Dokumen tersebut membahas tentang kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan di Indonesia dalam 3 kalimat. Pertama, kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kedua, sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial dengan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga, lembaga-lembaga negara seperti presiden dan DPR memegang peranan penting dalam pelaksanaan ked

1. Kedaulatan Rakyat &
Sistem Pemerintahan di
Indonesia
Jimmy Pranata Hasibuan
jimmy.hasibuan@citrakasih.sch.id

2. Hakikat Kedaulatan Rakyat
01
02
02
03
Kedaulatan (Inggris: Soverignty,Perancis:
Souverainete, Italia: Sovranus, Latin:
Supranus) yang artinya kekuasaan.
Asas atau prinsip bernegara yang menghendaki agar
kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan
rakyat.
Tokoh-Tokoh :
Marsiglio; John Locke; J.J Rousseau

3. Kedaulatan ke dalam (Intern)
Kekuasaan tertinggi suatu nega
ra untuk mengatur segala hal y
ang ada di dalam negara (rakya
t, wilayah, dan pemerintahan)
Contoh : kekuasaan pemerinta
h negara Indoesia untuk menye
lesaikan masalah jumlah penga
ngguran yang banyak.
MACAM – MACAM KEDAULATAN
Kedaulatan ke luar (ekstern)
Kekuasaan negara untuk meng
adakan hubungan dan kerja sa
ma dengan negara lain demi ke
pentingan bangsa dan negara.
Contoh : Indonesia bekerjasam
a dengan malaysia dalam men
yelesaikan masalah penanggur
an dengan program TKI (Tena
ga Kerja Indonesia).

4. Sifat kedaulatan
1. Permanen, artinya kedaulatan ak
an tetap ada selama suatu negara
masih berdiri
2. Asli, artinya kedaulata itu murn ti
dak berasal dari kekuasaan yang l
ebih tinggi
3. Bulat, artinya kedaulatan merupa
kan satu-satunya kekuasaan tertin
ggi dalam suatu negara dan tidak
dapat dibagi-bagi.
4. Tidak terbatas, artinya kedaulata
n sebagai kekuasaan tertinggi tid
ak ada yang membatasi

5. UUD 1945
Kedaulatan Negara Indonesia
PANCASILA
Add Contents Title
Kedaulatan yang di gunakan Indonesia sejak 17 Agustus 1945 adalah kedaulatan
rakyat & kedaulatan hukum
Sila ke – Empat :
Kerakyatan yang di pimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan
• Pembukaan UUD 1945 alinea ke -4 : “…
maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan
Indonesia itu dalam suatu UUD NRI yang
berkedaulatan rakyat…”.
• Pasal 1 ayat 2 UUD 1945berbunyi :
“Kedaulatan berada di tangan Rakyat dan
dilaksanakan menurut UUD”
• Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 berbunyi “Negara
Indonesia adalah negara hukum.

6. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 berbunyi “Negara Indonesia
adalah negara hukum.
Prinsip kedaulatan rakyat yang dianut di
Indonesia adalah kedaulatan rakyat dalam
kerangka negara hukum.
4 Alasan kedaulatan rakyat perlu dilaksanakan dalam kerangka negara hukum :
1. Kepastian hukum, makasudnya negara adanya kepastian hukum agar warga negara dapat mere
ncanakan kehidupan dan masa depannya secara jelas.
2. Perlakuan yang sama, maksudnya adanya hukum menjadikan warga negara diperlakukan men
urut tolak ukur yang objektif dan sama
3. Legitimasi demokratis, maksudnya kekuasaan negara digunakan berdasarkan persetujuan yan
g diperintah
4. Tuntutan akal budi, maksudnya kehidupan masyarakat harus ditata secara masuk akal.

7. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
Sistem pemerintahan di dalam negara yang merdeka dan
berdaulat adalah gabungan dari keseluruhan alat perlengkapan
negara yang mengelola negara dalam rangka mencapai cita-cita
atau tujuan negara
“
“
jimmy.hasibuan@citrakasih.sch.id

8. Sistem pemerintahan Indonesia
“Pemerintah” di artikan secara sempit dan luas
Gabungan dari keseluruhan
alat perlengkapan negara
secara luas, baik legislatif,
ekeskutif, maupun yudikatif
Dalam arti luas
Lembaga negara yang
menyelenggarakan
pemerintahan (kekuasaan
eksekutif)
Dalam arti sempit01 02
Pemerintah adalah sekolompok orang dan sejumlah lembaga yang membuat da
n menegakkan hukum dalam satu negara tertentu.
Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam mewujud
kan kesejahteraan masyarakat.

9. Sistem pemerintahan Indonesia
1. Ada nominasi parlemen (legislatif) dalam
menjalankan pemerintahan.
2. Kepala negara (presiden/raja/ratu) &
kepala pemerintahan (Perdana Menteri)
di bedakan
3. Kepala pemerintahan di pilih dan
bertanggung jawab kepada parlemen
4. Kepala peeerintahan dapat dijatuhkan
oleh parlemen
5. Kepala pemerintahan dapat
membubarkan parlemen
Parlementer
1. Presiden memainkan peran utama
dalam pengelola kekuasaan eksekutif
2. Presiden selaku kepala negara & kepala
pemerintahan
3. Presiden tdk bertanggungjawab kepada
parlemen
4. presiden tidak dapat membubarkan
parlemen
5. Parlemen tidak dapat menjatuhkan
presiden kecuali alasan khusus yang
diatur UUD 1945.
Presidensial01 02
Sistem pemerintahan: hubungan dan tata kerja antarlembaga
negara pelaksana kedaulatan rakyat.

10. Lembaga Pelaksana Kedaulatan Rakyat

11. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasa
an peradilan dimana kekuasaan ini m
enjaga undang undang, peraturan, da
n hukum lainnya agar benar benar dit
aati.
Mahkamah Agung (MA)
 Berwenang mengadili pada
tingkat kasasi,
 menguji peraturan perunda
ng-undangan dibawah UU,
 Mengajukan 3 orang anggo
ta Hakim Konstitusi.
 Memberikan pertimbangan
dalam hal Presiden membe
rikan grasi dan rehabilitasi.
Dasar Hukum : Pasal 24 A UUD 1945

12. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasa
an peradilan dimana kekuasaan ini m
enjaga undang undang, peraturan, da
n hukum lainnya agar benar benar dit
aati.
Komisi Yudisial (KY)
 Mengusulkan pengangkata
n hakim agung dan hukum
ad hoc di MA kepada DPR
untuk mendapat persetujua
n
 Menjaga dan menegakkan
ehormatan, keluhuran, dan
perilaku hakim
 Menjaga an menegakkan p
elaksanaan kode etik perila
ku hakim
 Menetapkan kode etik haki
m bersama dengan MA
Dasar Hukum : Pasal 24 B UUD 1945

13. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasa
an peradilan dimana kekuasaan ini m
enjaga undang undang, peraturan, da
n hukum lainnya agar benar benar dit
aati.
Mahkamah Konstitusi
(MK)
 Berwenang mengadili pada tingkat p
ertama dan terakhir yang keputusan
nya bersifat final untuk menguji UU t
erhadap UUD,
 memutus sengketa kewenangan lem
baga Negara yang kewenangannya
diberikan kepada UUD 1945,
 memutus pembubaran Partai Politik,
dan memutus hasil perselisihan hasil
Pemilihan Umum.
 Wajib memberi putusan atas pendap
at DPR mengenai dugaan pelanggar
an oleh Presiden dan/atau Wakil Pre
siden menurut UUD 1945.
Dasar Hukum : Pasal 24 C UUD 1945

14. Kekuasaan legislatif adalah kekuasa
an membuat undang-undang atau dis
ebut dengan rule making function.
Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR)
 mengubah dan menetapkan Undang-Un
dang Dasar;
 melantik Presiden dan/atau Wakil Presi
den;
 memberhentikan Presiden dan/atau Wa
kil Presiden dalam masa jabatannya me
nurut Undang-Undang Dasar;
 memilih Wakil Presiden dari dua calon y
ang diusulkan oleh Presiden apabila terj
adi kekosongan jabatan Wakil Presiden
dalam masa jabatannya;
.
Dasar Hukum : Pasal 3 & 8 (2)-(3) UUD1945
 memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan d
alam masa jabatannya, dari dua pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden
yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon P
residen dan calon Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dal
am pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya

15. Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR)
 Membentuk UU yang dibahas dengan p
residen untuk mendapat persetujuan be
rsama.
 Membahas dan memberikan persetujua
n peraturan pemerintah pengganti UU.
 Menerima dan membahas usulan RUU
yang diajukan DPD yang berkaitan deng
an bidang tertentu dan menginstruksika
nnya dalam pembahasan.
 Menetapkan APBN bersama Presiden d
engan memperhatikan pertimbangan D
PD
 Melaksanakan pengawasan terhadap p
elaksanaan UU, APBN, serta kebijakan
pemerintah.
Dasar Hukum : Pasal 20 A ayat 2 UUD 1945
 Membahas dan menindaklanjuti hasil p
emeriksaan atas pertanggungjawaban
keuanagan negara yang disampaikan
oleh BPK.
 Memberikan persetujuan kepada presi
den untuk menyatakan perang, memb
uat perdamaian, dan perjanjian denga
n negara lain.
 Menyerap, menghimpun, menampung,
dan menindaklanjuti aspirasi rakyat.

16. Dewan Perwakilan Daerah
(DPD)
 Mengajukan rancangan undang-undang
kepada DPR yang berkaitan dengan oto
nomi daerah, hubungan pusat dan daer
ah, pembentukan, pemekaran, serta pe
nggabungan daerah, pengelolaan sumb
er daya alam atau sumber ekonomi lain
nya, juga yang berkaitan dengan perimb
angan keuangan pusat daerah.
 Memberi pertimbangan kepada DPR ata
s rancangan undang-undang APBN dan
rancangan undang-undang yang berkait
an dengan pajak, pendidikan, dan agam
a.
 Melakukan pengawasan terhadap pelak
sanaan mengenai hal-hal di atas tadi, s
erta menyampaikan hasil pengawasann
ya kepada DPR untuk ditindaklanjuti. D
PD ini bersidang sedikitnya sekali dalam
setahun.
Dasar Hukum : Pasal 22 D UUD 1945

17. Presiden & Wakil Presien
Kekuasaan Eksekutif adalah salah satu c
abang pemerintahan yang memiliki kekua
saan dan bertanggung jawab untuk mener
apkan hukum.
Masa jabatan Presiden (juga Wakil Preside
n) adalah lima tahun, dan sesudahnya dap
at dipilih kembali untuk jabatan yang sama
dalam satu masa jabatan.
Presiden sebagai Kepala Negara
• Memegang kekuasaan tertinggi atas
Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan
Angkatan Udara (pasal 10 UUD 194
5)
• Menyatakan perang, membuat perja
njian dan perdamaian dengan negar
a lain dengan persetujuan DPR (pas
al 11 UUD 1945).
• Menyatakan negara dalam keadaan
bahaya (pasal 12 UUD 1945).
• Mengangkat duta dan konsul.
• Memberi grasi, amnesti, dan rehabili
tasi.
• Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-l
ain tanda kehormatan.

18. Presiden & Wakil Presien
Kekuasaan Eksekutif adalah salah satu c
abang pemerintahan yang memiliki kekua
saan dan bertanggung jawab untuk mener
apkan hukum.
Masa jabatan Presiden (juga Wakil Preside
n) adalah lima tahun, dan sesudahnya dap
at dipilih kembali untuk jabatan yang sama
dalam satu masa jabatan.
Presiden sebagai Kepala Pemerintahan
 Memegang kekuasaan pemerintahan
menurut UUD.
 Mengajukan RUU (Rancangan Undan
g-Undang) kepada DPR.
 Menetapkan PP (Peraturan Pemerint
ah) untuk menjalankan undang-undan
g.
 Mengangkat dan memberhentikan me
nteri-menteri.