Ketentuan-ketentuan pajak terbaru, seperti : SPT Badan Wajib Pajak Migas Imbalan Bunga Transaksi e-Commerce

1. Update
Perpajakan
www.mucglobal.com

2. Ketentuan-ketentuan Perpajakan Terbaru
SPT Badan Wajib Pajak Migas
Imbalan Bunga
Transaksi e-Commerce
Pengusaha Kena Pajak (PKP) Gagal Produksi
Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi PKP yang
Melakukan Penyerahan yang Terutang dan yang Tidak Terutang
PPN
www.mucglobal.com

3. 1. SPT Badan Wajib Pajak (WP) Migas (Usaha Hulu)
Formulir SPT Badan WP Migas sama
dengan WP Badan Dalam Negeri
lainnya.
Yang berbeda hanyalah lampiran yang
harus disertakan pada SPT Badan WP
Migas.
www.mucglobal.com

4. 1. SPT Badan Wajib Pajak (WP) Migas
Mulai tahun pajak 2013, SPT Badan WP Migas
harus dilampiri dengan:
Financial Quarterly Report (FQR) untuk
tahun pajak yang bersangkutan;
Bukti penyetoran PPh; dan
Lampiran Khusus Penghitungan PPh.
www.mucglobal.com

5. 1. SPT Badan Wajib Pajak (WP) Migas
Lampiran Khusus Penghitungan PPh, meliputi:
Penghitungan PPh Badan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)
Migas;
Penghitungan Branch Profit Tax/Pajak atas Dividen bagi KKKS Migas;
Rincian Biaya pada Tahapan Eksplorasi atau Eksploitasi dalam rangka
KKKS Migas;
Daftar Penyusutan dalam rangka KKKS Migas;
Rincian First Tranche Petroleum (FTP) Share Bagian Kontraktor; and
Laporan Perubahan Participating Interest.
www.mucglobal.com

6. 2. Ketentuan Imbalan Bunga
Terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran pajak (sesuai Pasal
11 ayat (3) UU KUP);
Terlambat menerbitkan SKPLB (untuk selain WP Patuh/WP Tertentu)
–
(sesuai Pasal 17B ayat (3) UU KUP);
Terlambat menerbitkan SKPLB (untuk WP Umumnya) -
(sesuai Pasal 17B ayat (4) UU KUP);
Kelebihan pembayaran pajak karena keberatan/banding/Peninjauan
Kembali atas surat ketetapan pajak (dikabulkan (sesuai Pasal 27A
ayat (1) UU KUP);
www.mucglobal.com

7. 2. Ketentuan Imbalan Bunga
Kelebihan pembayaran sanksi administrasi (denda Pasal 14 ayat (4)
atau bunga Pasal 19 ayat (1) UU KUP) akibat SK Pengurangan/
Penghapusan Sanksi Administrasi yg diterbitkan karena
keberatan/banding/Peninjauan Kembali yg dikabulkan (Pasal 27A
ayat (2) UU KUP).
Kelebihan pembayaran pajak karena SK Pembetulan, SK
Pengurangan Ketetapan Pajak atau SK Pembatalan Ketetapan
Pajak yg mengabulkan permohonan WP (Pasal 27A ayat (1a) UU
KUP).
www.mucglobal.com

8. 2. Ketentuan Imbalan Bunga
Namun terdapat penambahan jangka waktu perhitungan imbalan
bunga untuk beberapa kondisi yg menyebabkan timbulnya imbalan bunga:
No Penyebab Imbalan
Bunga
Besar & JangkaWaktu
1 Terlambat mengembalikan
kelebihan pembayaran
pajak (sesuai Pasal 11 ayat
(3) UU KUP).
a. 2% per bulan x jumlah kelebihan
pembayaran pajak.
b. Dihitung sejak batas waktu:
- penerbitan SKPKPP (Surat Keputusan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak)
berakhir s.d. tanggal penerbitan SKPKPP;
- penerbitan SKPPIB (Surat Keputusan
Perhitungan Pemberian Imbalan Bunga)
berakhir s.d. tanggal penerbitan SKPPIB.
SEBELUMNYA, dihitung sejak batas waktu:
- penerbitan SPMKP s.d. tanggal penerbitan SPMKP;
- penerbitan SPMIN s.d. tanggal penerbitan SPMIB.

9. 2. Ketentuan Imbalan Bunga
No Penyebab Timbulnya
Imbalan Bunga
Besar & JangkaWaktu
2 Kelebihan pembayaran
pajak karena
keberatan/banding/Peninja
uan Kembali atas surat
ketetapan pajak dikabulkan
(sesuai Pasal 27A ayat (1)
UU KUP).
- 2% per bulan (maks. 24 bulan) x jumlah
kelebihan pembayaran pajak.
- Dihitung sejak tanggal terbit surat ketetapan pajak
s.d. terbitnya Surat Keputusan Keberatan/Putusan
Banding/Peninjauan Kembali.
- Khusus untuk Putusan Banding yg
menyebabkan jumlah pajak yg masih harus dibayar
bertambah, dihitung sejak tanggal pembayaran
berdasarkan Putusan Banding s.d. Putusan PK.
SEBELUMNYA, tanggal pembayaran yg
menyebabkan kelebihan pembayaran pajak
hingga diterbitkannya Surat Keputusan atau
Putusan.
www.mucglobal.com

10. 2. Ketentuan Imbalan Bunga
No Keterangan Besar & JangkaWaktu
3 Kelebihan pembayaran pajak
karena SK Pembetulan, SK
Pengurangan Ketetapan Pajak
atau SK Pembatalan Ketetapan
Pajak yang mengabulkan
sebagian/seluruh permohonan
WP (Pasal 27A ayat (1a) UU
KUP).
- 2% per bulan (maks. 24 bulan) x jumlah kelebihan
pembayaran pajak.
- Dihitung sejak:
a. Tanggal pembayaran yg
menyebabkan kelebihan pembayaran
pajak s.d. terbit SK (Surat
Keputusan)(untuk SKPKB & SKPKBT);
b. Tanggal terbit SKPN & SKPLB s.d. SK;
c. Tanggal pembayaran yg menyebabkan
kelebihan pembayaran pajak s.d.
terbit SK (untuk STP).
www.mucglobal.com

11. 2. Ketentuan Imbalan Bunga
No Keterangan Besar & JangkaWaktu
3 Kelebihan pembayaran pajak
karena SK Pembetulan, SK
Pengurangan Ketetapan Pajak
atau SK Pembatalan Ketetapan
Pajak yang mengabulkan
sebagian/seluruh permohonan
WP (Pasal 27A ayat (1a) UU
KUP).
Namun kini, imbalan bunga tidak dapat diberikan
atas:
1) Kelebihan pembayaran pajak karena SK
Pembetulan yg terkait dengan Persetujuan
Bersama;
1) Kelebihan pembayaran pajak karena SK
Pembatalan Ketetapan Pajak dari hasil
pemeriksaan yg dilaksanakan tanpa:
(a) Penyampaian Surat Pemberitahuan
Hasil Pemeriksaan; atau
(b) Pembahasan akhir hasil pemeriksaan
dengan WP.
www.mucglobal.com

12. 3. Transaksi e-Commerce
e-Commerce: perdagangan barang dan/atau jasa
melalui sistem elektronik.
www.mucglobal.com

13. 3. Transaksi e-Commerce
Terdapat 4 (empat) model transaksi e-Commerce:
Online Marketplace
Kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha (toko internet) sebagai
tempat menjual barang dan/atau jasa.
Classified Ads
Kegiatan menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang
iklan/konten barang dan/atau jasa di situs internet.
Daily Deals
Kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa situs Daily Deals
sebagai tempat menjual barang / jasa, dengan sarana pembayaran
berupa voucher.
Online Retail
Kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan di situs Online
Retail.
Ketentuan perpajakan atas transaksi e-Commerce dengan berbagai model di
atas sama dengan transaksi pada umumnya.

14. 3. Transaksi e-Commerce
Contoh: Daily Deals (penyediaan tempat/waktu pada situs internet)
a. PPh
Jika pengguna jasa penyediaan situs Daily Deals (penjual
barang/jasa) merupakan pemotong pajak, pengguna jasa harus
memotong PPh Pasal 21/23/26 atas jumlah bruto fee atau imbalan
jasa penyediaan tempat.
b. PPN
Jika pemberi jasa penyediaan situs Daily Deals sudah menjadi
PKP, pemberi jasa harus menerbitkan Faktur Pajak guna
memungut PPN sebesar 10% dari pengguna jasa.
www.mucglobal.com

15. 4. PKP Gagal Produksi
PKP Produsen
PKP Produsen dianggap gagal produksi jika dalam waktu 3 (tiga)
tahun sejak pertama kali mengkreditkan PPN Masukan tidak
melakukan penyerahan atau ekspor BKP dan/atau JKP hasil
produksinya.
PKP Non-Produsen
PKP Non-Produsen dianggap gagal produksi jika dalam waktu 1
(satu) tahun sejak pertama kali mengkreditkan PPN Masukan
tidak melakukan penyerahan atau ekspor BKP dan/atau JKP.
www.mucglobal.com

16. 4. PKP Gagal Produksi
Jika tergolong gagal produksi, maka PPN Masukan atas
perolehan/impor Barang Modal yang telah dikreditkan dan telah
dikembalikan WAJIB dibayar kembali.
Pembayaran kembali paling lambat dilakukan di akhir bulan
berikutnya setelah keadaan gagal berproduksi.
Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai sarana pembayaran harus
mencantumkan keterangan “Pembayaran kembali Pajak Masukan
atas impor dan/atau perolehan Barang Modal yang telah dikreditkan
dan telah diberikan pengembalian
www.mucglobal.com

17. 4. PKP Gagal Produksi
Setelah batas waktu keadaan gagal produksi terlampaui, PKP
Produsen tetap dapat mengkompensasikan atau meminta kembali
PPN Masukan atas perolehan/impor barang modal yang telah
dikreditkan dan belum dimintakan pengembalian
Kompensasi atau permintaan pengembalian di atas hanya dapat
dilakukan hingga 2 tahun sejak masa pajak keadaan gagal
produksi terlampaui
Jika sampai dengan batas waktu 2 tahun tidak melakukan
penyerahan dan/atau ekspor BKP/JKP hasil produksinya sendiri,
maka PPN Masukan yang telah dikembalikan harus dibayar
kembali.
www.mucglobal.com

18. 5. Pengkreditan PPN Masukan Bagi PKP yg Melakukan
Penyerahan yang Terutang dan Tidak Terutang Pajak
PKP yang:
Menghasilkan Barang Kena Pajak (BKP) yang atas penyerahannya
tidak terutang pajak, dan
Mengolah dan/atau memanfaatkan lebih lanjut BKP tersebut,
sehingga menjadi BKP yg atas seluruh penyerahanya termasuk
penyerahan yang terutang pajak,
dapat mengkreditkan seluruh PPN Masukan yang sudah dibayar sejak
01 Januari 2014 sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
www.mucglobal.com

19. 5. Pengkreditan PPN Masukan Bagi PKP yg Melakukan
Penyerahan yang Terutang dan Tidak Terutang Pajak
contoh:
PT Sawit Nusantara menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa
sawit dan memproses TBS kelapa sawit tersebut menjadi minyak kelapa
sawit/Crude Palm Oil (CPO).
Sejak Januari 2014, PT Sawit Nusantara dapat mengkreditkan seluruh
PPN Masukan yang sudah dibayar atas perolehan barang dan jasa
untuk proses TBS menjadi CPO.
www.mucglobal.com

20. Terima Kasih
www.mucglobal.com