1. Praktik & Bimbingan
Proses Perumusan
Naskah Kebijakan
Dr. Safendrri Komara Ragamustari
Pelatihan Penyusunan Naskah Kebijakan 2023
Senin, 13 Maret 2023
2. Sequence Pembelajaran
2
Sesi Hari 1 Hari 2 Hari 3 Hari 4 Hari 5
1
Pembukaan
Overview Penyelenggaraan Pelatihan
Sistematika, Teknik Penulisan, dan
Referensi Naskah Kebijakan
Proses Perumusan Masalah
Kebijakan
Teknik Pengumpulan Data, Analisis
dan Interpretasi Data dalam
Perumusan Naskah Kebijakan
Teknik Perumusan Rekomendasi
Kebijakan
2 Building Learning Commitment
Sistematika, Teknik Penulisan, dan
Referensi Naskah Kebijakan
Proses Perumusan Masalah
Kebijakan
Teknik Pengumpulan Data, Analisis
dan Interpretasi Data dalam
Perumusan Naskah Kebijakan
Teknik Perumusan Rekomendasi
Kebijakan
3
Pengantar Teori dan Praktik Kebijakan
Publik
Teknik Perumusan Rekomendasi
Kebijakan
4
Pengantar Teori dan Praktik Kebijakan
Publik
Penugasan
Proses Perumusan Masalah
Kebijakan
Penugasan: Sistematika Penulisan
dan Review Jurnal
Penugasan: Identifikasi isu dan
perumusan masalah
Penugasan Teknik Pengumpulan
Data, Analisis dan Interpretasi Data
dalam Perumusan Naskah Kebijakan
Penugasan Teknik Perumusan
Rekomendasi Kebijakan
Sesi Hari 6 Hari 7 Hari 8 Hari 9 Hari 10
1
Praktik dan Bimbingan Proses
Perumusan Naskah Kebijakan
Praktik dan Bimbingan Sistematika,
Teknik Penulisan, dan Referensi
Naskah Kebijakan
Praktik dan Bimbingan Teknik
Pengumpulan Data, Analisis, dan
Interpretasi Data dalam Perumusan
Naskah Kebijakan
Praktik dan Bimbingan Teknik
Perumusan Rekomendasi Kebijakan
Presentasi Hasil Pembuatan Naskah
Kebijakan
2
Praktik dan Bimbingan Proses
Perumusan Naskah Kebijakan
Praktik dan Bimbingan Sistematika,
Teknik Penulisan, dan Referensi
Naskah Kebijakan
Praktik dan Bimbingan Teknik
Pengumpulan Data, Analisis, dan
Interpretasi Data dalam Perumusan
Naskah Kebijakan
Praktik dan Bimbingan Teknik
Perumusan Rekomendasi Kebijakan
Presentasi Hasil Pembuatan Naskah
Kebijakan
3
Praktik dan Bimbingan Proses
Perumusan Naskah Kebijakan
Evaluasi Penyelenggaraan dan
Penutupan
Pelatihan Penulisan Naskah Kebijakan Tahun 2023
3. Setelah Sesi ini, Peserta:
1. Dapat membuat gambaran umum Policy Brief (PB) yang
akan dirumuskan
2. Dapat selesai menyusun kerangka perumusan PB
3. Dapat memahami kriteria penilaian hasil akhir pelatihan
penulisan naskah kebijakan/PB
3
4. Hal-hal yang Harus Diperhatikan di dalam
Menyusun Policy Brief
● Masalah apa yang akan diselesaikan?
● Mengapa masalah tersebut penting untuk diselesaikan?
● Siapa pembaca policy brief Anda?
● Mengapa masalah tersebut penting bagi mereka?
● Apakah policy brief serupa sudah ada / pernah diterbitkan?
● Apa nilai kebaruan dari policy brief Anda?
4
5. Gambaran umum Policy Brief
5
Masalah/isu
Justifikasi
Pembaca policy brief
Keterkaitan pembaca /
stakeholder dengan isu /
masalah
Kebaruan policy brief
6. Proses Perumusan Policy Brief (PB)
● Mencari dan menentukan masalah
● Menentukan metode untuk menganalisis data
● Mencari dan mengumpulkan data yang relevan
○ Artikel ilmiah
○ Data statistik
○ Buku
○ Media massa
○ Pendapat ahli
○ Pendapat stakeholder terkait (wawancara, FGD, dll)
● Melakukan analisis data yang dimiliki
● Mengembangkan sebuah kerangka perubahan yang diharapkan melalui rekomendasi yang diusulkan
● Mempersiapkan rekomendasi kebijakan terhadap masalah yang dihadapi
● Mempersiapkan jawaban atau keterangan terhadap hal-hal yang dapat menjadi hambatan terhadap rekomendasi
yang diberikan
● Memprediksi apa yang akan terjadi apabila rekomendasi tersebut disetujui
● Menyimpulkan naskah dengan memperkuat konteks naskah terhadap masalah yang ditetapkan
Stanford Law School
7. Elemen Penjelasan
Masalah/isu Kapasitas IPTEK Nasional yang rendah
Metode analisis data Statistik sederhana menggunakan data set yang didapat dari sumber data.
Sumber data
UNESCO, World Development Bank: GERD over GDP (jumlah alokasi dana R&D di
Indonesia vs negara lain), export of high-tech products (Indonesia vs negara lain)
Analisis
- Membandingkan nilai GERD over GDP Indonesia dengan negara-negara lain
- Membandingkan export of high-tech products
(negara tetangga: Malaysia, Thailand, Vietnam; negara maju: US, Jepang, Korea Selatan)
Kerangka perubahan yang diharapkan
Dengan intervensi kebijakan A, diharapkan ada peningkatan nilai alokasi dana (GERD
over GDP) untuk R&D menjadi paling tidak 1.5% dari total PDB di tahun 2025; Dengan
intervensi kebijakan B, diharapkan ekspor untuk produk dengan teknologi maju bisa naik
15% di tahun 2025.
Rekomendasi kebijakan
Meningkatkan alokasi dana di RAPBN untuk penelitian dan pengembangan secara
bertahap; Memberi insentif kepada industri untuk mendorong produksi produk-produk
dengan input teknologi (tax exemption; pinjaman dengan bunga rendah).
Penjelasan rekomendasi
Ketika meningkatkan alokasi dana di RAPBN untuk R&D, akan ada dana lain yang
terpotong. Dana untuk R&D bisa dipadukan dengan dana Pendidikan, di mana
Pendidikan menjadi bagian dari proses R&D atau sebaliknya.
Implikasi rekomendasi
Meningkatkan RAPBN untuk R&D dan menguatkan industry yang menggunakan
teknologi maju, akan membantu Indonesia untuk melakukan transisi kepada sebuah
knowledge-based economy, di mana perusahaan yang masih menggunakan paradigma
lama harus melakukan perubahan paradigma apabila ingin terus bertahan (mekanisme
transisi ini harus dipikirkan)
Kesimpulan
8. DRAFT Penilaian Formulasi Policy Brief
8
Parameter Nilai (0-10)
Judul
Abstrak
Latar Belakang
Permasalahan
Kondisi Ideal yang
diharapkan
Pembaca PB
9. Karakteristik Policy Brief (PB) yang baik
9
Elemen Check list
Berdiri sendiri
Singkat dan lugas
Menggunakan bahasa umum
Menginisiasi perubahan cepat
Informasi yang cukup
Sumber data dapat dipertanggungjawabkan
Penekanan pada temuan dan rekomendasi
Memiliki keterkaitan dengan isu
10. REFERENSI
Dye, T. R. (2017). Understanding Public Policy (15th ed.). Pearson.
Hayat, H. (2018). Kebijakan Publik. Intrans Publishing.
https://www.researchgate.net/publication/335788910_Buku_Kebijakan_Publik
Nugroho, R. (2018). Public Policy (6th ed.). Elex Media Komputindo.
Nuryanti, M. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik - Formulasi, Implementasi dan
Evaluasi Kebijakan Publik. leutikaprio.
Taufiqurakhman, T. (2014). Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab
Negara kepada Presiden selaku Penyelenggara Pemerintahan. Universitas
Moestopo Beragama (Pers).
10
13. Karakteristik Policy Brief (PB)
• Dapat berdiri sendiri (stand alone) disertai dengan referensi yang relevan
• Singkat dan lugas (maksimal 4 halaman)
• Dapat dimengerti tanpa pengetahuan teknis atau bacaan tambahan → sesuai dengan kemampuan
audiens yang dituju
• Memiliki tujuan untuk menginisiasi perubahan yang cepat
• Memiliki balance yang tepat di dalam jumlah informasi yang disampaikan (tidak terlalu banyak atau
sedikit)
• Berdasarkan data dan bukti dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan (evidence-based)
• Penekanan kepada informasi esensial, bukan pada metode (temuan dan rekomendasi)
• Memiliki konteks dan keterkaitan yang jelas dengan isu yang ingin diselesaikan/mitigasi
13
Stanford Law School