Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) memperkenalkan paradigma baru pembangunan sanitasi berdasarkan perencanaan strategis jangka menengah yang disebut Strategi Sanitasi Kota (SSK). PPSP bertujuan mempercepat pembangunan sanitasi di 330 kabupaten/kota selama 2010-2014 dengan mengacu pada SSK yang disusun sendiri oleh pemerintah daerah.

2. Kebiasaan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)
adalah cara super murah dan efektif untuk
mengurangi risiko penularan berbagai
penyakit, termasuk diare, flu burung, ISPA,
Hepatitis A dan cacingan
Percik edisi khusus PPSP 2010-2014 ini didukung oleh
Foto: dok. Forkami

3. DARI REDAKSI
DARI REDAKSI
Untuk kesekian kalinya PERCIK diterbitkan dalam edisi khusus. Kali ini, kami mencoba
mengupas tuntas tentang program pembangunan sanitasi yang tengah dilaksanakan
Pemerintah di sejumlah daerah di Indonesia. Program tersebut adalan Percepatan
Pembangunan Sanitasi Permukiman atau lebih sering disingkat sebagai PPSP.
Seperti halnya edisi khusus lainnya, PERCIK menampilkan berbagai sisi dari topik utamanya.
Baik dari sisi perencanaan, latar belakang, target, sasaran, cerita lapangan, hingga pendapat
para pemangku kepentingan. Penerbitan edisi khusus ini dibantu oleh DHV B.V, MLD dan
Haskoning.
Wacana tentang percepatan pembangunan sanitasi pertama kali bergulir secara resmi
saat pembukaan Konferensi Sanitasi Nasional oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada
tanggal 8 Desember 2009. Kemudian, wacana ini diterjemahkan dan disepakati sebagai
program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) oleh Tim Pengarah
Pembangunan Air Minum dan Sanitasi. Rancangan PPSP sendiri dirumuskan oleh Tim Teknis
Pembangunan Sanitasi dan selanjutnya disepakati untuk dilaksanakan oleh 4 Kementerian:
Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam
Negeri.
Satu hal yang membedakan PPSP dari program sanitasi sebelumnya adalah menjadikan
perencanaan pembangunan yang lebih mendalam sebagai pilar yang amat penting.
Sejumlah 330 Pemerintah Kabupaten dan Kota didorong untuk menyusun suatu
perencanaan strategis dalam pembangunan sanitasinya. Perencanaan strategis yang
dikenal sebagai Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) ini harus disusun sendiri oleh
pemerintahnya dengan prinsip-prinsip:bersifat multisektor; komprehensif dan mencakup
seluruh kota; berdasarkan data yang valid melalui pemetaan kondisi sanitasi; serta
merupakan penggabungan antara pendekatan top-down dan bottom-up.
Namun demikian, PPSP bukan hanya tentang perencanaan yang strategis dalam
pembangunan sanitasi. Setelah pemerintah daerah memiliki rencana strategis,
Pemerintah pusat akan memfasilitasi penterjemahan dari rencana strategis menjadi
berupa Memorandum Program agar dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan
mempertimbangkan prioritas yang disepakati oleh pemerintah setempat.
Mendorong sejumlah ratusan kabupaten/kota untuk menyusun SSK tentulah bukan
pekerjaan mudah. Salah satu strategi yang digunakan adalah dengan mengadopsi
pembelajaran di masa lalu yang mendorong pemerintah daerah untuk membentuk forum
koordinasi yang terdiri dari seluruh pemangku kepentingan terkait. Forum koordinasi ini
lebih dikenal sebagai Kelompok Kerja (Pokja) AMPL dan di sebagian daerah dikenal pula
sebagai Pokja Sanitasi.
Berbagai fakta, wawancara, dan pembelajaran yang kami coba tampilkan dalam PERCIK
edisi khusus ini diharapkan dapat melengkapi informasi PPSP di atas. Bagaimana kebijakan
yang disepakati di tingkat pusat, bagaimana pemerintah daerah dan provinsi menyikapi
pengarus utamaan pembangunan sanitasi, serta tak ketinggalan seluk beluk peran para
fasilitator yang bertugas mengawal pelaksanaan PPSP di lapangan.
Akhir kata, semoga pembaca memperoleh informasi yang lengkap dan lugas tentang PPSP
melalui PERCIK edisi kali ini. Lebih dari itu, kami berharap agar berbagai informasi yang kami
tampilkan dapat memperkuat komitmen kita bersama untuk membangun sanitasi yang
lebih baik bagi masyarakat. (redaksi/Oswar Mungkasa)

4. Media Informasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
Diterbitkan oleh Kelompok
Kerja Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan
(Pokja AMPL) bekerja sama
dengan TTPS, DHV B.V, MLD,
Haskoning
Penanggung Jawab
Nugroho Tri Utomo
Pemimpin Redaksi
Oswar Mungkasa
Tim Penyusun Edisi
khusus kali ini
Andre Kuncoroyekti
Alwis Rustam
Bachtaruddin Gunawan
Dhanang Tri W.
Eko Budi H.
Fanny Putri
Hony Irawan
Iman Utomo
Mujiyanto,
Nissa Cita
Nur Aisyah
Yudi Wahyudi
Design/ilustrator:
PT Qipra Galang Kualita
Alamat Redaksi:
Jl RP Soeroso No.50 Menteng, Jakarta
Pusat 10350 Telp./Fax 021-3190 4113
Sumber foto
Terobosan Pembangunan
04 Sanitasi Indonesia
Dok. TTPS, Dok ISSDP, Dok Qipra
Pembangunan sanitasi dengan paradigma baru diharapkan
mampu mengejar ketertinggalan sektor ini dibanding sektor
lainnya.

5. 28 Sanitasi Harus Terus
Dibicarakan dan
Konkret
Kementerian Pekerjaan Umum
sebagai salah satu instansi yang
berperan dalam menyediakan
infrastruktur bagi masyarakat
tak ingin mengulang kesalahan
masa lalu yang hanya memikirkan
Sanitasi Baik, target fisiknya saja tanpa
14 Anggaran
Kesehatan Turun
Payakumbuh adalah satu
memperhitungkan faktor lainnya.
dari sedikit kota di Indonesia
yang serius menangani isu-isu
sanitasi. Belum genap tiga tahun,
Pemkot Payakumbuh berhasil
melaksanakan sejumlah program
sanitasi dan memberi dampak
positif pada masyarakat.
30 Tantangan Kita,
Menjaga Komitmen
Bersama
Kementerian Kesehatan
merupakan salah satu institusi
yang memiliki peranan penting 32 Pembangunan
Sanitasi Harus
17 Penguatan
Kelembagaan
Sanitasi
Cerita sukses dari Blitar dimana
dalam hal upaya advokasi, edukasi
dan pemberdayaan bagi aspek
komunikasi kebijakan penyehatan
Dipercepat
Setiap hari diperkirakan sebanyak
14.000 ton tinja dan 176.000m3
Pemkot tidak menemui kesulitan lingkungan, termasuk sektor
sanitasi. urine terbuang ke badan air,
ketika memfasilitasi dan tanah, danau dan pantai yang
mereplikasi terbentuknya Pokja menyebabkan 75 persen sungai
hingga ke tingkat kecamatan dan tercemar berat dan 70 persen
kelurahan. air tanah di perkotaan tercemar
bakteri tinja.
20 Mengintegrasikan
Sanitasi ke Program
Eksekutif
>>
‘Kepiawaian’ Kelompok Kerja 40 Pembangunan Sanitasi
Harus Komprehensif
46 Usaha DaerahIsu
Mengangkat
(Pokja) Sanitasi Kota Tegal, Jawa Sanitasi
Tengah, bisa menjadi contoh
betapa sanitasi bisa menembus
eksekutif dan legislatif.
42 Mereka Bicara
Sanitasi
48 Ketika Angka
Berbicara Banyak

6. Laporan Utama

7. Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
TEROBOSAN PEMBANGUNAN
SANITASI NASIONAL
Pembangunan sanitasi dengan paradigma baru
diharapkan mampu mengejar ketertinggalan sektor ini
dibanding sektor lainnya.
Buruknya kondisi sanitasi (baca Ketika Angka Bicara Banyak) bukan saja disebabkan terbatasnya
akses penduduk dan kualitas fasilitas sanitasi, tetapi juga masih rendahnya kesadaran dan
pemahaman masyarakat tentang isu-isu sanitasi dan kesehatan.
Tentu kondisi tersebut tak bisa dibiarkan. Perlu ada lompatan pembangunan sanitasi. Caranya,
sanitasi harus menjadi salah satu prioritas pembangunan. Hal itu membutuhkan komitmen
dan dukungan semua pihak di semua level terutama para penentu kebijakan. Nah, Program
Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) menjadi jembatan untuk
mewujudkan impian pembangunan sanitasi yang lebih baik ke depan.
Duduk Bersama: Menteri Kesehatan
Endang Rahayu Sedyaningsih, Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional
Armida S. Alisjahbana, dan Menteri
Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto
dalam Konferensi Sanitasi Nasional II
yang bertema “Mempercepat Pem-
bangunan Sanitasi untuk Memenuhi
Pelayanan Dasar Rakyat” di Jakarta,
Desember 2009.
Foto: Dok. TTPS
november 2010 majalah percik
5

8. Laporan Utama
Pembangunan
Tangki Septik
Komunal
K
ebijakan pembangunan sanitasi
era sebelumnya tak layak lagi
dipertahankan. Potret buram
harus segera dihilangkan. Kegagalan
demi kegagalan menjadi bahan
pembelajaran. Pembangunan sanitasi
butuh terobosan dan lompatan. Semua
itu hanya bisa terwujud bila sanitasi
telah menjadi prioritas pembangunan
dan urusan bersama: pemerintah pusat,
pemerintah daerah, swasta, negara
donor, dan masyarakat.
Berdasarkan pembelajaran sebelumnya,
pembangunan sanitasi sukses bila ada
perencanaan dan strategi yang tepat.
Bukan sekadar persoalan anggaran.
Perencanaan dan strategi tersebut
mencakup seluruh aspek sanitasi
ditambah koordinasi dan sinergi
antarpihak-pihak yang berkepentingan.
Komitmen, strategi, koordinasi, dan
sinergi menjadi penggerak lahirnya
lompatan pembangunan sanitasi. Inilah
paradigma baru pembangunan sanitasi.
TERUJI
Paradigma baru pembangunan sanitasi
ini telah teruji. Ini dibuktikan dengan
keberhasilan enam kota percontohan
yang mengikuti program pembangunan
sanitasi melalui Indonesia Sanitation
Sector Development Program (ISSDP) pada
tahun 2006 hingga 2008. Denpasar, Blitar,
Surakarta, Banjarmasin, Payakumbuh, dan
Jambi menjadi laboratorium pertama
penyusunan strategi sanitasi kota.
Perencanaan pembangunan sanitasi
kota jangka menengah ini kemudian
disebut sebagai Strategi Sanitasi Kota
Foto: Dok. TTPS
(SSK). SSK menjadi acuan pembangunan
sanitasi kabupaten/kota selama lima
6 majalah percik november 2010

9. lebih sederhana dan mudah PPSP pada dasarnya adalah sebuah
Rombongan Petinggi: Wakil dipahami. roadmap pembangunan sanitasi
Presiden RI Boediono mem-
buka KSN II di Istana Wakil di Indonesia. Roadmap ini akan
Presiden, Desember 2009. Banyak pihak mulai melihat diterapkan secara bertahap di
keberhasilan terobosan ini. 330 kabupaten/kota di seluruh
tahun ke depan bagi pemerintah Sejumlah kota mereplikasikan Indonesia mulai 2010 hingga 2014.
kabupaten/kota. SSK mengikat pendekatan baru tersebut. Daerah tersebut dinilai rawan
para pemangku kepentingan untuk Kota-kota itu difasilitasi oleh masalah sanitasi.
melaksanakannya. mitra pemerintah di antaranya
Enviromental Service Program (ESP). Di samping untuk mengejar
Dalam paradigma baru ini posisi ketertinggalan dari sektor-
pemerintah pusat tidak lagi berada PPSP sektor lain, roadmap sanitasi
di depan. Pemerintah pusat Keberhasilan kota-kota ISSDP juga dimaksudkan untuk
hanya berfungsi memfasilitasi. menyusun SSK menjadi landasan mendukung upaya Pemerintah
Seluruh perencanaan sepenuhnya bagi pengembangan sanitasi Indonesia memenuhi tujuan-
dilaksanakan oleh pemerintah di seluruh Indonesia. Tim Teknis tujuan Millennium Development
kabupaten/kota. Pembangunan Sanitasi (TTPS) Goals (MDGs). Khususnya yang
kemudian mempromosikan SSK ini terkait dengan Butir 7 Target
Sukses dengan laboratorium sebagai cetak biru pembangunan ke-10 MDG, yakni “mengurangi
pertama, model pembangunan sanitasi komprehensif di kawasan hingga setengahnya jumlah
sanitasi dilanjutkan dengan perkotaan. penduduk yang tidak punya akses
ISSDP tahap II 2007-2009. Enam berkelanjutan pada air yang aman
kota baru menjadi peserta yakni Sebagai implementasinya, diminum dan sanitasi yang layak
Tegal, Pekalongan, Batu, Malang, pemerintah kemudian pada tahun 2015.” Target ini bisa
Bukittinggi, dan Kediri. Berbagai meluncurkan Program Nasional dipenuhi secara kuantitif, tetapi
kekurangan sebelumnya dievaluasi Percepatan Pembangunan Sanitasi secara kualitatif layanan yang
dan dimatangkan pada tahap ini. Permukiman (PPSP) pada saat tersedia masih belum memadai.
Pemerintah provinsi dilibatkan Konferensi Sanitasi Nasional ke-2 di
lebih aktif. Dokumen SSK disusun Jakarta awal Desember 2009. PPSP atau roadmap sanitasi
november 2010 majalah percik
7

10. Laporan Utama
merupakan muara berbagai aktivitas
STRATEGI SANITASI KOTA SSK terkait pembangunan sektor sanitasi
yang berlangsung beberapa tahun
Strategi Sanitasi Kota (SSK) merupakan dan jangka menengah.
terakhir. Dimulai dengan Konferensi
rencana pembangunan sanitasi jangka
Penyusunan SSK menggunakan prinsip Sanitasi Nasional, November 2007,
menengah kabupaten/kota yang bersifat
kerja skala kota dan multisektor; dari, oleh yang merintis kesepakatan langkah-
komprehensif dan terintegrasi. Di dalamnya
dan untuk Pokja; sinkronisasi perencanaan langkah penting pembangunan
terkandung visi, misi, tujuan, dan sasaran
top-down dan bottom-up; dan
pembangunan sanitasi, zona dan sanitasi seiring pencapaian MDGs,
berdasarkan data empiris.
sistem layanan sanitasi, isu-isu strategis penyelenggaraan International Year
dalam pengelolaan sanitasi, strategi Sebelum SSK tersusun, kabupaten/kota of Sanitation, 2008, yang mampu
pembangunan sanitasi, serta program dan harus terlebih dahulu memiliki gambaran meningkatkan kesadaran dan
kegiatan jangka menengah dan tahunan. karakteristik dan kondisi sanitasi, serta
komitmen pemerintah pusat dan
prioritas/arah pengembangan kabupaten/
SSK berguna sebagai acuan pembagian daerah, dan Konvensi Strategi Sanitasi
kota dan masyarakat. Gambaran nyata
peran antarpelaku pembangunan sanitasi Perkotaan, April 2009, yang berhasil
kondisi sanitasi ini dituangkan dalam Buku
sekaligus sebagai kendali bagi realisasi
Putih Sanitasi. mengidentifikasi isu-isu terkait
pembangunan sanitasi yang berbasis
sektor sanitasi dan memperkenalkan
kinerja. Keberadaan SSK menjadi gambaran
kebutuhan pendanaan sanitasi tahunan pendekatan strategi sanitasi kota
yang lebih praktis.
PPSP diarahkan pada upaya
memenuhi tiga sasaran, yakni:
 Menghentikan perilaku buang air
besar sembarangan (BABS) pada
tahun 2014 di perkotaan dan
perdesaan.
 Pengurangan timbunan sampah
dari sumbernya dan penanganan
sampah yang ramah lingkungan
 Pengurangan genangan di 100
kabupaten/kota seluas 22.500
hektar.
Berikut adalah ringkasan roadmap
PPSP (Tabel 1)
EHRA
EHRA adalah sebuah survei partisipatif 4. Jamban dan perilaku buang air besar (2) istri kepala rumah tangga, (3) anak
di tingkat kota yang bertujuan untuk (BAB); Pembuangan kotoran anak rumah tangga, dan (4) adik/kakak kepala
mengetahui kondisi sarana dan prasarana 5. Kondisi jalan dan drainase serta rumah tangga.
sanitasi, kesehatan/higienitas, serta perilaku pengalaman banjir
Di tingkat kabupaten/kota, data
masyarakat yang dapat dimanfaatkan
Metode EHRA mencakup kegiatan seperti: primer yang dikumpulkan riset EHRA
untuk pengembangan program sanitasi dan
pengumpulan data, sampling, dan analisis. dimanfaatkan sebagai salah satu bahan
advokasi di tingkat kota hingga kelurahan.
Data dikumpulkan dengan wawancara penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota.
Studi EHRA di antaranya untuk mengetahui: dan pengamatan/observasi. Sedangkan Selain untuk merencanakan program
1. Sumber air (minum, cuci, mandi, respondennya adalah ibu (perempuan pengembangan sanitasi di kota, data EHRA
kelangkaan air) menikah atau janda) berusia antara 18 – 60 pun dimanfaatkan sebagai tolak ukur
2. Perilaku cuci tangan pakai sabun tahun. Pemilihan ibu berdasarkan urutan/ keberhasilan program sanitasi di tingkat
3. Pembuangan sampah (cara utama, tabel prioritas sebagai berikut: (1) kepala kota.
frekuensi pengangkutan, pemilahan) rumah tangga (orang tua tunggal/janda);
8 majalah percik november 2010

11. Tabel 1: Tahapan PPSP 2010 - 2014
Jumlah Kabupaten/Kota Sasaran Peran dan
Tahapan
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tanggungjawab
Kampanye, Edukasi, Advokasi dan Pusat, Provonsi dan
41 49 62 72 82 (100)
Pendampingan Donor
Pengembangan Kelembagaan dan
41 49 62 72 82 (100) Pusat, Provinsi
Peraturan
Penyusunan Rencana Strategis
24 41 49 62 72 82 Kabupaten/Kota
(SSK)
Penyusunan Memorandum
3 21 35 45 56 65 Pusat
Program
Implementasi (akumulasi dan Pusat, Provinsi,
- 3 24 59 104 160
dalam proses) Kabupaten/Kota
Pemantauan, Pembimbingan,
24 41 49 62 72 82 Pusat, Provinsi
Evaluasi dan Pembinaan
(100) dalam tanda kurung menunjukan 100 kota sasaran berikutnya diluar 330 kota target PPSP.
PROGRAM KERJA PERAN PROVINSI
PPSP diiplementasikan dengan
mendorong pemerintah daerah
PPSP merupakan program yang melibatkan - Mengawal penyusunan Draft SSK
menyusun SSK kabupaten/kota
semua jenjang pemerintahan. Jalinan kerja yang harus diselesaikan pada waktu
mereka masing-masing. Hanya sama antarjenjang pemerintah menjadi yang ditentukan.
dengan SSK yang komprehensif, kunci keberhasilan program ini. Secara 2. Menyiapkan kabupaten/kota yang akan
berskala kota, menggabungkan implementasi, program ini berlangsung diikutsertakan dalam program PPSP
pendekatan top-down dan bottom- di tingkat kabupaten/kota. Namun tahun berikutnya.
up, berdasarkan data aktual, pemerintah provinsi pun memiliki peran - Provinsi memastikan kabupaten/
pembangunan sektor sanitasi yang tak kalah penting. kota yang akan bergabung dalam
yang berkelanjutan bisa dijamin. Pemerintah provinsi mengemban PPSP yakni kabupaten/kota yang
SSK diharapkan menjadi cetak biru tanggung jawab sebagai berikut: menunjukkan komitmennya dengan
jelas melalui diterbitkannya SK
perencanaan pembangunan sektor 1. Mengawal pelaksanaan PPSP di kota-
Walikota, terbentuknya kelembagaan
sanitasi di kabupaten/kota. kota pada tahun 2010 dalam:
Pokja, tersedianya rencana kerja, dan
- Memastikan tersusunnya SSK secara
anggaran.
tepat waktu dan sesuai standar;
memastikan prosesnya berjalan 3. Khusus bagi provinsi yang sebelumnya
Hanya dengan SSK lancar; dan mengevaluasi prosesnya. sudah terlibat dalam mendampingi
yang komprehensif, - Mengemban tanggung jawab
kabupaten/kota dalam menyusun
SSK, provinsi bertanggung jawab
berskala kota, menyelesaikan kelengkapan pokja memberikan bimbingan pada
menggabungkan (di provinsi dan kabupaten/kota); kabupaten/kota dalam penyusunan
dan mengadvokasi kabupaten/
pendekatan top- kota untuk segera melengkapi/
Memorandum Program.
down dan bottom- menyiapkan kelengkapan pokja jika Selain tanggung jawab di atas,
sebagaimana pemerintah pusat,
up, berdasarkan data masih ada yang belum lengkap.
pemerintah provinsi memiliki tanggung
aktual, pembangunan - Mengawal penyelesaian Draft Buku jawab menyusun roadmap PPSP di tingkat
sektor sanitasi yang Putih hingga waktu yang disepakati. provinsi. Roadmap ini menjadi acuan bagi
pembangunan sanitasi di tingkat provinsi.
berkelanjutan bisa
dijamin
Perencanaan program PPSP
berlangsung sejak September 2009.
Ini diawali dengan membangun aspek
november 2010 majalah percik
9

12. Laporan Utama
menyusun SSK. Bersamaan dengan
MEMORANDUM PROGRAM itu pemerintah menyiapkan 49
kabupaten/kota lainnya yang akan
Memorandum Program merupakan Program akan menjadi landasan kuat
mengikuti program ini pada 2011.
sebuah dokumen pemrograman dan untuk mengajukan anggaran kepada DPR,
perencanaan berkala dan bisa diterima DPRD Provinsi dan kabupaten/kota. Tahun berikutnya, pemerintah
secara hukum. Memorandum Program menyiapkan kota lainnya. Demikian
Sebelum ada Memorandum Program harus seterusnya. Pada 2014 nanti
ini penting guna mempertajam Rencana
ada komitmen pendanaan yang kuat
Program dan Investsi Jangka Menengah diharapkan ada 330 kabupaten/kota
untuk pelaksanaan studi dan/atau desain
(RPIJM) khususnya sektor sanitasi. yang melaksanakan program ini.
teknis rinci tambahan yang diperlukan;
Di dalamnya tertuang berbagai serta komitmen pendanaan yang kuat
informasi antara lain desain dan dan persetujuan resmi untuk pelaksanaan IMPLEMENTASI
spesifikasi infrastruktur, manajemen dan intervensi struktural dan non struktural. Implementasi PPSP berlangsung
operasi fasilitas, isu terkait masyarakat, dalam satu siklus penuh yang terbagi
Saat ini pemerintah pusat sedang
pembiayaan dan komitmen pendanaan. dalam enam tahap, yakni:
menyusun apa saja yang harus
Memorandum Program ini menjadi dasar
dicantumkan dalam Memorandum  Kampanye, Edukasi, Advokasi dan
alokasi dana dan patokan untuk memulai
program, bagaimana cara penyusunannya, Pendampingan;
konstruksi dan tindakan non teknis terkait.
status hukum dan operasionalnya serta  Pengembangan Kelembagaan dan
Prioritas investasi dalam Memorandum beberapa hal yang perlu mendapat Peraturan;
Program didasarkan pada Strategi Sanitasi kesepakatan.  Penyusunan Rencana Strategis
Kota (SSK) dengan tetap mengacu pada
(SSK);
RPIJM yang sudah ada. Memorandum
 Penyiapan Memorandum Program;
politis, karena program ini merupakan
satu kesatuan dalam rumusan kebijakan
dan strategi pembangunan sanitasi
sebagaimana tercantum dalam RPJMN;
aspek administratif yakni bagaimana
Air Limbah
PPSP menjadi prioritas daerah; dan
aspek pendanaan yaitu bagaimana Persampahan
PPSP mendapatkan dukungan dana
pemerintah pusat, daerah, dan sumber-
sumber lain.
63 87 80
Tahap berikutnya, 2010 – 2014,
berupa pelaksanaan program
PPSP seperti penyusunan SSK, 57
pemantauan, bimbingan, dan 19 16
evaluasi, penyusunan memorandum
program, dan implementasi. Sebelum
itu TTPS menjaring kabupaten/kota 8
yang memenuhi persyaratan dan
menunjukkan komitmennya untuk
membangun sanitasinya.
Hingga 2014, sasaran PPSP adalah 330 Drainase
kota/perkotaan rawan kondisi sanitasi.
Sebanyak 24 kota di antaranya sudah Kota-kota dengan
memiliki SSK. Berikut adalah komposisi Permasalahan
Sanitasi
kota dengan kondisi rawan sanitasi:
Tahun 2010 41 kabupaten/kota yang
10 majalah percik november 2010

13.  Pelaksanaan/implementasi;
 Pemantauan, Pembimbingan,
Evaluasi, dan Pembinaan.
Pada tahap pertama, pemerintah
pusat dan provinsi menggelar
kampanye, edukasi, dan advokasi
kepada pemerintah kabupaten/
kota. Tahap selanjutnya, pemerintah
pusat dan provinsi menyiapkan
pengembangan kelembagaan dan
peraturan. Ini penting, tanpa payung
hukum dan kelembagaan yang tepat,
Lokakarya: Pemangku kepentingan berdiskusi
program ini akan gagal.
membicarakan persoalan sanitasi guna menyusun
strategi pembangunan sanitasi.
Di tahap ketiga, kelompok
kerja sanitasi yang dibentuk di
kabupaten/kota menyusun rencana
Strategi Sanitasi Kota (SSK). Proses
TTPS, PMU, DAN USDP
penyusunan SSK ini sepenuhnya
Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS) f. berkomunikasi lintas departemen;
ada di tangan Pokja dan tidak
adalah wadah adhoc inter-Kementerian g. memfasilitasi pengembangan Aliansi
boleh dialihkan ke pihak ketiga. yang bertugas mengoordinasikan Kabupaten Kota Peduli Sanitasi
Untuk proses ini, pemerintah kegiatan-kegiatan pembangunan sanitasi (AKKOPSI);
pusat menyediakan fasilitator yang serta merumuskan arah kebijakan strategi h. melaporkan secara berkala
senantiasa berada di daerah. pembangunan sanitasi nasional . perkembangan hasil pelaksanaan
tugas dan pencapaian hasil kepada Tim
TTPS beranggotakan perwakilan dari
Pada tahap keempat, pemerintah Pengarah;
Bappenas, Kementerian Dalam Negeri,
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang
kabupaten/kota melalui pokja sanitasi Kementerian Negara Perumahan Rakyat,
diberikan oleh Tim Pengarah;
menyusun Memorandum Program. Kementerian Keuangan, Kementerian
Pemerintah pusat memfasilitasi Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Guna mendukung pelaksanaan PPSP
proses ini sekaligus memberikan Kementerian Pekerjaan Umum dan baik di pusat maupun di daerah, Urban
Kementrian Lingkungan Hidup. Sanitation Development Program
bantuan teknis menyangkut kegiatan
(USDP)/Program Pembangunan Sanitasi
pembangunan yang memerlukan Dalam Program PPSP, TTPS bertugas
Perkotaan memberikan bantuan teknis.
dokumen pelengkap. mengoordinasikan Program Management
Program ini dibentuk atas kerja sama
Unit (PMU) PPSP. PMU itu sendiri
antara Pemerintah Indonesia dan
Pada tahap kelima, semua pemangku merupakan unit pengelola program yang
Pemerintah Belanda.
terdiri dari beberapa sektor dan instansi.
kepentingan di pusat, provinsi,
USDP melakukan dua pendekatan yakni:
dan kabupaten/kota serta donor PMU bertugas melakukan sinkronisasi
1) panduan umum dan dukungan untuk
secara bersama-sama melaksanakan dan koordinasi pembangunan sanitasi,
PMU, PIU dan para konsultan, dengan
rencana yang tertuang dalam baik dalam perencanaan, pemrograman
fokus pada pembangunan kapasitas
maupun koordinasi. Rincian tugas PMU
Memorandum Program. Dan pada dan pelatihan serta alih pengetahuan,
PPSP yakni:
tahap terakhir, pemerintah pusat dan keterampilan, keahlian, dan pengalaman
a. merencanakan, mengendalikan dan
provinsi melaksanakan pemantauan, dari program ISSDP sebelumnya; 2)
mengoordinasikan pelaksanaan
panduan khusus dan dukungan bagi
pembimbingan, evaluasi, dan program;
pemerintah daerah serta para konsultan
pembinaan secara terus menerus. b. mengupayakan solusi dari isu strategis/
mereka terhadap enam tahapan PPSP.
permasalahan yang dihadapi;
ORGANISASI c. mengelola data dan informasi terkait Para konsultan USDP memfokuskan
Program yang besar dan dengan PPSP; tugasnya pada pemberian panduan dan
d. mengembangkan sistem informasi dukungan, pembangunan kapasitas
berkesinambungan itu butuh
PPSP; dan pelatihan, serta penyusunan dan
pengorganisasian yang mantap. Di e. berkoordinasi dengan donor pada pendokumentasian metodologi, sistem
bawah supervisi Tim Pengarah, TTPS tingkat implementasi pelaksanaan dan prosedur baru, sebagai pendukung
membentuk Project Management program PPSP; implementasi PPSP.
Unit/PMU dan tiga Project
november 2010 majalah percik
11

14. Laporan Utama
Implementation Unit/PIU. Sebagai
PMU, TTPS bertanggung jawab
MAU GABUNG PPSP?
mengoordinasikan pengelolaan,
Tidak sulit bergabung dengan Program 2. Kemampuan keuangan daerah yang
perencanaan, dan pemrograman
PPSP. Asalkan kabupaten/kota memenuhi rendah (% PAD terhadap APBD)
PPSP. lima kriteria berikut. 3. Fungsi strategis perkotaan yang
1. Adanya komitmen kuat dari eksekutif, diusulkan (PKN, PKW)
PIU Advokasi—berkedudukan yaitu pimpinan daerah untuk 4. Diutamakan kabupaten/kota yang
di Kementerian Kesehatan— menyusun SSK, membentuk dan menghadiri lokakarya penjaringan
bertanggung jawab mendukung pendanaan Pokja. minat pada 1-3 September 2009.
mengoordinasikan kegiatan 2. Cakupan sanitasi yang masih rendah
Bila kabupaten/kota memenuhi
(% jumlah penduduk)
peningkatan kepedulian, kesadaran, persyaratan tersebut, pemerintah
3. Angka kesakitan akibat sanitasi
dan penyiapan masyarakat. buruk (kasus/10.000 penduduk)
kabupaten/kota bisa mengikuti proses
PIU Teknis—berkedudukan penjaringan di pusat. Namun sebelumnya
4. Kepadatan penduduk (penduduk/
di Kementerian Pekerjaan provinsilah yang menyeleksi kabupaten/
km2)
kota mana yang berpeluang mengikuti
Umum—bertanggung jawab 5. Persentasi penduduk miskin
penjaringan itu.
untuk pelaksanaan kegiatan teknis (terhadap penduduk perkotaan yang
dalam penyiapan rencana strategis, diusulkan)
penyiapan memorandum proyek, Selain itu kabupaten/kota harus
dan pelaksanaan pembangunan. memenuhi empat kriteria tambahan yakni:
Sedangkan PIU Kelembagaan— 1. Kesiapan kabupaten/kota untuk
berkedudukan di Kementerian membentuk Pokja
Dalam Negeri—bertanggung jawab
menangani kegiatan pemberdayaan
pemerintah daerah dan kesiapan
fasilitasi.
Struktur organisasi program PPSP
tertera dalam bagan berikut: Peran:
TTPS Pokja Bidang
Advokasi &
PIU ADVOKASI
Kesehatan
Drainase
D nase
Drain TTPS Pokja Bidang
Peningkatan
kesadaran Pemberdayaan
Keterlibatan dan Kerjasama
masyarakat Masyarakat
Perencanaan
Pemograman
Koordinasi
Peran:
PIU TEKNIK TTPS Pokja Bidang
PMU TTPS Teknis
Peyusunan SSK TTPS Pokja Bidang
Penyusunan
Rencana Investasi Monitoring dan project
Pelaksanaan dan evaluasi Monev memo
TTPS monev
Peran:
PIU
KELEMBAGAAN TTPS Pokja Bidang
Kelembagaan
Pembentukan TTPS Pokja Bidang
Pokja
Peningkatan Pendanaan
kapasitas
Pelatihan
Pengkaderan
fasilitator
12 majalah percik november 2010

16. Kisah Sukses
Sanitasi Baik,
01
KOTA PAYAKUMBUH Banyak para pengambil kebijakan di
daerah menganggap sanitasi sebagai
isu tidak penting. Ini dibuktikan dengan
Anggaran alokasi anggaran yang jumlahnya
minim. Sebagai dampaknya, sanitasi
Kesehatan tertinggal dibandingkan dengan sektor
lainnya.
Turun
S
anitasi adalah kebutuhan dasar
g
masyarakat. Kondisi sanitasi yang
buruk berdampak pada rendahnya ya
dera kesehatan masyarakat sehingga
derajat a
mun berbagai penyakit yang berbasis
muncul sis
sani
sanitasi.
Sebaliknya sanitasi yang baik akan meningkatkan
sanita
derajat kesehatan masyarakat. Lebih jauh lagi,
kesejahteraan masyarakat akan ikut meningkat.
Jumlah penderita penyakit akan turun. Pemerintah
kabupaten/kota bisa menghemat anggaran di bidang ng
kesehatan.
Kota Payakumbuh, Sumatera Barat membuktikan
hal itu. Kota Payakumbuh termasuk sedikit kota di
n.
Indonesia yang serius menangani sanitasi perkotaan.
Sanitasi telah menjadi landasan pembangunan kota..
Tak sampai tiga tahun, sejumlah program sanitasi
menunjukkan keberhasilan dan berdampak langsung ng
kepada masyarakat.
Peningkatan investasi di sektor sanitasi berkorelasi
positif dengan penghematan anggaran kesehatan.
Bicara Sanitasi: Walikota Paya-
kumbuh Josrizal Zain memapar-
kan pembangunan sanitasi di
daerahnya kepada wartawan.
14 majalah percik november 2010

17. TABEL 1. ANGGARAN JAMINAN KESEHATAN KOTA (JAMKESKO)
Data anggaran Kota Payakumbuh
menunjukkan, ada peningkatan PESERTA KUNJUNGAN ALOKASI REALISASI
TAHUN
(orang) (kali) (rupiah) (rupiah)
penghematan anggaran kesehatan
2006 67.434 49.340 3.500.000.000 622.773.121
dari tahun ke tahun setelah program
2007 67.434 57.667 1.368.400.000 810.634.476
sanitasi berjalan (Tabel 1). “Dengan
2008 66.681 63.670 1.511.768.000 1.492.497.650
investasi sanitasi, masyarakat jadi
lebih sehat. Anggaran bisa digunakan 2009 67.381 36.148 1.761.038.404 1.162.804.050
untuk kegiatan yang lain,” kata Kepala TOTAL 8.141.206.404 4.088.709.297
Dinas Kesehatan Payakumbuh dr
Merry Yuliesday MARS. tanggung investasi sanitasi mencapai Sebagai kota yang tergabung dalam
Rp 274 ribu per jiwa per tahun. Ini program ISSP tahap I, kata Jos,
Mulai 2006, perhatian Pemkot jauh dibandingkan dengan anggaran Payakumbuh sangat terbantu dengan
Payakumbuh terhadap sanitasi rata-rata secara nasional yang masih program tersebut. Pembangunan
tergolong cukup besar. Alokasi Rp 400 per jiwa per tahun. sanitasi menjadi lebih terarah dan
anggaran sanitasi meningkat terukur penanganannya.
setiap tahunnya (Tabel 2). Kenaikan BERAWAL DARI KOMITMEN
anggaran itu secara signifikan Keberhasilan Kota Payakumbuh tidak Kota Payakumbuh berhasil
menurunkan jumlah penyakit yang datang begitu saja. Semua bermula menyusun SSK (Strategi Sanitasi
berbasis sanitasi. (Tabel 3) dari kesadaran pimpinan kota yang Kota). Menurutnya, SSK sangat
didukung penuh para pejabat, komprehensif, terpadu, memiliki
Pemerintah Kota Payakumbuh secara legislatif, dan masyarakat. indikator yang jelas, dan
serius membenahi WC/jamban, air pemetaannya jelas untuk menangani
bersih, dan sampah. Tak tanggung
tanggung- W
Walikota Payakumbuh Capt masalah sanitasi. “SSK jauh ke depan,
J
Josrizal Zain menyebutkan, sanitasi sudah bisa memotret Payakumbuh
m
merupakan kebutuhan pokok dan ini, inilah apa adanya, tidak ditutup-
p
pelayanan dasar pemerintah kepada tutupi. Mungkin daerah-daerah
m
masyarakat. “Mestinya ini diutamakan, lain ada yang malu menyampaikan
b
bukan diabaikan seperti selama kondisinya, tapi kita sampaikan apa
in
ini,” katanya. Fakta di lapangan adanya,” katanya.
m
menunjukkan, kebutuhan masyarakat
b
berkisar mengenai air bersih, Berdasarkan SSK itu, program sanitasi
p
penanganan jamban, drainase, dan dimulai dari enam kelurahan. Tiga
s
sampah. kelurahan di pusat kota dan tiga
kelurahan di pinggir kota. Masyarakat
Ta
Tabel 2. Dukungan Dana Sanitasi (Rupiah)
TAHUN APBD SANITASI
2006 179.815.993.000 3.414.000.000
2007 266.368.938.398 7.893.000.000
2008 311.883.378.842 11.881.572.900
2009 350.956.000.000 18.659.000.000
Ta
Tabel 3. Penyakit Berbasis Sanitasi
JENIS PENYAKIT 2004 (%) 2005 (%) 2006 (%) 2007 (%)
ISPA 36,8 39,5 30,8 30,2
Inf. Peny. Cerna 8,3 7,3 8,2 1,8
Infeksi Kulit 9,5 8,1 7,2 8,2
Diare 4,8 3,4 3,2 3,1
Total 59,4 58,3 49,4 43,3
november 2010 majalah percik
15

18. Kisah Sukses
difasilitasi untuk pembuatan WC leher angsa. Program jambanisasi 40-50 dan SLTA 1: 50. Payakumbuh
secara komunal, penanganan ini menjadikan tiga kelurahan di bertekad akan terus meningkatkan
sampah, dan penyediaan air bersih. kecamatan Payakumbuh Selatan jumlah WC sekolah hingga semuanya
sudah dicanangkan bebas buang air 1: 30.
Sementara itu, pemkot mendorong sembarangan. Jumlah kelurahan ini
masyarakat yang biasa menggunakan terus bertambah tahun ini. Memang belum semua masalah
‘tabek’ atau kolam ikan, sungai dan sanitasi tertangani. Pemkot
parak (ladang) sebagai tempat Selain itu, pemkot mengeluarkan Payakumbuh masih harus berjuang
buang air besar agar membuat WC kebijakan untuk menambah jumlah keras membangun Tempat
sendiri. Bermodal cetakan yang WC di sekolah. Rasio WC sekolah dan Pembuangan Akhir (TPA) sampah.
dipinjamkan Dinas Kesehatan, warga murid yang biasanya 1: 500, kini di Tahun ini TPA yang dikelola secara
bergotong-royong mencetak kloset SD sudah 1: 30. Sedangkan di SLTP 1: bersama dengan beberapa
pemerintah daerah di sekitarnya
aka
akan segera beroperasi. Di atas tanah
sel
seluas 17,5 hektar itu, TPA ini akan
me
memproses sampah dengan sistem
ya
yang benar.
Na
Namun bukan berarti masalah
sam
sampah dibiarkan sebelum TPA
be
beroperasi. Sejak tiga tahun yang lalu
pe
pengolahan sampah organik berjalan.
Sa
Sampah-sampah organik dari pasar
dio
diolah menjadi pupuk organik.
Ha
Hasilnya digunakan sebagai pupuk
tam
taman kota. Sampah per kelurahan
jug
juga diolah di masing-masing
ke
kelurahan.
“Se
“Sekarang Payakumbuh bahkan
ke
kekurangan sampah untuk diolah.
Ke depan, kami berencana akan
me
menjadikan sampah sebagai
pe
pendapatan asli daerah (PAD) kota
de
dengan mengolahnya menjadi
pu
pupuk, jadi kami menciptakan
an
ancaman menjadi peluang
(op
(oppurtunity),” ujar Josrizal.
Ya pasti, program sanitasi
Yang
san
sangat bermanfaat bagi kehidupan
ma
masyarakat dan pemerintah
da
daerah. “Sanitasi bisa meningkatkan
ke
kesejahteraan rakyat,” katanya.
Peran Ibu-ibu: Kaum ibu terlibat
langsung dalam penyusunan
strategi sanitasi kota.
16 majalah percik november 2010

19. Kumpul Lurah: Sebelum terbentuk pokjasan
kelurahan, Pokjasan Kota Blitar menggandeng
aparat kecamatan dan kelurahan untuk membahas
strategi sanitasi kota.
Partisipasi masyarakat Kota Blitar dalam pembangunan sektor sanitasi
cukup tinggi. Terbukti, Kota Blitar mampu menjadi salah satu daerah
02
yang terdepan dalam menghasilkan kebijakan sanitasi berbasis
partisipasi masyarakat. Kini telah muncul kesadaran pola hidup bersih
dan sehat (PHBS). Kota ini menjadi sasaran studi banding pemerintah
kabupaten/kota lain dalam penguatan kelembagaan.
Masuknya Kota Blitar dalam Program Pengembangan Sektor Sanitasi
Indonesia (ISSDP) tahap I menjadikan kapasitas kelembagaan
sanitasi kian kuat. Pokja sanitasi kota berhasil meningkatkan kualitas
KOTA BLITAR kehidupan masyarakat miskin melalui pembangunan sanitasi
perkotaan.
Penguatan Dalam rangka itu pokja kota membuat kebijakan dasar yakni:
Kelembagaan  Mengarusutamakan pembangunan sanitasi dalam pelaksanaan
pembangunan daerah.
Sanitasi  Melembagakan pembangunan sanitasi dalam manajemen
pembangunan daerah.
di Kecamatan  Menyinergikan pelaksanaannya dengan penerapan Gerakan
Perang Melawan Kemiskinan (GPMK) Kota Blitar.
 Memperluas cakupan program, pelaku, sasaran dan wilayah
dan Kelurahan pembangunan sanitasi
november 2010 majalah percik
17

20. Kisah Sukses
Partisipasi
Warga: Pelibatan
masyarakat dalam
menyusun strategi
sanitasi di desanya.
terstruktur dari tingkat daerah hingga
kelurahan. Hal ini dimaksudkan
untuk melembagakan partisipasi
masyarakat melalui komunitas-
komunitas masyarakat, serta
membuat pembangunan sektor
sanitasi menjadi sistematis,
terencana, terpadu, terintegrasi, dan
berkelanjutan.
Dibentuklah pokja sanitasi kecamatan
dan kelurahan. Pada 3 November
2009 lalu, Walikota Blitar Djarot
Saiful Hidayat melantik pokja-pokja
tersebut.
Tahun 2008, pokja telah penanganan program sanitasi, Pokja sanitasi kecamatan merupakan
melaksanakan implementasi Renstra tidak saja sebatas penambahan wadah koordinasi yang bersifat
Sanitasi pada keluarga miskin di alokasi anggaran tetapi juga telah non struktural bagi pembangunan
sembilan kelurahan terutama melembaga dalam bentuk sistem dan pengelolaan sanitasi di wilayah
dua kelurahan yang merupakan pengelolaan sanitasi kota. Ada kecamatan. Pokja bertanggung
daerah merah (risiko tinggi) dengan peningkatan kesadaran bahwa jawab kepada Ketua Pokjasan Kota.
melibatkan 20 KSM. Wujudnya sanitasi menjadi tanggung jawab Pokjasan kecamatan diketuai oleh
pembangunan jamban keluarga bersama sehingga masyarakat aktif camat. Dalam melaksanakan tugasnya
dengan pola individual 178 unit, melibatkan diri dalam penanganan ia dibantu Seksi Pembangunan
dengan pola komunal atau Sanimas program sejak dari tahap (Sekretaris Pokjasan Kecamatan),
1 unit ; pengadaan air minum melalui perencanaan hingga monitoring dan Bidang Perencanaan, Bidang
pembangunan sumur pompa/gali evaluasi. Sosialisasi dan Advokasi, dan Bidang
71 unit; pembangunan drainase Monitoring dan Evaluasi dengan
lingkungan 5 unit dengan panjang Selain itu, peran dan wewenang komposisi masing-masing bidang
keseluruhan mencapai 947 meter; pokja sanitasi dalam merencanakan, satu orang koordinator dan satu
dan pengelolaan sampah dengan melaksanakan dan mengevaluasi orang anggota yang diambil dari
pola komposter 112 unit. program sanitasi kota terus menguat masyarakat.
sehingga memungkinkan terjadinya
Pada tahun berikutnya, integrasi dan koordinasi program Pokjasan kecamatan berfungsi antara
implementasinya berupa sanitasi di tingkat kota, kecamatan lain:
pembangunan jamban keluarga dan kelurahan sesuai dengan arahan
90 unit, IPAL komunal 1 unit dan Renstra Sanitasi. (1). Mengoordinasikan perencanaan
drainase lingkungan empat unit, serta pembangunan sanitasi di wilayah
kegiatan Pemetaan Sanitasi di tingkat REPLIKASI kecamatan;
kelurahan. Melihat keberhasilan pokja dan (2). Mengoordinasikan proses
partisipasi masyarakat, kelembagaan penumbuhkembangan
Keberadaan pokja sanitasi kota dinilai sanitasi ini pun direplikasi. Pemkot kesadaran dan kemampuan
mampu mendorong keberpihakan Blitar memfasilitasi terbentuknya masyarakat, organisasi masyarakat
pemerintah kota terhadap kelompok kerja sanitasi yang di tingkat kecamatan, dan
18 majalah percik november 2010

21. aparat pemerintah di wilayah Pokjasan kelurahan diketuai oleh memfasilitasi pelaksanaan kegiatan
kecamatan untuk terlibat dan Lurah. Ia dibantu Seksi Pembangunan dalam perwujudan pengelolaan
mengarustamakan pembangunan (Sekretaris Pokjasan Kelurahan), sanitasi di tingkat kelurahan.
sanitasi; Bidang Perencanaan, Bidang
(3). Mengoordinasikan kegiatan Sosialisasi dan Advokasi, dan Bidang Pembentukan kelembagaan ini
penyiapan dan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dengan diserahkan sepenuhnya ke tingkat
kegiatan monitoring dan evaluasi komposisi masing-masing bidang kecamatan dan kelurahan. Pokja kota
sanitasi di wilayah kecamatan; satu orang koordinator dan satu hanya memberikan batasan-batasan.
(4). Mengoordinasikan, membina orang anggota yang diambil dari Anggota pokjasan yang mewakili
Sehat Pangkal
Hemat!
dan memfasilitasi pokja sanitasi masyarakat. unsur masyarakat dipilih sendiri.
kelurahan se-kecamatan Penetapan keanggotaan pokjasan
untuk menjalankan tugas Fungsi pokjasan kelurahan adalah: kecamatan dilakukan oleh pokja kota
pengkoordinasian sanitasi. (1). Merencanakan dan melaksanakan dengan surat keputusan. Demikian
kegiatan pembangunan sanitasi di pula halnya di tingkat kelurahan,
Tugas pokok pokjasan kecamatan tingkat kelurahan; penetapannya dilakukan oleh pokja
adalah mengoordinasikan, dan (2). Menumbuhkembangkan di atasnya.
memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kesadaran dan kemampuan
dalam perwujudan pengelolaan masyarakat untuk terlibat dalam Pokjasan kecamatan dan kelurahan
sanitasi di tingkat kecamatan. pembangunan sanitasi; tersebut bekerja berdasarkan
(3). Melakukan kegiatan monitoring acuan SSK. Namun mereka dapat
Di bawah pokjasan kecamatan dan evaluasi sanitasi di wilayah mengusulkan program baru dalam
ada pokjasan kelurahan. Pokja kelurahan; Musyawarah Rencana Pembangunan
ini merupakan wadah koordinasi (4). Melaporkan hasilnya kepada (Musrenbang). Dengan model
yang bersifat non struktural bagi pokja sanitasi kecamatan dengan pokja berjenjang ini perencanaan,
pembangunan dan pengelolaan tembusan Pokja Sanitasi Kota Blitar monitoring dan evaluasi menjadi
sanitasi di wilayah kelurahan. Pokjasan lebih baik.
kelurahan bertanggung jawab Tugas pokok pokjasan kelurahan
kepada Ketua Pokjasan Kecamatan. adalah mengoordinasikan, dan
november 2010 majalah percik
19

22. Kisah Sukses
Sanitasi belum menjadi prioritas pembangunan di
03
daerah. Banyak faktor yang mempengaruhinya. Di
antaranya komitmen para pengambil kebijakan dan
kalangan legislatif. Bisa jadi hal itu muncul karena
ketidakpahaman mereka terhadap masalah ini.
Namun kondisi seperti itu semestinya tidak
menghalangi para stakeholder sanitasi untuk membuat
terobosan agar sanitasi memperoleh perhatian yang
KOTA TEGAL lebih. ‘Kepiawaian’ Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kota
Tegal, Jawa Tengah, bisa menjadi contoh betapa sanitasi
Mengintegrasikan bisa menembus eksekutif dan legislatif.
Sanitasi Kebetulan waktu itu Kota Tegal mengikuti Indonesia
Sanitation Sector Development Program (ISSDP).
Terbentuknya Pokja menjadi sarana menyinergikan
ke Program seluruh kegiatan sanitasi di kota tersebut. Keterpaduan
antar SKPD dan dinas dalam membangun sanitasi ini
Eksekutif menjadi amunisi pembangunan sanitasi.
20 majalah percik november 2010

23. yang tak lain adalah para stakeholder
Turun Lapangan: Kepala sanitasi ini ikut menyosialisasikan
daerah meninjau salah
satu fasilitas pengompo- program sanitasi dalam Musrenbang,
san di Kota Tegal. rapat tata ruang, dan lainnya. “Kita
pesan kepada teman-teman pokja
yang ikut dalam tim sosialiasi
program walikota ke masyarakat,”
jelasnya.
Proses ini menimbulkan sinergitas
antara program walikota dan program
yang telah ada sebelumnya dalam
kesehatan ini diwujudkan dalam SSK. Di satu sisi, walikota mempunyai
misi kedua Rencana Pembangunan kebijakan, sementara di sisi lain
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) para stakeholder sanitasi bekerja
Tahun 2009 - 2014. Program ini bersama masyarakat. “Jadi semuanya
menekankan pada perubahan pola nyambung,” kata Eko.
pikir masyarakat untuk berperilaku
hidup bersih dan sehat (PHBS), Ia menjelaskan, program sanitasi
hidup dalam lingkungan bersih dan sebenarnya sudah ada dalam
sehat, mandiri dalam memecahkan pembangunan di daerah. Hanya saja,
masalah kesehatan di lingkungannya keberadaannya tersebar di berbagai
dan mampu menjangkau pelayanan instansi. Kadang-kadang, program
kesehatan bermutu secara adil dan yang sama berada di banyak SKPD/
merata. dinas. Karena itu, menurutnya,
yang diperlukan adalah bagaimana
Program ini seiring dengan tujuan menyinergikan program sanitasi ini.
pembangunan sanitasi yang telah
tertuang dalam Strategi Sanitasi Kota Sinergitas yang baik dan disertai
(SSK) Kota Tegal yang telah disusun implementasi yang tepat ternyata
sebelumnya. “Memang tidak secara membawa dampak yang baik.
spesifik menyebut program sanitasi, Kalangan legislatif di Tegal begitu
tapi kami masuk program kesehatan,” melihat banyak sarana dan
“ Saat itu walikota mencanangkan program Tegal Sehat 2010.
Prioritas pembangunan bidang kesehatan ini diwujudkan
dalam misi kedua Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009 - 2014
“
Nah, begitu ada pergantian kata Eko Setiawan menjelaskan. prasarana yang dibangun secara
walikota, pokja tak menyia-nyiakan terencana dan tepat, mereka sangat
kesempatan tersebut. Menurut Ketua Dari empat aspek program tersebut, mendukungnya. Bahkan banyak di
Pokja Sanitasi Tegal Eko Setiawan, dua di antaranya—yakni PHBS antara mereka meminta program
pokja memasukkan program sanitasi dan lingkungan hidup—adalah sejenis diimplementasikan di wilayah
ini ke dalam program walikota Tegal masalah sanitasi. Pokja tidak hanya pemilihan mereka. Mereka berani
yang baru. memasukkannya dalam program mengusulkan anggaran sanitasi bagi
besar, tapi terus mengawal program konstituen mereka.
Saat itu walikota mencanangkan ini hingga terimplementasi.
program Tegal Sehat 2010. Malah ada di satu daerah di
Prioritas pembangunan bidang Dalam prosesnya, para anggota Pokja Tegal, justru anggota Dewan
november 2010 majalah percik
21

24. Success Story
Pilah-pilih
Sampah
yang menggerakkan masyarakat pokja terus memberikan advokasi
an Ketua Pokja
untuk mengumpulkan dana kepada mereka tentang sanitasi. Sanitasi Kota
Tegal Eko
guna membebaskan lahan bagi Setiawan
pembangunan sarana sanitasi. “Justru Kepahaman dan komitmen
masyarakat yang memberi, bukan pengambil kebijakan dan kalangan
hanya meminta,” tandas Eko. legislatif, dibarengi dengan kerja keras
pokja sanitasi akan meningkatkan
Pola pendekatan tidak langsung ini kepedulian daerah terhadap
pun menjadikan program sanitasi pembangunan sanitasi. Bila ini telah
mulai dilirik oleh kalangan dewan. muncul, pembangunan sanitasi akan
Mereka tak lagi ‘alergi’ dengan sanitasi berlangsung lebih cepat.
karena telah melihat hasilnya di
lapangan. Program sanitasi dinilai
menyentuh kehidupan rakyat secara
langsung. Bersamaan dengan itu
22 majalah percik november 2010

25. 04
DESA PEMECUTAN KAJA,
KOTA DENPASAR
Harapan
Baru
Berkat
Santimadu
Dibanding desa lainnya di kota Denpasar, Bali, desa kecamatan Denpasar Utara ini mendapat prioritas utama.
Pemecutan Kaja tergolong tertinggal. Di tengah kemajuan Betapa tidak, sebanyak 62 persen limbah domestik dari
kota, desa ini masih harus berurusan dengan masalah desa ini masih dibuang ke saluran drainase dan sungai.
sanitasi. Limbah padatnya, berupa tinja, dibuang secara setempat
dengan tangki septik. Namun sebagian besar tangki septik
Ketika warga desa lainnya sudah tersambung dengan tersebut tidak memenuhi standar. Ada juga warga yang
DSDP (Denpasar Sewerage Development Project), warga masih buang air besar di sungai. Di sisi lain, warga justru
Pemecutan Kaja harus rela menjadi penonton. Topografi banyak menggunakan sumur dangkal untuk mencukupi
desa tak memungkinkan warganya tersambung dengan kebutuhan air minumnya.
proyek pembuangan air limbah terpusat tersebut.
Lokasinya lebih tinggi. Sedangkan DSDP menggunakan Tak heran bila kemudian desa ini dipilih sebagai desa
sistem gravitasi untuk mengalirkan limbah dari masyarakat percontohan pengembangan sanitasi masyarakat terpadu
ke sewerage. (Santimadu). Melalui program ini masyarakat didorong
untuk bisa membuang air besar/air limbah dengan sistem
Padahal dari sisi prioritas, seharusnya desa yang berada di off site.
november 2010 majalah percik
23

26. Success Story
Pemetaan
Partisipatif: Warga
Pemecutan Kaja
berpartisipasi
memetakan kondisi
sanitasi mereka.
2-5 hektar dengan ketinggian air 10
cm hingga 100 cm. Rukun tetangga
di banjar ini juga tidak memiliki
sampah sendiri. Warga di banjar ini
hampir semuanya memiliki tangki
septik untuk buang air besar. Namun
tidak semuanya memenuhi syarat
kesehatan. Sebagian kecil, sekitar lima
persen BAB-nya di sungai.
Dengan Santimadu, kondisi itu ingin
diubah. Fasilitasi Pokja Kota Denpasar
kepada masyarakat setempat yang
dikenal cukup erat dalam membina
kerja sama dalam banjar, lahirlah
Pokja Sanitasi Desa Pemecutan
Kaja. Mereka pun menyusun visi
dan misi. Visinya yakni ”Mewujudkan
desa Pemecutan Kaja sebagai desa
berwawasan budaya yang bersih,
sehat, nyaman, harmonis dalam
keseimbangan secara berkelanjutan”.
Misinya yakni 1) mewujudkan
“ Dengan santimadu, kondisi itu ingin diubah. Fasilitasi Pokja
“
Kota Denpasar kepada masyarakat setempat yang dikenal cukup erat
dalam membina kerja sama dalam banjar, lahirlah Pokja Sanitasi Desa
Pemecutan Kaja.
Tidak itu saja, program ini meliputi 32.000 jiwa, dengan pertumbuhan penyediaan air minum yang dapat
sampah, drainase, air minum, perilaku penduduk desa sebesar 3,3 persen memenuhi kebutuhan masyarakat
hidup bersih (PHBS), dan bisnis per tahun. Berdasarkan catatan secara kualitas, secara kuantitas
sanitasi. Semua dilaksanakan secara kelompok kerja (Pokja) Sanitasi Desa dan kontinyuitas sesuai dengan
terpadu dan melibatkan seluruh Pemecutan Kaja, ada empat banjar Peraturan Pemerintah Nomor 16
pihak-pihak terkait. Santimadu yang kondisinya terburuk yakni Tahun 2005 dan target MDGs; 2)
difokuskan kepada banjar-banjar Banjar Semilajati, Mekar Manis, Tulang Mewujudkan pengelolaan air limbah
yang paling kumuh dan paling siap Ampiang, dan Merthayasa. secara berkelanjutan dan terjangkau;
masyarakatnya. 3) Mewujudkan pengelolaan
Bagaimana tidak buruk, setiap persampahan yang mandiri dan
Desa ini memiliki 13 banjar/dusun. tahun banjar ini mengalami banjir. berkelanjutan; 4) Mewujudkan
Penduduknya tahun 2008 berjumlah Genangan air meliputi wilayah seluas pengelolaan drainase secara
24 majalah percik november 2010

27. ESTIMASI KEBUTUHAN SANITASI (2009- 2010) Berkat sosialisasi yang terus menerus,
Sumber Dana (Rp Juta) akhirnya masyarakat bisa menerima
BIAYA dan mau berpartisipasi di dalamnya.
NO PROGRAM UNIT Vol (Rp jt)
Kota Prov Pusat Swasta Masy
Warga di Banjar Mekar Manis
misalnya, mereka sangat senang
1 Sub Total Drainase 1,276 644 348 0 145 139 dengan adanya Santimadu ini.
Mengapa? Karena di banjar yang
2 Sub Total Persampahan 898 389 146 43 160 160
padat penduduk ini tidak mungkin
3 Sub Total Air Limbah 4,571 2,020 250 500 1,500 301 lagi membangun tangki septik di
rumah. Permukimannya sangat padat.
4 Sub Total Air Bersih 216 100 60 40 0 16
Kini sarana tangki septik komunal di
T o t a l 6,961 3,153 804 583 1,805 616
Mekar Manis sudah mencapai 100
persen. Di Banjar Merthayasa, sistem
terintegrasi dan berkelanjutan. Namun berkat kesungguhan semua komunal malah telah beroperasi.
pihak mulai dari Pokja Sanitasi desa, Sayangnya belum bisa beroperasi
Pokja yang terdiri atas warga kota, hingga ke provinsi, hambatan secara penuh karena terkendala listrik.
masyarakat ini menyusun porgram ini bisa diatasi. Program itu pun
kerja seperti terlihat di tabel 1. dikaitkan dengan proyek-proyek Sedikit demi sedikit kesadaran warga
Desa Pemecutan Kaja untuk hidup
Tabel 1. Program Kerja POKJA bersih dan sehat mulai tumbuh.
Tahun Tahun Tahun Tingkat kesehatan masyarakat mulai
No TARGET 2008 2009 2010 membaik. Mereka tak perlu lagi
tertinggal dari kawasan lainnya hanya
1. Air Buangan √ √ √ karena masalah sanitasi. Persoalan
 Pembuatan IPAL sistem setempat
 Pembuatan Sistem setempat Individu. sanitasi bisa diatasi bila semua ikut
.2 Persampahan √ √ berpartisipasi. Santimadu bisa jadi
 Menyediakan pelayanan prasarana dan sarana bukti.
persampahan dilakukan melalui proses
pewadahan, pengumpulan, pemindahan, dan
pengangkutan.
 Membuat sistem TPST
3. Air bersih √ √
 Pembuatan sumur air tanah dangkal
 Optimalisasi kapasitas produksi
 Distribusi:
 Peningkatan dan perbaikan jaringan distribusi
dan peningkatan kualitas dan kuantitas dan
cakupan pelayanan dan adanya kerja sama
dengan daerah lain (PDAM)
Drainase
4.  Pengerukan, Normalisasi, perbaikan saluran √ √
demensi dari hulu hingga ke hilir saluran
Program itu kemudian dijabarkan yang ada seperti P2KP (Program
lebih rinci termasuk jumlah Penanggulangan Kemiskinan
investasinya serta darimana investasi Perkotaan). Sinergi ini membuat
itu berasal. Pokja Santimadu berhasil beban yang sebelumnya terasa berat
’membagi’ beban investasi ini mulai menjadi lebih ringan.
dari pemerintah pusat, provinsi, kota,
swasta, hingga warga. Awalnya memang tidak mudah
menggerakkan seluruh masyarakat.
Mulai 2009, Santimadu ini berjalan. Masih ada pola pikir yang belum
Memang dana menjadi kendala. sama dengan program Santimadu.
november 2010 majalah percik
25