perumusan:
Permasalahan Pembangunan menjadi salah satu dasar perumusan
kebijakan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah.
Permasalahan Pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja
pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan atau standar
yang ditetapkan serta antara apa yang ingin dicapai masa datang dengan
kondisi ril saat perencanaan dibuat
• RPJPD
• RPJMD
• RKPD
PERUMUSAN PERMASALAHAN
U-
Digunakan dalam perumusan:
Isu Strategis harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik
skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak
terhadap Daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang
Isu strategis dirumuskan berdasarkan penelaahan Norma Standar Prosedur dan
Kriteria (NSPK), dokumen rencana pembangunan lainnya, pengendalian dan
evaluasi pembangunan Daerah, dan isu strategis Perangkat Daerah.
• RPJPD
• RPJMD
ANALISIS IS ISU STRATEGIS
Digunakan dalam perumusan:
Visi dan misi digunakan untuk menjelaskan gambaran umum tentang apa yang
akan diwujudkan dalam RPJPD dan RPJMD serta kerangka umum kebijakan
pembangunan untuk pencapaiannya
Visi dan misi RPJPD harus menggambarkan jangkauan kebijakan yang lebih
luas dalam jangka panjang dan secara konsisten dijabarkan dalam arah
kebijakan pembangunan jangka menengah
Visi dan misi RPJMD merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah
terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Daerah.
Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah
yang telah disampaikan dalam masa kampanye.
• RPJPD
• RPJMD
PERUMUSAN DAN PENJABARAN VISI DAN MISI
N
Digunakan dalam perumusan:
Sasaran Pokok digunakan untuk menjabarkan kinerja pembangunan Daerah 5 (lima)
tahunan dalam kerangka pencapaian sasaran 20 (dua puluh) tahunan dalam RPJPD.
Tujuan dan Sasaran paling sedikit mengindikasikan peningkatan dan pemerataan
pendapatan masyarakat,
kualitas pelayanan publik
kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan
dan daya saing Daerah serta kualitas lingkungan hidup
• RPJPD (TUJUAN, SASARAN & SASARAN POKOK)
• RPJMD (TUJUAN & SASARAN)
• RKPD (SASARAN)
PERUMUSAN TUJUAN, SASARAN &
SASARAN POKOK
S
Sasaran Pokok RPJPD
• digunakan untuk mewujudkan visi dan misi jangka panjang dan
penyelesaian permasalahan pembangunan untuk
tahun.
ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh)
per periode 5 (lima) tahunan.
periode 20 (dua puluh)
• tahun yang dijabarkan
SASARAN POKOK RPJPD
N N S
Sasaran RPJMD
• selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih
paling sedikit juga berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan.
ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang dijabarkan
per periode 5 (lima) tahunan.
•
• Sasaran
Daerah.
Sasaran
tahunan
RPJMD harus terhubung dengan sasaran Renstra Perangkat
• RPJMD
melalui
dapat
arah
diterjemahkan kedalam sasaran-antara secara
dalam
kebijakan dan dijadikan pedoman
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Dalam menyusun prioritas pembangunan RKPD
S
• Sasaran RKPD digunakan untuk memastikan capaian kinerja
sasaran RPJMD dilaksanakan dalam rencana kerja tahunan.
• Target indikator sasaran RKPD dapat berbeda dengan target
target
indikator sasaran RPJMD tahun berkenaan selama
sasaran pada akhir periode RPJMD tidak berubah
SASARAN RKPD
C
• Sasaran dan sasaran pokok harus dilengkapi dengan indikator dan
target kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan
berjangka waktu.
• Sasaran RPJMD dan RKPD merupakan dasar penilaian sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP)
provinsi/kabupaten/kota.
• Sasaran Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah
merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi
(SAKIP) Perangkat Daerah.
CATATAN
pemerintah
GI &
Digunakan dalam perumusan:
Arah Kebijakan RPJPD
merupakan prioritas pembangunan Daerah 20 (dua puluh) tahun yang
yang harus dipedomani
dijabarkan kedalam kebijakan 5 (lima) tahunan
dalam perumusan visi dan misi calon Kepala Daerah dan
penyusunan RPJMD periode berkenaan.
• RPJPD (Arah Kebijakan)
• RPJMD (Strategi dan Arah Kebijakan)
• RENSTRA (Strategi dan Arah Kebijakan)
PERUMUSAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
GI &
• Strategi dan arah kebijakan Daerah
merupakan prioritas pembangunan Daerah 5 (lima) tahunan yang
dijabarkan kedalam kebijakan tahunan yang harus dipedomani dalam
menentukan prioritas pembangunan RKPD periode berkenaan
dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan
dan isu strategis Daerah serta memedomani Prioritas Nasional.
Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah
dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan
•
dan isu strategis Perangkat Daerah serta mempedomani Prioritas
yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga terkait
PERUMUSAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
JANGKA MENENGAH (RPJMD & RENSTRA)
nasional
N M
Digunakan dalam perumusan:
• Program pembangunan Daerah disusun dalam RPJMD untuk menggambarkan
keterkaitan program Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan
melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih.
Perumusan program pembangunan Daerah dilakukan dengan melibatkan
•
Perangkat Daerah terkait untuk menjabarkan secara teknis upaya
mewujudkan sasaran RPJMD.
dirumuskan berdasarkan arah kebijakan dan diselaraskan dengan program
strategis nasional.
Program pembangunan yang sifatnya strategik menjadi tanggung jawab
•
•
bersama Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah pada tingkat
kebijakan.
• RPJMD
PERUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
N
T
Digunakan dalam perumusan:
• dirumuskan dalam penyusunan Renja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah,
program pembangunan Daerah, serta perkembangan permasalahan
pembangunan Daerah lainnya
Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pencapaian kinerja pembangunan
•
Daerah,
kinerja
BAPPEDA menyusun daftar program, kegiatan, dan indikator
peraturan
pembangunan Daerah dengan berpedoman pada
perundang-undangan menjadi pedoman penyusunan program dan kegiatan
pembangunan Daerah yang selanjutnya ditetapkan dengan Perkada
Daftar program dan kegiatan secara berkala dapat disempurnakan sesuai
dengan perkembangan dan permasalahan pembangunan Daerah
•
• Renstra Perangkat Daerah
PERUMUSAN SASARAN, PROGRAM DAN
KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan
sumber pendanaan disusun berdasarkan :
• pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta
perencanaan dan penganggaran terpadu;
• kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
• urusan wajib pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM dan wajib
bukan pelayanan dasar yang berpedoman pada NSPK sesuai dengan
urusan
kondisi nyata Daerah dan kebutuhan masyarakat, atau
pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.
Dalam hal SPM dan NSPK belum tersedia, maka target kinerja disesuaikan dengan standar biaya
kebutuhan pelayanan dan kemampuan Perangkat Daerah.
SUMBER PENDANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH &
PERANGKAT DAERAH
• Sumber pendanaan rencana pembangunan
Daerah bersumber dari APBD;
• Sumber pendanaan termasuk didalamnya
partisipasi masyarakat serta kontribusi sektor
Daerah & Perangkat
dengan mendorong
swasta dan pihak lain
dalam pembangunan serta sumber pendanaan lain yang sah.
Program dan kegiatan dalam KUA dan PPAS dan R-APBD harus
konsisten dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdf

Más contenido relacionado

Similar a file_1605737089-69-263.pdf

Orientasi dewan kabupaten oki
Orientasi dewan kabupaten okiOrientasi dewan kabupaten oki
Orientasi dewan kabupaten okihoyin rizmu
 
Uu 23 th 2014 depdagri
Uu 23 th 2014 depdagriUu 23 th 2014 depdagri
Uu 23 th 2014 depdagriita syarwani
 
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANSiti Sahati
 
Presentasi Implementasi Undang-Undang Desa.pptx
Presentasi Implementasi Undang-Undang Desa.pptxPresentasi Implementasi Undang-Undang Desa.pptx
Presentasi Implementasi Undang-Undang Desa.pptxmultiuser2
 
Materi adm. kependudukan & kebij lingkungan
Materi adm. kependudukan & kebij lingkunganMateri adm. kependudukan & kebij lingkungan
Materi adm. kependudukan & kebij lingkunganNaimnukke
 
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Pembanguna Kawasan pedesaan.
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Pembanguna Kawasan pedesaan.Perda Kabupaten Nunukan Tentang Pembanguna Kawasan pedesaan.
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Pembanguna Kawasan pedesaan.Arifuddin Ali
 
KEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
KEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptxKEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
KEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptxHelmiAhmad9
 
PERWAL_32_Pedoman_Teknis_Prodamas_Plus_TA_2022__27_MEI.pdf
PERWAL_32_Pedoman_Teknis_Prodamas_Plus_TA_2022__27_MEI.pdfPERWAL_32_Pedoman_Teknis_Prodamas_Plus_TA_2022__27_MEI.pdf
PERWAL_32_Pedoman_Teknis_Prodamas_Plus_TA_2022__27_MEI.pdfSupliyerJakarta
 
Perda No. 15 tahun 2016 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta
Perda No. 15 tahun 2016 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kampung KutaPerda No. 15 tahun 2016 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta
Perda No. 15 tahun 2016 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kampung KutaAji Sahdi Sutisna
 
Peraturan bupati-no.-1a-pedoman-umum-penggunaan-belanja-tidak-terduga-btt
Peraturan bupati-no.-1a-pedoman-umum-penggunaan-belanja-tidak-terduga-bttPeraturan bupati-no.-1a-pedoman-umum-penggunaan-belanja-tidak-terduga-btt
Peraturan bupati-no.-1a-pedoman-umum-penggunaan-belanja-tidak-terduga-bttppbkab
 
UNDANG UNDANG NO 35 TAHUN 2007
UNDANG UNDANG NO 35 TAHUN 2007UNDANG UNDANG NO 35 TAHUN 2007
UNDANG UNDANG NO 35 TAHUN 2007sudiantosihite
 
Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah DaerahUndang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah DaerahPenataan Ruang
 
Daerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi Khusus
Daerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi KhususDaerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi Khusus
Daerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi Khususafifahdhaniyah
 

Similar a file_1605737089-69-263.pdf (20)

Orientasi dewan kabupaten oki
Orientasi dewan kabupaten okiOrientasi dewan kabupaten oki
Orientasi dewan kabupaten oki
 
Uu 23 th 2014 depdagri
Uu 23 th 2014 depdagriUu 23 th 2014 depdagri
Uu 23 th 2014 depdagri
 
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
 
Presentasi Implementasi Undang-Undang Desa.pptx
Presentasi Implementasi Undang-Undang Desa.pptxPresentasi Implementasi Undang-Undang Desa.pptx
Presentasi Implementasi Undang-Undang Desa.pptx
 
Materi adm. kependudukan & kebij lingkungan
Materi adm. kependudukan & kebij lingkunganMateri adm. kependudukan & kebij lingkungan
Materi adm. kependudukan & kebij lingkungan
 
Kebijakan pengelolaan uang
Kebijakan pengelolaan uangKebijakan pengelolaan uang
Kebijakan pengelolaan uang
 
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Pembanguna Kawasan pedesaan.
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Pembanguna Kawasan pedesaan.Perda Kabupaten Nunukan Tentang Pembanguna Kawasan pedesaan.
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Pembanguna Kawasan pedesaan.
 
KEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
KEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptxKEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
KEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
 
02.Tahun 2004.pdf
02.Tahun 2004.pdf02.Tahun 2004.pdf
02.Tahun 2004.pdf
 
PERWAL_32_Pedoman_Teknis_Prodamas_Plus_TA_2022__27_MEI.pdf
PERWAL_32_Pedoman_Teknis_Prodamas_Plus_TA_2022__27_MEI.pdfPERWAL_32_Pedoman_Teknis_Prodamas_Plus_TA_2022__27_MEI.pdf
PERWAL_32_Pedoman_Teknis_Prodamas_Plus_TA_2022__27_MEI.pdf
 
Peran Legislatif Daerah
Peran Legislatif DaerahPeran Legislatif Daerah
Peran Legislatif Daerah
 
Materi Bagian Hukum
Materi Bagian HukumMateri Bagian Hukum
Materi Bagian Hukum
 
Perda No. 15 tahun 2016 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta
Perda No. 15 tahun 2016 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kampung KutaPerda No. 15 tahun 2016 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta
Perda No. 15 tahun 2016 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta
 
Otonomi daerah
Otonomi daerahOtonomi daerah
Otonomi daerah
 
Peraturan bupati-no.-1a-pedoman-umum-penggunaan-belanja-tidak-terduga-btt
Peraturan bupati-no.-1a-pedoman-umum-penggunaan-belanja-tidak-terduga-bttPeraturan bupati-no.-1a-pedoman-umum-penggunaan-belanja-tidak-terduga-btt
Peraturan bupati-no.-1a-pedoman-umum-penggunaan-belanja-tidak-terduga-btt
 
UNDANG UNDANG NO 35 TAHUN 2007
UNDANG UNDANG NO 35 TAHUN 2007UNDANG UNDANG NO 35 TAHUN 2007
UNDANG UNDANG NO 35 TAHUN 2007
 
Uu 22-1999
Uu 22-1999Uu 22-1999
Uu 22-1999
 
Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah DaerahUndang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
 
Undang-undang Nomer 22 tahun 1999
Undang-undang Nomer 22 tahun 1999 Undang-undang Nomer 22 tahun 1999
Undang-undang Nomer 22 tahun 1999
 
Daerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi Khusus
Daerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi KhususDaerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi Khusus
Daerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi Khusus
 

Más de mtsn2paluta02

materi_rapat_koordinasi_kearsipan_nasional_tahun_2022_17_mei_2022_1652840224.pdf
materi_rapat_koordinasi_kearsipan_nasional_tahun_2022_17_mei_2022_1652840224.pdfmateri_rapat_koordinasi_kearsipan_nasional_tahun_2022_17_mei_2022_1652840224.pdf
materi_rapat_koordinasi_kearsipan_nasional_tahun_2022_17_mei_2022_1652840224.pdfmtsn2paluta02
 
8b. DJPK - Panduan Pengiriman Data APBDes.pdf
8b. DJPK - Panduan Pengiriman Data APBDes.pdf8b. DJPK - Panduan Pengiriman Data APBDes.pdf
8b. DJPK - Panduan Pengiriman Data APBDes.pdfmtsn2paluta02
 
5. DJP - Pajak Bendahara Desa.pdf
5. DJP - Pajak Bendahara Desa.pdf5. DJP - Pajak Bendahara Desa.pdf
5. DJP - Pajak Bendahara Desa.pdfmtsn2paluta02
 
21188458MATERIKPPN (1).ppt
21188458MATERIKPPN (1).ppt21188458MATERIKPPN (1).ppt
21188458MATERIKPPN (1).pptmtsn2paluta02
 
POKIR-DEWAN-DALAM-SIPD-EDIT-002-1 (1).pdf
POKIR-DEWAN-DALAM-SIPD-EDIT-002-1 (1).pdfPOKIR-DEWAN-DALAM-SIPD-EDIT-002-1 (1).pdf
POKIR-DEWAN-DALAM-SIPD-EDIT-002-1 (1).pdfmtsn2paluta02
 
AUDIT-INVESTIGASI.pdf
AUDIT-INVESTIGASI.pdfAUDIT-INVESTIGASI.pdf
AUDIT-INVESTIGASI.pdfmtsn2paluta02
 

Más de mtsn2paluta02 (6)

materi_rapat_koordinasi_kearsipan_nasional_tahun_2022_17_mei_2022_1652840224.pdf
materi_rapat_koordinasi_kearsipan_nasional_tahun_2022_17_mei_2022_1652840224.pdfmateri_rapat_koordinasi_kearsipan_nasional_tahun_2022_17_mei_2022_1652840224.pdf
materi_rapat_koordinasi_kearsipan_nasional_tahun_2022_17_mei_2022_1652840224.pdf
 
8b. DJPK - Panduan Pengiriman Data APBDes.pdf
8b. DJPK - Panduan Pengiriman Data APBDes.pdf8b. DJPK - Panduan Pengiriman Data APBDes.pdf
8b. DJPK - Panduan Pengiriman Data APBDes.pdf
 
5. DJP - Pajak Bendahara Desa.pdf
5. DJP - Pajak Bendahara Desa.pdf5. DJP - Pajak Bendahara Desa.pdf
5. DJP - Pajak Bendahara Desa.pdf
 
21188458MATERIKPPN (1).ppt
21188458MATERIKPPN (1).ppt21188458MATERIKPPN (1).ppt
21188458MATERIKPPN (1).ppt
 
POKIR-DEWAN-DALAM-SIPD-EDIT-002-1 (1).pdf
POKIR-DEWAN-DALAM-SIPD-EDIT-002-1 (1).pdfPOKIR-DEWAN-DALAM-SIPD-EDIT-002-1 (1).pdf
POKIR-DEWAN-DALAM-SIPD-EDIT-002-1 (1).pdf
 
AUDIT-INVESTIGASI.pdf
AUDIT-INVESTIGASI.pdfAUDIT-INVESTIGASI.pdf
AUDIT-INVESTIGASI.pdf
 

file_1605737089-69-263.pdf

  • 1. URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN UU PEMERINTAHAN DAERAH DAN PERUBAHANNYA BERDASARKAN PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERBARU Oleh : Dr. Waluyo, SH.,M.Si. MATERI SINGKAT Disampaikan pada kegiatan: “Workshop Peningkatan Kapasitas Pimpinan & Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri ” Surakarta, 23 Oktober 2020
  • 2. PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH Kondisi:  Wilayah;  Penduduk; Peny neg tdk mungkin srgm  Sosial, Budaya & Sejarah Ps 18 UUD 45 → dibagi → daerah2 → asas otonomi & pembantuan Asas Dlm Pemda: 1. Desentralisasi → daerah otonom; 2. Dekonsentrasi → wilayah (kek pem pusat di daerah); 3. Medebewind → membantu/mjlnkan sebagian tugas pem diatasnya.
  • 3. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [Ps 18 (2)**] menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5) **] berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (6)**] NKRI dibagi atas Daerah2 Provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yg tiap2 provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang [Pasal 18 (1)**] PEMERINTAHAN DAERAH KEPALA PEMERINTAH DAERAH DPRD BAB PEMERINTAHAN DAERAH Anggota DPRD dipilih melalui pemilu [Pasal 18 (3) **] Gubernur, Bupati, Walikota dipilih secara demokratis [Pasal 18 (4)**] I I 12 12 Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan UU dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah [Pasal 18A (1)**] Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan UU [Pasal 18A (2)**] Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan UU [Pasal 18B (1)**] Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam UU [Pasal 18B (2)**]
  • 4. REGULASI TINDAK LANJUT PS 18 UUD UU 32/2004 PEMERINTAHAN DAERAH UU 6/2014 ttg DESA (16 Bab 122 Pasal) UU 1/2015 ttg Penetapan PERPU 1/2014 ttg Pemilihan Gub, Bupati & Walikota Menjadi UU diubah ke2 kalinya dg UU 10/2016 (26 Bab 206 Pasal) UU 23/2014 ttg PEMERINTAHAN DAERAH (diubah dg UU No 9/2015) (27 Bab 411 Pasal)
  • 5. SISTEMATIKA UU 23/2014 (27 Bab 411 Ps) JUDUL BAB I. KETENTUAN UMUM. II. PEMBAGIAN WILAYAH NEGARA. III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN. IV. URUSAN PEMERINTAHAN (Klasifikasi; Ur Pem-an Absolut; Ur Pem-an Konkuren; Ur Pem-an Umum; Forkopimda). V. KEWENANGAN DAERAH PROVINSI DI LAUT DAN DAERAH PROVINSI YG BERCIRI KEPULAUAN (Kewenangan Daerah Provinsi di Laut; Daerah Provinsi yg Berciri Kepulauan). VI. PENATAAN DAERAH (Umum; Pembentukan Daerah [gabung & mekar]; Penyesuaian Daerah; Kepentingan Strategis Nasional [bentuk & penyesuaian); Desain Besar Penataan Daerah) VII. PENYELENGGARA PEMDA. (Umum; Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; KDh dan Wa KDh [KDh; Wa KDh; Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak KDh dan Wa KDh; Larangan bagi KDh dan Wa KDh; Pemberhentian KDh dan Wa KDh; Tindakan Penyidikan; Gubernur sbg Wakil Pem Pusat]; DPRD Provinsi [Susduk; Fungsi; Tugas & Wewenang; Keanggotaan; Hak DPRD; Hak & Kewajiban Anggota; Fraksi; Alkap DPRD; Pelaksanaan Hak DPRD; Persidangan dan Pengambilan Keputusan; Tata Tertib dan Kode Etik: Larangan & Sanksi; Pemberhentian AW; Penggantian AW, & Pemberhentian Sementara];
  • 6. lanjutan JUDUL BAB VII. DPRD Kab/Kota [Susduk; Fungsi; Tugas & Wewenang; Keanggotaan; Hak DPRD; Hak & Kewajiban Anggota; Fraksi; Alkap DPRD; Pelaksanaan Hak DPRD; Persidangan dan Pengambilan Keputusan; Tata Tertib dan Kode Etik: Larangan & Sanksi; Pemberhentian AW; Penggantian AW, & Pemberhentian Sementara] → 147-200; Sistem Pendukung DPRD Provinsi Dan DPRD Kab/Kota; Hubungan Kerja Antara DPRD dan Kepala Daerah VIII.PERANGKAT DAERAH (Umum; PD [Umum; Pembentukan dan Susunan PD; SETDA; SETWAN; Inspektorat; Dinas; Badan; Kecamatan]); . IX. PERDA DAN PERKADA (PERDA; PERKADA; Pembatalan Perda dan Perkada; Penyebarluasan Pro Pemperda & Ranperda.; Penegakan Perda & Perkada X. PEMBANGUNAN DAERAH (Umum; Perencanaan Pembangunan Daerah; Evaluasi Ranperda RPJPD dan RPJMD; Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi); XI. KEUANGAN DAERAH (Prinsip Umum Hub Keuangan Pem Pusat dg Daerah; Pendanaan Penyelenggaraan Urusan Pem-an di Daerah; Pemegang Kekuasaan PKD; Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan). XII. BUMD (Umum, Perumda; Perseroda) XIII.PELAYANAN PUBLIK (Asas2; Manejemen Pelayanan) XIV.PARTISIPASI MASYARAKAT. XV.KAWASAN PERKOTAAN. XVI.KAWASAN KHUSUS. XVII.KERJA SAMA DAERAH DAN PERSELISIHAN. XVIII. DESA
  • 7. lanjutan JUDUL BAB XIX. PEMBINAAN & PENGAWASAN. XX. TINDAKAN HUKUM THD ASN DI INSTANSI DAERAH. XXI. INOVASI DAERAH XXII. INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH; XXIII. DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH; XXIV. KETENTUAN PIDANA. XXV. KETENTUAN LAIN-LAIN. XXVI. KETENTUAN PERALIHAN. XXVII.KETENTUAN PENUTUP
  • 8. penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh PEMDA dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dg prinsip otonomi se- luas2nya dlm sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dlm UUD Tahun 1945 (Ps 1 angka 2 UU 23/2014) waluyo.fh@gmail.com 8 PEMERINTAHAN DAERAH Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, melalui: - Peningkatan pelayanan publik; - Peningkatan partisipasi masy; dan - Peningkatan Daya Saing Daerah TUJUAN: Fungsi Pem-an: PENGATURAN; PEMBANGUNAN; PELAYANAN; PEMBERDAYAAN & PELINDUNGAN.
  • 9. ANATOMI KEWENANGAN/URUSAN PEMERINTAHAN MENURUT UU 32/2004 URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT (Mutlak urusan Pusat) CONCURRENT (Urusan bersama Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota) PILIHAN/OPTIONAL (Sektor Unggulan) WAJIB/OBLIGATORY (Pelayanan Dasar) SPM (Standar Pelayanan Minimal) - Hankam - Moneter - Yustisi - Politik Luar Negeri - Agama Contoh: kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan perhubungan Contoh: pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, kelautan dsb OPD / SKPD
  • 10. ANATOMI KEWENANGAN/URUSAN PEMERINTAHAN MENURUT UU 23/2014 URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT (Mutlak urusan Pusat) CONCURRENT (Urusan bersama Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota) PILIHAN/OPTIONAL (Sektor Unggulan) WAJIB/OBLIGATORY SPM (Standar Pelayanan Minimal) - Hankam - Moneter - Yustisi - Politik LN - Agama BERKAITAN DG PELAYANAN DASAR Contoh: kesehatan, Pendidikan, PU Tarung, Perumahan & KP, Tramtiblinmas Contoh: pertanian, industri, perdagangan, PARIWISATA, kelautan dsb OPD / SKPD PEM UMUM (Kewenangan Presiden sbg Kep Pem-an) Baca: Ps 9 s/d 26 UU 23/2014 TDK BERKAITAN DG PELAYANAN DASAR Contoh: Naker, Pangan, Pertanahan, LH, Perhub, Kominfo, dll
  • 11. PERBANDINGAN URUSAN PEM-AN KONKUREN WAJIB 1. pendidikan; 2. kesehatan; 3. lingkungan hidup; 4. pekerjaan umum; 5. penataan ruang; 6. perenc pembangunan; 7. perumahan; 8. kepemudaan dan olahraga; 9. penanaman modal; 10. koperasi dan UKM 11. kependudukan dan catatan sipil; 12. ketenagakerjaan; 13. ketahanan pangan; 14. pemberd perempuan & perlindungan anak; 15. KB dan keluarga sejahtera; 16. perhubungan; 17. komunikasi dan informatika; 18. pertanahan; 19. KESBANGPOL dalam negeri; 20. OTODA, PUM, Adm Keuda, PD, Kepeg, dan persandian; 21. pemberdayaan masyarakat dan desa; 22. sosial; 23. kebudayaan; 24. statistik; 25. kearsipan; dan UU 32/2004 PP 38/2007 BERKAITAN DG PELAYANAN DASAR: 1. pendidikan; 2. kesehatan; 3. pekerjaan umum dan penataan ruang; 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 5. ketenteraman, ketertiban umum, & pelindungan masy; 6. sosial. TDK BERKAITAN DG PELAYANAN DASAR: 1. tenaga kerja; 2. pemberdayaan peremp & pelindungan anak; 3. pangan; 4. pertanahan; 5. lingkungan hidup; 6. admi kependudukan & pencatatan sipil; 7. pemberdayaan masyarakat dan Desa; 8. pengendalian penduduk & KB; 9. perhubungan; 10. komunikasi dan informatika; 11. koperasi, usaha kecil, dan menengah; 12. penanaman modal; 13. kepemudaan dan olah raga; 14. statistik; 15. persandian; 16. kebudayaan; 17. perpustakaan; dan 18. kearsipan. UU 23/2014
  • 12. Urusan Bidang Pendidikan NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH KAB/KOTA 1 Manajemen Pendidikan a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. 2 Kurikulum Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal. 3 Akreditasi -- 4 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota. 5 Perizinan Pendidikan a.Penerbitan izin pendidikan dasar yg diselenggarakan oleh masyarakat. b.Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat. 6 Bahasa dan Sastra Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota.
  • 13. BIDANG KESEHATAN NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 Upaya Kesehatan a. Pengelolaan UKP Daerah kab/kota dan rujukan tingkat Daerah kab/kota. b. Pengelolaan UKM Daerah kab/kota dan rujukan tingkat Daerah kab/kota. c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah kab/kota. 2 Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan a. Penerbitan izin praktek dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah kab/kota. 3 Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman a. Penerbitan izin apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal. b. Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT). c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga. d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga. e. Pengawasan post-market produk makanan-minuman industri rumah tangga. 4 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kab/kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kab/kota.
  • 14. Urusan PU & Penataan Ruang NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 Sumber Daya Air (SDA) a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 Daerah kab/kota. b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 Daerah kab/kota. 2 Air Minum Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah kab/kota . 3 Persampahan Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah kab/kota. 4 Air Limbah Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kab/kota. 5 Drainase Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah kab/kota. 6 Permukiman Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah kab/kota. 7 Bangunan Gedung Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten/kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung. 8 Penataan bangunan dan Lingkungannya Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah kabupaten/kota. 9 Jalan Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota. 10 Jasa Konstruksi a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi. b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten/kota c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil). d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan & tertib pemanfaatan jasa konstruksi. 11 Penataan Ruang Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten/kota.
  • 15. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 Perumahan a.Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota. b.Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. c.Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. d.Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG). 2 Kawasan Permukiman a. Penerbitan izin pembangunan & pengembangan kaw permukiman. b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha. 3 Perumahan & Kaw Permukiman Kumuh Pencegahan perumahan & kaw permukiman kumuh pada Daerah kab/kota. 4 Prasarana, Sarana, & Utilitas Umum (PSU) Penyelenggaraan PSU perumahan. 5 Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, & Registrasi Bid Perumahan & Kawasan Permukiman Sertifikasi dan registrasi bagi Org atau BH yg melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.
  • 16. BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 Ketentraman dan Ketertiban Umum a. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 Daerah kabupaten/kota. b. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota. c. Pembinaan PPNS kabupaten/kota. 2 Bencana Penanggulangan bencana kabupaten/kota. 3 Kebakaran a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota. b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran. c. Investigasi kejadian kebakaran. d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.
  • 17. BIDANG SOSIAL NO SUB BIDANG DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 Pemberdayaan Sosial a. Pemberdayaan sosial KAT. b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten/kota. c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraansosial Daerah kabupaten/kota. d. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten/kota. 2 PenangananWarga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal. 3 Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum. 4 Perlindungan dan Jaminan Sosial a. Pemeliharaan anak-anak terlantar. b. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota. 5 Penanganan Bencana a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan pemberdayaan masy thd kesiapsiagaan bencana kab/kota. 6 Taman Makam Pahlawan Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota. 7 Sertifikasi dan Akreditasi
  • 18. BIDANG TENAGA KERJA NO SUB BIDANG KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. b. Pembinaaan lembaga pelatihan kerja swasta. c. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja. d. Konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil. e. Pengukuran produktivitas tingkat Daerah kabupaten/kota. 2 Penempatan Tenaga Kerja a. Pelayanan antar kerja di Daerah kabupaten/kota b. Penerbitan izin LPTKS dalam 1 Daerah kabupaten/kota. c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten/kota. d. Perlindungan TKI di LN (pra dan purna penempatan) di Daerah kab/kota. e. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. 3 Hubungan Industrial a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah kabupaten/kota. 4 Pengawasan Ketenagakerjaan
  • 19. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PELINDUNGAN ANAK NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN / KOTA 1 Kualitas Hidup Perempuan a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten /kota. b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada Ormas tingkatDaerah kab/kota. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota. 2 Perlindungan perempuan a. Pencegahan kekerasan thd perempuan yg melibatkan para pihak lingkup Daerah kab/kota. b. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota3 3 Kualitas keluarga a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota. c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota. 4 Sistem Data Gender Dan Anak Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota. 5 Pemenuhan Hak Anak (PHA) a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkatDaerah kabupaten/kota. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten/kota. 6 Perlindungan Khusus Anak a. Pencegahan kekerasan thd anak yg melibatkan para pihak lingkup Daerah kab/kota. b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota.
  • 20. BIDANG PANGAN NO SUB URUSAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota. 2 Penyelenggaraan Ketahanan Pangan a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. b. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota. c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi. d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. 3 Penanganan Kerawanan Pangan a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan. b. Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota. c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten/kota. 4 Keamanan Pangan Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.
  • 21. BIDANG PERTANAHAN NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 Izin Lokasi Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. 2 Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 3 Sengketa Tanah Garapan Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten/kota. 4 Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah kabupaten /kota. 5 Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah kabupaten/kota. 6 Tanah Ulayat Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota. 7 Tanah Kosong a. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota. b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota. 8 Izin Membuka Tanah Penerbitan izin membuka tanah. 9 Penggunaan Tanah Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah kabupaten/kota.
  • 22. LINGKUNGAN HIDUP NO SUB BIDANG KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 Perencanaan Lingkungan Hidup RPPLH kabupaten/kota. 2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) KLHS untuk KRP kabupaten/kota. 3 Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota. 4 Keanekaragaman Hayati (Kehati) Pengelolaan Kehati kabupaten/kota. 5 Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah B3 a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. 6 Pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan & Izin PPLH). Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. 7 Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH. a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dg PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.
  • 23. Lanjutan NO SUB BIDANG KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8 Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota. 9 Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten/kota. 10 Pengaduan Lingkungan Hidup Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten/kota. 11 Persampahan a. Pengelolaan sampah. b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
  • 24. BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 Pendaftaran Penduduk Pelayanan pendaftaran penduduk. 2 Pencatatan Sipil Pelayanan pencatatan sipil. 3 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan a. Pengumpulan data kependudukan. b. Pemanfaatan dan penyajian data base kependudukan kabupaten/kota. 4 Profile Kependudukan Penyusunan profile kependudukan kabupaten/kota.
  • 25. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1. Penataan Desa Penyelengaraan penataan Desa. 2. Kerjasama Desa Fasilitasi kerjasama antar-Desa dalam 1 Daerah kabupaten/kota. 3. Administrasi Pemerintahan Desa Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa. 4. Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah kabupaten/kota. b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.
  • 26. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 Pengendalian Penduduk a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan PemDa provnsi dg Pemerintah Daerah kab/kota dlm rangka pengendalian kuantitas penduduk. b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kab/kota. 2 Keluarga Berencana (KB) a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal. b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB). c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota. d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB. 3 Keluarga Sejahtera a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. 4 Standardisasi dan Sertifikasi ---
  • 27. BIDANG PERHUBUNGAN NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota. b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C. d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir. e. Pengujian berkala kendaraan bermotor. f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota. g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota. h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten/kota i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dlm Daerah kab/kota. j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dlm 1 Daerah kabupaten/kota. k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 Daerah kabupaten. m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota. n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota. p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten/kota.
  • 28. lanjutan NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2 Pelayaran a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah kabupaten/kota. b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah kabupaten/kota. c. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan WNI atau badan usaha. d. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau utk kapal yg melayani trayek dalam Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. e. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dg domisili badan usaha. f. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dlm Daerah kab/kota yg terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten/kota. g. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota. h. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal. i. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota. j. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal. k. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau. l. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal. m.Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau. n. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal. o. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal. p. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal. q. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal. r. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal. s. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dlm DLKR/DLKP pelabuhan
  • 29. lanjutan NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3 Penerbangan Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter. 4 Perkeretaapian a. Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota. b. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. c. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. d. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten/kota. e. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkerataapian kabupaten/kota. g. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah kabupaten/kota.
  • 30. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO SUB URUSAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1. Penyelenggaraan, Sumber Daya, dan Perangkat Pos, serta Informatika 2. Informasi dan Komunikasi Publik Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota. 3. Aplikasi Informatika a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup. Pemerintah Daerah kabupaten/kota. b. Pengelolaan e goverment di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
  • 31. BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 Badan Hukum Koperasi 2 Izin Usaha Simpan Pinjam a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam utk koperasi dg wil keanggotaan dlm Daerah kab/kota. 3 Pengawasan dan pemeriksaan a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. 4 Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. 5 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. 6 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yg keanggotaannya dlm Daerah kab/kota. 7 Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. 8 Pengembangan UMKM Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.
  • 32. BIDANG PENANAMAN MODAL NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 Pengembangan Iklim Penanaman Modal a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. b. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota. 2 Kerjasama Penanaman Modal -- 3 Promosi Penanaman Modal Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. 4 Pelayanan Penanaman Modal Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 pintu di bidang penanaman modal yg menjadi kewenangan Daerah kab/kota. 5 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. 6 Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintergrasi pada tingkat Daerah kabupaten/kota.
  • 33. BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA NO SUB BIDANG KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 Kepemudaan a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota. b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah kabupaten/kota. 2 Keolahragaan a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota. c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi. d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota. e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi. 3 Kepramukaan Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah kabupaten/kota.
  • 34. BIDANG STATISTIK NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 Statistik Dasar --- 2 Statistik Sektoral Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota.
  • 35. BIDANG PERSANDIAN NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 Persandian untuk Pengamanan Informasi a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah kabupaten/kota. 2 Akreditasi dan Sertifikasi -- 3 Analisis Sinyal --
  • 36. BIDANG KEBUDAYAAN NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 Kebudayaan a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota. b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota. c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota. 2 Perfilman Nasional -- 3 Kesenian Tradisional Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota 4 Sejarah Pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota. 5 Cagar Budaya a. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota. b. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota. c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. 6 Permuseuman Pengelolaan museum kabupaten/kota. 7 Warisan Budaya --
  • 37. BIDANG PERPUSTAKAAN NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 Pembinaan Perpustakaan a. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah kabupaten/kota. b. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah kabupaten/kota. 2 Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno a. Pelestarian naskah kuno milik Daerah kabupaten/kota. b. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. 3 Sertifikasi Pustakawan dan Akreditasi Pendidikan dan PelatihanPerpustakaan
  • 38. BIDANG KEARSIPAN NO SUB URUSAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 Pengelolaan Arsip a. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah kab/kota dan BUMD kab/kota. b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Daerah kabupaten/kota, BUMD kabupaten/kota, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota, organisasi politik tingkat Daerah kabupaten/kota, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat Daerah kabupaten/kota. c. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat kabupaten/kota. 2 Pelindungan dan Penyelamatan Arsip a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun. b. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten/kota. c. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah kabupaten/kota yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan Desa/kelurahan. d. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota. e. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip. 3 Akreditasi dan Sertifikasi 4 Formasi Arsiparis 5 Perizinan Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah kabupaten/kota.
  • 39. URUSAN PEM-AN KONKUREN PILIHAN 1. kelautan dan perikanan; 2. pertanian; 3. kehutanan; 4. energi dan sumber daya mineral; 5. pariwisata; 6. industri; 7. perdagangan; dan 8. ketransmigrasian. Penentuan urusan pilihan ditetapkan oleh pemerintahan daerah UU 32/2004 PP 38/20007 1. kelautan dan perikanan; 2. pariwisata; 3. pertanian; 4. kehutanan; 5. energi dan sumber daya mineral; 6. perdagangan; 7. perindustrian; dan 8. transmigrasi. UPP → UP yg wajib diselenggara- kan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah UU 23/2014
  • 40. Urusan Bidang Kelautan & Perikanan NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil 2 Perikanan Tangkap a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota. b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). 3 Perikanan Budidaya a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan. c. Pengelolaan pembudidayaan ikan. 4 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 5 Pengolahan dan Pemasaran --- 6 Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan - 7 Pengembangan SDM Masyarakat Kelautan dan Perikanan ---
  • 41. BIDANG PARIWISATA NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 Destinasi Pariwisata a. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten / kota. b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten / kota. c. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten /kota. d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten / kota. 2 Pemasaran Pariwisata Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota. 3 Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota. 4 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.
  • 42. BIDANG PERTANIAN NO SUB URUSAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 Sarana Pertanian a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian. b. Pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten/kota. c. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten/kota. d. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer. e. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah kabupaten/kota. f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain. 2 Prasarana Pertanian a. Pengembangan prasarana pertanian. b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah kabupaten/kota c. Pengembangan lahan penggembalaan umum. 3 Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah kabupaten/kota. b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah kab/kota serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah kabupaten/kota. c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah kabupaten/kota. d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masy veteriner. e. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.
  • 43. BIDANG PERTANIAN NO SUB URUSAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4 Pengendalian & Penanggulangan bencana pertanian Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota. 5 Perizinan Usaha Pertanian a. Penerbitan izin usaha pertanian yg kegiatan usahanya dlm Daerah kab/kota. b. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, RPH. c. Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan. 6 Karantina Pertanian -- 7 Varietas Tanaman --
  • 44. BIDANG KEHUTANAN NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 Perencanaan Hutan -- 2 Pengelolaan Hutan -- 3 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pelaksanaan pengelolaan TAHURA kabupaten/ kota. 4 Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan -- 5 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) 6 Pengawasan Kehutanan --
  • 45. BIDANG ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 Geologi 2 Mineral dan Batubara 3 Minyak dan Gas Bumi 4 Energi Baru Terbarukan Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota. 5 Ketenagalistrikan
  • 46. BIDANG PERDAGANGAN NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1. Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan. b. Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB) c. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk : 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2)penerima waralaba lanjutan dari warlaba dalam negeri; dan 3)penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri. d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B & C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat. e. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah kabupaten/kota. f. Rekomendasi penerbitan Pengakuan pedagang kayu antar pulau terdaftar (PKAPT )dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau. g. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal)
  • 47. lanjutan NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2. Sarana Distribusi Perdagangan a. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya. 3. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah kabupaten/kota. b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota. c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah kabupaten/kota. d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya. 4. Pengembangan Ekspor a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota). 5. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.
  • 48. BIDANG PERINDUSTRIAN NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 Perencanaan Pembangunan Industri Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten/kota. 2 Perizinan a.Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah. b.Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah. c.Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota. 3 Sistem Informasi Industri Nasional Penyampaian laporan informasi industri untuk: - IUI Kecil dan Izin Perluasannya; - IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan - IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.
  • 49. BIDANG TRANSMIGRASI NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 Perencanaan Kawasan Transmigrasi Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Daerah kabupaten/kota. 2 Pembangunan Kawasan Transmigrasi Penataan pesebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. 3 Pengembangan Kawasan Transmigrasi Pengembangan satuan permikiman pada tahap kemandirian.
  • 50. IMPLIKASI BEBERAPA UU PASCA UU NO 23 TAHUN 2014 TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
  • 51. Kesatu UU NO 17 TAHUN 2019 TENTANG SUMBER DAYA AIR
  • 52. Tujuan Pengaturan SDA Dlm UU 17/2019 1. memberikan pelindungan dan menjamin pemenuhan hak ralqrat atas Air; 2. menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat; 3. menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan; 4. menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan; 5. menjamin pelindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk Masyarakat Adat dalam upaya konservasi Air dan Sumber Air; dan 6. mengendalikan Daya Rusak Air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Ps 3 UU 17/2019
  • 53. Ruang Lingkup Pengaturan SDA Dlm UU 17/2019 1. penguasaan negara dan hak rakyat atas Air; 2. tugas dan wewenang dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; 3. Pengelolaan Sumber Daya Air; 4. perizinan; 5. sistem informasi Sumber Daya Air; 6. pemberdayaan dan pengawasan; 7. pendanaan; 8. hak dan kewajiban; 9. partisipasi masyarakat; dan 10. koordinasi. Ps 4 UU 17/2019
  • 54. Wewenang Pemkab/Kota Dalam Mengatur & Mengelola SDA 1. menetapkan kebijakan Pengelolaan SDA di wilayahnya berdasarkan kebijakan nas SDA dan kebijakan Pengelolaan SDA provinsi dg memperhatikan kep kab/kota sekitarnya; 2. menetapkan Pola Pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai dalam 1 kab/kota dg memperhatikan kepentingan kab/kota sekitarnya; 3. menetapkan Rencana Pengelolaan SDA pd Wilayah Sungai dlm 1 kab/kota dg memperhatikan kepentingan kab/kota sekitarnya; 4. menetapkan kawasan lindung Sumber Air pd Wilayah Sungai dlm 1 kab/kota; 5. mengatur, menetapkan, & rnemberi izin penggunaan SDA utk keb bukan usaha dan izin penggunaan SDA utk keb usaha pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai dlm 1 kab/kota; 6. membentuk wadah koordinasi Pengelolaan SDA pd Wilayah Sungai dalam 1 kab/kota; 7. menetapkan nilai satuan BJPSDA dengan melibatkan para pemangku kep terkait; 8. memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA pd Wilayah Sungai dlm 1 kab/kota; dan 9. menetapkan kebijakan dan strategi kab/kota dlm penyelenggaraan SPAM. Ps 16 UU 17/2019
  • 55. Tugas Pemkab/Kota Dalam Mengatur & Mengelola SDA 1. menyusun kebijakan Pengelolaan SDA kab/kota berdasarkan kebijakan nasional SDA dan kebijakan Pengelolaan SDA provinsi dengan memperhatikan kepentingan kab/kota sekitarnya; 2. menyusun Pola Pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai dalam satu kab/kota; 3. menyusun Rencana Pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai dalam satu kab/kota; 4. mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kab/kota; 5. mengelola kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai dalam satu kab/kota; 6. menyelenggarakan proses perizinan penggunaan SDA pada Wilayah Sungai dalam satu kab/kota; 7. menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai dalam satu kab/kota; 8. mengupayakan penyediaan air untuk pemenuhan pertanian rakyat, kegiatan bukan usaha, dan/atau kegiatan usaha pada wilayah sungai dalam satu kab/kota; 9. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat di wilayah kab/kota; 10. melaksanakan Pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai dalam satu kab/kota, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut; 11. mengembangkan dan mengelola SPAM di daerah kab/kota; 12. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai dalam satu kab/kota; 13. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam Pengelolaan SDA kpd pemerintah desa; dan 14. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam satu kab/kota dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Ps 15 UU 17/2019
  • 56. Tugas Pemdes Dalam Mengatur & Mengelola SDA 1. membantu Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam mengelola SDA di wilayah desa berdasarkan asas kemanfaatan umum dan dengan memperhatikan kepentingan desa lain; 2. mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam Pengelolaan SDA di wilayahnya; 3. ikut serta dalam menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan SDA; dan 4. membantu Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi warga desa Ps 17 UU 17/2019
  • 57. Perubahan Kewenangan Urpem WBPD PUPR NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KAB/KOTA 1 2 3 4 5 1. Sumber Daya Air a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas Daerah provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional. b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha, daerah irigasi lintas Daerah provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional.. a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas Daerah kabupaten/kota. b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha - 3000 ha, dan daerah irigasi lintas Daerah kab/kota. a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah kab/kota. 2. 3 4 5 Ps 77 UU 17/2019
  • 58. Perubahan Kewenangan Urpempil ESDM NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KAB/KOTA 1 2 3 4 5 1. Geologi a. Penetapan cekungan air tanah. b. Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah lintas Daerah provinsi dan lintas negara. c. Penetapan kawasan lindung geologi dan warisan geologi (geo-heritage). d. enetapan status dan peringatan dini bahaya gunung api; e. Peringatan dini potensi gerakan tanah. f. Penetapan neraca sumber daya dan cadangan sumber daya mineral dan energi nasional. g. Penetapan KRB Geologi. a. Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah provinsi. b. Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam Daerah provinsi. c. Penetapan nilai perolehan air tanah dalam Daerah provinsi. 2. Mineral dan Batubara 3 Minyak dan Gas Bumi 4 Energi Baru Terbarukan 5 Ketenagalistrikan Ps 77 UU 17/2019
  • 59. Kedua UU NO 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUB UU NO 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERBA
  • 60. Terdapat 124 materi dalam UU No 4/2009 ttg Pertambangan Mineral dan Batubara yg diubah oleh UU No 3/2020 : 1. Perubahan pengertian atau definisi terkait pertambangan; 2. Terdapat beberapa izin usaha pertambangan (IUP) yang dulu dikenal dalam UU No 4 Tahun 2009 sekarang tidak lagi ada, dan pegelompokan semua izin pertambangan menjadi Perizinan Berusaha, serta dikenalnya izin terkait Pertambangan Minerba yang baru; 3. Hilangnya Kewenangan Pemerintah Provinsi & Kab/Kota dalam pengelolaan pertambangan Minerba; 4. Perubahan Ketentuan terkait Wilayah Pertambangan khususnya Wilayah Pertambangan Rakyat; 5. Perubahan mekanisme Perizinan, disamping dg OSS juga menjadi kewenangan Pusat 6. Terdapat penegasan siapa perseorangan yang dapat diberikan IUP. WALUYO.FH@GMAIL.COM 60
  • 61. Meskipun Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan dalam pertambangan Minerba akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal22A UU No 3 Tahun 2020, Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WPR yang telah ditetapkan. WALUYO.FH@GMAIL.COM 61
  • 62. Ketiga UU TENTANG CIPTA KERJA TAHUN 2020
  • 63. UU CIPTA KERJA • Perjalanan RUU menjadi UU banyak menjadi soratan & perdebatan berbagai kalangan. • RUU disetujui menjadi UU, tgl 12 Oktober 2020 & diserahkan ke Pemerintah tgl 14 Oktober 2020. • Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan PSN. waluyo.fh@gmail.com 63
  • 64. Tujuan Pengaturan UU Ciptakerja 1. menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap TKI yg seluas-luasnya, dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional; 2. menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; 3. penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK- M serta industri nasional; dan 4. penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada IPTEK nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Ps 3 UU Ciptaker
  • 65. Kebijakan Strategis Ciptaker: 1. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; 2. ketenagakerjaan; 3. kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M; 4. kemudahan berusaha; 5. dukungan riset dan inovasi; 6. pengadaan tanah; 7. kawasan ekonomi; 8. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; 9. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan 10. pengenaan sanksi. Ps 4 UU Ciptaker Sistematika UU
  • 66. BAB PERIHAL PASAL I KETENTUAN UMUM 1 II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP 2-5 III PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA 1. Umum; 2. Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko: 1) Umum; 2) Perizinan Berusaha Berbasis Berisiko Rendah; 3) Perizinan Berusaha Berbasis Berisiko Menengah; 4) Perizinan Berusaha Berbasis Berisiko Tinggi; 5) Pengawasan; 6) Peraturan Pelaksanaan. 3. Penyedehanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Pengadaan Tanah, dan Pemanfaatan Lahan: 1) Umum; 2) Kessuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; 4. Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor Serta Kemudahan Dan Persyaratan Investasi: 1) Umum; 2) Kelautan & Perikanan; 3) Pertanian; 4) Kehutanan; 5) ESDM; 6) Ketenagalistrikan; 7) Perindustrian; 8) Perdagangan, Metrologi Legal, Jaminan Produk Halal, dan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian; 9) PUPR; 10) Transportasi; 11) Kesehatan, Obat & Makanan; 12) Pendidikan & Kebudayaan; 13) Kepariwisataan; 14) Keagamaan; 15) Pos, Telekomunikasi & Penyiaran; dan 16) Pertahanan & Keamanan. 5. Penyederhanaan Persyaratan Investasi Pada Sektor Tertentu: 1) Umum; 2) Penanaman Modal; 3) Perbankan; 4) Perbankan Syariah. 6-79 IV KETENAGAKERJAAN 1. Umum; 2. Ketenagakerjaan; 3. Jenis Program Jaminan Sosial; 4. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial; 5. Perlindungan Pekerja migran Indonesia 80-84 waluyo.fh@gmail.com 66
  • 67. BAB PERIHAL PASAL V KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH 1. Umum; 2. Koperasi; 3. Kriteria UMKM; 85-104 VI KEMUDAHAN BERUSAHA 1. Umum 2. Keimigrasian 3. Paten; 4. Merek 5. PT 6. UU Gangguan 7. Perpajakan 8. Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman 9. Wajib Daftar Perusahaan 10. Badan Usaha Milik Desa 11. Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 105-118 VII DUKUNGAN RISET DAN INOVASI 119-121 VIII PENGADAAN TANAH 1. Umum 2. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 3. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 4. Pertanahan: 1) Bank Tanah; 2) Penguatan Hak Pengelolaan; 3) Satuan Rumah Susun untuk Orang Asing; 4) Pemberian Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan pada Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah. 122-147 waluyo.fh@gmail.com 67
  • 68. BAB PERIHAL PASAL IX KAWASAN EKONOMI 1. Umum 2. Kawasan Ekonomi Khusus 3. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas: 1) Umum; 2) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; 3) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. 148-153 X INVESTASI PEMERINTAH PUSAT DAN KEMUDAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL 1. Investasi Pemerintah Pusat: 1) Umum; 2) Lembaga Pengelola Investasi. 2. Kemudahan Proyek Strategis Nasional; 154-173 XI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UNTUK MENDUKUNG CIPTA KERJA 1. Umum 2. Administrasi Pemerintahan; 3. Pemerintahan Daerah 174-176 XII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN 177-179 XIII KETENTUAN LAIN-LAIN 180-103 XIV KETENTUAN PERALIHAN 184 XV KETENTUAN PENUTUP 185-186 waluyo.fh@gmail.com 68
  • 69. 79 UU TERDAMPAK UU CIPTAKER: 1. UU No 26/2007 ttg Penataan Ruang; 2. UU No 27/2007 ttg Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau2 Kecil sbgm telah diubah dg UU No 1/2014 ttg Perub Atas UU No 27/2007 ttg Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau2 Kecil ; 3. UU No 32/2014 ttg Kelautan ; 4. UU No 4/2011 ttg Informasi Geospasial; 5. UU No 32/2009 ttg Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6. UU No 28/2002 ttg Bangunan Gedung; 7. UU No 6/2017 ttg Arsitek ; 8. UU No 31/2004 ttg Perikanan sbgmn diubah terakhir dg UU No 45/2009 ttg Perub atas UU No 31/2004 ttg Perikanan; 9. UU No 39/2014 ttg Perkebunan; 10. UU No 29/2000 ttg Perlindungan Varietas Tanaman ; 11. UU No 22/ 2019 ttg Sistem Budi Daya Pertanian ; 12. UU No 19/ 2013 ttg Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ; 13. UU No 13/2010 ttg Hortikultura ; 14. UU No 18/2009 ttg Peternakan & Keswan sebagaimana telah diubah dg UU No 41/2014. 15. UU No 41/1999 ttg Kehutanan sebagaimana diubah dg UU No 19/2004 ttg Penetapan Perppu No 1/ 2004 ttg Perubahan atas UU No 41/1999 ttg Kehutanan menjadi UU ; 16. UU No 18/2013 ttg Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ; 17. UU No 4/2009 ttg Pertambangan Minerba sbgmn telah diubah dg UU No 3/2020 ttg Perubahan Atas UU No 4/2009; 18. UU No 22/2001 ttg Minyak dan Gas Bumi; 19. UU No 21/2014 ttg Panas Bumi; 20. UU No 30/2009 ttg Ketenagalistrikan ; 21. UU No 10/1997 ttg Ketenaganukliran ; 22. UU No 3/2014 ttg Perindustrian ; 23. UU No 7/2014 ttg Perdagangan ; 24. UU No 2/1981 ttg Metrologi Legal ; 25. UU No 33/2014 ttg Jaminan Produk Halal ; 26. UU No 1/2011 ttg Perumahan dan Kawasan Permukiman ; 27. UU No 20/2011 ttg Rumah Susun ; waluyo.fh@gmail.com 69
  • 70. 28. UU No 2/2017 ttg Jasa Konstruksi ; 29. UU No 17/2019 ttg Sumber Daya Air ; 30. UU No 22/2009 ttg Lalu Lintas Angkutan Jalan ; 31. UU No 23/2007 ttg Perkeretaapian ; 32. UU No 17/2008 ttg Pelayaran ; 33. UU No 1/2009 ttg Penerbangan ; 34. UU No 36/2009 ttg Kesehatan ; 35. UU No 44/2009 ttg Rumah Sakit ; 36. UU No 5/1997 ttg Psikotropika ; 37. UU No 35/2009 ttg Narkotika ; 38. UU No 18/2012 ttg Pangan ; 39. UU No 33/2009 ttg Perfilman ; 40. UU No 10/2009 ttg Kepariwisataan ; 41. UU No 8/2019 ttg Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; 42. UU No 38/2009 ttg Pos ; 43. UU No 36/1999 ttg Telekomunikasi ; 44. UU No 32/2002 ttg Penyiaran ; 45. UU No 16/2012 ttg Industri Pertahanan ; 46. b. UU No 2/2002 ttg Kepolisian ; 47. UU No 25/2007 ttg Penanaman Modal ; 48. UU No 7/1992 ttg Perbankan sbgmn diubah dg UU No 10/1998; 49. UU No 21/2008 ttg Perbankan Syariah 50. UU No 13/2003 ttg Ketenagakerjaan; 51. UU No 40/2004 ttg Sistem Jaminan Sosial Nasional; 52. UU No 24/2011 ttg Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 53. UU No 18/2017 ttg Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; 54. UU No 25/1992 ttg Perkoperasian; 55. UU No 20/2008 ttg Usaha Mikro Kecil dan Menengah. waluyo.fh@gmail.com 70
  • 71. 56. UU No 38/2004 ttg Jalan; 57. UU No 6/2011 ttg Keimigrasian; 58. UU No 13/2016 ttg Paten; 59. UU No 20/2016 ttg Merek dan Indikasi Geografis; 60. UU No 40/2007 ttg Perseroan Terbatas; 61. Staatsblad Th 1926 No 226 juncto Staatsblad th1940 Nomor 450 ttg Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie); 62. UU No 28/2009 ttg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 63. UU No 7/2016 ttg Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; 64. UU No 3/1982 ttg Wajib Daftar Perusahaan; 65. UU No 5/1999 ttg Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 66. UU No 7/1983 ttg Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 36/2008 ttg Perubahan Keempat atas UU No 7/1983; 67. UU No 8/1983 ttg Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beberapa kali diubah, terakhir dg UU No 42/2009 ttg Perubahan Ketiga atas UU No 8/1983; 68. UU No 6/1983 ttg Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 16/2009 ttg Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 5/2008 ttg Perubahan Keempat atas UU No 6/1983; 69. UU No 6/2014 ttg Desa; 70. UU No 19/2003 ttg Badan Usaha Milik Negara. 71. UU No 11/2019 ttg Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi; 72. UU No 2/2012 ttg Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 73. UU No 41/2009 ttg Perlindungan LPPB; 74. UU No 39/2009 ttg Kawasan Ekonomi Khusus; 75. UU No 36/2000 ttg Penetapan PERPU No 1/2000 ttg Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi UU sebagaimana diubah dengan Undang UU No 44/2007; 76. UU No 37/2000 ttg Penetapan PERPU No 2/2000 ttg Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi UU; 77. UU No 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9/2015 ttg Perubahan Kedua Atas UU No 23/2014; 78. UU No 30/2014 ttg Administrasi Pemerintahan; 79. UU No 30/2014 ttg Administrasi Pemerintahan. waluyo.fh@gmail.com 71
  • 72. TINJAUAN SINGKAT PERMENDAGRI NO 90/2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH 72 Mencabut & Menyatakan tidak berlakunya Lampiran III dan Lampiran IV Permendagri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Lamp III: BAGAN AKUN STANDAR PEMERINTAH DAERAH Lamp IV: FORMAT KONVERSI PENYAJIAN LRA → format konversi pendapatan dan belanja dalam penyajian LRA
  • 74. MEMUDAHKAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR (Klaskodnom) ➢ penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan Renbang & Keuda yg disusun secara sistematis sebagai acuan dalam penyusunan dok Renbangda & Keuda; ➢ untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan Renbang & Keuda; ➢ digunakan utk mendukung Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
  • 75. ➢PEMDA menyusun Dok Renbangda, dok Rencana Perangkat Daerah, & Dok PKD sesuai dg ket PUU; ➢Penyusunan Dok sbgmn dimaksud, dg menggunakan Klaskodnom yg digunakan pada tahapan: 1. perencanaan pembangunan daerah; 2. perencanaan anggaran daerah; 3. pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah; 4. akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 5. pertanggungjawaban keuangan daerah; 6. pengawasan keuangan daerah; dan 7. analisis informasi pemerintahan daerah lainnya.
  • 76. ➢ Klaskodnom terdiri atas: urusan, bidang urusan, program, kegiatan, & sub kegiatan: disusun berdasarkan Urusan yg menjadi kewenangan daerah sesuai dg ket PUU Fungsi: disusun berdasarkan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertertu yg selaras dg Belanja negara sesuai dg ket PUU Organisasi: berdasarkan susunan perangkat daerah sesuai dg ket PUU Sumber Pendanaan: disusun berdasarkan Sumber Pendanaan yg meliputi dana umum dan dana khusus sesuai dg ket PUU Wilayah Administrasi Pemerintahan: disusun berdasarkan kode dan data Wilayah Administrasi Pemerintahan sesuai dg ket PUU Rekening: disusun berdasarkan kode akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek, meliputi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan/pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-laporan operasional, dan beban.
  • 77. SISTEMATIKAA LAMPIRAN PMDN 90/2019 B KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI C KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH KAB/KOTA KODE URUS AN BID URUS AN PROG RAM KEGIATAN SUB KEGIAT- AN 1 01 UPWYBDPD → BID KESEHATAN 1 06 UPWYBDPD → BID SOSIAL 2 07 UPWYTBDPD → BID TENAGA KERJA 2 24 UPWYTBDPD → BID KEARSIPAN 3 25 URPIL → BID KELAUTAN & PERIKANAN 3 32 URPIL → BID TRANMIGRASI 4 01 SETDA 4 02 SETWAN 5 01 Unsur Penunjang Urpem PERENCANAAN 5 06 PENGHUBUNG 6 01 Unsur Pengawas → INSPEKTORAT DAERAH 7 01 dst KECAMATAN 8 01 Unsur PUM → KESBANGPOL
  • 79. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR URPEM KAB/KOTA UPWYBDPD (1) UPWYTBDPD (2) 1 Pendidikan → 6 P 7 Tenaga Kerja → 6 P 16 Kominfo → 3 P 2 Kesehatan → 5 P 8 PPPA → 7 P 17 Koperasi, UKM → 8 P 3 PUPR → 12 P 9 Pangan → 5 P 18 Penanaman Modal → 6 P 4 PKP → 5 P 10 Pertanahan → 10 P 19 Kepemudaan & OR → 4 P 5 Tramtibumlinmas → 4 P 11 LH → 11 P 20 Statistik → 2 P 6 Sosial → 7 P 12 Adminduk & Capil → 5 P 21 Persandian → 2 P 13 PMD → 5 P 22 Kebudayaan → 6 14 Dalduk & KB → 4 P 23 Perpustakaan → 3 P 15 Perhubungan → 5 P 24 Kearsipan → 4 P UR PILIHAN (3) PENDUKUNG UP (4) PENUNJANG UP (5) 25 Kelautan & Perikanan > 5P 1 Setda → 4 P 1 Perencanaan → 5 P 26 Pariwisata → 5P 2 Setwan → 3 P 2 Keuangan → 4 P 27 Pertanian → 7 P PENGAWASAN (6) 3 Kepegawaian → 2 P 28 Kehutanan → 6 P (1 sj KD) 1 Inspektorat Daerah → 3 P 4 Diklat → 2 P 29 ESDM → 6 P (1 sj KD) KEWILAYAHAN (7) 5 Litbang → 6 P 30 Perdagangan → 7 P 1 Kecamatan → 6 P 6 Penghubung → 2 P 31 Perindustrian → 4 P PEMUM (8) 7 Pengelolaan Perbatasan → 2P 32 Transmigrasi → 4 P 1 Kesbangpol → 6 P
  • 81. CURRICULUMVITAE Nama : Waluyo, SH.,MSi. Tempat Tgl Lahir : Karanganyar, 13 Agustus 1968. Tempat Tinggal : Beji RT 02/XI Kemiri Kebakkramat Kra  7012960: HP 08122587326/02717986368 E-mail: waluyo.fh@gmail.com Pendidikan : Tamat SD 1982, Tamat SMP 1985, Tamat SMA 1988; Tamat Fak Hukum UNS 1992; Program Pascasarjana (S2) Program Studi Ilmu Lingkungan 2002; mulai 2011 mengikuti Program S3 (Doktor) Ilmu Hukum UNS. Aktifitas Sehari-hari: • Staf Pengajar Fakultas Hukum UNS, sejak tahun 1995 hingga sekarang. • Sekretaris Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik FH UNS, 2004-skrg. • Peneliti (Peer Group) di Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional (PUSDEMTANAS) & Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) - LPPM UNS, • Sekretaris Pusat Kajian Hukum & Pemberdayaan Otonomi Daerah Fakultas Hukum UNS, 2008 – sekarang; • Pengalaman Pendampingan di beberapa DPRD dan Pemerintah Daerah Kab/Kota di Jateng & Jatim.
  • 82. KERANGKA UMUM PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RAPERDA TENTANG RPJPD DAN RPJMD, SERTA TATA CARA PERUBAHAN RPJPD, RPJM DAN RKPD Dr. Hendriwan, MH, M.Si DIREKTUR PENDAPATAN DAERAH DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
  • 83. D DASAR HUKUM Merupakan tindaklanjut dari Amanat Pasal 277 UU No. 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa Ketentuan Lebih Lanjut → tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD diatur dengan Peraturan Menteri. 1 Beberapa Materi Pokok Amanat UU No. 23 Tahun 2014 yang perlu diintegrasikan kedalam Rancangan 2 Permendagri, Substansi Pengaturan tidak hanya tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Pasal 277), tetapi juga mencakup: dan Evaluasi Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD. Renstra dan Renja PD) a Tatacara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD/Perubahan RPJPD dan RPJMD/Perubahan RPJMD. b
  • 84. RUANG LINGKUP Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 2 Permendagri 86/2017) 1 2 3 Tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD; dan Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah Tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
  • 85. N DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RPJPD UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJMD Daerah RKPD Daerah Renstra UU No.23 Th. 2014, Pasal 272-273 Renja ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. memuat tujuan, sasaran, program,dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Perencanaan Pembangunan ditetapkan dengan Perkada Rencana Pembangunan Ditetapkan dengan PERDA paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat Ditetapkan dengan PERDA paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir
  • 86. RPJPD Renstra SKPD RPJMD Renja SKPD RKPD Rancangan APBD RKA-SKPD DPA-SKPD APBD KUA PPA • RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD; • RPJMD dijabarkan kedalam Renstra SKPD dan diterjemahkan kedalam RKPD; • RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra SKPD; • Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian visi & misi Renstra SKPD; • Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra memedomani program prioritas dalam RPJMD; • RPJMD dilaksanakan melalui RKPD; • Renja SKPD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas; • RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD; • Realisasi (triwulan) DPA-SKPD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja SKPD. ARSITEKTUR DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
  • 87. RPJPD Menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah Sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah RPJMD •Sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah • Menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS. RKPD Apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada tentang RKPD, kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan selama 3 (tiga) bulan. Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan. ( Pasal 265 & Pasal 266 UU No. 23 Tahun 2014) FUNGSI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
  • 88. N N 5 TAHUN 20 TAHUN PEDOMAN DIJABARKAN RPJMN RPJPN PEDOMAN RENSTRA K/L PEDOMA RPJPD PROV RPJMD PROV DIJABARKAN PEDOMAN RENSTRA SKPD PROV PEDOMA DIJABARKAN RPJPD K/K RPJMD K/K PEDOMAN RENSTRA SKPD K/K DIPEDOMANI DIPEDOMANI MEMPEDOMANI MEMPEDOMANI DIPEDOMANI DIPEDOMANI 1 TAHUN PEDOMAN RKP RAPBN DIACU PEDOMAN RENJA K/L RKPD PEDOMAN RAPBD PROV PROV DIACU PEDOMAN RENJA SKPD PROV RKPD PEDOMAN RAPBD K/K K/K DIACU PEDOMAN RENJA SKPD K/K SINKRONISASI PERENCANAAN & PENGANGGARAN PUSAT DAN DAERAH DALAM SATU KESATUAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
  • 89. N TUJUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Pasal 4 Permendagri 86/2017) Mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan lapangan masyarakat, berusaha, kesempatan kerja, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.
  • 90. PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN DOKRENDA (Pasal 4 Permendagri 86/2017) a. Merupakan nasional. Dilakukan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan b. pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing- masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional. c. d.
  • 91. PERUMUSAN DOKRENDA (Pasal 5 Permendagri 86/2017) Dokrenda dirumuskan secara: a. Transparan, membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara responsif; dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah efisien; pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal efektif; kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal. akuntabel; setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus b. c. d. e. dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat
  • 92. … lanjutan Lanjutan f. partisipatif; merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan. terukur; penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya. berkeadilan; prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia. g. h. i. berwawasan lingkungan; mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia. j. Berkelanjutan; pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.
  • 93. PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pendekatan Proses Perencanaan (Pasal 7) 1. Teknokratis, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah; 2. Partisipatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan; 3. Politis, menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan 4. Atas-bawah dan bawah-atas, hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional. Pendekatan Substansi Perencanaan (pasal 9) 1. Tematik-Holistik: dalam mencapai sasaran prioritas nasional dirancang koordinasi berbagai kementarian atau lembaga yang terkait. 2. Integratif: Kegiatan pembangunan direncanakan secara terintegrasi. 3. Spasial: Kegiatan pembangunan yang direncanakan harus menunjukkan lokasi.
  • 94. RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH & RENCANA PERANGKAT DAERAH (Pasal 11 Permendagri 86/2017) Menyusun Menyusun Mengkoordinasikan PERANGKAT DAERAH BAPPEDA DOKUMEN RENCANA PERANGAKAT DAERAH RENSTRA PD RENJA PD DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH RPJPD RPJMD RKPD
  • 95. PEMBAGIAN PERAN DIT. PEIPD DENGAN DIT SUPD DIT. PEIPD RPJPD RPJMD RKPD DIT. SUPD I-IV RENSTRA PD RENJA PD TARGET NASIONAL/ BAPPENAS TARGET K/L DITJEN BINA BANGDA, KEMENDAGRI EVALUASI/FASILITASI DOKRENDA KONSISTENSI BAPPEDA PERANGKAT DAERAH APIP
  • 96. 1 PERSIAPAN PENYUSUNAN TAHAPAN PENYUSUNAN RPJPD, RPJMD, RKPD Pasal 16 ayat (1) 2 PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL 3 PERUMUSAN RANCANGAN 4 PELAKSANAAN MUSRENBANG 5 PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR 6 PENETAPAN
  • 97. 1 PERSIAPAN PENYUSUNAN TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA PD DAN RENJA PD Pasal 16 ayat (2) 2 PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL 3 PERUMUSAN RANCANGAN 4 PELAKSANAAN FORUM PD/LINTAS PD 5 PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR 6 PENETAPAN
  • 98. RPJPD RPJPD arah merupakan kebijakan, penjabaran dari visi, misi, dan sasaran pokok untuk pembangunan Daerah jangka panjang 20 (dua puluh) tahun yang disusun RTRW. dengan berpedoman pada RPJPN dan
  • 99. A SISTEMATIKA RPJPD a pendahuluan gambaran umum kondisi Daerah b c permasalahan dan isu strategis Daerah d visi dan misi Daerah e arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah f penutup
  • 100. Persiapan Penyusunan RPJPD Pengolahan data dan informasi Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Masukan dari PD Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Penelaahan RTRW Provinsi & Daerah Lainnya Perumusan visi dan misi daerah Perumusan sasaran pokok dan arah kebijakan Analisis isu-isu strategis Rancangan Awal RPJPD Musrenbang RPJPD Evaluasi rancangan akhir ke Gubernur/ Mendagri Rancangan Akhir RPJPD penetapan Perda RPJPD BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJPD Penelaahan RPJPN & RPJPD daerah lainnya Analisis Gambaran umum kondisi daerah Penyelarasan visi, misi dan arah kebijakan RPJPD Konsultasi ke Gubernur/ Mendagri Rancangan RPJPD Persetujuan bersama dengan DPRD
  • 101. RPJMD RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.
  • 102. SISTEMATIKA RPJMD a. b. c. d. e. f. g. h. i. pendahuluan gambaran umum kondisi Daerah gambaran keuangan Daerah permasalahan dan isu strategis Daerah visi, misi, tujuan dan sasaran strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangat Daerah kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah penutup
  • 103. BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD Persiapan Penyusuna n RPJMD Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Rancangan Awal RPJMD Musrenbang RPJMD Evaluasi RANPERDA RPJMD Rancangan Akhir RPJMD Pembahasan dan persetujuan bersama RANPERDA RPJMD VISI, MISI dan Program KDH Penelaahan RPJPD Penelaahan RPJMN/ RPJMD Provinsi Kinerja penyelenggaraan Pemda Hasil evaluasi capaian RPJMD Penelaahan RTRW RTRW daerah lainnya KONSULTASIK MENTERI Rancangan RPJMD Analisis isu- isu strategis 1 2 4 5 Kerangka Pendanaan dan Program Perangkat Daerah 6 Perumusan Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Analisis Gambaran umum kondisi daerah & pengelolaan keuangan daerah Perumusan Penjelasan visi dan misi serta Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik 3 Penetapan Pengolahan data & informasi KLHS Pembahasan dengan DPR (Nota Kesepakatan
  • 104. yafianto@gmail.com PERSIAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMD b. gambaran umum kondisi c. gambaran keuangan d. Permasalahan dan isu RPJMD. berpedoman program Kepala disempurnakan pada visi, misi, & Daerah terpilih. a. pendahuluan; f. strategi, arah kebijakan dan b. gambaran umum kondisi program pembangunan Daerah; Daerah; c. gambaran keuangan Daerah; g. kerangka pendanaan d. permasalahan dan isu pembangunan dan program strategis Daerah; Perangkat Daerah; e. visi, misi, tujuan dan sasaran; h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan i. penutup. a. pendahuluan; Daerah; Daerah; dan strategis Daerah. a. pembentukan tim penyusun RPJMD; b. orientasi; c. Agenda kerja d. penyiapan data dan informasi; e. rancangan teknokratik a. analisis gambaran umum kondisi Daerah; b. gambaran keuangan Daerah; c. permasalahan pembangunan Daerah; d. penelaahan dokumen perencanaan lainnya; isu strategis Daerah.
  • 105. PENERAPAN SPM DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD PERUMUSAN PERMASALAHAN LAYANAN PD ANALISIS ISU ISU STRATEGIS Perumusan penjelasan visi dan misi Perumusan tujuan dan sasaran Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah Kerangka Pendanaan dan Program PD Dibahas dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran PROGRAM OUTCOME SPM x Standar Belanja PAGU KINERJA PELAYANAN PD BERDASARKAN SPM STANDAR INTERNASIONAL , NASIONAL, DAERAH LAINNYA TINGGI SESUAI RENDAH ANALISIS GAMBARAN PELAYANAN PD
  • 106. PERDA RPJMD Kesepakatan KDH dgn DPRD PEMBAHASAN RAPERDA RPJMD Rancangan Gubernur Rancangan RENSTRA PD Rancangan Awal RPJMD Rancangan Akhir RPJMD Rancangan RPJMD Kinerja Daerah Konsultasi dgn MDN/ Penyusunan Renstra PD Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Rumusan Visi & Misi Rumusan Tujuan Sasaran Kebijakan umum dan program pembangunan Daerah5 thn IndikasI rencana programprioritas disertai kebutuhan pendanaan5 thn Program/ Indikator Program/ Pagu Per-program Setiap SKPD 5 Thn Indikator Forum PD MUSRENBANG RPJMD Pembahasan Dengan DPRD Fungsi Legislasi, Budget & Pengawasan PERAN DAN FUNGSI DPRD DALAM PENYUSUNAN RPJMD
  • 107. RKPD RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
  • 108. • • n m si yafianto@gmail • SISTEMATIKA RKPD pendahuluan 1 2 3 4 5 6 7 8 • • • • • kerangka ekonomi dan keuangan Daerah sasaran dan prioritas pembangunan Daerah arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota rencana kerja dan pendanaan Daerah; kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah penutup
  • 109. Rancangan Awal RKPD Musrenbang RKPD kab/kota Rancangan Akhir RKPD Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Forum Konsultasi Publik Perumusan Kerangka Ekonomi & Kebijakan Keuda Pengolahan data dan informasi Analisis Ekonomi & keuda Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Telaahan kebijakan nasional (RKP) & provinsi (RKPD PROV) SE Penyusunan Renja-SKPD Penyusunan Rancangan Renja SKPD kab/kota Rancangan RKPD VERIFIKASI Bappeda Persiapan Penyusunan RKPD Pokok-pokok pikiran DPRD Kab/Kota Berita Acara Musrenbang kecamatan Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu Dok RKPD kab/kota tahun berjalan Perumusan program prioritas daerah beserta pagu indikatif Penyelarasan Rencanaprogram prioritas daerah beserta pagu indikatif PENYUSUNAN KUA & PPAS Penetapan PERBUP/PERWAL ttg RKPD 1 2 3 4 5 Review RPJMD Fasilitasi Menteri/ Gubernur
  • 110. RENSTRA PD Renstra program, Perangkat Daerah memuat tujuan, dalam sasaran, rangka Urusan dan kegiatan pembangunan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif
  • 111. A SISTEMATIK RENSTRA PD a. b. c. d. e. f. g. h. pendahuluan; gambaran pelayanan Perangkat Daerah; permasalahan dan isu strategis Perangkat tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; Daerah; rencana program dan kegiatan serta pendanaan; kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan penutup.
  • 112. a t h t m, n, n ai n s n si p h, g n n a a h n D RENJA PD berpedoma
  • 113. A SISTEMATIK RENJA PD a. b. c. d. e. pendahuluan; hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tujuan dan sasaran Perangkat Daerah; tahun lalu; rencana kerja Penutup dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
  • 115. KAIDAH PERUMUSAN KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Digunakan dalam perumusan: Tujuan: Penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah dapat menghasilkan prioritas pembangunan Daerah yang secara efektif dan efisien dapat mewujudkan target pembangunan Daerah dan nasional. • Rancangan awal RPJPD • Rancangan teknokratik dan rancangan awal RPJMD • Rancangan awal RKPD • Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah • Rancangan awal Renja Perangkat Daerah
  • 116. KAIDAH PERUMUSAN KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kaidah perumusan kebijakan Perencanaan pembangunan daerah, meliputi: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. analisis gambaran umum kondisi Daerah; analisis keuangan Daerah; sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya; KLHS; perumusan perumusan perumusan perumusan perumusan perumusan permasalahan pembangunan dan analisis dan penjabaran visi dan misi; tujuan, sasaran dan sasaran pokok; strategi dan arah kebijakan; prioritas pembangunan Daerah; sasaran, program dan kegiatan Perangkat pokok-pokok pikiran DPRD. isu strategis Daerah; Daerah; dan k. penelaahan
  • 117. Digunakan dalam perumusan: • RPJPD • RPJMD • RKPD ANALISIS GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
  • 118. Karakteristik lokasi dan Wilayah Potensi Pengembangan Wilayah Wilayah rawan Bencana Karakteristik lokasi dan wilayah Potensi Pengembangan Wilayah Wilayah Rawan Bencana ASPEK GEOGRAFIS & DEMOGRAFIS Demografi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Kesejahteraan Sosial Seni Budaya dan olahraga GAMBARAN UMUM Pelayanan dasar ASPEK PELAYANAN UMUM Pelayanan Penunjang Kemampuan Ekonomi Daerah ASPEK DAYA SAING DAERAH Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Iklim Berinvestasi Sumber Daya Manusia ANALISIS GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
  • 119. dyafianto@gmail.com Digunakan dalam perumusan: Tujuan: • • • • Proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah; Kerangka pendanaan dan pendanaan indikatif; dan Sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan Daerah. Menjamin kesesuaian antara kapasitas riil keuangan Daerah dengan kebutuhan pendanaan pembangunan • RPJPD • RPJMD • RKPD ANALISIS KEUANGAN DAERAH
  • 120. Kapasitas Riil Keuangan Daerah Total Penerimaan Belanja Tidak Langsung Pengeluaran Pembiayaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Prioritas I Dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar Prioritas II Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah Prioritas III Dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya ANALISIS KEUANGAN DAERAH
  • 121. Digunakan dalam perumusan: Dilakukan dengan Penelaahan: • Dokumen perencanaan pembangunan nasional • Dokumen rencana pembangunan Daerah lain (prov/kab/kota) • RPJPD • RPJMD • RKPD SINKRONISASI KEBIJAKAN DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA
  • 122. Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional: • dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh Daerah. Penelaahan Provinsi: Terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah • dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota dengan menelaah kebijakan Daerah provinsi yang berdampak dan harus dipedomani oleh Daerah kabupaten/kota. Penelaahan Lainnya: Terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah • dilakukan dengan menelaah dampak pembangunan yang saling berpengaruh terhadap Daerah lain dan harus dijabarkan dalam dokumen perencanaan SINKRONISASI KEBIJAKAN DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA
  • 123. Mempedomani RPJPN menyelaraskan sasaran, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah provinsi dengan nasional; Mempedomani RTRW penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah Mengintegrasikan dengan RPPLH yang memuat rencana: 1. 2. 3. 4. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. alam; dan Memperhatikan RPJPD Daerah lainnya dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran pokok dan arah kebijakan, pembangunan jangka panjang daerah dengan daerah lainnya KAIDAH SINKRONISASI DALAM PENYUSUNAN RPJPD
  • 124. mempedomani RPJM Nasional dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah mempedomani RPJPD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah mempedomani RTRW penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan dengan kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah Mengintegrasikan dengan RPPLH yang memuat rencana: tujuan, 1. 2. 3. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan 4. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. KAIDAH SINKRONISASI DALAM PENYUSUNAN RPJMD & RENSTRA PERANGKAT DAERAH
  • 125. Mempedomani RPJMD provinsi dalam penyusunan RPJMD kabupaten/kota dilakukan dengan cara menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota dengan arah serta prioritas pembangunan Daerah provinsi, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah Memperhatikan RPJMD Daerah lain dilakukan dengan cara menyelaraskan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Daerah dengan Daerah lainnya Memperhatikan Renstra kementerian/lembaga dilakukan dengan menyelaraskan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional KAIDAH SINKRONISASI DALAM PENYUSUNAN RPJMD & RENSTRA PERANGKAT DAERAH
  • 126. Mempedomani RKP Dilakukan dengan cara menyelaraskan: • Tema; • Arah kebijakan; dan • prioritas pembangunan. dengan prioritas pembangunan Daerah dalam RKPD Mempedomani RKPD Provinsi (dalam penyusunan RKPD kabupaten/kota): Dilakukan dengan cara menyelaraskan prioritas pembangunan Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota. KAIDAH SINKRONISASI DALAM PENYUSUNAN RKPD
  • 127. KLHS merupakan kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan. MEKANISME PELAKSANAAN KLHS: • pengkajian teknis dan pengkajian pembangunan berkelanjutan terhadap kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan Daerah; perumusan alternatif penyempurnaan program pembangunan Daerah dan/atau kegiatan yang hasilnya berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/atau kompensasi program dan/atau kegiatan; dan penyusunan rekomendasi perbaikan terhadap program pembangunan Daerah dan/atau kegiatan • • berupa alternatif antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/atau kompensasi program dan/atau kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
  • 128. dyafianto@gmail.com Digunakan dalam perumusan: Permasalahan Pembangunan menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah. Permasalahan Pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan atau standar yang ditetapkan serta antara apa yang ingin dicapai masa datang dengan kondisi ril saat perencanaan dibuat • RPJPD • RPJMD • RKPD PERUMUSAN PERMASALAHAN
  • 129. U- Digunakan dalam perumusan: Isu Strategis harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap Daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang Isu strategis dirumuskan berdasarkan penelaahan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), dokumen rencana pembangunan lainnya, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, dan isu strategis Perangkat Daerah. • RPJPD • RPJMD ANALISIS IS ISU STRATEGIS
  • 130. Digunakan dalam perumusan: Visi dan misi digunakan untuk menjelaskan gambaran umum tentang apa yang akan diwujudkan dalam RPJPD dan RPJMD serta kerangka umum kebijakan pembangunan untuk pencapaiannya Visi dan misi RPJPD harus menggambarkan jangkauan kebijakan yang lebih luas dalam jangka panjang dan secara konsisten dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan jangka menengah Visi dan misi RPJMD merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Daerah. Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah yang telah disampaikan dalam masa kampanye. • RPJPD • RPJMD PERUMUSAN DAN PENJABARAN VISI DAN MISI
  • 131. N Digunakan dalam perumusan: Sasaran Pokok digunakan untuk menjabarkan kinerja pembangunan Daerah 5 (lima) tahunan dalam kerangka pencapaian sasaran 20 (dua puluh) tahunan dalam RPJPD. Tujuan dan Sasaran paling sedikit mengindikasikan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kualitas pelayanan publik kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan dan daya saing Daerah serta kualitas lingkungan hidup • RPJPD (TUJUAN, SASARAN & SASARAN POKOK) • RPJMD (TUJUAN & SASARAN) • RKPD (SASARAN) PERUMUSAN TUJUAN, SASARAN & SASARAN POKOK
  • 132. S Sasaran Pokok RPJPD • digunakan untuk mewujudkan visi dan misi jangka panjang dan penyelesaian permasalahan pembangunan untuk tahun. ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) per periode 5 (lima) tahunan. periode 20 (dua puluh) • tahun yang dijabarkan SASARAN POKOK RPJPD
  • 133. N N S Sasaran RPJMD • selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih paling sedikit juga berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang dijabarkan per periode 5 (lima) tahunan. • • Sasaran Daerah. Sasaran tahunan RPJMD harus terhubung dengan sasaran Renstra Perangkat • RPJMD melalui dapat arah diterjemahkan kedalam sasaran-antara secara dalam kebijakan dan dijadikan pedoman TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Dalam menyusun prioritas pembangunan RKPD
  • 134. S • Sasaran RKPD digunakan untuk memastikan capaian kinerja sasaran RPJMD dilaksanakan dalam rencana kerja tahunan. • Target indikator sasaran RKPD dapat berbeda dengan target target indikator sasaran RPJMD tahun berkenaan selama sasaran pada akhir periode RPJMD tidak berubah SASARAN RKPD
  • 135. C • Sasaran dan sasaran pokok harus dilengkapi dengan indikator dan target kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. • Sasaran RPJMD dan RKPD merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP) provinsi/kabupaten/kota. • Sasaran Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi (SAKIP) Perangkat Daerah. CATATAN pemerintah
  • 136. GI & Digunakan dalam perumusan: Arah Kebijakan RPJPD merupakan prioritas pembangunan Daerah 20 (dua puluh) tahun yang yang harus dipedomani dijabarkan kedalam kebijakan 5 (lima) tahunan dalam perumusan visi dan misi calon Kepala Daerah dan penyusunan RPJMD periode berkenaan. • RPJPD (Arah Kebijakan) • RPJMD (Strategi dan Arah Kebijakan) • RENSTRA (Strategi dan Arah Kebijakan) PERUMUSAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
  • 137. GI & • Strategi dan arah kebijakan Daerah merupakan prioritas pembangunan Daerah 5 (lima) tahunan yang dijabarkan kedalam kebijakan tahunan yang harus dipedomani dalam menentukan prioritas pembangunan RKPD periode berkenaan dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis Daerah serta memedomani Prioritas Nasional. Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan • dan isu strategis Perangkat Daerah serta mempedomani Prioritas yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga terkait PERUMUSAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH (RPJMD & RENSTRA) nasional
  • 138. N M Digunakan dalam perumusan: • Program pembangunan Daerah disusun dalam RPJMD untuk menggambarkan keterkaitan program Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Perumusan program pembangunan Daerah dilakukan dengan melibatkan • Perangkat Daerah terkait untuk menjabarkan secara teknis upaya mewujudkan sasaran RPJMD. dirumuskan berdasarkan arah kebijakan dan diselaraskan dengan program strategis nasional. Program pembangunan yang sifatnya strategik menjadi tanggung jawab • • bersama Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan. • RPJMD PERUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
  • 139. N T Digunakan dalam perumusan: • dirumuskan dalam penyusunan Renja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, program pembangunan Daerah, serta perkembangan permasalahan pembangunan Daerah lainnya Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pencapaian kinerja pembangunan • Daerah, kinerja BAPPEDA menyusun daftar program, kegiatan, dan indikator peraturan pembangunan Daerah dengan berpedoman pada perundang-undangan menjadi pedoman penyusunan program dan kegiatan pembangunan Daerah yang selanjutnya ditetapkan dengan Perkada Daftar program dan kegiatan secara berkala dapat disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan permasalahan pembangunan Daerah • • Renstra Perangkat Daerah PERUMUSAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
  • 140. Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan disusun berdasarkan : • pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu; • kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan • urusan wajib pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM dan wajib bukan pelayanan dasar yang berpedoman pada NSPK sesuai dengan urusan kondisi nyata Daerah dan kebutuhan masyarakat, atau pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Dalam hal SPM dan NSPK belum tersedia, maka target kinerja disesuaikan dengan standar biaya kebutuhan pelayanan dan kemampuan Perangkat Daerah.
  • 141. SUMBER PENDANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH & PERANGKAT DAERAH • Sumber pendanaan rencana pembangunan Daerah bersumber dari APBD; • Sumber pendanaan termasuk didalamnya partisipasi masyarakat serta kontribusi sektor Daerah & Perangkat dengan mendorong swasta dan pihak lain dalam pembangunan serta sumber pendanaan lain yang sah. Program dan kegiatan dalam KUA dan PPAS dan R-APBD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.