Peraturan Menteri Keuangan ini menyesuaikan besarnya penghasilan tidak kena pajak menjadi Rp24,3 juta untuk Wajib Pajak perorangan dan menambah Rp2 juta untuk yang kawin serta anggota keluarga. Ketentuan ini berlaku sejak 1 Januari 2013.
Pada sesi ini kita akan membahas terkait Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Kedua istilah tersebut tentu sudah tidak asing didengarkan bagi mereka yang pernah berurusan terkait pembiayaan di Perbankan.
Pada sesi ini kita akan membahas terkait Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Kedua istilah tersebut tentu sudah tidak asing didengarkan bagi mereka yang pernah berurusan terkait pembiayaan di Perbankan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang
PP No. 36 Tahun 2021 Tentang PengupahanImam Prastio
PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II KEBIJAKAN PENGUPAHAN
BAB III UPAH BERDASARKAN SATUAN WAKTU
DAN/ATAU SATUAN HASIL
BAB IV STRUKTUR DAN SKALA UPAH
BAB V UPAH MINIMUM
Bagian Kesatu Umum
Bagian Kedua Upah Minimum Provinsi
Bagian Ketiga Upah Minimum Kabupaten/Kota
BAB VI UPAH TERENDAH PADA USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
BAB VII PELINDUNGAN UPAH
Bagian Kesatu Upah Kerja Lembur
Bagian Kedua Upah Pekerja/Buruh Tidak Masuk Bekerja dan/atau Tidak Melakukan Pekerjaan Karena Alasan Tertentu
Bagian Ketiga Peninjauan Upah
Bagian Keempat Pembayaran Upah dalam Keadaan Kepailitan
Bagian Kelima Penyitaan Upah Berdasarkan Perintah Pengadilan
Bagian Keenam Hak Pekerja/Buruh atas Keterangan Upah
BAB VIII BENTUK DAN CARA PEMBAYARAN UPAH
BAB IX HAL-HAL YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DENGAN UPAH
Bagian Kesatu Umum
Bagian Kedua Denda
Bagian Ketiga Pemotongan Upah
BAB X UPAH SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN ATAU
PEMBAYARAN HAK DAN KEWAJIBAN LAINNYA
Bagian Kesatu Upah Sebagai Dasar Perhitungan Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja
Bagian Kedua Upah Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Penghasilan
BAB XI DEWAN PENGUPAHAN
BAB XII PENGAWASAN
BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN
BAB XV KETENTUAN PENUTUP
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PELAPORAN USAHA DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SERTA PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK
TATA CARA PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERlMA ATAU
DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU
1. MENTERIKEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 162/PMK.Oll/2012
TENTANG
PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 telah. ditetapkan besarnya
penghasilan tidak kena pajak;
b. bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan di bidang
ekonomi dan moneter serta perkembangan·harga kebutuhan
pokok yang semakin meningkat, perlu diIakukan
penyesuaian terhadap besarnya penghasilan tidak kena
pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap besarnya
penghasilan tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada
huruf b di atas, Menteri Keuangan teIah mengadakan
pertemuan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia pada tanggaI 30 Mei 2012 dan 15
Oktober 2012;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, "dan dalam rangka
melaksanakan ketentuan PasaI 7 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyesuaian Besarnya
Penghasilan Tidak Kena Pajak;
2. MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
-2-
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
. Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 N6mor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia.Nomor 4999); .
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah:un
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik'
Indonesia Nomor 4893);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: . PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYESUAIAN
BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK.
Pasal 1
Besarnya penghasilan tidak kena pajak disesuaikan menjadi
sebagai berikut:
a. Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu
rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
b. Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah)
tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
3. MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
-3 -
c. Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu
rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang
penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir. dengan .
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008; .
d. Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah)
tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan·
keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak
angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling
banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
Pasal2
Ketentuan yang diperlukan mengenai tata cara penghitungan
besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk Wajib Pajak
orang pribadi diatur dengan Peraturan Direktur Jendera:l
Pajak.
Pasal3
Ketentuan mengenai penyesuaian besarnya penghasilan tidak
kena pajak sebagaimana dimaksud da:lam Pasal 1 mulai
berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.
Pasal4
Peraturan Menteri tnt mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
4. M[NTEIlII(EUANI3IIN
HEPlIIJUI( INDON[SIA
-4-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2012
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal22 Oktober 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1035
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO Y:.M.kl~
u . ~~i~J~ ~:w,;j,'",~,~<,,~ .
KEPALA I 'Rfr!rl~t~~T~b.···':<~.;
'tENTERIAN
1"
,'.'>.
.
",
.
NIP
:1 i
l. Ii:"
. f'
GIARTO ;C;,
<'
,""
1959~~2:E;~~~~a6'1
,.'<,
........ ',.. , . "/ ' "
.
'.
.'
i. )