Pemerintah menyampaikan strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah melalui sinergi perencanaan pusat dan daerah, menghadapi perlambatan ekonomi global, dan mendorong pertumbuhan berkualitas. Strategi nasional meliputi pembangunan infrastruktur, reformasi, dan kawasan ekonomi untuk meningkatkan daya saing di seluruh wilayah.

1. DKI JAKARTA, 10 APRIL 2019
K E M E N T E R I A N K O O R D I N AT O R
B I D A N G P E R E K O N O M I A N
Disampaikan dalam Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
STRATEGI KEBIJAKAN UNTUK
MENDORONGPERTUMBUHAN
EKONOMI NASIONAL DAN DAERAH
1

2. OUTLINE
SINERGI PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH
PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL & DOMESTIK
STRATEGI NASIONAL DALAM MENDORONG
PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS
DUKUNGAN KEBIJAKAN DARI PEMERINTAH DAERAH
1.
2.
3.
4.
2

3. SINERGI PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH

4. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020 :
“PENINGKATAN SDM UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS”
Integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan pemerintah daerah dan pemerintah pusat mutlak dilakukan.
Usulan Prioritas
Daerah
Provinsi
Kabupaten/Kota
RAKORTEK
Pusat
Berita Acara
Kesepakatan
Daftar Prioritas
Nasional
Rancangan
Renja K/L
Pra Musrenbang
Nasional
Musrenbang
Nasional
RAKORTEK
Provinsi
Berita Acara
Kesepakatan
Musrenbang
Kabupaten/Kota
Musrenbang
Provinsi
RKPD Kab/Kota RKPD Provinsi RKPD Pusat
1
2
3
7456
8910
4
Catatan:

5. PERKEMBANGANPEREKONOMIANGLOBAL & DOMESTIK

6. UPDATE PEREKONOMIAN GLOBAL
World Economic Outlook IMF, 9 April 2019
• Global growth is slowing, the world’s economy is at a “Delicate Moment”
• Lagarde: “It is a delicate moment in and of itself and it requires a delicate
mix of policies. It should be handled with care, avoiding policies missteps
and adopt the right policies”
• World Economic Outlook : “Growth Slowdown, Precarious Recovery”
• What’s happened to Global Growth? 1) slowing largely because of rising
trade tensions; 2) Financial tightening in H2-2018; 3) Vulnerable to
downside risk (Brexit); 4) Broader uncertainties (high debt in some
countries); 5) Tensions around trade policy…
• H1-2019: 1) Slowdown in growth for 70 % of the world economy. 2) Global
growth is projected to decline further to 3.3 % in 2019
Sumber : WEO IMF April 2019
6

7. PROYEKSI PERTUMBUHANEKONOMI MELAMBAT
Proyeksi Ekonomi Global
GEP World Bank,
Januari 2019
WEO IMF, Januari 2019
2017 2018e 2019f 2017 2018e 2019f
Negara Maju 2.3 2.2 2.0 2.4 2.3 2.0
Amerika Serikat 2.2 2.9 2.5 2.2 2.9 2.5
Uni Eropa 2.4 1.9 1.6 2.4 1.8 1.6
Jepang 1.9 0.8 0.9 1.9 0.9 1.1
Negara Berkembang 4.3 4.2 4.2 4.7 4.6 4.5
India 6.7 7.3 7.5 6.7 7.3 7.5
China 6.9 6.5 6.2 6.9 6.6 6.2
Indonesia 5.1 5.2 5.2 5.1 5.1 5.1
• World Bank & IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia 2019: WB 3,0%  2,9%, sedangkan IMF 3,7%  3,5%  3,3%.
• OECD juga mengoreksi pertumbuhan ekonomi dunia dari 3,6%  3,3% pada Maret 2019.
• Perlambatan ekonomi juga diprediksi terjadi di kawasan ASEAN-5 pada 2019 : dari 5,2%  5,1% .
• Penyebab perlambatan: Perang dagang China – AS, Normalisasi Suku Bunga, Fluktuasi Harga Komoditas, Isu Brexit dll.
6
 Perang Dagang China-AS
 Isu Brexit dan Pelemahan
Ekonomi Eropa
 Perlambatan Pasar China
 Naiknya Suku Bunga
 Aliran Modal ke Luar
 Fluktuasi Harga Komoditi
PENYEBAB PERLAMBATAN

8. TRADE WAR DAN NORMALISASI KEBIJAKAN MONETER
BERDAMPAK PADA PERLAMBATAN PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL
3.62014
2015
2016
2017
2018f
2019f
2020f
2021f
2022f
2023f
MENURUNNYA GLOBAL TRADE
VOLUME GROWTH
1
2
3
4
5
6
7
2014
2015
2016
2017
2018f
2019f
2020f
2021f
2022f
2023f
China United States World
MENURUNNYA PROYEKSI
PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL (%)• Dampak perang dagang antara AS dan China
berpengaruh terhadap penurunan
pertumbuhan volume perdagangan dunia
• Normalisasi kebijakan moneter yang dilakukan
oleh beberapa negara maju, dengan cara
meningkatkan suku bunganya juga berdampak
pada capital outflow dari EM ke AE.
• Akibatnya : pertumbuhan ekonomi global dan
beberapa negara diproyeksikan menurun, yang
berdampak pada turunnya permintaan global
sehingga menyebabkan turunnya harga-harga
komoditas global.
PERANG DAGANG
MODAL KE LUAR DALAM
EMERGING MARKET
Sumber: IMF
Perang dagang menurunkan pertumbuhan volume perdagangan dunia. Normalisasi kebijakan moneter di Advanced Economies, menarik
aliran modal keluar dari Emerging Market ke Advanced Economies (Capital Outflow). Akibatnya, proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia dan
sebagian besar negara pada tren yang menurun.
(200)
(150)
(100)
(50)
-
Africa ASEAN Europe North America Asia South Euro Area
Neraca PerdaganganAS thd Kawasan 1998 – 2017
(Miliar USD)
Urutan Negara Patner AS
Neraca Perdagangan (Miliar USD)
2013 2014 2015 2016 2017
World -749 -791.1 -811.6 -798.9 -862.2
1 China -337.4 -362.6 -388 -366 -396.2
2 Mexico -57.1 -56.6 -63.4 -66.6 -73.9
3 Japan -76.9 -70.7 -72.6 -71.9 -72.2
4 Germany -69.5 -76.5 -77.5 -66.9 -66.1
5 Viet Nam -20.9 -26.3 -32.6 -33.7 -40.3
6 Ireland -25 -26.3 -30.6 -36.2 -38.3
7 Italy -23.1 -26.4 -29.2 -29.9 -33
8 Malaysia -15 -18 -22.4 -25.5 -25.2
9 Korea, Republicof -22.9 -27.3 -30.6 -29.6 -25.1
10 India -21.4 -25.4 -25.2 -26.1 -24.9
... .... ... .... ... .... ...
... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ...
16 Indonesia -10.7 -12 -13.5 -14.1 -14.3
Neraca Perdagangan AS terhadap Patner Dagang

9. PEMERINTAH KONSISTEN MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI YANG TINGGI
5.56
5.01
4.88
5.03
5.07
5.17
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
4.60
6.84
1.54
8.44
8.73
3.66
5.39
3.70
2.06
9.63
5.47
8.49
0.66
6.80
4.46
3.87
4.29
5.46
7.13
5.47
8.64
8.99
3.58
5.66
5.36
7.02
7.04
4.17
7.01
2.16
6.09
4.97
3.91
4.27
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Pengadaan Listrik dan Gas
Jasa Perusahaan
Jasa lainnya
Real Estate
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Jasa Pendidikan
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib
Informasi dan Komunikasi
Jasa Keuangan dan Asuransi
Transportasi dan Pergudangan
Pertambangan dan Penggalian
Konstruksi
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Industri Pengolahan
2018
2017
PDB berdasarkan Lap. Usaha 2017- 2018 (%yoy)
4.94
6.93
2.13
6.15
8.91 8.06
5.05
9.08
4.8
6.67 6.48
12.04
0
5
10
15
Konsumsi Rumah
Tangga
Konsumsi LNPRT Konsumsi
Pemerintah
PMTB Ekspor Barang dan
Jasa
Impor Barang dan
Jasa
PDB Menurut Pengeluaran (%YoY)
2017 2018
Pada 2018, ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% yoy, sehingga dalam lima tahun terakhir,
pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai rata-rata 5,03% ditopang oleh konsumsi
rumah tangga dan investasi yang terus meningkat.
Sumber: BPS
8

10. 2.48
3.03
3.25
0.16
-2.00
3.00
8.00
13.00
18.00
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Juni
Juli
Agt
Sept
Okt
Nov
Des
Jan
Feb
Mar
2014 2015 2016 2017 2018 2019
umum
Core
Administrated Price
Volatile Food
8.36
3.35 3.02 3.61 3.13
2014 2015 2016 2017 2018
Inflasi Tahunan (%YoY)
11.22
9.66
Mar'13 Sep'13 Mar'14 Sep'14 Mar'15 Sep'15 Mar'16 Sep'16 Mar'17 Sep'17 Mar'18 Sep'18
0.414
0.408
0.384
Mar-13Sep-13Mar-14Sep-14Mar-15Sep-15Mar-16Sep-16Mar-17Sep-17 Mar'18 Sep-18
5.81
5.34
Feb'13 Aug'13 Feb'14 Aug'14 Feb'15 Aug'15 Feb'16 Aug'16 Feb'17 Aug'17 Feb'18 Ags'18
PERTUMBUHAN EKONOMI DIIRINGI KUALITAS YANG SEMAKIN MEMBAIK
Pertumbuhan ekonomi diiringi kualitas yang semakin membaik sebagaimana tercermin dari inflasi yang rendah, menurunnya
tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan rasio gini
0,11 %mtm
2,48 %YoY
0,35 %Ytd
Inflasi Maret 2019
Tingkat Kemiskinan
Rasio Gini
Tingkat Pengangguran
Sumber: BPS
10

11. STRATEGI NASIONAL DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN
EKONOMI YANG BERKUALITAS

12. STRATEGI KEBIJAKAN MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS
Keberhasilan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari kebijakan pemerintah. Paket-
paket kebijakan pemerintah berupa pembangunan infrastruktur, memperkuat daya saing, memperkuat kawasan ekonomi,
membangun kawasan pariwisata di seluruh wilayah Indonesia dengan didukung kebijakan pemerataan ekonomi.
MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI KE SELURUH DAERAH
Peningkatan kapasitas SDM melalui
pendidikan vokasi
Pemberian kesempatan pembiayaan usaha yang
terjangkau melalui KUR
Kebijakan Pemerataan Ekonomi
Industri
Industri Dasar : Besi/Baja, Petrokimia,
dan Kimia Dasar
Industri Hilirisasi SDA, Agro, dan Mineral
Lahan Kesempatan Kapasitas SDM
TARGET :
Reformasi 15 PKEInfrastruktur
222 Proyek Strategis Nasional
dan 3 Program*
Kawasan Ekonomi
12 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
16 Kawasan Industri
*) Program Kelistrikandan Program PesawatJarak Menengah
Reforma Agraria: legalisasi aset,
redistribusi tanah, legalitas akses
Meningkatkan
iklim investasi
Meningkatkan
efisiensi logistik
Stimulasi
ekspor
Mendorong
daya saing
industri
Promosi
pariwisata
Memperkuat
daya beli
masyarakat
11

13. 14%
14%
22%23%
3%
24%
STATUS KEMAJUAN 223 PROYEK + 3 PROGRAM PSN PER DESEMBER 2018
PSNKemajuan PSN per
Desember 20181
32 proyek sudah selesai
6 proyek dalam tahap transaksi
53 proyek dan 1 Program Industri Pesawat
dalam tahap penyiapan
32 proyek dan 1 Program Ketenagalistrikan dalam
tahap konstruksi dan mulai beroperasi
48 proyek dalam tahap konstruksi dan akan
beroperasi di 2019
52 proyek dalam tahap konstruksi dan akan beroperasi
setelah 2019
3.009 MW sudah beroperasi
20.416 MW dalam tahap konstruksi
9.507 MW sudah selesai PPA namun belum
financial close
954 MW dalam tahap perencanaan
35
GW 1.383 MW dalam tahap pengadaan
Kemajuan Program
Ketenagalistrikan per
Januari 20192
3%4%
27%
58%
8%
1Tidak termasuk Program Pemerataan Ekonomi yang telah berjalan
dan akan dilaporkan secara terpisah
2Sumber: Laporan PLN (31 Januari 2019)
Sumber: KPPIP 13

14. Danau Toba Kepulauan Seribu
Labuan Bajo
Wakatobi MorotaiTanjung Kelayang
Borobudur Bromo Tengger Semeru MandalikaTanjung Lesung
PENGEMBANGAN10 KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL
(KSPN)- 10 ‘BALI BARU’
14

15. CAPAIAN PENGEMBANGANKAWASANEKONOMI KHUSUS
• Pada 2018 telah diresmikan beroperasinya 2 (dua) KEK, yaitu KEK Galang
Batang pada 8 Desember 2018, dan KEK Arun Lhokseumawe pada 14
Desember 2018.
• Sehingga, pada akhir 2018 telah ada 6 (enam) KEK yang telah beroperasi
• Saat ini telah masuk komitmen Investasi sebesar Rp 104 triliun dan
menciptakan tenaga kerja hingga 10.700 orang
No KEK
Komitmen
Investasi
(Miliar Rupiah)
Penyerapan Tenaga
Kerja
1 Sei Mangkei 7.777 3.672
2 Tanjung Lesung 2.287,5 1.358
3 Mandalika 1.961 1.660
4 Palu 7.777 1.241
5 Bitung 6.965 70
6 Morotai 1.143 200
7 Tanjung Api-Api 13.416 60
8 MBTK 800 140
9
Tanjung
Kelayang
839 216
10 Sorong 5.025 80
11
Arun
Lhokseumawe
8.188 1.500
12 Galang Batang 36.250 503
Total 104.546 10.700
Target Beroperasi Februari 2019
Target Beroperasi Februari 2019
Target Beroperasi Februari 2019
Target Beroperasi April 2019
Target Beroperasi April 2019
Belum Siap
Beroperasi
As per Desember 2018 15

16. KEK MANDALIKA
Perkembangan :
• Komitmen Investasi pelaku usaha sebesar
Rp 19,84 Triliun pada sektor pariwisata.
• Proses Pembangunan 3 Hotel Berbintang
yakni Hotel Pullman, Hotel Paramount,
dan Hotel Royal Tulip selesai pada 2020.
• Telah terbangun Sentra UKM The Bazaar
Mandalika yang menampung 300 pelaku
UKM.
• Vincci Grand Project akan membangun
Sirkuit Moto GP, hotel dan resort, theme
park dan golf pada 2019.
KEK TANJUNG KELAYANGKEK MOROTAI
KEK TANJUNG LESUNG
Penetapan PP 52 Tahun 2014
Luas Area 1035,64 Ha
Lokasi Lombok Tengah, NTB
Beroperasi 20 Oktober 2019
Pengelola PT Indonesia Tourism
Development Corporation
KEK PARIWISATA
Penetapan PP 6 Tahun 2016
Luas Area 324,4Ha
Lokasi Kep. Bangka Belitung
Beroperasi Target April 2019
Pengelola PT Belitung Pantai Intan
Penetapan PP 50 Tahun 2014
Luas Area 1101,67 Ha
Lokasi Kep. Morotai, Maluku Utara
Beroperasi Target Maret 2019
Pengelola PT Jababeka Morotai
Penetapan PP 26 Tahun 2012
Luas Area 1500 Ha
Lokasi Pandeglang, Banten
Beroperasi Februari 2015
Pengelola PT Banten West Java (BWJ)
Perkembangan :
• Komitmen Investasi pelaku usaha sebesar
2,2 Triliun pada sektor pariwisata
• Telah Terbangun Kalicaa Villa, Tanjung
Lesung Beach Hotel dan Ladda Bay Village.
Selain itu terdapat Mongolian Culture
Center
• PT BWJ telah melakukan rehabilitasi dan
rekonstruksi pada hotel dan pantai yang
terdampak tsunami pada 22 Desember
2019, dengan progress 40% dan target
selesai Maret 2019. Selain itu saat ini
sedang disusun standar mitigasi bencana
di KEK
Perkembangan :
• Realisasi Investasi pelaku usaha sebesar
Rp 839 Miliar pada pembangunan
Sheraton Hotel oleh PT Sentra Gita
Nusantara ditargetkan selesai pada Juni
2019
• Pengoperasian KEK Tanjung Kelayang
dalam proses penyelesaian infrastruktur
dan fasilitas kawasan seperti jalan dan
drainasei kawasan
Perkembangan :
• Komitmen Investasi pelaku usaha sebesar
Rp 1,1 Triliun pada sektor pariwisata
• PT Jababeka Morotai sebagai Badan Usaha
Pembangun dan Pengelola telah
membangun infrastruktur dasar Kawasan
Ekonomi Khusus serta Home Stay 41 unit.
• Membutuhkan dukungan peningkatan
Status Bandara menjadi Bandara
Internasional
• KEK Morotai siap beroperasi 1616

17. KEBIJAKAN MENDORONG DAYA SAING EKONOMI NASIONAL DAN DAERAH
JANGKA MENENGAH
PANJANG
Pembangunan
Infrastruktur
dan
Pengembangan
SDM
Perbaikan Iklim Usaha :
OSS dan e-Gov
JANGKA PENDEK
Fasilitasi Insentif
Perpajakan
Kebijakan Peningkatan
Ekspor
Pengembangan Program
Vokasi
Pengembangan
Pariwisata
Yang Sudah Dilakukan
• Belajar dari negara-negara yang berhasil keluar dari middle income trap, kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan adalah memperkuat daya saing
dengan mendorong ekspor dan investasi.
• Pertama dengan cara perbaikan iklim usaha melalui OSS, fasilitas insentif perpajakan dan pengembangan program vokasi. Dalam jangka pendek, pemerintah
juga akan melakukan perbaikan prosedur untuk mengurangi biaya ekspor dan memilih komoditas sektor-sektor unggulan.
Peningkatan Investasi
dan Ekspor
KESINAMBUNGAN
PERTUMBUHAN YANG INKLUSIF
17

18. PERBAIKAN IKLIM USAHA MELALUI OSS
Sistem OSS Launching 9 Juli 2018 melibatkan 25 K/L, 34 Provinsi, 514
Kab/Kota, 12 KEK, 4 FTZ, dan 87 Kawasan Industri.
Validasi data identitas pelaku usaha dalam tahap awal dilakukan
melalui konfirmasi ke sistem: Ditjen AHU, Ditjen Dukcapil, dan Ditjen
Pajak.
Operasional sistem OSS didukung oleh sistem Ditjen AHU, Ditjen
Dukcapil, Ditjen Pajak, Ditjen Bea & Cukai, BKPM, Kemendag, INSW,
Kementan, dan Kemen. PUPR.
Operasional pelayanan berbantuan (OSS Lounge di BKPM)
Kemenko Perekonomian dan BKPM secara regular (2x/minggu)
melakukan bimtek kepada pemda, K/L, pelaku usaha, notaris dan law
firm.
Menggunakan satu portal nasional, satu
identitas perizinan berusaha (NIB), dan
satu format izin berusaha (Izin Usaha dan
Izin Operasional/Komersial);
Konsep Perizinan melalui OSS
Perizinan Berusaha diterbitkan
berdasarkan Komitmen yang harus
dipenuhi oleh Pelaku Usaha;
Pemenuhan komitmen diselesaikan di K/L
dan/atau Pemda.
Sistem pelayanan online berbasis-web
2 Weeks
OSS merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan
Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan melalui elektronik.
18

19. 19
Jenis Penanaman Modal
Pelaku usaha yang mengurus
perizinan didominasi oleh
Non-Perorangan.
Jenis Usaha
Perorangan
40,2%
(120,798)
Non-Perorangan
59,8%
(179,726)
PMDN
88,8%
(149,095)
PMA
11,2%
(18,790)
Skala Usaha
Non-UMKM
44,7%
(66,686)
UMKM
55,3%
(82,412)
*Non-perorangan: PT, Perum, Badan Usaha Yayasan, BUMD, BHMN, CV, Firma, Koperasi, Lembaga Penyiaran, BLU.
PERKEMBANGAN OSS
Dari sisi skala usaha, jumlah pelaku
usaha UMKM lebih besar daripada
pelaku usaha Non-UMKM.
Lebih dari ¾ jenis penanaman modal
adalah PMDN, sisanya merupakan PMA.
Sistem OSS v.1.0 Upgrade (9 Juli 2018 s.d. 2 April 2019)
19

20. Dalam rangka lebih mendorong peningkatan nilai investasi di Indonesia diperlukan perluasan sektor dan KBLI yang diberikan fasilitas tax
holiday serta proses penyederhanaan untuk mendapatkan tax holiday sesuai Online Single Submission (OSS)
FASILITASINSENTIFPERPAJAKAN
Keterangan
PMK 35/2018
4 April 2018
Penyederhanaan
KBLI pada PMK
35/2018 *
JUMLAH SEKTOR 17 17
JUMLAH KBLI 153 KBLI 99 KBLI
Keterangan
Penambahan
Sektor dan
KBLI
Perluasan Tax
Holiday
(PMK 150/2018)
JUMLAH SEKTOR 1 ** 18
JUMLAH KBLI 70 KBLI 169 KBLI
Subjek
Persentase pengurangan
Jangka Waktu
Transisi
Cakupan Industri
Wajib Pajak Baru Penanaman Modal Baru
10-100% 100%
5-15 tahun
diperpanjang s.d. 20 tahun
dgn Diskresi Menkeu
Tidak diatur 50% selama 2 tahun
8 cakupan Industri Pionir 18 cakupan Industri Pionir
PMK 105/2015 PMK 150/2018
Rp500 miliar s.d. < Rp1 triliun : 5 Tahun
Rp1 triliun s.d. < Rp5 triliun : 7 Tahun
Rp5 triliun s.d. < Rp15 triliun : 10 Tahun
Rp15 triliun s.d. < Rp30 triliun : 15 Tahun
> Rp30 triliun : 20 Tahun
Peraturan
50%Mini Tax Holiday
Tax Holiday
25% selama 2 tahunMini Tax Holiday
Tax Holiday
* Penyederhanaan KBLI
** Penambahan Sektor Usaha, meliputi:
• penambahan dua sektor usaha (1. industri pengolahan berbasis hasil
pertanian, perkebunan, atau kehutanan; dan 2. ekonomi digital) dan
• penggabungan dua sektor usaha dalam PMK 35/PMK.010/2018 (1.
industri komputer; dan 2. industri smartphone)
Rp100 miliar s.d < Rp500 miliar : 5 TahunMini Tax Holiday
Tax
Holiday
20

21. KEBIJAKAN PENINGKATAN EKSPOR
Dalam jangka pendek, kebijakan peningkatan ekspor dilakukan melalui pemilihan komoditas ekspor unggulan, mengurangi biaya dan
simplifikasi prosedural ekspor, serta diplomasi ekonomi dan peningkatan akses pasar
Pemilihan
Komoditas
Ekspor Unggulan
Mengurangi Biaya
dan Simplifikasi
Prosedural Ekspor
Diplomasi
ekonomi dan
peningkatan
akses pasar
1
2
3
Menentukan sektor/komoditas unggulan yang berorientasi eskpor
a. Sektor Prioritas IR 4.0: 1) Industri Makanan dan Minuman, 2) Tekstil dan Produk Tekstil, 3)
Elektronika, 4) Otomotif, dan 5) Kimia.
b. Sektor non-IR 4.0: 1) Industri Perikanan, 2) Permesinan Umum, dan 3) lainnya (Produk
Kayu, Karet, Furniture).
Simplifikasi prosedural untuk menekan biaya dan waktu dilakukan dengan cara:
a. Mengurangi Komoditi yang Wajib LS (Laporan Surveyor)
b. Mengurangi Lartas Ekspor lainnya (ET, TPP, SPE)
c. Memfasilitasi penerbitan Certificate of Origin/SKA (tidak perlu legalisasi Kemenlu)
Efisiensi logistik (sistem DO online, relaksasi prosedur ekspor otomotif, dan otomotif center)
• Diplomasi pengenaan Tarif Preferensi (FTA)
• Penyelesaian sengketa dagang
• peningkatan akses pasar ekspor (non-tradisional market)
• Penguatan Market Intelegence di luar negeri
21

22. PENGEMBANGAN PROGRAM VOKASI : PENINGKATAN KUALITAS SDM
Kebutuhan SDM di
Era Industri 4.0 &
Ekonomi Digital
Meningkatkan Kualitas SDM
melalui Pendidikan &
Pelatihan Vokasi
Untuk menyiapkan kebutuhan kompetensi SDM menyongsong era industri 4.0 dan ekonomi digital, ditetapkan strategi perbaikan
pendidikan dan pelatihan Vokasi antara lain: Reformasi Kelembagaan, Pengembangan Standar Kompetensi, Pembakuan Mekanisme
Pemagangan dan Pendanaan.
Strategi Perbaikan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi :
1
MEREFORMASI LEMBAGA
PENDIDIKAN & PELATIHAN
VOKASI
2
MENGEMBANGKAN
BERBAGAI STANDAR
KOMPETENSI
MEMBAKUKAN
MEKANISME
PEMAGANGAN
4
MEMBAKUKAN MODEL
KERJASAMA SARANA &
PRASARANA DENGAN
INDUSTRI
5
MENINGKATKAN
PENDANAAN & KOORDINASI
 Menyusun Kurikulum bersama
industri
 ToT Guru/Dosen
 Menyusun & menetapkan
berbagai kompetensi
 Membakukan
langkah/mekanisme akreditasi
 Menetapkan template/model
peran dunia usaha
 ToT Instruktur Pemagangan
 Menetapkan beberapa model
kerjasama dengan industri
 Mengoptimalkan Keterlibatan
Industri
 Sektor Prioritas:
Manufaktur;Agribisnis;
Kesehatan; Pariwisata;
Ekonomi Digital &
Pekerja Migran
 Sektor yang rentan
terhadap otomatisasi
3 Lembaga Vokasi :
SMK, Politeknik & Balai
Latihan Kerja (BLK)
Perbaikan Bisnis
Proses:
Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi
Fokus:
3
 Insentif pajak bagi Industri
 Menyusun Skema Pendanaan
Skill Development Fund
 Membentuk komite vokasi di
pusat & daerah
 Menyusun informasi pasar kerja
(online job plattform)

Sumber: Kemenko 22

23. KEBIJAKAN KUR TAHUN 2019
23
Kredit Usaha
Rakyat
(KUR)
Sektor
Ekonomi
Tujuan
KUR
Sumber
Dana KUR
Suku
Bunga
Definisi
Penerima
KUR
Suku Bunga KUR pada tahun 2019
sebesar 7% efektif pertahun (atau sama
dengan suku bunga flat yang setara)
Kredit/pembiayaan modal kerja
dan/atau investasi kepada debitur
individu/perseorangan, badan
usaha dan/atau kelompok usaha
yang produktif dan layak namun
belum memiliki agunan tambahan
atau agunan tambahan belum cukup
Individu/perseorangan baik sendiri-
sendiri maupun kelompok usaha atau
badan usaha yang melakukan usaha
yang produktif
• Meningkatkan dan memperluas
akses pembiayaan kepada usaha
produktif
• Meningkatkan kapasitas daya saing
usaha mikro, kecil dan menengah
• Mendorong pertumbuhan ekonomi
dan penyerapan tenaga kerja.
100% dari dana Lembaga Keuangan
penyalur KUR
Semua sektor ekonomi yang sesuai
dengan ketentuan KUR

24. KINERJA PENYALURAN KUR 2019
24
Realisasi Penyaluran KUR per sektor (Jan – Feb’19)
REALISASI PENYALURAN KUR DI SEKTOR
PRODUKSI
*
KUR periode Ags’15 – Feb’19 telah disalurkan sebesar Rp 356,5 Triliun kepada 14,6 juta debitur dengan NPL 1,42%
Penyaluran KUR masih didominasi ke sektor perdagangan namun
diikuti dengan penyaluran ke sektor produksi seperti pertanian dan
industri pengolahan
40%
50%
60%
42%
47%
40%
58%
53%
60%
2017 2018 2019
Target Produksi Non Produksi
* Dalam Rp Juta

25. DUKUNGAN KEBIJAKAN DARI PEMERINTAH DAERAH

26. PENINGKATAN DUKUNGAN PEMERINTAHDAERAH DALAM PELAKSANAANOSS
• Mengaktifkan dan mengefektifkan peran Satuan Tugas di Daerah dalam mengawal
serta menyelesaikan permasalahan perizinan berusaha di Daerah dengan
memanfaatkan aplikasi komunikasi yang telah disediakan (KOPI MANTAP)
• Menyesuaikan regulasi daerah dengan PP Nomor 24 Tahun 2018 (mencabut atau
mengganti Perda atau Perkada)
• Melakukan penyelesaian komitmen Pelaku Usaha sesuai dengan NSPK
• Melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan Pelaku Usaha
(pemenuhan standar dan persyaratan)
• Meningkatkan kapasistas SDM dan prasarana untuk mendukung Sistem OSS
• Meningkatkan pengawasan terhadap SDM dalam pelaksanaan Sistem OSS
• Mempercepat penyelesaian dan penetapan RDTR (50 Daerah yang sudah ada RDTR, 15
daerah sudah punya Peta Digital, 10 daerah yang terintegrasi langsung dengan OSS)
• DPMPTSP bersama dengan OPD menindaklanjuti penyelesaian komitmen Izin Lokasi,
Izin Lingkungan, IMB & SLF, Izin Usaha, Izin Operasional & Komersial
• DPMPTSP menyediakan layanan mandiri, layanan berbantuan, layanan prioritas, dan
klinik berusaha (OSS Lounge & Call Center)
• DPMPTSP menjadi hub antara Sistem OSS dengan seluruh unit kerja (OPD) di Pemda
• Sistem Online Single Submission (OSS) berjalan efektif dengan dukungan Pemda & DPMPTSP
25

27. NILAI INVESTASI PSN
Rp4.150
Triliun
APBN/D
BUMN/D
Swasta
Estimasi kebutuhan pendanaan untuk 223
Proyek + 3 Program PSN:
Rp427 Triliun
Total Nilai
Investasi
Rp1.304 Triliun
Rp2.419 Triliun
5 Sektor dengan nilai investasi tertinggi
Energi
11 Proyek
Ketenagalistrikan
1 Program
Jalan
69 Proyek
Kereta
16 Proyek
Kawasan
29 Proyek
Sumber: KPPIP, update Maret 2019
PEMBIAYAANPEMBANGUNANINFRASTRUKTUR
• Investasi merupakan kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
• Untuk mendorong investasi, Pemerintah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBN/D (10%),
BUMN/D (31%), dan Swasta (58%).
27

28. • Antara lain : Obligasi
Daerah
28
SUMBER
ALTERNATIF
PENDANAAN
INFRASTRUK
TUR
APBN/D
Hibah &
DAK
Pasar
Modal
Pinjaman
Multilateral
Bank
KPBU
Environ
mental
Fund
Hak
Pengelolaan
Terbatas
(LCS)
• Bank
• LK Non Bank
• Pemerintah
• Penugasan (PT SMI)
SUMBER-SUMBERALTERNATIF PEMBIAYAANINFRASTRUKTUR
• Di tengah keterbatasan APBN/D dan Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur yang tinggi, daerah perlu mencari
sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari pasar modal dan lembaga keuangan
a.l. Proyek
SPAM Umbulan
28

29. 1. PP No. 56 Th 2018 tentang
Pinjaman Daerah:
Pemerintah telah melakukan
relaksasi aturan terkait
obligasi daerah.
• Percepatan norma waktu penyelesaian persetujuan pinjaman daerah (Pasal 19 & Pasal 20)
• Pembagian tugas yang jelas antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri dalam
proses persetujuan pinjaman
• Obligasi Daerah lebih diarahkan pada general bond (Pasal 33)
• Jenis proyek lebih luas: Proyek Pelayanan Publik (Pasal 33 dan UU Pelayanan Publik No. 25 th 2009)
• Obda dapat diterbitkan dalam beberapa tahun anggaran (Pasal 39)
• Prinsip kehati-hatian
1. Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh BPK WTP/ WDP (Pasal 34)
2. Adanya Unit Pengelola Obligasi Daerah sebagai mitigasi risiko (Pasal 43)
3. Monitoring terhadap kewajiban pinjaman daerah (Pasal 48)
2. Penyiapan pendampingan
bagi pionor penerbitan
obligasi daerah
INOVASIPEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR: PEMPROVDKI DAPAT MENJADIPIONIR UNTUK
MENERBITKANOBLIGASIDAERAH
Provinsi Jawa Tengah DKI Jakarta
• Indikasi penerbitan awal Th 2020
• Ditujukan untuk project pembangunan, antara lain rumah
sakit dan Edu Park Tlogo
• Pendampingan yang sudah dilakukan :
1) Penyiapan proyek yang menjadi underlying
2) Penyusunan Raperda Obligasi Daerah dan Dana
Cadangan
3) Penyiapan prospektus
4) Penerbitan rating AA- (investment grade)
• Dengan kebutuhan akan infrastruktur yang
cukup tinggi a.l untuk transportasi yang
terintegrasi serta kapasitas fiskal yang sangat
tinggi (9,25), Pemda DKI Jakarta merupakan
salah satu daerah yang diharapkan menjadi
pionir penerbitan obligasi daerah.
• ADB berkomitmen untuk mendukung
persiapan penerbitan obligasi daerah Pemda
DKI Jakarta
29

30. PERBAIKAN IKLIM USAHA: LAYANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK (E-GOV)
E-Gov
Layanan:
• e-Office
• e-Planning
• e-Budgeting
• e-Monev
Layanan:
• e-Procurement
• e-Perijinan
diantaranya Online Single
Submission (OSS)
Layanan:
• e-Kepegawaian
• e-Pensiun
Layanan:
• e-Pengaduan
• e-Kesehatan
• e-Pendidikan
Pelaku
Usaha
G2B
G2E
ASN
G2G
Pemerintah
G2C
Masyarakat
30
• Sesuai dengan PP No. 12 Th 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, daerah diwajibkan untuk mengimplementasikan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi dalam waktu 3 tahun.
• Integrasi mencangkup perencanaan, penganggaran, pengelolaan pendapatan, penatausahaan, pelaporan serta pengadaan
barang dan jasa.

31. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
31
Gedung Ali Wardhana
Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4,
Jakarta Pusat 10710
www.ekon.go.id
TERIMA KASIH