www.bolonmarlumba.com

1. GERAKAN KOPERASI DI HUMBAHAS
Gerakan Koperasi adalah salah satu program yang akan dilakukan oleh
Calon Bupati Humbahas Ir. Binsaren Lumban Batu apabila kelak di
tahun 2015 terpilih menjadi Bupati Humbang Hasundutan.
Ir. Binsaren Lumban Batu yang lahir di Hutajulu Kecamatan Pollung
sangat merindukan kelak Humbang Hasundutan menjadi salah satu
Kabupaten yang maju dalam perekonomian karena masyarakat
Humbahas sangat terkenal gigih dalam bekerja dan selalu mengharapkan
pomparannya kelak menjadi orang yang berpendidikan tinggi,
berkepribadian,taat pada ajaran agama, peduli kampung halaman dan
dapat membawa harum nama keluarga, maka dari itu adanya lagu
St. Bolon Lumban Batu,SE
“Anakkon hi do hamoraon di au” sehingga orang tuanya rela
mengorbankan segala tenaga dan harta bendanya demi menyekolahkan anaknya sampai perguruan
tinggi.
Sejarah orang Batak sudah sangat dikenal di seluruh pelosok Indonesia bahkan di dunia (di luar
negeri) dan disegani baik dari segi kemampuan intelektual maupun kemampuan beradaptasi
(menyesuaika diri) terhadap lingkungan dimana dia berada karena karakteristik yang khas yang
dimiliki oleh orang batak maka sengat cepat bergaul dengan lingkungannya.
Sampai saat ini kalau dibandingkan dengan suku-suku yang ada di republik ini suku batak tidak
ketinggalan dengan suku-suku tersebut.
Namun saat ini yang sangat ketinggalan adalah kemajuan daerahnya khususnya daerah kita Humbang
Hasundutan kalau kita bandingkan dengan daerah lain yang ada direpublik ini kita termasuk jauh
tertinggal, sedangkan Sumber Daya Manusia kita sudah termasuk yang sudah maju banyak putra
daerah yang sudah meraih gelar S3, S2 dan S1 bahkan di Pangkat-pun sudah beberapa Putra Daerah
ini yang sudah mencapai Jenderal bintang 2 (Mayjen-Irjen) juga pejabat pemerintah yang
berpengaruh dipemerintahan bahkan para pengusaha-pengusaha sukses.
Sekarang timbul pertanyaan di benak kita mengapa kampung halaman kita masih tertinggal ? bahkan
masih ada yang belum bisa dilalui Transportasi roda 4 dan penerangan Listrik, juga kampungkampung yang ada sudah makin menurun penduduknya, apabila kita lihat di statistik pertumbuhan
penduduk sangat rendah, itu disebabkan karena sumber penghasilan masyarakat yang sangat rendah
sehingga tidak mungkin dapat bertahan lagi tinggal di kampung-kampung yang terpencil yang tidak
diperhatikan oleh pemerintah maupun putra daerah tersebut.
Kita tidak boleh tinggal diam dan membiarkannya harus ada terobosan dengan memperdayakan
masyarakat setempat serta melibatkan putra daerah yang sudah mapan di perantauan agar peduli
terhadap bonapasogit yang dimotori pemerintah daerah dengan menghimpun semua tenaga, dana dan
daya dengan gerakan Koperasi.
Sudah saatnya Kita libatkan Koperasi menjadi pelopor untuk mengentaskan kemiskinan agar dapat
mensejahterakan masyarakat (anggota).
Kita ajak semua lapisan masyarakat agar aktif terlibat di dalam berkoperasi sehingga masyarakat
dapat bersinergi, koperasi harus dapat mengelola perekonomian masyarakat di Humbahas dengan
Bolonmarlumba.com

2. membentuk koperasi ditingkat kabupaten, kecamatan dan desa yang merupakan jaringan ekonomi
yang kuat.
Jangan kita biarkan ekonomi masyarakat dalam lingkaran setan (artinya pertanyaan kenapa miskin
karena tidak punya kenapa tidak punya karena miskin) maka kita harus memutus mata rantai
kemiskinan itu dengan menggabungkan si kaya dan si miskin, selama ini koperasi hanya dipandang
sebelah mata oleh masyarakat karena koperasi yang kita kenal identik dengan ekonomi lemah
sehingga sulit bertumbuh bagaimana kita mengharapkan yang lemah menolong yang lemah, apabila
kita mau jujur agar yang lemah bisa kuat dan maju harus yang lemah dibantu yang kuat sehingga
yang kuat dan yang lemah bisa bersinergi.
Undang-undang Koperasi saat ini sudah mengakomodir hal tersebut kita bisa melihat adanya
penyempurnaan undang-undang Koperasi
Yang sesuai dengan UUD 45 pasal 33 yang mengatur Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan
Sosial yang berbunyi :
Ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan
Ayat 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh Negara
Ayat 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Ayat 4. Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Ayat 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
Pemerintah dalam hal ini telah beberapa kali merubah undang-undang perkoperasian yang selalu
melihat perkembangan masyarakat dan juga keadaan ekonomi global sehingga koperasi dapat selalu
eksis (tidak tertinggal). UUD 1945 dalam ayat 1, 4 dan 5 adalah mengamanatkan lahirnya Undangundang Koperasi No. 17 Tahun 2012. Bahwa badan usaha koperasi tidak boleh tertinggal dengan
pelaku ekonomi lain seperti perusahaan-perusahaan swasta maupun perorangan yang ada di republik
ini.
Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2012
Dalam Pasal 83
Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud adalah :
a.
Koperasi konsumen;
b.
c.
Koperasi produsen;
Koperasi jasa; dan
d.
Koperasi Simpan Pinjam.
Pasal 84
Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang
(1)
Bolonmarlumba.com

3. kebutuhan
Anggota dan non-Anggota.
(2)
Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana
produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota.
(3)
Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang
diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota.
(4)
Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang
melayani Anggota.
Pasal 87
Koperasi menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan langsung dan sesuai dengan jenis
Koperasi yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar.
(1)
(2)
Koperasi dapat melakukan kemitraan dengan pelaku usaha lain dalam menjalankan usahanya.
(3)
Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah.
(4)
Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 112
Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang mendorong Koperasi agar
dapat tumbuh dan berkembang dengan baik
(1)
(2)
Dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan
Pemerintah Daerah menempuh langkah untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan
pemberdayaan Koperasi bagi kepentingan Anggota.
(3)
Langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memberikan bimbingan dan
kemudahan dalam bentuk:
a.
pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan
penelitian Koperasi;
b.
c.
bimbingan usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi Anggota;
memperkukuh permodalan dan pembiayaan Koperasi;
d.
bantuan pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling
menguntungkan antara
Koperasi dan badan usaha lain;
e.
bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh
Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Koperasi; dan/atau
f.
(1)
(2)
insentif pajak dan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 113
Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi, Pemerintah dan Pemerintah Daerah
dapat memprioritaskan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi.
Ketentuan mengenai peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta persyaratan dan tata cara
pemberian perlindungan kepada Koperasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Maka jelas peranan pemerintah daerah harus dapat mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat
berkoperasi agar terciptanya keadilan ekonomi. Dengan mengacu :
a. Bahwa pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik
dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim
pengembangan dan pemberdayaan Koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi
nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan
masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945
Bolonmarlumba.com

4. b.
Bahwa pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dalam suatu kebijakan Perkoperasian harus
mencerminkan nilai dan prinsip Koperasi sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi
dan kebutuhan ekonomi Anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh
dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh
tantangan;
Bagi Calon Bupati Humbahas Ir. Binsaren Lumban Batu, gerakan koperasi harus menjadi prioritas
dalam menumbuhkan perekonomian di Humbang Hasundutan, cita-cita mulia dari beliau akan bisa
diwujudkan mengingat pengalaman dalam memimpin perusahaan dan juga salah seorang pendiri
Koperasi Marlumba yang sangat memberikan perhatiannya baik permodalan maupun operasionalnya
sehingga Koperasi Marlumba dapat bertumbuh. Saat ini Anggota Koperasi Marlumba sudah mencapai
300 orang anggota yang tersebar di wilayah Jabodetabek sejak berdirinya Bulan September 2010.
Bolonmarlumba.com