Tata usaha keuangan

1. PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA

2. POKOK BAHASAN 4 : PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SUB POKOK BAHASAN 4.4 : PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA TUJUAN : Setelah pembahasan sub pokok bahasan ini, peserta dapat: 1.menjelaskan pengertian dan cakupan kegiatan penatausahaan keuangan desa dengan benar; 2.terampil dalam pencatatan buku kas umum dengan benar; 3.terampil dalam pencatatan buku kas pembantu pajak dengan benar; 4.terampil dalam pencatatan buku bank dengan benar. WAKTU : 5 Jam Pelajaran @ 45 menit = 225 menit.

4. Company name CURAH PENDAPAT Apa yang anda ketahui tentang PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA ?

5. Company name Apa yang anda ketahui tentang PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA ? Penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran

6. www.bpkp.go.id KETENTUAN POKOK PENATAUSAHAAN Transaksi/ Kegiatan Ketentuan Pokok Rekening Desa 1. Rekening Desa dibuka oleh Pemerintah Desa di bank Pemerintah atau bank Pemerintah Daerah atas nama Pemerintah Desa. 2. Spesimen (nama, ttd & Paraf) atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan jumlah rekening sesuai kebutuhan. Penerimaan Penerimaan dapat dilakukan dengan cara: 1. Disetorkan oleh bendahara desa 2. Disetor langsung oleh Pihak III kepada Bank yang sudah ditunjuk 3. Dipungut oleh petugas yang selanjutnya dapat diserahkan kepada Bendahara Desa atau disetor langsung ke Bank. Penerimaan oleh bendahara desa harus disetor ke kas desa paling lambat tujuh hari kerja dibuktikan dengan surat tanda setoran

7. www.bpkp.go.id KETENTUAN POKOK PENATAUSAHAAN Transaksi/ Kegiatan Ketentuan Pokok Pungutan Pungutan dapat dibuktikan dengan: 1. Karcis pungutan yang disahkan oleh Kepala Desa 2. Surat tanda bukti pembayaran oleh Pihak III 3. Bukti pembayaran lainnya yang sah Pengeluaran 1. Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan dengan peraturan desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa 2. Pengeluaran dilakukan melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

8. CURAH PENDAPAT Apa saja cakupan kegiatan/prosedur PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA ?

9. cakupan kegiatan/prosedur PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA ? 1. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN A. PROSEDUR PENERIMAAN MELALUI BENDAHARA 1. Pihak ketiga/penyetor mengisi Surat Tanda Setoran (STS)/tanda bukti lain. 2. Bendahara Desa menerima uang dan mencocokan dengan STS dan tanda bukti lainya. 3. Bendahara Desa mencatat semua penerimaan 4. Bendahara Desa menyetor penerimaan ke rekening kas desa 5. Bukti setoran dan bukti penerimaan lainnya harus diarsipkan secara tertib. B. PROSEDUR PENERIMAAN MELALUI BANK 1. Penunjukan Bank yang ditetapkan sebagai rekening kas desa. 2. Pihak ketiga/penyetor mengisi STS/tanda bukti lain. 3. Dokumen yg digunakan oleh bank meliputi: a. STS/Slip setoran. b. Bukti penerimaan lain yg syah 4. Pihak ketiga/penyetor menyampaikan bukti penyetoran/slip setoran bank kepada bendahara ds. 5. Bendahara desa mencatat di Buku Kas Umum dan Buku Pembantu bank berdasarkan bukti penyetoran/slip setoran bank

10. cakupan kegiatan/prosedur PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA ? 1. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN C. PROSEDUR PENERIMAAN MELALUI PETUGAS PEMUNGUT a. Kepala Desa menetapkan Petugas Pemungut; b. penyetor mengisi STS/tanda bukti lainnya sesuai ketentuan yang berlaku; c. Petugas Pemungut menerima uang sesuai yang tercantum dalam STS/tanda bukti lainnya; d. Petugas Pemungut dapat menyetorkan penerimaan melalui Bendahara Desa atau bank; e. Petugas Pemungut menyampaikan pemberitahuan penyetoran kepada Kepala Desa; dan f. Bendahara Desa mencatat semua penerimaan yang disetor melalui bank.

11. cakupan kegiatan/prosedur PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA ? 2. PENATAUSAHAAN PENGELUARAN A. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP); 1. Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. 2. Rencana Anggaran Biaya di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa. 3. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku Pembantu Kas Kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa. 4. Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. 5. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

12. cakupan kegiatan/prosedur PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA ? 2. PENATAUSAHAAN PENGELUARAN A. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP); 6. Pengajuan SPP, terdiri atas: a) Surat Permintaan Pembayaran (SPP); b) Pernyataan tanggungjawab belanja; dan c) Surat Pertanggungjawaban (SPJ)/bukti transaksi. 7. Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, Sekretaris Desa berkewajiban untuk: a) meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan; b) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran; c) menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan d) mengembalikan atau menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 8. Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa dapat menyetujui permintaan pembayaran dan memerintahkan Bendahara Desa untuk melakukan pembayaran.

13. cakupan kegiatan/prosedur PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA ? 2. PENATAUSAHAAN PENGELUARAN B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana (SPJ). Terhadap pembayaran yang telah dilakukan, Bendahara Desa wajib melakukan pengadministrasian/pencatatan pengeluaran.

14. www.bpkp.go.id 14 BUKU PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA Permendagri 37/2007 – Buku kas umum; – Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan; – Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran; – Buku kas harian pembantu; – Buku Bank – Buku Bantu Pajak Permendagri 113/2014 – Buku kas umum; – Buku Bank – Buku Kas Pembantu Pajak

15. No. Tgl. KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN (Rp.) PENGELUARAN (Rp.) NO BUKTI JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF SALDO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 100 50 50 50 10 60 40 10 50 JUMLAH Rp. Rp. BUKU KAS UMUM DESA …………………… KECAMATAN ……………………………. TAHUN ANGGARAN ....................... ……………., tanggal ………………… BENDAHARA DESA, ……………………….. MENGETAHUI KEPALA DESA, ………………………………

16. BUKU KAS PEMBANTU PAJAK DESA …………………… KECAMATAN ……………………………. TAHUN ANGGARAN .............. No. URUT TANGGAL URAIAN PEMOTONGAN (Rp.) PENYETORAN (Rp.) SALDO (Rp.) 1 2 3 4 5 JUMLAH MENGETAHUI KEPALA DESA, ……………………………… ……………., tanggal ………………… BENDAHARA DESA, ………………………..

17. BUKU BANK DESA………………. Desa : Bulan : Kecamatan : Bank Cab. : Rek. No. : NO Tanggal Keterangan Bukti PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO Transaksi Transaksi Transaksi Setoran Bunga Bank Penarikan Pajak Biaya Adm Saldo awal/transksi sampai dg bl lalu Total Transaksi bulan ini Total Transaksi kumulatif Tanggal, …………………….......……… diketahui oleh: Dibuat oleh: (Kepala Desa) (Bendahara)

18. BUKTI TRANSAKSI NO : 05/v/PD/2015 KODE REK : 2 X X X X Sudah Terima Dari : Penanggungjawab Operasinal Kegiatan (PjOK) Desa : Langsep Bidang Program : Operasional Pemerintahan Desa Jumlah Uang : Rp. 150.000,- Terbilang : SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH Untuk Pembayaran : Pembelian konsumsi rapat Aparat Desa. 27 bungkus nasi goreng x Rp. 5.000,- = Rp. 135.000,- 1 Kardus Air mineral Rp. 15.000,- Klengkeng, 5 Maret 20.... Penerima ttd (nama terang) Lunas dibayar : 06 April 20....

19. PERPAJAKAN Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Pajak adalah perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama- sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.  Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak. Jadi wajib pajak terdiri dari dua golongan besar yaitu orang pribadi atau badan dan pemotong atau pemungut pajak.

20. PERPAJAKAN  Pemotong pajak adalah istilah yang digunakan pemungut pajak penghasilan (PPh) atas pengeluaran yang sudah jelas /pasti sebagai penghasilan oleh penerimanya. Misal pengeluaran untuk gaji, upah, honorarium (imbalan kerja atau jasa) sewa, bunga, dividen, royalti (imbalan penggunaan harta atas modal). Bendahara diwajibkan untuk memotong PPh atas pembayaran terhadap penerima. Jenis-jenis PPh, ada PPh perorangan (PPh 21) dan PPh badan (PPh 23).

21. PERPAJAKAN  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan terhadap penyerahan barang kena pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha. Prinsip dasar cara pemungutan PPN adalah penjual atau pengusaha kena pajak (PKP) memungut pajak dari si pembeli. Pembeli pada waktu menjual memungut PPN terhadap pembeli berikutnya. Penjual atau PKP wajib menerbitkan Faktur Pajak minimal dua rangkap. Lembar kedua untuk PKP penjual – namanya Pajak. Keluaran dan lembar pertama untuk PKP pembeli – namanya pajak masukan. Tarif PPN pada umumnya adalah 10% (sepuluh persen) dari harga jual selanjutnya yang harus dibayar oleh pembeli adalah 110% (seratus sepuluh persen).  Setiap penerimaan dan pengeluaran pajak dicatat oleh Bendahara dalam buku pembantu kas pajak.

22. Pemotongan / Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21

26. PPh.22 harus dipungut oleh bendahara desa terhadap belanja barang diatas 2.000.000 rupiah (DPP+PPn) & bukan bagian yg terpecah- pecah pada saat;  Barang/jasa telah diterima;  Pada saat pembayaran telah dilakukan oleh bendahara terlebih dahulu sebelum penyerahan barang/jasa;  Pada saat bendahara telah mencatat sebagai piutang/utang;  Pada saat pembayaran termin;

27. Berapa Persen PPh.22 Yg Harus Dipungut? Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No:175/PMK.011/2013  Pasal 2 Ayat (1) huruf b (Untuk Penjual yg ber-NPWP) PPh 22 dipungut = 1,5 % x Harga Pembelian tidak termasuk PPN  Pasal 2 Ayat (3) (Untuk Penjual yg tidak ber- NPWP) PPh 22 dipungut = 3% x Harga Pembelian tidak termasuk PPN

28. Pos² Penting Dalam APBDes Yg Berpotensi Wajib Dilakukan Pemungutan PPh.22 Oleh Bendahara Desa  Belanja Bahan/Material Kode Rek.21202  Belanja Pakaian Dinas & Atributnya Perangkat Desa & Bpd, Serta Pakaian Khusus  Belanja Modal Pengadaan ◦ Alat² Angkutan Darat, ◦ Alat² Pengolahan Pertanian & Peternakan ◦ Peralatan & Perlengkapan Kantor ◦ Komputer, Alat² Studio, Alat² Komunikasi, Alat² Ukur, Mebeulair, Peralatan Dapur Pemungutan PPh.22 Tidak Dilakukan Apabila penjual mampu memberikan fotocopy Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 yg telah dilegalisir oleh KPP Pratama Setempat.

29.  JASA BOGA ATAU KATERING  merupakan jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan. Dapat dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya. (PMK-18/PMK.010/2015 TGL 2/2/2015)

30. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Jenis Barang Yg Tidak Dikenai PPN • Barang Hasil Pertambangan Atau Hasil Pengeboran Yang Diambil Dari Sumbernya Contoh : Asbes, Batu Kapur, Marmer, Pasir & Kerikil, Pasir Kuarsa, Tanah Liat Dll Sebagaimana Contoh Penjelasan Pasal Tsb • Barang Kebutuhan Pokok Yg Sangat Dibutuhkan Oleh Rakyat Banyak Contoh : Beras, Gabah, Jagung, Sagu, Kedelai, Garam, Daging Segar, Telur, Susu, Buah²An Segar Yg Dipetik, Sayur²An Segar Yg Dipetik. • Makanan & Minuman Yg Disajikan Dihotel, Restoran, Rumah Makan, Warung, Jasa Boga/Katering • Uang, Emas Batangan, Dan Surat Berharga

31. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Jenis Jasa Yg Tidak Dikenai PPN : • Jasa Pelayanan Kesehatan Medis • Jasa Pelayanan Sosial • Jasa Pengiriman Surat Dg Perangko • Jasa Keuangan • Jasa Asuransi Tidak Termasuk Jasa Penunjang (Agen, Penilai, & Konsultan) • Jasa Keagamaan • Jasa Pendidikan • Jasa Kesenian & Hiburan • Jasa Penyiaran Yg Tidak Bersifat Iklan • Jasa Angkutan Umum Di Darat Dan Di Air (Tidak Termasuk Plat Hitam) • Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri Yg Menjadi Bagian Tidak Terpisahkan Dari Jasa Angkutan Udara Luar Negeri • Jasa Tenaga Kerja (Tidak Termasuk Jika Penyedia Ikut Bertanggung Jawab Atas Hasil Kerja Tenaga Kerja Tersebut) • Jasa Perhotelan • Jasa Yg Disediakan Oleh Pemerintah Dalam Rangka Menjalankan Pemerintahan Secara Umum • Jasa Penyediaan Tempat Parkir • Jasa Pengiriman Uang Dg Wesel Pos • Jasa Boga Atau Katering

32. KAPAN BENDAHARA DESA HARUS MEMUNGUT PPN Terhadap belanja barang/jasa diatas Rp 1.000.000,- {satu juta rupiah (DPP+PPN)} & bukan bagian yg terpecah- pecah pada saat pembayaran, dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan. • Berdasarkan Undang Undang No.43 Tahun 2009 Pasal 7 Ayat (1) : PPN dipungut = 10% x DPP • DPP adalah Dasar Pengenaan Pajak yg meliputi ▫ Harga Jual ▫ Penggantian ▫ Nilai Impor / Ekspor ▫ Nilai Lain BERAPA PERSEN PPN YG HARUS DIPUNGUT?

33. Company name KERJA KELOMPOK Bagi peserta dalam beberapa kelompok berdasarkan asal desa. Berdasarkan lembar kasus, masing-masing kelompok mendiskusikan: 1 Penghitungan pajak 2 Pengisian Buku Kas Umum 3 Pengisian Buku Kas Pembantu Pajak 4 Pengisian Buku Bank Desa

34. Company name DISKUSI PLENO Masing-masing kelompok menukarkan hasil kerjanya dengan kelompok lain, dan cermati serta berikan hasil koreksi atau catatan anda

35. PENCATATAN PENATAUSAHAAN (A) Dalam pencatatan penatausahan harus memperhatikan: 1. tanda bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran harus sesuai dengan kode rekening; 2. tanda bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran harus mendapatkan pengesahan Kepala Desa; 3. tanda bukti-bukti penerimaan/pengeluaran harus di tanda tangani Bendahara Desa; 4. tanda bukti penerimaan dan pengeluaran tidak terdapat cacat, angka dan huruf harus sama dan tidak ada tanda penghapusan atau di tipex; 5. tanda bukti penerimaan dan pengeluaran di catat pada Buku Kas Umum; 6. setiap pengeluaran telah dianggarkan serta tersedia dana;

36. PENCATATAN PENATAUSAHAAN (A) Dalam pencatatan penatausahan harus memperhatikan: 7. buku yang dipergunakan harus bersih/rapi dan tidak cacat; 8. pada setiap halaman Buku Kas Umum diberi nomor urut dan di paraf oleh Bendahara Desa; 9. halaman terakhir dipergunakan untuk catatan pemeriksa; 10. penulisan dalam Buku Kas Umum dilakukan dengan tinta hitam atau biru dan pada Buku Kas Umum tidak boleh ada ruangan yang kosong atau tidak terisi; 11. Buku Kas Umum hanya dibuat 1 (satu) buku; dan 12. penutupan Buku Kas Umum dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali dan pada setiap penutupan Buku Kas Umum harus ditandatangani oleh Bendahara Desa dan diketahui oleh Kepala Desa.

37. PENCATATAN PENATAUSAHAAN (B) Buku Kas Umum dapat dibuat dalam bentuk buku atau lembaran yang dibuat per bulan. (C) Semua transaksi yang melalui bank baik penerimaan mapun pengeluaran harus dicatat dalam Buku Bantu Bank. (D) Pembukuan antara Buku Kas Umum dengan Buku Bantu Bank dapat dilakukan secara langsung, yaitu: 1. Penyetoran/pengambilan uang dari Kas ke Bank atau sebaliknya merupakan Penggeseran Uang; dan 2. Penerimaan/pengeluaran uang melalui Bank yang merubah keadaan uang, maka dibukukan langsung dalam Buku Kas Umum dan Buku Bantu Bank.

38. PENCATATAN PENATAUSAHAAN E. Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya harus mencatat setiap pemotongan dan penyetoran dalam Buku Kas Pembantu Pajak. F. Dalam pencatatan pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya pada Buku Kas Pembantu Pajak harus mencantumkan kode rekening penerimaan atau pengeluaran yang terkena pajak.

Tata usaha keuangan

Tata usaha keuangan

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente(20)

Destacado

Destacado(16)

Similar a Tata usaha keuangan

Similar a Tata usaha keuangan(20)

Más de rajapusbar

Más de rajapusbar(9)

Último

Último(20)

Tata usaha keuangan