SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
TUGAS MANAJEMEN ASET 
ROADMAP PERATURAN TERKAIT 
PENGELOLAAN BMN/BMD 
MULAT DESTAWAN 
C1G014012
Roadmap Pengelolaan BMN 
UU No 17/2003 
Tentang Keuangan 
Negara 
UU No 1/2004 
Tentang 
Perbendaharaan 
Negara 
UU No 15/2004 Tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tangggung Jawab 
Keuangan Negara 
Perencanaan dan 
Penganggaran BMN 
Pengadaan BMN 
Penggunaan dan 
Pemanfaatan BMN 
Penilaian BMN 
PP 6/2006 Tentang 
Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah 
Penghapusan BMN 
Pemusnahan BMN 
Pemindahtanganan 
BMN 
PP 38/2008 Tentang 
Perubahan Atas PP 
6/2006 
PP 27/2014 Tentang 
Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah 
1. UU APBN Tiap Tahun 
2. PP 71 Tahun 2010 Tentang SAP 
3. PMK No 150/2014 Tentang Perencanaan Kebutuhan BMN 
4. PMK 226/2011 Tentang Perencanaan Kebutuhan BMN 
5. PMK-248/2011 Tentang Standar Barang dan Standar 
Kebutuhan BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan 
Perpres Nomor 70 Tahun 
2012 Tentang Pengadaan 
barang dan Jasa 
Pemerintah 
1. PMK-78 /2014 Tentang 
Tata Cara Pelaksanaan 
Pemanfaatan BMN 
2. PMK-164/2014 Tentang 
Tata Cara Pelaksanaan 
Pemanfaatan BMN Dalam 
Rangka Penyediaan 
Infrastruktur 
3. PMK-29/2010 Tentang 
Penggolongan dan 
Kodifikasi Barang 
PMK-96/2007 Tentang Tata Cara 
Penggunaan, Pemanfaatan, 
Penghapusan, dan Pemindahtanganan 
BMN 
1. PMK-02/2008 Tentang Penilaian BMN Sebagaimana Telah diubah Melalui PMK- 
179/2009 
2. PMK-109/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, dan 
Pelaporan Dalam Rangka PenertibanBMN 
3. PMK-01/2013 Tentang Penyusutan BMN Beruoa Aset Tetap pada entitas 
Pemerintah Pusat 
4. PMK-59/2013 Tentang Penerapan Penyusutan BMN Berupa Aset tetap pada 
Pemerintah Pusat 
5. KMK-94/2013 TentangModul Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas 
Pemerintah Pusat Sebagaimana Telah Diubah Melalui KMK-145/2014 
6. PMK-102/2009 Tentang Tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN Dalam Rangka 
Penyusunan LKPP 
7. Perdirjen Nomor 07/2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN 
Dalam Rangka Peny. Laporan BMN dan LKPP 
8. SKB Perdirjen DJKN Nomor 57/2010 dan Perdirjen Perben Nomor 174/2010 
Tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN 
1. PMK-96/2007 Tentang Tata 
Cara Penggunaan, 
Pemanfaatan, Penghapusan, 
dan Pemindahtanganan 
BMN 
2. PMK Nomor 50/2014 
Tentang Penghapusan BMN 
1. Penatausahaan BMN  PMK-120/2007 
Tentang Penatausahaan BMN; PMK-250/2011 
Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik 
Negara Yang Tidak Digunakan Untuk 
Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi 
Kementerian/Lembaga; PMK-97/2007 Tentang 
Tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang 
2. Pengamanan dan Pemeliharaan BMN  KMK- 
21/2012 tentang Pedoman Pengamanan dan 
PemeliharaanBMN di Lingkungan Kemenkeu 
3. Pembinaan, pengawasan dan Pengendalian 
BMN  PMK 244/2012 Tentang Tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Pengawasan Dan 
Pengendalian (Wasdal) BMN; KMK- 
271/2011Tentang Pedoman Pelaksanaan TL Hasil 
Penertiban BMN pada K/L Sebagaimana Telah Diubah 
MelaluiKMK-403/2013; 
Perdirjen KN PER-03/2013 Tentang Juknis 
Wasdal BMN Oleh Pengelola Barang 
PMK Nomor 50/2014 
Tentang Penghapusan 
BMN
Roadmap Pengelolaan BMD 
Permendagri No 
17/2007 Tentang 
Pengelolaan 
Teknis 
Pengelolaan BMD 
PP 
56/2005 
Tentang 
Sistem 
Informasi 
Keuanga 
n Daerah 
UU No 
17/2003 
Tentang 
Keuangan 
Negara 
UU No 
1/2004 
Tentang 
Perbendahar 
aan Negara 
UU No 15/2004 
Tentang 
Pemeriksaan 
Pengelolaan dan 
Tangggung Jawab 
Keuangan Negara 
PP 
57/2005 
Tentang 
Hibah 
Kepada 
Daerah 
Permendagri No 
13/2006 Tentang 
Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah 
Sebagaimana Telah 
Diubah Menjadi 
Permendagri Nomor 
21/2011 
PP 
58/2005 
Tentang 
Pengelola 
an 
Keuanga 
n Daerah 
PP 23 
Tahun 
2005 
Tentang 
Pengelola 
an 
Keuanga 
n BLU 
PP 
6/2006 
Tentang 
Pengelola 
an 
Barang 
Milik 
Negara/D 
aerah 
PMK Nomor 
91/2007 Tentang 
Bagan Akun 
Standar 
PMK Nomor 
171/2007 
Tentang Sistem 
Akuntansi dan 
Pelaporan 
Keuangan 
Pemerintah 
Pusat 
Perdirjen 
Perbendaharaan 
Nomor 24/2006 
Tentang 
Pelaksanaan 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan KL
Roadmap Pengelolaan BMD 
UU No 17/2003 
Tentang Keuangan 
Negara 
UU No 1/2004 
Tentang 
Perbendaharaan 
Negara 
UU No 15/2004 Tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tangggung Jawab 
Keuangan Negara 
Perencanaan dan 
Penganggaran BMD 
Pengadaan BMD 
Penggunaan dan 
Pemanfaatan BMD 
1. Pengamanan dan Pemeliharaan BMD  
PP Nomor 2 Tahun 2001 Tentang 
Pengamanan dan Pengalihan Barang 
Milik/Kekayaan Negaradari Pemerintah 
Pusat kepada Pemerintah Dalam Rangka 
Pelaksanaan otonomi Daerah; 
Bab 
IX Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD 
2. Pembinaan, pengawasan dan 
Pengendalian BMD  Bab XIII Permendagri 
Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman 
Teknis Pengelolaan BMD 
Penilaian BMD 
PP 6/2006 Tentang 
Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah 
Bab XI Permendagri 
Nomor 17 Tahun 2007 
Tentang Pedoman 
Teknis Pengelolaan 
BMD 
Penghapusan BMD 
Pemusnahan BMD 
Pasal 55 Permendagri 
Nomor 17 Tahun 2007 
Tentang Pedoman 
Teknis Pengelolaan 
BMD 
Pemindahtanganan 
BMD 
PP 38/2008 Tentang 
Perubahan Atas PP 
6/2006 
PP 27/2014 Tentang 
Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah 
1. PP 71 Tahun 2010 Tentang SAP 
2. PP 58/2005 Tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah 
3. Bab III Permendagri No 17 Tahun 2007 
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD 
1. Perpres Nomor 70 Tahun 
2012 Tentang Pengadaan 
barang dan Jasa 
Pemerintah 
2. Bab IV Permendagri No 
17 Tahun 2007 Tentang 
Pedoman Teknis 
Pengelolaan BMD 
Bab VI dan VIII 
Permendagri 17 
Tahun 2007 Tentang 
Pedoman Teknis 
Pengelolaan BMD 
Bab X Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD 
Bab XII Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD

More Related Content

What's hot

DASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDA
DASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDADASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDA
DASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDA
Ade Suerani
 
Organisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerahOrganisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerah
Sunar Shun Shun
 

What's hot (20)

Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan PrasaranaAnalisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
 
Alternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian SengketaAlternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian Sengketa
 
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
 
Pengelolaan Aset Daerah
Pengelolaan Aset DaerahPengelolaan Aset Daerah
Pengelolaan Aset Daerah
 
Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)
Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)
Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)
 
DASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDA
DASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDADASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDA
DASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDA
 
Materi 01 Pengantar Pengadaan Barang/Jasa
Materi 01 Pengantar Pengadaan Barang/JasaMateri 01 Pengantar Pengadaan Barang/Jasa
Materi 01 Pengantar Pengadaan Barang/Jasa
 
Ppt surat kuasa
Ppt surat kuasaPpt surat kuasa
Ppt surat kuasa
 
Akuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDAAkuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDA
 
Perencanaan Manajemen Aset_Materi Pelatihan "ASSET MANAGEMENT"
Perencanaan Manajemen Aset_Materi Pelatihan "ASSET MANAGEMENT"Perencanaan Manajemen Aset_Materi Pelatihan "ASSET MANAGEMENT"
Perencanaan Manajemen Aset_Materi Pelatihan "ASSET MANAGEMENT"
 
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik DaerahPengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik Daerah
 
hukum acara perdata oleh sanyoto
hukum acara perdata oleh sanyotohukum acara perdata oleh sanyoto
hukum acara perdata oleh sanyoto
 
Sewa bmn kepada badan usaha
Sewa bmn kepada badan usahaSewa bmn kepada badan usaha
Sewa bmn kepada badan usaha
 
Organisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerahOrganisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerah
 
Kebijakan Manajemen Asset Daerah
Kebijakan  Manajemen Asset Daerah Kebijakan  Manajemen Asset Daerah
Kebijakan Manajemen Asset Daerah
 
Administrasi umum
Administrasi umumAdministrasi umum
Administrasi umum
 
UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH
UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLHUU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH
UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH
 
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
 
HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA
HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA
HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA
 
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.pptx
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.pptxPertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.pptx
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.pptx
 

Similar to Roadmap Peraturan Terkait Pengelolaan BMN dan BMD

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.6/2007
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.6/2007Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.6/2007
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.6/2007
Kaka Ited
 
Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009
Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009
Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009
rsd kol abundjani
 
Pendahuluan
PendahuluanPendahuluan
Pendahuluan
KPM
 

Similar to Roadmap Peraturan Terkait Pengelolaan BMN dan BMD (20)

SOP KEUANGAN.pdf
SOP KEUANGAN.pdfSOP KEUANGAN.pdf
SOP KEUANGAN.pdf
 
Bahan_Sosialisasi_PMK_62_Tahun_2023_edit_100723.pdf.pdf
Bahan_Sosialisasi_PMK_62_Tahun_2023_edit_100723.pdf.pdfBahan_Sosialisasi_PMK_62_Tahun_2023_edit_100723.pdf.pdf
Bahan_Sosialisasi_PMK_62_Tahun_2023_edit_100723.pdf.pdf
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.6/2007
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.6/2007Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.6/2007
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.6/2007
 
Perdirjen 28 2008
Perdirjen 28 2008Perdirjen 28 2008
Perdirjen 28 2008
 
Materi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perbatasan negara
Materi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perbatasan negaraMateri sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perbatasan negara
Materi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perbatasan negara
 
4.-PP-28-tahun-2020-tentang-Pengelolaan-Barang-Milik-Negara-Daerah-Fraksi-PKS...
4.-PP-28-tahun-2020-tentang-Pengelolaan-Barang-Milik-Negara-Daerah-Fraksi-PKS...4.-PP-28-tahun-2020-tentang-Pengelolaan-Barang-Milik-Negara-Daerah-Fraksi-PKS...
4.-PP-28-tahun-2020-tentang-Pengelolaan-Barang-Milik-Negara-Daerah-Fraksi-PKS...
 
PPT SOP BMD(1).pptx
PPT SOP BMD(1).pptxPPT SOP BMD(1).pptx
PPT SOP BMD(1).pptx
 
Juknis pedoman pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja negara (apbn) ...
Juknis pedoman pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja negara (apbn) ...Juknis pedoman pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja negara (apbn) ...
Juknis pedoman pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja negara (apbn) ...
 
Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009
Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009
Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009
 
Pendahuluan
PendahuluanPendahuluan
Pendahuluan
 
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx
 
Regulasi_Perencanaan_dan_Penganggaran_-perbaikan_KR.pdf
Regulasi_Perencanaan_dan_Penganggaran_-perbaikan_KR.pdfRegulasi_Perencanaan_dan_Penganggaran_-perbaikan_KR.pdf
Regulasi_Perencanaan_dan_Penganggaran_-perbaikan_KR.pdf
 
01 keterkaitan pbd lkpd
01 keterkaitan pbd lkpd01 keterkaitan pbd lkpd
01 keterkaitan pbd lkpd
 
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR...
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR...PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR...
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR...
 
KEPPRES_NO_3_2024_L.pdf Lampiran ini dapat mengindentifikasi Prosun
KEPPRES_NO_3_2024_L.pdf Lampiran ini dapat mengindentifikasi ProsunKEPPRES_NO_3_2024_L.pdf Lampiran ini dapat mengindentifikasi Prosun
KEPPRES_NO_3_2024_L.pdf Lampiran ini dapat mengindentifikasi Prosun
 
Peningkatan peran aparatur pengawasan intern apip oleh pemerintah
Peningkatan peran aparatur pengawasan intern apip oleh pemerintahPeningkatan peran aparatur pengawasan intern apip oleh pemerintah
Peningkatan peran aparatur pengawasan intern apip oleh pemerintah
 
SOP Bmn
SOP BmnSOP Bmn
SOP Bmn
 
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset DaerahKebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
 
Peraturan
PeraturanPeraturan
Peraturan
 
Info bimtek terbaru tahun 2019
Info bimtek terbaru tahun 2019Info bimtek terbaru tahun 2019
Info bimtek terbaru tahun 2019
 

Recently uploaded

DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaDAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
armanamo012
 
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh ImplementasiPengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
GustiAdityaR
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Frida Adnantara
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
ChairaniManasye1
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
Zefanya9
 
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuanganuang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
langkahgontay88
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
umusilmi2019
 

Recently uploaded (20)

KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNISKEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
 
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptx
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptxMOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptx
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptx
 
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaDAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
 
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh ImplementasiPengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
 
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptxBAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
 
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).pptPerhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
 
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxPSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
 
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usahaEkonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
 
7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx
7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx
7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx
 
Introduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
Introduction fixed asset (Aset Tetap).pptIntroduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
Introduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
 
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptxWAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
 
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga KeuanganPresentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
 
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuanganuang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
 

Roadmap Peraturan Terkait Pengelolaan BMN dan BMD

  • 1. TUGAS MANAJEMEN ASET ROADMAP PERATURAN TERKAIT PENGELOLAAN BMN/BMD MULAT DESTAWAN C1G014012
  • 2. Roadmap Pengelolaan BMN UU No 17/2003 Tentang Keuangan Negara UU No 1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara UU No 15/2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangggung Jawab Keuangan Negara Perencanaan dan Penganggaran BMN Pengadaan BMN Penggunaan dan Pemanfaatan BMN Penilaian BMN PP 6/2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Penghapusan BMN Pemusnahan BMN Pemindahtanganan BMN PP 38/2008 Tentang Perubahan Atas PP 6/2006 PP 27/2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 1. UU APBN Tiap Tahun 2. PP 71 Tahun 2010 Tentang SAP 3. PMK No 150/2014 Tentang Perencanaan Kebutuhan BMN 4. PMK 226/2011 Tentang Perencanaan Kebutuhan BMN 5. PMK-248/2011 Tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah 1. PMK-78 /2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan BMN 2. PMK-164/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan BMN Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur 3. PMK-29/2010 Tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang PMK-96/2007 Tentang Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN 1. PMK-02/2008 Tentang Penilaian BMN Sebagaimana Telah diubah Melalui PMK- 179/2009 2. PMK-109/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, dan Pelaporan Dalam Rangka PenertibanBMN 3. PMK-01/2013 Tentang Penyusutan BMN Beruoa Aset Tetap pada entitas Pemerintah Pusat 4. PMK-59/2013 Tentang Penerapan Penyusutan BMN Berupa Aset tetap pada Pemerintah Pusat 5. KMK-94/2013 TentangModul Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat Sebagaimana Telah Diubah Melalui KMK-145/2014 6. PMK-102/2009 Tentang Tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN Dalam Rangka Penyusunan LKPP 7. Perdirjen Nomor 07/2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN Dalam Rangka Peny. Laporan BMN dan LKPP 8. SKB Perdirjen DJKN Nomor 57/2010 dan Perdirjen Perben Nomor 174/2010 Tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN 1. PMK-96/2007 Tentang Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN 2. PMK Nomor 50/2014 Tentang Penghapusan BMN 1. Penatausahaan BMN  PMK-120/2007 Tentang Penatausahaan BMN; PMK-250/2011 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Kementerian/Lembaga; PMK-97/2007 Tentang Tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang 2. Pengamanan dan Pemeliharaan BMN  KMK- 21/2012 tentang Pedoman Pengamanan dan PemeliharaanBMN di Lingkungan Kemenkeu 3. Pembinaan, pengawasan dan Pengendalian BMN  PMK 244/2012 Tentang Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian (Wasdal) BMN; KMK- 271/2011Tentang Pedoman Pelaksanaan TL Hasil Penertiban BMN pada K/L Sebagaimana Telah Diubah MelaluiKMK-403/2013; Perdirjen KN PER-03/2013 Tentang Juknis Wasdal BMN Oleh Pengelola Barang PMK Nomor 50/2014 Tentang Penghapusan BMN
  • 3. Roadmap Pengelolaan BMD Permendagri No 17/2007 Tentang Pengelolaan Teknis Pengelolaan BMD PP 56/2005 Tentang Sistem Informasi Keuanga n Daerah UU No 17/2003 Tentang Keuangan Negara UU No 1/2004 Tentang Perbendahar aan Negara UU No 15/2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangggung Jawab Keuangan Negara PP 57/2005 Tentang Hibah Kepada Daerah Permendagri No 13/2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Menjadi Permendagri Nomor 21/2011 PP 58/2005 Tentang Pengelola an Keuanga n Daerah PP 23 Tahun 2005 Tentang Pengelola an Keuanga n BLU PP 6/2006 Tentang Pengelola an Barang Milik Negara/D aerah PMK Nomor 91/2007 Tentang Bagan Akun Standar PMK Nomor 171/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Perdirjen Perbendaharaan Nomor 24/2006 Tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan KL
  • 4. Roadmap Pengelolaan BMD UU No 17/2003 Tentang Keuangan Negara UU No 1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara UU No 15/2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangggung Jawab Keuangan Negara Perencanaan dan Penganggaran BMD Pengadaan BMD Penggunaan dan Pemanfaatan BMD 1. Pengamanan dan Pemeliharaan BMD  PP Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negaradari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Dalam Rangka Pelaksanaan otonomi Daerah; Bab IX Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD 2. Pembinaan, pengawasan dan Pengendalian BMD  Bab XIII Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD Penilaian BMD PP 6/2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Bab XI Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD Penghapusan BMD Pemusnahan BMD Pasal 55 Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD Pemindahtanganan BMD PP 38/2008 Tentang Perubahan Atas PP 6/2006 PP 27/2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 1. PP 71 Tahun 2010 Tentang SAP 2. PP 58/2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Bab III Permendagri No 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD 1. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah 2. Bab IV Permendagri No 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD Bab VI dan VIII Permendagri 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD Bab X Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD Bab XII Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD