Dimana Peran BUMN ?

Pusat Kajian Keuangan Negara
Pusat Kajian Keuangan NegaraPusat Kajian Keuangan Negara
••
Gobierno y org. sin ánimo de lucro

Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai lembaga bisnis yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Berdirinya BUMD di suatu daerah diharapkan dapat memberikan multiplier effect yang besar bagi perekonomian masyarakat.

Dimana Peran BUMN ?

••
Pusat Kajian Keuangan Negara
Pusat Kajian Keuangan NegaraPusat Kajian Keuangan Negara
Gobierno y org. sin ánimo de lucro

Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai lembaga bisnis yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Berdirinya BUMD di suatu daerah diharapkan dapat memberikan multiplier effect yang besar bagi perekonomian masyarakat.

Dimana Peran BUMN ?

1 de 116
keuangan negara | edisi januari-maret 2016 1
keuangan negara | edisi januari-maret 20162
keuangan negara | edisi januari-maret 2016 3 T ahun 2015 telah kita tinggalkan dan kini memasuki tahun baru 2016. pergantian tahun biasanya ditandai dengan instrospeksi diri, mengingat-ingat apa yang telah dicapai dan membuat rencana yang lebih baik di tahun berikutnya. Dalam edisi Januari-Maret ini, Majalah Keuangan Negara menghadirkan sajian yang menarik, berupa informasi dan kajian seputar pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Liputan utama menyajikan kajian tentang eksistensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilihat dari berbagai perspektif. Berbicara mengenai eksistensi BUMD, redaksi mencatat setidaknya tiga hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, bagaimana dan di mana BUMD dapat memainkan peran dalam pembangunan di daerah? Berdasarkan dasar hukum pendirian Perusahaan Daerah dalam UU No. 5 Tahun 1962, peran BUMD pada intinya adalah melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah; (b) pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah; (c) mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha; (d) memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi kepentingan publik, dan (e) menjadi perintis kegiatan dan usaha yang kurang diminati swasta. Namun dewasa ini, banyak pihak yang mendefinisikan dan memperlakukan BUMD hanya dilihat sebagai badan usaha untuk memupuk keuntungan. Karena itu, perlu dirumuskan kembali cara pandang yang komprehensif mengenai peran BUMD, yaitu sebagai cara bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik dan pembangunan daerah secara umum. Kedua, mengenai manajemen BUMD. Mengacu pada ketentuan UU No 5 Tahun 1962, pada prinsipnya BUMD dapat dikatakan menganut “bisnis birokrasi”di mana kebijakan pengembangan sangat ditentukan oleh Pemda sebagai pihak yang mewakili daerah sebagai pemilik modal. Ketika UU ini diimplementasikan, direksi dan mayoritas pegawai BUMD merupakan bagian yang tak terpisahkan dari birokrasi Pemda, sehingga pengelolaan BUMD dalam prakteknya mirip dengan pengelolaan lembaga birokrasi (bureaucracy-like operation). Kencenderungan ini mengakibatkan manajemen BUMD kurang memiliki independensi dan fleksibilitas untuk melakukan inovasi usaha guna mencapai tujuan organisasinya. Sebab, budaya birokrasi pemerintahan ternyatajugaberbedadenganbudayaorganisasibisnis.Banyaknyaintervensi birokrasi terhadap pengelolaan BUMD acapkali juga menimbulkan kesulitan bagi manajemen BUMD dalam mengelola usahanya secara profesional. Ketiga, di mana BUMD dapat memainkan peranan atau mengambil positioningditengahpergeserankeuangannegaradariPusatkeDaerahyang demikian besar? Di dalam APBN 2016, Pemerintah Pusat mengalokasikan dana transfer daerah dan dana desa sebesar Rp770.2 triliun—di mana sebesar 11,39% akan berputar di desa. Ditambah lagi dengan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2016 senilai Rp178 triliun, serta dana-dana lainnya yang nilainya terus naik setiap tahun. Tentu ini adalah captive market BUMD yang dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam kerangka pembangunan daerah. Merangkum ketiga pokok bahasan di atas, transformasi BUMD perlu terus dijalankan, didorong, dan diakselerasi, agar BUMD dapat bergerak lincah, luwes, dan profesional dalam menangkap dan memanfaatkan peluang-peluang. Tak mudah memang, namun dengan dilandasi komitmen dan kebersamaan segenap unsur pemerintah (stakeholder’s) niscaya BUMD dapat diandalkan untuk mempercepat pembangunan daerah. Semoga. Pembina: Achmad Djazuli, Krishna Hamzah, Jariyatna Pimpinan Redaksi: Prasetyo Sidang Redaksi: Achmad Djazuli, Krishna Hamzah, Jariyatna, Prasetyo, Megel Jekson Redaktur Pelaksana: Megel Jekson Reporter: Aprilia Hariani, Ayu Andini, Abdulloh Hilmi Fotografer: Priatna Layout: Budi S. Pasoepati Marketing/Iklan: Edi Purwanto Sirkulasi/Penjualan: Rojaul Huda Keuangan: Azmi Faiqoh Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan: Kantor Pusat Kajian Keuangan Negara Jl. Multikarya II Nomor 2 Utan Kayu Matraman, Jakarta Timur Telepon: (021) 21381060 Fax: (021) 21381060 Person contact: 0813-4848-9334 Web: www.keuangan.co - www.keuangan.or.id E-mail: redaksi@keuangan.or.id, marketing@keuangan.or.id Twitter: @keuangannegara FB: Majalah Keuangan Negara REKENING BANK Giro Bank Rakyat Indonesia KCP BPKP No Acc: 1148.01.000117.307 a/n Pusat Kajian Keuangan Negara Redaksi menerima kontribusi tulisan yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Editorial
keuangan negara | edisi januari-maret 20164 Kalau Bersih, Kenapa Tidak Transparan? Dilansir dari portal Kemendagri bahwa masih terdapat 23 BUMD yang belum transparan. Selain itu, menurut data BPKP tahun 2014 menunjukan bahwa jumlah BUMD yang nilai aset mencapai 340 triliun. Namun, jumlah laba yang dicatatkan hanya berkisar 10 triliun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ROA sebesar 3% yang mana jumlah tersebut sangat minim apabila setoran laba BUMD ini diproyeksikan untuk Pendapatan Asli Daerah. Perusahaan-perusahaan di daerah terutama remote area yang minim transparansi disinyalir dapat dijadikan sebagai sarana pencucian uang oleh oknum-oknum pejabat pemerintahan. Tipologi pencucian uang yang melalui uang perusahaan dapat berupa pencampuran dana, sehingga seolah-olah dana tersebut berasal dari proses yang halal. Ataupun pendirian perusahaan boneka/fiktif. Keterbukaan informasi di BUMD merupakan langkah awal pencegahan tindak pidana pencucian uang. Selain juga dapat mempermudah instansi pemerintah untuk melakukan audit, penelusuran aset, monitoring maupun pemeriksaan dugaan TPPU. Tentu hal ini harus didukung oleh regulasi, political will dari kepala daerah, serta budaya dan SDM BUMD tersebut. Sehingga ke depannya BUMD dapat betul-betul menjadi motor penggerak perekonomian daerah. Agustin Takarini Salah satu auditor di pemerintahan Indonesia. Transparansi anggaran di Indonesia Kalau saya perhatikan, Indonesia sebenarnya sudah cukup transparan entah itu dalam APBN, APBD, dan sebagainya, di mana kita dapat melihat laporannya setiap tahun. Namun ada dua hal yang menjadi permasalahan. Pertama, kurang pedulinya masyarakat dengan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan memang perbedaan status sosial masyarakat itu sendiri. Kedua, jika dilihat dari beberapa kasus, seharusnya semakin tinggi tingkat transparansi anggaran maka tingkat korupsi pun seharusnya semakin minim. Namun yang terjadi di Indonesia tingkat korupsi masih tinggi. Hal ini yang menjadi pertanyaan, apakah yang ditulis di anggaran tersebut sudah benar dengan apa yang terjadi sebenarnya? Evia Zulfah Mahasiswi UIN Jakarta. Konsentrasi Ekonomi Pembangunan Pengelolaan Keuangan di Indonesia Pengelolaan keuangan di Indonesia secara institusi sudah cukup baik. Jika dilakukan sesuai teori yang ada akan lebih baik karena di mana ada koreksi satu sama lain jika ada pengajuan, pengelolannya juga secara benar. Mungkin ada saja badan atau lembaga atau oknum-oknum tertentu yang tidak suka dengan adanya transparansi. Tetapi sebagai masyarakat seharusnya semua ikut mendorong bersama-sama bahwa transparansi anggaran itu penting karena terdapat hajat hidup orang banyak sehingga evaluasi publiknya akan semakin baik. Akan tetapi balik lagi, pada praktiknya masih banyak hal hal yang berbau politik, dan bagi saya pribadi masih cukup mengganggu pengelolaan keuangan di Indonesia. Lalu kaitan pengelolaan keuangan dengan dana desa yang akhir akhir ini menjadi fokus perhatian pemerintah di indonesia, menurut saya sangat tepat. Karena dari Nawacita Presiden Jokowi pun ingin membangun Indonesia dari pinggiran. Hal ini harus diapresiasi. Karena pembangunan itu condongnya ke perkotaan atau kota kota besar. Ada hal baru di sini di mana Jokowi ingin mengurangi ketimpangan antara kota dan pedesaan. Dengan adanya dana desa ini, diharapkan bahwa masyarakat masyarakat desa bisa terakselerasi inovasinya, bisa terakselerasi infrastruktunya, dan lain sebagainya. Jadi masyarakat desa diberikan kesempatan yang sama dengan masyarakat di kota untuk bisa berkembang. Tapi masih banyak catatan terutama dengan sumber daya aparatur negara yang ada di desa. Oleh sebab itu rasanya titik berat capacity building atau peningkatan kapasitas SDM di desa menjadi titik krusial bahwa dana desa akan berjalan dengan baik dengan memberikan manfaat kepada masyarakat desa atau malah menjadi bencana sendiri kedepannya. Muhammad Reza Hermanto Peneliti bidang ekonomi The Indonesian Institute Partisipasi Publik Kunci Akuntabilitas Dana Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) membawa harapan bagi keberlangsungan pemerintahan desa karena besarnya alokasi dana desa yang diberikan. Besarnya kewenangan pemerintahan desa melalui alokasi dana desa, dapat menjadi “bumerang” bagi pemerintahan desa. Seperti fenomena korupsi di daerah, hingga Kemendagri merilis ada 330 kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi, atau sekitar 86,22 persen (Juli 2014). Sebagai langkah pencegahan korupsi di desa dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa, dibutuhkan pengawalan dari masyarakat dalam bentuk partisipasi dalam mengakses Informasi Publik dalam pemerintahan desa. UU Desa membuka lebar akses masyarakat mendapatkan informasi mengenai pemerintahan desa, seperti disebut dalam Pasal 68 Ayat (1), yakni: Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; memperoleh pelayanan yang sama dan adil;danmenyampaikanaspirasi,saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Zayanti Mandasari Mahasiswa UII Yogyakarta FEED BACK
keuangan negara | edisi januari-maret 2016 5
LAPORAN UTAMA 8 Pengantar: Memedulikan Nasib BUMD 10 Di Mana Peran BUMD? 14 Pandai Menangkap Peluang: Captive Market BUMD Begitu Besar 18 Rekonstruksi Tujuan Pendirian BUMD 26 BUMD Memerlukan Kepastian Hukum 30 Problema Transformasi BUMD 32 Wawancara Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI Muhammad Adnan Hadikusumo: Perlu Kesamaan Visi Membangun BUMD 34 Keluar Dari Zona Nyaman: Seharusnya BPD Fokus ke Kredit Produktif 42 BPR Konsisten Melayani UMKM 44 Membenahi Sistem Penyediaan Air Minum SUCCES STORY 51 Kewajiban Pemimpin Menyejahterakan Masyarakat 53 Tidak Akan Sengsara, Ketika Mengorbankan Diri untuk Rakyat 55 Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti: Membangun Partisipasi Masyarakat 59 Sekilas Kabupaten Tabanan 60 Wawancara Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo: Kunci Sukses Pelaksanaan Transparansi Anggaran 65 Sekilas Kabupaten Batang REGULASI 66 Bagaimana Penyelesaian Kontrak Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Tahun Anggaran? ANGGARAN 70 Evaluasi Kebijakan Dana Insentif Dalam Transfer Daerah 76 Wawancara Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani: Belanja Pemerintah Dipercepat 78 Tahun 2016, Pemerintah Masih Fokus Garap Infrastruktur 81 Peraturan Baru Ketentuan Dana Desa INOVASI DAERAH 82 Kualitas Layanan Publik dan Inovasi Daerah Ujung Tombak Keberhasilan Pemerintahan dan Pembangunan KINERJA 90 Komitmen Memperkuat UMKMK 93 Perluas Layanan UMKMK Jamkrindo Buka 21 Kantor Cabang 94 DPR Sahkan UU Penjaminan KOLOM 98 Fungsi Pengawasan Keuangan Negara Sebagai Katalisator Tercapainya Tujuan Memajukan Kesejahteraan Umum RESENSI BUKU 102 Korupsi Di Indonesia: Keuangan Negara, Birokrasi Dan Pengendalian Intern 103 Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi Ke Depan PESONA INDONESIA 104 Eksotis Pulau Seribu Pura 106 Ulun Danu Beratan yang Menawan 107 Sunset di Tanah Lot KILAS 110 Penyerapan Anggaran Dipercepat 110 Penyerapan Anggaran Daerah Masih Rendah 110 BPK-KPK Samakan Persepsi tentang Kerugian Negara 111 Dana Insentif Daerah Tahun 2016 Mencapai Rp5 Triliun 111 Penerimaan Pajak Sudah Maksimal 111 Penyaluran Kur Ditarget Rp100 Triliun 112 Sumbangan BUMN Minim 112 Hanya 15 Progam Inovasi yang Layak Jadi Percontohan 112 Pemerintah Berencana Hapus Utang PDAM Senilai Rp 3,2 Triliun 113 Pemerintah Tetapkan Aturan Konversi Penyaluran Transfer Daerah ke SBN 113 Dana Desa 2016 Fokus Untuk Infrastruktur Perspektif 114 Akuntabilitas Keuangan Negara daftar isi 111 51 55 60 76
keuangan negara | edisi januari-maret 2016 7
keuangan negara | edisi januari-maret 20168 K eberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai lembaga bisnis yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Berdirinya BUMD di suatu daerah diharapkan dapat memberikan multiplier effect yang besar bagi perekonomian masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah—yang dijadikan pijakan hukum pertama dalam mendirikan BUMD—pada hakikatnya BUMD didirikan sebagai kelengkapan pemerintah dalam membangun perekonomian di wilayahnya. Hal ini dikarenakan terbatasnya ruang gerak Perangkat Daerah untuk mengemban semua misi, sebagai contoh pemerintah tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha. Dengan alasan itu juga, BUMD didirikan dengan 5 (lima) tujuan utama. Pertama, memupuk keuntungan (profit oriented) dengan maksud meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari dividen yang disetorkan ke kas daerah. Dividen yang diperoleh dari BUMD tersebut kemudian akan menjadi pendapatan Pemda yang akan meningkatkan kemampuan APBD dalam membiayai pembangunan daerah. Kedua, peningkatan pelayanan publik. Jika tujuannya adalah peningkatan pelayanan, maka profit bukan menjadi motif operasi perusahaan. Pendekatan penilaian kinerja keuangannya dilakukan dengan melihat kemampuannya dalam melakukan cost recovery dengan tingkat efisiensinya serta kualitas pelayanannya. Ketiga, pioneering atau perintis bisnis yang tidak Memedulikan Nasib BUMD Pengantar Laporan Utama
keuangan negara | edisi januari-maret 2016 9 berani dimasuki swasta. Pemda kadang-kadang harus mengambil inisiatif untuk masuk ke suatu bisnis yang memiliki risiko tinggi yang mungkin tidak berani dimasuki oleh swasta. Risiko ini harus diambil alih oleh Pemda karena bisnis atau industri tersebut sebenarnya sangat strategis. Dengan demikian, BUMD yang maksud pendiriannya sebagai pioneering kemungkinan bisa mengalami kerugian akibat risiko bisnis sehingga Pemda harus menyediakan dana penambahan modal untuk menutupi kerugian yang terjadi. Keempat, prime mover ekonomi daerah. BUMD yang diposisikan sebagai prime mover ekonomi daerah biasanya bergerak di industri hulu, di mana hasil produksinya digunakan oleh industri hilir. Dengan berdirinya industri hulu maka diharapkan akan menjadi lokomotif tumbuhnya industri hilir, sehingga akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah semakin cepat. Industri hulu biasanya membutuhkan modal yang besar, mesin yang canggih dan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi. Kelima, membantu golongan ekonomi lemah. Dalam hal ini, BUMD juga bisa ditugaskan untuk membina pengusaha lemah dengan maksud untuk pemerataan, edukasi dan pengembangan usaha kecil dan menengah (UMKMK) untuk bisa naik kelas yang lebih tinggi. Sama halnya dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tujuan pendirian BUMD juga melekat tugasnya sebagai agent of development, suatu posisi unik yang tidak dimiliki oleh perusahaan swasta. Terkait ini pula, tentunya BUMD memerlukan suatu kententuan yang mengatur (regulasi) yang jelas sehingga tata kelolanya dapat berjalan secara profesional. Adapun payung hukum yang menaungi tata kelola BUMD dapat dirunut sejak pemberlakuan UU No. 5/1962 tentang Perusahaan Daerah, kemudian setelah dinyatakan tidak berlaku dan diganti UU No. 5/1974 dikelola secara profesional. Kajian selanjutnya yang dibahas yaitu tentang kepastian hukum keberadaan BUMD seperti telah disinggung sebelumnya. Kepastian hukum berupa UU yang menaungi BUMD diperlukan sebagai suatu langkah untuk menjamin agar BUMD mampu bergerak dengan luwes, memiliki independensi, inovatif, sekaligus dapat memposisikan diri dalam mengambil peluang-peluang. Tentu jika skema tersebut dapat direalisasi, perlu dipertegas bahwa BUMD tetap menjadi bagian dari kekayaan daerah. Redaksi juga melakukan kajian tentang rekonstruksi tujuan pendirian BUMD dalam konteks penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pemahaman mengenai tujuan pendirian BUMD ini dipandang sangat penting karena menjadi arah atau visi yang akan memandu pengelolaan BUMD. Tentu kita sepakat bahwa BUMD didirikan sebagai alat untuk mempercepat pembangunan daerah (agent of development). Dalam kerangka pemikiran ini, BUMD didirikan bukan hanya untuk mencari keuntungan (profit) semata, tetapi juga menjadi jembatan untuk mempercepat pembangunan daerah. Selain ketiga hal di atas, dikaji pula mengenai kinerja BUMD dalam beberapa tahun terakhir, sebagai alat analisis untuk melihat sejauhmana kemampuan entitas ini dalam mengelola usahanya. Secara umum, kinerja BUMD dilihat dari aset, kewajiban, laba-rugi, menunjukkan kinerja yang baik, khususnya BUMD yang bergerak di bidang jasa keuangan (BPD, BPR). Sedangkan BUMD jenis pelayanan seperti PDAM masih dirundung berbagai persoalan, misalnya tentang kerugian yang dialaminya. Pada akhirnya, upaya memperbaiki tata kelola BUMD sangat tergantung pada kepedulian, kerjasama dan kesamaan visi para stakeholder’s untuk menjadikan entitas ini sebagai penggerak pembangunan di daerah.[] tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah. Selanjutnya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di sini dapat dicermati, pasca dicabutnya UU No. 5/1962, maka praktis BUMD belum memiliki UU sendiri. Artinya, sejak tahun 1974 keberadaan BUMD hanya diatur dalam pasal-pasal tersendiri di dalam UU tentang Pemerintahan Daerah. Banyak kalangan menilai langkah “mencantolkan” BUMD di dalam pasal tentang Pemerintahan Daerah mengandung banyak kelemahan, karena dalam praktiknya mesti diatur lagi dalam berbagai peraturan pemerintah. Hal ini tentunya berbeda dengan entitas bisnis yang menyerupai BUMD, yaitu BUMN yang dipayungi UU sendiri yaitu UU No. 19/2003. Dalam kondisi demikian—setelah lebih dari 40 tahun BUMD tidak memiliki payung hukum sendiri— beberapa kalangan telah mengusulkan Rancangan Undang-Undang BUMD, yang telah diperjuangkan sejak era Pemerintahan Presiden Megawati. Sayangnya, upaya mengegolkan RUU menjadi UU ini sampai akhir masa sidang DPR/MPR tahun 2015 belum juga menjadi kenyataan. Diketahui RUU BUMD selalu masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) namun belum menjadi prioritas para wakil rakyat di Senayan. *** Dalam upaya memahami eksistensi BUMD dewasa ini, Majalah Keuangan Negara melakukan kajian yang tertuang di dalam rubrik Laporan Utama. Redaksi membahas keberadaan BUMD dilihat dari beberapa sudut pandang, misalnya dari sisi tata kelola, entitas ini sedang melakukan transformasi untuk memperjelas ruang geraknya. Dewasa ini dapat dicermati sedang ada pergeseran paradigma dalam mengelola BUMD, yaitu dari paradigma “bisnis birokrasi” menjadi entitas badan usaha yang harus Laporan Utama
keuangan negara | edisi januari-maret 201610 Laporan Utama DI MANA PERAN BUMD? Usia Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia tergolong cukup tua, terhitung 53 tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Selama kurun waktu itu, eksistensi BUMD terlihat kurang gemilang. N apak tilas kelahiran BUMD di Indonesia, entitas ini berdiri sejak Pemerintah Indonesia menasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda pada tahun 1959. Pengaturan eksistensinya, kemudian diformalkan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Undang-Undang ini sekaligus mengukuhkan Perusahaan Daerah sebagai wahana untuk mempercepat produksi dan distribusi barang dan jasa, termasuk memanfaatkan sumberdaya dan dana yang ada di daerah, guna mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat karena pada tahun 1960-an kondisi kondisinya serba langka. Dalam konteks tersebut, keberadaan BUMD sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar
keuangan negara | edisi januari-maret 2016 11 Laporan Utama RI 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum, yang selanjutnya diatur lebih rinci dalam Pasal 33 meyatakan: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Di dalam UU 5/1962 Pasal 5 dijelaskan Perusahaan Daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, memumpuk pendapatan. Sedangkan tujuan dari Perusahaan Daerah ialah untuk turut serta dalam pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur. Dewasa ini, dalam era otonomi daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Di samping itu, BUMD juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik (public service/public utilities), penyeimbang kekuatan-kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi (UMKMK). BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan daerah baik dalam bentuk pajak, dividen dan hasil privatisasi. Era berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, BUMD tumbuh dengan cepat. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, pertama, pengaruh euforia desentralisasi yang ada dalam Undang-Undang tersebut, sehingga saat itu terasa menjadi begitu mudah dalam pendirian BUMD, khususnya terkait persyaratan dan proses pendiriannya. Kedua, dorongan yang kuat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari hasil pengelolaan BUMD atau pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. KINERJA BUMD Berdasarkan laporan hasil studi Biro Analisa Keuangan, Kementerian Keuangan tahun 1997, pada masa sebelum adanya otonomi daerah, perkembangan BUMD secara kuantitatif tidak begitu pesat, yaitu pada awal Pelita I sejumlah 122 buah, pada tahun 1996 hingga mencapai 651 buah. Menurut BPS, pada tahun 1996 terdapat sebanyak 611 buah BUMD. Tahun 2004, menurut Kementerian Dalam tercatat ada 1.174 BUMD. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, saat ini jumlah BUMD terdiri dari 26 BPD, 286 BPR, 387 PDAM dan 16 Jamkrida serta 408 BUMD kelompok aneka usaha lainnya. Berdasarkan penelusuran data yang dilakukan tim riset Majalah Keuangan Negara, statistik jumlah BUMD di Indonesia dapat dikatakan variatif. Misalnya, berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, jumlah BUMD pada tahun 2014 adalah 422 buah yang terdiri dari PT, PD, BUMD dan Koperasi. Sementara berdasarkan data Profil BUMD Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/ Daerah yang Dipisahkan Lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), total BUMD tahun 2013 berjumlah 861 buah. Berdasarkan pertimbangan kelengkapan data, tim riset Majalah Keuangan Negara menggunakan data Profil BUMD 2013 yang dapat menggambarkan kinerja BUMD selama kurun waktu tahun 2012-2013. Data yang ada menunjukkan jumlah BUMD tahun 2013 adalah sebanyak 1.307 BUMD, namun data profil yang diperoleh sebanyak 861 atau 65,88%. Dari jumlah tersebut diketahui terdapat 32 BUMD yang sudah lama tidak beroperasi lagi, satu BUMD tidak beroperasi sejak tahun 2013 dan 2 BUMD tidak beroperasi sementara. Di antara 1.307 BUMD tersebut terdapat 225 BUMD yang sudah berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau 17,21%. Dalam kajian ini, BUMD dikategorikan dalam empat jenis sesuai jenis usahanya yaitu: Bank Pembangunan Daerah (BPD), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pasar, Bank Kredit Kecamatan dan lain-lain yang bergerak dalam bidang perkreditan, serta Usaha Lainnya. Dalam perkembangannya Era berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, BUMD tumbuh dengan cepat.
keuangan negara | edisi januari-maret 201612 Laporan Utama bisa saja pengkategorian BUMD berdasarkan jenis usahanya akan berubah. Jumlah masing-masing jenis usaha tersebut sebanyak 26 BPD, 373 PDAM, 380 BPR/ BKK, dan 528 Usaha Lainnya. Dari profil data yang diperoleh yaitu 861 BUMD terdapat 26 BPD, 263 PDAM, 200 BPR/ BKK, dan 372 Usaha Lainnya. Berdasarkan data keuangannya, aset yang terbesar dimiliki oleh BPD yaitu sebesar Rp395.542.733.273.856,00 dan yang paling kecil adalah PDAM yaitu sebesar Rp13.074.989.356.798,60. BPD memperoleh laba paling besar yaitu sebesar Rp9.780.978.296.223,95 dan tidak mengalami kerugian. Kerugian paling besar dialami PDAM yaitu sebesar Rp287.531.750.360,67. Kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemda berasal dari BPD yaitu sebesar Rp1.299.573.878.072,87 atau 74,62% dari seluruh kontribusi yang diberikan BUMD. Dari kontribusi yang diterima oleh Pemda, ada yang berasal dari BUMD yang rugi yaitu berasal dari 21 BUMD dengan nilai kontribusi sebesar Rp7.056.545.406,00. Penyertaan Pemerintah yang diberikan paling besar diberikan kepada BPD yaitu sebesar Rp12.286.510.198.209,10 dan yang paling sedikit diberikan kepada BPR/BKK yaitu sebesar Rp1.105.011.770,144,30. Untuk hutang BUMD yang jatuh tempo tahun 2013 adalah sebesar Rp469.478.829.195,55 dari total hutang sebesar Rp479.290.233.679,77 dengan 74,45% merupakan hutang PDAM. Sedangkan jumlah BUMD tahun 2013 di Indonesia yang dapat diketahui dari 33 BPK RI Perwakilan sampai dengan Desember 2014 adalah sebanyak 1.307. Jumlah ini meningkat apabila dibandingkan dengan jumlah BUMD tahun 2012 sebanyak 1.243. Data profil BUMD tahun 2013 yang dapat dikumpulkan juga meningkat yaitu dari 680 BUMD untuk tahun 2012 menjadi sebanyak 861 BUMD atau 65,88%. Dari jumlah tersebut di atas diketahui bahwa terdapat 32 BUMD yang sudah tidak beroperasi lagi, namun beberapa masih melaporkan data keuangannya. Dari BUMD yang melaporkan data keuangannya diketahui total asset sebesar Rp39.153.920.960,44. Adapun jenis usaha atau jasa dari 1.307 BUMD terdiri dari 26 Bank Pembangunan Daerah (BPD), 373 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), 380 Bank Pasar, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Bank Kredit Kecamatan (BKK), dan 528 usaha atau jasa lainnya, yang dapat digambarkan pada diagram 1. Sementara itu, data profil BUMD tahun 2012 yang dapat diperoleh sebanyak 680 BUMD, sedangkan tahun 2013 sebanyak 861 BUMD atau naik 26,62%. Dari jenis usahanya dapat dilihat pada tabel 1. Indikator kinerja BUMD dilihat dari total aset, laba rugi, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari masing-masing jenis usaha dapat disimak melalui data di samping ini:
keuangan negara | edisi januari-maret 2016 13 Laporan Utama Aset Total aset dari 680 BUMD pada tahun 2012 sebesar Rp212,3 triliun dan total aset dari 861 BUMD pada tahun 2013 sebesar Rp467,7 triliun yang terdiri dari: Aset terbesar adalah aset BPD, yaitu sebesar Rp157.977.955.946.658,00 atau 74,43% dari total aset untuk tahun 2012 dan sebesar Rp395.542.733.273.856,00 atau 85,27% dari total aset untuk tahun 2013. Sedangkan aset terkecil untuk tahun 2012 adalah BPR/ BKK yaitu sebesar Rp13.505.880.633.027,80 atau 6,36%, sedangkan untuk tahun 2013 adalah aset PDAM yaitu sebesar Rp13.074.989.356.798,60 atau 2,80%. Total aset dari tahun 2012 ke 2013 mengalami kenaikan sebesar 120,32%. Laba BUMD yang mengalami keuntungan pada tahun 2012 dari data yang berhasil diperoleh adalah sebanyak 470 BUMD atau 69% dengan total laba sebesar Rp5.851.712.544.916,44. Sedangkan untuk tahun 2013 adalah sebanyak 517 BUMD atau 60,05% dari data yang ada dengan total laba sebesar Rp12.638.263.981.738,90. Perolehan laba BUMD tersebut terinci dalam tabel 3 di bawah ini: Laba terbesar untuk tahun 2012 dan 2013 adalah laba BPD, yaitu tahun 2012 sebesar Rp3.657.280.911.057,26 atau 62,50% dari total laba dan pada tahun 2013 naik 167,44% yaitu sebesar Rp9.780.978.296.223,95 atau 77,39% dari total laba. Laba terkecil tahun 2012 adalah laba dari PDAM, yaitu sebesar Rp448.733.970.699,51 atau 7,67% dari total laba yang ada. Sedangkan untuk tahun 2013 laba terkecil adalah laba dari Bank Pasar/ BPR/ BKK, yaitu sebesar Rp302.938.820.981,08 atau 2,40% dari total laba. Kerugian BUMD Pada tahun 2012, dari 680 BUMD sebanyak 178 BUMD atau 26% mengalami kerugian dengan total kerugian adalah sebesar Rp315.991.546.142,39. Sedangkan pada tahun 2013 yang mengalami kerugian sebanyak 278 BUMD dari 861 BUMD atau sebesar 32,29% dengan total kerugian naik sebesar 55,47% dari tahun 2012 atau sebesar Rp491.278.056.214,16. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut: BUMD yang mengalami kerugian terbesar pada tahun 2012 adalah PDAM, yaitu sebesar Rp 169.705.193.757,32 atau 53,71% dari total kerugian seluruh data yang ada dan naik 69,43% pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp287.531.750.360,67 atau 58,53% dari total kerugian yang ada. Kontribusi Terhadap PAD BUMD diketahui memberikan kontribusi pada penghasilan asli daerah (PAD). Pada tahun 2012, dari 680 BUMD terdapat 261 BUMD yang memberikan kontribusi pada PAD, yaitu sebesar Rp1.010.881.074.725,17. Sedangkan pada tahun 2013, dari 861 BUMD yang ada terdapat 225 BUMD yang memberikan kontribusi pada PAD, yaitu sebesar Rp1.741.632.731.259,27. Rincian kontribusi BUMD terhadap PAD adalah sebagai berikut: Dari data di atas diketahui bahwa kontribusi BPD dan PDAM tahun 2012 dan 2013 naik masing-masing sebesar 161,48% dan 141,19%. Sedangkan BPR/ BKK dan Usaha Lainnya mengalami penurunan masing-masing 55,95% dan 45,01% dari tahun 2012. Kontribusi terbesar yang diberikan pada tahun 2012 dan 2013 adalah dari BPD, yaitu sebesar Rp497.000.045.731,92 atau 49,17% pada tahun 2012 dan Rp1.299.573.878.072,87 atau 74,62% pada tahun 2013. Sedangkan kontribusi terkecil pada tahun 2012 adalah dari PDAM, yaitu sebesar Rp91.985.000.140,55 atau 9,10% dan pada tahun 2013 adalah dari Bank Pasar/ BPR/ BKK, yaitu sebesar Rp47.514.801.800,68 atau 2,73%.[]
keuangan negara | edisi januari-maret 201614 Laporan Utama P emerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memberi perhatian serius terhadap pembangunan daerah dan desa. Hal tersebut menjadi salah satu agenda utama pemerintahan baru sebagaimana yang tercantum dalam Nawa Cita ketiga: ”membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Seiring dengan visi tersebut, pemerintah terus meningkatkan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, agar dapat mempercepat penguatan peran daerah dalam penyediaan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Diketahui pada APBN 2016, pemerintah mengalokasikan Rp770,2 triliun untuk dana transfer ke daerah. Itu artinya, dana yang masuk ke daerah akan mencapai 40.91% dari total APBN 2016 sebesar 1.882,5 triliun. Adapun rincian dana transfer daerah tahun 2016 sebagai berikut; dana perimbangan sebesar Rp700,4 triliun; dana desa sebesar 47.0 triliun; dana insentif daerah sebesar Rp5 triliun; dana otonomi khusus sebesar 17,2 triliun, serta dana keistimewaan DIY sebesar Rp500 miliar. Pandai Menangkap Peluang: Captive Market BUMD Begitu Besar Tim Pusat Kajian Keuangan Negara Keseriusan pemerintah untuk memajukan daerah dan desa wajib didukung oleh segenap stakeholder’s.BadanUsahaMilikDaerah(BUMD)sebagaialatpemerintahdaerahdiharapkan dapat menangkap peluang-peluang di tengah perputaran uang di daerah yang sangat besar. Sumber: Kementerian Keuangan
keuangan negara | edisi januari-maret 2016 15 Laporan Utama Peningkatan jumlah dana transfer ke daerah patut diapresiasi, sekaligus menjadi perhatian dari segenap stakeholder’s dengan maksud agar dana-dana yang berputar di daerah tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan daerah dan desa. Khusus dana yang berputar di desa pada tahun 2016 ini jumlahnya sangat besar. Selain dana desa yang dialokasikan dari APBN yang berjumlah Rp47 triliun, juga ditambah dengan alokasi dana desa (ADD) yang dialokasikan dari APBD di mana angkanya mencapai Rp37,6 triliun, serta dana Bagi Hasil Pajak Daerah Retribusi Daerah (BHPDRD) sejumlah Rp2,4 triliun. Jadi, total dana yang akan masuk ke desa pada tahun 2016 adalah sekitar Rp87,7 triliun. Selain alokasi dana tersebut, pemerintah juga mengalokasikan dana bagi masyarakat berupa penjaminan, subsidi bunga, dan dana bergulir yang dialokasikan oleh Kementerian/Lembaga, Badan layanan Umum (BLU) serta dana yang bersumber dari bank, yang ditujukan khusus untuk kegiatan penguatan modal usaha dan investasi bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK). Jadi, perkiraan perputaran uang di daerah yang ditujukan sebagai stimulus bagi penguatan ekonomi masyarakat jumlahnya mencapai Rp257 triliun. Berikut rinciannya: Pergeseran perputaran uang yang begitu besar yang masuk ke daerah tentu menjadi potensi atau kekuatan pasar (captive market) bagi BUMD. Entitas usaha yang notabene berdiri di daerah-daerah dengan berbagai jenis usaha ini patut menangkap dan memanfaatkan peluang- peluang yang nampak di depan mata. Karena itu, di tengah upaya transformasi yang terus dilakukan BUMD, ada baiknya manajemen BUMD dapat melakukan terobosan- terobosan atau bersinergi dengan Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan sumber-sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka pemikiran ini, Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Daerah merupakan dua jenis BUMD yang core business-nya sejalan untuk memanfaatkan kredit program yang besarannya sangat signifikan, mencapai Rp257 triliun. Sementara itu, BUMD dengan jenis usaha lain seperti aneka usaha juga dapat mengais peluang misalnya bekerjasama dengan UMKMK dalam menyalurkan produk-produk unggulan. Sekadar sebagai gambaran, khusus untuk kredit yang disalurkan oleh BPD untuk tahun 2014 mencapai Rp295 triliun dan per September 2015 sebesar Rp317 triliun. Dari total kredit yang disalurkan tersebut, untuk tahun 2014 total kredit yang disalurkan masih didominasi oleh jenis kredit konsumsi yang mencapai Rp200 triliun, disusul jenis kredit modal kerja Rp55 triliun, kredit investasi Rp28 triliun, kredit sindikasi Rp10 triliun dan lain-lain sebesar Rp3 triliun. Bagan 1. Perkiraan Dana Kredit Program Bagi Masyarakat Sumber: Diolah dari berbagai sumber
keuangan negara | edisi januari-maret 201616 Laporan Utama Data tersebut di atas menunjukkan bahwa BPD lebih banyak menyalurkan kredit konsumsi. Pada tahun 2012 dan 2013, penyaluran kredit konsumsi masing-masing sebesar 67,74 persen dan 65,86 persen dari total penyaluran kredit. Sedangkan untuk tahun 2014 penyaluran kredit konsumsi sebesar 67,28 persen dari total penyaluran kredit. Khusus untuk kredit UMKMK, pada tahun 2014 hampir semua BPD ditunjuk untuk menyalurkan kredit berupa KUR dengan total mencapai Rp64,7 triliun atau 21,92 persen dari total kredit. Pelaku usaha UMKMK yang jumlahnya mencapai 59 juta dan tersebar di daerah-daerah adalah kekuatan pasar BUMD, terkhusus BPD, untuk lebih agresif dalam menyalurkan kreditnya, baik melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun kredit modal kerja. Pada tahun 2014, sebanyak 26 BPD ditunjuk sebagai penyalur KUR bersama tujuh bank umum lain oleh pemerintah. Data per September 2014 menunjukkan BPD telah menyalurkan KUR sebesar Rp15,59 triliun dengan jumlah debitor 196.092 orang dan rata-rata kredit per debitor sebesar Rp79,5 juta. Problemnya, pangsa pasar empuk BPD dalam penyaluran kredit kepada UMKMK saat ini juga menjadi area kompetisi bank-bank umum lainnya. Hal ini terbukti di tahun 2016 pemerintah berencana merekomendasikan lembaga keuangan baik bank maupun non bank untuk ikut menyalurkan KUR. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), saat ini penyalur KUR ditunjuk pemerintah adalah BRI, Mandiri, dan BNI. Selain itu, ada 2 BPD kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT) serta 2 bank swasta (Maybank dan Sinarmas Bank) khusus untuk penyalur KUR TKI. Kemudian BPD yang dipertimbangkan antara lain Bank Nagari, Bank Jateng, Bank Kalsel, Bank Aceh, Bank Kalteng, Bank Bali, Bank Sumsel Babel, Bank Riau Kepri, Bank Jambi, Bank NTB dan BPD DIY. Demikian juga penambahan perusahaan penjaminan KUR diusulkan perusahaan penjaminan kredit daerah dan perusahaan penjaminan syariah yang memenuhi syarat yaitu Jamkrida Jateng, Jamkrida Riau, Jamkrida Babel, Jamkrida Sumsel, dan Jamkrindo Syariah. Belakangan terdengar kabar bahwa BCA juga sedang mempertimbangkan ikut menyalurkan KUR serta lembaga keuangan non bank lainnya seperti Adira Finance. Fenomena ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi BPD di tengah agresifnya penetrasi bank-bank dan lembaga keuangan non bank di pasar UMKMK. Jika BPD masih “nyaman” menyalurkan kredit multiguna yang bersifat konsumtif ke pegawai negeri sipil (PNS) dan masyarakat, dapat dipastikan kemampuan geraknya di sektor UMKMK akan kalah lincah dibandingkan sejumlah bank umum yang ekspansif melalui unit usahanya di bidang UMKMK. Fenomena ini juga mewakili pertanyaan: di mana peran BUMD di tengah persaingan yang begitu gencar untuk memanfaatkan perputaran dana di daerah yang jumlahnya sangat besar?[] Total Penyaluran Kredit BPD Tahun 2012,2013, 2014 (dalam ribuan rupiah) Sumber: Laporan Keuangan BPD (Diolah)
P usat Kajian Keuangan Negara (Center for Public Finance Studies) merupakan lembaga non profit yang berbentuk Non Government Organization (NGO). Lembaga ini dibentuk sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang kontrol sosial untuk akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan negara di Indonesia. Program-program yang dijalankan Pusat Kajian Keuangan Negara antara lain Pendidikan dan Pelatihan, Kajian, Riset dan Penelitian, Publikasi dan Penerbitan (Jurnal, Majalah, Buku), serta event (FGD, Seminar,Workshop).Programdankegiatantersebutdilaksanakansecara profesional, sesuai dengan prinsip dasar organisasi yaitu independensi dannon-partisan,sehinggamenghasilkankarya,kajiandanrekomendasi- rekomendasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan moral. Dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir, Pusat Kajian Keuangan Negara telah menyelenggarakan Program Pendidikan dan Pelatihan antara lain: Pertama, Program Pelatihan Akuntansi Berbasis Akrual bagi Pemerintah Pusat, yang dilaksanakan pada 21-22 November 2015. Kedua, Program Training of Trainer (ToT) Akuntansi Berbasis Akrual bagi Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan pada 2-3 Januari 2016. Program Pendidikan dan Pelatihan Akuntansi Berbasis Akrual bagi Pemerintah Pusat yang ditujukan untuk membantu entitas bersangkutan dalam mengimplementasikan Standar Akuntansi Berbasis Akrual sesuai dengan amanah Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. “Narasumber berasal dari tim Pusat Kajian Keuangan Negara. Pelatihan ini kami tujukan untuk membantu agar para peserta memahami secara teori maupun praktik dalam penerapan akuntansi berbasis akrual maupun teknik penyusunannya,” kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Keuangan Negara, Prasetyo seusai acara. Pelatihan yang berlangsung di Hotel Balairung, Jakarta, tersebut diikuti oleh 34 peserta yang berasal dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB). Adapun narasumbernya antara lain Akademisi Achmad Jazuli, yang memberikan pemaparan mengenai Akuntasi Berbasis Akrual di Pemerintah Pusat dan StandarAkuntansi Pemerintahan BerbasisAkrual. Sedangkan narasumber kedua dipandu oleh Jariyatna, auditor sektor publik, dengan memaparkan Proses Bisnis SAIBA dan Sharring Session Implementansi Akuntansi Berbasis Akrual. Dalampelatihan,pesertatidakhanyadiberikanmaterisecarateoritis, tetapi diberikan juga sebuah contoh studi kasus sehingga para peserta dapat mengimplementasikan materi yang telah disampaikan. “Metode pemberian materi lebih kepada sharring session. Cara ini sangat efektif untuk mengetahui apa-apa yang diperlukan oleh peserta dan sekaligus langsung diberikan solusi praktisnya,” tambah Prasetyo. Berdasarkan kuisioner yang diberikan kepada peserta, banyak yang menginginkan agar Pelatihan Akuntansi Berbasis Akrual dapat diselenggarakan lagi untuk memperdalam pengetahuan tentang laporan keuangan agar lebih baik. Pusat Kajian Keuangan Negara: PROGRAM PELATIHAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL Training of Trainer K apasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci keberhasilan implementasi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas SDM Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyusun laporan keuangan, Pusat Kajian Keuangan Negara menyelenggarakan Program Traning of Trainer (ToT) bagi sarjana akuntansi untuk kemudian diorientasikan mendampingi Pemda dalam menyusun laporan keuangan. Program ini diikuti oleh 25 peserta yang merupakan sarjana akuntansi dari Jakarta dan Bogor. “Training of Trainer berlangsung tanggal 2-3 Januari 2016 selain sebagai transfer of knowlage, juga untuk menyiapkan tenaga-tenaga pendamping bagi Pemda yang membutuhkan pendampingan,” jelas Kepala Divisi Pelatihan Roja’ul Huda. Manta Supriyatna, salah seorang peserta merasa bersyukur dapat mengikuti Program ToT sebagai dasar untuk memahami pelaporan keuangan Pemda dengan metode akuntansi berbasis akrual. Menindaklanjuti Program ToT, Pusat Kajian Keuangan Negara menindaklanjuti dengan menyelenggarakan pembekalan lebih lanjut kepada para peserta yang dilaksanakan pada Minggu (10/1/2016).[]
keuangan negara | edisi januari-maret 201618 Laporan Utama Rekonstruksi Tujuan Pendirian BUMD Dalam Konteks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tim Pusat Kajian Keuangan Negara Permasalahan mendasar pengelolaan BUMD saat ini adalah adanya kecenderungan penyederhanaan mengukur kinerja BUMD dan kurang memperhatikan tujuan utama pendiriannya.
keuangan negara | edisi januari-maret 2016 19 Laporan Utama
keuangan negara | edisi januari-maret 201620 Laporan Utama
keuangan negara | edisi januari-maret 2016 21 Laporan Utama
keuangan negara | edisi januari-maret 201622 Laporan Utama
keuangan negara | edisi januari-maret 2016 23 Laporan Utama dengan
keuangan negara | edisi januari-maret 201624 Laporan Utama
keuangan negara | edisi januari-maret 2016 25 S ebagai bentuk perwujudan dikeluarkannya UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, salah satu hal yang harus dipenuhi oleh sebuah Perseroan Terbatas adalah harus adanya komitmen dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar atau yang biasa dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility. Guna mengimplementasikan hal tersebut maka PT Bank NTT pun mengeluarkan kebijakan lewat Surat Keputusan Direksi Nomor: 56 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. PT. Bank NTT menyadari betapa pentingnya peranan dan sumbangsih lingkungan dan masyarakat Nusa Tenggara Timur terhadap kemajuan Perusahaan oleh karena itu sebagai wujud timbal balik maka PT Bank NTT turut memberikan kontribusi bagi perkembangan lingkungan dan masyarakat Nusa Tenggara Timur dalam bidang pendidikan, olah raga, kesehatan, ekonomi, sosial dan pelestarian lingkungan hidup dengan menyisihkan dana sebesar 2% dari total laba yang diperoleh dalam tiap Tahun Buku. Konsep Corporate Social Responsibility yang dijalankan oleh PT Bank NTT dibagi dalam dua kategori yaitu Planned Corporate Social Responsibility berupa wujud tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat yang sifatnya terencana di mana PT Bank NTT menyusun sustainable program dalam mengembangkan masyarakat dan lingkungan serta Unplanned Corporate Social Responsibility yang sifatnya incidental dalam mendukung program- program yang sedang dijalankan oleh masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur. Guna membedakan kegiatan Corporate Social Responsibility dengan kegiatan Promosi Perusahaan yang dijalankan maka PT. Bank NTT mendesain dan menggunakan logo khusus dalam setiap pelaksanaan program Corporate Social Responsibility yang memiliki nilai filosofis tersendiri. Gambar tangan pada logo Corporate Social Responsibility PT. Bank NTT melambangkan keikhlasan dan kemitraan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di berbagai bidang. Warna biru melambangkan Profesionalisme, Kesetiakawanan dan Kekuatan yang penuh kasih dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sedangkan warna oranye merupakan warna yang memberikan inspirasi sebagai lambang PT Bank NTT sebagai salah satu pelopor pembangunan daerah tidak hanya di bidang produk dan jasa keuangan namun juga dalam pembangunan kapasitas sosial masyarakat serta lingkungan di Nusa Tenggara Timur. Semua ini dilakukan dengan satu semangat untuk menjadikan masyarakat Propinsi Nusa Tenggara Timur menjadi lebih baik dengan bersinergi bersama masyarakat dan lingkungan.[] CSR BANK NTT BERSINERGI BERSAMA MASYARAKAT & LINGKUNGAN UNTUK NTT YANG LEBIH BAIK Kegiatan Penyaluran CSR Bank NTT Kegiatan Penyaluran CSR Bank NTT Kegiatan Penyaluran CSR Bank NTT
keuangan negara | edisi januari-maret 201626 Laporan Utama O pini Ketua Umum Badan Kerjasama BUMD Seluruh Indonesia Arif Afandi (2013) di sebuah media massa nasional dengan judul “Anak Terlantar Bernama BUMD” menguatkan argumentasi kekurangpedulian pemerintah terhadap pengelolaan BUMD. Diketahui, sampai saat ini BUMD belum memiliki undang- undang sendiri untuk memberi kepastian hukum bagi tata kelolanya. Keberadaan BUMD pasca Undang- Undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah praktis hanya diatur dalam pasal dalam UU Pemerintahan Daerah. Sebagai entitas usaha, potensi BUMD sesungguhnya sangat menggiurkan, baik dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dalam penyelenggaraan kemanfaatan bagi masyarakat. Sesuai dengan maksud dan tujuannya, BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap Penerimaan PAD baik dalam bentuk dividen atau pajak. Secara makro, peranan BUMD terhadap perekonomian daerah dapat diukur melalui kontribusi nilai tambahnya (add value) terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kemampuannya menyerap tenaga kerja. Selain itu, jenis BUMD tertentu juga berperan dalam menyelenggarakan kemanfaatan umum (public utilities) seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Mari kita lihat trend perkembangan BUMD. Berdasarkan laporan hasil studi Biro Analisa Keuangan, Kementerian Keuangan tahun 1997—pada masa sebelum adanya otonomi daerah— perkembangan BUMD secara kuantitatif tidak begitu pesat. Pada awal Pelita I jumlah BUMD 122 buah, kemudian pada tahun 1996 hingga mencapai 651 buah. Menurut BPS, pada tahun 1996 terdapat sebanyak 611 buah BUMD. Tahun 2004, menurut Kementerian Dalam tercatat ada 1.174 BUMD. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, saat ini jumlah BUMD adalah 26 BPD, 286 BPR, Dalam usianya yang lebih dari setengah abad, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum memiliki payung hukum sendiri yang dapat menjamin gerak langkah bisnisnya. BUMD MEMERLUKAN KEPASTIAN HUKUM keuangan negara | edisi januari-maret 201626
keuangan negara | edisi januari-maret 2016 27 Laporan Utama 387 PDAM dan 16 Jamkrida serta 408 BUMD kelompok aneka usaha lainnya. Kemudian berdasarkan data keuangannya, aset yang terbesar dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) yaitu sebesar Rp395.542.733.273.856,00 dan yang paling kecil adalah PDAM yaitu sebesar Rp13.074.989.356.798,60. BPD memperoleh laba paling besar yaitu sebesar Rp9.780.978.296.223,95 dan tidak mengalami kerugian. Kerugian paling besar dialami PDAM yaitu sebesar Rp287.531.750.360,67. Sedangkan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemda berasal dari BPD yaitu sebesar Rp1.299.573.878.072,87 atau 74,62% dari seluruh kontribusi yang diberikan BUMD. Dari kontribusi yang diterima oleh Pemda, ada yang berasal dari BUMD yang rugi yaitu berasal dari 21 BUMD dengan nilai kontribusi sebesar Rp7.056.545.406,00. Penyertaan Pemerintah yang diberikan paling besar diberikan kepada BPD yaitu sebesar Rp12.286.510.198.209,10 dan yang paling sedikit diberikan kepada BPR/BKK yaitu sebesar Rp1.105.011.770,144,30. Untuk hutang BUMD yang jatuh tempo tahun 2013 adalah sebesar Rp469.478.829.195,55 dari total hutang sebesar Rp479.290.233.679,77 dengan 74,45% merupakan hutang PDAM. Dewasa ini, dalam perkembangan dunia usaha, BUMD dihadapkan tantangan yang berat. Sebagai wujud nyata dari investasi daerah, BUMD mau tidak mau akan menghadapi persaingan yang semakin tinggi dengan masuknya pasar global. Pilihannya adalah apakah BUMD tersebut harus tetap dengan kondisinya saat ini atau mengikuti persaingan itu dengan melakukan perubahan pada visi, misi, dan strategi bisnisnya. Pada saat bersamaan, BUMD juga dihadapkan pada permasalahan yang mendasar yaitu adanya kecenderungan penyederhanaan mengukur kinerja BUMD dan kurang memperhatikan tujuan utama pendirian BUMD. Penyederhanaan dalam mengukur kinerja BUMD dimaksud adalah sebatas mengukur besaran laba/keuntuangan dan/atau dividen yang diterima Pemerintah Daerah yang selanjutnya akan menjadi sumber PAD. Banyak media massa, pejabat pemerintah pusat, ataupun masyarakat, seringkali menilai kinerja BUMD dengan memberikan tekanan dan sorotan sebatas kontribusi BUMD dalam memberikan PAD semata, tidak menyampaikan bagaimana kontribusi BUMD dalam mendukung perekonomian daerah dan kemanfaatan umum atau pelayanan publik. Permasalahan lain yang tak kalah penting misalnya soal regulasi, mekanisme pemilihan komisaris, pemilihan direksi, dan tanggung jawab bagaimana memasukkan saham dan mengeluarkan saham karena milik Pemerintah. Berpijak pada potensi dan permasalahan yang dialami dalam pengelolaan BUMD, banyak kalangan mendorong adanya payung hukum sendiri berupa undang-undang yang dapat menjamin kepastian hukum, sehingga gerak bisnis BUMD lebih luwes dan lincah. Namun hingga kini, RUU BUMD yang sudah dirintis sejak pemerintahan Megawati Soekarnoputri belum terlihat hasilnya. Bahkan, sejak 2006, RUU BUMD sudah pernah masuk Program Legislasi Nasional, tapi beberapa tahun terakhir hilang dari daftar. Terakhir, Kementerian Dalam Negeri berinisitif mencantolkan payung hukum BUMD ini dalam pasal 304 Undang-Undang Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Menurut banyak kalangan, cara ini mengandung kelemahan karena hanya menjadi pasal dan nanti harus diatur lagi dengan peraturan pemerintah. Upaya membangun BUMD sebagai lokomotif kemajuan daerah pada akhirnya sangat dipengaruhi oleh keseriusan para pemangku kepentingan (stakeholder’s) baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pengelola BUMD itu sendiri. Dalam usianya yang telah lebih dari setengah abad, sudah selayaknya BUMD memiliki induk peraturan sendiri sebagai pemandu gerak langkahnya menjadi entitas usaha yang mandiri dan kompetitif tanpa meninggalkan identitasnya. MENDORONG UU BUMD Sebagai badan usaha, sampai sekarang BUMD belum mempunyai payung hukum sendiri. Hingga kini, RUU BUMD yang sudah dirintis sejak pemerintahan Megawati Soekarnoputri belum terlihat hasilnya. Bahkan, sejak 2006, RUU BUMD sudah pernah masuk Program Legislasi Nasional, tapi beberapa tahun terakhir hilang dari daftar. Terakhir, Kementerian Dalam Negeri berinisitif mencantolkan payung hukum BUMD ini dalam salah satu pasal revisi UU Pemerintah Daerah. Hanya, cara ini mengandung kelemahan karena hanya menjadi pasal dan nanti harus diatur lagi dengan peraturan pemerintah. Jadi, tidak setingkat undang-undang. Sejumlah daerah menyiasati persoalan payung hukum ini dengan menjadikan BUMD sebagai perseroan terbatas. Caranya, dengan menjadikan aset perusahaan daerah sebagai setoran modal PT BUMD lewat inbreng. Dengan demikian, aset BUMD menjadi aset yang sudah dipisahkan dari aset pemerintah daerah. Ketika sudah menjadi PT, secara hukum BUMD mengikuti UU Perseroan Terbatas. Cara ini lebih memberi kepastian hukum kepada pengelola BUMD serta menjadikan gerak bisnis BUMD lebih luwes dan lincah. Birokratisasi pengambilan keputusan bisnis bisa diminimalkan. Persoalannya, masih banyak kepala daerah yang enggan menjadikan BUMD berbadan hukum perseroan terbatas. Alasannya, BUMD dikhawatirkan tidak bisa menjalankan keuangan negara | edisi januari-maret 2016 27
keuangan negara | edisi januari-maret 201628 Laporan Utama fungsi public services karena harus dikelola dengan pendekatan bisnis murni. Padahal paham seperti ini tidak benar. Meski BUMD berbentuk perseoran, pemerintah daerah sebagai pemilik saham bisa menitipkan kebijakan tersebut dalam setiap rapat umum pemegang saham, yang harus berlangsung setiap tahun. Sekretaris Jenderal Badan Kerjasama BUMD Seluruh Indonesia Ahmad Syauqi mengatakan pentingnya BUMD dipayungi oleh undang-undang sendiri. Ia mencontohkan, pembinaan BUMD yang jumlahnya besar dan total asetnya ratusan triliun rupiah, masih terkesan setengah hati. “Di Kementerian Dalam Negeri, BUMD hanya diurusi pejabat setingkat kepala subdirektorat. Bandingkan dengan BUMN, yang dibina kementerian sendiri, yakni Menteri BUMN. Dengan dibina pejabat setingkat kepala subdirektorat di Kementerian Dalam Negeri, maka BUMD lebih dilihat sebagai urusan pemerintahan, bukan sebagai lembaga bisnis,” kata Syauqi kepada Majalah Keuangan Negara di Jakarta (12/11/2015). Permasalahan ini sering menjadi kendala berkembangnya BUMD sebagai entitas bisnis. Apalagi, tidak jarang juga pejabat yang bertugas membina BUMD di daerah kurang memahami bisnis. Melalui UU BUMD, Syauqi berharap tata kelola BUMD ke depan lebih baik dan lebih jelas. Untuk BUMD yang berorientasi profit dinamakan Perseroda, dan keuntungan dikembalikan ke kas daerah untuk meningkatkan PAD. Sedangkan BUMD yang melayani dinamakan Perumda, misalnya saja PDAM uangnya yang berlebih bisa untuk diinvestasikan dan membuat teknologi baru untuk dialokasikan ke pelosok-pelosok daerah. “Inilah tantangan terbesar BUMD yaitu menempatkan kembali tata kelola BUMD sebagai lembaga usaha yang harus memberikan manfaat bagi daerah. Manfaat finance dari Perseroda, manfaat service bagi masyarakat melalui Perumda,” tambah Syauqi. Senada dengan itu, Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI, Muhamad Adnan Hadikusumo mengeluhkan dalam usianya yang lebih dari 50 tahun kondisi BUMD masih sangat memprihatinkan. “Hal ini tidak terlepas dari lemahnya landasan hukum yang digunakan oleh BUMD dalam beroperasi selama ini,” tukas Adnan kepada Majalah Keuangan Negara 2 Desember 2015 silam. Adnan menjelaskan, pasca UU No. 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dinyatakan tidak berlaku dengan diberlakukannya UU No. 6 tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya berbagai UU dan PERPU, sampai saat ini belum ada UU Pengganti. “Saat ini, landasan yang dipakai oleh BUMD adalah Perusahaan Daerah yang berbentuk Perseroan dengan mengacu dan tunduk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Daerah yang dijadikan rujukan pengelolaan secara Bussines Life Corporation. Sedangkan Perusahaan Daerah yang tidak berbentuk perseroan terbatas merujuk pada Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah setempat,” tambah Adnan. Selain masalah regulasi, masalah pembinaan BUMD juga tidak jelas, karena sesuai dengan UU maka BUMD dibina oleh Kementerian Dalam Negeri yang orientasinya lebih kepada pelayanan. Padahal dari segi rumpun kegiatannya BUMD lebih dekat dengan BUMN yang profit oriented, dan dibina oleh Kementerian BUMN. “Disorientasi inilah yang menyebabkan pengelolaan BUMD menjadi kurang optimal dari sisi bisnis,” tegas Adnan. Untuk memperjelas tugas, arah, tujuan dan pengelolaan BUMD, banyak pihak mendorong agar RUU BUMD dapat disahkan menjadi undang-undang. Pada tahun 2012 dan 2013 Kementerian Dalam Negeri telah mengajukan draf RUU BUMD kepada DPR RI. Walaupun telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional, namun Sidang Paripurna DPR RI belum mengesahkan menjadi undang- undang. Kemudian pada tahun 2015, DPD RI berinisiatif mengusulkan kembali RUU BUMD dan masuk ke dalam Prolegnas 2015. Sayangnya, pada akhir masa sidang DPR RI juga belum mengetuk palu RUU BUMD menjadi undang- undang. Diperlukan perjuangan panjang untuk mengkomunikasikan kembali kepada semua stakeholder’s mengenai pentingnya memedulikan BUMD, termasuk rencana strategis penyusunan UU BUMD di tahun 2016 ini.[] keuangan negara | edisi januari-maret 201628
keuangan negara | edisi januari-maret 2016 29keuangan negara | edisi januari-maret 2016 29 MENGEDEPANKAN PELAYANAN Budi Setyarso Direktur Utama PT Jasa Raharja ------------------------------------------------------------------------- vvv ------------------------------------------------------------------------ M engemban amanah UU 33 dan 34 tahun 1964 tentang Asuransi Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan, di mata kami bukanlah persoalan yang sepele. Sekilas memang cuma dua tugas besar kami, yakni memberikan santunan kepada mereka yang mengalami musibah kecelakaan saat menumpang angkutan umum dan mereka yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan. Namun nyatanya, tidak sesederhana itu. Kami sadar bahwa mengemban amanah UU yang melandasi Jasa Raharja secara substansi adalah“pelayanan”. Bagaimana kami memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia yang tengah berduka mengalami musibah kecelakaan, bukan sekadar memberikan santunan yang sifatnya material. Maka dari tahun ke tahun, membenahi diri adalah bagian yang menjadi fokus utama Jasa Raharja. Ya, berbenah agar pelayanan kepada masyarakat terus berkembang ke arah yang positif, dan tentu saja memuaskan. Untuk tetap berada pada jalur tersebut, sudah menjadi semangat kami pula untuk terus melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan. Dari waktu ke waktu, pola pelayanan, pendekatan, dan beragam kerja sama dengan mitra kerja terus dilakukan. Apalagi jika dikaitkan dengan luas wilayah Indonesia dengan aneka suku bangsa yang begitu beragam, dari Sabang sampai Merauke, yang menuntut kami harus cerdas dalam melayani. Maka, sejak beberapa tahun terakhir, sebagai sebuah standar umum, dalam pelayanan kami mengedepankan prinsip Proaktif, Ramah, Ikhlas, Mudah, dan Empati (PRIME). Prinsip inilah yang melandasi kami dalam memberikan pelayanan. Tentu saja ragam aplikasi di lapangan menuntut kreativitas dan semangat yang tinggi untuk merealisasikannya. Tak mudah memang, namun dengan niat tulus melayani, ditambah dengan dukungan teknologiinformasiyangkamikembangkan,berbagaitantangan di lapangan bisa dihadapi. Pendekatan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga menjadi fokus yang dilakukan Jasa Raharja untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2015, pemanfaatan TIK terus kami tingkatkan dengan meluncurkan enam program kerja sebagai bentuk komitmen berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Keenam program tersebut adalah contact center dengan nomor 1500020; host to host Data Korban kecelakaan Lalu Lintas antara Jasa Raharja dan Rumah Sakit; host to host Data Kependudukan antara Jasa Raharja dan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Program IWKBU Online Nasional; dashboard manajemen untuk BOD- kepala divisi-kepala cabang; dan hosttohostJasa Raharja dengan BRI untuk percepatan pembayaran santunan. Beragam inovasi pelayanan tersebut tentu saja tidak akan berhenti sampai di sini. Karena sejak awal didirikan, Jasa Raharja dituntut mengembangkan kultur memberikan pelayanan berkualitas, kultur yang terus terjaga dari generasi ke generasi hingga perusahaan ini menginjak usia ke-54 tahun. Sebagai upaya mengembangkan pelayanan, Jasa Raharja juga membuka diri atas berbagai masukan dari berbagai masyarakat. Dengan berbagai masukan dan bahkan kritik, tentu saja akan membuat pelayanan Jasa Raharja lebih berkualitas.[]
keuangan negara | edisi januari-maret 201630 Laporan Utama B erdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, pada prinsipnya BUMD dapat dikatakan menganut “bisnis birokrasi” di mana kebijakan pengembangan sangat ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai pihak yang mewakili daerah sebagai pemilik modal BUMD. Ketika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 diimplementasikan, Direksi dan mayoritas pegawai BUMD merupakan bagian yang tak terpisahkan dari birokrasi Pemerintah Daerah, sehingga pengelolaan BUMD dalam prakteknya mirip dengan pengelolaan lembaga birokrasi (bureaucracy-like operation). Akibatnya, dalam banyak kasus, manajemen BUMD kurang memiliki independensi dan fleksibilitas untuk melakukan inovasi usaha guna mencapai tujuan organisasinya. Kajian lebih mendalam menunjukkan bahwa budaya birokrasi pemerintahan ternyata juga berbeda dengan budaya organisasi bisnis. Banyaknya intervensi birokrasi terhadap pengelolaan BUMD acapkali juga menimbulkan kesulitan bagi manajemen BUMD dalam mengelola usahanya secara profesional. Kondisi yang demikian itu telah menjadikan manajemennya tidak peka dan tidak responsif terhadap perubahan lingkungan dunia usaha, tidak termotivasi mengembangkan perusahaan, dan selalu berlindung kepada monopoli dan proteksi yang diberikan Pemerintah. Kondisi pengelolaan ini sangat berbeda dengan badan- Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang berbasis ‘budaya bisnis’, yang perilakunya sangat responsif dan kompetitif dan termotivasi untuk berjaya, di antaranya dikarenakan adanya investor swasta atas perusahaan. Menurut Syauqi, para pengurus BUMD mulai menyadari bahwa BUMD itu badan usaha, dan harus dikelola sebagaimana seharusnya. Berbeda dengan masa- masa sebelumnya, para pengelola BUMD kerap mengaitkan tata kelola entitas ini dengan kebiasaan-kebiasaan di birokrasi. “Seakan-akan organisasi ini adalah kepanjangan tangan Pemda yang kemudian sistem organisasi kelembagaan otoritas sama. Padahal ini lebih ke badan usaha, lebih ke koorporasi,” jelasnya. Dalam lima tahun terakhir, peta perkembangan BUMD yang baik ialah BUMD dengan jenis usaha bank. Ini dikarenakan regulasinya lebih jelas dan detail karena adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). “Kalau BUMD jenis lain tidak bisa begitu saja diukur karena satu sama lain bisnisnya berbeda,” tukas Syauqi. Dalam hal lain, Syauqi menyoroti masalah tata kelola BUMD, di mana masih banyak berbagai keluhan yang terjadi mulai dari mekanisme pemilihan komisaris dan pemilihan direksi. Hal lainnya adalah problem transformasi BUMD. Syauqi membayangkan ke depan walaupun ownership BUMD ialah Menteri dalam negeri namun untuk pembinaannya dibina sekalian dengan BUMN. “Di samping itu memang mindset-nya sama yaitu membangun sinergi mengelola aset bangsa. Ini harus dikelola oleh oleh bangsa sendiri, tidak misalnya BUMN dengan perusahaan asing, BUMD dengan perusahaan asing,” tambahnya. Namun demikian, ini bukan pekerjaan yang mudah. Untuk merealisasi keinginan tersebut, sudah barang tentu diperlukan kekuatan yang lebih besar untuk mempertemukan ide tersebut. Ke depan, BUMD diharapkan agar lebih baik dan lebih jelas. Usulan dari Badan Kerjasama BUMD Se-Indonesia misalnya untuk BUMD yang berorientasi profit dinamakan Perseroda, dan keuntungan dikembalikan ke kas daerah untuk meningkatkan PAD. Kemudian BUMD yang melayani (public service) dinamakan Perumda. “Misalnya saja PDAM uangnya yang berlebih bisa untuk diinvestasikan dan membuat teknologi baru untuk dialokasikan ke pelosok-pelosok daerah,” kata Syauqi mencontohkan. Dengan skema ini, sehingga jelas mana yang profit dan yang melayani. Inilah tantangan terbesar BUMD yaitu menempatkan kembali tata kelola BUMD sebagai lembaga usaha yang harus memberikan manfaat bagi daerah, yaitu manfaat keuntungan dan pelayanan. TATA ULANG Berpijak dari beberapa kajian menunjukkan bahwa BUMD yang ada pada saat ini pada umumnya memiliki REPOSISI TATA KELOLA BUMD
keuangan negara | edisi januari-maret 2016 31 orientasi tujuan ganda yaitu public-service oriented, yaitu dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum dan profit oriented untuk memupuk pendapatan guna disetor sebagai PAD. Jika dikaji secara mendalam dengan menggunakan pijakan teori yang ada, terutama prinsip- prinsip organisasi dan korporasi, ternyata bahwa public- mission dan profit mission sesungguhnya merupakan dua sisi yang kontradiktif dan sulit disatukan. Dalam hal ini akan terjadi semacam trade-off, dengan pengertian bahwa kemanfaatan umum akan dikorbankan jika laba yang diutamakan; dan sebaliknya target laba akan dikorbankan jika kualitas pelayanan publik yang diprioritaskan. Oleh karena itu BUMD perlu didesain sedemikian rupa sehingga di satu sisi BUMD tertentu bertugas melaksanakan public mission dengan menyediakan pelayanan yang berkualitas baik dan terjangkau masyarakat, dan di sisi lain bagi bidang-bidang yang komersial. Akibatnya, kinerja BUMD secara keseluruhan sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan BUMS. Pada tahun 2005 tercatat 20 besar BUMS (konglomerasi) di Indonesia memiliki total aset senilai lebih dari Rp.1000 triliun, melampaui total nilai aset keseluruhan BUMN pada tahun yang sama, sementara total aset keseluruhan BUMD hanya sebesar Rp13,5 triliun dan hampir semuanya terdiri dari kekayaan daearah yang diinvestasikan pada BUMD tersebut, bahkan bila tidak diperhitungkan depresiasinya, nilainya bahkan lebih besar dari nilai kekayaan total BUMD tersebut. Ini berarti, kontribusi laba BUMD dapat dikatakan tidak ada dan BUMD telah melakukan apa yang dinamakan ‘asset value destruction’. Setelah berlakunya Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pengenalan konsep ‘penyelenggaraan perusahaan yang baik’ (good corporate governance) telah terjadi perubahan kinerja yang signifikan pada BUMD, khususnya yang bergerak di bidang usaha perbankan. Namun, kinerja itu terdongkrak oleh kebijakan penempatan dana-dana Pemerintah Daerah pada bank- bank BUMD miliknya, bukan dikarenakan kapasitasnya memenangkan persaingan. Dalam kondisi yang demikian itu, BUMD-bank akan menghadapi persaingan yang makin tajam baik dari bank BUMN maupun bank BUMS, utamanya bank-bank asing yang sesuai kebijakan Bank Indonesia, diberikan kesempatan melakukan operasinya sampai tingkat kabupaten dan kota. Kondisi internal pengurusan BUMD dan perubahan kondisi lingkungan sosial ekonomi, termasuk lingkungan dunia usaha yang melingkupinya, telah mendorong Pemerintah Daerah selaku pemilik BUMD untuk meninjau kembali dan menata ulang pola pengelolaan BUMD secara keseluruhan, agar di masa depan badan-badan usaha tersebut bisa efektif menjadi sumber pendapatan potensial bagi daerah.[] Laporan Utama Majalah Keuangan Negara menemui Sekretaris Jenderal Badan Kerjasama BUMD Se-Indonesia Ahmad Syauqi untuk mencari keterangan lebih mendalam mengenai kondisi, potensi, dan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dewasa ini. foto:Priyatna
keuangan negara | edisi januari-maret 201632 Laporan Utama Bagaimana cerita atau latar belakang disusunnya RUU BUMD? Dalam usianya yang lebih dari 50 tahun kondisi BUMD masih sangat memprihatinkan. Hal ini tidak terlepas dari lemahnya landasan hukum yang digunakan oleh BUMD dalam beroperasi selama ini. UU No. 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dinyatakan tidak berlaku dengan diberlakukannya UU No. 6 tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya berbagai UU dan PERPU, dan sampai saat ini belum ada UU Pengganti. Saat ini, landasan yang dipakai oleh BUMD adalah Perusahaan Daerah yang berbentuk Perseroan dengan mengacu dan tunduk kepada Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Daerah yang dijadikan rujukan pengelolaan secara Bussines Life Corporation. Sedangkan Perusahaan Daerah yang tidak berbentuk perseroan terbatas merujuk pada Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah setempat. Selain masalah regulasi, masalah pembinaan BUMD juga tidak jelas, karena sesuai dengan UU maka BUMD dibina oleh Kementerian Dalam Negeri yang orientasinya lebih kepada pelayanan. Padahal dari segi rumpun kegiatannya Wawancara Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI Muhammad Adnan Hadikusumo Perlu Kesamaan Visi Membangun Bumd D ewan Perwakilan Daerah (DPD RI) merasa prihatin dengan kondisi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di banyak tempat yang kondisinya memprihatinkan. “Hidup segan, mati tak mau,” ujar Muhammad Adnan Hadikusumo, Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI. Menurutnya, BUMD yang seharusnya memberikan pemasukan bagi daerah ternyata dalam praktiknya mengalami kerugian secara terus- menerus, dan bahkan membebani anggaran daerah. Menurut Adnan, lemahnya landasan hukum pengaturan BUMD serta masalah pembinaan BUMD menjadi titik masalah yang perlu segera dipecahkan bersama. Berikut petikan wawancara Majalah Keuangan Negara dengan Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI, Muhammad Adnan Hadikusumo tanggal 2 Desember 2015. foto: istimewa
keuangan negara | edisi januari-maret 2016 33 Laporan Utama BUMD lebih dekat dengan BUMN yang profit oriented, dan dibina oleh Kementerian BUMN. Disorientasi inilah yang menyebabkan pengelolaan BUMD menjadi kurang optimal dari sisi bisnis. Kemudian dalam suatu kesempatan kami bertemu dengan pengurus Badan Kerjasama BUMD Seluruh Indonesia (BKS-BUMDSI) yang memaparkan tentang pentingnya regulasi untuk mengatur tata kelola BUMD sehingga operasionalisasi BUMD bisa menjadi lebih optimal dalam memberikan tambahan kas daerah. Gayung bersambut, antara keinginan DPD RI dengan BKS BUMDSI, yang kemudian tahun 2013 dibentuklah Tim Kerja oleh Komite 2 DPD RI untuk menyusun RUU BUMD. Lalu poin-poin penting apa saja yang tercakup dalam RUU BUMD ini? Sebenarnya BUMD menduduki posisi strategis dalam memajukan perekonomian daerah. Secara faktual, sampai saat ini terdapat 1.007 BUMD yang beroperasi di daerah. Bidang bisnisnya beragam, mulai dari pengelolaan air minum, pasar, perbankan, minyak dan gas, perkebunan, pelabuhan, properti, percetakan, aneka usaha, dan sebagainya. Namun dari seribu lebih BUMD itu, menurut Badan Kerja Sama BUMD Seluruh Indonesia, baru 25 persen yang sehat dan dikelola secara profesional. Itu pun 70 persennya adalah berbentuk Bank Daerah. Dari sinilah kemudian kita tabulasikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh BUMD, kemudian disusunlah draft Naskah Akademik yang mencakup: Bentuk organisasi, permodalan, struktur organisasi dan tata kerja, kewenangan RUPS kepala daerah, rencana bisnis dan rencana kerja BUMD, pelaporan kepailitan, penggunaan laba, penugasan pemerintah, kerjasama, pinjaman BUMD, satuan pengawasan intern dan komite audit, pemeriksaan eksternal, restrukturisasi dan privatisasi, perubahan bentuk BUMD, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD, serta pembinaan. Lantas, strategi apa yang harus ditempuh dalam rangka memajukan BUMD di Indonesia? Persoalan yang sering dihadapi oleh BUMD adalah persoalan intervensi politik, regulasi yang tidak sesuai dengan tuntutan jaman, lemahnya permodalan, lemahnya pemasaran, serta kualitas SDM. Untuk memajukan BUMD di Indonesia. Menurut kami, langkah-langkah yang harus ditempuh adalah: 1. Larangan intervensi politik dari pihak eksekutif maupun legislatif terhadap BUMD. Jangan menjadikan BUMD sebagai ATM ataupun ajang balas jasa bagi kepala daerah maupun legislatif di daerah. Ini dimaksudkan agar BUMD dapat mengelola secara mandiri keuangannya, dan mengisinya dengan orang- orang yang profesional. 2. Perlunya penyusunan regulasi yang sesuai dengan tuntutan jaman dan tuntutan pasar. 3. Memberikan keleluasaan kepada pengelola BUMD untuk mendapatkan permodalan baik dari pihak perbankan, maupun dari korporasi secara tidak mengikat. 4. Perlu dilakukan langkah pemasaran secara profesional tidak hanya berkutat melaksanakan proyek pengadaan barang dan jasa dari Satuan Kerja Pemerintah daerah, sehingga dapat menghindari ketergantungan BUMD pada pelaksanaan program yang dibiayai APBD. Jika cakupan pekerjaan BUMD bisa merambah ke wilayah di luar SKPD maka sangat mungkin pendapatan BUMD akan semakin besar dan semakin menambah pundi-pundi BUMD. Bagaimana peran Pemda serta stakeholder’s lainnya dalam upaya mengembangkan BUMD yang lebih berdaya saing? Peran Pemda dan stakeholder’s lainnya sangat strategis dan signifikan mengingat BUMD merupakan institusi perdagangan yang dimiliki oleh Pemda. Pemda berperan sebagai pembina sekaligus pemilik BUMD. Dalam konteks ini maka Pemda seharusnya dapat membuatkan jalan bisnis BUMD agar pasar yang dirambah oleh BUMD menjadi lebih luas. Kendala atau hambatan seperti apa yang kerap muncul dalam upaya mengembangkan BUMD ini? Belum adanya kesamaan visi antara penyelenggara pemerintahan di daerah dengan pengelola BUMD. Akibatnya setiap kali pengelola BUMD akan melangkah dalam menjalankan bisnisnya timbul intervensi yang semestinya tidak perlu. Sayangnya, intervensi tersebut membuat langkah BUMD terhalng. Saat ini total aset kotor hampir Rp500 triliun. Sekarang 60% BUMD sebenarnya sudah baik. Namun intervensi itu tetap ada dan masih menjadi problem utama sehingga mereka sulit bergerak untuk maju. Apa harapan ke depannya? Untuk regulasi, ke depan kami sangat berharap agar BUMD memiliki regulasi sendiri dalam bentuk UU sehingga dalam hal tata kelola BUMD menjadi lebih agresif dan profesional dalam menjalankan bisnisnya. Selain itu juga agar terhindar dari politisasi dalam pengelolaan BUMD, dengan cara menempatkan orang-orang profesional yang memilik skill dan kompetensi. Yakni orang-orang yang mempunyai jiwa dan semangat wiraswasta dalam menjalankan usaha perlu dipikirkan upaya kerja sama yang saling menguntungkan dengan perusahaan sejenis atau yang ada keterkaitan bisnis. Dari segi pemasaran, BUMD agar menerapkan metode pemasaran secara sistematis, efisien dan efektif. Mengingat tingkat persaingan saat ini sangat tinggi bukan saja dengan pihak swasta domestik, namun juga pihak luar negeri. Selain itu juga meminta kepada DPR dan Pemerintah untuk membahas RUU BUMD yang sudah diajukan oleh DPD RI agar mereka bisa berkembang dengan baik dengan payung hukum yang jelas.[]
keuangan negara | edisi januari-maret 201634 B ank Pembangunan Daerah (BPD) sangat diandalkan menjadi instrumen bagi percepatan pembangunan ekonomi di daerah. Bagaimana BPD menunjukkan perannya sebagai agent of development di tengah peluang dan tantangan dewasa ini? Tak dimungkiri, BPD memiliki potensi yang lebih unggul dibandingkan dengan jenis BUMD lainnya. Dari sisi tata kelola, BPD relatif memiliki manajemen yang baik karena faktor tuntutan regulasi yang dikeluarkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dari sisi permodalan, BPD mendapat dukungan yang lebih baik dari Pemerintah Daerah, sehingga BPD mampu mengkonversi modal tersebut untuk mendukung kegiatan usahanya. Di sisi lain, faktor SDM, teknologi informasi, dan jaringan yang dimiliki BPD juga lebih unggul dibandingkan jenis BUMD lainnya. Data tahun 2013 misalnya, total aset seluruh BUMD di Indonesia sebesar Rp467,6 triliun di mana 85,27 persennya atau Rp395,5 triliun merupakan aset 26 BPD. Dilihat dari kemampuan mengumpulkan laba, BPD juga paling unggul. Pada tahun 2013, sebanyak 517 BUMD atau 60,05% dari data yang ada menghasilkan total laba sebesar Rp12.6 triliun. Laba terbesar untuk tahun 2012 dan 2013 adalah laba Keluar Dari Zona Nyaman Seharusnya BPD Fokus ke Kredit Produktif Laporan Utama
keuangan negara | edisi januari-maret 2016 35 BPD, yaitu tahun 2012 sebesar Rp3.6 triliun atau 62,50% dari total laba. Dan pada tahun 2013 naik 167,44% yaitu sebesar Rp9.8 triliun atau 77,39% dari total laba. Laba terkecil tahun 2012 adalah laba dari PDAM, yaitu sebesar Rp448 miliar atau 7,67% dari total laba yang ada. Sedangkan untuk tahun 2013 laba terkecil adalah laba dari Bank Pasar/BPR/BKK, yaitu sebesar Rp303 miliar atau 2,40% dari total laba. Kemudian dari sisi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebanyak 10 BPD menyumbangkan PAD sebesar Rp1.2 triliun, lebih besar dibandingkan jenis BUMD lainnya yang hanya mampu menyumbang PAD di bawah Rp300 miliar saja. Sedangkan data terkini (per September 2015) menunjukkan kinerja BPD sebagaimana tabel di samping ini: Dengan keunggulan dan potensi BPD sebagaimana ilustrasi di atas, tak mengherankan apabila banyak kalangan berhadap BPD dapat diandalkan sebagai badan usaha yang mampu mengakselerasi pembangunan di daerah. Misi tersebut sejalan dengan tujuan pendirian BUMD sebagaimana dapat kita kutip di dalam Pasal 4 dan 5 UU No 13 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang menyebutkan bahwa BPD didirikan dengan maksud khusus untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Untuk melaksanakan maksud tersebut BPD melaksanakan 4 (empat) tugas yaitu: Pertama, memberikan pinjaman untuk keperluan investasi, perluasan dan pembaruan proyek-proyek pembangunan daerah di daerah yang bersangkutan, baik yang diselenggarakan oleh Pemda maupun yang diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan campuran antara Pemda dan swasta. Kedua, dalam hal- hal tertentu dan dengan persetujuan Menteri Urusan Bank Sentral, BPD dapat memberikan pinjaman untuk keperluan investasi, perluasan dan pembaruan perusahaan- perusahaan swasta yang merupakan proyek-proyek pembangunan daerah. Ketiga, bank tidak ikut serta dalam modal usaha- usaha tersebut dan keempat dalam hal-hal yang ditentukan oleh Pemda, BPD bertindak sebagai saluran kredit untuk proyek-proyek Pemda. Ditegaskan pula bahwa BPD dapat memberikan pinjaman untuk modal kerja pertama sebagai pinjaman lanjutan pada pinjaman investasi yang diberikan, namun BPD tidak memberikan pinjaman untuk keperluan lain selain yang tersebut di atas. Laporan Utama Total Aset, DPK, Kredit dan Laba Bersih BPD Per September 2015 Sumber: Laporan Keuangan BPD (diolah)
keuangan negara | edisi januari-maret 201636 Dominasi Kredit Konsumsi Salah satu kelemahan kinerja BPD dapat dilihat portofolio kredit BPD yang tampak bahwa pengucuran kredit BPD “berlawanan” dengan portofolio kredit bank- bank nasional (pemerintah dan swasta) dan bank asing. Kalau bank pemerintah, bank swasta dan bank asing/ campuran menyalurkan sekitar 70 persen kreditnya ketiga sektor penting atau sektor produktif, BPD justru sebaliknya mengucurkan 70 persen kreditnya ke sektor konsumsi. Tiga kelompok bank di luar BPD menyalurkan kreditnya cukup dominan di sektor yang lebih produktif, yaitu Bank BUMN (62,8 persen), Bank Swasta (72,5 persen), dan Bank Asing/ Campuran (86,9 persen). Seperti yang telah dijelaskan, penyaluran kredit konsumsi pada BPD lebih tinggi daripada penyaluran kredit produktif. Hal tersebut tentunya tidak sejalan dengan maksud pendirian BPD yang tercantum dalam UU No. 13 Tahun 1962 yaitu BPD didirikan dengan maksud khusus untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha- usaha pembangunan daerah dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Di dalam UU tersebut juga dijelaskan bahwa BPD hanya diperbolehkan memberikan pinjaman/kredit untuk keperluan investasi, perluasan dan pembaruan proyek- proyek pembangunan daerah. BPD tidak memberikan pembiayaan di luar bidang tersebut. Merujuk pada laporan keuangan beberapa BPD diketahui bahwa dalam mencapai tujuannya, BPD melakukan kegiatan/operasional yang hampir menyerupai bank umum, di antaranya PT Bank Jawa Tengah (Jateng) Laporan Utama Penyaluran Kredit BPD Tahun 2014 Sumber: Laporan Keuangan BPD Tahun 2014 (Diolah)
keuangan negara | edisi januari-maret 2016 37 dan PT Bank Papua, dengan uraian sebagai berikut: 1) LK Bank Jateng Tahun 2014 halaman 99 s.d 101, menyebutkan bahwa: Berdasarkan Anggaran Dasar (AD), maksud dan tujuan didirikannya Bank Jateng adalah berusaha di bidang perbankan dengan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: (a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu; (b) Memberikan kredit; (c) Menerbitkan surat pengakuan hutang; (d) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendirimaupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya (diantarnya surat-surat wesel, surat pengakuan hutang, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), obligasi, dan lain-lain); (e) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah; (f) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk cek, atau sarana lainnya; (g) Menerima pembayaran dari tagihan atau surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; (h) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; (i) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak; (j) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek; (k) Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya pada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya; (l) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat; (m) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dan/atau sebagai bank devisa dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang; (n) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang atau mendirikan perusahaan baru sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku; (o) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dana pensiun yang berlaku; (p) Memberikan jasa konsultasi kepada Badan Kredit Kecamatan (BKK) dan lembaga keuangan lainnya, milik Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota; (q) Melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah; (r) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang berlaku; (s) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 2) LK Bank Papua Tahun 2014 halaman 9 s.d 10, menyebutkan bahwa : Berdasarkan AD, tujuan Bank Papua adalah berusaha di bidang perbankan. Untuk mencapai tujuannya ini, Bank Papua menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai berikut : (a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, tabungan dan / atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; (b) Memberikan kredit; (c) Menerbitkan Surat Pengakuan Utang; (d) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya; (e) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah; (f) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bann lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; (g) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; (h) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; (i) Melakukan kegiatan penitipan dana untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (Garansi); (j) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek; (k) Membeli agunan melalui badan lelang, baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank Papua, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut dicairkan secepatnya; (l) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank Laporan Utama
keuangan negara | edisi januari-maret 201638 atau perusahaan lain di bidang keuangan serta sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang; (m) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang; (n) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dana pensiun yang berlaku; (o) Membantu Pemerintah Daerah dalam membina Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Papua dan Papua Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Daerah Tingkat II Papua dan Papua Barat; (p) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan Anggaran Dasar seperti tersebut di atas, memungkinkan masing-masing BPD menjalankan usahanya tanpa mengingat peraturan perundangan yang lebih tinggi. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa pada akhir-akhir ini penyaluran kredit konsumsi pada BPD lebih tinggi dari pada penyaluran kredit produktif. Walaupun bentuk badan hukum ke 26 BPD di Indonesia adalah PT, yang tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan, namun dalam pasal 2 UU No. 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Dengan demikian, dalam mencapai tujuannya BPD seharusnya tidak boleh bertentangan dan harus sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 13 Tahun 1962, yang menyebutkan bahwa BPD didirikan dengan maksud khusus untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Sesuai UU No 13. Tahun 1962, dalam melaksanakan maksud pendiriannya, BPD: 1) Memberikan pinjaman untuk keperluan investasi, perluasan dan pembaruan proyek-proyek pembangunan daerah di daerah yang bersangkutan, baik yang diselenggarakan oleh Pemda maupun yang diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan campuran antara Pemda dan swasta. 2) Dalam hal-hal tertentu dan dengan persetujuan Menteri Urusan Bank Sentral, BPD dapat memberikan pinjaman untuk keperluan investasi, perluasan dan pembaruan perusahaan-perusahaan swasta yang merupakan proyek-proyek pembangunan daerah. 3) Bank tidak ikut serta dalam modal usaha-usaha tersebut 4) Dalam hal-hal yang ditentukan oleh Pemda BPD bertindak sebagai saluran kredit untuk proyek-proyek Pemda. Hal ini berarti sebenarnya tidak ada ruang bagi BPD untuk menyalurkan kredit konsumsi. Kredit yang bisa diberikan harusnya berupa kredit produktif yaitu kredit investasi dan kredit modal kerja. Kondisi saat ini di BPD, umumnya penyaluran kredit konsumsi melebihi penyaluran kredit produktif dan hal ini tidak sesuai dengan amanat UU No. 13 Tahun 1962. Selain permasalahan di atas, permasalahan lain yang perlu ditinjau ialah wilayah usaha BPD. Di dalam UU No. 13 tahun 1962 diatur juga bahwa “Daerah usaha BPD terbatas pada wilayah di mana BPD tersebut didirikan, kecuali apabila ternyata ada suatu daerah yang tidak/ belum dapat mendirikannya, maka daerah tersebut dapat menggunkan jasa-jasa BPD dari daerah lain yang berbatasan.” Perkembangan BPD saat ini menunjukkan ada beberapa BPD yang pengembangan usahanya telah jauh melewati batas wilayah di mana BPD tersebut didirikan seperti PT Bank DKI dan PT Bank Jabar Banten. PT Bank DKI saat ini selain di DKI Jakarta mempunyai cabang di Sembilan provinsi lain sedangkan PT Bank Jabar Banten selain di Jawa Barat dan Banten mempunyai cabang di 12 provinsi lain. Perlu dikaji lebih mendalam dampak pembukaan cabang yang tidak sesuai ketentuan perundang- undangan ini. Di sinilah peranan BPK dapat digunakan untuk melakukan analisis strategis terhadap akibat dari ketidaksesuaian dengan ketentuan perundang-undangan ini. PERLUNYA TRANSFORMASI Terkait strategi perbankan nasional, terdapat tiga permasalahan utama, akar permasalahan serta transformasi BPD. Berdasarkan kajian OJK tiga hal tersebut yaitu kelemahan GCG, kelemahan daya saing dan keterbatasan penguatan permodalan. Kelemahan dalam implementasi GCG terlihat dari beberapa indikator yaitu; (1) Awareness Pemda & stakeholder’s BPD terhadap pertaturan perbankan dan orientasi untuk pengembangan BPD; (2) Awareness dan komitmen Pemda untuk meningkatan GCG BPD; (3) Peranan pihak lain (DPRD) dalam penambahan modal; (4) Kurangnya independensi dan kompetensi pengurus; dan (5) Kelemahan manajemen risiko dan internal kontrol. Sementara itu, kelemahan daya saing BPD dilihat dari indikator-indikator antara lain; (1) Keterbatasan kemampuan pemilik/pengurus dalam mengembangkan bisnis; (2) keterbatasan Pemda dalam penguatan modal sebagai basis ekspansi dan buffer risiko; (3) Keterbatasan SDM dan infrastruktur pendukung untuk daya saing BPD; Laporan Utama
keuangan negara | edisi januari-maret 2016 39 (4) Business model yang masih konvensional; (5) Keterbatasan fitur produk dan layanan sehingga belum mampu bersaing memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan keterbatasan penguatan permodalan tercermin dari hal-hal sebagai berikut: (1) Jumlah Pemda yang relatif banyak (propinsi, kabupaten, kota dengan kemampuan anggaran dan keuangan yang beragam; (2) Birokrasi penganggaran untuk setoran modal yang cukup rumit; (3) Keterbatasan pertumbuhan modal secara organik; dan (4) Keterbatasan akses permodalan di luar Pemda. Sedangkan berdasarkan BPK RI dalam pemeriksaan yang dilakukannya melihat tiga akar permasalahan BPD yaitu; (1) Dukungan Pemda selaku pemegang saham untuk mentransformasi BPD; (2) Kapasitas kepemimpinan termasuk visi untuk mendukung pengembangan bisnis dan; (3) Kapasitas SDM untuk mendukung pengembangan bisnis. Tiga akar permasalahan ini sekaligus menjadi penyebab rendahnya penyaluran kredit produktif oleh BPD dalam rangka menunjang perekonomian daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Dalam skema transformasi BPD, dengan visi BPD menjadi bank regional yang kuat dan berdaya saing tinggi serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan, terdapat tiga pilar dalam business process BPD yaitu: (1) Pilar 1 yaitu ketahanan kelembagaan antara lain permodalan, rentabilitas dan efisiensi; (2) Pilar 2 yaitu agen pembangunan daerah antara lain dalam pertumbuhan kredit dan komposisi kredit; dan (3) Pilar 3 kemampuan bisnis dan pelayanan seperti model bisnis, produk, layanan, dan akses keuangan. Guna mendukung 3 pilar tersebut, diperlukan support yaitu kualitas dan kapasitas SDM, infrastruktur dan system and operating procedure (SOP). Kemudian fondasi pokok untuk mewujudkan transformasi BPD terdiri dari GCG, risk management & control, corporate culture, dan aspek permodalan. Melalui skema transformasi yang terus dijalankan oleh BPD, diharapkan entitas usaha ini mampu memanfaatkan potensi dan peluang di tengah pergeseran dan perputaran uang dari Pemerintah Pusat ke daerah yang jumlahnya sangat signifikan. Khusus dana yang berputar di desa pada tahun 2016 jumlahnya Rp47 triliun, juga ditambah dengan alokasi dana desa (ADD) yang dialokasikan dari APBD di mana angkanya mencapai Rp37,6 triliun, serta dana Bagi Hasil Pajak Daerah Retribusi Daerah (BHPDRD) sejumlah Rp2,4 triliun. Jadi, total dana yang akan masuk ke desa pada tahun 2016 adalah sekitar Rp87,7 triliun. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan dana bagi masyarakat berupa penjaminan, subsidi bunga, dan dana bergulir yang dialokasikan oleh Kementerian/Lembaga, Badan layanan Umum (BLU) serta dana yang bersumber dari bank, yang ditujukan khusus untuk kegiatan penguatan modal usaha dan investasi bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK). Jadi, perkiraan perputaran uang di daerah yang ditujukan sebagai stimulus bagi penguatan ekonomi masyarakat jumlahnya mencapai Rp257 triliun. Fenomena perputaran dana yang begitu besar tersebut tentu menjadi area pertarungan bagi bank-bank umum dan lembaga keuangan non bank yang berebut kue dalam menyalurkan kreditnya kepada UMKMK. Apabila BPD masih senang bermain di “zona aman” dalam penyaluran kredit konsumtif, sudah barang tentu mereka akan terlindas oleh agresifnya para pemain lain. Lebih dari itu, fenomena tersebut dapat menjadi tolok ukur sejauhmana BPD berperan sebagai agent of development bagi daerahnya, serta membuktikan bagaimana keberpihakan BPD untuk mempercepat kemajuan daerah.[] Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Bagan Transformasi BPD Laporan Utama
TUMBUH DAN BERKEMBANG UNTUK KEMULIAAN TUHAN 50tahun B ank Pembangunan Daerah (BPD) Papua pada tanggal 13 April 2016 ini akan genap berusia lima puluh tahun. Sebuah tonggak sejarah yang patut disyukuri sekaligus momen spirit untuk seluruh insan Bank Papua untuk mewujudkan komitmen membangun Papua maju bersama. Didirikan dengan niat untuk menggerakkan perekonomian daerah dan dikelola dengan niat baik serta sungguh-sungguh, dalam lima dekade ini Bank Papua tumbuh dan berkembang sebagai salah satu BPD yang tangguh di Indonesia. Ketika negeri ini diguncang krisis moneter (krismon) tahun 1997/98, puluhan Bank tidak mampu bertahan namun Bank Papua yang sahamnya dimiliki seluruh pemerintah daerah (baik Propinsi, Kota dan Kabupaten di Tanah Papua) tetap eksis. Bahkan, dalam 20 tahun terakhir, Bank Papua tumbuh secara pesat baik dalam hal aset, modal, sumber daya manusia, teknologi, kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kredit, maupun dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham. Yang lebih penting lagi, peranannya dalam menggerakkan perekonomian daerah maupun kontribusinya terhadap pembangunan di tanah Papua terus mengalami perkembangan yang pesat. Bank Papua misalnya membuat terobosan dengan program mendidik 1000 Wirausaha Asli Papua. Para usahawan yang bergerak di usaha kecil ini dikirim ke pusat-pusat bisnis di Jawa untuk belajar manajemen bisnis secara baik sehingga dapat mengembangkan usahanya dan memberi dampak positif kepada masyarakat sekitar. Dalam perjalanannya, Bank Papua terus memberi kontribusi bagi pembangunan di tanah Papua. Lima tahun terakhir ini, Bank Papua terus melaju. Trend profitabilitas Bank Papua menunjukkan pertumbuhan yang sustainable. Memasuki usia emas ini, Direktur Utama Bank Papua DR Johan Kafiar menyatakan tekad komitmen Bank Papua akan terus bertumbuh dan berkembang. “Bank Papua akan terus berkarya dalam menjalankan visi dan
misi sebagai lembaga intermediasi di negeri ini guna menjadikan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Terlebih untuk kemuliaan Tuhan,” katanya. Untuk itu, sejumlah strategi ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahunan serta corporate plan Bank Papua. Dari sisi bisnis, Bank Papua akan terus mendorong pengembangan ekonomi rakyat. Hal ini sinkron dengan program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Papua dalam hal program pemberdayaan ekonomi, termasuk dukungan terhadap program pemberdayaan ekonomi masyarakat dari dana otsus dan sumber dana lain. Dari sisi SDM dan transformasi budaya kerja, Bank Papua akan mendidik sumber daya manusia yang akan melakukan transformasi budaya dan organisasi. Di bidang infrastruktur, dalam peningkatan pelayanan kepada nasabah. Bank Papua juga terus memperbaiki kualitas teknologi informasi yang digunakan sesuai dengan kemajuan zaman. Bank Papua juga menerapkan strategi dengan bersinergi dengan program-program pemerintah. Seperti; program micro financing sebagai salah satu program penunjang BPDregional champion oleh Bank Indonesia, program-program pemerintah daerah yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan, pembangunan infra- struktur dalam rangka membuka keterisolasian daerah pemekaran serta ekonomi berbasis kerakyatan, dan sinergi program terkait pengelolaan keuangan pemerintah daerah (inclusive finance). Pelatihan 1000 Wirausaha Asli Papua Batch I di Rumah Perubahan Jakarta, Bersama Prof.Reynald Khasali Johan Kafiar optimistis, dengan pencapaian di usia emas ini Bank Papua akan berkembang lebih baik dan menunjukan kualitas. Terutama dalam pelayanan, sumber daya manusia dan juga teknologi informasi. “Bank Papua menjadi inclusive finance untuk menangani transaksi pemerintah daerah, perusahaan asing, juga mitra kerja yang sedang melakukan penanaman saham/ investasi di atas Tanah Papua. Juga melakukan fungsi intermediasi yang berimbas pada pemerataan kesejahteraan di atas Tanah Papua yang kita cintai ini,” katanya.[] CSR Kemitraan Bank Papua – (1) Sambung Samping Kakao (2) Penyerahan Alat Pertanian di Kampung Alang-Alang V Kab. Jayapura
keuangan negara | edisi januari-maret 201642 Laporan Utama E ksistensi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) harus dipertahankan mengingat kontribusinya dalam menggerakkan perekonomian nasional, terutama peranannya dalam menopang pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Peneliti Pusat Kajian Keuangan Negara, Abdulloh Hilmi mengatakan BPR saat ini memang menghadapi tantangan yang tak ringan. Sebab, banyak bank umum dengan modal yang lebih besar juga masuk ke segmen UMKM. Untuk menghadapi persaingan tersebut, menurut Hilmi, BPR harus melakukan transformasi agar terus mendapatkan kepercayaan masyarakat. Salah satu strateginya ialah melalui perbaikan manajemen BPR dan standar operasi yang selama ini berlaku. “Peningkatan layanan bukan hanya dari segi waktu atau kecepatan, melainkan juga mampu menyediakan produk dan jasa perbankan yang sesuai kebutuhan masyarakat saat ini,” tuturnya di Jakarta, Senin (4/1/2016). Dia juga menyarankan BPR menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga keuangan, bukan hanya untuk memperkuat pendanaan seperti dalam linkage program tapi juga memperluas jaringan. Untuk itu, antara lain, perlu direkatkan kerja sama dengan konsultan keuangan mitra bank. Di tempat terpisah, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Perbamida) Muhammad Sigit menerangkan perkembangan BPR dalam kurun waktu lima tahun terakhir. “Perkembangan jumlah BPR milik Pemerintah Daerah yang tercatat di Perbamida sampai saat ini sejumlah 272 BPR, pada tahun 2004 jumlahnya ada 646 BPR. Dalam perkembangannya BPR Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat di setiap kabupaten dilakukan merger sehingga dari sisi jumlah semakin kecil tetapi BPR hasil merger menjadi besar dan kuat,” katanya kepada Majalah Keuangan Negara belum lama ini. Selain di Jawa, Sigit mengemukakan terjadi perkembangan di Sulawesi Tenggara yang dalam kurun waktu lima tahun terakhir mendirikan 12 BPR milik Pemda dan di Sumatera Selatan terdapat 1 BPR baru. Adapun statistik kinerja BPR dari data Perbamida diketahui bahwa aset BPR tahun 2013 mencapai Rp18 triliun dan meningkat menjadi Rp22 triliun per Maret 2015. Sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) tahun 2013 sekitar Rp11 triliun lalu meningkat menjadi Rp15 triliun per Maret 2015. Kemudian posisi kredit (OSC) tahun 2013 berjumlah Rp14 triliun, dan mengalami peningkatan sebesar Rp18 triliun per Maret 2015. Terkait dengan sumbangsih BPR milik Pemda terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sigit mengatakan kontribusi BPR sudah maksimal dan bagus. “Saya kira sudah sangat bagus karena 50% dari laba bersih BPR disetorkan menjadi PAD,” terangnya. Perbamida, sebagai organisasi yang menaungi BPR milik Pemda, menjelaskan bahwa mengaku bahwa peran pemerintah daerah dalam penatausahaan dan pengelolaan BPR cukup jelas. “BPR sebagai salah satu BUMD dengan modalnya bersumber dari APBD yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan mempunyai peran membantu pelaku UMKM di daerah yang butuh permodalan. Sehingga multiplier effect-nya ekonomi daerah akan tumbuh signifikan,’ jelas Sigit yang juga Direktur Utama Bank Sleman. Dalam catatan Sigit, Perbamida mendorong agar BPR ke depan menjadi entitas bisnis yang mampu bersaing dan mengedepankan pelayanan demi mendorong tumbuhnya perekonomian daerah. Beberapa hal yang perlu diperbaiki ke depan, menurut Sigit, ialah diperlukannya regulasi yang mendukung tumbuhnya BPR. “Selain itu perlu adanya sinergi antara bank umum, BPR dan UMKM,” tambahnya. Selain kedua hal tersebut, untuk memajukan BPR direkomendasikan untuk dilakukan penguatan permodalan, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan sistem teknologi informasi yang up to date, perluasan jaringan kantor, serta tetap konsisten melayani UMKM.[] BPRKonsistenMelayaniUMKM
keuangan negara | edisi januari-maret 2016 43
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?

Recomendados

Holding BUMN Terlalu Memaksakan por
Holding BUMN Terlalu MemaksakanHolding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu MemaksakanPusat Kajian Keuangan Negara
1.3K vistas•100 diapositivas
Potret Tindak Lanjut Temuan BPK por
Potret Tindak Lanjut Temuan BPKPotret Tindak Lanjut Temuan BPK
Potret Tindak Lanjut Temuan BPKPusat Kajian Keuangan Negara
2.3K vistas•96 diapositivas
Said Didu - BUMN Sebagai Benteng Pertahanan Ekonomi Nasional por
Said Didu - BUMN Sebagai Benteng Pertahanan Ekonomi NasionalSaid Didu - BUMN Sebagai Benteng Pertahanan Ekonomi Nasional
Said Didu - BUMN Sebagai Benteng Pertahanan Ekonomi NasionalMuhammad Sirod
552 vistas•34 diapositivas
Percepatan Serapan Anggaran por
Percepatan Serapan AnggaranPercepatan Serapan Anggaran
Percepatan Serapan AnggaranPusat Kajian Keuangan Negara
846 vistas•60 diapositivas
21 Inspirator Pembangunan Daerah por
21 Inspirator Pembangunan Daerah21 Inspirator Pembangunan Daerah
21 Inspirator Pembangunan DaerahPusat Kajian Keuangan Negara
551 vistas•208 diapositivas
Progress ROADMAP BUMN por
Progress ROADMAP BUMNProgress ROADMAP BUMN
Progress ROADMAP BUMNBambang Muliyadi
5.3K vistas•26 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Kontan mingguan edisi 12 10-2015 por
Kontan mingguan edisi 12 10-2015Kontan mingguan edisi 12 10-2015
Kontan mingguan edisi 12 10-2015Dian Sari Pertiwi
1.1K vistas•40 diapositivas
Penyusunan pedoman pengembangan Kewirausahaan Nasional por
Penyusunan pedoman pengembangan Kewirausahaan NasionalPenyusunan pedoman pengembangan Kewirausahaan Nasional
Penyusunan pedoman pengembangan Kewirausahaan Nasionalhenra saragih
191 vistas•17 diapositivas
BUMN por
BUMNBUMN
BUMNAry Efendi
2.9K vistas•16 diapositivas
Pajak Di BLUD por
Pajak Di BLUDPajak Di BLUD
Pajak Di BLUDReynold Gustaf
3K vistas•15 diapositivas
Kajian bumd por
Kajian bumdKajian bumd
Kajian bumdBudiyantoro SE
5.5K vistas•15 diapositivas
Paparan garut, 17 februari 2021 por
Paparan garut, 17 februari 2021Paparan garut, 17 februari 2021
Paparan garut, 17 februari 2021henra saragih
51 vistas•10 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Kontan mingguan edisi 12 10-2015 por Dian Sari Pertiwi
Kontan mingguan edisi 12 10-2015Kontan mingguan edisi 12 10-2015
Kontan mingguan edisi 12 10-2015
Dian Sari Pertiwi•1.1K vistas
Penyusunan pedoman pengembangan Kewirausahaan Nasional por henra saragih
Penyusunan pedoman pengembangan Kewirausahaan NasionalPenyusunan pedoman pengembangan Kewirausahaan Nasional
Penyusunan pedoman pengembangan Kewirausahaan Nasional
henra saragih•191 vistas
BUMN por Ary Efendi
BUMNBUMN
BUMN
Ary Efendi•2.9K vistas
Pajak Di BLUD por Reynold Gustaf
Pajak Di BLUDPajak Di BLUD
Pajak Di BLUD
Reynold Gustaf•3K vistas
Kajian bumd por Budiyantoro SE
Kajian bumdKajian bumd
Kajian bumd
Budiyantoro SE•5.5K vistas
Paparan garut, 17 februari 2021 por henra saragih
Paparan garut, 17 februari 2021Paparan garut, 17 februari 2021
Paparan garut, 17 februari 2021
henra saragih•51 vistas
Faktor – Faktor Penyebab Badan Usaha Milik Daerah (Bumd)/Perusahaan Daerah (P... por candra romanda
Faktor – Faktor Penyebab Badan Usaha Milik Daerah (Bumd)/Perusahaan Daerah (P...Faktor – Faktor Penyebab Badan Usaha Milik Daerah (Bumd)/Perusahaan Daerah (P...
Faktor – Faktor Penyebab Badan Usaha Milik Daerah (Bumd)/Perusahaan Daerah (P...
candra romanda•14K vistas
2013 2-01062-ak bab4001 por anzaniaza15
2013 2-01062-ak bab40012013 2-01062-ak bab4001
2013 2-01062-ak bab4001
anzaniaza15•53 vistas
Krisis global kinerja ekspor dan potensi lpei umi hanik por Umi Hanik
Krisis global kinerja ekspor dan potensi lpei umi hanikKrisis global kinerja ekspor dan potensi lpei umi hanik
Krisis global kinerja ekspor dan potensi lpei umi hanik
Umi Hanik•311 vistas
Badan Usaha Milik Daerah por anandhitaef
Badan Usaha Milik DaerahBadan Usaha Milik Daerah
Badan Usaha Milik Daerah
anandhitaef•1.8K vistas
Paper kel 3 dilema dana pensiun por Reza Yudhalaksana
Paper kel 3 dilema dana pensiunPaper kel 3 dilema dana pensiun
Paper kel 3 dilema dana pensiun
Reza Yudhalaksana•2.4K vistas
Sunset pulicy dan lelang sun por FRANKLYN_SS
Sunset pulicy dan lelang sunSunset pulicy dan lelang sun
Sunset pulicy dan lelang sun
FRANKLYN_SS•391 vistas
Majalah Keuangan Negara Edisi Juli-September 2015 por Majalah Keuangan Negara
Majalah Keuangan Negara Edisi Juli-September 2015Majalah Keuangan Negara Edisi Juli-September 2015
Majalah Keuangan Negara Edisi Juli-September 2015
Majalah Keuangan Negara•890 vistas
Menggali Potensi Penerimaan Pajak UMKM por Emanuel Bimo
Menggali Potensi Penerimaan Pajak UMKMMenggali Potensi Penerimaan Pajak UMKM
Menggali Potensi Penerimaan Pajak UMKM
Emanuel Bimo•1K vistas
Faktor faktor pendukung kebijakan fiskal por Bazari Azhar Azizi
Faktor faktor pendukung kebijakan fiskalFaktor faktor pendukung kebijakan fiskal
Faktor faktor pendukung kebijakan fiskal
Bazari Azhar Azizi•3.9K vistas
Tinjauan apbd ntb sept 2014 por ErvynKaffah
Tinjauan apbd ntb sept 2014Tinjauan apbd ntb sept 2014
Tinjauan apbd ntb sept 2014
ErvynKaffah•331 vistas
Kontan harian edisi por menabungsaham
Kontan harian edisi Kontan harian edisi
Kontan harian edisi
menabungsaham•70 vistas
Dampak perundang undangan penanaman modal perekonomian por cekkembali dotcom
Dampak perundang undangan penanaman modal perekonomianDampak perundang undangan penanaman modal perekonomian
Dampak perundang undangan penanaman modal perekonomian
cekkembali dotcom•422 vistas
IERO NO 1/TAHUN III/MARET 2014 por Rosa Kristiadi
IERO NO 1/TAHUN III/MARET 2014IERO NO 1/TAHUN III/MARET 2014
IERO NO 1/TAHUN III/MARET 2014
Rosa Kristiadi•1.6K vistas
BUMN DAN BUMD por Ary Efendi
BUMN DAN BUMDBUMN DAN BUMD
BUMN DAN BUMD
Ary Efendi•4.9K vistas

Similar a Dimana Peran BUMN ?

Coba-Coba Dana Desa por
Coba-Coba Dana DesaCoba-Coba Dana Desa
Coba-Coba Dana DesaPusat Kajian Keuangan Negara
371 vistas•104 diapositivas
Paper apem (kelompok) por
Paper apem (kelompok)Paper apem (kelompok)
Paper apem (kelompok)MuhammadInsanAkbar
68 vistas•13 diapositivas
Bab I por
Bab IBab I
Bab IAgustina j
308 vistas•8 diapositivas
ANALISIS KORUPSI ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH... por
ANALISIS KORUPSI ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH...ANALISIS KORUPSI ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH...
ANALISIS KORUPSI ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH...Universitas Pakuan
245 vistas•17 diapositivas
Membangun Kolaborasi & Pemetaan Potensi untuk RB Berdampak por
Membangun Kolaborasi & Pemetaan Potensi untuk RB BerdampakMembangun Kolaborasi & Pemetaan Potensi untuk RB Berdampak
Membangun Kolaborasi & Pemetaan Potensi untuk RB BerdampakTri Widodo W. UTOMO
459 vistas•39 diapositivas
ANALISIS KORUPSI ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH... por
ANALISIS KORUPSI ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH...ANALISIS KORUPSI ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH...
ANALISIS KORUPSI ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH...Universitas Pakuan
810 vistas•18 diapositivas

Similar a Dimana Peran BUMN ?(20)

Coba-Coba Dana Desa por Pusat Kajian Keuangan Negara
Coba-Coba Dana DesaCoba-Coba Dana Desa
Coba-Coba Dana Desa
Pusat Kajian Keuangan Negara•371 vistas
Paper apem (kelompok) por MuhammadInsanAkbar
Paper apem (kelompok)Paper apem (kelompok)
Paper apem (kelompok)
MuhammadInsanAkbar•68 vistas
Bab I por Agustina j
Bab IBab I
Bab I
Agustina j•308 vistas
ANALISIS KORUPSI ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH... por Universitas Pakuan
ANALISIS KORUPSI ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH...ANALISIS KORUPSI ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH...
ANALISIS KORUPSI ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH...
Universitas Pakuan•245 vistas
Membangun Kolaborasi & Pemetaan Potensi untuk RB Berdampak por Tri Widodo W. UTOMO
Membangun Kolaborasi & Pemetaan Potensi untuk RB BerdampakMembangun Kolaborasi & Pemetaan Potensi untuk RB Berdampak
Membangun Kolaborasi & Pemetaan Potensi untuk RB Berdampak
Tri Widodo W. UTOMO•459 vistas
ANALISIS KORUPSI ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH... por Universitas Pakuan
ANALISIS KORUPSI ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH...ANALISIS KORUPSI ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH...
ANALISIS KORUPSI ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH...
Universitas Pakuan•810 vistas
Bulan februari 2015 por fionarazqa
Bulan februari 2015Bulan februari 2015
Bulan februari 2015
fionarazqa•178 vistas
Perkembangan Pemekaran Daerah por barita
Perkembangan Pemekaran DaerahPerkembangan Pemekaran Daerah
Perkembangan Pemekaran Daerah
barita•7.8K vistas
Visualisasi Laporan Keuangan Untuk Meningkatkan Understandability Pengguna La... por Khrisna Ariyudha
Visualisasi Laporan Keuangan Untuk Meningkatkan Understandability Pengguna La...Visualisasi Laporan Keuangan Untuk Meningkatkan Understandability Pengguna La...
Visualisasi Laporan Keuangan Untuk Meningkatkan Understandability Pengguna La...
Khrisna Ariyudha•397 vistas
Brief Note-23-2016-dana desa por primahendra
Brief Note-23-2016-dana desaBrief Note-23-2016-dana desa
Brief Note-23-2016-dana desa
primahendra•211 vistas
Buku pintar-dana-desa-221117 1630-web_opt por wedusputih
Buku pintar-dana-desa-221117 1630-web_optBuku pintar-dana-desa-221117 1630-web_opt
Buku pintar-dana-desa-221117 1630-web_opt
wedusputih•623 vistas
Pandangan umum apbd 2010 por apotek agam farma
Pandangan umum apbd 2010Pandangan umum apbd 2010
Pandangan umum apbd 2010
apotek agam farma•147 vistas
PERANAN DAN KEDUDUKAN PEMERINTAH KELURAHAN DAN PEMERINTAHAN KELURAHAN DALAM M... por Widia Ratnasari Samosir
PERANAN DAN KEDUDUKAN PEMERINTAH KELURAHAN DAN PEMERINTAHAN KELURAHAN DALAM M...PERANAN DAN KEDUDUKAN PEMERINTAH KELURAHAN DAN PEMERINTAHAN KELURAHAN DALAM M...
PERANAN DAN KEDUDUKAN PEMERINTAH KELURAHAN DAN PEMERINTAHAN KELURAHAN DALAM M...
Widia Ratnasari Samosir•2.4K vistas
Majalah Kabupaten Report por Bobby Umbara
Majalah Kabupaten ReportMajalah Kabupaten Report
Majalah Kabupaten Report
Bobby Umbara•1.3K vistas
Proposal bisnis startup rumah dana por Aulya Yarzuki
Proposal bisnis startup rumah danaProposal bisnis startup rumah dana
Proposal bisnis startup rumah dana
Aulya Yarzuki•4.2K vistas
Artikel keuangan negara por Zaka Firma Aditya
Artikel keuangan negaraArtikel keuangan negara
Artikel keuangan negara
Zaka Firma Aditya•4.4K vistas
FINAL REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009 por Ade Suerani
FINAL REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009FINAL REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009
FINAL REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009
Ade Suerani•423 vistas
Perlakuan akuntansi sektor publik desa di indonesa por riyanto apri
Perlakuan akuntansi sektor publik desa di indonesaPerlakuan akuntansi sektor publik desa di indonesa
Perlakuan akuntansi sektor publik desa di indonesa
riyanto apri•6.1K vistas
Pkn por taufiksenpai
PknPkn
Pkn
taufiksenpai•117 vistas
Contoh Poposal Pkn por taufiksenpai
Contoh Poposal PknContoh Poposal Pkn
Contoh Poposal Pkn
taufiksenpai•282 vistas

Dimana Peran BUMN ?

  • 1. keuangan negara | edisi januari-maret 2016 1
  • 2. keuangan negara | edisi januari-maret 20162
  • 3. keuangan negara | edisi januari-maret 2016 3 T ahun 2015 telah kita tinggalkan dan kini memasuki tahun baru 2016. pergantian tahun biasanya ditandai dengan instrospeksi diri, mengingat-ingat apa yang telah dicapai dan membuat rencana yang lebih baik di tahun berikutnya. Dalam edisi Januari-Maret ini, Majalah Keuangan Negara menghadirkan sajian yang menarik, berupa informasi dan kajian seputar pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Liputan utama menyajikan kajian tentang eksistensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilihat dari berbagai perspektif. Berbicara mengenai eksistensi BUMD, redaksi mencatat setidaknya tiga hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, bagaimana dan di mana BUMD dapat memainkan peran dalam pembangunan di daerah? Berdasarkan dasar hukum pendirian Perusahaan Daerah dalam UU No. 5 Tahun 1962, peran BUMD pada intinya adalah melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah; (b) pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah; (c) mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha; (d) memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi kepentingan publik, dan (e) menjadi perintis kegiatan dan usaha yang kurang diminati swasta. Namun dewasa ini, banyak pihak yang mendefinisikan dan memperlakukan BUMD hanya dilihat sebagai badan usaha untuk memupuk keuntungan. Karena itu, perlu dirumuskan kembali cara pandang yang komprehensif mengenai peran BUMD, yaitu sebagai cara bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik dan pembangunan daerah secara umum. Kedua, mengenai manajemen BUMD. Mengacu pada ketentuan UU No 5 Tahun 1962, pada prinsipnya BUMD dapat dikatakan menganut “bisnis birokrasi”di mana kebijakan pengembangan sangat ditentukan oleh Pemda sebagai pihak yang mewakili daerah sebagai pemilik modal. Ketika UU ini diimplementasikan, direksi dan mayoritas pegawai BUMD merupakan bagian yang tak terpisahkan dari birokrasi Pemda, sehingga pengelolaan BUMD dalam prakteknya mirip dengan pengelolaan lembaga birokrasi (bureaucracy-like operation). Kencenderungan ini mengakibatkan manajemen BUMD kurang memiliki independensi dan fleksibilitas untuk melakukan inovasi usaha guna mencapai tujuan organisasinya. Sebab, budaya birokrasi pemerintahan ternyatajugaberbedadenganbudayaorganisasibisnis.Banyaknyaintervensi birokrasi terhadap pengelolaan BUMD acapkali juga menimbulkan kesulitan bagi manajemen BUMD dalam mengelola usahanya secara profesional. Ketiga, di mana BUMD dapat memainkan peranan atau mengambil positioningditengahpergeserankeuangannegaradariPusatkeDaerahyang demikian besar? Di dalam APBN 2016, Pemerintah Pusat mengalokasikan dana transfer daerah dan dana desa sebesar Rp770.2 triliun—di mana sebesar 11,39% akan berputar di desa. Ditambah lagi dengan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2016 senilai Rp178 triliun, serta dana-dana lainnya yang nilainya terus naik setiap tahun. Tentu ini adalah captive market BUMD yang dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam kerangka pembangunan daerah. Merangkum ketiga pokok bahasan di atas, transformasi BUMD perlu terus dijalankan, didorong, dan diakselerasi, agar BUMD dapat bergerak lincah, luwes, dan profesional dalam menangkap dan memanfaatkan peluang-peluang. Tak mudah memang, namun dengan dilandasi komitmen dan kebersamaan segenap unsur pemerintah (stakeholder’s) niscaya BUMD dapat diandalkan untuk mempercepat pembangunan daerah. Semoga. Pembina: Achmad Djazuli, Krishna Hamzah, Jariyatna Pimpinan Redaksi: Prasetyo Sidang Redaksi: Achmad Djazuli, Krishna Hamzah, Jariyatna, Prasetyo, Megel Jekson Redaktur Pelaksana: Megel Jekson Reporter: Aprilia Hariani, Ayu Andini, Abdulloh Hilmi Fotografer: Priatna Layout: Budi S. Pasoepati Marketing/Iklan: Edi Purwanto Sirkulasi/Penjualan: Rojaul Huda Keuangan: Azmi Faiqoh Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan: Kantor Pusat Kajian Keuangan Negara Jl. Multikarya II Nomor 2 Utan Kayu Matraman, Jakarta Timur Telepon: (021) 21381060 Fax: (021) 21381060 Person contact: 0813-4848-9334 Web: www.keuangan.co - www.keuangan.or.id E-mail: redaksi@keuangan.or.id, marketing@keuangan.or.id Twitter: @keuangannegara FB: Majalah Keuangan Negara REKENING BANK Giro Bank Rakyat Indonesia KCP BPKP No Acc: 1148.01.000117.307 a/n Pusat Kajian Keuangan Negara Redaksi menerima kontribusi tulisan yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Editorial
  • 4. keuangan negara | edisi januari-maret 20164 Kalau Bersih, Kenapa Tidak Transparan? Dilansir dari portal Kemendagri bahwa masih terdapat 23 BUMD yang belum transparan. Selain itu, menurut data BPKP tahun 2014 menunjukan bahwa jumlah BUMD yang nilai aset mencapai 340 triliun. Namun, jumlah laba yang dicatatkan hanya berkisar 10 triliun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ROA sebesar 3% yang mana jumlah tersebut sangat minim apabila setoran laba BUMD ini diproyeksikan untuk Pendapatan Asli Daerah. Perusahaan-perusahaan di daerah terutama remote area yang minim transparansi disinyalir dapat dijadikan sebagai sarana pencucian uang oleh oknum-oknum pejabat pemerintahan. Tipologi pencucian uang yang melalui uang perusahaan dapat berupa pencampuran dana, sehingga seolah-olah dana tersebut berasal dari proses yang halal. Ataupun pendirian perusahaan boneka/fiktif. Keterbukaan informasi di BUMD merupakan langkah awal pencegahan tindak pidana pencucian uang. Selain juga dapat mempermudah instansi pemerintah untuk melakukan audit, penelusuran aset, monitoring maupun pemeriksaan dugaan TPPU. Tentu hal ini harus didukung oleh regulasi, political will dari kepala daerah, serta budaya dan SDM BUMD tersebut. Sehingga ke depannya BUMD dapat betul-betul menjadi motor penggerak perekonomian daerah. Agustin Takarini Salah satu auditor di pemerintahan Indonesia. Transparansi anggaran di Indonesia Kalau saya perhatikan, Indonesia sebenarnya sudah cukup transparan entah itu dalam APBN, APBD, dan sebagainya, di mana kita dapat melihat laporannya setiap tahun. Namun ada dua hal yang menjadi permasalahan. Pertama, kurang pedulinya masyarakat dengan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan memang perbedaan status sosial masyarakat itu sendiri. Kedua, jika dilihat dari beberapa kasus, seharusnya semakin tinggi tingkat transparansi anggaran maka tingkat korupsi pun seharusnya semakin minim. Namun yang terjadi di Indonesia tingkat korupsi masih tinggi. Hal ini yang menjadi pertanyaan, apakah yang ditulis di anggaran tersebut sudah benar dengan apa yang terjadi sebenarnya? Evia Zulfah Mahasiswi UIN Jakarta. Konsentrasi Ekonomi Pembangunan Pengelolaan Keuangan di Indonesia Pengelolaan keuangan di Indonesia secara institusi sudah cukup baik. Jika dilakukan sesuai teori yang ada akan lebih baik karena di mana ada koreksi satu sama lain jika ada pengajuan, pengelolannya juga secara benar. Mungkin ada saja badan atau lembaga atau oknum-oknum tertentu yang tidak suka dengan adanya transparansi. Tetapi sebagai masyarakat seharusnya semua ikut mendorong bersama-sama bahwa transparansi anggaran itu penting karena terdapat hajat hidup orang banyak sehingga evaluasi publiknya akan semakin baik. Akan tetapi balik lagi, pada praktiknya masih banyak hal hal yang berbau politik, dan bagi saya pribadi masih cukup mengganggu pengelolaan keuangan di Indonesia. Lalu kaitan pengelolaan keuangan dengan dana desa yang akhir akhir ini menjadi fokus perhatian pemerintah di indonesia, menurut saya sangat tepat. Karena dari Nawacita Presiden Jokowi pun ingin membangun Indonesia dari pinggiran. Hal ini harus diapresiasi. Karena pembangunan itu condongnya ke perkotaan atau kota kota besar. Ada hal baru di sini di mana Jokowi ingin mengurangi ketimpangan antara kota dan pedesaan. Dengan adanya dana desa ini, diharapkan bahwa masyarakat masyarakat desa bisa terakselerasi inovasinya, bisa terakselerasi infrastruktunya, dan lain sebagainya. Jadi masyarakat desa diberikan kesempatan yang sama dengan masyarakat di kota untuk bisa berkembang. Tapi masih banyak catatan terutama dengan sumber daya aparatur negara yang ada di desa. Oleh sebab itu rasanya titik berat capacity building atau peningkatan kapasitas SDM di desa menjadi titik krusial bahwa dana desa akan berjalan dengan baik dengan memberikan manfaat kepada masyarakat desa atau malah menjadi bencana sendiri kedepannya. Muhammad Reza Hermanto Peneliti bidang ekonomi The Indonesian Institute Partisipasi Publik Kunci Akuntabilitas Dana Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) membawa harapan bagi keberlangsungan pemerintahan desa karena besarnya alokasi dana desa yang diberikan. Besarnya kewenangan pemerintahan desa melalui alokasi dana desa, dapat menjadi “bumerang” bagi pemerintahan desa. Seperti fenomena korupsi di daerah, hingga Kemendagri merilis ada 330 kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi, atau sekitar 86,22 persen (Juli 2014). Sebagai langkah pencegahan korupsi di desa dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa, dibutuhkan pengawalan dari masyarakat dalam bentuk partisipasi dalam mengakses Informasi Publik dalam pemerintahan desa. UU Desa membuka lebar akses masyarakat mendapatkan informasi mengenai pemerintahan desa, seperti disebut dalam Pasal 68 Ayat (1), yakni: Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; memperoleh pelayanan yang sama dan adil;danmenyampaikanaspirasi,saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Zayanti Mandasari Mahasiswa UII Yogyakarta FEED BACK
  • 5. keuangan negara | edisi januari-maret 2016 5
  • 6. LAPORAN UTAMA 8 Pengantar: Memedulikan Nasib BUMD 10 Di Mana Peran BUMD? 14 Pandai Menangkap Peluang: Captive Market BUMD Begitu Besar 18 Rekonstruksi Tujuan Pendirian BUMD 26 BUMD Memerlukan Kepastian Hukum 30 Problema Transformasi BUMD 32 Wawancara Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI Muhammad Adnan Hadikusumo: Perlu Kesamaan Visi Membangun BUMD 34 Keluar Dari Zona Nyaman: Seharusnya BPD Fokus ke Kredit Produktif 42 BPR Konsisten Melayani UMKM 44 Membenahi Sistem Penyediaan Air Minum SUCCES STORY 51 Kewajiban Pemimpin Menyejahterakan Masyarakat 53 Tidak Akan Sengsara, Ketika Mengorbankan Diri untuk Rakyat 55 Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti: Membangun Partisipasi Masyarakat 59 Sekilas Kabupaten Tabanan 60 Wawancara Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo: Kunci Sukses Pelaksanaan Transparansi Anggaran 65 Sekilas Kabupaten Batang REGULASI 66 Bagaimana Penyelesaian Kontrak Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Tahun Anggaran? ANGGARAN 70 Evaluasi Kebijakan Dana Insentif Dalam Transfer Daerah 76 Wawancara Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani: Belanja Pemerintah Dipercepat 78 Tahun 2016, Pemerintah Masih Fokus Garap Infrastruktur 81 Peraturan Baru Ketentuan Dana Desa INOVASI DAERAH 82 Kualitas Layanan Publik dan Inovasi Daerah Ujung Tombak Keberhasilan Pemerintahan dan Pembangunan KINERJA 90 Komitmen Memperkuat UMKMK 93 Perluas Layanan UMKMK Jamkrindo Buka 21 Kantor Cabang 94 DPR Sahkan UU Penjaminan KOLOM 98 Fungsi Pengawasan Keuangan Negara Sebagai Katalisator Tercapainya Tujuan Memajukan Kesejahteraan Umum RESENSI BUKU 102 Korupsi Di Indonesia: Keuangan Negara, Birokrasi Dan Pengendalian Intern 103 Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi Ke Depan PESONA INDONESIA 104 Eksotis Pulau Seribu Pura 106 Ulun Danu Beratan yang Menawan 107 Sunset di Tanah Lot KILAS 110 Penyerapan Anggaran Dipercepat 110 Penyerapan Anggaran Daerah Masih Rendah 110 BPK-KPK Samakan Persepsi tentang Kerugian Negara 111 Dana Insentif Daerah Tahun 2016 Mencapai Rp5 Triliun 111 Penerimaan Pajak Sudah Maksimal 111 Penyaluran Kur Ditarget Rp100 Triliun 112 Sumbangan BUMN Minim 112 Hanya 15 Progam Inovasi yang Layak Jadi Percontohan 112 Pemerintah Berencana Hapus Utang PDAM Senilai Rp 3,2 Triliun 113 Pemerintah Tetapkan Aturan Konversi Penyaluran Transfer Daerah ke SBN 113 Dana Desa 2016 Fokus Untuk Infrastruktur Perspektif 114 Akuntabilitas Keuangan Negara daftar isi 111 51 55 60 76
  • 7. keuangan negara | edisi januari-maret 2016 7
  • 8. keuangan negara | edisi januari-maret 20168 K eberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai lembaga bisnis yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Berdirinya BUMD di suatu daerah diharapkan dapat memberikan multiplier effect yang besar bagi perekonomian masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah—yang dijadikan pijakan hukum pertama dalam mendirikan BUMD—pada hakikatnya BUMD didirikan sebagai kelengkapan pemerintah dalam membangun perekonomian di wilayahnya. Hal ini dikarenakan terbatasnya ruang gerak Perangkat Daerah untuk mengemban semua misi, sebagai contoh pemerintah tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha. Dengan alasan itu juga, BUMD didirikan dengan 5 (lima) tujuan utama. Pertama, memupuk keuntungan (profit oriented) dengan maksud meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari dividen yang disetorkan ke kas daerah. Dividen yang diperoleh dari BUMD tersebut kemudian akan menjadi pendapatan Pemda yang akan meningkatkan kemampuan APBD dalam membiayai pembangunan daerah. Kedua, peningkatan pelayanan publik. Jika tujuannya adalah peningkatan pelayanan, maka profit bukan menjadi motif operasi perusahaan. Pendekatan penilaian kinerja keuangannya dilakukan dengan melihat kemampuannya dalam melakukan cost recovery dengan tingkat efisiensinya serta kualitas pelayanannya. Ketiga, pioneering atau perintis bisnis yang tidak Memedulikan Nasib BUMD Pengantar Laporan Utama
  • 9. keuangan negara | edisi januari-maret 2016 9 berani dimasuki swasta. Pemda kadang-kadang harus mengambil inisiatif untuk masuk ke suatu bisnis yang memiliki risiko tinggi yang mungkin tidak berani dimasuki oleh swasta. Risiko ini harus diambil alih oleh Pemda karena bisnis atau industri tersebut sebenarnya sangat strategis. Dengan demikian, BUMD yang maksud pendiriannya sebagai pioneering kemungkinan bisa mengalami kerugian akibat risiko bisnis sehingga Pemda harus menyediakan dana penambahan modal untuk menutupi kerugian yang terjadi. Keempat, prime mover ekonomi daerah. BUMD yang diposisikan sebagai prime mover ekonomi daerah biasanya bergerak di industri hulu, di mana hasil produksinya digunakan oleh industri hilir. Dengan berdirinya industri hulu maka diharapkan akan menjadi lokomotif tumbuhnya industri hilir, sehingga akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah semakin cepat. Industri hulu biasanya membutuhkan modal yang besar, mesin yang canggih dan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi. Kelima, membantu golongan ekonomi lemah. Dalam hal ini, BUMD juga bisa ditugaskan untuk membina pengusaha lemah dengan maksud untuk pemerataan, edukasi dan pengembangan usaha kecil dan menengah (UMKMK) untuk bisa naik kelas yang lebih tinggi. Sama halnya dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tujuan pendirian BUMD juga melekat tugasnya sebagai agent of development, suatu posisi unik yang tidak dimiliki oleh perusahaan swasta. Terkait ini pula, tentunya BUMD memerlukan suatu kententuan yang mengatur (regulasi) yang jelas sehingga tata kelolanya dapat berjalan secara profesional. Adapun payung hukum yang menaungi tata kelola BUMD dapat dirunut sejak pemberlakuan UU No. 5/1962 tentang Perusahaan Daerah, kemudian setelah dinyatakan tidak berlaku dan diganti UU No. 5/1974 dikelola secara profesional. Kajian selanjutnya yang dibahas yaitu tentang kepastian hukum keberadaan BUMD seperti telah disinggung sebelumnya. Kepastian hukum berupa UU yang menaungi BUMD diperlukan sebagai suatu langkah untuk menjamin agar BUMD mampu bergerak dengan luwes, memiliki independensi, inovatif, sekaligus dapat memposisikan diri dalam mengambil peluang-peluang. Tentu jika skema tersebut dapat direalisasi, perlu dipertegas bahwa BUMD tetap menjadi bagian dari kekayaan daerah. Redaksi juga melakukan kajian tentang rekonstruksi tujuan pendirian BUMD dalam konteks penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pemahaman mengenai tujuan pendirian BUMD ini dipandang sangat penting karena menjadi arah atau visi yang akan memandu pengelolaan BUMD. Tentu kita sepakat bahwa BUMD didirikan sebagai alat untuk mempercepat pembangunan daerah (agent of development). Dalam kerangka pemikiran ini, BUMD didirikan bukan hanya untuk mencari keuntungan (profit) semata, tetapi juga menjadi jembatan untuk mempercepat pembangunan daerah. Selain ketiga hal di atas, dikaji pula mengenai kinerja BUMD dalam beberapa tahun terakhir, sebagai alat analisis untuk melihat sejauhmana kemampuan entitas ini dalam mengelola usahanya. Secara umum, kinerja BUMD dilihat dari aset, kewajiban, laba-rugi, menunjukkan kinerja yang baik, khususnya BUMD yang bergerak di bidang jasa keuangan (BPD, BPR). Sedangkan BUMD jenis pelayanan seperti PDAM masih dirundung berbagai persoalan, misalnya tentang kerugian yang dialaminya. Pada akhirnya, upaya memperbaiki tata kelola BUMD sangat tergantung pada kepedulian, kerjasama dan kesamaan visi para stakeholder’s untuk menjadikan entitas ini sebagai penggerak pembangunan di daerah.[] tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah. Selanjutnya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di sini dapat dicermati, pasca dicabutnya UU No. 5/1962, maka praktis BUMD belum memiliki UU sendiri. Artinya, sejak tahun 1974 keberadaan BUMD hanya diatur dalam pasal-pasal tersendiri di dalam UU tentang Pemerintahan Daerah. Banyak kalangan menilai langkah “mencantolkan” BUMD di dalam pasal tentang Pemerintahan Daerah mengandung banyak kelemahan, karena dalam praktiknya mesti diatur lagi dalam berbagai peraturan pemerintah. Hal ini tentunya berbeda dengan entitas bisnis yang menyerupai BUMD, yaitu BUMN yang dipayungi UU sendiri yaitu UU No. 19/2003. Dalam kondisi demikian—setelah lebih dari 40 tahun BUMD tidak memiliki payung hukum sendiri— beberapa kalangan telah mengusulkan Rancangan Undang-Undang BUMD, yang telah diperjuangkan sejak era Pemerintahan Presiden Megawati. Sayangnya, upaya mengegolkan RUU menjadi UU ini sampai akhir masa sidang DPR/MPR tahun 2015 belum juga menjadi kenyataan. Diketahui RUU BUMD selalu masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) namun belum menjadi prioritas para wakil rakyat di Senayan. *** Dalam upaya memahami eksistensi BUMD dewasa ini, Majalah Keuangan Negara melakukan kajian yang tertuang di dalam rubrik Laporan Utama. Redaksi membahas keberadaan BUMD dilihat dari beberapa sudut pandang, misalnya dari sisi tata kelola, entitas ini sedang melakukan transformasi untuk memperjelas ruang geraknya. Dewasa ini dapat dicermati sedang ada pergeseran paradigma dalam mengelola BUMD, yaitu dari paradigma “bisnis birokrasi” menjadi entitas badan usaha yang harus Laporan Utama
  • 10. keuangan negara | edisi januari-maret 201610 Laporan Utama DI MANA PERAN BUMD? Usia Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia tergolong cukup tua, terhitung 53 tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Selama kurun waktu itu, eksistensi BUMD terlihat kurang gemilang. N apak tilas kelahiran BUMD di Indonesia, entitas ini berdiri sejak Pemerintah Indonesia menasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda pada tahun 1959. Pengaturan eksistensinya, kemudian diformalkan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Undang-Undang ini sekaligus mengukuhkan Perusahaan Daerah sebagai wahana untuk mempercepat produksi dan distribusi barang dan jasa, termasuk memanfaatkan sumberdaya dan dana yang ada di daerah, guna mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat karena pada tahun 1960-an kondisi kondisinya serba langka. Dalam konteks tersebut, keberadaan BUMD sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar
  • 11. keuangan negara | edisi januari-maret 2016 11 Laporan Utama RI 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum, yang selanjutnya diatur lebih rinci dalam Pasal 33 meyatakan: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Di dalam UU 5/1962 Pasal 5 dijelaskan Perusahaan Daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, memumpuk pendapatan. Sedangkan tujuan dari Perusahaan Daerah ialah untuk turut serta dalam pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur. Dewasa ini, dalam era otonomi daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Di samping itu, BUMD juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik (public service/public utilities), penyeimbang kekuatan-kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi (UMKMK). BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan daerah baik dalam bentuk pajak, dividen dan hasil privatisasi. Era berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, BUMD tumbuh dengan cepat. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, pertama, pengaruh euforia desentralisasi yang ada dalam Undang-Undang tersebut, sehingga saat itu terasa menjadi begitu mudah dalam pendirian BUMD, khususnya terkait persyaratan dan proses pendiriannya. Kedua, dorongan yang kuat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari hasil pengelolaan BUMD atau pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. KINERJA BUMD Berdasarkan laporan hasil studi Biro Analisa Keuangan, Kementerian Keuangan tahun 1997, pada masa sebelum adanya otonomi daerah, perkembangan BUMD secara kuantitatif tidak begitu pesat, yaitu pada awal Pelita I sejumlah 122 buah, pada tahun 1996 hingga mencapai 651 buah. Menurut BPS, pada tahun 1996 terdapat sebanyak 611 buah BUMD. Tahun 2004, menurut Kementerian Dalam tercatat ada 1.174 BUMD. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, saat ini jumlah BUMD terdiri dari 26 BPD, 286 BPR, 387 PDAM dan 16 Jamkrida serta 408 BUMD kelompok aneka usaha lainnya. Berdasarkan penelusuran data yang dilakukan tim riset Majalah Keuangan Negara, statistik jumlah BUMD di Indonesia dapat dikatakan variatif. Misalnya, berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, jumlah BUMD pada tahun 2014 adalah 422 buah yang terdiri dari PT, PD, BUMD dan Koperasi. Sementara berdasarkan data Profil BUMD Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/ Daerah yang Dipisahkan Lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), total BUMD tahun 2013 berjumlah 861 buah. Berdasarkan pertimbangan kelengkapan data, tim riset Majalah Keuangan Negara menggunakan data Profil BUMD 2013 yang dapat menggambarkan kinerja BUMD selama kurun waktu tahun 2012-2013. Data yang ada menunjukkan jumlah BUMD tahun 2013 adalah sebanyak 1.307 BUMD, namun data profil yang diperoleh sebanyak 861 atau 65,88%. Dari jumlah tersebut diketahui terdapat 32 BUMD yang sudah lama tidak beroperasi lagi, satu BUMD tidak beroperasi sejak tahun 2013 dan 2 BUMD tidak beroperasi sementara. Di antara 1.307 BUMD tersebut terdapat 225 BUMD yang sudah berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau 17,21%. Dalam kajian ini, BUMD dikategorikan dalam empat jenis sesuai jenis usahanya yaitu: Bank Pembangunan Daerah (BPD), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pasar, Bank Kredit Kecamatan dan lain-lain yang bergerak dalam bidang perkreditan, serta Usaha Lainnya. Dalam perkembangannya Era berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, BUMD tumbuh dengan cepat.
  • 12. keuangan negara | edisi januari-maret 201612 Laporan Utama bisa saja pengkategorian BUMD berdasarkan jenis usahanya akan berubah. Jumlah masing-masing jenis usaha tersebut sebanyak 26 BPD, 373 PDAM, 380 BPR/ BKK, dan 528 Usaha Lainnya. Dari profil data yang diperoleh yaitu 861 BUMD terdapat 26 BPD, 263 PDAM, 200 BPR/ BKK, dan 372 Usaha Lainnya. Berdasarkan data keuangannya, aset yang terbesar dimiliki oleh BPD yaitu sebesar Rp395.542.733.273.856,00 dan yang paling kecil adalah PDAM yaitu sebesar Rp13.074.989.356.798,60. BPD memperoleh laba paling besar yaitu sebesar Rp9.780.978.296.223,95 dan tidak mengalami kerugian. Kerugian paling besar dialami PDAM yaitu sebesar Rp287.531.750.360,67. Kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemda berasal dari BPD yaitu sebesar Rp1.299.573.878.072,87 atau 74,62% dari seluruh kontribusi yang diberikan BUMD. Dari kontribusi yang diterima oleh Pemda, ada yang berasal dari BUMD yang rugi yaitu berasal dari 21 BUMD dengan nilai kontribusi sebesar Rp7.056.545.406,00. Penyertaan Pemerintah yang diberikan paling besar diberikan kepada BPD yaitu sebesar Rp12.286.510.198.209,10 dan yang paling sedikit diberikan kepada BPR/BKK yaitu sebesar Rp1.105.011.770,144,30. Untuk hutang BUMD yang jatuh tempo tahun 2013 adalah sebesar Rp469.478.829.195,55 dari total hutang sebesar Rp479.290.233.679,77 dengan 74,45% merupakan hutang PDAM. Sedangkan jumlah BUMD tahun 2013 di Indonesia yang dapat diketahui dari 33 BPK RI Perwakilan sampai dengan Desember 2014 adalah sebanyak 1.307. Jumlah ini meningkat apabila dibandingkan dengan jumlah BUMD tahun 2012 sebanyak 1.243. Data profil BUMD tahun 2013 yang dapat dikumpulkan juga meningkat yaitu dari 680 BUMD untuk tahun 2012 menjadi sebanyak 861 BUMD atau 65,88%. Dari jumlah tersebut di atas diketahui bahwa terdapat 32 BUMD yang sudah tidak beroperasi lagi, namun beberapa masih melaporkan data keuangannya. Dari BUMD yang melaporkan data keuangannya diketahui total asset sebesar Rp39.153.920.960,44. Adapun jenis usaha atau jasa dari 1.307 BUMD terdiri dari 26 Bank Pembangunan Daerah (BPD), 373 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), 380 Bank Pasar, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Bank Kredit Kecamatan (BKK), dan 528 usaha atau jasa lainnya, yang dapat digambarkan pada diagram 1. Sementara itu, data profil BUMD tahun 2012 yang dapat diperoleh sebanyak 680 BUMD, sedangkan tahun 2013 sebanyak 861 BUMD atau naik 26,62%. Dari jenis usahanya dapat dilihat pada tabel 1. Indikator kinerja BUMD dilihat dari total aset, laba rugi, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari masing-masing jenis usaha dapat disimak melalui data di samping ini:
  • 13. keuangan negara | edisi januari-maret 2016 13 Laporan Utama Aset Total aset dari 680 BUMD pada tahun 2012 sebesar Rp212,3 triliun dan total aset dari 861 BUMD pada tahun 2013 sebesar Rp467,7 triliun yang terdiri dari: Aset terbesar adalah aset BPD, yaitu sebesar Rp157.977.955.946.658,00 atau 74,43% dari total aset untuk tahun 2012 dan sebesar Rp395.542.733.273.856,00 atau 85,27% dari total aset untuk tahun 2013. Sedangkan aset terkecil untuk tahun 2012 adalah BPR/ BKK yaitu sebesar Rp13.505.880.633.027,80 atau 6,36%, sedangkan untuk tahun 2013 adalah aset PDAM yaitu sebesar Rp13.074.989.356.798,60 atau 2,80%. Total aset dari tahun 2012 ke 2013 mengalami kenaikan sebesar 120,32%. Laba BUMD yang mengalami keuntungan pada tahun 2012 dari data yang berhasil diperoleh adalah sebanyak 470 BUMD atau 69% dengan total laba sebesar Rp5.851.712.544.916,44. Sedangkan untuk tahun 2013 adalah sebanyak 517 BUMD atau 60,05% dari data yang ada dengan total laba sebesar Rp12.638.263.981.738,90. Perolehan laba BUMD tersebut terinci dalam tabel 3 di bawah ini: Laba terbesar untuk tahun 2012 dan 2013 adalah laba BPD, yaitu tahun 2012 sebesar Rp3.657.280.911.057,26 atau 62,50% dari total laba dan pada tahun 2013 naik 167,44% yaitu sebesar Rp9.780.978.296.223,95 atau 77,39% dari total laba. Laba terkecil tahun 2012 adalah laba dari PDAM, yaitu sebesar Rp448.733.970.699,51 atau 7,67% dari total laba yang ada. Sedangkan untuk tahun 2013 laba terkecil adalah laba dari Bank Pasar/ BPR/ BKK, yaitu sebesar Rp302.938.820.981,08 atau 2,40% dari total laba. Kerugian BUMD Pada tahun 2012, dari 680 BUMD sebanyak 178 BUMD atau 26% mengalami kerugian dengan total kerugian adalah sebesar Rp315.991.546.142,39. Sedangkan pada tahun 2013 yang mengalami kerugian sebanyak 278 BUMD dari 861 BUMD atau sebesar 32,29% dengan total kerugian naik sebesar 55,47% dari tahun 2012 atau sebesar Rp491.278.056.214,16. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut: BUMD yang mengalami kerugian terbesar pada tahun 2012 adalah PDAM, yaitu sebesar Rp 169.705.193.757,32 atau 53,71% dari total kerugian seluruh data yang ada dan naik 69,43% pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp287.531.750.360,67 atau 58,53% dari total kerugian yang ada. Kontribusi Terhadap PAD BUMD diketahui memberikan kontribusi pada penghasilan asli daerah (PAD). Pada tahun 2012, dari 680 BUMD terdapat 261 BUMD yang memberikan kontribusi pada PAD, yaitu sebesar Rp1.010.881.074.725,17. Sedangkan pada tahun 2013, dari 861 BUMD yang ada terdapat 225 BUMD yang memberikan kontribusi pada PAD, yaitu sebesar Rp1.741.632.731.259,27. Rincian kontribusi BUMD terhadap PAD adalah sebagai berikut: Dari data di atas diketahui bahwa kontribusi BPD dan PDAM tahun 2012 dan 2013 naik masing-masing sebesar 161,48% dan 141,19%. Sedangkan BPR/ BKK dan Usaha Lainnya mengalami penurunan masing-masing 55,95% dan 45,01% dari tahun 2012. Kontribusi terbesar yang diberikan pada tahun 2012 dan 2013 adalah dari BPD, yaitu sebesar Rp497.000.045.731,92 atau 49,17% pada tahun 2012 dan Rp1.299.573.878.072,87 atau 74,62% pada tahun 2013. Sedangkan kontribusi terkecil pada tahun 2012 adalah dari PDAM, yaitu sebesar Rp91.985.000.140,55 atau 9,10% dan pada tahun 2013 adalah dari Bank Pasar/ BPR/ BKK, yaitu sebesar Rp47.514.801.800,68 atau 2,73%.[]
  • 14. keuangan negara | edisi januari-maret 201614 Laporan Utama P emerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memberi perhatian serius terhadap pembangunan daerah dan desa. Hal tersebut menjadi salah satu agenda utama pemerintahan baru sebagaimana yang tercantum dalam Nawa Cita ketiga: ”membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Seiring dengan visi tersebut, pemerintah terus meningkatkan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, agar dapat mempercepat penguatan peran daerah dalam penyediaan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Diketahui pada APBN 2016, pemerintah mengalokasikan Rp770,2 triliun untuk dana transfer ke daerah. Itu artinya, dana yang masuk ke daerah akan mencapai 40.91% dari total APBN 2016 sebesar 1.882,5 triliun. Adapun rincian dana transfer daerah tahun 2016 sebagai berikut; dana perimbangan sebesar Rp700,4 triliun; dana desa sebesar 47.0 triliun; dana insentif daerah sebesar Rp5 triliun; dana otonomi khusus sebesar 17,2 triliun, serta dana keistimewaan DIY sebesar Rp500 miliar. Pandai Menangkap Peluang: Captive Market BUMD Begitu Besar Tim Pusat Kajian Keuangan Negara Keseriusan pemerintah untuk memajukan daerah dan desa wajib didukung oleh segenap stakeholder’s.BadanUsahaMilikDaerah(BUMD)sebagaialatpemerintahdaerahdiharapkan dapat menangkap peluang-peluang di tengah perputaran uang di daerah yang sangat besar. Sumber: Kementerian Keuangan
  • 15. keuangan negara | edisi januari-maret 2016 15 Laporan Utama Peningkatan jumlah dana transfer ke daerah patut diapresiasi, sekaligus menjadi perhatian dari segenap stakeholder’s dengan maksud agar dana-dana yang berputar di daerah tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan daerah dan desa. Khusus dana yang berputar di desa pada tahun 2016 ini jumlahnya sangat besar. Selain dana desa yang dialokasikan dari APBN yang berjumlah Rp47 triliun, juga ditambah dengan alokasi dana desa (ADD) yang dialokasikan dari APBD di mana angkanya mencapai Rp37,6 triliun, serta dana Bagi Hasil Pajak Daerah Retribusi Daerah (BHPDRD) sejumlah Rp2,4 triliun. Jadi, total dana yang akan masuk ke desa pada tahun 2016 adalah sekitar Rp87,7 triliun. Selain alokasi dana tersebut, pemerintah juga mengalokasikan dana bagi masyarakat berupa penjaminan, subsidi bunga, dan dana bergulir yang dialokasikan oleh Kementerian/Lembaga, Badan layanan Umum (BLU) serta dana yang bersumber dari bank, yang ditujukan khusus untuk kegiatan penguatan modal usaha dan investasi bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK). Jadi, perkiraan perputaran uang di daerah yang ditujukan sebagai stimulus bagi penguatan ekonomi masyarakat jumlahnya mencapai Rp257 triliun. Berikut rinciannya: Pergeseran perputaran uang yang begitu besar yang masuk ke daerah tentu menjadi potensi atau kekuatan pasar (captive market) bagi BUMD. Entitas usaha yang notabene berdiri di daerah-daerah dengan berbagai jenis usaha ini patut menangkap dan memanfaatkan peluang- peluang yang nampak di depan mata. Karena itu, di tengah upaya transformasi yang terus dilakukan BUMD, ada baiknya manajemen BUMD dapat melakukan terobosan- terobosan atau bersinergi dengan Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan sumber-sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka pemikiran ini, Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Daerah merupakan dua jenis BUMD yang core business-nya sejalan untuk memanfaatkan kredit program yang besarannya sangat signifikan, mencapai Rp257 triliun. Sementara itu, BUMD dengan jenis usaha lain seperti aneka usaha juga dapat mengais peluang misalnya bekerjasama dengan UMKMK dalam menyalurkan produk-produk unggulan. Sekadar sebagai gambaran, khusus untuk kredit yang disalurkan oleh BPD untuk tahun 2014 mencapai Rp295 triliun dan per September 2015 sebesar Rp317 triliun. Dari total kredit yang disalurkan tersebut, untuk tahun 2014 total kredit yang disalurkan masih didominasi oleh jenis kredit konsumsi yang mencapai Rp200 triliun, disusul jenis kredit modal kerja Rp55 triliun, kredit investasi Rp28 triliun, kredit sindikasi Rp10 triliun dan lain-lain sebesar Rp3 triliun. Bagan 1. Perkiraan Dana Kredit Program Bagi Masyarakat Sumber: Diolah dari berbagai sumber
  • 16. keuangan negara | edisi januari-maret 201616 Laporan Utama Data tersebut di atas menunjukkan bahwa BPD lebih banyak menyalurkan kredit konsumsi. Pada tahun 2012 dan 2013, penyaluran kredit konsumsi masing-masing sebesar 67,74 persen dan 65,86 persen dari total penyaluran kredit. Sedangkan untuk tahun 2014 penyaluran kredit konsumsi sebesar 67,28 persen dari total penyaluran kredit. Khusus untuk kredit UMKMK, pada tahun 2014 hampir semua BPD ditunjuk untuk menyalurkan kredit berupa KUR dengan total mencapai Rp64,7 triliun atau 21,92 persen dari total kredit. Pelaku usaha UMKMK yang jumlahnya mencapai 59 juta dan tersebar di daerah-daerah adalah kekuatan pasar BUMD, terkhusus BPD, untuk lebih agresif dalam menyalurkan kreditnya, baik melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun kredit modal kerja. Pada tahun 2014, sebanyak 26 BPD ditunjuk sebagai penyalur KUR bersama tujuh bank umum lain oleh pemerintah. Data per September 2014 menunjukkan BPD telah menyalurkan KUR sebesar Rp15,59 triliun dengan jumlah debitor 196.092 orang dan rata-rata kredit per debitor sebesar Rp79,5 juta. Problemnya, pangsa pasar empuk BPD dalam penyaluran kredit kepada UMKMK saat ini juga menjadi area kompetisi bank-bank umum lainnya. Hal ini terbukti di tahun 2016 pemerintah berencana merekomendasikan lembaga keuangan baik bank maupun non bank untuk ikut menyalurkan KUR. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), saat ini penyalur KUR ditunjuk pemerintah adalah BRI, Mandiri, dan BNI. Selain itu, ada 2 BPD kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT) serta 2 bank swasta (Maybank dan Sinarmas Bank) khusus untuk penyalur KUR TKI. Kemudian BPD yang dipertimbangkan antara lain Bank Nagari, Bank Jateng, Bank Kalsel, Bank Aceh, Bank Kalteng, Bank Bali, Bank Sumsel Babel, Bank Riau Kepri, Bank Jambi, Bank NTB dan BPD DIY. Demikian juga penambahan perusahaan penjaminan KUR diusulkan perusahaan penjaminan kredit daerah dan perusahaan penjaminan syariah yang memenuhi syarat yaitu Jamkrida Jateng, Jamkrida Riau, Jamkrida Babel, Jamkrida Sumsel, dan Jamkrindo Syariah. Belakangan terdengar kabar bahwa BCA juga sedang mempertimbangkan ikut menyalurkan KUR serta lembaga keuangan non bank lainnya seperti Adira Finance. Fenomena ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi BPD di tengah agresifnya penetrasi bank-bank dan lembaga keuangan non bank di pasar UMKMK. Jika BPD masih “nyaman” menyalurkan kredit multiguna yang bersifat konsumtif ke pegawai negeri sipil (PNS) dan masyarakat, dapat dipastikan kemampuan geraknya di sektor UMKMK akan kalah lincah dibandingkan sejumlah bank umum yang ekspansif melalui unit usahanya di bidang UMKMK. Fenomena ini juga mewakili pertanyaan: di mana peran BUMD di tengah persaingan yang begitu gencar untuk memanfaatkan perputaran dana di daerah yang jumlahnya sangat besar?[] Total Penyaluran Kredit BPD Tahun 2012,2013, 2014 (dalam ribuan rupiah) Sumber: Laporan Keuangan BPD (Diolah)
  • 17. P usat Kajian Keuangan Negara (Center for Public Finance Studies) merupakan lembaga non profit yang berbentuk Non Government Organization (NGO). Lembaga ini dibentuk sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang kontrol sosial untuk akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan negara di Indonesia. Program-program yang dijalankan Pusat Kajian Keuangan Negara antara lain Pendidikan dan Pelatihan, Kajian, Riset dan Penelitian, Publikasi dan Penerbitan (Jurnal, Majalah, Buku), serta event (FGD, Seminar,Workshop).Programdankegiatantersebutdilaksanakansecara profesional, sesuai dengan prinsip dasar organisasi yaitu independensi dannon-partisan,sehinggamenghasilkankarya,kajiandanrekomendasi- rekomendasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan moral. Dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir, Pusat Kajian Keuangan Negara telah menyelenggarakan Program Pendidikan dan Pelatihan antara lain: Pertama, Program Pelatihan Akuntansi Berbasis Akrual bagi Pemerintah Pusat, yang dilaksanakan pada 21-22 November 2015. Kedua, Program Training of Trainer (ToT) Akuntansi Berbasis Akrual bagi Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan pada 2-3 Januari 2016. Program Pendidikan dan Pelatihan Akuntansi Berbasis Akrual bagi Pemerintah Pusat yang ditujukan untuk membantu entitas bersangkutan dalam mengimplementasikan Standar Akuntansi Berbasis Akrual sesuai dengan amanah Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. “Narasumber berasal dari tim Pusat Kajian Keuangan Negara. Pelatihan ini kami tujukan untuk membantu agar para peserta memahami secara teori maupun praktik dalam penerapan akuntansi berbasis akrual maupun teknik penyusunannya,” kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Keuangan Negara, Prasetyo seusai acara. Pelatihan yang berlangsung di Hotel Balairung, Jakarta, tersebut diikuti oleh 34 peserta yang berasal dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB). Adapun narasumbernya antara lain Akademisi Achmad Jazuli, yang memberikan pemaparan mengenai Akuntasi Berbasis Akrual di Pemerintah Pusat dan StandarAkuntansi Pemerintahan BerbasisAkrual. Sedangkan narasumber kedua dipandu oleh Jariyatna, auditor sektor publik, dengan memaparkan Proses Bisnis SAIBA dan Sharring Session Implementansi Akuntansi Berbasis Akrual. Dalampelatihan,pesertatidakhanyadiberikanmaterisecarateoritis, tetapi diberikan juga sebuah contoh studi kasus sehingga para peserta dapat mengimplementasikan materi yang telah disampaikan. “Metode pemberian materi lebih kepada sharring session. Cara ini sangat efektif untuk mengetahui apa-apa yang diperlukan oleh peserta dan sekaligus langsung diberikan solusi praktisnya,” tambah Prasetyo. Berdasarkan kuisioner yang diberikan kepada peserta, banyak yang menginginkan agar Pelatihan Akuntansi Berbasis Akrual dapat diselenggarakan lagi untuk memperdalam pengetahuan tentang laporan keuangan agar lebih baik. Pusat Kajian Keuangan Negara: PROGRAM PELATIHAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL Training of Trainer K apasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci keberhasilan implementasi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas SDM Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyusun laporan keuangan, Pusat Kajian Keuangan Negara menyelenggarakan Program Traning of Trainer (ToT) bagi sarjana akuntansi untuk kemudian diorientasikan mendampingi Pemda dalam menyusun laporan keuangan. Program ini diikuti oleh 25 peserta yang merupakan sarjana akuntansi dari Jakarta dan Bogor. “Training of Trainer berlangsung tanggal 2-3 Januari 2016 selain sebagai transfer of knowlage, juga untuk menyiapkan tenaga-tenaga pendamping bagi Pemda yang membutuhkan pendampingan,” jelas Kepala Divisi Pelatihan Roja’ul Huda. Manta Supriyatna, salah seorang peserta merasa bersyukur dapat mengikuti Program ToT sebagai dasar untuk memahami pelaporan keuangan Pemda dengan metode akuntansi berbasis akrual. Menindaklanjuti Program ToT, Pusat Kajian Keuangan Negara menindaklanjuti dengan menyelenggarakan pembekalan lebih lanjut kepada para peserta yang dilaksanakan pada Minggu (10/1/2016).[]
  • 18. keuangan negara | edisi januari-maret 201618 Laporan Utama Rekonstruksi Tujuan Pendirian BUMD Dalam Konteks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tim Pusat Kajian Keuangan Negara Permasalahan mendasar pengelolaan BUMD saat ini adalah adanya kecenderungan penyederhanaan mengukur kinerja BUMD dan kurang memperhatikan tujuan utama pendiriannya.
  • 19. keuangan negara | edisi januari-maret 2016 19 Laporan Utama
  • 20. keuangan negara | edisi januari-maret 201620 Laporan Utama
  • 21. keuangan negara | edisi januari-maret 2016 21 Laporan Utama
  • 22. keuangan negara | edisi januari-maret 201622 Laporan Utama
  • 23. keuangan negara | edisi januari-maret 2016 23 Laporan Utama dengan
  • 24. keuangan negara | edisi januari-maret 201624 Laporan Utama
  • 25. keuangan negara | edisi januari-maret 2016 25 S ebagai bentuk perwujudan dikeluarkannya UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, salah satu hal yang harus dipenuhi oleh sebuah Perseroan Terbatas adalah harus adanya komitmen dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar atau yang biasa dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility. Guna mengimplementasikan hal tersebut maka PT Bank NTT pun mengeluarkan kebijakan lewat Surat Keputusan Direksi Nomor: 56 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. PT. Bank NTT menyadari betapa pentingnya peranan dan sumbangsih lingkungan dan masyarakat Nusa Tenggara Timur terhadap kemajuan Perusahaan oleh karena itu sebagai wujud timbal balik maka PT Bank NTT turut memberikan kontribusi bagi perkembangan lingkungan dan masyarakat Nusa Tenggara Timur dalam bidang pendidikan, olah raga, kesehatan, ekonomi, sosial dan pelestarian lingkungan hidup dengan menyisihkan dana sebesar 2% dari total laba yang diperoleh dalam tiap Tahun Buku. Konsep Corporate Social Responsibility yang dijalankan oleh PT Bank NTT dibagi dalam dua kategori yaitu Planned Corporate Social Responsibility berupa wujud tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat yang sifatnya terencana di mana PT Bank NTT menyusun sustainable program dalam mengembangkan masyarakat dan lingkungan serta Unplanned Corporate Social Responsibility yang sifatnya incidental dalam mendukung program- program yang sedang dijalankan oleh masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur. Guna membedakan kegiatan Corporate Social Responsibility dengan kegiatan Promosi Perusahaan yang dijalankan maka PT. Bank NTT mendesain dan menggunakan logo khusus dalam setiap pelaksanaan program Corporate Social Responsibility yang memiliki nilai filosofis tersendiri. Gambar tangan pada logo Corporate Social Responsibility PT. Bank NTT melambangkan keikhlasan dan kemitraan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di berbagai bidang. Warna biru melambangkan Profesionalisme, Kesetiakawanan dan Kekuatan yang penuh kasih dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sedangkan warna oranye merupakan warna yang memberikan inspirasi sebagai lambang PT Bank NTT sebagai salah satu pelopor pembangunan daerah tidak hanya di bidang produk dan jasa keuangan namun juga dalam pembangunan kapasitas sosial masyarakat serta lingkungan di Nusa Tenggara Timur. Semua ini dilakukan dengan satu semangat untuk menjadikan masyarakat Propinsi Nusa Tenggara Timur menjadi lebih baik dengan bersinergi bersama masyarakat dan lingkungan.[] CSR BANK NTT BERSINERGI BERSAMA MASYARAKAT & LINGKUNGAN UNTUK NTT YANG LEBIH BAIK Kegiatan Penyaluran CSR Bank NTT Kegiatan Penyaluran CSR Bank NTT Kegiatan Penyaluran CSR Bank NTT
  • 26. keuangan negara | edisi januari-maret 201626 Laporan Utama O pini Ketua Umum Badan Kerjasama BUMD Seluruh Indonesia Arif Afandi (2013) di sebuah media massa nasional dengan judul “Anak Terlantar Bernama BUMD” menguatkan argumentasi kekurangpedulian pemerintah terhadap pengelolaan BUMD. Diketahui, sampai saat ini BUMD belum memiliki undang- undang sendiri untuk memberi kepastian hukum bagi tata kelolanya. Keberadaan BUMD pasca Undang- Undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah praktis hanya diatur dalam pasal dalam UU Pemerintahan Daerah. Sebagai entitas usaha, potensi BUMD sesungguhnya sangat menggiurkan, baik dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dalam penyelenggaraan kemanfaatan bagi masyarakat. Sesuai dengan maksud dan tujuannya, BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap Penerimaan PAD baik dalam bentuk dividen atau pajak. Secara makro, peranan BUMD terhadap perekonomian daerah dapat diukur melalui kontribusi nilai tambahnya (add value) terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kemampuannya menyerap tenaga kerja. Selain itu, jenis BUMD tertentu juga berperan dalam menyelenggarakan kemanfaatan umum (public utilities) seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Mari kita lihat trend perkembangan BUMD. Berdasarkan laporan hasil studi Biro Analisa Keuangan, Kementerian Keuangan tahun 1997—pada masa sebelum adanya otonomi daerah— perkembangan BUMD secara kuantitatif tidak begitu pesat. Pada awal Pelita I jumlah BUMD 122 buah, kemudian pada tahun 1996 hingga mencapai 651 buah. Menurut BPS, pada tahun 1996 terdapat sebanyak 611 buah BUMD. Tahun 2004, menurut Kementerian Dalam tercatat ada 1.174 BUMD. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, saat ini jumlah BUMD adalah 26 BPD, 286 BPR, Dalam usianya yang lebih dari setengah abad, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum memiliki payung hukum sendiri yang dapat menjamin gerak langkah bisnisnya. BUMD MEMERLUKAN KEPASTIAN HUKUM keuangan negara | edisi januari-maret 201626
  • 27. keuangan negara | edisi januari-maret 2016 27 Laporan Utama 387 PDAM dan 16 Jamkrida serta 408 BUMD kelompok aneka usaha lainnya. Kemudian berdasarkan data keuangannya, aset yang terbesar dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) yaitu sebesar Rp395.542.733.273.856,00 dan yang paling kecil adalah PDAM yaitu sebesar Rp13.074.989.356.798,60. BPD memperoleh laba paling besar yaitu sebesar Rp9.780.978.296.223,95 dan tidak mengalami kerugian. Kerugian paling besar dialami PDAM yaitu sebesar Rp287.531.750.360,67. Sedangkan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemda berasal dari BPD yaitu sebesar Rp1.299.573.878.072,87 atau 74,62% dari seluruh kontribusi yang diberikan BUMD. Dari kontribusi yang diterima oleh Pemda, ada yang berasal dari BUMD yang rugi yaitu berasal dari 21 BUMD dengan nilai kontribusi sebesar Rp7.056.545.406,00. Penyertaan Pemerintah yang diberikan paling besar diberikan kepada BPD yaitu sebesar Rp12.286.510.198.209,10 dan yang paling sedikit diberikan kepada BPR/BKK yaitu sebesar Rp1.105.011.770,144,30. Untuk hutang BUMD yang jatuh tempo tahun 2013 adalah sebesar Rp469.478.829.195,55 dari total hutang sebesar Rp479.290.233.679,77 dengan 74,45% merupakan hutang PDAM. Dewasa ini, dalam perkembangan dunia usaha, BUMD dihadapkan tantangan yang berat. Sebagai wujud nyata dari investasi daerah, BUMD mau tidak mau akan menghadapi persaingan yang semakin tinggi dengan masuknya pasar global. Pilihannya adalah apakah BUMD tersebut harus tetap dengan kondisinya saat ini atau mengikuti persaingan itu dengan melakukan perubahan pada visi, misi, dan strategi bisnisnya. Pada saat bersamaan, BUMD juga dihadapkan pada permasalahan yang mendasar yaitu adanya kecenderungan penyederhanaan mengukur kinerja BUMD dan kurang memperhatikan tujuan utama pendirian BUMD. Penyederhanaan dalam mengukur kinerja BUMD dimaksud adalah sebatas mengukur besaran laba/keuntuangan dan/atau dividen yang diterima Pemerintah Daerah yang selanjutnya akan menjadi sumber PAD. Banyak media massa, pejabat pemerintah pusat, ataupun masyarakat, seringkali menilai kinerja BUMD dengan memberikan tekanan dan sorotan sebatas kontribusi BUMD dalam memberikan PAD semata, tidak menyampaikan bagaimana kontribusi BUMD dalam mendukung perekonomian daerah dan kemanfaatan umum atau pelayanan publik. Permasalahan lain yang tak kalah penting misalnya soal regulasi, mekanisme pemilihan komisaris, pemilihan direksi, dan tanggung jawab bagaimana memasukkan saham dan mengeluarkan saham karena milik Pemerintah. Berpijak pada potensi dan permasalahan yang dialami dalam pengelolaan BUMD, banyak kalangan mendorong adanya payung hukum sendiri berupa undang-undang yang dapat menjamin kepastian hukum, sehingga gerak bisnis BUMD lebih luwes dan lincah. Namun hingga kini, RUU BUMD yang sudah dirintis sejak pemerintahan Megawati Soekarnoputri belum terlihat hasilnya. Bahkan, sejak 2006, RUU BUMD sudah pernah masuk Program Legislasi Nasional, tapi beberapa tahun terakhir hilang dari daftar. Terakhir, Kementerian Dalam Negeri berinisitif mencantolkan payung hukum BUMD ini dalam pasal 304 Undang-Undang Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Menurut banyak kalangan, cara ini mengandung kelemahan karena hanya menjadi pasal dan nanti harus diatur lagi dengan peraturan pemerintah. Upaya membangun BUMD sebagai lokomotif kemajuan daerah pada akhirnya sangat dipengaruhi oleh keseriusan para pemangku kepentingan (stakeholder’s) baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pengelola BUMD itu sendiri. Dalam usianya yang telah lebih dari setengah abad, sudah selayaknya BUMD memiliki induk peraturan sendiri sebagai pemandu gerak langkahnya menjadi entitas usaha yang mandiri dan kompetitif tanpa meninggalkan identitasnya. MENDORONG UU BUMD Sebagai badan usaha, sampai sekarang BUMD belum mempunyai payung hukum sendiri. Hingga kini, RUU BUMD yang sudah dirintis sejak pemerintahan Megawati Soekarnoputri belum terlihat hasilnya. Bahkan, sejak 2006, RUU BUMD sudah pernah masuk Program Legislasi Nasional, tapi beberapa tahun terakhir hilang dari daftar. Terakhir, Kementerian Dalam Negeri berinisitif mencantolkan payung hukum BUMD ini dalam salah satu pasal revisi UU Pemerintah Daerah. Hanya, cara ini mengandung kelemahan karena hanya menjadi pasal dan nanti harus diatur lagi dengan peraturan pemerintah. Jadi, tidak setingkat undang-undang. Sejumlah daerah menyiasati persoalan payung hukum ini dengan menjadikan BUMD sebagai perseroan terbatas. Caranya, dengan menjadikan aset perusahaan daerah sebagai setoran modal PT BUMD lewat inbreng. Dengan demikian, aset BUMD menjadi aset yang sudah dipisahkan dari aset pemerintah daerah. Ketika sudah menjadi PT, secara hukum BUMD mengikuti UU Perseroan Terbatas. Cara ini lebih memberi kepastian hukum kepada pengelola BUMD serta menjadikan gerak bisnis BUMD lebih luwes dan lincah. Birokratisasi pengambilan keputusan bisnis bisa diminimalkan. Persoalannya, masih banyak kepala daerah yang enggan menjadikan BUMD berbadan hukum perseroan terbatas. Alasannya, BUMD dikhawatirkan tidak bisa menjalankan keuangan negara | edisi januari-maret 2016 27
  • 28. keuangan negara | edisi januari-maret 201628 Laporan Utama fungsi public services karena harus dikelola dengan pendekatan bisnis murni. Padahal paham seperti ini tidak benar. Meski BUMD berbentuk perseoran, pemerintah daerah sebagai pemilik saham bisa menitipkan kebijakan tersebut dalam setiap rapat umum pemegang saham, yang harus berlangsung setiap tahun. Sekretaris Jenderal Badan Kerjasama BUMD Seluruh Indonesia Ahmad Syauqi mengatakan pentingnya BUMD dipayungi oleh undang-undang sendiri. Ia mencontohkan, pembinaan BUMD yang jumlahnya besar dan total asetnya ratusan triliun rupiah, masih terkesan setengah hati. “Di Kementerian Dalam Negeri, BUMD hanya diurusi pejabat setingkat kepala subdirektorat. Bandingkan dengan BUMN, yang dibina kementerian sendiri, yakni Menteri BUMN. Dengan dibina pejabat setingkat kepala subdirektorat di Kementerian Dalam Negeri, maka BUMD lebih dilihat sebagai urusan pemerintahan, bukan sebagai lembaga bisnis,” kata Syauqi kepada Majalah Keuangan Negara di Jakarta (12/11/2015). Permasalahan ini sering menjadi kendala berkembangnya BUMD sebagai entitas bisnis. Apalagi, tidak jarang juga pejabat yang bertugas membina BUMD di daerah kurang memahami bisnis. Melalui UU BUMD, Syauqi berharap tata kelola BUMD ke depan lebih baik dan lebih jelas. Untuk BUMD yang berorientasi profit dinamakan Perseroda, dan keuntungan dikembalikan ke kas daerah untuk meningkatkan PAD. Sedangkan BUMD yang melayani dinamakan Perumda, misalnya saja PDAM uangnya yang berlebih bisa untuk diinvestasikan dan membuat teknologi baru untuk dialokasikan ke pelosok-pelosok daerah. “Inilah tantangan terbesar BUMD yaitu menempatkan kembali tata kelola BUMD sebagai lembaga usaha yang harus memberikan manfaat bagi daerah. Manfaat finance dari Perseroda, manfaat service bagi masyarakat melalui Perumda,” tambah Syauqi. Senada dengan itu, Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI, Muhamad Adnan Hadikusumo mengeluhkan dalam usianya yang lebih dari 50 tahun kondisi BUMD masih sangat memprihatinkan. “Hal ini tidak terlepas dari lemahnya landasan hukum yang digunakan oleh BUMD dalam beroperasi selama ini,” tukas Adnan kepada Majalah Keuangan Negara 2 Desember 2015 silam. Adnan menjelaskan, pasca UU No. 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dinyatakan tidak berlaku dengan diberlakukannya UU No. 6 tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya berbagai UU dan PERPU, sampai saat ini belum ada UU Pengganti. “Saat ini, landasan yang dipakai oleh BUMD adalah Perusahaan Daerah yang berbentuk Perseroan dengan mengacu dan tunduk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Daerah yang dijadikan rujukan pengelolaan secara Bussines Life Corporation. Sedangkan Perusahaan Daerah yang tidak berbentuk perseroan terbatas merujuk pada Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah setempat,” tambah Adnan. Selain masalah regulasi, masalah pembinaan BUMD juga tidak jelas, karena sesuai dengan UU maka BUMD dibina oleh Kementerian Dalam Negeri yang orientasinya lebih kepada pelayanan. Padahal dari segi rumpun kegiatannya BUMD lebih dekat dengan BUMN yang profit oriented, dan dibina oleh Kementerian BUMN. “Disorientasi inilah yang menyebabkan pengelolaan BUMD menjadi kurang optimal dari sisi bisnis,” tegas Adnan. Untuk memperjelas tugas, arah, tujuan dan pengelolaan BUMD, banyak pihak mendorong agar RUU BUMD dapat disahkan menjadi undang-undang. Pada tahun 2012 dan 2013 Kementerian Dalam Negeri telah mengajukan draf RUU BUMD kepada DPR RI. Walaupun telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional, namun Sidang Paripurna DPR RI belum mengesahkan menjadi undang- undang. Kemudian pada tahun 2015, DPD RI berinisiatif mengusulkan kembali RUU BUMD dan masuk ke dalam Prolegnas 2015. Sayangnya, pada akhir masa sidang DPR RI juga belum mengetuk palu RUU BUMD menjadi undang- undang. Diperlukan perjuangan panjang untuk mengkomunikasikan kembali kepada semua stakeholder’s mengenai pentingnya memedulikan BUMD, termasuk rencana strategis penyusunan UU BUMD di tahun 2016 ini.[] keuangan negara | edisi januari-maret 201628
  • 29. keuangan negara | edisi januari-maret 2016 29keuangan negara | edisi januari-maret 2016 29 MENGEDEPANKAN PELAYANAN Budi Setyarso Direktur Utama PT Jasa Raharja ------------------------------------------------------------------------- vvv ------------------------------------------------------------------------ M engemban amanah UU 33 dan 34 tahun 1964 tentang Asuransi Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan, di mata kami bukanlah persoalan yang sepele. Sekilas memang cuma dua tugas besar kami, yakni memberikan santunan kepada mereka yang mengalami musibah kecelakaan saat menumpang angkutan umum dan mereka yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan. Namun nyatanya, tidak sesederhana itu. Kami sadar bahwa mengemban amanah UU yang melandasi Jasa Raharja secara substansi adalah“pelayanan”. Bagaimana kami memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia yang tengah berduka mengalami musibah kecelakaan, bukan sekadar memberikan santunan yang sifatnya material. Maka dari tahun ke tahun, membenahi diri adalah bagian yang menjadi fokus utama Jasa Raharja. Ya, berbenah agar pelayanan kepada masyarakat terus berkembang ke arah yang positif, dan tentu saja memuaskan. Untuk tetap berada pada jalur tersebut, sudah menjadi semangat kami pula untuk terus melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan. Dari waktu ke waktu, pola pelayanan, pendekatan, dan beragam kerja sama dengan mitra kerja terus dilakukan. Apalagi jika dikaitkan dengan luas wilayah Indonesia dengan aneka suku bangsa yang begitu beragam, dari Sabang sampai Merauke, yang menuntut kami harus cerdas dalam melayani. Maka, sejak beberapa tahun terakhir, sebagai sebuah standar umum, dalam pelayanan kami mengedepankan prinsip Proaktif, Ramah, Ikhlas, Mudah, dan Empati (PRIME). Prinsip inilah yang melandasi kami dalam memberikan pelayanan. Tentu saja ragam aplikasi di lapangan menuntut kreativitas dan semangat yang tinggi untuk merealisasikannya. Tak mudah memang, namun dengan niat tulus melayani, ditambah dengan dukungan teknologiinformasiyangkamikembangkan,berbagaitantangan di lapangan bisa dihadapi. Pendekatan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga menjadi fokus yang dilakukan Jasa Raharja untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2015, pemanfaatan TIK terus kami tingkatkan dengan meluncurkan enam program kerja sebagai bentuk komitmen berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Keenam program tersebut adalah contact center dengan nomor 1500020; host to host Data Korban kecelakaan Lalu Lintas antara Jasa Raharja dan Rumah Sakit; host to host Data Kependudukan antara Jasa Raharja dan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Program IWKBU Online Nasional; dashboard manajemen untuk BOD- kepala divisi-kepala cabang; dan hosttohostJasa Raharja dengan BRI untuk percepatan pembayaran santunan. Beragam inovasi pelayanan tersebut tentu saja tidak akan berhenti sampai di sini. Karena sejak awal didirikan, Jasa Raharja dituntut mengembangkan kultur memberikan pelayanan berkualitas, kultur yang terus terjaga dari generasi ke generasi hingga perusahaan ini menginjak usia ke-54 tahun. Sebagai upaya mengembangkan pelayanan, Jasa Raharja juga membuka diri atas berbagai masukan dari berbagai masyarakat. Dengan berbagai masukan dan bahkan kritik, tentu saja akan membuat pelayanan Jasa Raharja lebih berkualitas.[]
  • 30. keuangan negara | edisi januari-maret 201630 Laporan Utama B erdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, pada prinsipnya BUMD dapat dikatakan menganut “bisnis birokrasi” di mana kebijakan pengembangan sangat ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai pihak yang mewakili daerah sebagai pemilik modal BUMD. Ketika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 diimplementasikan, Direksi dan mayoritas pegawai BUMD merupakan bagian yang tak terpisahkan dari birokrasi Pemerintah Daerah, sehingga pengelolaan BUMD dalam prakteknya mirip dengan pengelolaan lembaga birokrasi (bureaucracy-like operation). Akibatnya, dalam banyak kasus, manajemen BUMD kurang memiliki independensi dan fleksibilitas untuk melakukan inovasi usaha guna mencapai tujuan organisasinya. Kajian lebih mendalam menunjukkan bahwa budaya birokrasi pemerintahan ternyata juga berbeda dengan budaya organisasi bisnis. Banyaknya intervensi birokrasi terhadap pengelolaan BUMD acapkali juga menimbulkan kesulitan bagi manajemen BUMD dalam mengelola usahanya secara profesional. Kondisi yang demikian itu telah menjadikan manajemennya tidak peka dan tidak responsif terhadap perubahan lingkungan dunia usaha, tidak termotivasi mengembangkan perusahaan, dan selalu berlindung kepada monopoli dan proteksi yang diberikan Pemerintah. Kondisi pengelolaan ini sangat berbeda dengan badan- Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang berbasis ‘budaya bisnis’, yang perilakunya sangat responsif dan kompetitif dan termotivasi untuk berjaya, di antaranya dikarenakan adanya investor swasta atas perusahaan. Menurut Syauqi, para pengurus BUMD mulai menyadari bahwa BUMD itu badan usaha, dan harus dikelola sebagaimana seharusnya. Berbeda dengan masa- masa sebelumnya, para pengelola BUMD kerap mengaitkan tata kelola entitas ini dengan kebiasaan-kebiasaan di birokrasi. “Seakan-akan organisasi ini adalah kepanjangan tangan Pemda yang kemudian sistem organisasi kelembagaan otoritas sama. Padahal ini lebih ke badan usaha, lebih ke koorporasi,” jelasnya. Dalam lima tahun terakhir, peta perkembangan BUMD yang baik ialah BUMD dengan jenis usaha bank. Ini dikarenakan regulasinya lebih jelas dan detail karena adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). “Kalau BUMD jenis lain tidak bisa begitu saja diukur karena satu sama lain bisnisnya berbeda,” tukas Syauqi. Dalam hal lain, Syauqi menyoroti masalah tata kelola BUMD, di mana masih banyak berbagai keluhan yang terjadi mulai dari mekanisme pemilihan komisaris dan pemilihan direksi. Hal lainnya adalah problem transformasi BUMD. Syauqi membayangkan ke depan walaupun ownership BUMD ialah Menteri dalam negeri namun untuk pembinaannya dibina sekalian dengan BUMN. “Di samping itu memang mindset-nya sama yaitu membangun sinergi mengelola aset bangsa. Ini harus dikelola oleh oleh bangsa sendiri, tidak misalnya BUMN dengan perusahaan asing, BUMD dengan perusahaan asing,” tambahnya. Namun demikian, ini bukan pekerjaan yang mudah. Untuk merealisasi keinginan tersebut, sudah barang tentu diperlukan kekuatan yang lebih besar untuk mempertemukan ide tersebut. Ke depan, BUMD diharapkan agar lebih baik dan lebih jelas. Usulan dari Badan Kerjasama BUMD Se-Indonesia misalnya untuk BUMD yang berorientasi profit dinamakan Perseroda, dan keuntungan dikembalikan ke kas daerah untuk meningkatkan PAD. Kemudian BUMD yang melayani (public service) dinamakan Perumda. “Misalnya saja PDAM uangnya yang berlebih bisa untuk diinvestasikan dan membuat teknologi baru untuk dialokasikan ke pelosok-pelosok daerah,” kata Syauqi mencontohkan. Dengan skema ini, sehingga jelas mana yang profit dan yang melayani. Inilah tantangan terbesar BUMD yaitu menempatkan kembali tata kelola BUMD sebagai lembaga usaha yang harus memberikan manfaat bagi daerah, yaitu manfaat keuntungan dan pelayanan. TATA ULANG Berpijak dari beberapa kajian menunjukkan bahwa BUMD yang ada pada saat ini pada umumnya memiliki REPOSISI TATA KELOLA BUMD
  • 31. keuangan negara | edisi januari-maret 2016 31 orientasi tujuan ganda yaitu public-service oriented, yaitu dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum dan profit oriented untuk memupuk pendapatan guna disetor sebagai PAD. Jika dikaji secara mendalam dengan menggunakan pijakan teori yang ada, terutama prinsip- prinsip organisasi dan korporasi, ternyata bahwa public- mission dan profit mission sesungguhnya merupakan dua sisi yang kontradiktif dan sulit disatukan. Dalam hal ini akan terjadi semacam trade-off, dengan pengertian bahwa kemanfaatan umum akan dikorbankan jika laba yang diutamakan; dan sebaliknya target laba akan dikorbankan jika kualitas pelayanan publik yang diprioritaskan. Oleh karena itu BUMD perlu didesain sedemikian rupa sehingga di satu sisi BUMD tertentu bertugas melaksanakan public mission dengan menyediakan pelayanan yang berkualitas baik dan terjangkau masyarakat, dan di sisi lain bagi bidang-bidang yang komersial. Akibatnya, kinerja BUMD secara keseluruhan sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan BUMS. Pada tahun 2005 tercatat 20 besar BUMS (konglomerasi) di Indonesia memiliki total aset senilai lebih dari Rp.1000 triliun, melampaui total nilai aset keseluruhan BUMN pada tahun yang sama, sementara total aset keseluruhan BUMD hanya sebesar Rp13,5 triliun dan hampir semuanya terdiri dari kekayaan daearah yang diinvestasikan pada BUMD tersebut, bahkan bila tidak diperhitungkan depresiasinya, nilainya bahkan lebih besar dari nilai kekayaan total BUMD tersebut. Ini berarti, kontribusi laba BUMD dapat dikatakan tidak ada dan BUMD telah melakukan apa yang dinamakan ‘asset value destruction’. Setelah berlakunya Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pengenalan konsep ‘penyelenggaraan perusahaan yang baik’ (good corporate governance) telah terjadi perubahan kinerja yang signifikan pada BUMD, khususnya yang bergerak di bidang usaha perbankan. Namun, kinerja itu terdongkrak oleh kebijakan penempatan dana-dana Pemerintah Daerah pada bank- bank BUMD miliknya, bukan dikarenakan kapasitasnya memenangkan persaingan. Dalam kondisi yang demikian itu, BUMD-bank akan menghadapi persaingan yang makin tajam baik dari bank BUMN maupun bank BUMS, utamanya bank-bank asing yang sesuai kebijakan Bank Indonesia, diberikan kesempatan melakukan operasinya sampai tingkat kabupaten dan kota. Kondisi internal pengurusan BUMD dan perubahan kondisi lingkungan sosial ekonomi, termasuk lingkungan dunia usaha yang melingkupinya, telah mendorong Pemerintah Daerah selaku pemilik BUMD untuk meninjau kembali dan menata ulang pola pengelolaan BUMD secara keseluruhan, agar di masa depan badan-badan usaha tersebut bisa efektif menjadi sumber pendapatan potensial bagi daerah.[] Laporan Utama Majalah Keuangan Negara menemui Sekretaris Jenderal Badan Kerjasama BUMD Se-Indonesia Ahmad Syauqi untuk mencari keterangan lebih mendalam mengenai kondisi, potensi, dan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dewasa ini. foto:Priyatna
  • 32. keuangan negara | edisi januari-maret 201632 Laporan Utama Bagaimana cerita atau latar belakang disusunnya RUU BUMD? Dalam usianya yang lebih dari 50 tahun kondisi BUMD masih sangat memprihatinkan. Hal ini tidak terlepas dari lemahnya landasan hukum yang digunakan oleh BUMD dalam beroperasi selama ini. UU No. 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dinyatakan tidak berlaku dengan diberlakukannya UU No. 6 tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya berbagai UU dan PERPU, dan sampai saat ini belum ada UU Pengganti. Saat ini, landasan yang dipakai oleh BUMD adalah Perusahaan Daerah yang berbentuk Perseroan dengan mengacu dan tunduk kepada Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Daerah yang dijadikan rujukan pengelolaan secara Bussines Life Corporation. Sedangkan Perusahaan Daerah yang tidak berbentuk perseroan terbatas merujuk pada Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah setempat. Selain masalah regulasi, masalah pembinaan BUMD juga tidak jelas, karena sesuai dengan UU maka BUMD dibina oleh Kementerian Dalam Negeri yang orientasinya lebih kepada pelayanan. Padahal dari segi rumpun kegiatannya Wawancara Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI Muhammad Adnan Hadikusumo Perlu Kesamaan Visi Membangun Bumd D ewan Perwakilan Daerah (DPD RI) merasa prihatin dengan kondisi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di banyak tempat yang kondisinya memprihatinkan. “Hidup segan, mati tak mau,” ujar Muhammad Adnan Hadikusumo, Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI. Menurutnya, BUMD yang seharusnya memberikan pemasukan bagi daerah ternyata dalam praktiknya mengalami kerugian secara terus- menerus, dan bahkan membebani anggaran daerah. Menurut Adnan, lemahnya landasan hukum pengaturan BUMD serta masalah pembinaan BUMD menjadi titik masalah yang perlu segera dipecahkan bersama. Berikut petikan wawancara Majalah Keuangan Negara dengan Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI, Muhammad Adnan Hadikusumo tanggal 2 Desember 2015. foto: istimewa
  • 33. keuangan negara | edisi januari-maret 2016 33 Laporan Utama BUMD lebih dekat dengan BUMN yang profit oriented, dan dibina oleh Kementerian BUMN. Disorientasi inilah yang menyebabkan pengelolaan BUMD menjadi kurang optimal dari sisi bisnis. Kemudian dalam suatu kesempatan kami bertemu dengan pengurus Badan Kerjasama BUMD Seluruh Indonesia (BKS-BUMDSI) yang memaparkan tentang pentingnya regulasi untuk mengatur tata kelola BUMD sehingga operasionalisasi BUMD bisa menjadi lebih optimal dalam memberikan tambahan kas daerah. Gayung bersambut, antara keinginan DPD RI dengan BKS BUMDSI, yang kemudian tahun 2013 dibentuklah Tim Kerja oleh Komite 2 DPD RI untuk menyusun RUU BUMD. Lalu poin-poin penting apa saja yang tercakup dalam RUU BUMD ini? Sebenarnya BUMD menduduki posisi strategis dalam memajukan perekonomian daerah. Secara faktual, sampai saat ini terdapat 1.007 BUMD yang beroperasi di daerah. Bidang bisnisnya beragam, mulai dari pengelolaan air minum, pasar, perbankan, minyak dan gas, perkebunan, pelabuhan, properti, percetakan, aneka usaha, dan sebagainya. Namun dari seribu lebih BUMD itu, menurut Badan Kerja Sama BUMD Seluruh Indonesia, baru 25 persen yang sehat dan dikelola secara profesional. Itu pun 70 persennya adalah berbentuk Bank Daerah. Dari sinilah kemudian kita tabulasikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh BUMD, kemudian disusunlah draft Naskah Akademik yang mencakup: Bentuk organisasi, permodalan, struktur organisasi dan tata kerja, kewenangan RUPS kepala daerah, rencana bisnis dan rencana kerja BUMD, pelaporan kepailitan, penggunaan laba, penugasan pemerintah, kerjasama, pinjaman BUMD, satuan pengawasan intern dan komite audit, pemeriksaan eksternal, restrukturisasi dan privatisasi, perubahan bentuk BUMD, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD, serta pembinaan. Lantas, strategi apa yang harus ditempuh dalam rangka memajukan BUMD di Indonesia? Persoalan yang sering dihadapi oleh BUMD adalah persoalan intervensi politik, regulasi yang tidak sesuai dengan tuntutan jaman, lemahnya permodalan, lemahnya pemasaran, serta kualitas SDM. Untuk memajukan BUMD di Indonesia. Menurut kami, langkah-langkah yang harus ditempuh adalah: 1. Larangan intervensi politik dari pihak eksekutif maupun legislatif terhadap BUMD. Jangan menjadikan BUMD sebagai ATM ataupun ajang balas jasa bagi kepala daerah maupun legislatif di daerah. Ini dimaksudkan agar BUMD dapat mengelola secara mandiri keuangannya, dan mengisinya dengan orang- orang yang profesional. 2. Perlunya penyusunan regulasi yang sesuai dengan tuntutan jaman dan tuntutan pasar. 3. Memberikan keleluasaan kepada pengelola BUMD untuk mendapatkan permodalan baik dari pihak perbankan, maupun dari korporasi secara tidak mengikat. 4. Perlu dilakukan langkah pemasaran secara profesional tidak hanya berkutat melaksanakan proyek pengadaan barang dan jasa dari Satuan Kerja Pemerintah daerah, sehingga dapat menghindari ketergantungan BUMD pada pelaksanaan program yang dibiayai APBD. Jika cakupan pekerjaan BUMD bisa merambah ke wilayah di luar SKPD maka sangat mungkin pendapatan BUMD akan semakin besar dan semakin menambah pundi-pundi BUMD. Bagaimana peran Pemda serta stakeholder’s lainnya dalam upaya mengembangkan BUMD yang lebih berdaya saing? Peran Pemda dan stakeholder’s lainnya sangat strategis dan signifikan mengingat BUMD merupakan institusi perdagangan yang dimiliki oleh Pemda. Pemda berperan sebagai pembina sekaligus pemilik BUMD. Dalam konteks ini maka Pemda seharusnya dapat membuatkan jalan bisnis BUMD agar pasar yang dirambah oleh BUMD menjadi lebih luas. Kendala atau hambatan seperti apa yang kerap muncul dalam upaya mengembangkan BUMD ini? Belum adanya kesamaan visi antara penyelenggara pemerintahan di daerah dengan pengelola BUMD. Akibatnya setiap kali pengelola BUMD akan melangkah dalam menjalankan bisnisnya timbul intervensi yang semestinya tidak perlu. Sayangnya, intervensi tersebut membuat langkah BUMD terhalng. Saat ini total aset kotor hampir Rp500 triliun. Sekarang 60% BUMD sebenarnya sudah baik. Namun intervensi itu tetap ada dan masih menjadi problem utama sehingga mereka sulit bergerak untuk maju. Apa harapan ke depannya? Untuk regulasi, ke depan kami sangat berharap agar BUMD memiliki regulasi sendiri dalam bentuk UU sehingga dalam hal tata kelola BUMD menjadi lebih agresif dan profesional dalam menjalankan bisnisnya. Selain itu juga agar terhindar dari politisasi dalam pengelolaan BUMD, dengan cara menempatkan orang-orang profesional yang memilik skill dan kompetensi. Yakni orang-orang yang mempunyai jiwa dan semangat wiraswasta dalam menjalankan usaha perlu dipikirkan upaya kerja sama yang saling menguntungkan dengan perusahaan sejenis atau yang ada keterkaitan bisnis. Dari segi pemasaran, BUMD agar menerapkan metode pemasaran secara sistematis, efisien dan efektif. Mengingat tingkat persaingan saat ini sangat tinggi bukan saja dengan pihak swasta domestik, namun juga pihak luar negeri. Selain itu juga meminta kepada DPR dan Pemerintah untuk membahas RUU BUMD yang sudah diajukan oleh DPD RI agar mereka bisa berkembang dengan baik dengan payung hukum yang jelas.[]
  • 34. keuangan negara | edisi januari-maret 201634 B ank Pembangunan Daerah (BPD) sangat diandalkan menjadi instrumen bagi percepatan pembangunan ekonomi di daerah. Bagaimana BPD menunjukkan perannya sebagai agent of development di tengah peluang dan tantangan dewasa ini? Tak dimungkiri, BPD memiliki potensi yang lebih unggul dibandingkan dengan jenis BUMD lainnya. Dari sisi tata kelola, BPD relatif memiliki manajemen yang baik karena faktor tuntutan regulasi yang dikeluarkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dari sisi permodalan, BPD mendapat dukungan yang lebih baik dari Pemerintah Daerah, sehingga BPD mampu mengkonversi modal tersebut untuk mendukung kegiatan usahanya. Di sisi lain, faktor SDM, teknologi informasi, dan jaringan yang dimiliki BPD juga lebih unggul dibandingkan jenis BUMD lainnya. Data tahun 2013 misalnya, total aset seluruh BUMD di Indonesia sebesar Rp467,6 triliun di mana 85,27 persennya atau Rp395,5 triliun merupakan aset 26 BPD. Dilihat dari kemampuan mengumpulkan laba, BPD juga paling unggul. Pada tahun 2013, sebanyak 517 BUMD atau 60,05% dari data yang ada menghasilkan total laba sebesar Rp12.6 triliun. Laba terbesar untuk tahun 2012 dan 2013 adalah laba Keluar Dari Zona Nyaman Seharusnya BPD Fokus ke Kredit Produktif Laporan Utama
  • 35. keuangan negara | edisi januari-maret 2016 35 BPD, yaitu tahun 2012 sebesar Rp3.6 triliun atau 62,50% dari total laba. Dan pada tahun 2013 naik 167,44% yaitu sebesar Rp9.8 triliun atau 77,39% dari total laba. Laba terkecil tahun 2012 adalah laba dari PDAM, yaitu sebesar Rp448 miliar atau 7,67% dari total laba yang ada. Sedangkan untuk tahun 2013 laba terkecil adalah laba dari Bank Pasar/BPR/BKK, yaitu sebesar Rp303 miliar atau 2,40% dari total laba. Kemudian dari sisi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebanyak 10 BPD menyumbangkan PAD sebesar Rp1.2 triliun, lebih besar dibandingkan jenis BUMD lainnya yang hanya mampu menyumbang PAD di bawah Rp300 miliar saja. Sedangkan data terkini (per September 2015) menunjukkan kinerja BPD sebagaimana tabel di samping ini: Dengan keunggulan dan potensi BPD sebagaimana ilustrasi di atas, tak mengherankan apabila banyak kalangan berhadap BPD dapat diandalkan sebagai badan usaha yang mampu mengakselerasi pembangunan di daerah. Misi tersebut sejalan dengan tujuan pendirian BUMD sebagaimana dapat kita kutip di dalam Pasal 4 dan 5 UU No 13 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang menyebutkan bahwa BPD didirikan dengan maksud khusus untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Untuk melaksanakan maksud tersebut BPD melaksanakan 4 (empat) tugas yaitu: Pertama, memberikan pinjaman untuk keperluan investasi, perluasan dan pembaruan proyek-proyek pembangunan daerah di daerah yang bersangkutan, baik yang diselenggarakan oleh Pemda maupun yang diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan campuran antara Pemda dan swasta. Kedua, dalam hal- hal tertentu dan dengan persetujuan Menteri Urusan Bank Sentral, BPD dapat memberikan pinjaman untuk keperluan investasi, perluasan dan pembaruan perusahaan- perusahaan swasta yang merupakan proyek-proyek pembangunan daerah. Ketiga, bank tidak ikut serta dalam modal usaha- usaha tersebut dan keempat dalam hal-hal yang ditentukan oleh Pemda, BPD bertindak sebagai saluran kredit untuk proyek-proyek Pemda. Ditegaskan pula bahwa BPD dapat memberikan pinjaman untuk modal kerja pertama sebagai pinjaman lanjutan pada pinjaman investasi yang diberikan, namun BPD tidak memberikan pinjaman untuk keperluan lain selain yang tersebut di atas. Laporan Utama Total Aset, DPK, Kredit dan Laba Bersih BPD Per September 2015 Sumber: Laporan Keuangan BPD (diolah)
  • 36. keuangan negara | edisi januari-maret 201636 Dominasi Kredit Konsumsi Salah satu kelemahan kinerja BPD dapat dilihat portofolio kredit BPD yang tampak bahwa pengucuran kredit BPD “berlawanan” dengan portofolio kredit bank- bank nasional (pemerintah dan swasta) dan bank asing. Kalau bank pemerintah, bank swasta dan bank asing/ campuran menyalurkan sekitar 70 persen kreditnya ketiga sektor penting atau sektor produktif, BPD justru sebaliknya mengucurkan 70 persen kreditnya ke sektor konsumsi. Tiga kelompok bank di luar BPD menyalurkan kreditnya cukup dominan di sektor yang lebih produktif, yaitu Bank BUMN (62,8 persen), Bank Swasta (72,5 persen), dan Bank Asing/ Campuran (86,9 persen). Seperti yang telah dijelaskan, penyaluran kredit konsumsi pada BPD lebih tinggi daripada penyaluran kredit produktif. Hal tersebut tentunya tidak sejalan dengan maksud pendirian BPD yang tercantum dalam UU No. 13 Tahun 1962 yaitu BPD didirikan dengan maksud khusus untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha- usaha pembangunan daerah dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Di dalam UU tersebut juga dijelaskan bahwa BPD hanya diperbolehkan memberikan pinjaman/kredit untuk keperluan investasi, perluasan dan pembaruan proyek- proyek pembangunan daerah. BPD tidak memberikan pembiayaan di luar bidang tersebut. Merujuk pada laporan keuangan beberapa BPD diketahui bahwa dalam mencapai tujuannya, BPD melakukan kegiatan/operasional yang hampir menyerupai bank umum, di antaranya PT Bank Jawa Tengah (Jateng) Laporan Utama Penyaluran Kredit BPD Tahun 2014 Sumber: Laporan Keuangan BPD Tahun 2014 (Diolah)
  • 37. keuangan negara | edisi januari-maret 2016 37 dan PT Bank Papua, dengan uraian sebagai berikut: 1) LK Bank Jateng Tahun 2014 halaman 99 s.d 101, menyebutkan bahwa: Berdasarkan Anggaran Dasar (AD), maksud dan tujuan didirikannya Bank Jateng adalah berusaha di bidang perbankan dengan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: (a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu; (b) Memberikan kredit; (c) Menerbitkan surat pengakuan hutang; (d) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendirimaupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya (diantarnya surat-surat wesel, surat pengakuan hutang, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), obligasi, dan lain-lain); (e) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah; (f) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk cek, atau sarana lainnya; (g) Menerima pembayaran dari tagihan atau surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; (h) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; (i) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak; (j) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek; (k) Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya pada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya; (l) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat; (m) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dan/atau sebagai bank devisa dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang; (n) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang atau mendirikan perusahaan baru sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku; (o) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dana pensiun yang berlaku; (p) Memberikan jasa konsultasi kepada Badan Kredit Kecamatan (BKK) dan lembaga keuangan lainnya, milik Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota; (q) Melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah; (r) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang berlaku; (s) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 2) LK Bank Papua Tahun 2014 halaman 9 s.d 10, menyebutkan bahwa : Berdasarkan AD, tujuan Bank Papua adalah berusaha di bidang perbankan. Untuk mencapai tujuannya ini, Bank Papua menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai berikut : (a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, tabungan dan / atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; (b) Memberikan kredit; (c) Menerbitkan Surat Pengakuan Utang; (d) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya; (e) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah; (f) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bann lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; (g) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; (h) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; (i) Melakukan kegiatan penitipan dana untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (Garansi); (j) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek; (k) Membeli agunan melalui badan lelang, baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank Papua, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut dicairkan secepatnya; (l) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank Laporan Utama
  • 38. keuangan negara | edisi januari-maret 201638 atau perusahaan lain di bidang keuangan serta sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang; (m) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang; (n) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dana pensiun yang berlaku; (o) Membantu Pemerintah Daerah dalam membina Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Papua dan Papua Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Daerah Tingkat II Papua dan Papua Barat; (p) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan Anggaran Dasar seperti tersebut di atas, memungkinkan masing-masing BPD menjalankan usahanya tanpa mengingat peraturan perundangan yang lebih tinggi. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa pada akhir-akhir ini penyaluran kredit konsumsi pada BPD lebih tinggi dari pada penyaluran kredit produktif. Walaupun bentuk badan hukum ke 26 BPD di Indonesia adalah PT, yang tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan, namun dalam pasal 2 UU No. 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Dengan demikian, dalam mencapai tujuannya BPD seharusnya tidak boleh bertentangan dan harus sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 13 Tahun 1962, yang menyebutkan bahwa BPD didirikan dengan maksud khusus untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Sesuai UU No 13. Tahun 1962, dalam melaksanakan maksud pendiriannya, BPD: 1) Memberikan pinjaman untuk keperluan investasi, perluasan dan pembaruan proyek-proyek pembangunan daerah di daerah yang bersangkutan, baik yang diselenggarakan oleh Pemda maupun yang diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan campuran antara Pemda dan swasta. 2) Dalam hal-hal tertentu dan dengan persetujuan Menteri Urusan Bank Sentral, BPD dapat memberikan pinjaman untuk keperluan investasi, perluasan dan pembaruan perusahaan-perusahaan swasta yang merupakan proyek-proyek pembangunan daerah. 3) Bank tidak ikut serta dalam modal usaha-usaha tersebut 4) Dalam hal-hal yang ditentukan oleh Pemda BPD bertindak sebagai saluran kredit untuk proyek-proyek Pemda. Hal ini berarti sebenarnya tidak ada ruang bagi BPD untuk menyalurkan kredit konsumsi. Kredit yang bisa diberikan harusnya berupa kredit produktif yaitu kredit investasi dan kredit modal kerja. Kondisi saat ini di BPD, umumnya penyaluran kredit konsumsi melebihi penyaluran kredit produktif dan hal ini tidak sesuai dengan amanat UU No. 13 Tahun 1962. Selain permasalahan di atas, permasalahan lain yang perlu ditinjau ialah wilayah usaha BPD. Di dalam UU No. 13 tahun 1962 diatur juga bahwa “Daerah usaha BPD terbatas pada wilayah di mana BPD tersebut didirikan, kecuali apabila ternyata ada suatu daerah yang tidak/ belum dapat mendirikannya, maka daerah tersebut dapat menggunkan jasa-jasa BPD dari daerah lain yang berbatasan.” Perkembangan BPD saat ini menunjukkan ada beberapa BPD yang pengembangan usahanya telah jauh melewati batas wilayah di mana BPD tersebut didirikan seperti PT Bank DKI dan PT Bank Jabar Banten. PT Bank DKI saat ini selain di DKI Jakarta mempunyai cabang di Sembilan provinsi lain sedangkan PT Bank Jabar Banten selain di Jawa Barat dan Banten mempunyai cabang di 12 provinsi lain. Perlu dikaji lebih mendalam dampak pembukaan cabang yang tidak sesuai ketentuan perundang- undangan ini. Di sinilah peranan BPK dapat digunakan untuk melakukan analisis strategis terhadap akibat dari ketidaksesuaian dengan ketentuan perundang-undangan ini. PERLUNYA TRANSFORMASI Terkait strategi perbankan nasional, terdapat tiga permasalahan utama, akar permasalahan serta transformasi BPD. Berdasarkan kajian OJK tiga hal tersebut yaitu kelemahan GCG, kelemahan daya saing dan keterbatasan penguatan permodalan. Kelemahan dalam implementasi GCG terlihat dari beberapa indikator yaitu; (1) Awareness Pemda & stakeholder’s BPD terhadap pertaturan perbankan dan orientasi untuk pengembangan BPD; (2) Awareness dan komitmen Pemda untuk meningkatan GCG BPD; (3) Peranan pihak lain (DPRD) dalam penambahan modal; (4) Kurangnya independensi dan kompetensi pengurus; dan (5) Kelemahan manajemen risiko dan internal kontrol. Sementara itu, kelemahan daya saing BPD dilihat dari indikator-indikator antara lain; (1) Keterbatasan kemampuan pemilik/pengurus dalam mengembangkan bisnis; (2) keterbatasan Pemda dalam penguatan modal sebagai basis ekspansi dan buffer risiko; (3) Keterbatasan SDM dan infrastruktur pendukung untuk daya saing BPD; Laporan Utama
  • 39. keuangan negara | edisi januari-maret 2016 39 (4) Business model yang masih konvensional; (5) Keterbatasan fitur produk dan layanan sehingga belum mampu bersaing memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan keterbatasan penguatan permodalan tercermin dari hal-hal sebagai berikut: (1) Jumlah Pemda yang relatif banyak (propinsi, kabupaten, kota dengan kemampuan anggaran dan keuangan yang beragam; (2) Birokrasi penganggaran untuk setoran modal yang cukup rumit; (3) Keterbatasan pertumbuhan modal secara organik; dan (4) Keterbatasan akses permodalan di luar Pemda. Sedangkan berdasarkan BPK RI dalam pemeriksaan yang dilakukannya melihat tiga akar permasalahan BPD yaitu; (1) Dukungan Pemda selaku pemegang saham untuk mentransformasi BPD; (2) Kapasitas kepemimpinan termasuk visi untuk mendukung pengembangan bisnis dan; (3) Kapasitas SDM untuk mendukung pengembangan bisnis. Tiga akar permasalahan ini sekaligus menjadi penyebab rendahnya penyaluran kredit produktif oleh BPD dalam rangka menunjang perekonomian daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Dalam skema transformasi BPD, dengan visi BPD menjadi bank regional yang kuat dan berdaya saing tinggi serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan, terdapat tiga pilar dalam business process BPD yaitu: (1) Pilar 1 yaitu ketahanan kelembagaan antara lain permodalan, rentabilitas dan efisiensi; (2) Pilar 2 yaitu agen pembangunan daerah antara lain dalam pertumbuhan kredit dan komposisi kredit; dan (3) Pilar 3 kemampuan bisnis dan pelayanan seperti model bisnis, produk, layanan, dan akses keuangan. Guna mendukung 3 pilar tersebut, diperlukan support yaitu kualitas dan kapasitas SDM, infrastruktur dan system and operating procedure (SOP). Kemudian fondasi pokok untuk mewujudkan transformasi BPD terdiri dari GCG, risk management & control, corporate culture, dan aspek permodalan. Melalui skema transformasi yang terus dijalankan oleh BPD, diharapkan entitas usaha ini mampu memanfaatkan potensi dan peluang di tengah pergeseran dan perputaran uang dari Pemerintah Pusat ke daerah yang jumlahnya sangat signifikan. Khusus dana yang berputar di desa pada tahun 2016 jumlahnya Rp47 triliun, juga ditambah dengan alokasi dana desa (ADD) yang dialokasikan dari APBD di mana angkanya mencapai Rp37,6 triliun, serta dana Bagi Hasil Pajak Daerah Retribusi Daerah (BHPDRD) sejumlah Rp2,4 triliun. Jadi, total dana yang akan masuk ke desa pada tahun 2016 adalah sekitar Rp87,7 triliun. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan dana bagi masyarakat berupa penjaminan, subsidi bunga, dan dana bergulir yang dialokasikan oleh Kementerian/Lembaga, Badan layanan Umum (BLU) serta dana yang bersumber dari bank, yang ditujukan khusus untuk kegiatan penguatan modal usaha dan investasi bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK). Jadi, perkiraan perputaran uang di daerah yang ditujukan sebagai stimulus bagi penguatan ekonomi masyarakat jumlahnya mencapai Rp257 triliun. Fenomena perputaran dana yang begitu besar tersebut tentu menjadi area pertarungan bagi bank-bank umum dan lembaga keuangan non bank yang berebut kue dalam menyalurkan kreditnya kepada UMKMK. Apabila BPD masih senang bermain di “zona aman” dalam penyaluran kredit konsumtif, sudah barang tentu mereka akan terlindas oleh agresifnya para pemain lain. Lebih dari itu, fenomena tersebut dapat menjadi tolok ukur sejauhmana BPD berperan sebagai agent of development bagi daerahnya, serta membuktikan bagaimana keberpihakan BPD untuk mempercepat kemajuan daerah.[] Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Bagan Transformasi BPD Laporan Utama
  • 40. TUMBUH DAN BERKEMBANG UNTUK KEMULIAAN TUHAN 50tahun B ank Pembangunan Daerah (BPD) Papua pada tanggal 13 April 2016 ini akan genap berusia lima puluh tahun. Sebuah tonggak sejarah yang patut disyukuri sekaligus momen spirit untuk seluruh insan Bank Papua untuk mewujudkan komitmen membangun Papua maju bersama. Didirikan dengan niat untuk menggerakkan perekonomian daerah dan dikelola dengan niat baik serta sungguh-sungguh, dalam lima dekade ini Bank Papua tumbuh dan berkembang sebagai salah satu BPD yang tangguh di Indonesia. Ketika negeri ini diguncang krisis moneter (krismon) tahun 1997/98, puluhan Bank tidak mampu bertahan namun Bank Papua yang sahamnya dimiliki seluruh pemerintah daerah (baik Propinsi, Kota dan Kabupaten di Tanah Papua) tetap eksis. Bahkan, dalam 20 tahun terakhir, Bank Papua tumbuh secara pesat baik dalam hal aset, modal, sumber daya manusia, teknologi, kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kredit, maupun dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham. Yang lebih penting lagi, peranannya dalam menggerakkan perekonomian daerah maupun kontribusinya terhadap pembangunan di tanah Papua terus mengalami perkembangan yang pesat. Bank Papua misalnya membuat terobosan dengan program mendidik 1000 Wirausaha Asli Papua. Para usahawan yang bergerak di usaha kecil ini dikirim ke pusat-pusat bisnis di Jawa untuk belajar manajemen bisnis secara baik sehingga dapat mengembangkan usahanya dan memberi dampak positif kepada masyarakat sekitar. Dalam perjalanannya, Bank Papua terus memberi kontribusi bagi pembangunan di tanah Papua. Lima tahun terakhir ini, Bank Papua terus melaju. Trend profitabilitas Bank Papua menunjukkan pertumbuhan yang sustainable. Memasuki usia emas ini, Direktur Utama Bank Papua DR Johan Kafiar menyatakan tekad komitmen Bank Papua akan terus bertumbuh dan berkembang. “Bank Papua akan terus berkarya dalam menjalankan visi dan
  • 41. misi sebagai lembaga intermediasi di negeri ini guna menjadikan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Terlebih untuk kemuliaan Tuhan,” katanya. Untuk itu, sejumlah strategi ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahunan serta corporate plan Bank Papua. Dari sisi bisnis, Bank Papua akan terus mendorong pengembangan ekonomi rakyat. Hal ini sinkron dengan program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Papua dalam hal program pemberdayaan ekonomi, termasuk dukungan terhadap program pemberdayaan ekonomi masyarakat dari dana otsus dan sumber dana lain. Dari sisi SDM dan transformasi budaya kerja, Bank Papua akan mendidik sumber daya manusia yang akan melakukan transformasi budaya dan organisasi. Di bidang infrastruktur, dalam peningkatan pelayanan kepada nasabah. Bank Papua juga terus memperbaiki kualitas teknologi informasi yang digunakan sesuai dengan kemajuan zaman. Bank Papua juga menerapkan strategi dengan bersinergi dengan program-program pemerintah. Seperti; program micro financing sebagai salah satu program penunjang BPDregional champion oleh Bank Indonesia, program-program pemerintah daerah yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan, pembangunan infra- struktur dalam rangka membuka keterisolasian daerah pemekaran serta ekonomi berbasis kerakyatan, dan sinergi program terkait pengelolaan keuangan pemerintah daerah (inclusive finance). Pelatihan 1000 Wirausaha Asli Papua Batch I di Rumah Perubahan Jakarta, Bersama Prof.Reynald Khasali Johan Kafiar optimistis, dengan pencapaian di usia emas ini Bank Papua akan berkembang lebih baik dan menunjukan kualitas. Terutama dalam pelayanan, sumber daya manusia dan juga teknologi informasi. “Bank Papua menjadi inclusive finance untuk menangani transaksi pemerintah daerah, perusahaan asing, juga mitra kerja yang sedang melakukan penanaman saham/ investasi di atas Tanah Papua. Juga melakukan fungsi intermediasi yang berimbas pada pemerataan kesejahteraan di atas Tanah Papua yang kita cintai ini,” katanya.[] CSR Kemitraan Bank Papua – (1) Sambung Samping Kakao (2) Penyerahan Alat Pertanian di Kampung Alang-Alang V Kab. Jayapura
  • 42. keuangan negara | edisi januari-maret 201642 Laporan Utama E ksistensi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) harus dipertahankan mengingat kontribusinya dalam menggerakkan perekonomian nasional, terutama peranannya dalam menopang pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Peneliti Pusat Kajian Keuangan Negara, Abdulloh Hilmi mengatakan BPR saat ini memang menghadapi tantangan yang tak ringan. Sebab, banyak bank umum dengan modal yang lebih besar juga masuk ke segmen UMKM. Untuk menghadapi persaingan tersebut, menurut Hilmi, BPR harus melakukan transformasi agar terus mendapatkan kepercayaan masyarakat. Salah satu strateginya ialah melalui perbaikan manajemen BPR dan standar operasi yang selama ini berlaku. “Peningkatan layanan bukan hanya dari segi waktu atau kecepatan, melainkan juga mampu menyediakan produk dan jasa perbankan yang sesuai kebutuhan masyarakat saat ini,” tuturnya di Jakarta, Senin (4/1/2016). Dia juga menyarankan BPR menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga keuangan, bukan hanya untuk memperkuat pendanaan seperti dalam linkage program tapi juga memperluas jaringan. Untuk itu, antara lain, perlu direkatkan kerja sama dengan konsultan keuangan mitra bank. Di tempat terpisah, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Perbamida) Muhammad Sigit menerangkan perkembangan BPR dalam kurun waktu lima tahun terakhir. “Perkembangan jumlah BPR milik Pemerintah Daerah yang tercatat di Perbamida sampai saat ini sejumlah 272 BPR, pada tahun 2004 jumlahnya ada 646 BPR. Dalam perkembangannya BPR Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat di setiap kabupaten dilakukan merger sehingga dari sisi jumlah semakin kecil tetapi BPR hasil merger menjadi besar dan kuat,” katanya kepada Majalah Keuangan Negara belum lama ini. Selain di Jawa, Sigit mengemukakan terjadi perkembangan di Sulawesi Tenggara yang dalam kurun waktu lima tahun terakhir mendirikan 12 BPR milik Pemda dan di Sumatera Selatan terdapat 1 BPR baru. Adapun statistik kinerja BPR dari data Perbamida diketahui bahwa aset BPR tahun 2013 mencapai Rp18 triliun dan meningkat menjadi Rp22 triliun per Maret 2015. Sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) tahun 2013 sekitar Rp11 triliun lalu meningkat menjadi Rp15 triliun per Maret 2015. Kemudian posisi kredit (OSC) tahun 2013 berjumlah Rp14 triliun, dan mengalami peningkatan sebesar Rp18 triliun per Maret 2015. Terkait dengan sumbangsih BPR milik Pemda terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sigit mengatakan kontribusi BPR sudah maksimal dan bagus. “Saya kira sudah sangat bagus karena 50% dari laba bersih BPR disetorkan menjadi PAD,” terangnya. Perbamida, sebagai organisasi yang menaungi BPR milik Pemda, menjelaskan bahwa mengaku bahwa peran pemerintah daerah dalam penatausahaan dan pengelolaan BPR cukup jelas. “BPR sebagai salah satu BUMD dengan modalnya bersumber dari APBD yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan mempunyai peran membantu pelaku UMKM di daerah yang butuh permodalan. Sehingga multiplier effect-nya ekonomi daerah akan tumbuh signifikan,’ jelas Sigit yang juga Direktur Utama Bank Sleman. Dalam catatan Sigit, Perbamida mendorong agar BPR ke depan menjadi entitas bisnis yang mampu bersaing dan mengedepankan pelayanan demi mendorong tumbuhnya perekonomian daerah. Beberapa hal yang perlu diperbaiki ke depan, menurut Sigit, ialah diperlukannya regulasi yang mendukung tumbuhnya BPR. “Selain itu perlu adanya sinergi antara bank umum, BPR dan UMKM,” tambahnya. Selain kedua hal tersebut, untuk memajukan BPR direkomendasikan untuk dilakukan penguatan permodalan, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan sistem teknologi informasi yang up to date, perluasan jaringan kantor, serta tetap konsisten melayani UMKM.[] BPRKonsistenMelayaniUMKM
  • 43. keuangan negara | edisi januari-maret 2016 43