1. REGULASI PELAKSANAAN HAJI INDONESIA

2. PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DAN
PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER

3. DASAR HUKUM
• UNDANG-UNDANG
1. UU No.13 tahun 2008 yang telah direvisi dengan UU No.8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah
Haji dan Umrah
2. UU No. 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
• PERATURAN/KEPUTUSAN PRESIDEN/PEMERINTAH
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji reguler Tahun
1439H/2018M
5. KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH
HAJI TAHUN 1440H/2019M DAN PENGELUARAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN TAHUN
1440H/2019M YANG BERSUMBER DARI NILAI MANFAAT
• PERATURAN MENTERI
6. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler
7. PMA Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah
8. KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG
PENETAPAN KUOTA HAJI TAHUN 1440H/2019M
9. KMA Nomor 176 Tahun 2019 tentang Penetapan Kuota Haji Tambahan Tahun 1440H/2019M
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2017
11. Keputusan Menteri Agama RI No 719 th 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pedoman Perjalanan
Umrah Pada Masa Pandemi
3

4. Sumber: Kemenag RI

5. Sumber: Kemenag RI

6. Sumber: Kemenag RI

7. PENYELENGGARA HAJI
PENYELENGGARA HAJI REGULER
1. Menteri Agama di Tingkat Pusat
2. Gubernur Di Tingkat Provinsi
3. Bupati/Walikota Di Tingkat Kabupaten/Kota
4. Kepala Perwakilan RI untuk Kerajaan Arab Saudi
(Dubes RI di Riyadh)
PENYELENGGARA HAJI KHUSUS
1.
PEMERINTAH - Regulator
2.
PIHK – OPERATOR (Penyelenggara)

8. KUOTA HAJI
• Kuota haji Indonesia mengacu kepada Keputusan KTT-OKI
tahun 1987 di Amman, Yordania yang memutuskan 1/1000 (satu
perseribu) dari jumlah penduduk Muslim suatu negara
• Kuota dasar haji Indonesia sebanyak 211.000, terdiri atas
194.000 untuk jamaah haji reguler dan 17.000 untuk jamaah haji
khusus;
• Kuota haji reguler dibagi habis untuk seluruh provinsi secara
proporsionalKuota tahun 2019 sebanyak 221.000 menjadi kuota
dasar, untuk haji Reguler 204.000 dan haji khusus 17.000
• Dalam rangka optimalisasi pengisian kuota, dimungkinkan untuk
mengisi kekosongan kuota lintas provinsi dalam satu embarkasi.
• Rasionalisasi kuota TPHD mengacu estimasi jumlah kloter
dalam satu provinsi, yaitu 3 TPHD per-kloter.

9. ALOKASI KUOTA HAJI
2019
KRITERIA JEMAAH
TPHD/
PTG PIHK
JUMLAH %
REGULER 202.487 1.513 204.000 92,3
KHUSUS 15.663 1.337 17.000 07,7
JUMLAH 218.150 2.850 221.000 100
Sumber: Kemenag RI

10. KUOTA HAJI PER PROVINSI
2019
NO PROVINSI
KUOTA
JUMLAH
JEMAAH TPHD
1 Aceh 4.359 34 4.393
2 Sumatera Utara 8.292 64 8.356
3 Sumatera Barat 4.592 36 4.628
4 Bengkulu 1.630 11 1.641
5 Riau 5.030 34 5.064
6 Jambi 2.899 20 2.919
7 Kepulauan Riau 1.286 9 1.295
8 Kalimantan Barat 2.510 17 2.527
9 Sumatera Selatan 6.988 47 7.035
10 Bangka Belitung 1.061 8 1.069
11 Lampung 7.020 54 7.074
12 DKI Jakarta 7.891 61 7.952
13 Banten 9.420 73 9.493
14 Jawa Barat 38.567 285 38.852
15 Jawa Tengah 30.225 254 30.479
16 DI Yogyakarta 3.131 27 3.158
17 Jawa Timur 35.034 236 35.270
NO PROVINSI
KUOTA
JUMLAH
JEMAAH TPHD
18 Nusa Tenggara Timur 665 5 670
19 Bali 695 5 700
20 Nusa Tenggara Barat 4.476 38 4.514
21 Kalimantan Tengah 1.603 14 1.617
22 Kalimantan Selatan 3.799 32 3.831
23 Kalimantan Timur 2.577 18 2.595
24 Kalimantan Utara 414 3 417
25 Sulawesi Utara 710 5 715
26 Sulawesi Tengah 1.986 14 2.000
27 Sulawesi Selatan 7.247 49 7.296
28 Sulawesi Tenggara 2.012 14 2.026
29 Gorontalo 974 7 981
30 Sulawesi Barat 1.448 10 1.458
31 Maluku 1.082 8 1.090
32 Maluku Utara 1.072 8 1.080
33 Papua 1.072 8 1.080
34 Papua Barat 720 5 725
JUMLAH 202.487 1.513 204.000
Sumber: Kemenag RI

11. Sumber: Kemenag RI

12. Sumber: Kemenag RI

16. Sumber: Kemenag RI
ALOKASI KUOTA HAJI 2022
• Total : 100.051
• Haji Reguler : 92.825
• Haji Khusus : 7.226
• Petugas : 1.901

17. Sumber: Kemenag RI

18. PENDAFTARAN HAJI
REGULER
• Pendaftar sudah berusia minimal 12 tahun.
• Bagi yang sudah pernah haji baru diperbolehkan mendaftar
kembali 10 tahun setelah pergi haji terakhir. Hal ini tidak
berlaku bagi pembimbing.
• Gubernur dapat menambah persyaratan pendaftaran
berupa surat keterangan domisili.
• Tidak perlu persyaratan surat keterangan sehat dari dokter.
• Jemaah melakukan setoran awal di BPS-BPIH dan
mendapat bukti setor dengan nomor validasi. Kemudian ke
Kankemenag Kab/Kota untuk mengisi SPPH, melakukan
photo biomatrik, sidik jari dan mendapatkan nomor porsi.

19. Sumber: Kemenag RI

20. Sumber: Kemenag RI

21. Sumber: Kemenag RI

22. Sumber: Kemenag RI

23. Sumber: Kemenag RI

24. Sumber: Kemenag RI

25. HAJI KHUSUS
• PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS adalah
Penyelenggaraan ibadah haji yang pengelolaan, pembiayaan
dan pelayanannya bersifat khusus
• PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS meliputi
pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang dalam
pelaksanaannya harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal
yang telah ditetapkan
• PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS (PIHK) adalah Biro
Perjalanan yang telah mendapat izin Menteri untuk
menyelenggarakan Ibadah Haji Khusus

26. HAJI KHUSUS
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
Jumlah Daftar
0
5.500
11.000
16.500
22.000
2014 2015 2016 2017 2018 2019
4.797
15.200
16.756
16.598
16.461
20.643
2014
2015
2016
2017
2018
2019

27. PMA No. 22 Tahun 2011 tentang
• Dalam melaksanakan pasal 38 khususnya ayat 3
tentang pelaksanaan haji khusus, pemerintah
menetapkan Standar Pelayanan Minimal yang
merupakan tolak ukur yang wajib diberikan oleh
PIHK kepada jemaah dengan tujuan untuk
memberi kepastian ketersediaan pelayanan
minimal oleh PIHK yang akan dijadikan acuan
sebagai alat pengawasan dan penilaian terhadap
PIHK itu sendiri

28. PELIMPAHAN PORSI
JEMAAH WAFAT
• Permohonan dari keluarga jemaah yang sudah ditetapkan berhak
melunasi/sudah melunasi, namun meninggal dunia sebelum
berangkat.
• Kebijakan wafat yang dapat digantikan adalah waktu Jemaah haji
wafat terhitung sejak tanggal penetapan dan publikasi data Jemaah
berhak melunasi, sampai dengan tanggal terakhir keberangkatan
gelombang II ke Arab Saudi.
• Yang dapat menggantikan adalah suami/istri/anak kandung/ menantu
yang dibuktikan dengan KTP, Kartu Keluarga, Ake Kelahiran/Surat
Kenal Lahir, Ijazah dan Salinan Akta Nikah.
• Verifikasi dilakukan di Kankemenag Kab/Kota, Kanwil Provinsi dan
Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri DJPHU.
• Jemaah pengganti diberangkatkan pada musim haji tahun berjalan
atau tahun berikutnya.

29. PEMBATALAN HAJI
• Pembatalan Haji Reguler
Pembatalan haji reguler, konfirmasi batal dilakukan oleh
Kankemenag Kab/Kota langsung ke Subdit Pendaftaran Dityan
Dalam Negeri dengan tembusan kepada Kanwil Kemenag
Provinsi. Pengembalian dana setoran BPIH ditransfer
langsung ke rekening jemaah haji melalui BPS-BPIH tempat
mendaftar oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

30. DOKUMEN HAJI
• Paspor 48 halaman.
• Pemberian visa oleh Kedutaan Besar Arab Saudi sesuai
dengan jumlah jemaah dan petugas haji yang telah
disepakati antara Kementerian Agama RI dan
Kementerian Haji Arab Saudi.
• Proses pemvisaan dg sistem E-Hajj : (1).Kontrak layanan,
termasuk data pembayaran (2).Data perorangan jemaah
(3).Pemaketan dg melakukan mapping jemaah terkait
layanan/group, akomodasi Makkah, Madinah dan katering
Armina.

31. Sumber: Kemenag RI

32. PENYELESAIAN VISA
JEMAAH HAJI
• Pengiriman paspor dari provinsi ke pusat dimulai
tanggal setelah proses pembagian kloter selesai.
• Proses pemvisaan dilaksanakan mulai bulan
Ramadhan - Dzulhijjah 1440H. Pemberangkatan
jemaah haji dimulai bulan 6 Juli 2019M/3 Dzulqo’dah
1440H.
• Pengurusan visa, kloter awal diproses lebih awal, 1
kloter dimasukkan dalam 1 koper berdasarkan data
pramanifest.

33. PERLENGKAPAN JEMAAH
• Setelah melakukan pelunasan, jemaah
mendapatkan souvenir dari BPS-BPIH berupa
bahan batik dan kain ihram (bagi jemaah pria),
bahan batik dan mukena (bagi jemaah wanita),
serta Buku Paket Manasik Haji
• Pada saat di Asrama Haji, jemaah mendapat
gelang identitas, paspor dan Living Cost
(SR.1.500)

34. ASRAMA HAJI
• 10 Asrama Haji Embarkasi milik Kementerian Agama dan 3
Asrama Haji Embarkasi milik Pemerintah Daerah, yaitu
Palembang, Batam dan Solo.
• 10 Asrama Haji Embarkasi dipimpin oleh Kepala UPT (Unit
Pelaksana Teknis), yaitu PNS dilingkungan Kementerian Agama
langsung dibawah Dirjen PHU.
• Selebihnya berstatus Non UPT, baik Asrama Haji Embarkasi
Antara maupun Asrama Haji Transit
• PNS Kementerian Agama dapat diperbantukan pada Asrama
Haji Non UPT dengan persetujuan Dirjen PHU/Kakanwil
Kemenag Provinsi.

35. FUNGSI ASRAMA HAJI
1. Pemeriksaan Akhir Kesehatan
2. Pemeriksaan Imigrasi Dan Barang Bawaan
3. Pemantapan Manasik Haji
4. Penyerahan Living Cost, Gelang Identitas, Gelang Barcode,
Penggantian Biaya Paspor
5. Selama Di Asrama, Jemaah Mendapat Jatah Makan 3 Kali,
Snack 2 Kali Dan 1 Kali Pada Saat Kedatangan Dari Tanah
Suci
6. Pada Saat Operasional, Semua Unsur Layanan Berada Di
Asrama Haji
7. Diluar Masa Operasional, Asrama Haji Dapat Digunakan
Untuk Kegiatan Masyarakat

36. Sumber: Kemenag RI

38. PEMBERANGKATAN &
PEMULANGAN
1. Pemberangkatan Jemaah haji Gelombang 1 dari Embarkasi
m e n u j u B a n d a r a A M A A M a d i n a h , s e d a n g k a n
pemberangkatan Jemaah haji Gelombang 2 dari Embarkasi
menuju Bandara KAIA Jeddah.
2. Pemulangan Jemaah haji Gelombang 1 dari Bandara KAIA
Jeddah menuju Debarkasi, sedangkan pemulangan Jemaah
haji Gelombang 2 dari Bandara AMAA Madinah menuju
Debarkasi.

40. KAPASITAS PER EMBARKASI
EMBARKASI TYPE PESAWAT KAPASITAS SEAT
ASUMSI JUMLAH JEMAAH DAN
KLOTER
ACEH BOEING 777 393- GA 4.448 (11 KLOTER)
MEDAN BOEING 777 393 - GA 8.466 (22KLOTER)
BATAM BOEING 747 450 - SV 11.940 (27 KLOTER)
PADANG BOEING 777 393 - GA 6.349 (16 KLOTER)
PALEMBANG BOEING 747 450 - SV 8.194 (19 KLOTER)
JAKARTA PD GEDE BOEING 777 393 - GA 18.880(48 KLOTER)
JAKARTA BEKASI BOEING 777 410 - SV 45.286(111 KLOTER)
SOLO AIRBUS 330 360 - GA 34.112 (95 KLOTER)
SURABAYA BOEING 747 450 - SV 37.055 (83 KLOTER)
BANJARMASIN AIRBUS 330 325 - GA 5.533 (17 KLOTER)
BALIKPAPAN BOEING 747 455 - GA 5.792 (13 KLOTER)
MAKASSAR BOEING 747 455 - GA 15.911 (35 KLOTER)
LOMBOK BOEING747 455 - GA 4.564 (10 KLOTER)
JUMLAH 206.530 (507 KLOTER)
Sumber: Kemenag RI

41. ASAL JEMAAH PER
EMBARKASI
1.
EMBARKASI ACEH (BTJ)
: ACEH
2.
EMBARKASI MEDAN (MES)
: SUMUT
3.
EMBARKASI BATAM (BTH)
: RIAU, KEPRI, JAMBI DAN KALBAR
4.
EMBARKASI PADANG (PDG)
: SUMBAR DAN BENGKULU
5.
EMBARKASI PALEMBANG (PLM)
: SUMSEL DAN BABEL
6.
EMBARKASI JKT-PD GEDE (JKG)
:DKI JAKARTA, BANTEN DAN LAMPUNG
7.
EMBARKASI JKT-BEKASI (JKS)
: JAWA BARAT DAN LAMPUNG
8.
EMBARKASI SOLO (SOC)
: JAWA TENGAH DAN DIY
9.
EMBARKASI SURABAYA (SUB)
: JAWA TIMUR, BALI DAN NTT
10.
EMBARKASI BANJARMASIN (BDJ)
: KALSEL DAN KALTENG
11.
EMBARKASI BALIKPAPAN (BPN)
: KALTIM, SULTENG DAN SULUT
12.
EMBARKASI MAKASSAR (UPG)
:
SULSEL, SULTRA, SULBAR,
GORONTALO, MALUKU, MALUKU
UTARA, PAPUA, DAN PAPUA BARAT
13.
EMBARKASI LOMBOK (LOP)
: NUSA TENGGARA BARAT (NTB).

44. Sumber: Kemenag RI

45. PERLINDUNGAN JEMAAH
HAJI
• Perlindungan bagi jemaah haji reguler dengan premi asuransi jiwa
sebesar Rp.50.000,- dari dana optimalisasi BPIH.
• Perlindungan bagi petugas haji melalui asuransi jiwa bagi petugas
haji dengan dana APBN.
• Proses klaim asuransi dilakukan oleh Ditjen PHU sesuai data
jemaah wafat.
• Penguatan perlindungan bagi jemaah haji dengan penambahan
petugas dari unsur TNI/POLRI.
• Penguatan perlindungan terkait dengan dokumen jemaah haji,
Pemerintah memberangkatkan petugas dari unsur Ditjen Imigrasi
Kemenkumham.
• Pelayanan kesehatan jemaah haji khusus selama di Arab Saudi
dilakukan pada Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) dan Rumah
Sakit Arab Saudi.

46. KESEHATAN HAJI
1. Istithaah Kesehatan haji diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.15 tahun 2016
2. Pemeriksaan kesehatan dan penetapan status istitha’ah kesehatan jemaah haji
dilakukan di Kabupaten/Kota.
3. Saat pelunasan BPIH, calon jemaah dipastikan sudah melakukan pemeriksaan
kesehatan. Hasil pemeriksaan istitha’ah kesehatan menjadi syarat pelunasan BPIH
4. Pengecekan kehamilan dan pemberian vaksin meningitis paling lambat 2 minggu
sebelum jemaah masuk asrama haji.
5. Penerbitan SPMA bagi calon jemaah haji yang sudah di vaksin meningitis. Dengan
demikian tidak ada lagi pemberian vaksin meningitis dilakukan setelah jemaah masuk
asrama haji, karena berdampak kemana-mana. Untuk itu, perlu koordinasi antara
Dinas Kesehatan dengan Kankemenag Kab/Kota.
6. Mempersyaratkan kepesertaan program JKN-KIS bagi jemaah haji dan petugas haji.
7. Jajaran Kanwil Kemenag Prov/Kab/Kota melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan
dan BPJS untuk melakukan sosialisasi program JKN-KIS kepada jemaah dan petugas haji
termasuk perlunya vaksin meningitis lebih awal.
8. Penetapan pemberangkatan jema’ah haji sepenuhnya menjadi kewenangan
Kementerian Agama dengan mempertimbangkan rekomendasi istitho’ah kesehatan dari
Kemenkes di Kabupaten/Kota.

47. TERIMA KASIH