1. KATA PENGANTAR
Penyelenggaraan Tugas Pemerintah, Pembangunan dan
Kemasyarakatan sebagimana diamanatkan oleh undang – undang Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah telah memberikan kewengan kepada
daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang dalam pelaksanaan fungsi
Pemerintahan Daerah dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kota Bitung dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung.Kepala Daerah adalah Kepala
Pemerintahan Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat
daerah antara lain Kecamatan yang dipakimpin oleh Camat dimana dalam
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Walikota
untuk menangani urusan otonomi daerah.
Pemberian Otonomi Daerah yang dalam pelaksanaannya sampai
kepada tingkat Kecamatan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan
masyarakat, yang pada akhirnya diharapkan daerah mampu meningkatkan daya
saing dengan memperhatikan prinsipb demokrasi,pemerataan,keadilan, serta
potensi keanekaragaman daerah. Pentingnya pemberdayaan dan peran serta
masyarakat sebagai suatu upaya mengakomodir dan mewujudkan aspirasi dan
tuntutan masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan dan cita – cita Bangsa dan
Negara khususnya masyarakat dan Pemerintah Kota Bitung.
Pencapaian tujuan dan cita- cita tersebut, oleh penyelenggara
Pemerintah dapatlah terselenggara dengan baik apabila Pemerintahan yang bersih
dan berwibawa serta mempunyai Akuntabilitas Kinerja dalam pelaksanaan tugas –
tugas Pemerintahannn, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
Sejalan dengan itu pila sangat diperlukan adanya pengembangan
system pertanggungjawaban yang tepat,jelas, dan mendapat legitimasi sehingga
penyelenggaraan tugas Pemerintah,Pembangunan dan Kemasyarakatan yang
dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta
bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nipotisme. Hal ini yang menjadi dasar Pemerintah
Kecamatan Girian dalam menjawab tuntutan tersebut sehingga sangat diperlunya
Visi dan Misi, Standar pelayanan Hukum dan Ketaatan pada peraturan serta
Standard Pelayanan Prima terhadap kebutuhan Masyarakat.
2. DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGATAR I
DAFTAR ISI II
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisa
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN GIRIAN
2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Girian
2.2 Sumber Daya Kecamatan Girian
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Girian
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembang Pelayanan Kecamatan
Girian
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Kecamatan Girian
1.2 Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih
1.3 Telaahan Renstra
1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
1.5 Penentuan Isu – isu Strategis
BAB IV VISI,MISI,TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN
1.1 Visi dan Misi Kecamatan Girian
1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah Kecamatan Girian
1.3 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Girian
BAB V .RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD.
BAB VII. PENUTUP.
3. BAB I
PEN DAH ULUAN
1.1.Latar Belakang
Dalam Penyusunaan Renstra (Rencana Strategis) Kecamatan Girian
dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat undang-undang serta turut
mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang akan ditetapkan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Bitung Tahun 2011 –
2016.
Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keungan Antar Pusat dan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas
untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensidari pelaksanaan Undang –
Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan
kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan,Pembangunan, dan pelayanan kepada
masyarakat.
Kecamatan Girian sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan
bidang tugasnya melaksanakan sebagian Kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang
Pemerintahan,Pembangunan, dan Pelayanan Masyarakat, berkewajiban menyusun
Rencana Strategis.Penyusunan Rencana Strategis bagi suatu organisasi Pemerintah
adalah amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah,Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggung Jawaban Kepala Daerah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 25
tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Rencana Strategis disusun oleh Kecamatan Girian merupakan langka awal untuk
melaksanakan amanat tersebut diatas,yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan
analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langka yang
penting dengan memperhitungkan Kekuatan (Strenghts), Kelemahan (Weakness), Peluang
(Opportunities), dan tantangan (Threats)b yang ada.Rencana ini merupakan suatu proses
yang beroriantasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurung waktu lima
tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun
sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan,peluang, dan tantangan yang dihadapi
Kecamatan Girian sebagai perpanjangan Pemerintahan khususnya di bidang
pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Rencana Strategis Kecamatan Girian disusun dengan berpedoman pada
rancangan awal RPJM Kota Kota Bitung merupakan penjabaran Visi,Misi, dan program
Walikota Bitung . Kecamatan Girian sebagai suatu SKPD selanjutnya mempelajari dampak
visi,misi, dan program Walikota Bitung terhadap tugas dan fungsi Kecamatan Kota Bitung.
Rancangan Renstra Kecamatan Girian berisi informasi tentang sumber daya, dana,
keluaran dan dampak Dokumen Renstra merupakan indikasi yang hendak dicapai dan
bersifat tidak kaku sesuai dengan tugas dan fungsi untuk mengatasi masalah yang ada.
1.2 Landasan Hukum
Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan girian adalah:
1. Landasan Idil : Pancasila
2. Landasan konstitusional : Undang undang dasar 1945
4. 3. Landasan Operasional :
a. Undang-undang nomor 7 tahun 1990 tentang pembentukan KotaMadya
Daerah Tingkat II Bitung.
b. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
c. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
d. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
e. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
f. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Keuangan Daerah.
g. Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan
Keuangan Daerah.
h. Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan Permendagri nomor
13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
i. Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.
j. Peraturan Mentri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Penegndalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
k. Peraturan Daerah Kota Bitung nomor 41 tahun 2008 tentang organisasi Tata
Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bitung.
l. Keputusan Walikota Bitung nomor 50 tahun 2008 tentang Rincian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Bitung.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud Penyusunan Rensra Kecamatan Girian Kota Bitung adalah :
1. Memberi arah dan pedoman dalam melaksakan tugasnya untuk menentukan
prioritas-prioritas di bidang pembangunan dan pelayanan, sehingga tujuan program
dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2011-2012 dapat
tercapai.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan
instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun
eksternal .
3. Memberi informasi kesemua pihak yang berkepentingan (stakeholder’s) untuk
memiliki arah yang sama dan saling melengkapi dalam proses perencanaan
pembangunan tahunan.
4. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Girian Kota Bitung dalam upaya
peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
Tujuan dari penyusunan Rensra Kecamatan Girian Kota Bitung adalah :
1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistimatik dan memanfaatkan perangkat
manajeral dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan
masyarakat.
3. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa
depan (Goals).
4. Meningkatkan komunikasi dan memudahkan para pemangku kepentingan
(stakeholder’s) untuk menghadapi tindakan masa depan.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
6. Agar semua komponen perencanaan pembangunan dapat di jalankan untuk
mengemban misi, guna mewujudkan visi Kecamatan Girian Kota Bitung melalui
penentuan kebijakan dan program kegiatan yang jelas dan terukur.
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana strategis Kecamatan Girian tahun 2011-2016 disusun menurut sistematika
sebagai berikut :
5. Bab Satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, landasan
hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
Bab Dua tentang gambaran pelayanan Kecam, dan Kecamatan Girianyang terdiri
dari Tugas,Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Girian,Sumber Daya Kecamatan
Girian, Kinerja Pelayanan Kecamatan Girian, Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pelayanan Kecamatan Girian.
Bab Tiga memuat tentang Isu – Isu Startegis berdasar Tugas dan Fungsi
berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Girian yang berisi Indentifikasi Permasalahan
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Girian,Telaahan Visi,Misi dan
Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra, Telaahan
Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis,Penentuan Isu – Isu
Strategis.
Bab Empat berupa Visi,Misi, Tujuan,Sasaran Strategis dan Kebijakan Kecamatan
Girian.
Bab Lima berisi Rencana Program dan Kegiatan,Indikator kinerja, Kelompok
Sasaran dan Pendanaan Indikatif.
Bab VI Berisi Indikator Kinerja Kecamatan Girian yang mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD.
6. BAB II
TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN
GIRIAN
2.1 Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Kecamtan Girian berdasarkan Peraturan Walikota Bitung
Nomor 41 Tahun 2008 adalah :
a. Camat
b. Sekretaris membawahi :
1). Bagian Kepegawaian
2). Bagian Keuangan
3). Bagian Perencanaan dan Pelaporan
c.Seksi Pemerintahan
d.Seksi Pelayanan Umum
e Seksi Ketentraman dan Ketertiban
f.Seksi Kesejahteraan Sosial
g.Seksi Prasarana dan Fasilitas
h.Kelompok Jabatan Fungsional
Dalam Gabar Berikut dapat dilihat Struktur Pemerintahan Kecamatan Girian Kota Bitung.
1). Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan
1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No. PENDIDIKAN JUMLAH
1. S2 1
2. S1 30
3. D3 2
4. SLTA 26
JUMLAH
Sumber : Kepegawaian Kecamatan Girian
7. 2).Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan
Tabel 2. Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan
No Nama Pelatihan Penjejangan Jumlah
1 SPAMEN / PIM II -
2 SPAMA / PIM III 1
3 ADUM / PIM IV 3
JUMLAH 4
Sumber: Kepegawaian Kecamatan Girian
3). Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
N Golongan Jumlah
o
1 I
2 II
3 III
IV
JUMLAH
Sumber : Kepegawaian Kecamatan Girian
4). Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon,Fungsional, dan Staf
Tabel 4. Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon,Fungsional dan Staf
No Jabatan Jumlah
1 ESELON II
2 ESELON III
3 ESELON IV
4 FUNGSIONAL PERENCAN
MADYA
5 STAF
JUMLAH
8. 5. Perlengkapan.
Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas yang cukup kompleks,
Kecamatan Girian didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup baik dan
lengkap.Kepercayaan Pemerintah Kota Bitung dalam bentuk penyediaan sarana
dan parasarana yang lengkap direprentasikan oleh Pemerintah Kecamatan Girian
dengan menunjukan kinerja yang baik. Berikut disajikan
Sarana dan prasarana yang cukup vital dalam mendukung kegiatan operasional
yang dimiliki
Kecamatan Girian kota Bitung dalam Tabel 5.
Sarana dan Prasarana Kecamatan Girian
Tabel 5. Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kecamatan Girian
No Jenis Barang J Merk Kondisi / Keadaan
u
m
l
a
h
Baik Rusak
1 Mesin Tik 1 1
2
2 Printer 1 1
2
3 Komputer 1 2
3
4 Note Book/Labtop 2 1 1
5 Kendaraan Roda 2 2 -
4
9. 6 Kendaraan Roda 1 -
2 1
7 TV - 1
1
8 Speaker Box 1 1
2
2). Tugas Pokok dan Fungsi
a. Tugas
Berdasarkan Peraturan Walikota Bitung Nomor 50 Tahun 2008 tentang Rincian
Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Girian Kota Bitung perpanjangan Kepala Daerah
di wilayah Kecamatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas tugasPemerintah
Kota Bitung. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat dan bertanggung Jawab kepada
Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kota Bitung.
Kecamatan mempunyai tugas menjalankan sebagian kewenangan Pemerintah yang
Dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
b.Fungsi
Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas,Kecamatan Girian melaksanakan
Fungsi :
1. Memimpin Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah diwilayah
Kecamatan.
2. Membantu Sekretaris Daerah Kota dalam menyiapkan informasi
mengenai Wilayah Kecamatan yang dibutuhkan dalam perumusan
kebijakan Kepala Daearah.
3. Mengkoordinasikan kegiatan – kegiatan penyelenggaraan pelayanan
lintas.
2.2 Sumber Daya Kecamatan Girian.
Kecamatan Girian menempati area 524,25 Ha baru 60% digunakan untuk
kawasan terbangaun. Hal ini mempermudah dalam pengaturan ruang dan
pengembangan lingkungan binaan yang baru. Wilayah pengembangan sebagian
berupa Perikanan, Industri, dan Home Industri.