Newsletter - Open Contracting - Juli 2020

Newsletter - Open Contracting - Juli 2020
Newsletter Open Contracting 1 Jalan Panjang Keterbukaan Kontrak dan Izin di Indonesia Kebijakan Satu Data Indonesia Dorong Keterbukaan dan Akuntabilitas Pemerin- tah terhadap Publik Meliana Lumbantoruan dan Wicitra | Halaman 2 Liputan Media NTB Membuka Kanal Informasi Sesuai Kewenangan Halaman 18 Liputan Media Merawat Keterbukaan dengan SIPyandu, NTB Care & Satu Data NTB Halaman 20 Dulu Penambang Kini Turut Memantau Aktifitas Pertambangan Ilegal Meliana Lumbantoruan | Halaman 5 Jalan Panjang Keterbukaan Kontrak dan Izin di Indonesia Meliana Lumbantoruan | Halaman 13 Kebijakan Satu Data di Era Pandemi: Cerita dari NTB dan Semarang Meliana Lumbantoruan | Halaman 9 Newsletter Open Contracting Seri Juli 2020
2 Newsletter Open Contracting Oleh: Meliana Lumbantoruan dan Wicitra Keterbukaan dalam menjalankan pemerintahan dibutuhkan untuk mewujudkan pemerintahan yang partisipatif, dimana masyarakat dapat aktif ber- partisipasi mengawal dan mengawasi jalannya pemerintahan. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menggunakan prinsip keterbukaan informasi kepada publik di antaranya melalui Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan publik dan lahirnya Open Government Partnership (OGP) yang kini beranggotakan 78 negara, dimana Indo- nesia menjadi salah satu pelopornya, serta lahirnya Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data. Dr. Ir. Taufik Hanafi, MUP, deputi Bidang Peman- tauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Bappenas menyatakan bahwa “evidence-based policy” menjadi suatu keharusan, publik ingin mengetahui mengapa suatu kebijakan disusun. Se- makin maju suatu negara, maka tugas laporan pertanggungjawabannya semakin besar yang dengan kata lain semakin terperinci, sehingga setiap nilai 1 Kebijakan Satu Data Indonesia Dorong Keterbukaan dan Akuntabilitas Pemerintah terhadap Publik Illustrasi: http://lombokita.com/warga-pohgading-demo-kadesnya-soal-penolakan-pasir-besi/
Newsletter Open Contracting 3 sen harus ada pertanggungjawabannya.”. Hal ini disampaikan pada acara Diskusi Publik bertajuk Im- plementasi Kebijakan Satu Data dalam Mendorong Praktek Keterbukaan Pemerintah yang diseleng- garakan atas kerjasama PWYP Indonesia dengan Sekretariat Open government Indonesia (OGI) di Jakarta, 25 Februari 2020. Taufik Hanafi selaku keynote speaker dalam diskusi tersebut memaparkan bahwa sebenarnya Indo- nesia terbuka terhadap data. “Peraih nobel ekonomi Tahun 2010, Esther Duflo, mengambil Indonesia sebagai lokasi risetnya. Ia banyak mengambil data pendukung dari Bappenas dan BPS. Hal ini menunjukkan Indonesia terbuka terhadap data terlebih jika itu untuk kepentingan riset/studi” ungkapnya. Taufik Hanafi juga menekankan bahwa “Satu Data itu tidak bisa berdiri sendiri. Tujuan satu data salah satunya adalah untuk mendukung RPJMN yang baik, mulai dari proses penyusunan, perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring dan evaluasi. Itu semua tidak tepisahkan dari satu data dan satu peta” tandas Taufik. Satu Data menunjukkan betapa pentingnya informasi yang berkualitas dan kredibel serta mudah diakses publik. Salah satu hal yang diatur dalam satu data adalah tata kelola data. Beberapa prinsip penting dalam Satu Data yakni harus ada standar data, satu meta data, dan interoperabilitas data (dapat dibagi-pakaikan antar lembaga lain). Selain itu, standarisasi data merupakan hal yang krusial, sehingga ke depannya diperlukan capacity build- ing tidak hanya bagi pemerintah namun juga aktor- -aktor non-pemerintah agar dapat menghasilkan data yang akurat dan berkualitas. Maharani Putri dari sekretariat nasional OGI mengungkapkan beberapa contoh praktik baik pemerintahan yang terbuka di beberapa negara, di antaranya Brazil dan Korea Selatan. “Di Brazil, partisipasi masyarakat telah berdampak pada penurunan ke- matian bayi dan peningkatan pelayanan sanitasi. Sementara di Korea Selatan, dengan adanya penerapan menu penilaian online pada konsumsi air PAM menyebabkan konsumsi air naik 20% karena peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan air minum” tandas Maharani. Selain itu, menurutnya, pemerintah daerah juga sudah cukup aware terkait satu data. Maharani menambahkan, “Salah satu komitmen keterbukaan pemerintahan Indonesia adalah dengan melakukan pilot project di lima kabupaten/kota dan provinsi yakni Bojonergoro, Aceh, DKI, Bandung, dan Semarang. Adapun aksi implementasi yang telah dilakukan berkaitan dengan open data yakni penguatan kanal layanan publik, peningkatan keterbukaan informasi dan penguatan tata kelola data. Tidak hanya berhenti disitu, upaya mendorong praktik-praktik pemerintahan yang terbuka akan terus dilakukan baik di tingkat pemerintah pusat dan juga daerah” ujarnya. Pada akhir tahun 2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapatkan penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat RI karena dianggap telah berhasil memberikan informasi kepada publik secara transparan
4 Newsletter Open Contracting terkait program dan kebijakan strategis di sektor kelautan dan perikanan kepada masyarakat. Rennisca Ray Damayanti, Kabid Data Statistik Pus- datin KKP yang turut hadir menjadi pembicara dalam diskusi publik terrsebut menyampaikan bahwa “data dan informasi publik di sektor kelautan dan perikanan disusun berdasarkan prinsip standar data, misalnya, satuan dalam kuesioner harus seragam, data yang dilengkapi dengan metadata yang baku, memenuhi prinsip interoperabilitas dan menggunakan kode referensi dan/atau data induk” tegas Rennisca. Satu Data di sektor kelautan dan perikanan ini bermanfaat untuk ketelurusan data. Seperti data asal penangkapan ikan atau tujuan ekspor ikan. Di sisi lain, KKP juga melakukan rasi- onalisasi sistem pendataan dari yang sebelumnya memiliki 299 aplikasi, kini disederhanakan menjadi 19 aplikasi. Langkah efektif dan prestasi ini didapat KKP karena sudah membangun satu data bahkan sebelum lahirnya Perpres. Dalam diskusi publik tersebut juga hadir Agus Cahyono Adi, Kepala Pusdatin Kementerian ESDM RI atau yang akrab disapa dengan Pak Aca. Ia menyebutkan bahwa “dalam melaksanakan satu data diperlukan leadership yang kuat.” Menurutnya, “Kementerian ESDM juga mengcopy aplikasi KKP seperti e-kinerja dan Aplikasi Monitoring Realisa- si Anggaran (Amora). Disisi lain, KESDM juga sudah memiliki aplikasi perizinan yang memiliki data base badan usaha sebagai company record, laporan produksi, dan sebagainya” Selain itu, dirinya juga menyatakan apa yang di- terapkan terkait satu data di ESDM belum sele- sai karena membina badan usaha yang luar bia- sa banyak. “ESDM mengenalkan Single Source of Truth (SSOT), membangun dan menetapkan dimana sumber data tersebut. Jika ada data masuk, diverifikasi dan kalau ada yang salah dikembali- kan lagi, sehingga data yang dipegang perusahaan sama dengan yang dimiliki KESDM. Sekarang datanya sudah sama. Manfaatnya terkait dengan akuntabilitas” tutupnya. Maryati Abdullah, selaku koordinator nasional PWYP Indonesia, menekankan bahwa tantangan implementasi satu data di Indonesia ialah bagaimana melakukan kontinuitas dan upgrade data yang berdampak baik pada penerimaan negara. “Selain itu perlu ditekankan bahwa non-state actor bukan hanya NGO, tetapi juga pihak swasta seharusnya bisa turut menjadi partner dari pengembangan kebijakan satu data ini” tambahnya. Sejalan dengan implementasi open data, satu data dan pemerintahan yang terbuka, lanjut Maryati, Indonesia perlu mendorong adanya kebijakan data protection act agar jangan sampai data pribadi kita sebagai masyarakat hanya dikuasai oleh pihak tertentu, sehingga data protection act diharapkan mampu mencegah penyalahgunaan data dan informasi. Perpres Satu Data telah memberikan ba- sis institusionalisasi bagi kebijakan berbasis data. “Gerakan satu data dan keterbukaan ini, menjadi pintu masuk dan platform yang baik dari sebuah kolaborasi antar pihak demi mendukung pencapai- an pembangunan berkelanjutan.” pungkas Maryati.
Newsletter Open Contracting 5 Oleh: Meliana Lumbantoruan Dulu Penambang Kini Turut Memantau Aktifitas Pertambangan Ilegal Novi* pernah terlibat aktivitas pertambangan ilegal. Setelah berhenti, kini Novi justru tertarik untuk ikut mengawasi aktivitas pertambangan yang ada di sekitar tempat tinggalnya di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Mantan suami Novi kala itu memiliki lahan berbukit seluas satu hektar di dekat tempat tinggal mereka. Pada tahun 2012, mantan suami Novi memutus- kan untuk membuka lahan itu dan menjadikannya sebagai area persawahan. Pepohonan di lahan itu pun ditebang. Mantan suami Novi juga mempersi- lahkan siapapun untuk menguruk dan membeli tanah hasil galian dan tanah liat dari sana. Kata Novi, “kalau tanah bukit-bukit di lahan itu tak diuruk, air irigasi tak akan sampai ke sawah karena letaknya di dataran yang lebih rendah.”
6 Newsletter Open Contracting “Bukan cuma itu saja sih, tapi juga karena banyak- nya permintaan untuk membeli tanah uruk dan tanah liat untuk bahan baku pembuatan batu bata merah,” ujarnya. Tanah di lahan itu juga diuruk dan dibeli oleh pengusaha gerabah dan genteng. Me- reka menerima bayaran Rp25 ribu untuk satu truk jungkit. Mereka tak sendirian. Di desa tempat Novi dulu tinggal, ada belasan penambang galian C – tanah uruk, tanah liat, batuan, dan pasir. Tiga sampai lima truk besar pengangkut tanah pun keluar masuk desa setiap harinya dan merusak jalan yang dilewatinya. Mantan suami Novi pernah ditegur tetangga karena aktivitas truk-truk pengangkut tanah dan me- mintanya untuk menghentikan aktivitas penam- bangan. “Dia [mantan suami] merespon begini, “Ini kan tanah saya, terserah mau saya apakan”, tutur Novi. Novi sebenarnya tak seratus persen mendukung aktivitas pertambangan itu. Setelah pohon-pohon sengon ditebang dan tanah diuruk, sumur di ru- mahnya selalu kering setiap musim kemarau datang. Padahal sebelumnya, ia tak pernah kekurang- an air bersih, pun saat kemarau. Novi mengaku tak enak hati jika mengeluhkan hal itu ke sang mantan suami. “Saya cuma mengikuti saja. Bagaimanapun itu kan tanah bukan punya saya, punya mertua [yang diberikan ke mantan suami], jadi saya ngga punya hak,” ujarnya. Aktivitas pertambangan di pekarangan Novi dan mantan suaminya berhenti pada tahun 2014 setelah bukit-bukit di lahan itu rata dengan tanah. Selama dua tahun, hanya sedikit warga yang be- rani menyampaikan keluhan terkait rusaknya jalan secara langsung ke mantan suaminya. Sebab, kata Novi, mantan suaminya merupakan orang yang cukup dipandang di desanya. Warga yang merasa segan kepada mantan suaminya akan melayang- kan teguran ke Novi. Ia hanya bilang, “komplainnya ke suami saya saja langsung, jangan ke saya. Saya ngga punya hak untuk melarang [tambang].” Turun Lapangan Mengawasi Tambang Novi adalah seorang guru. Dia mengajar ilmu pe- ngetahuan sosial kepada siswa Sekolah Mene- ngah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Dia juga merupakan anggota Forum Ma- syarakat Peduli Desa dan kader pembangunan manusia di desa tempat tinggalnya saat ini. Setelah mengikuti Pelatihan Pengawasan Aktivitas Pertambangan untuk Komunitas yang diselengga- rakan Solidaritas Masyarakat untuk Transparan- si NTB (SOMASI NTB) dan Publish What You Pay (PWYP) Indonesia pada 21 November 2019, Novi turun ke lapangan. Bersama satu orang temannya, ia mendatangi tujuh lokasi pertambangan di Kabu- paten Lombok Tengah menggunakan sepeda mo- tor pada tanggal 29 November sampai 1 Desember 2019.
Newsletter Open Contracting 7 Meliana Lumbantoruan, Program Manager PWYP Indonesia, dan Dwi Ariesanto, Koordinator SOMASI NTB, menjadi pemateri di Pelatihan Pengawasan Aktivitas Pertambangan untuk Komunitas pada 21 No- vember 2019 di Kota Mataram, Provinsi NTB. Foto: SOMASI NTB. Novi terdorong untuk memantau aktivitas pertambangan sebab ia ingin tahu lebih dalam mengenai dampak pertambangan bagi kehidupan masyarakat, apakah masyarakat diuntungkan atau justru dirugikan. Sebagai kader pembangunan manusia, Novi juga penasaran, bagaimana aktivitas tambang mempengaruhi tumbuh kembang anak-anak yang tinggal di sekitar area pertambangan. Novi semangat untuk mendatangi langsung lokasi-lokasi pertambangan juga karena ingin melihat sendiri aktivitas tambang dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Novi mengatakan, ia sedih saat melihat kondisi lingkungan area tambang. Berdasarkan penga- matannya, setengah Gunung Prabu, lokasi pertambangan emas ilegal di Kecamatan Pujut, Ka- bupaten Lombok Tengah yang ia datangi, sudah gundul, tak lagi rimbun pepohonan. Perbukitan di sekitar gunung ini pun setengahnya rusak karena aktivitas pertambangan. Di lokasi lain, di Kecamat-
8 Newsletter Open Contracting an Pringrata, Novi menemukan lokasi tambang galian C dekat permukiman warga. Di sana, ada se- jumlah alat berat untuk menguruk tanah, pasir, dan menggali batu apung. Ia juga melihat ada lubang- -lubang bekas tambang dengan kedalaman sekitar 20 meter di wilayah itu. “Kalau ambruk lubang itu, bahaya,” paparnya. Tak banyak tantangan ia temui saat melakukan pemantauan. Ia sengaja mengunjungi lokasi pertambangan di pagi atau siang hari saat wilayah pertambangan sepi agar lebih leluasa mengamati. Ada sekali waktu saat datang ke daerah Patre, Ke- camatan Praya Barat, Novi dihampiri warga dan ditanya ada keperluan apa datang ke area pertambangan. “Warga di sekitar tambang biasanya sensi kalau ada orang baru datang. Jadi saya ngga be- rani motret saat datang ke sana. Lalu saya bilang ke warga itu kalau saya mau beli batu untuk dijual lagi, jadi ngga terlalu dicurigai,” tuturnya. Novi mengaku tak kapok menempuh jarak puluhan kilometer untuk memantau langsung aktivitas pertambangan. Ia bertekad untuk terus melakukan- nya. Novi berharap, temuan-temuannya tentang tambang ilegal di wilayahnya dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah. Ia juga berharap, pemerintah daerah pun aktif melakukan pemantauan langsung ke lapangan, mengecek langsung lokasi pertambangan, apakah berdekatan dengan perumahan atau fasilitas publik lain. Pemerintah juga perlu mencari tahu apakah masyarakat di sekitar tambang memahami betul dampak-dampak buruk yang mungkin muncul. Pemerintah juga harus lebih tegas me- nindak pelanggaran-pelanggaran yang ada. “Kalau dibiarkan, bagaimana nasib anak-cucu kita nan- tinya, ngga bisa menikmati lingkungan dan alam yang indah kalau terus dieksploitasi,” ujarnya.
Newsletter Open Contracting 9 Oleh: Meliana Lumbantoruan Kebijakan Satu Data di Era Pandemi: Cerita dari NTB dan Semarang Pada awal Maret 2020, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan secara resmi bahwa ada Warga Negara Indonesia yang terkena Virus Corona atau Covid-19. Hal ini tentu mengejutkan banyak pihak, pemerintah maupun publik pada umumnya. Sema- kin hari semakin banyak masyarakat yang terpapar virus Covid-19, sehingga pemerintah menetapkan status darurat nasional, yang mana penanganan- nya harus dilakukan secara terintegrasi dari level nasional, ke daerah bahkan sampai level desa. Beberapa pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara mandiri, dan terdapat juga beberapa inovasi kebijakan lain yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan kondisi masyarakatnya. Selain penanganan penyebaran virus Covid-19, pemerintah juga harus menangani dampak lain yang timbul dari setiap kebijakan dalam penanganan wabah Covid-19 ini. Misalnya, bagaimana dengan keberlanjutan hidup masyarakat yang secara
10 Newsletter Open Contracting ekonomi cukup terdampak karena kebijakan PSBB atau kebijakan lainnya yang tidak hanya berdampak terhadap usaha mikro, namun juga usaha-usaha makro. Belum lagi maraknya berita hoax yang cukup meresahkan masyarakat dan menyebabkan infomasi yang diterima masyarakat menjadi sim- pang siur dan tidak akurat. Kendala dan tantangan penanganan wabah Co- vid-19 ini memang memerlukan sinergi semua pihak dan lintas sektor, mengingat dampak yang ditimbulkan bukan hanya pada sektor kesehatan, namun juga sektor-sektor lainnya. Untuk itu, penting bagi pemerintah memberikan informasi secara cepat, transparan, utuh, update dan akurat kepada masyarakat, sehingga kebijakan apapun yang akan diambil pemerintah akan tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Namun, salah satu hal yang juga penting untuk diperhatikan oleh pemerintah yakni bagaimana menyesuaikan kebijakan dengan respon dan kebutuhan masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah dipastikan akan mengakomodir masukan-masukan dari masyarakat sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam kondisi saat ini, Kebijakan Satu Data menjadi salah satu elemen penting yang dapat digunakan dalam menangani dan merespon wabah Co- vid-19. Dengan Satu Data, informasi dan data-data penanganan wabah dan dampak Covid-19 menjadi lebih akurat dan informatif. Dengan demikian, partisipasi publik akan meningkat, dan pada akhirnya akuntabilitas pengelolaan penanganan wabah dan dampak Covid-19 akan dapat terlaksana dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 23 April 2020, Publish What You Pay Indonesia melakukan diskusi secara online dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Diskusi tersebut bertujuan untuk menggali kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan oleh kedua pemda tersebut dalam menangani wabah dan dampak Covid-19, khususnya yang berkaitan dengan penyebaran data dan informasi yang cepat dan akurat kepada masyarakat. Pada kesempatan tersebut, hadir sebagai narasumber mewakili Pemkot Semarang yakni Bapak Bambang Pramusinto, selaku Kepala Dinas Komin- fotik Kota Semarang, serta Bapak I Gede Putu Ar- yadi, selaku Kadiskominfotik Provinsi NTB. Pada awal diskusi masing daerah menyampaikan kondisi perkembangan penyebaran virus covid-19 di daerahnya masing-masing serta langkah-langkah kebijakan apa yang ditempuh oleh masing- -masing daerah untuk mempercepat penanganan wabah covid-19 tersebut. Semarang dan Provinsi NTB sama-sama belum memberlakukan kebijakan PSBB, dan saat ini pemda fokus untuk menelusuri titik-titik rawan, serta kluster–kluster penyebaran virus covid-19 di daerah mereka. Hal ini menjadi hal yang penting, agar semakin fokus dalam mempercepat penanganan penyebaran virus covid-19. Terkait kebijakan penyebaran informasi kepada masyarakat, Pemprov NTB maupun Pemkot Sema- rang sudah memiliki portal terkait covid-19, yang tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi yang update, akurat dan valid.
Newsletter Open Contracting 11 I Gede Putu Aryadi, menyampaikan bahwa “Pem- prov NTB telah membuat portal khusus untuk penanganan covid-19, yakni corona.ntbprov.go.id. Portal tersebut berisi informasi terkait kasus positif dan pesebaran covid-19 yang diperbaharui secara berkala serta disajikan dengan data pilah berdasarkan umur dan jenis kelamin” pungkas Gede. Data pilah terkait umur dan jenis kelamin ini menjadi penting karena ini bisa memberikan informasi bagaimana tingkat kerentanan secara individu, apakah yang lebih banyak adalah kelompok umur anak-anak, atau lansia, atau lebih rentan laki-laki atau perempuan, dan lain sebagainya. Gambar: Portal Informasi Covid-19 Provinsi NTB (corona.ntbprov.go.id) Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada masalah kesehatan, namun juga berdampak pada perekonomian, baik dari sisi makroekonomi maupun mikroekonomi. Oleh karena itu, Pemprov NTB juga menggunakan data pandemi COVID-19 yang telah terkumpul selain untuk penanganan aspek kesehatan juga untuk penanganan dan pemulihan perekonmian daerah serta perekonomian masyarakat NTB. “Pemerintah Provinsi NTB harus me- mastikan dan menstimulus agar roda perekonomian masyarakat tetap berjalan, yakni dengan cara memberikan kebijakan untuk produksi bantuan- -bantuan sosial berupa masker dan lain sebagainya akan mengutamakan produksi loka dari usaha masyarakat lokal Provinsi NTB”,pungkas Gede. Pemkot Semarang juga sudah memiliki portal yang menyajikan informasi terkait Covid-19, yakni melalui https://siagacorona.semarangkota.go.id/. “Por- tal ini juga menyajikan perkembangan data kasus positif dan penyediaan beberapa formulir bagi pendatang untuk melapor, serta ada pula data fasilitas kesehatan rujukan pasien, data bantuan, daftar relawan, ketersediaan alat kesehatan, dan info lainnya seputar pandemi COVID-19 di Kota Se- marang” Ujar Bambang Pramusinto.
12 Newsletter Open Contracting Gambar: Portal Informasi Covid-19 Kota Semarang https://siagacorona.semarangkota.go.id/ Seperti halnya dengan Provinsi NTB, Pemkot Se- marang juga menyadari bahwa selain aspek kesehatan, aspek ekonomi adalah salah satu hal yang harus segera disikapi dan diambil kebijakan oleh pemerintah. Pemkot Semarang sudah me- nyediakan beberapa kerangka bantuan baik yang menggunakan anggaran daerah maupun yang didapatkan dari donator. Pengelolaan bantuan ini dilakukan secara transparan melalui Portal informasi Covid-19 juga. Bambang menekankan bahwa “belakangan marak berita di berbagai daerah yang membahas masalah terkait bantuan sosial kepada masyarakat, untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemkot Semarang akan mengedepankan transparansi terkait data bantuan kepada masyarakat, sehingga Pemkot Semarang menghadirkan fitur data bantuan dalam portal siaga corona tersebut”. Harapannya dengan adanya fitur tersebut, maka akan meminimalisir pengaduan masyarakat. Masyarakat memang membutuhkan data dan informasi yang valid dan akurat, oleh karena pemerintah daerah harus sigap pula untuk memberikan dan menyediakannya kepada masyarakat. Disisi lain, masyarakat juga harus membantu usaha pemerintah dalam mempercepat penanganan pan- demic Covid-19, dengan mengikuti semua kebijakan pemerintah dengan seksama. Dengan demikian maka percepatan penanganan wabah Covid-19 bukan hanya sekedar slogan, namun memang dapat diwujudkan dengan kerjasama yang solid dari semua pihak.
Newsletter Open Contracting 13 Oleh: Meliana Lumbantoruan Jalan Panjang Keterbukaan Kontrak dan Izin di Indonesia Perdebatan terkait keterbukaan kontrak dan izin masih banyak terjadi. Sebagian berpendapat bahwa kontrak dan izin dapat dibuka untuk publik, namun sebagian lagi justru berpendapat sebaliknya. Dorongan untuk membuka kontrak sektor industri ekstraktif sebenarnya sudah banyak digaung- kan di berbagai inisiatif global antara lain seperti Extractive Industrie Transparency Initiative (EITI) dan Open Government Partnership (OGP), dimana Indonesia menjadi negara anggota dalam inisiatif global tersebut. Selain itu, dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keter- bukaan Informasi Publik (KIP) secara jelas telah memandatkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh badan publik, baik di pusat maupun di daerah. Namun, ternyata mandat UU KIP belum berjalan optimal. UU KIP juga secara eksplisit menyebutkan bahwa dokumen kontrak dan perizinan adalah informasi terbuka. Namun dalam tataran praktik, publik masih sulit mendapatkan dokumen kontrak dan perizinan. Untuk itu, kebijakan keterbukaan kontrak dan perizinan di sektor pertambangan menjadi penting untuk didorong. Selain untuk meningkatkan transparansi serta perbaikan tata kelola sektor ekstraktif, juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara dalam mengelola sumberdaya alam. Transparansi dan akuntabilitas Foto: pixabay.com
14 Newsletter Open Contracting juga merupakan salah satu standar dari ‘social li- cense to operate’ bagi sebuah kegiatan ekonomi, termasuk bagi industri yang berbasis sektor sumberdaya alam. Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, sebagai koalisi masyarakat sipil yang konsisten mengawal standar EITI dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas sektor industri ekstraktif, telah me- nyusun beberapa tema kajian terkait keterbukaan kontrak/perizinan, baik dari sisi kerangka legal/ regulasi, keterbukaan kontrak dan pembukaan beneficial ownership, keterbukaan kontrak dalam inisiatif global seperti EITI, serta potret berbagai pengalaman empiris dalam melakukan uji akses informasi dan dokumen perizinan di tingkat daerah. Untuk itu, pada hari Rabu, 30 Juni 2020, PWYP Indonesia melaksanakan diskusi publik yang bertajuk “Keterbukaan Kontrak dan Izin di Indonesia: Kerangka Hukum, Implementasi EITI, Beneficial Ownership, Hingga Praktik Keterbukaan Informasi di Berbagai Daerah”. Tujuan diskusi tersebut adalah untuk mendesiminasikan kajian tersebut kepada publik, guna mendapatkan masukan dan juga menjadikan isu ini sebagai kesadaran bersama akan pentingnya keterbukaan kontrak bagi hak- -hak publik atas kegiatan usaha dan pengelolaan sumberdaya alam. Para peneliti hadir untuk memaparkan temuan hasil kajian yang telah mereka susun. Adapun para peneliti yang juga menjadi narasumber dalam diskusi tersebut yakni: Dessy Eko Prayitno, Giri Ahmad Taufik, Choky Ramadhan dan Triono Hadi. Dalam diskusi yang dipandu oleh Meliana Lumbantoru- an tersebut hadir pula penanggap kajian yaitu: M. Syahyan dari Komisi Informasi Pusat, serta Maryati Abdullah selaku Koordinator Nasional PWYP Indo- nesia. Kerangka Hukum Keterbukaan Kontrak di Indonesia Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam yang ada di bumi Indonesia dikuasai oleh negara dan digunakan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Namun, karena industri migas dan minerba adalah industri ekstraktif yang high risk, high tech- nology, dan high cost, maka pengelolaannya perlu dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki modal kapital maupun teknologi yang kompetitif. Salah satu bentuk kerja sama pengelolaannya adalah melalui sistem kontrak. Dessy Eko Prayitno mengungkapkan bahwa “ke- gamangan pemerintah untuk membuka dokumen kontrak terjadi karena pemerintah ditengarai belum memahami secara utuh mengenai kerangka hukum keterbukaan kontrak di Indonesia, serta adanya keraguan antara memenuhi kepentingan publik atau kepentingan investasi” ungkapnya. Keterbukaan kontrak pengelolaan kekayaan alam Indonesia ini dapat dilihat dalam beberapa per- spektif, yaitu: pertama, sebagai bentuk pertang- gungjawaban pemerintah dalam menjalankan mandat kolektif rakyat Indonesia untuk mengu- rus dan mengelola kekayaan alam Indonesia yang menjadi milik bersama seluruh rakyat Indonesia.
Newsletter Open Contracting 15 Kedua, salah satu makna pelaksanaan kewenangan penguasaan negara atas kekayaan alam Indo- nesia sebagaimana dimaksud Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 adalah dengan memberikan ruang partisipasi rakyat dalam pengurusan dan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Ketiga, sebagai bentuk pelaksanaan tujuan UU KIP. Keempat, sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya yang terkait dengan asas pelindungan hak asasi manusia, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam UU No. 30/2014, khususnya asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas keterbukaan, dan asas kepentingan umum Dessy Eko juga menambahkan bawa “Keterbuka- an kontrak pengelolaan kekayaan alam Indonesia yang menjadi salah satu bentuk pertanggung- jawaban pelaksanaan kewenangan penguasaan negara sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sejalan dan sekaligus menjadi nafas dalam pelaksanaan mandat konstitusi lainnya, seperti UU tentang Hak Asasi Manusia, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)” Ujarnya dengan lugas. Diagram 1. Kerangka Hukum Keterbukaan Kontrak Migas dan Minerba di Indonesia
16 Newsletter Open Contracting Keterbukaan Kontrak dan Standar EITI Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa Indonesia memiliki komitmen di dunia internasional untuk melakukan keterbukaan kontrak. Komitmen tersebut adalah terkait dengan keanggotaan Indo- nesia dalam EITI, yang merupakan inisiatif global mengenai transparansi di sektor industri ekstraktif. Dalam standar EITI, keterbukaan kontrak sudah dimulai sejak 2013, tetapi masih bersifat anjuran (encourage). Pun begitu dengan standar EITI 2016. Namun demikian, dalam standar EITI 2019, keterbukaan kontrak menjadi keharusan bagi seluruh negara anggota, termasuk Indonesia. Standar EITI 2013,2016 & 2019 “Dalam Requirement 2.4 standar EITI 2019 negara pelaksana diwajibkan untuk melakukan pembukaan kontrak yang disepakati mulai 1 Januari 2021. Namun demikian, seluruh anggota dianjurkan untuk mulai membuka dan mempublikasikan kontrak yang sudah ada atau kontrak-kontrak yang sudah ditandatangani sebelum tahun 2021” papar Triono Hadi dalam diskusi onlne tersebut. Koordinator Fitra Riau tersebut juga mengungkapkan bahwa “selain kerangka hukum keterbukaan kontrak di tingkat nasional yang sudah jelas dan diatur dalam UU dan aturan turunannya, komitmen pemerintah Indonesia sebagai anggota EITI juga dapat dijadi- kan kerangka hukum yang kuat untuk melaksanakan keterbukaan kontrak di Indonesia” tegasnya. Meskipun berbagai peluang yang memungkinkan mendorong pemerintah Indonesia dalam mengim- plementasikan standar EITI 2019 mengenai transparansi kontrak dan perizinan, namun dihadapkan tantangan dan hambatan yang menyebabkan Pe- merintah Indonesia (Kementerian ESDM) hingga saat ini belum bersedia membuka dokumen kontrak dan perizinan secara proaktiv dan mudah diakses oleh publik.
Newsletter Open Contracting 17 Keterbukaan Kontrak dan Transparansi Beneficial Ownership Keterbukaan kontrak dan transparansi beneficial ownership merupakan dua instrumen transparansi dari korporasi yang sangat penting dalam upaya pencegahan korupsi, money laundering, ketaatan pajak dan tindak pidana lainnya. Sebagai negara anggota EITI yang akan menerapkan standar keterbukaan kontrak dan juga sebagai anggota FATF yang juga menerapkan klausul keterbukaan beneficial ownership, Indonesia memainkan peranan penting. Terlebih, Indonesia telah memiliki Perpres yang mengamanatkan pelaksanaan kedua inisiatif tersebut. Choky Ramadhan mengungkapkan bahwa “Keter- bukaan kontrak dan transparansi beneficial ownership merupakan dua inisiatif yang dapat dihubungkan dan akan memberikan dampak yang lebih bermakna satu sama lain. Kedua inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi potensi korupsi, terutama dalam pengadaan publik dan perizinan”. Choky menambahkan “Kombinasi inisiatif keterbukaan kontrak dan transparansi beneficial ownership bermanfaat untuk semakin meningkatkan transparansi, pengawasan/partisipasi publik, serta kualitas proses dan hasil dari pengadaan publik. Implementasi keduanya secara bersamaan mampu mencegah terpilihnya korporasi yang berpotensi memiliki konflik kepentingan, memonopoli, dan/ atau mengelola aliran uang ilegal (illicit financial flows) dalam pengadaan publik”. Hasil telaah dalam kajian menyimpulkan setidak- nya ada 2 skema penerapan keterbukaan kontrak dengan mengaitkan pada transparansi beneficial ownership, yakni: Pertama, transparansi informasi pada suatu regis- ter atau portal mengenai identitas dan beneficial ownership perusahaan yang mengajukan penawaran dalam suatu pengadaan publik. Ketika suatu perusahaan mengajukan penawaran, data perusahaan tersebut kemudian dihubungkan dan dibandingkan dengan data pendaftaran perusahaan dan informasi beneficial ownership. Kedua, keterkaitan antara keterbukaan kontrak dan transparansi beneficial ownership dengan mewajibkan perusahaan yang akan mengikuti ten- der pengadaan publik untuk mentransparansikan beneficial ownership. Hal ini bertujuan agar dapat teridentifikasi potensi konflik kepentingan, mencegah kolusi antara perusahaan yang berkaitan, menciptakan kompetisi yang sehat antar perusahaan, dan menjamin informasi utuh terkait pihak pemilik manfaat dari uang negara. Membuka dokumen kontrak dan perizinan adalah keharusan yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya langkah untuk menciptakan tata kelola sumber daya alam yang lebih baik.
18 Newsletter Open Contracting NTB Membuka Kanal Informasi Sesuai Kewenangan Dalam melaksanakan pelayanan informasi, harus dipahami dan dipastikan kewenangan tentang informasi yang dikelola. Apakah informasi ini dikelola oleh daerah, informasi yang dimiliki oleh sebuah perusaan atau informasi pribadi. Sehingga pertimbangan ini yang menjadi dasar ketika permohonan informasi kepada pengelola informasi atau badan publik. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kominfo- tik Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi, saat mengikuti Webinar Diskusi Publik Praktik Keterbukaan Kon- trak dan Izin di Daerah, Selasa (7/7/2020) bertem- pat di ruang kerjanya, Diskominfotik Provinsi NTB. “Ini menjadi perhatian kita bersama baik pemohon informasi atau penyelenggara layanan informasi,” kata mantan Kabag Humas Pemkab Bima ini. Menurutnya, Provinsi NTB memang tidak membuat atau menetapkan keputusan Gubernur tentang informasi yang dikecualikan. Tetapi membuat Per- aturan Gubernur NTB nomor 11 tahun 2020 tentang pedoman uji konsekuensi informasi publik. “Itu yang kami buat,”tegasnya. Selanjutnya, Pak De sapaan akrabnya menambahkan bahwa semua informasi publik terbuka namun perlu diperhatikan dalam proses kehidupan se- hari-hari, ada hal-hal yang harus dikecualikan. Informasi yang dikecualikanpun juga memiliki masa retensi. Apalagi saat ini era yang cepat berubah. Tidak mungkin informasi yang dikecualikan sela- manya dikecualikan. “Ada informasi yang kita kecualikan hari ini kita buka besoknya, kalau itu kita tetapkan dalam surat keputusan, mungkin sangat repot administrasinya, ini yang jadi pedoman.” kata Gede. Liputan Media
Newsletter Open Contracting 19 Hal inilah yang menjadi pertimbangan, kenapa NTB tidak membuat secara khusus daftar informasi yang dikecualikan. Selain itu dalam UU nomor 14 pasal 17, diakuinya akan muncul beragam inter- pretasi, karena bunyi pasalnya akan disesuaikan dengan kondisi senyatanya yang ada di lapangan. Ditambahkannya, Kadang-kadang informas publik yang sifatnya terbuka, karena situasi lokal, bila membahayakan keamanan seperti menyebabkan konflik horinzontal atau vertikal di tengah masyarakat, harus ditunda atau dikecualikan. “Inilah pertimbangan-pertimbangan lokal wisdom, maupun keadaan daerah yang berbeda-beda, yang harus menjadi pertimbangan hukum,” tutur Kadis. Permintaan informasi publik juga kata Gede, ada pertimbangan asas manfat dan mudaratnya untuk kepentingan masyarakat. Walaupun informasi ini dikecualikan, tapi bila demi kepentingan masyarakat, maka harus dibuka. Disamping itu, kendala utama NTB pada disektor informasi pertambangan adalah adanya peralih- an kewenangan. Yang awalnya dari Kabupaten ke Provinsi. Informasi pertambangan, Pemprov NTB membuka keran informasi seluas-luasnya pada portal NTB Satu Data. “Secara bertahap, informasi dan data ini terus diperbaiki dan diperbaharui,”ucap mantan Irbansus Inspektorat Provinsi NTB. Di era keterbukaan publik ini, inovasinya harus mengikuti perkembangan jaman. Masyarakat sudah mulai membutuhkan informasi digital. “Ini yang sedang terus kita dorong di NTB, kita memiliki NTB Care kanal pengaduan bahkan permintaan informasi yang real time,” tutup Gede. Sementara itu, ketua Somasi NTB Dwi Arie Santo mengatakan bahwa di NTB Dinas PMPTSP dan Di- nas ESDM yang memiliki dokumen terkait pertambangan. Menurutnya, hasil diskusi dan temuan di 2 perang- kat daerah ini, saat proses mengakses dokumen badan publik merespon sangat lamban. Bahkan respon itu terjadi saat dilayangkan surat keberatan. Jadi selama 10 hari kerja itu seharusnya diberikan jawaban. Ini sesuai dengan Perki layanan informasi. “Namun selama 10 hari kerja itu kita tidak mendapatkan jawaban. Praktek seperti ini banyak terjadi,” katanya. Namun lanjutnya, setelah keberatan itu dokumen yang dimintapun hanya diberikan daftar list nama perusahaan. Alasannya badan publik kesulitan me- ngumpulkan informasi di Kabupaten/kota. Ia berharap ke depan, badan publik harus punya kepedulian merespon dan menyiapkan informasi publik yang menjadi kewenangan masyarakat. Diskusi Virtual ini diikuti juga oleh Direktur Apara- tur Negara Kementerian PPN (Bappenas), Ketua Pelaksana Harian PPID Utama Prov. Aceh, Kepa- la Pusdatim Kementerian ESDM, dan LSM seperti Fitra Jatim, LPAD Riau, Qbar Sumatera Barat, Ge- rak Aceh. Dipandu oleh Meliana Lumbantoruan, Program Manager PWYP Indonesia. (Dimuat di media pusaranntb.com, pada 7 Juli 2020)
20 Newsletter Open Contracting Merawat Keterbukaan dengan SIPyandu, NTB Care & Satu Data NTB Liputan Media Pemerintahan yang terbuka (open government), sudah pasti adalah postur birokrasi yang selalu aktif dan responsif dengan aspirasi dan kebutuhan rakyat. Karena ia tampil sederhana, lebih cepat hadir di depan, untuk mau tahu, mau mendengar dan merasakan apa yang dihadapi publik. Itulah per- sonifikasi dari sosok pemimpin dan pemerintahan yang punya spirit untuk jujur dan melayani. Mewujudkan pemerintahan terbuka, bukanlah pekerjaan mudah. Selain dibutuhkan komitmen dan pengabdian yang didasari ketulusan dan kejujur- an, juga dibutuhkan dukungan data dan informasi yang valid, lengkap dan akurat serta disajikan dalam waktu yang tepat sehingga mampu menjawab kebutuhan publik. Jadi, instrumen penting dalam mencapai pemerintahan yang terbuka adalah data dan informasi. Pada tingkat nasional, Presiden sudah menge- luarkan Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI). Semangatnya
Newsletter Open Contracting 21 adalah harmonisasi data yang diperoleh dari masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah hingga desa/kelurahan dan dusun agar lebih akurat, mutakhir, terpadu, akuntable, mudah diakses, dan mudah dibagipakaikan. Dibandingkan nasional, NTB selangkah lebih maju. Jauh sebelum Perpres 39 tentang SDI itu terbit, pemerintahan Gubernur Dr. Zul- Umi Rohmi dalam Perda tentang RPJMD NTB 2019-2023 telah menetapkan "Satu Data NTB" sebagai salah satu program unggulan daerah. NTB juga meraih predikat tertinggi sebagai badan publik informatif nasional tahun 2019. Capain itu tentu karena tingginya komitmen keterbukaan dari pimpinan daerah, didukung penyediaan sistem informasi yang dapat menampung berbagai keluh kesah dan beragam problematika sosial ekonomi dan hukum yang diadukan masyarakat kepada Gubernur NTB, melaui Aplikasi "NT- BCare". Juga tersedia Sistem Informasi Posyandu (SIPyandu) yang digunakan untuk mencatat seluruh data/aktivitas dari Posyandu Keluarga yang ada di tiap-tiap desa/dusun. Sehingga dari rekapi- tulasi data-data tersebut maka pemerintah daerah dapat mengetahui kondisi dan kebutuhan program senyatanya yang diperlukan masyarakat untuk mengatasi permasalahannya. Untuk mendukung integrasi dari Program unggulan ini, Pemda NTB juga memiliki instrumen regulasi berupa Perda No. 3 Tahun 2018 tentang tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik. Tak hanya itu, Gubernur NTB dan jajarannya juga terus membuka ruang dialog dengan masyarakat tanpa sekat, baik komunikasi langsung maupun online, dengan membuka seluruh kanal komunikasi publik yang tersedia, termasuk lewat media sosial. NTB satu Data dapat diakses melalui portal: data. ntbprov.go.id. Didalamnya telah tersaji 1.060 jenis data statisktik sektoral, terdiri dari data sektor ekonomi, sosial budaya dan infrastruktur wilayah. Mulai dari data-data untuk perencanaan pembangunan daerah dan indikator statistik sektoral utama (KOR) hingga seluruh data yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berada di bawah koordinasi dan tanggungjawab penguasaan oleh masing-masing OPD. Diakui memang, data statistik yang tersaji di ruang publik ini, belum sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan pengguna data. Masih ada perbedaan data, baik antar OPD tingkat provinsi maupun antar provinsi dan kabupaten/kota hingga desa/kelurahan dan dusun. Padahal jenis datanya hampir sama dan saling terkait. Misalnya saja soal data warga miskin, buruh migran penyandang masalah sosial, data tentang profil usaha BumDes, data soal luas lahan pertanian, data produksi pertanian, kawasan ternak, jumlah kunjungan wisata, rumah kumuh, warga miskin dll. Masalah perbedaan data dan informasi ini sangat mungkin dan bisa saja terjadi karena, Pertama, adanya perbedaan metodelogi pengumpulan/ ko- leksi data atau meta data.
22 Newsletter Open Contracting Kedua, dipicu oleh belum adanya sinkronisasi data antar tingkatan pemerintahan maupun penetapan institusi penanggung jawab data, khususnya terkait dengan satu jenis data yang ditangani oleh berbagai institusi. Selama ini cenderung masing- -masing institusi menggunakan data versinya sendiri, padahal terkait dengan penanganan program yang sama. Misalnya masalah kemiskinan dan kesehatan. Ketiga, belum tersedianya teknologi atau sistem informasi pengumpulan data yang terintegrasi hingga pada tingkatan pemerintahan terdepan. Sehingga saat ini keberadaan data masih tersebar dan sulit didapatkan. Portal satu Data NTB, belum terintegrasi atau terkoneksi dengan satu data kabupaten/kota. Keempat, belum terjalin kerja sama kemitraan antara provinsi, kabupaten/kota dan desa/dusun. Pa- dahal data terkait pelayanan sosial ekonomi dan infrastruktur dasar sebagian besar keberadaannya berada di bawah penguasaan pemda Kabupaten/ kota dan desa/dusun. Langkah Percepatan Salah satu semangat dari aksi Open Governme- nent Partneship (OGP) di NTB ialah mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, mendorong E–Government yang dimungkinkan karena adanya satu data untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas. Kebijakan satu data adalah salah satu upaya untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Ada tiga terobosan yang dilakukan untuk percepatan terwujudnya satu Data NTB, yakni : Pertama, telah dikembangkan sebuah Aplikasi yang disebut "Rudats" (rumah data statistik sektoral. Aplikasi ini berfungsi sebagai teknologi untuk mensikronisasikan data statistik sektoral dari Ka- bupaten/Kota ke portal satu data NTB, dimana pe- tugas pengelola data dari masing-masing daerah menginput data yang telah divalidasi ke Aplikasi Rudats yang terkoneksi dan terintegrasi ke Portal satu data NTB. Aplikasi ini dikembangkan oleh Ke- pala BPS NTB. Kedua, pentingnya dibangun kerja sama untuk pelibatan aparat pemerintah desa/dusun sebagai garda terdepan dalam proses pengumpulan dan validasi data/informasi di tingkat desa/dusun. Pe- libatan ini penting, karena para pejabat inilah yang mengetahui secara konkrit data dan kondisi serta kebutuhan riil masyarakatnya. Ketiga, mendorong terbentuknya forum data tingkat kabupaten/kota dan aktif melakukan pembina- an. Keempat, memanfaatkan sistem informasi posyandu (SIPyandu) keluarga sebagai sarana pengumpulan data dan informasi langsung dari masyarakat yang melibatkan masyarakat itu sendiri. Sehingga terwujud data yang betul-betul obyektif atau integritas data. Hingga Juni 2020 ini, di NTB telah terbentuk 1.514 posyandu keluarga dari 7.286 unit posyandu yang tersebar diseluruh pelosok desa se-NTB, didu-
Newsletter Open Contracting 23 kung 26.000 orang kader posyandu terlatih ditam- bah tenaga pendamping dari masing-masing desa. Para kader dan pendamping desa inilah akan menginput data dan berbagai informasi dari desa dan dusun kedalam aplikasi SIPyandu, dan setelah proses validasi yang memadai, data-data tersebut terintegrasi dengan portal satu data NTB. Program unggulan revitalisasi posyandu keluarga, dihajatkan sebagai satu media efektif bagi masyarakat untuk duduk bersama menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapinya. Sebab layanan di posyandu keluarga bukan hanya terkait dengan kesehatan ibu dan anak yang rutin setiap bulan dengan cakupan 5 program utama (KIA, KB, Imunisasi, Gizi dan Diare). Tetapi juga ada integrasi program dari lintas sektor yaitu Posyandu Remaja, Posbindu, Posyandu Lansia, buruh migran, lingkungan dan BumDes terintegrasi Bank Sampah sehingga posyandu keluarga sekaligus menjadi wadah dalam membang- kitkan ekonomi keluarga yang mandiri, penyuluhan kesehatan reproduksi dengan pendewasaan usia perkawinan (PUP). Jika posyandu keluarga telah berjalan aktif maka banyak pekerjaan rumah dapat terselesaikan dan tidak sedikit pula warga dapat terlibat aktif dalam keseluruhan proses pembangunan daerah. Dan itulah hakekat dari open government. (Penulis: I Gede Putu Aryadi, Kepala Dinas Kominfotik Pro- vinsi NTB, dimuat dalam media Suara NTB pada Rabu, 8 Juli 2020)
24 Newsletter Open Contracting Publish What You Pay (PWYP) Indonesia merupakan lembaga koalisi nasional yang concern pada transparansi, akuntabilitas, perbaikan tata kelola ekstraktif, pertambangan, dan sumber daya alam. Berdiri sejak tahun 2007, dan terdaftar sebagai badan hukum Indonesia sejak tahun 2012 dengan nama Yayasan Transparansi Sumberdaya Ekstraktif, dan terafiliasi dalam kampanye Publish What You Pay di tingkat global. PWYP Indonesia mendorong transparansi dan akuntabilitas di sepanjang rantai sumberdaya ekstraktif, dari tahap pengembangan kontrak dan operasi pertambangan (publish why you pay and how you extract), tahap produksi dan pendapatan dari industri (publish what you pay), hingga tahap pengeluaran pendapatan untuk pembangunan berkelanjutan dan kesejah- teraan sosial (publish what you earn and how you spent). Newsletter Open Contracting ini disusun oleh Tim dari kantor sekretariat nasional Publish What You Pay Indonesia bersama dengan SOMASI NTB. Dicetak atas dukungan hibah tidak mengikat dari Hivos melalui Program Open Contracting. Isi merupakan tanggung jawab Publish What You Pay Indonesia dan tidak mencerminkan pendapat dan sikap dari Hivos. Alamat Jl. Tebet Timur Dalam VIII K No. 12, RT 001/009, Tebet Timur, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12820 Social Media pwypindonesia — Instagram pwyp_indonesia — Twitter Publish What You Pay Indonesia — Facebook Publish What You Pay Indonesia — Linkedin Kontak sekretariat@pwypindonesia.org — Email www.pwypindonesia.org — Website Publish What You Pay Indonesia [Yayasan Transparasi Sumberdaya Ekstraktif]

Newsletter - Open Contracting - Juli 2020

Recomendados

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(11)

Similar a Newsletter - Open Contracting - Juli 2020(20)

Más de Publish What You Pay (PWYP) Indonesia(20)

Último(20)

Newsletter - Open Contracting - Juli 2020