1. PELAKSANAAN KB PPPK DI
PROVINSI JAWA TIMUR
WALUYO AJENG LUKITOWATI, S.ST, MM
( KEPALA BIDANG KB KR PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWATIMUR )
SURABAYA, 28 DESEMBER2020
4. Latar belakang
} unmet need à wanita subur yang aktif secara seksual namun tidak menggunakan
alat kontrasepsi, dan dilaporkan tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin anaknya
ditunda.
} Masih tingginya unmet need di Jawa Timur di Tahun 2020 s/d bulan Oktober
sebesar 9,53% (749.559) dari PUS 7.864.747, sedangkan PA 5.952.638, CPR
75,69%.
} Terutama tinggi pada kelompok :
usia dewasa, imigran, kumuh perkotaan, dan perempuan di masa post partum
(WHO, 2019)
5. Tujuan
Untuk menentukan pengaruh implementasi model pelayanan KB PP segera terhadap
persentase wanita yang menerima konseling KB PP dan yang menggunakan KB PP sebelum
meninggalkan fasilitas kesehatan.
62%
Wanita Indonesia
melahirkan di
faskes. (SDKI
2017)
4,728,0
00
4,800,0
00
• hanya 3.2% perempuan post partum
menerima konseling KB PP
• Kurang dari 10% menerima pelayanan KB
PP sebelum pulang dari faskes ( lebih
dari 90% tidak terlayani)
• Kurangnya informasi KB PP
Studi pendahuluan :
7. 70%
Jumlah kehamilan tak direncanakan
(unintended pregnancy)
74%
Jumlah aborsi yang tidak aman
(unsafe abortion)
+
25%
Jumlah kematian ibu
18%
Jumlah kematian bayi baru lahir
* Ahmed et al, the Lancet 2012
** WomenDeliver
Bila seluruh
kebutuhan
kontrasepsi modern
terpenuhi (met need
for modern
contraceptives)
akan
telah 44%
Jumlah kematian ibu
100% **
CPR Global (2012)
64,2% *
KB DAN KEMATIAN IBU DAN ANAK
9. KONTRAK KINERJA 2020
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
REALISASI
JANU
ARI
PEBR MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUS
TUS
SEPT OKT
Angka Kelahiraan
Total (TFR) per
WUS 15-49 tahun 1.94 - - - - - - - - - -
Angka Prevalensi
Kontrasepsi Moder
n
(mCPR)
65.24 74,82 75,16 74.85 74.78 74,73 75,00 75,25 75.36 75.74 75.69
Persentase KB
Aktif (PA) Metode
Kontrasepsi
Jangka Panjang
(MKJP)
24,79 28,44 27,62 28,73 28,37 28,33 28,58 28,40 28,09
28.69 28.42
Persentase
Kebutuhan KB
yang tidak
terlayani
(Unmetneed)
7.54 10,47 10,40 10,44 10,32 10,34 10,11 9,97 9.97 9.60 9.53
CAPAIAN S/D OKTOBER 2020 (SASARAN STRATEGIS)
Sumber Data : Statistik Rutin
10. KONTRAK KINERJA 2020
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
REALISASI
JANUARI PEBR MARET APRIL MEI JUNI JULI AGU
ST
SEPT OKT
Indek Pemban
gunan Berwaw
asan kependud
ukan
56,28 - - - - - - - - - -
Jumlah Peserta
KB Baru
1.201.142 67.863 141.054 207.885 271.729 337.038 422.284 501.937 576.2
33
664.333 741.391
Persentase
Ketidak
berlangsungan
Kontrasepsi
(DO)
26,82 2,19 1,13 4,68 7,07 7,86 9,26 10,46 10,27 11.98 13.46
Persentase
Temuan
Eksternal &
Internal yang
selesai
ditindaklanjuti
70 - - Int : 100
Ekst : 73
Int : 100
Ekst :
100
Int : 100
Ekst :
100
Int:100
Ekst :
100
Int: 100
Ekst ; 100
Int:
100
Ekst :
100
Int: 100
Ekst ;
100
Int: 100
Ekst ; 100
Nilai Evaluasi ZI-
WBK
75 - - - - - - - - -
CAPAIAN S/D OKTOBER 2020 (INDIKATOR SASARAN PROGRAM)
Sumber Data ; Statistik Rutin, Komponen Sekretaris, Survey
19. Regulasi Terkait Pelayanan KB Dalam JKN
UU No.
40/2004
tentang SJSN
UU No. 36/2009
tentang
Kesehatan
Permenkes No. 28/2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Program
JKN
Perpres No. 82/2018
tentang Jaminan Kesehatan
Permenkes No. 97/2014 tentang
Pelayanan Kesehatan Masa
Sebelum Hamil, Masa Hamil,
Persalinan, Masa Sesudah
Melahirkan, Peyelenggaraan
Pelayanan Kontrasepsi, serta
Pelayanan Kesehatan Seksual
Permenkes No. 99 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Permenkes
No. 71/2013 tentang Pelayanan
Kesehatan pada JKN
Permenkes No. 6/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Permenkes
Nomor 52/2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan
Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
Permenkes No. 76/2014
tentang Pedoman INA CBG
dalam Pelaksanaan JKN
Permenkes No. 12/2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Kesehatan No
59/2014 tentang StandarTarif Pelayanan
Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Progra
Jaminan Kesehatan
21. Fasyankes Penyedia Layanan Kontrasepsi
Permenkes No. 99/2015
• Puskesmas/setara
• Klinik Pratama/ setara
• Praktik Mandiri Dokter
• RS D Pratama/ setara
• Praktek Mandiri Bidan/Perawat
(bagi kecamatan tidak ada dokter, dengan penugasan Kadinkes
Kab/Kota, sifat sementara)
FKTP
• Klinik Utama/setara
• Rumah Sakit Umum
• Rumah Sakit Khusus
FKRTL
22. Kabupaten/
Kota
Lokus AKI-AKN
ACEH (3):
Pidie,
Bireuen,
Aceh Utara
SUMUT (4):
Deli Serdang,
Mandailing
Natal, Asahan,
Nias Selatan
SUMBAR (4):
Kota Padang,
Pasaman Barat,
Pesisir Selatan,
Agam
RIAU (2):
Rokan Hilir,
Pelalawan
KEPRI (1):
Kota Batam
JAMBI (1):
Tanjung
Jabung Timur
BENGKULU (2):
Seluma, Bengkulu
Utara
SUMSEL (2):
Banyu Asin, Musi
Banyuasin
BABEL (2):
Bangka Selatan,
Belitung Timur
LAMPUNG (1):
Kota Bandar
Lampung
BANTEN (7):
Serang, Lebak,
Tangerang,
Pandeglang,
Kota Serang,
Kota Cilegon,
Kota Tangerang
Selatan
DKI JAKARTA (3):
Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta
Timur, Kota Jakarta Utara
JABAR (21):
Indramayu, Bogor, Garut,
Sukabumi, Karawang,
Bandung, Bandung Barat,
Cirebon, Purwakarta, Kota
Bandung, Tasikmalaya,
Bekasi, Subang, Cianjur,
Kuningan, Kota Bekasi, Kota
Depok, Kota Tasikmalaya,
Majalengka,
Sumedang, Ciamis
JATENG (14):
Grobogan, Brebes,
Demak, Cilacap,
Batang, Kota
Semarang,
Banyumas, Kendal,
Pemalang, Boyolali,
Sragen, Klaten,
Blora, Tegal
JATIM (18):
Jember, Kota Surabaya, Pasuruan,
Bojonegoro, Banyuwangi, Sidoarjo,
Pamekasan, Gresik, Bondowoso,
Mojokerto, Tulungagung, Jombang,
Kediri, Malang, Lumajang, Sampang,
Situbondo, Magetan
DIY (1):
Bantul BALI (2):
Karang Asem,
Tabanan
NTB (2):
Lombok Timur,
Lombok Tengah
NTT (1):
Timor Tengah
Selatan
KALBAR (1):
Kubu Raya
KALTENG (2):
Kotawaringin Timur,
Kota Waringin Barat
KALTARA (2):
Nunukan,
Bulungan
KALTIM (1):
Kutai Kertanegara
KALSEL
(1):
Kota Baru
SULUT (2):
Kep. Talaud,
Bolaang
Mongondow Utara
GORONTALO (2):
Pohuwato,
Boalemo
SULTENG (3):
Banggai
Kepulauan,
Donggala, Sigi
SULBAR (2):
Polewali Mandar,
Mamuju
SULSEL (1):
Gowa
SULTRA (2):
Bombana,
Konawe Selatan
MALUT (2):
Kepulauan Sula, Kota
Tidore Kep.
MALUKU (3):
Maluku Tengah, Maluku
Tenggara, Buru
PAPBAR (2):
Manokwari,
Fakfak
PAPUA (3):
Mimika,
Merauke, Asmat
Pada tahun 2020 seluruh Puskesmas di 120 Kab/Kota
lokus AKI AKN mampu memberikan pelayanan KBPP
MKJP (AKDR pasca plasenta,AKDR pasca persalinan dini,
AKDR pasca persalinan lanjut danVasektomi Tanpa Pisau
(VTP)
24. • Dilakukan secara
berkesinambungan
• Pelaksana:
Ø Non nakes: pemberian
informasi dan mo7vasi
di 7ngkat lini lapangan
Ø Nakes: pemberian
informasi yang lebih
detail dan penapisan
kondisi kesehatan
klien
Penggerakan
Pemberian/
pemasangan
Penanganan
efek samping,
komplikasi,
kegagalan
• Harus didahului konseling
dan informed consent
• Tempat konseling:
fasyankes atau fasilitas lain
• Konseling harus mencakup
pemberian KIE lengkap
tentang metode
kontrasepsi
• Keputusan metode
kontrasepsi ada pada klien
• Dilakukan oleh nakes
• Penanganan berupa:
konseling, pelayanan, dan/
atau rujukan
Penyelenggaraan Pelayanan KB
25. Manfaat Pelayanan KB dalam JKN
PERPRES 82/2018
Pasal 48 (1)
Manfaat pelayanan promotif dan preventif
meliputi pemberian pelayanan:
a. Penyuluhan kesehatan perorangan;
b. Imunisasi rutin;
c.Keluarga Berencana; dan
d. Skrining kesehatan.
Pasal 48 (4)
Pelayanan KB yang dijamin meliputi
konseling, pelayanan kontrasepsi
termasuk vasektomi dan tubektomi,
bekerja sama dengan BKKBN.
PERPRES 82/2018
Pasal 52 (1)
Pelayanan kesehatan yang 7dak dijamin melipu7:
m. Alat dan obat kontrasepsi
BKKBN menjamin ketersediaan alat dan obat
kontrasepsi sesuai kebutuhan pelayanan KB
di seluruh fasyankes mitra BPJS Kesehatan
26. StandarTarif Pelayanan KB dalam JKN
(PMK 6/2018 tentang perubahan ketiga atas PMK 52Tahun 2016)
TARIF PADA FASYANKESTINGKAT PERTAMA
Kapitasi
- Pil
- Kondom
TARIF PADA FASYANKES RUJUKANTINGKAT LANJUT à
SESUAI INA CBG
Pelayanan KB, termasuk vasektomi dan tubektomi
interval
Non-Kapitasi StandarTarif Pelayanan
- Suntik Rp 15.000/kali
- Pasang atau cabut IUD/AKDR Rp 100.000
- Pasang atau cabut implan/AKBK Rp 100.000
- MOP/vasektomi Rp 350.000
- Penanganan komplikasi KB Rp 125.000
28. Promosi dan Konseling
üSangat dibutuhkan dalam setiap tahapan pelayanan KB,
mulai pra hingga pasca
üAkan menentukan adopsi salah satu metode kontrasepsi
klien
üDilakukan melalui pendekatan siklus hidup
üTidak Akan Menggantikan ABPK yang telah ada,
namun sebagai kompetensi tambahan dalam memberi
konseling KB bagi tenaga kesehatan
29. 1. Masih tingginya angka kehamilan s/d Oktober 2020 di Jawa Timur sebesar
222.973 dari PUS 7.864.747 (2,84%) à sebagai sasaran untuk diberikan
konseling KB PP pada saat ANC
2. Jumlah persalinan yang mengikuti KB PP di faskes s/d Oktober 2020 di Jawa
Timur sebesar 238.228 (32,13%) dari PB SM 741.391. Jika dibandingkan dengan
capaian di bulan yang sama tahun 2019 sebesar 167.528 (21,10%) dari PB SM
794.018.
3. Mekanisme pelayanan KB yang dapat dibiayai BPJS; sosialisasi pembiayaan non
kapitasi di FKTP dan FKRTL à dapat diklaim melalui BPJS bagi peserta JKN
4. Untuk KBPP tidak masuk dalam sistem BPJS perlu tindak lanjut agar segera
masuk dalam sistem BPJS
5. Pembebasan/retribusi daerah dalam pelayanan KB MKJP bagi keluarga yang
tidak mampu, akan tetapi tidak mempunyai BPJS.
KBPP menjadi peluang yang strategis
31. 1. PELATIHAN KB PP TAHUN 2019 DI 3 KAB/KOTA (KAB. PONOROGO, KOTA MADIUN, KAB.
GRESIK)
2. PENGEMBANGAN PELATIHAN KB PP TAHUN 2019 DI 2 KAB (KAB. NGAWI DAN KAB.
SIDOARJO)
3. PELATIHAN D4D (DATA FOR DECICIONS) TAHUN 2019
4. MENSOSIALISASIKAN KB PASCAPERSALINAN, KEHAMILAN TIDAK DIINGINKAN (KTD)/
KESEHATAN REPRODUKSI LIFE CYCLE BERINTEGRASI DENGAN KSPK, ADPIN SERTA
LATBANG PERWAKILAN BKKBN PROVINSI
5. SOSIALISASI KB PP SE-JAWATIMUR DI 38 KAB/KOTA TAHUN 2020 SECARA VIRTUAL
MEETING
6. SOSIALISASI PEMBENTUKAN TIM PKBRS DI 38 KAB/KOTA SE-JAWA TIMUR
7. PEMBERIAN REWARD BAGI RS PELAKSANA KB PP TERBAIK SE-JAWA TIMUR TAHUN
2020
8. PEMANTAPAN DALAM PELAKSANAAN KB PP, 38 KAB/KOTA SE-JAWA TIMUR DI FASKES
KB BEKERJASAMA DENGAN IBI, P2KP, POGI, TNI/POLRI
9. PEMBINAAN PESERTA KB MELALUI PEMANTAUAN PASCA PELAYANAN KONTRASEPSI
DENGAN METODE SURVAILANS
UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DI JAWA TIMUR DALAM
MENDONGKRAK KB PP
32. DILAKUKAN PELATIHAN KB PPPK
Praktik manekin Pemasangan IUD dengan long
kelly forceps
Implan 2 batang
DILAKUKAN PELATIHAN KB PPPK
33. FOLLOW UP, EVALUASI, DAN TECHNICAL
ASSISTANCE
FOLLOW UP EVALUASI BIMBINGAN TEKNIS
34. JATIM (16):
Jember, Kota
Surabaya, Pasuruan,
Bojonegoro,
Banyuwangi,
Pamekasan,
Bondowoso,
Mojokerto,
Tulungagung,
Jombang, Kediri,
Malang, Lumajang,
Sampang, Situbondo,
Magetan
Yang sudah mendapat
pelatihan :
1. Kab. Ponorogo
2. Kota Madiun
3. Kab. Ngawi
4. Kab. Gresik
5. Kab. Sidoarjo
35. WORKSHOP DATA FOR DECICIONS (D4D)
} Peserta diundang kembali ke
pusat pelatihan dengan
membawa buku register
masing-masing
} Pelatih menunjukkan cara
bagaimana agar peserta bisa
mengolah data pelayanan
menjadi informasi
} Informasi digunakan untuk
mengambil keputusan
36. HASIL
} Persentase wanita yang menerima konseling KB PP meningkat dari 49% pada Oktober
2018 ke 72% pada Maret 2019
} Persentase wanita yang menggunakan KB PP sebelum meninggalkan faskes meningkat dari
28% pada Oktober October ke 41% pada Maret 2019
49
54
47
86 79 72
28
58
39 45 43 41
0
100
Okt 18 Nov 18 Des 18 Jan 19 Feb 19 Mar 19
Persentase wanita yang menerima konseling KBPP
dan menggunakan alat kontrasepsi KB PP sebelum
meninggalkan faskes
% Konseling % Adopsi
38. Harus dilakukan sesuai standar oleh nakes di
fasyankes
Dapat dilakukan/diberikan di fasyankes atau
fasilitas lain
MAL :Metode Amenore Laktasi
AKDR : Alat Kontrasepsi Dalam Rahim
Non metode
kontrasepsi
jangka
panjang (Non
MKJP)
Metode
kontrasepsi
jangka
panjang
(MKJP)
Suntik
Pil
Kondom
MAL
KB Alamiah
AKDR
Implan
Vasektomi
Tubektomi
Fase Menunda
Kehamilan
Fase Menjarangkan
Kehamilan
FaseTidak
Ingin Hamil
Lagi
• Pil
• AKDR
• Sederhana
(kondom, KB
alamiah)
• Suntik
• Implan
• AKDR
• Suntik
• Minipil
• Pil
• Implan
• Sederhana
(kondom, KB
alamiah)
• AKDR
• Suntik
• Minipil
• Pil
• Implan
• Sederhana
(kondom, KB
alamiah)
• Tubektomi/
Vasektomi
• Tubektomi/
Vasektomi
• AKDR
• Implan
• Suntik
• Sederhana
(kondom, KB
alamiah)
• Pil
j u m l a h a n a k
2 – 4
Pemilihan Metode Kontrasepsi yang Rasional
Pilihan Metode Kontrasepsi
Pelayanan Kontrasepsi Dalam Program KB
(Permenkes No.97/2014)
39. KB pascapersalinan
KB
PP
Kembalinya kesuburan pasca persalinan tidak
terduga dan kadang dapat terjadi
sebelum datangnya menstruasi.
(rata-rata pada ibu yang tidak menyusui, ovulasi terjadi
pada 45 hari pasca persalinan atau lebih awal)
Secara umum, hampir semua metode
kontrasepsi dapat digunakan sebagai metode KB
PP (menyusui vs. tidak menyusui mempengaruhi
ketersediaan pilihan)
Tujuan KB PP: mengatur jarak kelahiran/
kehamilan dan menghindari kehamilan
yang tidak diinginkan, sehingga setiap
keluarga dapat merencanakan kehamilan yang
aman dan sehat
PMK 97/2014
AKDR pascaplasenta
Paling berpotensi untuk mencegah
missed opportunity KB PP
pemasangan AKDR dalam 10 menit setelah plasenta lahir
(atau sebelum penjahitan uterus pada SC)
Waktu Pemasangan Definisi Angka
Ekspulsi
Observasi
Insersi dini
pascaplasenta
Dalam 10 menit
setelah plasenta lahir
9,5-12,5% Ideal : angka
ekspulsi rendah
Insersi segera
pascapersalinan
10 menit – 48 jam
pasca persalinan
25-37 % Cukup aman
Insersi tunda
pascaersalinan
>48 jam – 4 minggu
pasca persalinan
TIDAK
DIREKOMEND
A SIKAN
Risiko tinggi
perforasi, ekspulsi
dan infeksi
Perpanjangan interval
pascapersalinan
>4 minggu pasca
persalinan
3-13% Aman
40. Pembelajaran :
1. Untuk mempertahankan dan meningkatkan pelayanan KBPP,
selain peningkatan kompetensi petugas, ternyata juga
dibutuhkan penguatan Tim Mutu kabupaten dan tim mutu
fasilitas kesehatan
2. Pertemuan Rutin Tim Mutu yang bertugas melakukan supervise
fasilitatif,yang memungkinkan berjalannya proses PDCA (Plan,
Do , Check,Action)untuk memonitor kualitas pelayanan KBPP,
menjadi kunci utama dari keberhasilan Program KBPP
41. Buku Pedoman dan Materi KB PP dan PK à
penyempurnaan menjadi Pedoman
§ Perka KB PP No. 24 Tahun 2017
§ Leaflet KBPP dan PK
§ Instrumen KBPP dan PK
§ Manual Aplikasi Mec Wheel
§ ABPK edisi Revisi thn 2018à KBPP dan PK
43. HARAPAN
Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota bersama BKKBN Provinsi/OPD KB
Kabupaten/Kota agar:
} Melakukan pemetaan kemampuan seluruh Puskesmas (SDM, sarana prasarana, alat,
dll) dalam melakukan pelayanan KBPP MKJP (AKDR pasca plasenta,AKDR pasca
persalinan dini,AKDR pasca persalinan lanjut,Vasektomi Tanpa Pisau/VTP)
} Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dan PLKB dalam pelayanan KBPP MKJP
} Memastikan ketersediaan alokon khususnya MKJP di seluruh fasyankes penyedia
layanan KB
} Mendorong klien sudah ber KBPP (terutama MKJP) sebelum pulang dari fasyankes
setelah melahirkan
Harapan Dalam Peningkatan Pelayanan
KB Pasca Persalinan
44. Harapan
Tim Jaga Mutu Pelayanan KBPP
üKoordinatif dan kolaboratif lintas program/lintas sektor/lintas profesi
üPembagian tugas dan peran SESUAI tugas dan fungsi masing-masing
üMemastikan akses dan kualitas komprehensif: PRA PELAYANAN –
PELAYANAN – PASCA PELAYANAN
Ø Input (Sarana, Prasarana, Alkes, Alokon, Tenaga, Uang/Pembiayaan)
Ø Proses (SCM, PPK, CP, compliance, dll)
Ø Output (coverage, continuation, birth interval, dll)
Ø Outcome-Impact (demand satisfied, TFR, AKI, AKB, stunting)
45. REKOMENDASI KBPP
1. Usia reproduksi yang sehat bagi perempuan untuk hamil yaitu usia 21 – 35 tahun dikarenakan
berbagai faktor, salah satunya terkait persiapan kehamilan dari sisi kesehatan reproduksi
2. Setiap pemeriksaan ANC pada ibu hamil diharapkan disertai dengan KIE mengenai KB pasca
persalinan dengan menggunakan media KIE KBPP (ABPK, SKB KBPP)
3. Setiap Ibu pasca persalinan diharapkan sebelum keluar dari Faskes sudah menggunakan salah
satu metode kontrasepsi
4. Jenis KB pasca persalinan yang digunakan diutamakan menggunakan Metode Kontrasepsi
Jangka Pangka (MKJP) à orang tua dapat mengoptimalkan pengasuhan dan tumbuh kembang
anak
5. Jarak kehamilan yang ideal adalah 2 – 4 tahun, sedangkan jarak kelahiran yang ideal adalah 3 –
5 tahun.
6. Pemilihan kontrasepsi pada ibu hamil dengan kondisi tertentu perlu diperhatikan sesuai
dengan KLOP KB.