Beberapa masalah strategis dan mendesak dalam pembangunan kawasan perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak adalah minimnya sarana Pos Lintas Batas, masih maraknya perdagangan ilegal, belum jelasnya pengaturan tapal batas, rendahnya aksesibilitas transportasi dan prasarana, serta belum tersedianya sarana permukiman yang memadai.
2. Nama Kelompok :
1. Ulfa Ilza Billa 135030107111077
2. Nova Dwi Amania 135030101111120
3. Dita Afrida Tamara 135030107111084
4. Hevy Setyo Bella 135030107111082
5. Bella Nishamahdania 135030101111113
6. Maissy Yuliana 135030101111110
7. Prita Septiana 135030107111079
8. Assel almdina 135030100111090
9. Zhulhany Rizqi M. C 135030107111066
10. Purut Hari s 115030107111019
3.
4. Nama Kepala Daerah Kab.
Singkawang
Hasan Karman, SH, MM Mulai menjabat sebagai
kepala daerah Kab. Singkawang sejak 2007
sampai dengan Sekarang
5. Kondisi Geografis Daerah Kalimantan
Barat
1. Letak Wilayah
Propinsi Kalimantan Barat terletak di bagian barat pulau
Kalimantan atau di antara garis 2o08 LU serta 3005 LS serta di antara
108o0 BT dan 114o10 BT pada peta bumi. Berdasarkan letak
geografis yang spesifik ini maka, daerah Kalimantan Barat tepat
dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang 0o) tepatnya di atas Kota
Pontianak. Karena pengaruh letak ini pula, maka Kalbar adalah salah
satu daerah tropik dengan suhu udara cukup tinggi serta diiringi
kelembaban yang tinggi.
6. Ciri-ciri spesifik lainnya adalah,
bahwa wilayah Kalimantan Barat
termasuk salah satu propinsi di Indonesia
yang berbatasan langsung dengan negara
asing
7. Batas-batas Wilayah Kalimantan Barat
Kalimantan
Barat
Serawak (Malaysia)
Laut Jawa & Kalteng
Laut Natuna dan
Selat Karimata
Kalimantan
Timur
8. Sedangkan sebelah utara Kalbar terdapat empat
kabupaten yang langsung berhadapan dengan negara
jiran yaitu;
• Sambas,
• Sanggau,
• Sintang dan
• Kapuas Hulu, yang membujur sepanjang
Pegunungan Kalingkang - Kapuas Hulu.
9. Luas Wilayah
• Sebagian besar wilayah Kalimantan Barat
adalah merupakan daratan berdataran rendah
dengan luas sekitar 146.807 km2 atau 7,53
persen dari luas Indonesia atau 1,13 kali luas
pulau Jawa.
• Wilayah ini membentang lurus dari Utara ke
Selatan sepanjang lebih dari 600 km dan
sekitar 850 km dari Barat ke Timur.
10. Topografi
• Dilihat dari tekstur tanahnya maka, sebagian
besar daerah Kalimantan Barat terdiri dari jenis
tanah PMK (podsolet merah kuning), yang
meliputi areal sekitar 10,5 juta hektar atau 17,28
persen dari luas daerah yang 14,7 juta hektar.
• Berikutnya, tanah OGH (orgosol, gley dan humus)
dan tanah Aluvial sekitar 2,0 juta hektar atau
10,29 persen yang terhampar di seluruh Dati II,
namun sebagian besar terdapat di kabupaten
daerah pantai.
11.
12. Penggunaan Tanah
Sebagian besar luas tanah di Kalimantan Barat
adalah
- hutan (42,32%)
- padang/semak belukar/alang-alang (34,11%).
Areal hutan terluas terletak di Kabupaten Kapuas
Hulu seluas 1.964.491 ha, sedangkan
padang/semak belukar terluas berada di
Kabupaten Ketapang yaitu seluas 1.374.145 ha.
Sementara itu areal perkebunan mencapai
1.574.855,50 atau 10,73 %.
13. Lanjutan
Dari 14,68 ribu ha luas Kalimantan Barat, areal
untuk pemukiman hanya berkisar 0,83 persen.
Adapun areal pemukiman terluas berada di
Kabupaten Sintang diikuti kemudian oleh
Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang.
14. Rencana Tata Ruang Kawasan
Perbatasan di Kalimantan Mendesak
untuk Dilegalkan?
Saat ini Pemerintah Kalimantan Barat
menunjukkan komitmen yang kuat terkait
dengan pengelolaan kawasan perbatasan, dalam
hal ini dengan membentuk badan pengelola
perbatasan yang secara khusus menangani
persoalan perbatasan. Secara sektoral, SKPD
yang ada diarahkan untuk fokus kepada wilayah
perbatasan.
15. Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional , Ir. Iman Soedradjat,
MPM, menegaskan bahwa Rencana tata ruang kawasan
perbatasan akan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan
dalam penyelenggaraan pembangunan di kawasan perbatasan
yang berkaitan dengan upaya pertahanan dan keamanan,
kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan.
“Rancangan Peraturan Presiden mengenai rencana tata ruang
kawasan perbatasan disusun berdasarkan isu strategis, dan
bertujuan untuk menjamin keutuhan wilayah negara di
perbatasan, mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan
perbatasan dan mewujudkan kawasan berfungsi lindung
sebagai paru-paru dunia dan perlindungan keanekaragaman
hayati”
16. Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan di
Kalimantan perlu segera dilegalkan dalam
bentuk Peraturan Presiden yang mampu dengan
jelas dan tegas mengatur pengelolaan kawasan
perbatasan. Seiring dengan perubahan kondisi
sosial dan ekonomi masyarakat perbatasan,
persoalan perbatasan perlu segera ditangani
dengan menyediakan infrastruktur yang mampu
memberi kesempatan bagi terbukanya peluang-
peluang pertumbuhan dan pengembangan
wilayah yang salah satunya dapat diwujudkan
dengan penataan ruang kawasan perbatasan
17. PENDIDIKAN
• Keadaan pendidikan di daerah perbatasan
memang sangat jauh dari pengawasan
pemerintah, jadi untuk pendidikannya warga
lebih memilih untuk menuntut ilmu di negri
Serawak daripada di negri sendiri.
• Warga kalimantan barat merasa belum
mendapat hak yang sewajarnya dari
pemerintahannya sendiri.
18. Permasalahan Pendidikan
• Pertama, Pemerintah masih belum serius menangani
masalah akses pendidikan di Kalimantan Barat. Seperti kita
ketahui bersama, Kalimantan Barat merupakan provinsi
yang sebagian besar terdiri atas perairan. Maka akses
antar daerah di Kalimantan Barat sebagian besar
menggunakan transportasi sungai. Oleh karena itu,
pemerintah harus dapat memaksimalkan transpotasi yang
ada di Kalimantan Barat seperti jembatan, dermaga, serta
sarana prasarana pendukung lainnya.
19. • Kedua, mutu pendidikan di Kalimantan Barat masih
terbilang rendah. Hal tersebut terbukti dengan out
put (keluaran) yang di produksi di Kalimantan Barat
belum menunjukkan tingkat keberhasilan pendidikan.
Kalimantan Barat setiap tahunnya mengeluarkan
ribuan sarjana baru, namun belum memberikan
dampak peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.
Selain itu, Kalimantan Barat belum bisa bersaing secara
maksimal baik itu di tingkat nasional maupun
internasional
20. • Ketiga, pemerintah masih belum maksimal dalam
mengelola pendidikan di Kalimantan Barat. Salah satu
bukti kuat yang mendukung pernyataan penulis
tersebut adalah belum seriusnya pemerintah dalam
menyimbangkan pendidikan umum dengan pendidikan
keagamaan. Baik itu dalam hal sarana dan prasarana
maupun dalam hal financial.
21.
22. PERTAHANAN DAN KEAMANAN
TNI telah berusaha dengan keras menjaga wilayah
perbatasan khususnya sepanjang perbatasan
kaltim dan kalbar dengan negara malaysia. Seperti
telah dibangun 41 pos serta ditempatkan
sejumlah personil TNI guna pengamanan dan
memperkecil kemungkinan pelanggaran terhadap
kedaulatan perbatasan Indonesia.
23.
24. Politik dan Pemerintahan
• Politik di Kalimantan Barat nyaris selalu terkait
dengan tiga suku bangsa besar yakni Suku
Melayu, Dayak, dan Tionghoa. Bahkan, ada
singkatan kata yang dikenal di sebagian
masyarakat Kalbar, yakni ”Sambas”.
• Pembagian Tiga Etnik besar tersebut masih hidup
sampai sekarang. Paling tidak pengaruh
kewilayahan budaya ini terbukti berpengaruh
pada pertarungan politik di Kalbar ketika
berlangsung ajang pemilihan kepala daerah.
25. Budaya
Untuk membedakan kalangan mereka biasanya didasarkan pada
daerah tempat tinggal. Misalnya :
• Melayu yang tinggal di Kabupaten Pontianak , Disebut Melayu
Pontianak Yang Logat Bahasanya Hampir Sama Persis Dengan
Bahasa Negara Malaysia.
• Melayu Yang Tinggal Di Kabupaten Sambas Di Sebut Melayu
Sambas , Logat Bahasanya Sedikit Menyerupai Bahasa Suku
Betawi Jakarta.
• Melayu Yang Tinggal Di Kabupaten Landak disebut Melayu
Landak yang Intonasi Dan Logat Gaya Bicaranya menyerupai
Bahasa Dayak .
• Kelompok Etnik Dayak umumnya mendiami daerah pedalaman
Kalimantan Barat dan terbagi dalam banyak subetnik.
26. • Sementara itu, Etnik Tionghoa juga terbagi dalam sejumlah
subetnik yaitu :
1. Hakka / Khek
2.Tewciu / Hoklo
• Orang Hakka banyak berada di Daerah Kota Singkawang
sebagai pedagang & di daerah pedalaman, bekerja sebagai
penambang emas di Montoredo (wilayah Kabupaten
Landak), dan sebagian lainnya bertani.
• Orang Tewcu biasanya bekerja sebagai pedagang dan
banyak mendiami didaerah kawasan Kota Pontianak dan
Kabupaten Pontianak.
• Proporsi penduduk Etnik Tionghoa di Kalbar mencapai 9,4
persen.
27. Pariwisata
Kalimantan Barat adalah tempat tepat untuk
berwisata alam, agrowisata, juga wisata budaya.
Di sini tersedia wisata alam berupa :
• pemandangan alam pegunungan,
• pantai laut,
• danau musiman,
• hutan tropis dengan aneka ragam flora dan
fauna,
• air terjun yang indah Seperti Sinka Island Park,
Taman Bukit Bougenville, pulau randayan,dsb.
28.
29. Sumber Daya Alam
• SDA berupa lahan tumbuhan satwa, air, udara,
bahan galian dan sumber energi
• SD yang dapat diperbarui
• SD yang tidak dapat diperbarui berupa barang
tambang
30. N
O
ISU STRATEGIS /
MENDESAK
URAIAN MASALAH UPAYA PEMECAHAN
INSTANSI
TERKAIT
1
.
Minimnya sarana
dan prasarana
Pos Pilintas Batas
(PLB)
Minimnya sarana dan
prasarana Pos Lintas
Batas seperti CIQS
(bea cukai, imigrasi,
karantina, dan
keamanan) yang
memadai di
perbatasan sesuai
standar pelayanan
publik telah menjadi
issu utama
Perlu dibangun PLB
yang dilengkapi dengan
CIQS (karantina,
imigrasi, bea cukai,
dankeamanan) dan
personil yang memadai.
Dephankam
Mabes TNI
Mabes
POLRI
Depkeu
Deptan
Deplu
Pemda
ISU STRATEGIS DAN MENDESAK
DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN KABUPATEN
KALIMANTAN BARAT – SARAWAK
31. 2. Masih
maraknya
perdagangan
lintas batas
secara illegal
Minimnya
infrastruktur pd
sector perdagangan
diperbatasan,
sarana&
transportasi& pasar,
mengakibatkan
terhambatnya jalur
ekonomi& distribusi
mnuju kawasan
perbatasan.
akibatnya adlh
munculnya kegiatan
yg illegal di sector
perdagangan yg sgt
merugikan negara
dri pemasukan
retribusi jasa&
cukai barang masuk
Perlu dibangun
sarana transportasi,
sarana pasar, dan
sarana pendukung
lainnya secara
memadai
Deperindag
Depdagri
Depkeh &
Ham
Pemda
Depkeu
32. 3. Belum jelasnya
pengaturan tapal
batas oleh kedua
negara
Koordinat lokasi tapal
batas darat antara
Kab. Sambas dgn
Serawak di Paloh-
Sajingan, Kab.
Bengkayang di
Jagoibabang,& Kab.
Kapuas Hulu di Nanga
Badau, msh blm ada
kesepakatan.
Perlu pemasangan
tapal batas yg
disepakati oleh
Sosekmalindo, ttpi
sbelumnya diperlu-kan
persetujuan dgn pihak
Malaysia tentang
koordinat ( titik dasar ).
Deplu
Dephankam
Depdagri
Bakosurtanal
Pemda
5. Rendahnya
aksesibilitas
transportasi dan
prasarana
wilayah
Terbatasnya sarana&
prasarana di
perbatasan baik
perhubungan
maupun prasarana
wilayah lainnya tlah
mengakibatkan
wilayah perbatasan
mnjdi wilayah yg
terisolir& tertinggal.
Perlu peningkatan
sarana& prasarana
perhubungan spanjang
perbatasan RI –
Malaysia di Kabupaten
perbatasan &
pemnuhan kebutuhan
prasarana termasuk
penanganan pintu-
pintu arteri
Dephub
Depkimpras
wil
Pemda
33. 6. Belum
tersedianya
sarana
permukiman
penduduk yang
memadai
Minimnya sarana
permukiman
mengakibatkan
gejolak sosial di
masyarakat yg
menimbulkan konflik
antara pendatang
dgn msyrakat
setempat.
Perlu dibangunnya
berbagai kelengkapan
dan sarana perumahan
dan pemukiman bagi
masyarakat setempat
secara baik/memadai
Depkimpras
wil
Pemda
7. Rendahnya
kuantitas dan
kualitas
Pendidikan
Rendahnya SDM di
kwasan prbatasan
mnjdi prmasalahan
yg hrs mndpat
prhatian pemerintah,
krna tingkat SDM
mnjadi faktor
penentu dlm
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat.
1. Pembangunan
sarana pendidikan
anatara lain TK, SD,
SMP, SMU/SMKK di
Kawasan Perbatasan
2. Perlu dilakukan
platihan,peningkatan
kemampuan guru&
tenaga pengajar di
sekolah perbatasa.
Depdikn
as
Pemda
34. 8. Masih
minimnya
sarana dan
prasarana
kesehatan
kesehatan
Kurangnya sarana
kesehatan
dperbatasan,
minimnya RS yg dpt
diakses dgn cpt dri
wil perbatasan
1. Perlu dibangunnya
Puskesmas di
Longlayu (Krayan
Selatan);
2. Pengadaan
Puskesmas Keliling
untuk melayani
masyarakat di
sepanjang sungai
wilayah Kab.
Nunukan daratan.
Depkes
Pemda
9. Rendahnya
kualitas dan
sarana tenaga
kerja
Kondisi barak
penampungan TKI
yg dideportasi dr
Malaysia sgt minim,
kurang memenuhi
persyaratan
kesehatan
lingkungan.
1. Perlu
pembangunan dan
perbaikan barak
tempat
penampungan TKI;
2. Pembangunan
Balai Latihan Kerja
(BLK)
Depnakertr
ans
Pemda
35. 10
.
Maraknya
Illegal logging
Masih banyaknya
pengiriman kayu
ilegal (illegal
logging) ke
Malaysia
1. Perlu menertibkan
administrasi (dlm
pemberian Surat
Ket Syahnya Hasil
Hutan )
2. Memperketat
pengawasan ilegal
logging;
3. Meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat di
sekitar perbatasan.
Dephut
Mabes TNI
Mabes Polri
Pemda
11
.
Belum
optimalnya
pengelolaan
Taman Nasional
Bagaimana
menyelesaikan
masalah yang
dihadapi penduduk
yang bermukim di
kawasan TN Kayan
Mentarang?
Perlu pengkajian
daerah pemukiman
yang terletak di
kawasan Taman
Nasional Kayan
Mentarang menjadi
kawasan lain.
Dephut
Kementrian LH
Pemda
37. Kesimpulan
Kalimantan Barat merupakan wilayah perbatasan yang rentan
dengan konflik. Problematika perbatasan pada dasarnya
disebabkan oleh faktor lemahnya pengawasan keamanan
wilayah perbatasan, rendahnya tingkat pendidikan yang
berimplikasi pada kualitas SDM. Tentunya kita berharap
kedepannya daerah perbatasan semakin maju dan
berkembang sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial baik
dengan daerah yang sudah maju di Indonesia maupun
dengan negara tetangga. Peningkatan peran serta
pemerintah juga harus lebih ditingkatkan, pemerintah
harus meratakan pembangunan disetiap daerah yang
berada di negaranya seperti menyusun strategi pertahanan
pada wilayah perbatasan.