Ketentuan perpajakan bagi bendahara

KETENTUAN PERPAJAKAN
BAGI BENDAHARA

KPP PRATAMA BANJARMASIN
JUNI 2012

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak
Kalimantan Selatan dan Tengah
1

APBN/APBD
DIKELOLA

INSTANSI PEMERINTAH PUSAT/DAERAH
LEMBAGA NEGARA
MELALUI SUATU
KEGIATAN

BENDAHARA
WAJIB MELAK.PEMOTONGAN DAN
PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT
TERMASUK PENGERTIAN BENDAHARA
ADALAH PEMEGANG KAS DAN PEJABAT
LAIN YG MENJALANKAN FUNGSI YG SAMA

2

Objek Pemotongan & Pemungutan
yg Dilakukan Bendahara


PPh Pasal 21



PPh Pasal 4 ayat (2) : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan



PPh Pasal 22

: Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan
sehubungan dengan pembelian Barang



PPh Pasal 23

: Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan
berupa hadiah, bunga, deviden, sewa, royalty
dan jasa-jasa selain Objek PPh Pasal 21



PPh Pasal 26

: Pembayaran atas penghasilan kepada Wajib Pajak
Luar Negeri

: Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan
kepada org pribadi sehubungan dengan pekerjaan
jabatan jasa & kegiatan
sehubungan jasa tertentu & sumber tertentu



PPN dan PPnBM

: Pemungutan atas pajak konsumsi yg dibayar sendiri
sehubungan penyerahan Barang Kena Pajak &
Jasa Kena Pajak



Bea Materai

: Pembayaran atas pemanfaatan dokumen2 tertentu

3

Bendahara sebagai Pemotong Pajak
BENDAHARA YG DITUNJUK
SEBAGAI PEMUNGUT/ PEMOTONG PAJAK

PEJABAT YG DITUNJUK
OLEH MENTERI/KETUA
LEMBAGA SEBAGAI
BENDAHARA/
BENDAHARA PROYEK

BENDAHARA/
PEMEGANG KAS
PEMERINTAH DAERAH

4

Pengertian PPh PASAL 21/26
PAJAK PENGHASILAN
SEHUBUNGAN DENGAN
- Pekerjaan atau Jabatan
- Jasa dan Kegiatan
yang dilakukan WP Orang Pribadi

PENGHASILAN BERUPA : GAJI, UPAH, HONORARIUM, TUNJANGAN,
DAN PEMBAYARAN LAIN DGN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN

WP DN

WP LN

PPh PASAL 21

PPh PASAL 26

5

PENERIMA & JENIS PENGHASILAN
Penghasilan Yang Diterima

PEJABAT
NEGARA/PNS/
ANGGOTA TNI DAN POLRI/
PENSIUNAN

SELAIN PEJABAT
NEGARA/PNS/
ANGGOTA TNI DAN POLRI/
PENSIUNAN

YANG DIBEBANKAN KEPADA
KEUANGAN NEGARA/DAERAH
Jenis Penghasilan
PENGHASILAN TERATUR

PENGHASILAN TIDAK TERATUR


6

TIDAK TERMASUK PENGHASILAN
YANG DIPOTONG PPh PASAL 21

PENGHASILAN
PEMBAYARAN MANFAAT ATAU SANTUNAN ASURANSI DARI PERUSAHAAN
SEHUBUNGAN DGN ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN,
ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA
PENERIMAN DLM BENTUK NATURA DAN/ATAU /KENIKMATAN DLM BENTUK
APAPUN YG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH
(Contoh PPh 21 yg ditanggung Pemberi Kerja atau yg ditanggung Pemerintah)

IURAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN KEPADA DANA PENSIUN YG
PENDIRIANNYA TLH DISAHKAN MENKEU,IURAN TUNJANGAN HARI TUA
ATAU IURAN JAMINAN HARI TUA KEPADA BADAN PENYELENGGARA
TUNJANGAN HARI TUA/JAMSOSTEK YANG DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA
ZAKAT YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI BADAN/
LEMBAGA AMIL ZAKAT YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH, ATAU
SUMBANGAN KEAGAMAAN YG SIFATNYA WAJIB BAGI PEMELUK AGAMA YG
DIAKUI DI INDONESIA YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI
LEMBAGA KEAGAMAAN YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH
BEASISWA YG DITERIMA WNI DLM RANGKA MENGIKUTI PENDIDIKAN DI DLM
NEGERI PADA TK PENDIDIKAN DASAR, MENENGAH & TINGGI DGN SYARAT
PEMBERI DGN PENERIMADirektorat Jenderal Pajak
Kanwil BEASISWA TDK MEMPUNYAI HUB. ISTIMEWA

7

PENGHASILAN YANG DITERIMA
PEJABAT NEGARA/PNS/ANGGOTA TNI & POLRI/PENSIUNAN
Penghasilan Yang Diterima
PEJABAT
NEGARA

PNS

ANGGOTA
TNI & POLRI

PENSIUNAN*)

YANG DIBEBANKAN KEPADA
KEUANGAN NEGARA/DAERAH
PENGHASILAN TERATUR

GAJI, GAJI KEHORMATAN, UANG PENSIUN,
DAN TUNJANGAN LAINNYA


HONORARIUM, UANG SIDANG, UANG HADIR,
UANG LEMBUR, IMBALAN PRESTASI KERJA,
DAN IMBALAN LAIN DENGAN NAMA APAPUN

PPh Ps. 21 DITANGGUNG
PEMERINTAH

DIPOTONG PPh Ps.21

*) TERMASUK JANDA/DUDA, DAN / ATAU ANAKANAKNYA


8

Penghitungan PPh Pasal 21
Mulai 1 Januari 2009

PENGHASILAN TERATUR DARI APBN/APBD

PENGHASILAN BRUTO

PENGHASILAN BRUTO

- GAJI KEHORMATAN
- GAJI
- TUNJANGAN YG TERKAIT

DIKURANGI:
- BIAYA JABATAN, 5% DARI
PENGH. BRUTO MAKS
Rp 6.000.000,-/ THN ATAU
Rp 500.000,-/BLN
- IURAN YG TERIKAT DGN
PENGH. TETAP

PTKP

DIKURANGI

- UANG PENSIUN

HONORARIUM DAN IMBALAN
LAIN DGN NAMA APAPUN
YANG DTERIMA PEJABAT
NEGARA, PNS, ANGGOTA
TNI/POLRI

DIKURANGI:
BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH.
BRUTO (UANG PENSIUN)
MAKS Rp 2.400.000,00/THN ATAU
Rp 200.000,00

DIBEBANKAN KPD
KEUANGAN NEGARA/
DAERAH

PENGHASILAN
NETO

PENGHASILAN KENA PAJAK

TARIF PS.17 UU PPh

PAJAK TERUTANG
DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA
Kalimantan Selatan 20% LEBIH TINGGI
dan Tengah
TARIFNYA

DIPOTONG PPh Ps. 21
BERSIFAT FINAL:
0% UNTUK GOL II
5% UNTUK GOL III
15% UNTUK GOL IV
DARI PENGH. BRUTO
(FINAL)

9

PTKP=PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
PTKP BARU
Mulai 1-1-2009
SETAHUN
(Rp)

SEBULAN
(Rp)

UNTUK DIRI PEGAWAI (TK/-)

15.840.000,-

1.320.000,-

UNTUK DIRI PEGAWAI YG
KAWIN/NIKAH (K/-)

17.160.000,-

1.430.000,-

UNTUK PEGAWAI YG KAWIN &
MEMILIKI 1 TANGGUNGAN (K/1)

18.480.000,-

1.540.000,-


19.800.000,-

1.650.000,-


21.120.000,-

1.760.000,-

PTKP MAKSIMAL 3 TANGGUNGAN
•PTKP DITENTUKAN BERDASARKAN KEADAAN PADA AWAL TAHUN KALENDER,
•PTKP BAGI PEGAWAI YG BARU DATANG DAN MENETAP DI INDONESIA DLM BAGIAN

TAHUN KALENDER YG NYA DITENTUKAN BERDASARKAN KEADAAN PADA
AWAL BULAN DARI BAGIAN TAHUN KALENDER YBS

10

PTKP UTK KARYAWATI

STATUS KAWIN

HANYA UTK DIRI
SENDIRI

STATUS KAWIN
SUAMI
TDK MENERIMA/
MEMPEROLEH
PENGHASILAN

- UTK DIRI SENDIRI
SEBAGAI WP
- STATUS KAWIN
- TANGGUNGAN
MAKS 3 ORANG

STATUS TDK
KAWIN

- UTK DIRI SENDIRI
SEBAGAI WP
- TANGGUNGAN
MAKS 3 ORANG

SYARAT:
MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI
PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT
SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN
BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/
MEMPEROLEH PENGHASILAN

11

9. TARIF UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
Pasal 17 ayat (1) a UU No.36/2008 ( UU PPh)

KETENTUAN BARU (Mulai tahun pajak 2009):
NO

Lapisan Penghasilan

Tarif

1.

S.d. Rp 50.000.000,-

5%

2.

Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000

15%

3.

Di atas Rp250.000.000,- s.d.Rp500.000.000,-

25%

4.

Di atas Rp500.000.000,-

30%


12

Tiap Masa/Bulan
PERKIRAAN ATAS PENGHASILAN
YG BERSIFAT TERATUR DALAM
1 BULAN (Contoh Bulan Januari)

- GAJI KEHORMATAN
- GAJI

- UANG PENSIUN

DIKALI 12
DIKURANGI:
- BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO
MAKS Rp 6.000.000,-/THN
ATAU Rp 500.000,-/BLN
- IURAN YG TERIKAT DGN PENGH.TETAP

DIKURANGI:
BIAYA PENSIUN, 5% DARI
PENGH.BRUTO (UANG PENSIUN)
MAKS Rp 2.400.000,00/THN ATAU
Rp 200.000,00

PENGHASILAN NETO

Contoh untuk Gaji + Tunjangan
Bulan Januari

Rp3.500.000,-

Rp3.500.000 x 12 = Rp42.000.000,-(5%xRp42.000.000)+Rp600.000)
- (Rp2.100.000+Rp600.000)
- Rp2.700.000

Rp39.300.000,-

DIKURANGI

PTKP

X

TARIF PS.17 UU PPh
12 Kalimantan Selatan dan Tengah

- Rp15.840.000
Rp23.460.000
Rp23.460.000 X 5%=Rp1.173.000
12
12
13
Rp97.750 = PPh bln Januari

CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 TIAP BULAN
KARYAWAN TETAP BERNAMA B (STATUS
SENDIRI) PENGHASILAN SEBULAN (BULAN
JANUARI) Rp 7 JUTA IURAN PENSIUN YG
DIBAYAR SENDIRI TIAP Rp250.000

PENGHASILAN BRUTO
SEBULAN X 12
- GAJI KEHORMATAN
- GAJI

Rp 7.000.000 x 12 =
Biaya jabatan :
5% x Rp 84.000.0000=
Rp4.200.000
Iuran pensiun :
Rp250.000 x 12 =Rp3.000.000
Total :
Rp4.200.000 + Rp3.000.000 =
Rp7.200.000

DIKURANGI:
- BIAYA JABATAN, 5% DARI
PENGH. BRUTO MAKS
Rp 6.000.000,-/ THN ATAU
Rp 500.000,-/BLN
- IURAN YG TERIKAT DGN
PENGH. TETAP

PENGHASILAN
NETO

Rp84.000.000

Rp 7.200.000 _

Rp76.800.000

DIKURANGI

PTKP

PTKP : TK/- Rp 15.840.000

Rp15.840.000 _



Rp60.960.000

5% X Rp50.000.000 =Rp2.500.000

PPh sebulan :
Rp4.144.000 : 12
14

TARIF PS.17 UU PPh

PPh Kanwil Direktorat Jenderal Pajak
PASAL 21 SETAHUN
15%X Rp10.960.000=Rp1.644.000+
Rp4.144.000
12
Kalimantan Selatan danPPh 21 Setahun
Tengah

Rp345.333

Masa Pajak Terakhir
PPh Pasal 21
terutang atas
seluruh Penghasilan
Kena Pajak selama 1
Tahun atau bagian
tahun pajak

PPh Pasal 21
Yg telah dipotong
pada masa-masa
sebelumnya
dalam tahun pajak
ybs

PPh Pasal 21
Masa Pajak
Terakhir

Contoh (dari jumlah penghasilan Jan s.d Novem. yg sama dan kenaikan penghasilan
terjadi pada bulan Desem.sebesar Rp1.500.000 shgg menjadi Rp5.000.000)
(Rp3.500.000 x 11 + Rp5.000.000) –
[(5%x (Rp3.500.000 x 11 +
Rp5.000.000)+Rp600.000] –
Rp15.840.000 = Rp43.500.000 –
(Rp2.175.000 +Rp600.000
+Rp15.840.000)=
Rp43.500.000 – Rp18.615.000
=Rp24.885.000

X
5% = Rp24.885.000 =

Rp1.244.250

Rp 1.075.250

Rp169.000
15

Atas Penghasilan yg Bersifat tidak teratur
PPh Pasal 21
Terutang atas
seluruh Penghasilan
atas jumlah yg
teratur x 12 + jumlah
penghasilan tdk
teratur

PPh Pasal 21
Yg terutang atas
penghasilan
teratur x 12

PPh Pasal 21
Masa Pajak
Terakhir

Contoh (ada penambahan kenaikan penghasilan yg terjadi pada bulan Desem.sebesar
Rp1.500.000 yg merupakan penghasilan yg bersifat tdk teratur yaitu THR (bukan PNS)
(Rp3.500.000 x 12 + Rp1.500.000) –
[(5%x (Rp3.500.000 x 12 +
Rp1.500.000)+Rp600.000] –
Rp15.840.000 = Rp43.500.000 –
(Rp2.175.000 +Rp600.000
+Rp15.840.000)=
Rp43.500.000 – Rp18.615.000
=Rp24.885.000

Rp 1.173.000*

Rp169.000

X
5% = Rp24.885.000 =

Rp1.244.250

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak *lihat contoh penghit.tiap
Kalimantan Selatan dan Tengah masa (teratur) hl.20

16

DASAR PENGHITUNGAN
PPh Ps. 21
KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF
PEGAWAI TETAP
WP DALAM NEGERI

SEJAK AWAL
TAHUN

SETELAHPERMULAAN
TAHUN PAJAK

MULAI BEKERJA SETELAH BULAN JANUARI
TERMASUK PEGAWAI YG
SEBELUMNYA BEKERJA PADA
PEMBERI KERJA LAINNYA

JUMLAH PENGHASILAN YG SEBENARNYA DITERIMA/DIPEROLEH
DALAM TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN TAKWIM

TIDAK
DISETAHUNKAN

CONTOH :
SI A KERJA MULAI BLN JULI
DGN PENGHASILAN TIAP BLN Rp 10 JT
MAKA PENGHITUNG PPh PSL 21
ADALAH (Rp 10 JT – [(BIAYA JAB.PERBLN
+IURAN PENS/BLN)] X 6 BLN) - PTKP Jenderal
Kanwil Direktorat
X TARIF PSL 17 ATAU : 6 BLN

Pajak

MULAI BEKERJA
DALAM TAHUN
BERJALAN

YG DISETAHUNKAN

CONTOH :
SI BUSH MULAI BLN JULI DGN PENGHSL
Rp 10 JT TIAP BLN, MAKA PENGHIT.PPh
PSL 21 :(Rp 10 jt-[(BIAYA JAB.PERBLN
+IURAN PENSIUN PERBLN)] x 12)-PTK X
TARIF PSL 17 : 6 BLN

17

Atas Penghasilan Yang Tidak Teratur yg
Dibayarkan Kepada Pejabat Negara, PNS,
Anggota ABRI dan Para Pensiunan

BERUPA :
HONORARIUM, UANG SIDANG, UANG LEMBUR,
IMBALAN PRESTASI KERJA, IMBALAN LAIN DGN
NAMA APAPUN

TIDAK DIBEBANKAN KPD
KEUANGAN
NEGARA/DAERAH

JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP
MAKA
TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI

TARIF
Ps. 17 UU PPh

18

PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PENERIMA PENGHASILAN
SELAIN PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI DAN
PARA PENSIUNAN
YG DIBEBANKAN KEPADA APBN/APBD
Penghasilan teratur dan tidak teratur

UPAH HARIAN
UPAH MINGGUAN
UPAH SATUAN
UANG SAKU HARIAN
UPAH BORONGAN

HONORARIUM, UANG SAKU,
HADIAH, PENGHARGAAN, KOMISI,
FEE, DAN PEMBAYARAN
LAIN SBG IMBALAN SEHUBUNGAN
DGN PEKERJAAN, JASA, DAN
KEGIATAN

DIPOTONG PPh Psl 21/26 DARI PENGHASILAN BRUTO


19

ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN,
MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN
UANG SAKU HARIAN

Tdk termasuk
Honorarium atau
Komisi yg diterima
Penjaja barang &
Petugas dinas luar

DIBAYAR HARIAN
TIDAK LEBIH DARI
Rp 150.000,-

LEBIH DARI
Rp 150.000,DIKURANGI
Rp 150.000,-

TIDAK DIPOTONG
PPh Ps.21

DIPOTONG PPh
TARIF 5%

PADA SAAT TELAH MELEBIHI
Rp 1.320.000 DALAM SATU BULAN KALENDER

DIKURANGI
PTKP HARIAN SEBENARNYA +
Iuran Jaminan Hari Tua/
Iuran Tunjangan Hari Tua
yg dibayarkan ke Jamsostek,
bila diwajibkan

TARIF 5%

PKP
TARIF Psl 17

JIKA PENGHASILAN
KUMULATIF DLM
1 BLN < Rp 6.000.000
JIKA PENGHASILAN
KUMULATIF DLM
1 BLN > Rp 6.000.000

DIPERHITUNGKAN PPh Ps.21

YANG TELAH DIPOTONG

JIKA WP
TDK
MEMILIKI
NPWP
MAKA
TARIFNYA
20% LEBIH
TINGGI

20

ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN,
SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN

DIBAYAR BULANAN

DIKURANGI PTKP SEBULAN

PKP SEBULAN
JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP
MAKA

PKP DISETAHUNKAN
X
TARIF PPh Ps.17
PPh SETAHUN

PPh SEBULAN

21

PENGHASILAN BRUTO
HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH DANPENGHARGAAN
DGN NAMA APAPUN, KOMISI, FEE, DAN PEMBAYARAN
LAIN DENGAN NAMA APAPUN
SEBAGAI
IMBALAN ATAS JASA DAN KEGIATAN
KEPADA
- TENAGA AHLI (PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK, DOKTER,
KONSULTAN, NOTARIS,PENILAI DAN AKTUARIS);
- SENIMAN, OLAHRAGAWAN;
- PENASEHAT, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH,
PENYULUH & MODERATOR,
- PENGARANG PENELITI, DAN PENERJEMAH;
- PEMBERI JASA DLM SEGALA BDG TERMASUK TEKNIK,
KOMPUTER DAN SISTEM APLIKASINYA, TELEKOMUNIKASI,
ELEKTRONIKA, FOTOGRAPHI, EKONOMI DAN SOSIAL
- AGEN IKLAN;
- PENGAWAS, PENGELOLA PROYEK;
- PESERTA PERLOMBAAN, PESERTA RAPAT, KONFERENSI,
PERTEMUAN ATAU KUNJUNGAN KERJA, PESERTA ATAU
ANGGOTA PANITIA, PESERTA PENDIDIKAN, PELATIHAN
& MAGANG DLL;
- PEMBAWA PESANAN/PENEMU LANGGANAN/PERANTARA

JIKA WP TDK MEMILIKI
NPWP MAKA
TARIFNYA 20% LEBIH
TINGGI

- DISTRIBUTOR PERUSAHAAN
MULTILEVEL MARKETING ATAU
DIRECT SELLING
- PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI
YG TDK BERSTATUS SBG PEGAWAI;
- PENJAJA BARANG DAGANGAN YG
TDK BERSTATUS PEGAWAI;
DAN/ATAU
- PENERIMA PENGHASILAN BUKAN
PEGAWAI LAINNYA YG MENERIMA
PENGHASILAN DARI PEMOTONG
PPh PASAL 21 SECARA
BERKESINAMBUNGAN.

JIKA MEMILIKI NPWP

DIPOTONG PPh Ps.21 DENGAN
TARIF Ps. 17 DARIJenderal Pajak
Kanwil Direktorat JUMLAH BRUTO

DIKURANGI

PTKP
22

KEWAJIBAN BENDAHARA
PEMOTONG PPh PASAL 21
MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN NPWP
MENGHITUNG, MEMOTONG, MENYETOR DAN MELAPOR PPh YANG TERUTANG
SETIAP BULAN KALENDER TERMASUK LAPORAN PENGHITUNGAN PPh YG NIHIL
MEMBUAT CATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN PPh PSL 21 UTK MASING2
PENERIMA PENGHASILAN, YG MENJADI DASAR PELAPORAN PPh PSL 21 DAN/ATAU
PPh PSL 26 YG TERUTANG UTK SETIAPMASA PAJAK DAN WAJIB MENYIMPAN
CATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN TSB
DALAM HAL TERJADI KELEBIHAN PENYETORAN PPh PSL 21 DAN/PPh PAL 26 YG
TERUTANG PADA SUATU BULAN,KELEBIHAN TSB DAPAT DIPERHITUNGKAN DGN
PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26 YG TERUTANG PADA BLN BERIKUTNYA
MELALUI SPT MASA PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PSL 26
MEMBUAT & MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PADA SAAT DILAKUKAN
PEMOTONGAN PAJAK
MENGAMBIL SENDIRI FORMULIR YG SUDAH DITETAPKAN DALAM PERDIRJEN PAJAK


23

KEWAJIBAN PENERIMA
PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21
MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI JUMLAH TANGGUNGAN
KELUARGA PADA AWAL TAHUN KALENDER ATAU PADA SAAT MULAI
MENJADI SUBJEK PAJAK DLM NEGERI SBG DASAR PENENTU PTKP PADA
SAAT MULAI BEKERJA ATAU MULAI PENSIUN
APABILA TERJADI PERUBAHAN TANGGUNGAN KELUARGA,
PENERIMA PENGHASILAN MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA YG BARU DAN MENYERAHKANNYA
KE PEMOTONG PPh PSL 21 DAN/PPh PSL 26 PALING LAMA SEBELUM
MULAI TAHUN KALENDER BERIKUTNYA


24

TATA CARA PENYETORAN
PPh PASAL 21

TDK
DITANGGUNG
PEMERINTAH

DITANGGUNG
PEMERINTAH

TDK ADA
PENYETORAN

DGN SSP KE :
- BANK PERSEPSI, ATAU
- KANTOR POS GIRO

PALING LAMBAT
TGL 10 BLN BERIKUTNYA

BILA JATUH PD
HARI LIBUR PENYETORAN
PADA HARI
KERJA BERIKUTNYA


25

TATA CARA PELAPORAN
PPh PASAL 21

TDK
DITANGGUNG
PEMERINTAH

DITANGGUNG
PEMERINTAH

DGN SPT MASA PPh
PASAL 21
KE KPP/KAPENPA

MELAPORKAN
PENGHITUNGAN
PPh PSL 21
DLM DAFTAR GAJI

PLG LAMBAT TGL 20
BULAN TAKWIM
BERIKUTNYA
JIKA JATUH PD
HARI LIBUR

KPPN
PD HARI KERJA
BERIKUTNYA

26

CONTOH PENGHITUNGAN
PPh PASAL 21
Drs. Slamet Taramandi (bukan PNS), menerima honorarium sebesar
Rp 1.000.000,Penghitungan PPh Pasal 21

Rp 1.000.000,- x 5% = Rp 50.000,Mengingat yg menerima bukan PNS , maka tarif yg digunakan untuk
pemotongan PPh Pasal 21 adalah tarif Pasal 17 UU PPh
Jika Drs Slamet tidak punya NPWP
Rp 1.000.000,- x 5% x 120% = Rp 60.000,-


27

Contoh Formulir PPh Ps.21 Yg Harus Buat & Dilaporkan ke KPP


28


29


30


31


32

BENDAHARAWAN SEBAGAI
PEMUNGUT PPh PASAL 22

 DITJEN ANGGARAN
 BENDAHARAWAN PEMERINTAH PUSAT/DAERAH
 BENDAHARAWAN BEA & CUKAI
YG MELAKUKAN PEMBAYARAN
ATAS PEMBELIAN BARANG

TIDAK PERLU DITUNJUK
SECARA KHUSUS

33

PPh PASAL 22
DIPUNGUT

BERKENAAN DENGAN PEMBAYARAN
ATAS
PENYERAHAN BARANG
OLEH
WAJIB PAJAK (REKANAN)


34

DIKECUALIKAN DARI
PEMUNGUTAN PPh PSL 22

PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG YANG
JUMLAHNYA PALING BANYAK Rp.2.000.000,- DAN
TIDAK MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TERPECAHPECAH DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKB

PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR
MINYAK, LISTRIK, GAS, AIR MINUM / PDAM, DAN
BENDA BENDA POS DILAKUKAN OTOMATIS TANPA
SKB


35

SAAT PEMUNGUTAN

PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN
ATAS
PENYERAHAN BARANG OLEH REKANAN

TARIF 1,5%
DARI HARGA/NILAI
PEMBELIAN BARANG

JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA

36

BUKTI PEMUNGUTAN
SSP
KP.PDIP 5.1.98

LEMBAR KE-1

WAJIB PAJAK REKANAN

LEMBAR KE-2

KPP MELALUI KPPN

LEMBAR KE-3

KPP SBG LAMPIRAN SPT
MASA BENDAHARAWAN

LEMBAR KE-4

KANTOR PENERIMA PEMBAYARAN
(BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO)

LEMBAR KE-5

PEMUNGUT PPh PSL 22

37

TATA CARA
PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

PPh PASAL 22
DIPUNGUT PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN

DISETOR PADA HARI YANG SAMA

KE BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO

SSP
DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN

DITANDATANGANI OLEH BENDAHARAWAN

38

TATA CARA PELAPORAN
PELAPORAN
PPh PASAL 22

SPT MASA
F.1.1.32.02

KE KPP/KP4
SELAMBAT-LAMBATNYA
14 HARI SETELAH
BULAN TAKWIM BERAKHIR
JIKA JATUH PADA HARI LIBUR

PADA HARI KERJA BERIKUTNYA

39

CONTOH PENGHITUNGAN
PPh PASAL 22
Drs. Slamet, Bendahara Madrasah Negeri Depok membeli komputer
Rp 11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -.

Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka
Rp 11.000.000,- x 100/110 x 1,5% = Rp 150.000,*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb
dikalikan 100/110
Apabila rekanan tidak memiliki NPWP maka
PPh pasal 22 terutang :
Rp 11.000.000,- x 100/110 x 1,5% x 200% =Rp300.000,-


40

Contoh Formulir PPh Ps.22 Yg Harus Buat & Dilaporkan ke KPP
SURAT SETORAN PAJAK

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I

3

LEMBAR

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

(SSP)

Untuk dilaporkan
Oleh WP ke KPP

NPWP

0

:

3

-

4

5

6

-

7

8

9

-

0

-

0

0

9

-

0

0

0

Diisi sesuai dengan Nomor Pok ok Wajib Pajak yang dimilik i

NAMA WP

:

PT Persangingan Sangat Tidak Sehat Sekali

ALAMAT WP

:

Jl.H.Juhri, Jakarta

MAP/Kode Jenis Pajak
4

1

1

1

2

Kode Jenis Setoran

9

2

0

Uraian Pembayaran

0

PPh Pasal 22 atas Pengadaan Alat Pengolahan Data

Masa Pajak
Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Tahun
Ags

Sep

Okt

Nov

Des

2

0

0

8

Diisi tahun terutangnya pajak

Beri tanda silang pada salah satu k olom bulan untuk masa yang berk enan

Nomor Kete tapan

/

:

/

/

/

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Terbilang :

lima belas juta rupiah

Diisi dengan rupiah penuh

Rp 15.000.000,Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal ……………………..

Wajib Pajak/Penyetor
Jakarta , tgl 10-Sep-08

Cap dan tanda tangan


TTD & CAP KANTOR

Nama Jelas : ………………………………….

Nama Jelas :

Stefano Bambang Yudono

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buk u petunjuk pengisian

F.2.0.32.01


41

Lembar ke-1 unt uk : Kant or P elayanan P ajak
Lembar ke-2 unt uk : P emungut P ajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR BUKTI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
MASA :Se pte mbe r s /d Se pte mbe r TAHUN : 2008 (1)
Jumlah Obye k
PPh Pas al 22
(Rp)

Bukti Pe mungutan

PPh Pas al 22
yang dipungut
(Rp)

No

NPWP / Alamat WP

Nama Wajib Pajak

(1)

(2)

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

05.678.901.2.009.000 …./,…

PT Persanginagn …..

01…

…..

1.000.000.000

15.000.000

Nomor

Tanggal

2
3
4
5
6
7
dst.
J UM LAH

15.000.000

Jakarta, 2 Oktober 2008
Pe mungut Pajak
N PWP

:

Nama

:

0

0 -

1

2

3 -

4

5

(2)

(3)

6 -

7 -

8

9

0 -

0

0

7

bendahara KPPU Jakarta

Tanda tangan, nama dan cap
TTD & CAP KANTOR

Stefano BY
NIP. .xxxxxxxxxxxx .
D.1.1.32.04


42

Lembar ke-2 unt uk : P emungut P ajak

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
………………………………………..
di
………………………………………..

(1
)

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
A.

Identitas Pemungut Pajak :
NPWP

:

0

0

-

1

:

2

3

-

4

5

6

-

JL>>>>>>>

Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut untuk masa pajak September
dan telah disetor tanggal 10-09-2008

(5)

7

(3)

-

8

tahun 2008

9

0

-

0

0

(2)

bendahara KPPU

Al amat
B.

:

Nama

0

(4)

adalah sebagai berikut:

UR A IA N

MAP/KJS

(1)

(2)

Nilai Obyek Pajak
(Rp)
(3)

Tarif
(% )
(4)

PPh yang dipungut
(Rp)
(5)

1. Badan Usaha Industri/Eksportir

411122/100

……………………………

………

……………………………

2. Usaha Industri Rokok

411122/402

……………………………

………

……………………………

3. Pembelian Barang Oleh Bendaharawan/Badan
Tertentu Yang Ditunjuk
4. Nilai Impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai *)
a. API
b. Non API
6. Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan Usaha
Selain Pertamina
a. SPBU/Agen/Penyalur (Final)
b. Pihak lain (Tidak Final)

1.000.000.000

1,5%

15,000,000

411123/100
411123/100

……………………………
……………………………

………
………

……………………………
……………………………

411122/100

5. Hasil Lelang (Ditjen Bea dan Cukai)

411122/900

……………………………

………

……………………………

411122/401
411122/401

……………………………
……………………………

……………………………
……………………………

J UML A H
Terbilang

(6)

15,000,000
lima belas juta rupiah

*) Coret yang tidak perlu

C.

Lampiran : (7)
( X ) Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan
Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina),
( ) Surat Setoran Pajak (SSP) dan /atau Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP) yang disetor oleh
Importir atau Pembeli Barang sebanyak………. lembar, (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang
Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina),
( ) Surat Setoran Pajak (SSP) dan /atau Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN Hasil Tembakau Buatan Dalam
Negeri (SSCP) yang disetor oleh Pemungut Pajak sebanyak………. lembar, (Khusus untuk Badan Usaha Indus tri/Eksportir
Tertentu, Ditjen Bea dan Cukai),
( ) Surat Kuasa Khusus,
( ) Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dan /atau Bukti Pembayaran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (BPPCP)
(Khusus untuk Badan Usaha Indus tri/Importir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai),
( ) Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dan /atau Bukti Pembayaran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (BPPCP),
(Khusus untuk Badan Usaha Indus tri/Eksportir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai)
( ) Dalam hal ada penjualan retur agar dilengkapi dengan lampiran rincian penjualan dan retur penjualan,
( ) Risalah Lelang, dalam hal pelaksanaan lelang.

D.

Pernyataan :
Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.
Jakarta., 2 Oktober 20080… (8)
Pemungut Pajak / Kuasa (9)

Stefano Bambang Yudonoi

(1
0)


43

PEMOTONG PPh PASAL 23/26

BENDAHARAWAN PEMERINTAH PUSAT
BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAERAH

YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN
ATAS OBJEK PPh Pasal 23

44

PENGHASILAN
YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN
PPh PASAL 23
HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUBUNGAN DENGAN
KEGIATAN SELAIN YANG TELAH DIPOTONG PPh. 21
SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN
PENGGUNAAN HARTA
IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN:
• JASA TEKNIK;
• JASA MANAJEMEN;
• JASA KONSULTAN HUKUM,
• JASA KONSULTAN PAJAK,
• JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21
YANG BERASAL DARI MODAL :
• DEVIDEN
• BUNGA
• ROYALTI

45

TIDAK DIKENAKAN
PEMOTONGAN PPh PASAL 23
WAJIB PAJAK

ORANG PRIBADI /
BADAN

YG DAPAT MENUNJUKKAN
SKB PEMOTONGAN
PPh PASAL 23/26

YG MELAKSANAKAN
PROYEK PEMERINTAH YG
DIDANAI HIBAH ATAU
PINJAMAN LN


46

TIDAK DIKENAKAN
PEMOTONGAN PPh PASAL 23
A.
B.
C.

D.

F.
G.

PENGHASILAN YG DIBAYAR ATAU TERUTANG KPD BANK;
SEWA YG DIBAYARKAN ATAU TERUTANG SEHUBUNGAN DGN SEWA GUNA
USAHA DENGAN HAK OPSI;
DEVIDEN ATAU BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PERSEROAN
TERBATAS SEBAGAI WP DALAM NEGERI,KOPERASI, BUMN/D, DARI
PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA YANG DIDIRIKAN DAN
BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA DGN SYARAT : 1) DIVIDEN BERASAL
DARI CADANGAN LABA YG DITAHAN DAN 2) BAGI PERSEROAN TERBATAS,
BUMN/BUMDYG MENERIMA DIVIDEN, KEPEMILIKAN SAHAM PADA BADAN YG
MEMBERIKAN DIVIDEN PALING RENDAH 25 PERSEN DARI JML MODAL YG
DISETOR;
BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH ANGGOTA DARI PERSEROAN
KOMANDITER YG MODALNYA TDK TERBAGI ATAS SAHAM-SAHAM,
PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA DAN KONGSI;
SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI YANG DIBAYARKAN KEPADA
ANGGOTANYA;
PENGHASILAN YANG DIBAYAR ATAU TERUTANG KEPADA BADAN USAHA
ATAS JASA KEUANGAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENYALUR PINJAMAN
DAN/ATAU PEMBIAYAAN YANG DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN.

47

TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN
PPh PASAL 23

HADIAH DAN
PENGHARGAAN,
DEVIDEN, BUNGA
DAN ROYALTI

SEWA
DAN
JASA LAINNYA

TARIF
15 %

TARIF
2%

PENGHASILAN
BRUTO

DASAR PEMOTONGAN

JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA
TARIFNYA 100% dan Tengah
Kalimantan Selatan LEBIH TINGGI

48

Objek Pemotongan PPh Pasal 23
No

Objek

Tarif

Batas waktu
penyetoran

Batas waktu
pelaporan

15%

Jumlah Bruto*

10 bln
berikutnya

20 bln
berikutnya

2%

Jumlah Bruto*

10 bln
berikutnya

20 bln
berikutnya

1. Jasa Penilai (appraisal)

2%

Jumlah Bruto*

10 bln
berikutnya

20 bln
berikutnya

2. Jasa Aktuaris

2%

Jumlah Bruto*

10 bln
berikutnya

20 bln
berikutnya

3. Jasa Akuntansi,pembukuan dan
atestasi laporan keuangan

2%

Jumlah Bruto*

10 bln
berikutnya

20 bln
berikutnya

4. Jasa Perancanag (design)

2%

Jumlah Bruto*

10 bln
berikutnya

20 bln
berikutnya

5. Jasa pengeboran (drilling) di
bidang penambangan migas,kecuali
yg dilakukan BUT

2%

Jumlah Bruto*

10 bln
berikutnya

20 bln
berikutnya

6. Jasa penunjang di bidang
penambangan Migas

2%

Jumlah Bruto*

10 bln
berikutnya

20 bln
berikutnya

10 bln
berikutnya

20 bln
berikutnya

1.

Dividen, Bunga, Royalti, Hadiah

2.

Sewa dan penghasilan lain
sehubungan dengan penggunaan
harta kecuali Sewa Tanah dan/atau
Bangunan

3.

Dasar
Penghitungan

Sifat

Imbalan Jasa Lain

Jumlah Bruto*
7. Jasa penambangan dan jasa
2%
penunjang di bidang penambangan
selain migas

*tidak termasuk PPN




49

PPh Pasal 23
No

Objek

Tarif

Dasar
Penghitungan

8. Jasa penunjang di bidang
penerbangan dan bandar udara

2%

9. Jasa penebangan hutan

Sifat

…lanjutan

Batas waktu
penyetoran

Batas waktu
pelaporan

Jumlah
Bruto*

10 bln
berikutnya

20 bln
berikutnya

2%

Jumlah
Bruto*

10 bln
berikutnya

20 bln
berikutnya

10. Jasa pengelolaan limbah

2%

Jumlah
Bruto*

10 bln
berikutnya

20 bln
berikutnya

11. Jasa penyediaan tenaga kerja
(outsourcing service)

2%

Jumlah
Bruto*

10 bln
berikutnya

20 bln
berikutnya

12. Jasa perantara atau keagenan

2%

Jumlah
Bruto*

10 bln
berikutnya

20 bln
berikutnya

13. Jasa di bidang perdagangan suratsurat berharga, kecuali yg di lakukan
Bursa Efek, KSEI dan KPEI

2%

Jumlah
Bruto*

10 bln
berikutnya

20 bln
berikutnya

14. Jasa kostodian/penyimpanan/penitipan,
kecuali yg dilakukan KSEI

2%

Jumlah
Bruto*

10 bln
berikutnya

20 bln
berikutnya

15. Jasa pengisian suara (dubbing dan/atau
sulih suara

*tidak termasuk PPN



50

PPh Pasal 23
No

Objek

Tarif

Dasar
Penghitungan

16. Jasa mixing film

2%

17. Jasa sehubungan dengan software
komputer, termasuk perawatan,
pemeliharaan dan perbaikan

Batas waktu
penyetoran

Batas waktu
pelaporan

Jumlah
Bruto*

10 bln
berikutnya

20 bln
berikutnya

2%

Jumlah
Bruto*

10 bln
berikutnya

20 bln
berikutnya

18. Jasa instalasi/pemasangan mesin,
peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC,
dan/atau TV Kabel, selain yg dilakukan
oleh Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di
bidang konstruksi dan mempunyai
izin dan/atau sertifikat sbg pengusaha
konstruksi

2%

Jumlah
Bruto*

10 bln
berikutnya

20 bln
berikutnya

19. Jasa perawatan/perbaikan
/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik
telepon, air, gas, AC, dan/atau TV
Kabel, alat transportasi/kendaraan
dan/atau bangunan, selain yg dilakukan
Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di
bidang konstruksi dan mempunyai
sertifikat sbg pengusaha konstruksi

2%

Jumlah
Bruto*

10 bln
berikutnya

20 bln
berikutnya

20. Jasa maklon

2%

Jumlah
Bruto*

10 bln
berikutnya

20 bln
berikutnya

21. Jasa penyelidikan dan keamanan

2%

Jumlah
Bruto*

10 bln
berikutnya

20 bln
berikutnya

*tidak termasuk PPN


Sifat

…lanjutan



51

No

Objek

Tarif

Dasar
Penghitungan

22. Jasa penyelenggara kegiatan

2%

23. Jasa pengepakan

Sifat

Batas waktu
penyetoran

Batas waktu
pelaporan

Jumlah
Bruto*

10 bln
berikutnya

20 bln
berikutnya

2%

Jumlah
Bruto*

10 bln
berikutnya

20 bln
berikutnya

24. Jasa penyediaan tempat dan/atau
waktu dalam media masa, media luar
ruang atau media lain untuk
penyampaian informasi

2%

Jumlah
Bruto*

10 bln
berikutnya

20 bln
berikutnya

25. Jasa pembasmi hama

2%

Jumlah
Bruto*

10 bln
berikutnya

20 bln
berikutnya

26. Jasa kebersihan atau cleaning service

2%

Jumlah
Bruto*

10 bln
berikutnya

20 bln
berikutnya

27. Jasa katering atau tata boga

2%

Jumlah
Bruto*

10 bln
berikutnya

20 bln
berikutnya

*tidak termasuk PPN


52

TATA CARA PEMOTONGAN
PPh PASAL 23
DILAKUKAN PADA SAAT MEMBAYARKAN
PENGHASILAN OLEH BENDAHARA

BUKTI PEMOTONGAN

F.1.1.33.06 atau
F.1.1.33.07

1
2
3

UNTUK REKANAN
LAMPIRAN SPT MASA PPh
PASAL 23/26
ARSIP BENDAHARA


53

PPh PASAL 23
JUMLAHKAN PPh PSL 23/26 DALAM
BUKTI PEMOTONGAN
SELAMA SATU BULAN TAKWIM

DISETOR KE BANK PERSEPSI ATAU
KANTOR POS DAN GIRO DGN MENGGUNAKAN SSP

PALING LAMBAT TGL 10 BULAN TAKWIM
BERIKUTNYA SETELAH BULAN SAAT
TERUTANGNYA PAJAK
APABILA TGL 10 JATUH PD HARI LIBUR,
MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PADA
HARI KERJA BERIKUTNYA

54

TATA CARA PELAPORAN
PPh PASAL 23
MENGISI DGN LENGKAP DAN BENAR
SPT MASA PPh PSL 23/26 (F.1.1.32.03)
RANGKAP 2

LAMPIRAN
* LEMBAR KE-3 SSP BUKTI SETORAN PPh PSL 23/26
* DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PSL 23/26
* LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN

KE KPP/
KAP4
PD HARI KERJA
BERIKUTNYA

SELAMBAT-LAMBATNYA
20 HARI SETELAH
BULAN TAKWIM BERAKHIR
JIKA JATUH PD
HARI LIBUR


55

CONTOH PENGHITUNGAN
PPh PASAL 23
Drs. Slamet, Bendahara Madrasah Negeri Depok menggunakan jasa
pemeliharaan komputer Rp 11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -.
Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka
Rp 11.000.000,- x 100/110 x 2% = Rp 200.000,*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb
dikalikan 100/110
Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 terutang :
Rp11.000.000 x 100/110 x 2% x200%= Rp400.000,-


56

Lembar ke-1 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
……………………………………….. (1)
di ……………………………………..

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 23 DAN ATAU PASAL 26
A.

Identitas Pemotong Pajak :
NPWP

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

:

………………………………………………………………………………………………………

Alamat
B.

:

Nama

-

-

-

-

-

:

………………………………………………………………………………………………………

(2)

Pajak Penghasilan Pasal 23 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong untuk masa ………………………….. tahun …………….. (3)
dan telah disetor tanggal ………………………….. (4) adalah sebagai berikut :
1. PPh Pasal 23 yang telah dipotong :
Jumlah
Perkiraan
Penghasilan
Penghasilan
Tarif
PPh yang dipotong
Jenis Penghasilan
MAP/KJS
Bruto
Neto
(%)
(Rp)
(Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
411124/101
…………
15%
…………………………………………
Dividen
411124/102
…………
15%
…………………………………………
Bunga *)
Bunga Simpanan yang dibayarkan
411124/401
…………
15%
…………………………………………
oleh Koperasi
411124/102
…………
15%
…………………………………………
Bunga/Diskonto Obligasi
411124/103
…………
15%
…………………………………………
Royalti
411124/100
…………
15%
…………………………………………
Hadiah dan penghargaan
Sewa dan Penghasilan lain
411124/100
…………
……..%
15%
…………………………………………
harta **)
Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa
Konstruksi dan Jasa Konsultan
411124/104
…………
……..%
15%
…………………………………………
kecuali konsultan konstruksi
Jasa lain ex SK Dirjen Pajak No.
KEP-305/PJ./2001 : ***)
……...………………………….
411124/104
…………
……..%
15%
…………………………………………
a.
……...………………………….
411124/104
…………
……..%
15%
…………………………………………
b.
……...………………………….
411124/104
…………
……..%
15%
…………………………………………
c.
………………………………………
…………
…………
……..%
……..
…………………………………………
JUMLAH
…………………………………………

Terbilang ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. PPh Pasal 26 yang telah dipotong :
Uraian

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

(1)
Dividen
Bunga
Royalti
Sewa dan Penghasilan lain
harta
Imbalan sehubungan dengan jasa,
pekerjaan, dan kegiatan
Hadiah dan penghargaan
Pensiun dan pembayaran berkala
Penjualan harta di Indonesia
Premi asuransi / reasuransi
Penghasilan Kena Pajak BUT
setelah pajak
JUMLAH

Terbilang
C.

Perkiraan
Penghasilan
Neto

411127/100

…………

………

…………………………………………

411127/104
411127/100
411127/100
411127/100
411127/100

…………
…………
…………
…………
…………

………
………
………
………
………

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

411127/105

…………

………

…………………………………………
…………………………………………

(4)

……..%
……..%

Tarif
(%)

PPh yang dipotong
(Rp)

(5)
……...
………
………

(6)
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lampiran

(5)

: (
(
(
(
(
(

D.
*)

(2)
411127/101
411127/102
411127/103

Jumlah
Penghasilan
Bruto
(Rp)
(3)
…………
…………
…………

MAP/KJS

)
)
)
)
)

Surat Setoran Pajak sebanyak ………………… lembar.
Surat Kuasa Khusus.
Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26.
Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26 sebanyak ………………….. Lembar
Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 23 atas Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi sebanyak ……….
Lembar.
) Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan
tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Pernyataan : Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.
Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi
………………., ……………………… 20…
atau diskonto obligasi
**)
Kecuali sewa tanah dan bangunan
Pemotong Pajak/Kuasa (7)
***) Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri


………………………………….
F.1.1.32.03

(8)

(6)

57

Lembar ke-1 unt uk : Wajib P ajak
Lembar ke-3 unt uk : P emot ong P ajak

……………………………………...…………. (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23
NOMOR : ………………………………………

N PWP

:

-

-

-

(2)

-

-

(3)

Nama Wajib Pajak

………………………………………………………………………………
:

Alamat

………………………………………………………………………………
:

No.
(1)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Jumlah
Penghasilan
Bruto

Perkiraan
Penghasilan
Neto

(3)

Jenis Penghasilan

(4)

(2)

Divide n
Bunga *)
Bunga/Dis konto Obligas i
Royalti
Hadiah dan pe nghargaan
Se wa dan Pe nghas ilan lain
s e hubungan de ngan
pe nggunaan harta **)
Jas a Te knik, Jas a Kons truks i,
Jas a Manaje me n dan Jas a
Kons ultan ke cuali Kons ultan
Kons truks i
Jas a lain e x SK Dirje n Pajak
No. KEP-305/PJ/2001 :
a. …………………………….
b. …………………………….
c. …………………………….
***)

Rp.
………………………...
Rp.
………………………...
Rp.
………………………...
Rp.
………………………...
Rp.
………………………...

Tarif

PPh yang dipotong

(5)

15
15
15
15
15

(6)

%
%
%
%
%

Rp.
………………………...
Rp.
………………………...
Rp.
………………………...
Rp.
………………………...
Rp.
………………………...

Rp.
………………………...

………. %

15 %

Rp.
………………………...

Rp.
………………………...

………. %

15 %

Rp.
………………………...

Rp.
………………………...
Rp.
………………………...
Rp.
………………………...

………. %
………. %
………. %

15 %
15 %
15 %

Rp.
………………………...
Rp.
………………………...
Rp.
………………………...
………………………...
Rp.

JUMLAH

Terbilang :
…………………………………………………………………………………………………………………

Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23

…………………., ……………………. 20 …….

yang dipotong di atas merupakan
Angsuran atas Pajak Penghasilan yang
terutang untuk tahun pajak yang

bers angkutan. Simpanlah bukti
pemotongan ini baik-baik untuk
diperhitungkan sebagai kredit pajak
dalam S urat Pemberitahuan (S PT)
Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah
apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Pemotong Pajak
N PWP

:

-

-

-

(4)

(5)

-

-

………………………………………………………………………………………
N a ma
:

*) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayark an oleh k operasi
**) Kecuali sewa tanah dan bangunan
***) Apabila k urang harap diisi sendiri.

F.1.1.33.06

.........................................................

(6)

58

Lembar ke-1 unt uk : Kant or Pelayanan Pajak
Lembar ke-2 unt uk : Pemot ong Pajak


DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26
MASA : ………………….. TAHUN ……………

(1
)

Nomor

No

NPWP / Alamat WP

(1)

(2)

Nama Wajib Pajak

Tanggal

Jumlah Obye k
Pajak
(Rp)

(4)

(5)

(6)

Bukti Pe motongan

(3)

PPh yang
dipotong
(Rp)

Ke t.

(7)

(8)

A. PPh Pasal 23
1.
2.
3.
4.
dst.
JUMLAH PPh PASAL 23
B. PPh Pasal 26
1.
2.
3.
dst.
JUMLAH PPh PASAL 26
…………………., ……………………. 20 …….
Pe motong Pajak
N PWP

:

-

-

-

(2)

(3)

-

-

Nama
………………………………………………………………………………………
:


......................................................... (4)
NIP. ................................................. .
D.1.1.32.05


59

SURAT SETORAN PAJAK


LEMBAR


NPWP

(SSP)

-

:

-

-

3

Untuk dilaporkan
oleh WP ke KPP

-

-

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP

:

………………………………………………………………………………….

ALAMAT WP

:

………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….


Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
Mas a Pajak
Jan

Fe b

Mar

Apr

Me i

Jun

Tahun

Jul

Ags

Se p

Okt

Nov

De s
Diisi Tahun terutangnya Pajak

Beri tanda silang pada salah satu k olom bulan untuk masa yang berk enaan

Nomor Ke te tapan

:

/

/

/

/


Jumlah Pe mbayaran

Terbilang

:


……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….

………………………….
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal ……………………..

Wajib Pajak/Pe nye tor
, tgl ………………….

…………………….


Nama Je las : ………………………………….


Nama Je las : …………………………………..

Ruang Validas i Kantor Pe ne rima Pe mbayaran
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

F.2.0.32.01


60

OBJEK PEMOTONGAN PPh PASAL 4 AYAT (2)

Penghasilan
dari
Jasa Persewaan

Penghasilan dari
Jasa Konstruksi

Penghasilan dari
Jasa Pengalihan
Hak atas Tanah &/
bangunan

YANG DIBAYARKAN OLEH BENDAHARA

DIPOTONG DGN TARIF
10% DARI JUMLAH BRUTO

DIPOTONG DGN TARIF
PELAKSANAAN :
- 2% DARI JUMLAH BRUTO UTK YG
MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA KECIL
- 4% DARI JUMLAH BRUTO UTK TIDAK
MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA
- 3% DARI JUMLAH BRUTO YG MEMILIKI
KUALIFIKASI MENENGAH DAN BESAR
PERENCANAAN & PENGAWASAN :
- 4% DARI JUMLAH BRUTO UTK YG
MEMILIKI Direktorat Jenderal Pajak
Kanwil KLASIFIKASI USAHA
- 6% DARI JUMLAH BRUTO UTK
YG TDK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA

1. DIPOTONG DGN TARIF
5% DARI JUMLAH BRUTO
KECUALI < Rp 60 jt
2. DIPOTONG DGN TARIF
1% JUMLAH BRUTO
KHUSUS UNTUK RUMAH
SEDERHANA &
RUMAH SUSUN SEDERHANA

61

PENGHASILAN DARI PERSEWAAN
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
( PP No. 29 TAHUN 1996 jo. PP No.5 Tahun 2002 )

DASAR HUKUM

PERATURAN
PEMERINTAH

PP No. 29
TAHUN 1996

KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN

No. : 394/
KMK.04/1994


KEPUTUSAN
DIRJEN PAJAK

KEP-5O/PJ/1996
KEP-227/PJ/2002

62

OBJEK PPh

PENGHASILAN YG
DITERIMA/DIPEROLEH

ORANG PRIBADI

BADAN

DARI PERSEWAAN
BERUPA

* TANAH
* RUMAH
* RUMAH SUSUN
* RUMAH TOKO
* APARTEMEN
* TOKO

* KONDOMINIUM
* GEDUNG PERKANTORAN/
PERTEMUAN/PERTOKOAN
TERMASUK BAGIANNYA
* RUMAH KANTOR
* GUDANG DAN BANGUNAN INDUSTRI

63

TIDAK TERMASUK OBJEK
PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN
YG
MERUPAKAN

OBJEK PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
(PAJAK DAERAH)
YAITU PELAYANAN YG DISEDIAKAN DGN PEMBAYARAN DI HOTEL ATAU
RESTORAN, TERMASUK :
1.

FASILITAS PENGINAPAN ATAU FASILITAS TINGGAL JANGKA PENDEK;

2.

PELAYANAN PENUNJANG SBG KELENGKAPAN FASILITAS PENGINAPAN ATAU
TINGGAL JANGKA PENDEK YG SIFATNYA MEMBERIKAN KEMUDAHAN DAN
KENYAMANAN

3.

JASA PERSEWAAN RUANG UNTUK KEGIATAN ACARA ATAU PERTEMUAN
HOTEL


64

PELUNASAN PPh
PENYEWA

ORANG
PRIBADI

ORANG PRIBADI YANG
DITETAPKAN OLEH DIRJEN PAJAK (KEP-50/PJ/1996)

* BADAN PEMERINTAH

BUKAN
SUBJEK
PAJAK

PEMBAYARAN
SENDIRI

OLEH PIHAK YG
MENYEWAKAN

* SUBJEK PAJAK BADAN
DALAM NEGERI
* PENYELENGGARA KEGIATAN
* BENTUK USAHA TETAP
* KERJA SAMA OPERASI
* PERWAKILAN PERUSAHAAN
LUAR NEGERI LAINNYA

PEMOTONGAN


OLEH
PENYEWA

65

BESARNYA TARIF PERSEWAAN
YANG MENYEWAKAN
ORANG
PRIBADI

BADAN

BADAN DENGAN
KEPEMILIKAN
ORANG PRIBADI

10%

10%

10%

DARI JUMLAH BRUTO NILAI PERSEWAAN

SEMUA JUMLAH YG DIBAYARKAN/TERUTANG OLEH PENYEWA DGN NAMA DAN
DALAM BENTUK APAPUN YG BERKAITAN DGN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YG
DISEWA TERMASUK :
BIAYA PERAWATAN; BIAYA PEMELIHARAAN; BIAYA KEAMANAN; BIAYA FASILITAS
LAINNYA DAN SERVICE CHARGE BAIK YG PERJANJIANNYA DIBUAT SECARA
TERPISAH/DISATUKAN

66

KEWAJIBAN PENYEWA
SEBAGAI PEMOTONG PAJAK
PENYEWA SEBAGAI PEMOTONG PAJAK WAJIB :

MEMOTONG PPh PADA SAAT PEMBAYARAN ATAU TERUTANGNYA
SEWA, DAN MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL
MENYETORKAN PPh YG TELAH DIPOTONG DGN MENGGUNAKAN SSP
PADA BANK PERSEPSI/KANTOR POS , SELAMBAT-LAMBATNYA
TGL 10 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN
MEMBAYARAN/TERUTANGNYA SEWA
MELAPORKAN PEMOTONGAN/PENYETORAN KPD KEPALA KPP
SETEMPAT, SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 20 BULAN BERIKUTNYA
SETELAH BULAN PEMBAYARAN/ TERUTANGNYA SEWA
DENGAN
LAPORAN PEMOTONGAN/PENYETORAN PPh ATAS PERSEWAAN
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DENGAN DILAMPIRI :
- LEMBAR KE-3 SSP;
- LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN

67


68

Lembar ke-1 unt uk : yang menyewakan
Lembar ke-3 unt uk : penyewa

……………………………………...…………. (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh
ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
(FINAL)
Nomor : …………………………………………

(2)

NPWP

:

Nama Wajib Pajak

(3)
………………………………………………………………………………
:

Alamat

………………………………………………………………………………
:

Lokasi tanah dan/
atau Bangunan

………………………………………………………………………………
:

-

-

-

-

-

Jumlah Bruto Nilai Sewa

Tarif

(1)

(2)

PPh yang dipotong
(3)

Rp. ………………………………………

…………

Rp. ………………………………………

Terbilang : ……………………………………………………………………………………………………………... *)
*) Jumlah PPh yang dipotong

…………………., ……………………. 20 …….
Pemotong Pajak
N PWP

:

N a ma
Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghas ilan atas
Pers ewaan Tanah dan/atau Bangunan
yang dipotong di atas bukan merupakan
kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan
(SPT) Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap s ah
apabila diis i dengan lengkap dan benar.

-

-

-

(4)

(5)

: ……………………..…..……………………………………………

-

-


.........................................................

(6)

F.1.1.33.12


69


DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2)
MASA : …………………………………….. TAHUN ……………
No.

NPWP
(ALAMAT)

NAMA

1

2

3

Bukti Pemotongan/Pemungutan
Tanggal
Nomor
4

5

A. PPh pihak lain yang dipotong
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
dst.
J uml a h
B. PPh yang dipotong pihak lain
1.
2.
dst.
J uml a h

(1)

Nilai Obyek Pajak
(Rp)

PPh yang dipotong/dipungut
(Rp)

6

7

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
…………………, ……………………… 20……
Pemotong/Pemungut Pajak/Wajib Pajak

(2)

(3)

NPWP :
Nama : ………………………………………………………………………

………………………………….

(4)

D.1.1.32.06


70

SURAT SETORAN PAJAK


LEMBAR


NPWP

(SSP)

-

:

-

-

3

Untuk dilaporkan
oleh WP ke KPP

-

-


NAMA WP

:

………………………………………………………………………………….

ALAMAT WP

:

………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….


Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
Mas a Pajak
Jan

Fe b

Mar

Apr

Me i

Jun

Tahun

Jul

Ags

Se p

Okt

Nov

De s


Nomor Ke te tapan

:

/

/

/

/


Jumlah Pe mbayaran

Terbilang

:


……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….

………………………….
Tanggal ……………………..

, tgl ………………….

…………………….


Nama Je las : ………………………………….


Nama Je las : …………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

F.2.0.32.01


71

PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS
( PP No. 48 THN 1994 JO. PP No. 27 THN 1996 )

DASAR HUKUM
PERATURAN
PEMERINTAH

PP NO 48
Thn 1994
jo
PP NO 71
Thn 2008

KEPUTUSAN
MENTERI
KEUANGAN

NO : 635/
KMK.04/1994
jo
NO: 392/
KMK.04/1996
dan
NO: 566/
KMK.04/1999

SURAT EDARAN
DIRJEN
PAJAK

- SE-04/
PJ.33/1996
TGL 26
AGUSTUS
1996
- SE-02/PJ.33/
1997 TGL 30
JULI 1997
- SE-55/PJ.42/1999

72

WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
YANG MENGALIHKAN HAK
ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
PENGALIHAN KEPADA PIHAK
SELAIN PEMERINTAH
JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN
KURANG DARI Rp 60 jt

PENGHASILAN
LAINNYA
MELEBIHI
PTKP
DISETOR SENDIRI DENGAN
SSP FINAL KE BANK
PERSEPSI ATAU
KANTOR POS

PENGHASILAN
LAINNYA
TDK MELEBIHI
PTKP

TIDAK
TERUTANG
PPh

SELAMBAT-LAMBATNYA
AKHIR TAHUN TAKWIM
YANG BERSANGKUTAN

PPh 5% DARI JUMLAH BRUTO
NILAI PENGALIHAN (BERSIFAT FINAL)

73

PENGALIHAN KEPADA
PIHAK PEMERINTAH YANG TDK
MEMERLUKAN PERSYARATAN KHUSUS

Rp 60 jt KEATAS

DIPUNGUTOLEH :
- BENDAHARAWAN, ATAU
- PEJABAT YG BERWENANG

SEBELUM DILAKUKANNYA
PEMBAYARAN/TUKAR MENUKAR
TARIF PPh 5%DARI
JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PEJABAT YBS
(BERSIFAT FINAL)
74

PENGALIHAN KEPADA
PIHAK PEMERINTAH YANG TDK
MEMERLUKAN PERSYARATAN KHUSUS
KURANG DARI Rp 60 jt
PENGHASILAN
LAINNYA
MELEBIHI
PTKP

DISETOR SENDIRI DENGAN
SSP FINAL KE BANK
PERSEPSI ATAU
KANTOR POS

PENGHASILAN
LAINNYA
TIDAK MELEBIHI
PTKP

TIDAK
TERUTANG
PPh

SELAMBAT-LAMBATNYA
AKHIR TAHUN TAKWIM
YANG BERSANGKUTAN

TARIF PPh 5% DARI
JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PEJABAT YBS
Kanwil Direktorat
(BERSIFAT FINAL) Jenderal Pajak

75

PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
MELALUI LELANG MILIK ORANG PRIBADI
ATAS BEBERAPA BIDANG TANAH
YG JUMLAH KESELURUHANNYA
MENCAPAI Rp 60 jt ATAU LEBIH

WALAUPUN TERDAPAT
BIDANG TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN YANG
NILAINYA < Rp 60 jt

WAJIB MELUNASI PPh
5% DARI NILAI MENURUT
RISALAH LELANG

DIPOTONG DAN DISETOR
OLEH KEPALA KANTOR
LELANG NEGARA

SEBELUM
RISALAH LELANG
DITANDA TANGANI


76

TATA CARA PENGISIAN SSP SEHUBUNGAN
DENGAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN MILIK ORANG PRIBADI

DALAM SSP HARUS
DICANTUMKAN :

- NAMA, ALAMAT, DAN NPWP PIHAK YANG
MENGALIHKAN.
- LOKASI TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
YANG DIALIHKAN
- NAMA PEMBELI

BILA PIHAK YANG MENGALIHKAN TIDAK
MEMILIKI NPWP, MAKA NPWP DIISI DENGAN
0.000.000.0.XXX
(XXX ADALAH KODE KPP TEMPAT WP
YG MENGALIHKAN BERTEMPAT TINGGAL


77


78

SURAT SETORAN PAJAK


LEMBAR


NPWP

(SSP)

-

:

-

-

3

Untuk dilaporkan
oleh WP ke KPP

-

-


NAMA WP

:

………………………………………………………………………………….

ALAMAT WP

:

………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….


Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
Mas a Pajak
Jan

Fe b

Mar

Apr

Me i

Jun

Tahun

Jul

Ags

Se p

Okt

Nov

De s


Nomor Ke te tapan

:

/

/

/

/


Jumlah Pe mbayaran

Terbilang

:


……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….

………………………….
Tanggal ……………………..

, tgl ………………….

…………………….


Nama Je las : ………………………………….


Nama Je las : …………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

F.2.0.32.01


79

PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI

DASAR HUKUM
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008

BERLAKU PER 1 JANUARI 2008


80

PENGERTIAN-PENGERTIAN
Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan
konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa
konsultansi pengawasan konstruksi.
Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan
perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup
pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masingmasing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau
bentuk fisik lain.
Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan
yang dinyatakan ahli yg profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yg
mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan
fisik lain.
Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan
yang dinyatakan ahli yg p[rofesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yg
mampu menyelenggarakan kegiatannya utk mewujudkan suatu hasil
perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di
dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan
dlm model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan
(engineering, procurement and construction) serta model penggabungan
perencanaan dan pembangunan (design and build).

81

PENGERTIAN-PENGERTIAN
Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau
badan yang dinyatakan ahli yg profesional di bidang pengawasan jasa
konstruksi, yg mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal
pelaksanaan
pekerjaan
konstruksi
sampai
selesai
dan
diserahterimakan.
Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk
usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan termasuk bentuk
usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa
kontruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi,
dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya
Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam suatu
kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan


82

SUBJEK PAJAK
USAHA JASA KONSTRUKSI
SUBJEK PAJAK

WP Orang Pribadi

WP Badan

BUT

YANG BERGERAK DI BIDANG

- JASA PERENCANAAN KONSTRUKSI
- JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI
- JASA PENGAWASAN KONSTRUKSI


83

TARIF DAN DASAR PENGENAAN PPh
IMBALAN JASA
KONSTRUKSI
FINAL

JASA
PERENCANAAN
& PENGAWASAN

JASA
PELAKSANAAN
YG MEMILIKI
KUALIFIKASI
USAHA KECIL

2%

YG TIDAK MEMILIKI
KUALIFIKASI
USAHA

4%

YG MEMILIKI
KUALIFIKASI USAHA
MENENGAH ATAU
KUALIFIKASI BESAR

3%

YG MEMILIKI
KUALIFIKASI
USAHA

4%

DARI JUMLAH PEMBAYARAN ATAU JUMLAH PENERIMAAN YG
MERUPAKAN BAGIAN NILAI KONTRAK TIDAK TERMASUK PPN

YG TIDAK MEMILIKI
KUALIFIKASI
USAHA

6%

84

PELUNASAN PPh USAHA JASA KONSTRUKSI
PEMBERI HASIL
• BADAN PEMERINTAH,
• SUBJEK PAJAK BADAN DALAM
NEGERI,
• PENYELENGGARA KEGIATAN
• BUT
• KERJASAMA OPERASI
• PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR
NEGERI LAINNYA
• ORANG PRIBADI YANG DITETAPKAN
OLEH
DIRJEN PAJAK

• ORANG PRIBADI
• BUKAN SUBJEK PAJAK

PELUNASAN PPh MELALUI
PEMOTONGAN OLEH
PEMBERI HASIL

PENYETORAN SENDIRI OLEH
PEMBERI JASA


85

KETENTUAN KHUSUS UNTUK BUT

PENGHASILAN
DARI
JASA
KONSTRUKSI

FINAL

BUT

LABA


OBJEK PPh
PASAL 26
ATAU
TAX TREATY

LN

86

KETENTUAN KHUSUS LAINNYA

NILAI KONTRAK
JASA KONSTRUKSI

SELISIH
KEKURANGAN PPh
ATAS PENGHASILAN
DARI
JASA KONSTRUKSI

Tidak Dibayar Oleh
Pengguna Jasa

Disetor Sendiri
Oleh Penyedian Jasa

Tidak Terutang
PPh Final

PAJAK YG TERUTANG
DI LN ATAS
PENGHASILAN
DARI LN

PENGHASILAN
LAIN

Yang Diterima
Oleh penyedian jasa

Kredit Pajak
Berdasarkan
UU PPh

Dikenakan Tarif
Berdasarkan
UU PPh

Sepanjang dicatat sebagai piutang
Catatan :
yang tidak dapat ditagih & Telah
Keuntungan/Selisih Kurs dari keg.Jasa Kons.
dilakukan upaya sebagaimana diatur
Kanwil Direktorat Termasuk dlm perhitungan Nilai Kontrak Jasa
Jenderal Pajak
dalam Pasal 6 Ayat(1) huruf h UU PPh
Kalimantan Selatan dan Yg Dikenakan PPh yg bersifat Final 87
Kons. Tengah

TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PPh OLEH PEMBERI HASIL
PEMBERI HASIL WAJIB :
MEMOTONG PPh PADA SAAT PEMBAYARAN UANG MUKA DAN TERMIN, DAN
MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL ATAU BUKTI POTONG PPh
PASAL4 AYAT (2)
MENYETORKAN PPh YG TELAH DIPOTONG DENGAN MENGGUNAKAN SSP PADA
BANK PERSEPSI / KANTOR POS , SELAMBAT-LAMBATNYA TANGGAL 10 BULAN
BERIKUTNYA SETELAH BULAN PEMBAYARAN IMBALAN

MELAPORKAN PEMOTONGAN/PENYETORAN KPD
KPP SETEMPAT, SELAMBAT-LAMBATNYA
TGL 20 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN
PEMBAYARAN IMBALAN
DENGAN

LAPORAN PEMOTONGAN/PENYETORAN PPh
ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA
KONSTRUKSI DENGAN DILAMPIRI :
- LEMBAR KE-3 SSP;
- LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN

88

TATA CARA PENYETORAN DAN
PELAPORAN PPh OLEH PEMBERI JASA
KEWAJIBAN PEMBERI JASA :

MENYETOR SENDIRI PPh TERUTANG KE BANK PERSEPSI/KANTOR
POS DENGAN SSP SELAMBAT-LAMBATNYA TANGGAL
15 BULAN BERIKUTNYA
MELAPORKAN PENYETORAN PPh KE KPP SELAMBAT-LAMBATNYA
TGL 20 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN DITERIMANYA
IMBALAN

LAPORAN BULANAN PPh BAGI
WP YANG BERGERAK DI BIDANG
DILAMPIRI LEMBAR KE 3 SSP

89

KETENTUAN PERALIHAN

1.

Terhadap kontrak yg ditandatangani sebelum tgl 1/1/2008 diatur :
a. pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak s.d tgl 31/12/08,
pengenaan PPh berdasarkan PP No.140 Tahun 2000 ttg PPh Atas
Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi;
b. untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak setelah tgl
31/12/08, pengenaan PPh berdasarkan PP ini.

2.

Kerugian dari usaha jasa konstruksi yang masih tersisa s.d Tahun 2008
hanya dapat dikompensasi s.d Tahun Pajak 2008


90

RESUME
PERATURAN PEMERINTAH NO.40 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51
TAHUN 2008
TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

PASAL 10
KONTRAK DITANDA TANGANI SEBELUM
01 AGUSTUS 2008

PEMBAYARAN KONTRAK/BAGIAN KONTRAK
SD.31 DESEMBER 2008

DIKENAKAN PPh
SESUAI KETENTUAN UMUM
UU NO.7 TH.1983, STDD
UU NO.17 TH.2000
DIPOTONG PPh PASAL 23,
DALAM HAL PENGGUNA JASA
BADAN PEMERINTAH,
SUBJEK PAJAK DN, BUT,
ORANG PRIBADI WPDN
YANG DITUNJUK

DIKENAKAN PPh PASAL 25
UU NO.17/2000, DALAM
HAL PEMBERI PENGHASILAN
PENGGUNA JASA LAINNYA

DIKENAKAN PPh FINAL, BAGI
USAHA KECIL, YG MEMPUNYAI
NILAI PENGADAAN SD
Rp 1 MILYAR

DIPOTONG PPh FINAL, DALAM HAL
DIKENAKAN PPh FINAL
PENGGUNA JASA BADAN PEMERINDENGAN CARA MENYETOR
TAH, BUT, SUBJEK PAJAK BADAN
SENDIRI PPh PADA SAAT
DN, SERTA OP WPDN YG DITUNJUK
MENERIMA PEMBAYARAN
OP WPDN YG DITUNJUK

BESARNYA PPh FINAL YANG DIPOTONG/DISETOR :
•4 % DARI JUMLAH BRUTO UTK PERENCANA DAN
PENGAWAS KONSTRUKSI
•2 % DARI JUMLAH BRUTO UTK PELAKSANA KONSTRUKSI

PASAL 10 A

KONTRAK DITANDA TANGANI SEBELUM
01 AGUSTUS 2008

PEMBAYARAN KONTRAK/BAGIAN KONTRAK
SD.31 DESEMBER 2008

DALAM HAL BERITA ACARA
SERAH TERIMA PENYELESAIAN
PEKERJAAN DITANDATANGANI
SD.31 DESEMBER 2008,
PENGENAAN PPh DILAKUKAN
SEBAGAIMANA PASAL 10

DALAM HAL BERITA ACARA
SERAH TERIMA PENYELESAIAN
PEKERJAAN DITANDATANGANI
SEJAK 01 JANUARI 2009, ATAU TANPA
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN,
PENGENAAN PPh DILAKUKAN
BERDASARKAN PP NO.51 TH.2009

PASAL 10 B

KONTRAK DITANDA TANGANI
SEJAK
01 AGUSTUS 2008

PENGENAAN PPh DILAKUKAN BERDASARKAN
PP NO.51 TAHUN 2009

PASAL 10 C

KERUGIAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG
MASIH TERSISA SD.TAHUN 2008,
HANYA DAPAT DIKOMPENSASIKAN
SD.TAHUN PAJAK 2008


96


97

Lembar ke-1 unt uk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 unt uk : Kant or Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 unt uk : Pemot ong/Pemungut Pajak

……………………………………...…………. (1)

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh JASA KONSTRUKSI
(FINAL)
NOMOR : ………………………………………

(2)

N PWP

:

Nama Wajib Pajak

:

(3)
………………………………………………………………………………

Alamat

:

………………………………………………………………………………

-

-

-

-

-

No.

Uraian

Jumlah Nilai Bruto

Tarif

(1)

(2)

(3)

(4)

1.
2.
3.

(5)

Jasa Pelaksanaan Konstruksi

Rp. ….…………………..…….

……%

Rp. ….…………………..…….

Jasa Perencanaan Konstruksi

Rp. ….…………………..…….

……%

Rp. ….…………………..…….

Jasa Pengawasan Konstruksi

Rp. ….…………………..…….

……%

Rp. ….…………………..…….
Rp. ….…………………..…….

JUM LAH

Terbilang : …………………………………………………………………………………………………………………
…………………., ……………………. 20 …….
Pe motong / Pe mungut Pajak
N PWP
Nama

Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan dari Jasa
Konstruksi yang dipotong/dipungut di
atas bukan merupakan kredit pajak
dalam Surat Pemberitahuan (SPT)
Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan/Pemungutan ini
dianggap sah apabila diisi dengan
lengkap dan benar.

:
:

-

-

-

(4)

(5)

-

-

………………………………………..…………………………………


.........................................................

(6)

F.1.1.33.16


98


DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2)
MASA : …………………………………….. TAHUN ……………
No.

NPWP
(ALAMAT)

NAMA

1

2

3

Bukti Pemotongan/Pemungutan
Tanggal
Nomor
4

(1)

(Rp)

6

5

A. PPh pihak lain yang dipotong
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
dst.
J uml a h
B. PPh yang dipotong pihak lain
1.
2.
dst.
J uml a h

Nilai Obyek Pajak
(Rp)

7

……………………………………
……………………………………

……………………………………
……………………………………
…………………, ……………………… 20……
Pemotong/Pemungut Pajak/Wajib Pajak
NPWP
Nama

:
:

(2)

(3)

………………………………………………………………………

………………………………….

(4)

D.1.1.32.06


99

SURAT SETORAN PAJAK


LEMBAR


NPWP

(SSP)

-

:

-

-

3

Untuk dilaporkan
oleh WP ke KPP

-

-


NAMA WP

:

………………………………………………………………………………….

ALAMAT WP

:

………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….


Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
Mas a Pajak
Jan

Fe b

Mar

Apr

Me i

Jun

Tahun

Jul

Ags

Se p

Okt

Nov

De s


Nomor Ke te tapan

:

/

/

/

/


Jumlah Pe mbayaran

Terbilang

:


……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….

………………………….
Tanggal ……………………..

, tgl ………………….

…………………….


Nama Je las : ………………………………….


Nama Je las : …………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

F.2.0.32.01


100

PENGERTIAN
PAJAK
PERTAMBAHAN
NILAI (PPN)

PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAH
(PPn BM)
PAJAK YG DIKENAKAN
ATAS KONSUMSI BARANG
YG BERDSRKAN KMK
TERGOLONG BRG MEWAH

PAJAK YG DIKENAKAN
ATAS KONSUMSI
BARANG DAN JASA
DI DALAM

DAERAH PABEAN

WILAYAH RI YG DI DALAMNYA
BERLAKU PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PABEAN

101

SYARAT PEMUNGUTAN PPN :







ADANYA PENYERAHAN DI DALAM
DAERAH PABEAN;
YANG DISERAHKAN BARANG KENA
PAJAK / JASA KENA PAJAK;
YANG MENYERAHKAN ADALAH
PENGUSAHA KENA PAJAK.

102

BARANG KENA PAJAK
(BKP)

BARANG
BERWUJUD

BARANG
TIDAK BERWUJUD

SIFAT/HUKUMNYA

BARANG
BERGERAK

YANG DIKENAKAN
PPN

BARANG
TIDAK BERGERAK

103

JASA KENA PAJAK
(JKP)
SETIAP KEGIATAN PELAYANAN
BERDASARKAN
SUATU PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM
YANG MENYEBABKAN
BARANG/FASILITAS/KEMUDAHAN/HAK,
TERSEDIA UTK DIPAKAI
TERMASUK

JASA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN
BARANG KARENA PESANAN/PERMINTAAN
DGN BAHAN DAN ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN

DIKENAKAN PPN

104

DASAR PENGENAAN PAJAK

HARGA JUAL

HARGA
PENGGANTI
NILAI IMPOR

SEBAGAI
DASAR
PENGHITUNGAN
PPN
YANG
TERUTANG

NILAI EKSPOR
NILAI LAIN
YG DITETAPKAN
MENKEU

105

PEMUNGUT PPN
(Sejak 1 Januari 2004)
KMK No. 563/KMK.03/2003

BENDAHARAWAN
KPKN

BENDAHARAWAN
PEMERINTAH
PUSAT/DAERAH


106

OBJEK PEMUNGUTAN PPn BM
PENYERAHAN
BKP YANG BERDASARKAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
TERGOLONG SEBAGAI BARANG MEWAH
OLEH

PABRIKAN


107

KELOMPOK BARANG
YANG TIDAK DIKENAKAN PPN
BARANG HASIL PERTAMBANGAN ATAU HASIL PENGEBORAN YANG DIAMBIL
LANGSUNG DARI SUMBERNYA, YAITU :
MINYAK MENTAH (CRUDE OIL), GAS BUMI, PANAS BUMI, PASIR DAN KERIKIL,
BATUBARA SEBELUM DIPROSES MENJADI BRIKET BATUBARA DAN BIJIH BESI,
BIJIH TIMAH, BIJIH EMAS, BIJIH TEMBAGA, BIJIH NIKEL, DAN BIJIH PERAK
SERTA BIJIH BAUKSIT
BARANG-BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG SANGAT DIBUTUHKAN OLEH
RAKYAT BANYAK, YAITU :
BERAS, GABAH, JAGUNG, SAGU, KEDELAI, DAN GARAM BAIK YANG
BERYODIUM MAUPUN YANG TIDAK BERYODIUM
MAKANAN DAN MINUMAN YANG DISAJIKAN DI HOTEL, RESTORAN, RUMAH
MAKAN, WARUNG, DAN SEJENISNYA, TIDAK TERMASUK MAKANAN DAN
MINUMAN YANG DISERAHKAN OLEH JASA BOGA ATAU CATERING

UANG, EMAS BATANGAN, DAN SURAT-SURAT BERHARGA


108

KELOMPOK JASA
JASA DI BIDANG
PELAYANAN KESEHATAN MEDIK, MELIPUTI :
• JASA DOKTER UMUM, DOKTER SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI, DAN DOKTER HEWAN;
• JASA AHLI KESEHATAN SEPERTI AKUPUNTUR, AHLI GIGI, AHLI GIZI, DAN FISIOTERAPI;
• JASA KEBIDANAN DAN DUKUN BAYI;
• JASA PARAMEDIS DAN PERAWAT DAN
• JASA RUMAH SAKIT, RUMAH BERSALIN, KLINIK KESEHATAN, LABORATURIUM KESEHATAN,
DAN SANOTARIUM
PELAYANAN SOSIAL, MELIPUTI :
• JASA PELAYANAN PANTI ASUHAN DAN PANTI JOMPO;
• JASA PEMADAM KEBAKARAN KECUALI YANG BERSIFAT KOMERSIAL;
• JASA PEMBERIAN PERTOLONGAN PADA KECELAKAAN;
• JASA LEMBAGA REHABILITASI KECUALI YANG BERSIFAT KOMERSIAL;
• JASA PEMAKAMAN TERMASUK KREMATORIUM; DAN
• JASA DIBIDANG OLAHRAGA KECUALI YANG BERSIFAT KOMERSIAL
PENGIRIMAN SURAT DENGAN PERANGKO
• PERBANKAN, KECUALI JASA PENYEDIAAN TEMPAT UNTUK MENYIMPAN BARANG DAN SURAT
BERHARGA, JASA PENITIPAN UNTUK KEPENTINGAN PIHAK LAIN BERDASARKAN SURAT
KONTRAK (PERJANJIAN), SERTA ANJAK PIUTAN;
• JASA ASURANSI, TIDAK TERMASUK BROKER ASURANSI; DAN
• JASA SEWA GUNA USAHA (SGU) DENGAN HAK OPSI
KEAGAMAAN, MELIPUTI :
• JASA PELAYANAN DI RUMAH IBADAH;
Kanwil ATAU DAKWAH; DAN
• JASA PEMBERIAN KHOTBAHDirektorat Jenderal Pajak
• JASA LAINNYA DIBIDANG KEAGAMAAN

109

KELOMPOK JASA
JASA DI BIDANG
PENDIDIKAN, MELIPUTI :
• JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH ; DAN
• JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI LUAR SEKOLAH, SEPERTI KURSUS
KESENIAN DAN HIBURAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK TONTONAN, TERMASUK JASA
DIBIDANG KESENIAN YANG TIDAK BERSIFAT KOMERSIAL
PENYIARAN YANG BUKAN BERSIFAT IKLAN DAN TIDAK DIBIAYAI OLEH SPONSOR YANG
BERTUJUAN KOMERSIAL
ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR, YAITU : JASA ANGKUTNA DI DARAT, LAUT, DAN DI
SUNGAI YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH ATAU SWASTA
TENAGA KERJA
PERHOTELAN, MELIPUTI :
• JASA PERSEWAAN KAMAR TERMASUK TAMBAHANNYA DI HOTEL, RUMAH PENGINAPAN,
MOTEL, LOSMEN, HOSTEL SERTA FASILITAS YANG TERKAIT DENGAN KEGIATAN
PERHOTELAN UNTUK TAMU YANG MENGINAP; DAN
• JASA PERSEWAAN RUANGAN UNTUK KEGIATAN ACARA ATAU PERTEMUAN DI HOTEL,
RUMAH PENGINAPAN, MOTEL, LOSMEN, DAN HOSTEL
JENIS JASA YANG DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKA MENJALANKAN
PEMERINTAHAN SECARA UMUM


110

KELOMPOK BKP TERTENTU YANG ATAS
IMPORNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
SENJATA, AMUNISI, ALAT ANGKUTAN DI AIR, ALAT ANGKUTAN DI BAWAH AIR, ALAT ANGKUTAN
DI UDARA, KENDARAAN LAPIS BAJA, KENDARAAN ANGKUTAN KHUSUS LAINNYA, DAN
KOMPONEN ATAU BAHAN YANG DIPERLUKAN DALAM PEMBUATAN SENJATA DAN AMUNISI
OLEH PT. PINDAD UNTUK KEPERLUAN TNI DAN POLRI YANG BELUM DIBUAT DI DALAM NEGERI

VAKSIN POLIO DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEKAN IMUNISASI NASIONAL (PIN)
BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA
KAPAL LAUT, KAPAL ANGKUTAN SUNGAI, KAPAL ANGKUTAN DANAU DAN KAPAL ANGKUTAN
PENYEBERANGAN, KAPAL PANDU, KAPAL TUNDA, KAPAL PENANGKAP IKAN, KAPAL
TONGKANG DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PELAYARAN ATAU ALAT
KESELAMATAN MANUSIA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN
NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN NASIONAL

PESAWAT UDARA DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PENERBANGAN ATAU ALAT
KESELAMATAN MANUSIA, PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN YANG
DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL

KERETA API DAN SUKU CADANG SERTA PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN
SERTA PRASARANA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PT. KERETA API INDONESIA (KAI)
PERALATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYEDIAAN DATA BATAS DAN PHOTO UDARA WILAYAH
NEGAARA R.I YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA


111

KELOMPOK BKP/JKP TERTENTU YANG ATAS PENYERAHANNYA
DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
JASA YANG DITERIMA OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN
PENANGKAPAN IKAN NASIONAL YANG MELIPUTI : JASA PERSEWAAN KAPAL, JASA
KEPELABUHAN MELIPUTI JASA TUNDA, JASA PANDU, JASA TAMBAK, DAN JASA LABUH, SERTA
JASA PERAWATAN ATAU REPARASI (DOCKING) KAPAL
JASA YANG DITERIMA OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL YANG
MELIPUTI : JASA PERSEWAAN PESAWAT UDARA DAN DAN JASA PERAWATAN ATAU REPARASI
PESAWAT UDARA
JASA PERAWATAN ATAU REPARASI KERETA API YANG DITERIMA OLEH PT. KERETA API INDONESIA
JASA YANG DISERAHKAN OLEH KONTRAKTOR UNTUK PEMBORONGAN BANGUNAN (RS, RSS, RUMAH
SUSUN SEDERHANA,
PENYEBERANGAN, KAPAL PANDU, KAPAL TUNDA, KAPAL PENANGKAP IKAN, KAPAL TONGKANG DAN
SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PELAYARAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA YANG
DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN
PENANGKAPAN IKAN NASIONAL
KESELAMATAN MANUSIA, PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN YANG DIIMPOR DAN
DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL
KERETA API DAN SUKU CADANG SERTA PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN SERTA
PRASARANA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PT. KERETA API INDONESIA (KAI)
NEGARA R.I YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA


112

KELOMPOK BKP/JKP TERTENTU YANG ATAS PENYERAHANNYA
RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO,
ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN LAINNYA, YANG BATASANNYA DITETAPKAN
OLEH MENKEU SETELAH MENDENGAR PERTIMBANGAN MENTERI PEMUKIMAN DAN PRASARANA
WILAYAH
SENJATA, AMUNISI, ALAT ANGKUTAN DI AIR, ALAT ANGKUTAN DI BAWAH AIR, ALAT ANGKUTAN DI
UDARA, KENDARAAN LAPIS BAJA, KENDARAAN ANGKUTAN KHUSUS LAINNYA, DAN KOMPONEN ATAU
BAHAN YANG DIPERLUKAN DALAM PEMBUATAN SENJATA DAN AMUNISI OLEH PT. PINDAD UNTUK
KEPERLUAN TNI DAN POLRI
VAKSIN POLIO DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEKAN IMUNISASI NASIONAL (PIN)
BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA
PENYEBERANGAN, KAPAL PANDU, KAPAL TUNDA, KAPAL PENANGKAP IKAN, KAPAL TONGKANG DAN
SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PELAYARAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA YANG
DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN
PENANGKAPAN IKAN NASIONAL
KESELAMATAN MANUSIA, PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN YANG DIIMPOR DAN
DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL
KERETA API DAN SUKU CADANG SERTA PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN SERTA
PRASARANA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PT. KERETA API INDONESIA (KAI)
NEGARA R.I YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA


113

TATA CARA PEMUNGUTAN
REKANAN MENYAMPAIKAN
TAGIHAN KEPADA BENDAHARAWAN

SSP

FAKTUR PAJAK

1

DIISI OLEH DAN
ATAS NAMA
REKANAN

DITANDATANGI
OLEH
BENDAHARAWAN

2
3

KPP
ARSIP PKP REKANAN
BENDAHARAWAN
DICAP OLEH BENDAHARAWAN
DISETOR TGL ..... DAN
DITANDATANGANI BENDAHARAWAN 114

PPN/PPn BM YANG DIPUNGUT
BENDAHARAWAN
DISETOR

SSP

PKP REKANAN

1

KPP MELALUI BANK/POS

2

LAMPIRAN SPT MASA PPN

3

BANK PERSEPSI/POS & GIRO

4
5

ARSIP BENDAHARAWAN

BANK PERSEPSI/
KANTOR POS DAN GIRO
SELAMBAT-LAMBATNYA
DLM HAL TGL 7
BERTEPATAN DGN HARI LIBUR,
TGL 7 BULAN TAKWIM
MAKA PENYETORAN DILAKUKAN
BERIKUTNYA SETELAH
PD HARI KERJA BERIKUTNYA Kanwil Direktorat Jenderal Pajak
MASA PAJAK BERAKHIR

115

TATA CARA PELAPORAN
PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT
OLEH BENDAHARAWAN
LAPORAN
PEMUNGUTAN
PPN/PPn BM

KPP DGN DILAMPIRI
FP LEMBAR KE-3
ATASAN BENDAHARAWAN)*

1
2
3

ARSIP BENDAHARAWAN*)
*) DLM HAL PEMUNGUT PPN/PPn BM
ADALAH BENDAHARAWAN
PEMERINTAH PUSAT, LEMBAR KE-2
ADALAH ARSIP BENDAHARAWAN

SELAMBAT-LAMBATNYA
14 HARI SETELAH
MASA PAJAK BERAKHIR

DALAM HAL TANGGAL 14
JATUH PADA HARI LIBUR
PELAPORAN DILAKUKAN
PADA HARI KERJA
BERIKUTNYA

DLM HAL BANK PEMERINTAH ATAU BANK PEMBANGUNAN DAERAH BERTINDAK SBG “KASIR”
DARI BENDAHARAWAN PEMERINTAH (MIS: PROYEK INPRES), MAKA FAKTUR PAJAK DAN
SSP DITERUSKAN KE BANK YBS MELALUI BENDAHARAWAN. YG DIWAJIBKAN UTK
MEMUNGUT DAN MELAPOR ADALAH BANK YBS
116

PEMBAYARAN YANG
TIDAK DIPUNGUT PPN
OLEH BENDAHARAWAN
DALAM HAL
PEMBAYARAN
TDK MELEBIHI DARI JML Rp 1.000.000,00 TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM
DAN MERUPAKAN PEMBAYARAN YG TDK DIPECAH-PECAH
BBM DAN NON-BBM YG PENYERAHANNYA DILAKUKAN OLEH PERTAMINA

ATAS JASA ANGKUTAN UDARA YG DISERAHKAN OLEH PERUSAHAAN
PENERBANGAN
ATAS PENYERAHAN BKP/JKP YG MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU, MENDAPAT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT DAN ATAU
UNTUK PEMBEBASAN TANAH, KECUALI PEMBAYARAN ATAS
PENYERAHAN TANAH OLEH REAL ESTATE ATAU INDUSTRIAL ESTATE
UNTUK PENYERAHAN BKP/JKP YG MEMPEROLEH FASILITAS PPN TDK
DIPUNGUT


117

PEMBAYARAN YANG TIDAK MELEBIHI JUMLAH Rp 1.000.000,00 DAN
MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPECAH-PECAH
YANG DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPN/PPn BM

CONTOH
A

HARGA JUAL
PPN= 10 % X Rp 800.000
PPn BM=20 % X Rp 800.000
HARGA JUAL TERMSK PPN/PPn BM

Rp 800.000,00
Rp
80.000,00
Rp 160.000,00
Rp 1.040.000,00
DIPUNGUT
PPN/PPn BM

Rp 1.040.000,- > Rp 1.000.000,-

B

HARGA JUAL
PPN= 10 % X Rp 800.000
PPn BM= 10 % X Rp 800.000
HARGA JUAL TERMSK PPN/PPn BM

Rp 800.000,00
Rp 80.000,00
Rp 80.000,00
Rp 960.000,00

Rp 960.000,-  Rp 1.000.000,DIPUNGUT PPN/PPn BM :
- PENYERAHAN OLEH BKN PKP
- DENGAN PO/SPK

TIDAK DIPUNGUT
PPN/PPn BM
PPN/PPn BM TERUTANG
DISETOR SENDIRI
OLEH PKP
118

SURAT PEMBERITAHUAN MASA
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
BAGI PEMUNGUT PPN
DEP AR TEM EN KEUANGAN R I
DIR EKTOR AT J ENDER AL P AJ AK

FORMULIR

1107 PUT

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN
yang sesuai
Beri tanda X dalam
NPWP

:

Alamat

:

Masa

:

No. Telp

:

Pembetulan Ke :

Usaha

:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU
Nomor 16 Tahun 2000, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan
dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

:

Perhatian

Nama Pemungut

-

-

s.d.

-

-

-

-

…….. (……………………)

A. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH
1 PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN

1

Rp

PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN
Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM
melalui KPPN

2 PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran

Rp
Rp

2

Rp

PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran

Rp

Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Bendahara
Pengeluaran

Rp

B. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH
PPN yang dipungut
PPn BM yang dipungut

Rp

Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut

3

Rp

Rp

Lampiran :

Surat Kuasa Khusus
SSP
1 PPN sebanyak

….………. Lembar

Rp …………………………

2 PPn BM sebanyak

…………. Lembar

Rp …………………………

…………………………..

P ernyataan
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, saya menyatakan

……………………, ……………………………….

Kuasa

bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-

Bendaharawan/Pengurus

lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat

Tanda tangan

:

Nama Jelas

:

Pemungut

Jabatan

:

Kuasa

Cap Perusahaan

:

F.1.2.32.02


119

FORMULIR

LAMPIRAN 1
DAFTAR PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH
Masa Pajak :
DEPARTEMEN KEUANGAN RI

NAMA PEMUNGUT

-

Pembetulan Ke- : …… (………….)

1107
PUT 1

:

NPWP

s.d.

:

FAK TUR P AJAK
No.

Nama Rekanan

NPWP Rekanan

Kode dan Nomor Seri

Tanggal

Kode dan
Nomor Seri FP
Yang Diganti

DPP (Rupiah)

PPN (Rupiah) PPn BM (Rupiah)

Tanggal Bayar
Tagihan

Tanggal Setor
PPN

PPn BM

A. PPN dan PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH PENERBIT SPM MELALUI KPPN
1
2
3
4
5
dst

JUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT

1

B. PPN dan PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARA PENGELUARAN
1
2
3
4
5
dst


2

C. JUMLAH (A+B)
D.1.2.32.03


120

FORMULIR

LAMPIRAN 2
DAFTAR PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH
Masa Pajak :
DEPARTEMEN KEUANGAN RI

NAMA PEMUNGUT

-

Pembetulan Ke- : …… (……….……….)

1107
PUT 2

:

NPWP

s.d.

:

FAK TUR P AJAK
No.

Nama Rekanan

NPWP Rekanan

Kode dan Nomor Seri

Tanggal

Kode dan
Nomor Seri FP
Yang Diganti

Tanggal Setor
DPP (Rupiah)

PPN (Rupiah)

PPn BM (Rupiah)

PPN

PPn BM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
dst
3

D.1.2.32.04


121

SURAT SETORAN PAJAK


LEMBAR


NPWP

(SSP)

-

:

-

-

3

Untuk dilaporkan
oleh WP ke KPP

-

-


NAMA WP

:

………………………………………………………………………………….

ALAMAT WP

:

………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….


Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
Mas a Pajak
Jan

Fe b

Mar

Apr

Me i

Jun

Tahun

Jul

Ags

Se p

Okt

Nov

De s


Nomor Ke te tapan

:

/

/

/

/


Jumlah Pe mbayaran

Terbilang

:


……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….

………………………….
Tanggal ……………………..

, tgl ………………….

…………………….


Nama Je las : ………………………………….


Nama Je las : …………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

F.2.0.32.01


122

SANKSI PERPAJAKAN

SANKSI
ADMINISTRASI

D
E
N
D
A

B
U
N
G
A

SANKSI
PIDANA

K
E
N
A
I
K
A
N

ALPA

SENGAJA

KURUNGAN
DAN
DENDA

PENJARA
DAN
DENDA


123

SANKSI ADMINISTRASI

DENDA

BUNGA

KENAIKAN

Ps. 7 UU KUP

Ps.8(2), 13(2), 14(3), 19(2)&(3) UU KUP

Ps. 13(3), 15(2) UU KUP

Rp 100.000
• SPT MASA PPh
Ps.21/22/23/26
TERLAMBAT/ TIDAK
DISAMPAIKAN

Rp500.000
• SPT MASA PPN DAN
PPnBM
TERLAMBAT/ TIDAK
DISAMPAIKAN

Rp 100.000
• SPT TAHUNAN PPh Ps. 21
TERLAMBAT/ TIDAK
DISAMPAIKAN
(Untuk Tahun Pajak 2007

50%

2%/BULAN
maks 24 BULAN

SPT TERLAMBAT/ TIDAK
DISAMPAIKAN SETELAH
DITEGUR TERTULIS

• PEMBETULAN SENDIRI
SPT
• HASIL PENELITIAN SPT
AKIBAT SALAH TULIS
DAN/ATAU SALAH HITUNG

100%
PPh TIDAK / KURANG
DIPUNGUT/ DIPOTONG/
DISETOR

• HASIL PEMERIKSAAN
(SKPKB)

100%

• DITERBITKAN NPWP DAN
PKP SECARA JABATAN

KARENA DITERBITKAN
SKPKBT

• IZIN PENUNDAAN
PENYAMPAIAN SPT

200%

• IZIN MENGANGSUR ATAU
MENUNDA PEMBAYARAN

DITERBITKAN SKPKB
KARNA ALPA PERTAMA KALI

DARI
PAJAK YANG TIDAK/
Kalimantan Selatan danKURANG DIBAYAR
Tengah

124

SANKSI PIDANA
SENGAJA

ALPA

Ps. 39 UU KUP

Ps. 38 UU KUP

• TIDAK MENYAMPAIKAN SPT
• MENYAMPAIKAN SPT:
ISINYA TIDAK BENAR
TIDAK LENGKAP
MELAMPIRKAN KETERANGAN
YANG ISINYA TIDAK BENAR

• TIDAK MENDAFTARKAN DIRI, MENYALAHGUNAKAN
NPWP/NPPKP
• TIDAK MENYAMPAIKAN SPT

• MENYAMPAIKAN SPT :
ISINYA TIDAK BENAR
TIDAK LENGKAP
• MEMPERLIHATKAN PEMBUKUAN/ PENCATATAN PALSU
• TIDAK MENYELENGG. EMBUKUAN/PENCATATAN
• TIDAK MENYETORKAN PAJAK YANGDIPUNGUT
/DIPOTONG
• MENYALAHGUNAKAN ATAU MENGGUNAKAN TANPA HAK
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ATAU PENGUKUHAN
PENGUSAHA KENA PAJAK;

MENIMBULKAN KERUGIAN
PADA PENDAPATAN NEGARA
PENJARA PALING SINGKAT 6 BULAN DAN
KURUNGAN PALING SINGKAT 3 BLN ATAU PALING LAMA
PALING LAMA 6 TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT
1 TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT 1 KALI DARI
2 Pajak
Kanwil Direktorat Jenderal X DARI JML PAJAK TERUTANG DAN PALING
PAJAK YG TERHUTANG ATAU 2 KALI DARI PAJAK TERHUTANGSelatan dan Tengah 4 KALI DARI JML PJK TERHUTANG
BANYAK
Kalimantan
125

SANKSI PERPAJAKAN
BAGI PETUGAS PAJAK
(Pasal 36 A UU UP)
PETUGAS PAJAK

DALAM MENGHITUNG
ATAU MENETAPKAN PAJAK

TIDAK SESUAI DENGAN UU
PERPAJAKAN YG BERLAKU
BERAKIBAT
MERUGIKAN NEGARA

DIKENAKAN SANKSI SESUAI
PERUNDANG-UNDANGAN YG BERLAKU

126

Hubungi kami di:
Kring Pajak

500-200

SMS
0813 178 72525

( 0813 178 PAJAK )

Email

:

Website:

humas@pajak.go.id
pengaduan@pajak.go.id
www.pajak.go.id


127

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 6,7 Banjarmasin
Telp. 0511-3258989 – 3272878 (206)
Fax. 0511-3272768
Email kanwil.kalselteng@pajak.go.id


128

Ketentuan perpajakan bagi bendahara

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Ketentuan perpajakan bagi bendahara

Similar to Ketentuan perpajakan bagi bendahara (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Ketentuan perpajakan bagi bendahara