1. Musni Umar, Ph.D

2. Krisis Ideologi Pancasila
Oleh Musni Umar
Sociologist and Researcher
E-mail: musni2005@yahoo.com

3. Pengantar
Dalam wawancara saya dengan MNC TV 30 September
2013 menyambut Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober
2013 dan seminar bedah buku karya Achmad Fachrudin
yang bertajuk “Krisis Ideologi Pancasila Menuju
Indonesia Baru yang Bermartabat” 1 Oktober 2013 di
Jakarta, saya menegaskan dengan penuh prihatin
meredupnya Pancasila dan bahkan terjadi krisis
ideologi Pancasila, karena Pancasila tidak diamalkan
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila
hanya sekedar jargon dan slogan dalam pidato dan
sumpah serta janji akan menjalankan Pancasila dan
UUD 1945 ketika dilantik menjadi PNS, penjabat
negara, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan
Wakil Walikota dan sebagainya.

4. Dalam realitas, Pancasila tidak diamalkan, sehingga
masyarakat sinis, frustrasi, apatis dan tidak percaya.
Krisis ideologi Pancasila yang sedang dialami bangsa
Indonesia, bisa mengandung dua hal.
Pertama, bangsa Indonesia akan bangkit dan maju, jika
para pemimpinnya segera sadar dan memperbaiki diri,
dengan mengamalkan sila-sila dari Pancasial secara baik
dan konsekuen. Kalau ini dilakukan, maka bangsa
Indonesia akan cepat keluar dari krisis dan segera
bangkit serta maju seperti bangsa-bangsa lain di dunia.
Kedua, bangsa Indonesia akan hancur seperti yang
dialami kerajaan lama di Indonesia misalnya kerajaan
Majapahit, Sriwijaya dan lain sebagainya, dan negara-
negara besar di dunia seperti Uni Sovyet, dan
Yugoslavia yang hancur dan bubar, dan terpecah-pecah
menjadi negara-negara kecil.

5. Kembali kepada Pancasila
Dalam acara di ILC TV ONE, 17 September 2013,
sebagai salah satu narasumber, saya menegaskan
pentingnya bangsa Indonesia mengamalkan keadilan
dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dalam
Pancasila, terdapat kata “adil” dalam sila kedua, dan
“keadilan sosial” di sila kelima. Saya mengeritik keras
tentang ketidak-adilan yang merajalela di Indonesia
dalam seluruh aspek kehidupan.
Densus 88 Polisi sebagai contoh, tidak adil membunuh
mereka yang diduga teroris. Tidak seorangpun boleh
membunuh seseorang sebelum pengadilan
memutuskan bersalah, dan keputusan itu mempunyai
kekuatan hukum yang pasti.

6. Akan tetapi sangat mengejutkan sanggahan Letjen TNI Purn. AM
Hendropriyono ketika Karni Ilyas, Presiden ILC memberi
kesempatan kepadanya untuk berbicara. Pada bagian akhir dari
komentarnya, dia menegaskan bahwa “keadilan hanya ada di
dalam syurga”. Kalimat itu diucapkan untuk membantah
pernyataan saya tentang tidak adanya keadilan di Indonesia
sebagaimana dikemukakan diatas.
Ungkapan Letjen TNI Purn AM Hendropriyono itu sangat
berbahaya, kalau dipahami oleh bangsa Indonesia sebagai
kebenaran. Sampai ada yang mengatakan kepada saya, pantas
saja keadilan tidak pernah ditegakkan di Indonensia karena para
Jenderal dan pejabat negara berpandangan bahwa keadilan
adanya di syurga, sehingga tidak perlu diamalkan dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Terlepas dari hal tersebut, saya berpendapat kunci untuk keluar
dari krisis ideologi Pancasila, ialah mulai mengamalkan kelima sila
dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

7. Keadilan dibidang Ekonomi
Salah satu persoalan besar yang dihadapi bangsa
Indonesia ialah tidak adanya keadilan dalam bidang
ekonomi. Ketidakadilan dalam bidang ekonomi sangat
luar biasa, karena sekelompok kecil menguasai bidang
ekonomi sekitar 80 persen.
Sebagai wujud tanggung jawab moral terhadap
keselamatan seluruh bangsa dan segenap tumpah
darah Indonesia, saya terpanggil untuk terus
menyuarakan masalah tersebut karena bertentangan
dengan tujuan Indonesia merdeka dan Pancasila.
Selain itu, sebagai umat beragama, kita diperintahkan
untuk berbuat adil karena perbuatan adil mendekatkan
kepada takwa.

8. Keadilan dibidang ekonomi sangat penting karena
berkaitan erat dengan “perut”. Kalau “perut” kenyang,
maka situasi soaial politik akan damai. Jika perut sering
kosong karena di dera kemiskinan, maka tinggal
menunggu munculnya amarah masyarakat.
Jika ada persoalan sosial atau politik, dengan mudah
dieksploitasi untuk menggerakkan masyarakat melawan
penguasa.
Dalam sejarah Indonesia, jatuhnya para pemimpin
Indonesia karena masyarakat tidak lagi mempercayai
dan bahkan muak terhadap pemimpin.
Hal itu pasti terjadi, hanya menunggu momentum,
lahirnya ledakan sosial yang hebat untuk melawan
kaum borjuis yang juga penguasa politik dan ekonomi.

9. Sebelum itu terjadi, maka para pemimpin politik,
sudah saatnya berubah dari pro kapitalis kepada
pro rakyat jelata yang tidak lain adalah wong cilik.
Gubernur Jokowi merupakan pemimpin yang patut
dicontohi untuk membangun keadilan ekonomi.
Jokowi telah memulai memberdayakan dan
memajukan Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan
memberi tempat berusaha yang strategis, modal
usaha, promosi, izin usaha, pembinaan dan
sebagainya dalam rangka mewujudkan keadilan
ekonomi, melarang pembangunan mall baru,
merencanakan pembangunan pasar tradisional dan
sebagainya.

10. Kesimpulan
• Krisis ideologi Pancasila bisa segera diakhiri jika
dilakukan sekurang-kurangnya lima hal.
1) Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai
pelaksana pembangunan, harus berubah total
meningalkan sistem ekonomi kapitalis yang pro
pemodal kepada pro rakyat jelata sesuai Pancasila.
2) Perubahan pola berpikir, harus disertai dengan
perubahan kebijakan dan program pembangunan yang
memihal total kepada rakyat jelata (wong cilik).
3) Aparat pemerintah dari pusat sampai daerah, harus
berubah dan merubah budaya yang mementingkan
perwujudan keadilan dengan memberi perlakuan
khusus kepada mereka yang lemah (wong cilik)

11. 4) Untuk mempercepat pewujudan sila kedua dan
sila kelima dari Pancasila, maka bumi, air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan diperuntukkan bagi
sebesar-besar kemakmuran rakyat. Artinya
kekayaan sumber daya alam Indonesia harus
dikembalikan kepada rakyat.
5) Rakyat sebagai pemilik kedaulatan, saatnya
bangkit dan menuntut pengamalan Pancasila dalam
bidang ekonomi, sebagai satu-satunya cara untuk
mengakhiri krisis ideologi Pancasila.
Jakarta, 6 Oktober 2013.