Publicidad

081222 Penghitungan IPM (3).pptx

21 de Mar de 2023
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a 081222 Penghitungan IPM (3).pptx(20)

Publicidad

081222 Penghitungan IPM (3).pptx

  1. PENGHITUNGAN INDIKATOR IPM Pontianak,8Desember2022 Dr. Preatin BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
  2. • Pembangunan adalah Pertumbuhan Ekonomi • Manusia adalah tool (Modal) • Kesejahteraan adalah manfaat, manusia sebagai obyek • Barang dan Jasa adalah tujuan pembangunan sebelum 1990 1990-1991 1996 • Indonesia Lounching IPM tahun 1996 • Terbit Setiap Tahun mulai 2004 • Perubahan Metode terakhir tahun 2014 SEJARAH PENGUKURAN PEMBANGUNAN • Konsep Pembangunan Manusia oleh UNDP melalui HDR 1990 • Word Bank menggunakan Pembangunan Manusia dalam laporan 1991 2 2
  3. APA ITU IPM? Mahbubul Haq,1990 AmartyaSen,1987 3 • Menurut UNDP, IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu: 1. Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir; 2. Pengetahuan (knowledge), diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah; 3. Standar hidup layak (decent standard of living), diwakili oleh PNB per kapita. Kapasitas Pilihan 3
  4. KOMPONEN IPM Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Saat Lahir • Harapan Lama Sekolah (HLS usia 7 tahun) • Rata-Rata Lama Sekolah (RLS 25 th +) Pengeluaran per Kapita per tahun yang Disesuaikan (PPP) Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat Dimensi Pengetahuan Dimensi Standar Hidup Layak 4
  5. SUMBER DATA KOMPONEN SUMBER DATA UTAMA Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) • Harapan Lama Sekolah (HLS) • Rata-Rata Lama Sekolah (RLS 25 th +) Pengeluaran per Kapita per tahun yang disesuaikan (PPP) SUSENAS SP, SUPAS,SDKI,SUSENAS SUSENAS SUrvei Sosial Ekonomi NASional Maret (level kab/kot dan prov) dan September(level prov) Sampel Susenas Maret 5
  6. ADAPTASI PENGUKURAN PEMBANGUNAN MANUSIA DI BPS IPM UNDP 1991 IPM BPS 1996 Komponen IPM : UHH, AMH, RLS, PDB per kapita Metode Agregasi: rata-rata aritmetik Komponen IPM: UHH, AMH, RLS, pengeluran per kapita Metode Agregasi: rata-rata aritmetik IPM UNDP 2010 IPM BPS 2014 Komponen IPM: UHH,HLS, RLS, PNB per kapita Metode Agregasi: rata-rata geometrik Komponen IPM: UHH, HLS, RLS, pengeluaran per kapita Metode Agregasi: rata-rata geometrik 6
  7. 𝐼𝑃𝑀 = 3 𝐼𝑈𝐻𝐻𝑥𝐼𝐸𝐷𝑈𝑥𝐼𝑃𝑃𝑃 𝑥 100 𝐼𝐸𝐷𝑈 = 𝐼𝐻𝐿𝑆 + 𝐼𝑅𝐿𝑆 2 𝐼𝐻𝐿𝑆 = 𝐻𝐿𝑆 − 𝐻𝐿𝑆𝑀𝑖𝑛 𝐻𝐿𝑆𝑀𝑎𝑥 − 𝐻𝐿𝑆𝑀𝑖𝑛 𝐼𝑅𝐿𝑆 = 𝑅𝐿𝑆 − 𝑅𝐿𝑆𝑀𝑖𝑛 𝑅𝐿𝑆𝑀𝑎𝑥 − 𝑅𝐿𝑆𝑀𝑖𝑛 𝐼𝑈𝐻𝐻 = 𝑈𝐻𝐻 − 𝑈𝐻𝐻𝑀𝑖𝑛 𝑈𝐻𝐻𝑀𝑎𝑥 − 𝑈𝐻𝐻𝑀𝑖𝑛 𝐼𝑃𝑃𝑃 = 𝐿𝑁(𝑃𝑃𝑃) − 𝐿𝑁(𝑃𝑃𝑃𝑀𝑖𝑛) 𝐿𝑁(𝑃𝑃𝑃𝑀𝐴𝑋)−𝐿𝑁(𝑃𝑃𝑃𝑀𝑖𝑛) Komponen IPM Min Max AHH 20 85 RLS - 15 HLS - 18 Pengeluaran Per Kapita 1.007.436 26.572.352 Ln(Pengeluaran Per Kapita) 13,8229 17,0954 7 CARA PENGHITUNGAN
  8. KERANGKA KERJA PENGHITUNGAN IPM DI BPS Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Kesehatan Indeks Pengetahuan Indeks Pengeluaran UHH Indeks HLS Indeks RLS Lama Sekolah Penduduk 25+ Jumlah Penduduk 25+ RLS HLS Jumlah penduduk 7+ yg bersekolah menurut umur tunggal Jumlah penduduk 7+ menurut umur tunggal Jumlah penduduk mukim yg bersekolah pesantren dan nonpesantren Faktor Koreksi Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan Pengeluaran Harga Berlaku Setahun Indeks Harga Konsumen (IHK) Purcashing Power Parity (PPP) Harga Makanan Komoditas Terpilih dari Susenas Harga Nonmakanan Komoditas Terpilih dari Direktorat Harga Indeks Kualitas Rumah 8 8
  9. HUBUNGAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN IPM IPM PE SDM/Tenaga Kerja yang sehat dan terampil/berpendidikan Produktivitas/ Nilai tambah sektor produksi Peningkatan derajat kesehatan dan partisipasi sekolah Pendapatan Rumah Tangga Pendapatan LNP-RT Pendapatan Korporasi Pendapatan Pemerintah Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan Pengeluaran rumah tangga utk pendidikan dan kesehatan Daya beli Masyarakat Kegiatan Sosial 9
  10. KONSEP IPM: DIMENSI UMUR PANJANG DAN HIDUP SEHAT 10
  11. SUMBER DATA DALAM PENGHITUNGAN UHH √ √ √ √ X X … Indikator Sampai Level Kab/Kota Indikator Sampai Level Provinsi Indikator Sampai Level Kab/Kota SUSENAS melalui variable-variable yang mempengaruhi AKB 11
  12. Pendahuluan 12 KONSEP IPM : HLS Penduduk Usia 7 Tahun Plus Program Wajib Belajar 9 tahun Penduduk Usia 7plus Penduduk Usia 7 - 15 tahun SMA Gratis Penduduk Usia 16 - 18 tahun Beasiswa Kuliah S1/S2/S3 Penduduk Usia 19 tahun plus HLS adalah penjumlahan APK usia 7 tahun plus Paket ABC Penduduk Semua Usia Indikator Proses. Program yang berjalan berdampak langsung ke HLS, begitu juga sebaliknya jika banyak siswa Drop Out juga berdampak menurunkan HLS. 12 0.8807 0.9811 0.9052 0.8914 0.9141 0.9760 1.0000 0.8245 0.8882 0.7634 0.7230 0.5047 0.3659 0.3489 0.2953 0.1398 0.1708 0.1574 0.1112 0.1131 0.0205 0.0218 0.0059 0.0015 0.0000 0.0030 0.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 0.700 0.800 0.900 1.000 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 PARTISIPASI SEKOLAH USIA 7 TAHUN KE ATAS
  13. Pendahuluan 13 KONSEP IPM : RLS Penduduk Usia 25 Tahun Plus Program Wajib Belajar 9 tahun Penduduk Usia 25 plus Penduduk Usia 7 - 15 tahun Butuh waktu 10 – 18 tahun SMA Gratis Penduduk Usia 16 - 18 tahun Butuh waktu 7 – 9 tahun Beasiswa Kuliah Penduduk Usia 19 - 24 tahun Butuh waktu 1 – 6 tahun Paket ABC Penduduk Usia 25 tahun Langsung Dengan Catatan: Masif, karena pengukuran RLS dari Data Susenas yang sifatnya Sampel Indikator Dampak. Program yang berjalan berdampak tidak langsung ke RLS tahun yang sama. 13
  14. • Partisipasi Sekolah setiap level, bahkan untuk penduduk bukan usia sekolah (APK, APM, APS, Kepemilikan Ijazah) • Kemudahan akses ke Sekolah (Beasiswa, Sekolah Gratis, Penunjang Gratis, Asrama Gratis,….) • Kemudahan akses ke Program Paket A,B,C (Biaya Gratis, Pendampingan belajar dan ujian, benefit ekonomi untuk penduduk bukan usia sekolah,…..) • Pencegahan pernikahan dini • Pencegahan PMI tanpa kompetensi 14 Faktor-Faktor yang memengaruhi (Pendidikan)
  15. 15 KONSEP IPM : DIMENSI STANDAR HIDUP LAYAK  Merupakan ukuran daya beli masyarakat yang dibandingkan dengan Kota Jakarta Selatan  Ketersediaan, Ada daya beli tetapi komoditi tidak tersedia maka tidak bisa mengkonsumsi  Keterjangkauan/Harga, Harga kurang terjangkau untuk kalangan bawah maka tidak bisa mengkonsumsi. IHK yang tinggi akan menggerus daya beli masyarakat.  Gaya Hidup, keberagaman komoditi baik makanan maupun non makanan kadang ditentukan gaya hidup/kebiasaan.  Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu rata dirasakan seluruh masyarakat yang berdampak pada peningkatan pengeluaran. Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Disesuaikan (PPP) (Ribu Rupiah) Komsumsi Komoditi tertentu (Makanan 76, Non Makanan 22)
  16. 16
  17. • Peningkatan pendapatan, sehingga daya beli naik (keterampilan, peningkatan produktivitas, digitasi usaha,…..) • Ketersediaan komoditi di semua wilayah (pasokan, rantai distribusi,…..) • Pengendalian harga komoditi 17 Faktor-Faktor yang memengaruhi (Ekonomi)
  18. CAPAIAN IPM KALIMANTAN BARAT 2022 Kode Kabupaten/Kota IPM 2020 2021 2022 6100KALIMANTAN BARAT 67,66 67,90 68.63 6101Sambas 67,03 67,10 67.95 6102Bengkayang 67,87 68,04 68.74 6103Landak 65,98 66,21 67.17 6104Mempawah 65,74 66,03 66.94 6105Sanggau 65,77 66,20 66.91 6106Ketapang 67,17 67,43 67.92 6107Sintang 66,88 66,93 67.86 6108Kapuas Hulu 65,69 65,75 66.70 6109Sekadau 64,76 64,93 65.58 6110Melawi 65,55 65,87 66.81 6111Kayong Utara 62,68 62,90 63.81 6112Kubu Raya 67,95 68,16 68.91 6171Kota Pontianak 79,44 79,93 80.48 6172Kota Singkawang 71,94 72,11 72.89 Sangat Tinggi (>80) Kota Pontianak Tinggi (70-80) Kota Singkawang Rendah (<60) Tidak ada Sedang (60-70) 12 Kab : 6101. Sambas 6102. Bengkayang 6103. Landak 6104. Mempawah 6105. Sanggau 6106. Ketapang 6107. Sintang 6108. Kapuas Hulu 6109. Sekadau 6110. Melawi 6111. Kayong Utara 6112. Kubu Raya 18
  19. 61.97 62. 35 63.41 64.3 64.89 65.59 65.88 66.26 66.98 67.65 67.66 67.90 68. 63 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TREN PERTUMBUHAN IPM 2010 - 2022 Kenaikan IPM tahun 2022 sudah ada percepatan dibandingkan kenaikan 2020 dan 2021 • Makin tinggi nilai IPM, akan semakin sulit mengalami kenaikan yang signifikan • IPM merupakan indikator jangka panjang sehingga perlu kehati-hatian dalam memaknainya. • Pembangunan manusia bersifat investasi sehingga hasilnya dapat dirasakan jangka Panjang 1,70% 1,40% 0,61% 0,92% 1,08% 0,44% 0,58% 1,09% 1,00% 0,01% 0,35% 19 1,08%
  20. KOMPONEN IPM  UHH Tahun 2022 meningkat 0,26 tahun (tumbuh 0,37 persen) 20 69.26 69.46 69.66 69.76 69.87 69.9 69.92 70.18 70.56 70.69 70.76 71.02 68 68.5 69 69.5 70 70.5 71 71.5 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 10.79 10.8 11.11 11.6 11.89 12.25 12.37 12.5 12.55 12.58 12.6 12.65 12.66 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022  HLS Tahun 2022 meningkat 0,01 tahun (tumbuh 0,08 persen) 6.27 6.32 6.62 6.69 6.83 6.93 6.98 7.05 7.12 7.31 7.37 7.45 7.59 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  RLS Tahun 2022 meningkat 0,14 tahun (tumbuh 1,88 persen) 7654.5 7825.228001.868127.018174.988279.34 8348 8472 8860 9055 8930 8974 9,355 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022  PPP Tahun 2022 meningkat 381 rb rupiah (tumbuh 4,25 persen) UHH HLS RLS PPP
  21. Saat ini dunia menjadi serba hybrid, serba kolaboratif. Tidak boleh lagi ada ego, baik ego sektor, ego daerah, dan ego ilmu. ― ― Presiden Joko Widodo pada Launching Core Values ASN, 27 Juli 2021 MASYARAKAT AKADEMISI MEDIA KORPORASI KOLABORASI Pentahelix PEMERINTAH Upaya kolaboratif berperan dalam penyelesaian isu nasional dan daerah  Pembangunan manusia merupakan upaya jangka panjang sehingga diperlukan sistem pembangunan yang sistemik, integratif, kolaboratif, dan berkelanjutan.  Pandemi Covid-19 telah memberi banyak pelajaran bahwa pemerintah harus membangun preparedness dan responsiveness terhadap disrupsi, khususnya kapabilitas di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang merata. PENTINGNYA UPAYA KOLABORASI 21 21
  22. HASIL KOLABORASI TIM PERCEPATAN IPM 22 Coming Soon: Rencana Aksi Percepatan Peningkatan IPM 7 Persentase rumah tangga menggunakan air minum yang layak 1. Sekadau 2. Sintang 3. Sanggau Dinas Kesehatan/ Puskesmas 8 Persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum bersih 1. Sambas 2. Kubu Raya 3. Mempawah Dinas Kesehatan/ Puskesmas 9 Persentase rumah tangga yang memiliki Sarana Sanitasi layak 1. Landak 2. Sintang 3. Sanggau Dinas Kesehatan/ Puskesmas 10 Capaian Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional 1. Sanggau 2. Melawi 3. Sekadau Dinas Kesehatan/ Puskesmas 11 Capaian imunisasi pada Balita 1. Kubu Raya 2. Kayong Utara 3. Mempawah Dinas Kesehatan/ Puskesmas No Variabel Wilayah Prioritas Peningkatan Koordinasi Penajaman Proggram/Wilayah lebih kecil 1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia SD (7-12 tahun) 1. Melawi 2. Sanggau 3. Kayong Utara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/kota 2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia SMP (13-15 tahun) 1. Sanggau 2. Kapuas Hulu 3. Sintang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/kota 3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia SMA/SMK (16-18 tahun) 1. Sanggau 2. Melawi 3. Sintang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/kota 4 Ketersediaan Asrama Gratis untuk siswa SMK (Khusus Singkawang Gratis Makan Minum untuk kelas XI) 1. SMKN 1 Jagoibabang Bengkayang 2. SMKN 1 Mempawah Hilir Mempawah 3. SMAN 1 Entikong Sanggau 4. SMK Negeri 4 Singkawang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/kota No Variabel Wilayah Prioritas Peningkatan Koordinasi Penajaman Proggram/Wilayah lebih kecil 1 Persentase terendah melahirkan di pelayanan kesehatan 1. Sekadau 2. Kayong Utara 3. Melawi Dinas Kesehatan/ Puskesmas 2 Persalinan ditolong tenaga non kesehatan 1. Sekadau 2. Kayong Utara 3. Ketapang Dinas Kesehatan/ Puskesmas 3 Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) 1. Kayong Utara 2. Ketapang 3. Sintang Dinas Kesehatan/ Puskesmas 4 Balita yang dipantau tumbuh kembangnya 1. Kota Singkawang 2. Melawi 3. Kayong Utara Dinas Kesehatan/ Puskesmas 5 Persentase anemi pada ibu hamil 1. Kapuas Hulu 2. Bengkayang 3. Kayong Utara Dinas Kesehatan/ Puskesmas 6 Presentase Kurang Energi Kronik 1. Kapuas Hulu 2. Melawi 3. Ketapang Dinas Kesehatan/ Puskesmas 5 Rasio peserta didik terhadap guru tingkat SD 1. Kota Pontianak 2. Sambas 3. Kota Singkawang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/kota 6 Keberadaan PKBM untuk akses Paket A,B, ddan C 1. Kapuas Hulu(5 PKBM) 2. Melawi(6 PKBM) 3. Kayong Utara (6 PKBM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/kota 7 Ketersediaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 1. Kota Pontianak (7 LSP) 2. Kota Singkawang (1 LSP) 3. Sintang (1 LSP) 4. Ketapang (2 LSP) 5. Landak (1 LSP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/kota 8 Kekurangan Guru Mata Pelajaran ……… Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/kota 9 Kekurangan Guru Mata Pelajaran ……… Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/kota 10 Kekurangan Guru Mata Pelajaran ……… Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/kota 11 Kekurangan Guru Mata Pelajaran ……… Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/kota
  23. HASIL KOLABORASI TIM PERCEPATAN IPM 23 Coming Soon: Rencana Aksi Percepatan Peningkatan IPM No Variabel Wilayah Prioritas Peningkatan Koordinasi Penajaman Proggram/Wilayah lebih kecil 1 Pengeluaran Per Kapita Yang Disesuaikan 1. Kapuas Hulu 2. Landak 3. Sekadau BPS Kabupaten/Kota 2 PDRB Per Kapaita 1. Melawi 2. Landak 3. Mempawah BPS Kabupaten/Kota 3 Persentase Pekerja Disektor Pertanian Terbesar 1. Landak 2. Sanggau 3. Sekadau BPS Kabupaten/Kota 4 Indeks Kerentanan Pangan 1. Kapuas Hulu (Kecamatan Embaloh HIlir, Silat Hilir, Jongkong) 2. Melawi (Kecamatan Sokan, Tanah Pinoh Barat, Pinoh Utara) 3. Bengkayang (Kecamatan Sunngai Raya, Sunngai Raya Kepulauan) Ketahanan Pangan, Data FSVA 5 Inflasi (Harga Komoditas bahan pokok) 1. Kabupaten Sintang Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sekda Kab/kot Bidang Ekonomi BPS Kabupaten/Kota Bank Indonesia 6 Bantuan Akses Keuangan Seluruh Kabupaten Tim Percepatan Akses Keuanga Daerah (TPAKD) Sekda Kab/kot Bidang Ekonomi No Kabupaten/Kota Kecamatan Desa 1 SAMBAS PEMANGKAT PEMANGKAT KOTA 2 SAMBAS SEJANGKUNG PIANTUS 3 BENGKAYANG TERIAK SEBENTE 4 LANDAK SENGAH TEMILA KERANJI PAIDANG 5 LANDAK SENGAH TEMILA SENAKIN 6 MEMPAWAH SUNGAI PINYUH PENIRAMAN 7 MEMPAWAH SUNGAI KUNYIT MENDALOK 8 SANGGAU BALAI HILIR 9 SANGGAU KAPUAS SUNGAI MAWANG 10 KETAPANG DELTA PAWAN SUKABANGUN 11 KETAPANG BENUA KAYONG NEGERI BARU 12 SINTANG KELAM PERMAI SUNGAI PUKAT 13 SINTANG DEDAI KUMPANG 14 KAPUAS HULU PUTUSSIBAU SELATAN MELAPI 15 SEKADAU SEKADAU HILIR MUNGGUK 16 SEKADAU SEKADAU HILIR GONIS TEKAM 17 MELAWI PINOH SELATAN LANDAU TUBUN 18 KAYONG UTARA SUKADANA PANGKALAN BUTON 19 KAYONG UTARA SUKADANA SEDAHAN JAYA 20 KUBU RAYA SUNGAI AMBAWANG AMBAWANG KUALA 21 KUBU RAYA SUNGAI RAYA PARIT BARU 22 KOTA PONTIANAK PONTIANAK TIMUR BANJAR SERASAN 23 KOTA PONTIANAK PONTIANAK SELATAN PARIT TOKAYA 24 KOTA SINGKAWANG SINGKAWANG SELATAN SAGATANI 25 KOTA SINGKAWANG SINGKAWANG SELATAN SEDAU 26 KOTA SINGKAWANG SINGKAWANG TENGAH ROBAN
  24. Terima Kasih! www.kalbar.bps.go.id BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Publicidad