SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Proses Penyusunan
Renstra dan Renja SKPD Kabupaten



             Musnanda Satar


                 Sarmi
            11 October 2012
Pengertian
• Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
  selanjutnya disingkat dengan RENSTRA SKPD adalah dokumen
  perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi,
  misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
  pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan
  Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah
  dan bersifat indikatif.
• Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya
  disingkat dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD
  untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program,
  dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
  pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
  partisipasi masyarakat.
Landasan Hukum
• Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
  Pemerintahan Daerah.
• UU Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan
  Pembangunan Nasional (SPPN).
• UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana
  Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025.
• Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
  Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
• Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor:
  050/200/II/BANGDA/2008 tentang Pedoman
  Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
  (RKPD)
Alur Perencanaan Pembangunan
            Daerah
Bagan Alur keterikatan Dokumen
         Perencanaan
Alur Penyusunan RKPD
Proses Penyusunan RKPD
Dokumen RKPD
• Bab I PENDAHULUAN
  –   1.1. Latar Belakang
  –   1.2. Landasan Hukum
  –   1.3. Maksud dan Tujuan
  –   1.4. Sistematika Dokumen RKPD
• Bab II Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
  –   Visi dan Misi
  –   Evaluasi Status Kedudukan
  –   Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun Lalu
  –   Isu Strategis dan Masalah Mendesak
• Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
   –   Kondisi Ekonomi Daerah Tahun Lalu
   –   Tantangan dan Prospek Ekonomi Daerah
   –   Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
   –   Analisis Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Daerah
   –   Arah Kebijakan Keuangan Daerah
• Bab IV Prioritas Pembangunan Daerah
   – Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
   – Prioritas Program dan Pembangunan Daerah
• Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan
• Bab VI Kaidah Pelaksanaan
Tata Cara Penyusunan Renstra SKPD
• Tahap Pertama : Mempelajari Visi, Misi dan
  Program Kepala Daerah terpilih.
  – Kepala SKPD mengkaji implikasi visi, misi, dan program
    calon Kepala Daerah terpilih, terhadap tugas pokok
    dan fungsi SKPD yang dipimpinnya
• Tahap Kedua : Menyusun Rancangan Renstra
  SKPD
  – Kepala SKPD menyusun rancangan Renstra-SKPD
    berpedoman pada Rancangan Awal RPJM Daerah yang
    telah disepakati bersama
•   Langkah-langkah:
     1)   Menerima secara resmi rancangan awal RPJM Daerah dari Kepala Bappeda;
     2)   Merumuskan visi dan misi SKPD terhadap jabaran visi, misi, dan program Kepala
          Daerah terpilih, dengan memperhatikan hasil kesimpulan pada Tahap Pertama
          butir b;
     3)   Melakukan kajian strategis untuk menetapkan strategi dalam merumuskan
          kelompok tujuan dan kebijakan dalam pencapaian visi dan misi SKPD, sesuai tugas
          dan fungsinya. Kajian tersebut menggunakan metode analisis yang
          mempertimbangkan lingkungan eksternal (program Kepala Daerah terpilih, kondisi
          objek urusan SKPD, dan lainnya) dan lingkungan internal (kondisi internal SKPD;
          SDM, peralatan, kebijakan, dll). Kajian tersebut dilengkapi dengan hasil evaluasi
          Renstra-SKPD (Renstra Dinas) periode sebelumnya;
     4)   Menyusun program sebagai penjabaran kebijakan ke dalam kelompok tujuan,
          dalam bentuk program-program sesuai kewenangan lokalitas SKPD, lintas SKPD,
          dan program kewilayahan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsinya.
     5)   Menyusun rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari program lokalitas
          SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan yang dilengkapi indikasi pendanaan,
          serta dilampiri rencana kerangka regulasi dan kerangka pendanaan bersifat
          indikatif;
     6)   Menetapkan lokasi rancangan kegiatan dengan memperhatikan rencana tata ruang;
     7)   Muatan butir b, c, d, e dan f tersebut diatas menjadi muatan dalam rancangan
          Renstra SKPD, disampaikan kepada Kepala Bappeda sebagai masukan untuk
          menyusun Rancangan RPJM Daerah sebagai bahan utama dalam Musrenbang
          Jangka Menengah Daerah.
Sistematika Penulisan Renstra-SKPD
• BAB I. PENDAHULUAN
  –   Latar Belakang
  –   Maksud dan Tujuan
  –   Landasan Hukum
  –   Hubungan Renstra-SKPD dengan Dokumen
      Perencanaan Lainnya
• BAB II. TUGAS DAN FUNGSI SKPD
  –   Struktur Organisasi
  –   Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan
  –   Tugas dan Fungsi
  –   Hal lain yang dianggap penting
• BAB III. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
  – Kondisi Umum Daerah Masa Kini
     • (sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, berupa Standar
       Pelayanan Minimum dan hasil capaian kinerja)
  – Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi ke depan
     • (sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, berupa Standar
       Pelayanan Minimum dan hasil kinerja yang ingin
       dicapai)
•   BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
     – Visi dan Misi SKPD
     – Tujuan
          • (merupakan penjabaran visi SKPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai
             upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah dan
             dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai);
     – Strategi
          • (Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara
             konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensip. Strategi
             diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh SKPD yang bersangkutan).
     – Kebijakan
          • (arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi
             program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut targetnya,
             kebijakan terdiri atas: 1) kebijakan internal, yaitu kebijakan SKPD dalam
             mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, dan 2)
             kebijakan ekternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh SKPD dalam
             rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat).
• BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN
     • (merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan
       kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang
       berasal dari APBD setempat, APBD Provinsi, APBN, dan sumber
       pendanaan lainnya yang sah, dalam priode lima tahun dan tahunan,
       dirinci menurut lokalitas SKPD, lintas SKPD, dan kewilayahan dengan
       rincian sebagaimana terlampir dalam Tabel 5.3 dan Tabel 5.4)
  – Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan SKPD
     • (program dan kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD, termasuk
       program lintas SKPD dan kewilayahan).
  – Program dan Kegiatan Lintas SKPD
     • (program dan kegiatan lintas SKPD, dengan penjelasan mitra SKPD
       yang terlibat serta koordinator atau penanggung jawabnya).
  – Program dan Kegiatan Kewilayahan
     • (program dan kegiatan kewilayahan, dengan penjelasan bentuk kerja
       sama dengan Pemerintah Daerah lainnya terlibat).
• BAB VI. PENUTUP
   – (memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan antara
     lain Renstra-SKPD merupakan pedoman dalam penyusunan
     Renja-SKPD, penguatan peran para stakeholders dalam
     pelaksanaan renja SKPD, dan merupakan dasar evaluasi dan
     laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan,
     serta catatan dan dan harapan Kepala SKPD)
• LAMPIRAN

Setelah RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah,
maka Kepala SKPD melakukan penyempurnaan rancangan
Renstra-SKPD menjadi Renstra–SKPD dan menetapkannya
dengan Peraturan Kepala SKPD.
Tahapan Selanjutnya
• Penyusunan RENJA SKPD yang diperlukan
  untuk perencanaan Kegiatan Tahunan
Proses Penyusunan Renja SKPD
Terima Kasih

More Related Content

What's hot

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalSistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalDadang Solihin
 
Perencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBDPerencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBDPSEKP - UGM
 
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD Dadang Solihin
 
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017Rusman R. Manik
 
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)Rusman R. Manik
 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Joy Irman
 
Penyusunan RKPD
Penyusunan RKPDPenyusunan RKPD
Penyusunan RKPD93220872
 
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifPerencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifDadang Solihin
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraSujatmiko Wibowo
 
Konsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanKonsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanDadang Solihin
 
Teknik Penyusunan Model Logik
Teknik Penyusunan Model LogikTeknik Penyusunan Model Logik
Teknik Penyusunan Model LogikRandy Wrihatnolo
 
Pendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunanPendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunanQiu El Fahmi
 
Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar
Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar
Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar Dadang Solihin
 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...Dadang Solihin
 
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan DaerahEvaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan DaerahRusman R. Manik
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA93220872
 
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanKeterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanDadang Solihin
 
Penyusunan RPJPD
Penyusunan RPJPD                                                       Penyusunan RPJPD
Penyusunan RPJPD 93220872
 
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Kinerja PembangunanMonitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Kinerja PembangunanDadang Solihin
 

What's hot (20)

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalSistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 
Perencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBDPerencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBD
 
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
 
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
 
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
 
Penyusunan RKPD
Penyusunan RKPDPenyusunan RKPD
Penyusunan RKPD
 
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifPerencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan Negara
 
Konsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanKonsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar Perencanaan
 
Teknik Penyusunan Model Logik
Teknik Penyusunan Model LogikTeknik Penyusunan Model Logik
Teknik Penyusunan Model Logik
 
Pendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunanPendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunan
 
Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar
Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar
Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar
 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
 
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan DaerahEvaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA
 
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanKeterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
 
Penyusunan RPJPD
Penyusunan RPJPD                                                       Penyusunan RPJPD
Penyusunan RPJPD
 
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Kinerja PembangunanMonitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
 

Similar to Proses penyusunan renstra skpd

Penyusunan renstra pd
Penyusunan renstra pdPenyusunan renstra pd
Penyusunan renstra pdSrie Maryati
 
Keterkaitan Peraturan Perundang Undangan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan
Keterkaitan Peraturan Perundang Undangan dalam Sistem Perencanaan PembangunanKeterkaitan Peraturan Perundang Undangan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan
Keterkaitan Peraturan Perundang Undangan dalam Sistem Perencanaan PembangunanDadang Solihin
 
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...Rusman R. Manik
 
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerah
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan DaerahIntegrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerah
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerahvicividivini
 
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRAPetunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRAJamaludin ..
 
Penyusunan RPJMD dan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD
Penyusunan RPJMD dan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD Penyusunan RPJMD dan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD
Penyusunan RPJMD dan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD Dadang Solihin
 
Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di DaerahPenyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di DaerahDadang Solihin
 
Mekanisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional
Mekanisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan NasionalMekanisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional
Mekanisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan NasionalDadang Solihin
 
paparan ekonomi kabupaten kota di indonesia
paparan ekonomi kabupaten kota di indonesiapaparan ekonomi kabupaten kota di indonesia
paparan ekonomi kabupaten kota di indonesiapuniaadnyana1
 
CARA PENYUSUNAN RENSTRA.pdf
CARA PENYUSUNAN RENSTRA.pdfCARA PENYUSUNAN RENSTRA.pdf
CARA PENYUSUNAN RENSTRA.pdfsudarmono33
 
juknis renstra pemda.pdf
juknis renstra pemda.pdfjuknis renstra pemda.pdf
juknis renstra pemda.pdfIrwan Dharmawan
 
renstra strategis berdasarkan kemendagri tahun 2017
renstra strategis berdasarkan kemendagri tahun 2017renstra strategis berdasarkan kemendagri tahun 2017
renstra strategis berdasarkan kemendagri tahun 2017nurul861330
 
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MM
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MMMAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MM
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MMACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta
 
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D KabupatenTata Cara Penyusunan RPJP/M D Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D KabupatenMusnanda Satar
 
Tata Cara Penyusunan RPJMD Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJMD KabupatenTata Cara Penyusunan RPJMD Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJMD KabupatenMusnanda Satar
 
Formulir anjab subbag perencanaan
Formulir anjab subbag perencanaanFormulir anjab subbag perencanaan
Formulir anjab subbag perencanaanReddy Prayudie
 
Telaah Kritis Modul Manajemen Stratejik
Telaah Kritis Modul Manajemen Stratejik Telaah Kritis Modul Manajemen Stratejik
Telaah Kritis Modul Manajemen Stratejik Dadang Solihin
 
Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD Dadang Solihin
 

Similar to Proses penyusunan renstra skpd (20)

Penyusunan renstra pd
Penyusunan renstra pdPenyusunan renstra pd
Penyusunan renstra pd
 
Keterkaitan Peraturan Perundang Undangan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan
Keterkaitan Peraturan Perundang Undangan dalam Sistem Perencanaan PembangunanKeterkaitan Peraturan Perundang Undangan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan
Keterkaitan Peraturan Perundang Undangan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan
 
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...
 
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerah
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan DaerahIntegrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerah
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerah
 
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRAPetunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRA
 
Penyusunan RPJMD dan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD
Penyusunan RPJMD dan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD Penyusunan RPJMD dan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD
Penyusunan RPJMD dan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD
 
Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di DaerahPenyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
 
Renja bappeda
Renja bappedaRenja bappeda
Renja bappeda
 
Mekanisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional
Mekanisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan NasionalMekanisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional
Mekanisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional
 
paparan ekonomi kabupaten kota di indonesia
paparan ekonomi kabupaten kota di indonesiapaparan ekonomi kabupaten kota di indonesia
paparan ekonomi kabupaten kota di indonesia
 
CARA PENYUSUNAN RENSTRA.pdf
CARA PENYUSUNAN RENSTRA.pdfCARA PENYUSUNAN RENSTRA.pdf
CARA PENYUSUNAN RENSTRA.pdf
 
juknis renstra pemda.pdf
juknis renstra pemda.pdfjuknis renstra pemda.pdf
juknis renstra pemda.pdf
 
renstra strategis berdasarkan kemendagri tahun 2017
renstra strategis berdasarkan kemendagri tahun 2017renstra strategis berdasarkan kemendagri tahun 2017
renstra strategis berdasarkan kemendagri tahun 2017
 
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MM
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MMMAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MM
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MM
 
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D KabupatenTata Cara Penyusunan RPJP/M D Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D Kabupaten
 
Tata Cara Penyusunan RPJMD Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJMD KabupatenTata Cara Penyusunan RPJMD Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJMD Kabupaten
 
Formulir anjab subbag perencanaan
Formulir anjab subbag perencanaanFormulir anjab subbag perencanaan
Formulir anjab subbag perencanaan
 
Telaah Kritis Modul Manajemen Stratejik
Telaah Kritis Modul Manajemen Stratejik Telaah Kritis Modul Manajemen Stratejik
Telaah Kritis Modul Manajemen Stratejik
 
Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD
 
Penyusunan RPJP Lampung.pdf
Penyusunan RPJP Lampung.pdfPenyusunan RPJP Lampung.pdf
Penyusunan RPJP Lampung.pdf
 

More from Musnanda Satar

Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan RuangInstrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan RuangMusnanda Satar
 
Bekerja dengan data online arcgis server
Bekerja dengan data online arcgis serverBekerja dengan data online arcgis server
Bekerja dengan data online arcgis serverMusnanda Satar
 
Proses Pelaksanaan KLHS RTRW dan RPJM di Kabupaten
Proses Pelaksanaan KLHS RTRW dan RPJM di KabupatenProses Pelaksanaan KLHS RTRW dan RPJM di Kabupaten
Proses Pelaksanaan KLHS RTRW dan RPJM di KabupatenMusnanda Satar
 
Analisis forest fire kaltim+kaltara
Analisis forest fire kaltim+kaltaraAnalisis forest fire kaltim+kaltara
Analisis forest fire kaltim+kaltaraMusnanda Satar
 
Analisis spatial lokasi hti kalimantan timur
Analisis spatial lokasi hti kalimantan timurAnalisis spatial lokasi hti kalimantan timur
Analisis spatial lokasi hti kalimantan timurMusnanda Satar
 
Peluang implementasi Development by Design (DbD) di Sektor HTI
Peluang implementasi Development by Design (DbD) di Sektor HTIPeluang implementasi Development by Design (DbD) di Sektor HTI
Peluang implementasi Development by Design (DbD) di Sektor HTIMusnanda Satar
 
Development by design bahasa indonesia
Development by design bahasa indonesiaDevelopment by design bahasa indonesia
Development by design bahasa indonesiaMusnanda Satar
 
Presentation Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim
Presentation Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim Presentation Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim
Presentation Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim Musnanda Satar
 
Infrastruktur data spatial
Infrastruktur data spatial Infrastruktur data spatial
Infrastruktur data spatial Musnanda Satar
 
Tahapan penyelenggaraan KLHS
Tahapan penyelenggaraan KLHSTahapan penyelenggaraan KLHS
Tahapan penyelenggaraan KLHSMusnanda Satar
 
Aplikasi GIS dalam penataan ruang
Aplikasi GIS dalam penataan ruangAplikasi GIS dalam penataan ruang
Aplikasi GIS dalam penataan ruangMusnanda Satar
 

More from Musnanda Satar (15)

Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan RuangInstrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 
Bekerja dengan data online arcgis server
Bekerja dengan data online arcgis serverBekerja dengan data online arcgis server
Bekerja dengan data online arcgis server
 
Proses Pelaksanaan KLHS RTRW dan RPJM di Kabupaten
Proses Pelaksanaan KLHS RTRW dan RPJM di KabupatenProses Pelaksanaan KLHS RTRW dan RPJM di Kabupaten
Proses Pelaksanaan KLHS RTRW dan RPJM di Kabupaten
 
Analisis forest fire kaltim+kaltara
Analisis forest fire kaltim+kaltaraAnalisis forest fire kaltim+kaltara
Analisis forest fire kaltim+kaltara
 
Analisis spatial lokasi hti kalimantan timur
Analisis spatial lokasi hti kalimantan timurAnalisis spatial lokasi hti kalimantan timur
Analisis spatial lokasi hti kalimantan timur
 
Peluang implementasi Development by Design (DbD) di Sektor HTI
Peluang implementasi Development by Design (DbD) di Sektor HTIPeluang implementasi Development by Design (DbD) di Sektor HTI
Peluang implementasi Development by Design (DbD) di Sektor HTI
 
Manual ArcGIS
Manual ArcGIS Manual ArcGIS
Manual ArcGIS
 
Development by design bahasa indonesia
Development by design bahasa indonesiaDevelopment by design bahasa indonesia
Development by design bahasa indonesia
 
Presentation Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim
Presentation Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim Presentation Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim
Presentation Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim
 
Web mapping
Web mappingWeb mapping
Web mapping
 
Infrastruktur data spatial
Infrastruktur data spatial Infrastruktur data spatial
Infrastruktur data spatial
 
Tahapan penyelenggaraan KLHS
Tahapan penyelenggaraan KLHSTahapan penyelenggaraan KLHS
Tahapan penyelenggaraan KLHS
 
KLHS
KLHSKLHS
KLHS
 
Metadata Dalam GIS
Metadata Dalam GISMetadata Dalam GIS
Metadata Dalam GIS
 
Aplikasi GIS dalam penataan ruang
Aplikasi GIS dalam penataan ruangAplikasi GIS dalam penataan ruang
Aplikasi GIS dalam penataan ruang
 

Recently uploaded

Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 

Recently uploaded (13)

Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 

Proses penyusunan renstra skpd

  • 1. Proses Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Kabupaten Musnanda Satar Sarmi 11 October 2012
  • 2. Pengertian • Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. • Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
  • 3. Landasan Hukum • Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. • UU Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). • UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025. • Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional • Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/200/II/BANGDA/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
  • 5. Bagan Alur keterikatan Dokumen Perencanaan
  • 8. Dokumen RKPD • Bab I PENDAHULUAN – 1.1. Latar Belakang – 1.2. Landasan Hukum – 1.3. Maksud dan Tujuan – 1.4. Sistematika Dokumen RKPD • Bab II Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah – Visi dan Misi – Evaluasi Status Kedudukan – Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun Lalu – Isu Strategis dan Masalah Mendesak
  • 9. • Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah – Kondisi Ekonomi Daerah Tahun Lalu – Tantangan dan Prospek Ekonomi Daerah – Arah Kebijakan Ekonomi Daerah – Analisis Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Daerah – Arah Kebijakan Keuangan Daerah • Bab IV Prioritas Pembangunan Daerah – Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah – Prioritas Program dan Pembangunan Daerah • Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan • Bab VI Kaidah Pelaksanaan
  • 10. Tata Cara Penyusunan Renstra SKPD • Tahap Pertama : Mempelajari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. – Kepala SKPD mengkaji implikasi visi, misi, dan program calon Kepala Daerah terpilih, terhadap tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya • Tahap Kedua : Menyusun Rancangan Renstra SKPD – Kepala SKPD menyusun rancangan Renstra-SKPD berpedoman pada Rancangan Awal RPJM Daerah yang telah disepakati bersama
  • 11. Langkah-langkah: 1) Menerima secara resmi rancangan awal RPJM Daerah dari Kepala Bappeda; 2) Merumuskan visi dan misi SKPD terhadap jabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih, dengan memperhatikan hasil kesimpulan pada Tahap Pertama butir b; 3) Melakukan kajian strategis untuk menetapkan strategi dalam merumuskan kelompok tujuan dan kebijakan dalam pencapaian visi dan misi SKPD, sesuai tugas dan fungsinya. Kajian tersebut menggunakan metode analisis yang mempertimbangkan lingkungan eksternal (program Kepala Daerah terpilih, kondisi objek urusan SKPD, dan lainnya) dan lingkungan internal (kondisi internal SKPD; SDM, peralatan, kebijakan, dll). Kajian tersebut dilengkapi dengan hasil evaluasi Renstra-SKPD (Renstra Dinas) periode sebelumnya; 4) Menyusun program sebagai penjabaran kebijakan ke dalam kelompok tujuan, dalam bentuk program-program sesuai kewenangan lokalitas SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsinya. 5) Menyusun rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari program lokalitas SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan yang dilengkapi indikasi pendanaan, serta dilampiri rencana kerangka regulasi dan kerangka pendanaan bersifat indikatif; 6) Menetapkan lokasi rancangan kegiatan dengan memperhatikan rencana tata ruang; 7) Muatan butir b, c, d, e dan f tersebut diatas menjadi muatan dalam rancangan Renstra SKPD, disampaikan kepada Kepala Bappeda sebagai masukan untuk menyusun Rancangan RPJM Daerah sebagai bahan utama dalam Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
  • 12. Sistematika Penulisan Renstra-SKPD • BAB I. PENDAHULUAN – Latar Belakang – Maksud dan Tujuan – Landasan Hukum – Hubungan Renstra-SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya • BAB II. TUGAS DAN FUNGSI SKPD – Struktur Organisasi – Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan – Tugas dan Fungsi – Hal lain yang dianggap penting
  • 13. • BAB III. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH – Kondisi Umum Daerah Masa Kini • (sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, berupa Standar Pelayanan Minimum dan hasil capaian kinerja) – Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi ke depan • (sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, berupa Standar Pelayanan Minimum dan hasil kinerja yang ingin dicapai)
  • 14. BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN – Visi dan Misi SKPD – Tujuan • (merupakan penjabaran visi SKPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai); – Strategi • (Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensip. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh SKPD yang bersangkutan). – Kebijakan • (arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut targetnya, kebijakan terdiri atas: 1) kebijakan internal, yaitu kebijakan SKPD dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, dan 2) kebijakan ekternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh SKPD dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat).
  • 15. • BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN • (merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD setempat, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya yang sah, dalam priode lima tahun dan tahunan, dirinci menurut lokalitas SKPD, lintas SKPD, dan kewilayahan dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Tabel 5.3 dan Tabel 5.4) – Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan SKPD • (program dan kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD, termasuk program lintas SKPD dan kewilayahan). – Program dan Kegiatan Lintas SKPD • (program dan kegiatan lintas SKPD, dengan penjelasan mitra SKPD yang terlibat serta koordinator atau penanggung jawabnya). – Program dan Kegiatan Kewilayahan • (program dan kegiatan kewilayahan, dengan penjelasan bentuk kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya terlibat).
  • 16. • BAB VI. PENUTUP – (memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan antara lain Renstra-SKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Renja-SKPD, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan renja SKPD, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan dan harapan Kepala SKPD) • LAMPIRAN Setelah RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka Kepala SKPD melakukan penyempurnaan rancangan Renstra-SKPD menjadi Renstra–SKPD dan menetapkannya dengan Peraturan Kepala SKPD.
  • 17. Tahapan Selanjutnya • Penyusunan RENJA SKPD yang diperlukan untuk perencanaan Kegiatan Tahunan

Editor's Notes

  1. Membuatkesimpulan yang menjelaskan: i. Hasilidentifikasiperubahan program dankegiatan SKPD sebagaiakibatvisi, misi, dan program calonKepala Daerah terpilih; ii. Bentukupayamenjagakelanjutancapaiankinerja SKPD yang sudahbaik, sertarumusankegiatanpenting yang belumterlaksanapadaperiodesebelumnya; iii. Hasiltelaahan program dankegiatan yang bekerjasamadengan SKPD lain maupunpihakketiga; iv. Hasiltelaahansebarankegiatan (lokasi) denganmemperhatikanarahandalamrencanatataruang.