1. Indepth Report
Wajah Bopeng RUU Konvergensi Telematika
oleh :
Firdaus Cahyadi
Divisi Knowledge Management (KM)
Yayasan Satudunia

2. Kemajuan Teknologi Telematika
Hari masih pagi. Namun karyawan dan karyawati dari kota Bogor sudah duduk manis di KRL
Ekpress Pakuan jurusan Bogor-Jakarta. Diantara mereka ada yang mengobrol santai dengan
sesama penumpang. Namun banyak pula yang sedang memainkan handphone di tangannya.
Apa yang mereka kerjakan dengan handphone miliknya? Ada yang sedang asyik mengirim
dan menerima sms (short massege), namun ada pula yang lagi browsing di internet, ada pula
yang sedang update status di facebook atau berkicau di twitter. Pendek kata, dengan
handphone semua bisa kerjakan.
Gejala seperti tersebut di atas bukan hanya monopoli masyarakat kelas menengah-bawah.
Masyarakat kelas menengah-atas pun juga mengalaminya. Bulan April 2011 misalnya,
seorang anggota DPR bahkan kepergok kamera wartawan sedang membuka konten
pornografi dari komputer tabletnya. Menurut anggota DPR itu, ia tak sengaja membuka link
dari email yang dikirimkan kepadanya.
Fenomena di atas menunjukan bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
begitu pesat terjadi. Bahkan kemajuan itu sudah mengarah ke konvergensi teknologi. Orang
sering menyebutnya sebagai konvergensi telematika (telekomunikasi dan informatika).
Kemajuan pesat telematika yang cenderung konvergen itu tentunya memerlukan sebuah
payung hukum baru. Pemerintah pun rupanya menyadari kebutuhan itu. Kini pemerintah
sedang mempersiapkan Rancangan Undang Undang Konvergensi Telematika.
Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana pandangan masyarakat terkait RUU
Konvergensi Telematika itu? Sudahkah prosesnya partisipatif? Dan apa saja masalah-
masalah krusial dari RUU Konvergensi Telematika itu?
Bagaimana RUU Konvergensi Telematika Menurut Pandangan Publik?
Pada akhir Maret 2011, Yayasan SatuDunia menggelar survei publik secara online yang
bertemakan, “Survei Publik Tentang RUU Konvergensi Telematika”. Survei tersebut bertujuan
untuk melihat bagaimana pandangan publik, dalam hal ini pengguna internet, terhadap RUU
Konvergensi Telematika.

3. Beberapa responden yang telah mengisi survei online tersebut selain individu juga mereka
yang tergabung dalam organisasi seperti, Perkumpulan Pikul, Just Associates, YLKMP NTB,
Persatuan Tarbiyah Islamiyah, APJII, DEKOPIN, Universitas Muhammadiyah Malang,
Yayasan Langit Tujuh, Forum Warga Kota Jakarta, IDWiBB, YAKOMA - PGI (Pelayanan
Komunikasi Masyarakat Persekutuan gereja-gereja di Indonesia), P3SD Padang, KPAID
Kalimantan Barat, ASPIKOM, Blogger Bengawan, Koalisi untuk Advokasi Laut Aceh (Jaringan
KuALA) dan beberapa organisasi lain.
Tingkat Pendidikan Terakhir Responden
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
SD SMP SMA Diploma S1 (Sarjana) S2 (Master)S3 (Doktoral) Other
Mayoritas responden memiliki pendidikan terakhir sarjana (54%), disusul pasca sarjana/S2
(23%), SMA (8%), doktoral/S3 (6%), Diploma (4%) dan lainnya (4%). Mayoritas responden
menggunakan internet dalam sehari lebih dari 5 jam (63%).
Berapa jam dalam sehari, anda menggunakan internet?
4%
15%
Kurang dari 1
jam
1 - 3 jam
3 - 5 jam
lebih dari 5
jam
19%
63%

4. Mayoritas responden juga mengetahui bahwa saat ini pemerintah sedang membahas RUU
Konvergensi Telematika (69%). Sementara yang belum atau tidak mengetahui sebanyak
29%. Dan hanya 2% yang tidak peduli pembahasan RUU Konvergensi Telematika. Mayoritas
responden mengetahui tentang RUU Konvergensi Telematika melalui media online (71%).
Apakah anda tahu bahwa saat ini pemerintah sedang membahas RUU Konvergensi Telematika?
2%
29%
Mengetahui
Belum atau tidak menge-
69% tahui
Tidak peduli
Jika jawaban pertanyaan di atas mengetahui, darimana anda mengetahuinya?
Other
Diberitahu kawan
Internet (website, milis, dsb)
Radio
Televisi
Majalah
Surat kabar
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

5. Mayoritas responden mengatakan bahwa kebijakan telematika adalah sesuatu yang penting
bagi masyarakat (90%). Meskipun begitu ketika ditanya apakah mereka juga mengikuti
perkembangan RUU Konvergensi Telematika? Sebanyak 56% responden menyatakan tidak
mengikuti. Sementara yang mengikuti perkembangan kebijakan telematika ada 44%
responden.
Menurut anda apakah kebijakan telematika itu penting bagi masyarakat?
10%
Ya
Tidak
90%
Apakah anda mengikuti perkembangan RUU Konvergensi Telematika?
44%
Ya
Tidak
56%

6. Sebanyak 69% responden juga menyatakan tidak mengetahui bagaimana berpartisipasi
dalam penyusunan RUU Konvergensi Telematika. Sementara yang mengetahui bagaimana
cara berpartisipasi hanya 31%. Artinya, meskipun ada responden yang telah mengikuti
perkembangan RUU Konvergensi Telematika tapi diantara mereka ada yang tidak
mengetahui bagaimana mereka bisa berpatisipasi dalam penyusunan RUU tersebut.
Tahukah anda bagaimana cara anda berpartisipasi
untuk memberikan masukan terhadap draft RUU Konvergensi Telematika?
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Mengetahui Tidak mengetahui
Apakah anda pernah mengikuti konsultasi publik RUU Konvergensi Telematika?
10%
Pernah
Tidak
90%

7. Mayoritas responden pun ternyata juga belum atau tidak pernah mengikuti konsultasi publik
dari RUU Konvergensi Telematika (90%). Hanya 10% responden yang menyatakan pernah
mengikuti konsultasi publik dari RUU Konvergensi Telematika.
Mungkin karena itulah hanya sedikit responden yang menyatakan bahwa pembahasan RUU
Konvergensi Telematika ini terbuka dan partisipatif (15%). Sebanyak 44% responden menilai
bahwa pembahasan RUU Konvergensi Telematika ini agak tertutup dan kurang partisipatif.
Sementara 29% responden dengan tegas menilai bahwa pembahasan RUU Konvergensi
Telematika ini tertutup dan tidak partisipatif. Sementara hanya 13% responden yang menilai
di luar semua itu.
Bagaimana pendapat anda mengenai penyusunan RUU Konvergensi Telematika?
15% 13%
Terbuka dan par-
tisipatif
29% Agak tertutup dan ku-
rang partisipatif
Tertutup dan tidak par-
44% tisipatif
Other
Bagaimana RUU Konvergensi Telematika Menurut Penggiat Informasi?
Selain menjaring pendapat publik pengguna internet secara online, Yayasan Satudunia juga
melakukan wawancara secara tatap muka atau melalui email, dengan para penggiat
informasi dan telematika. Mereka antara lain, Margi Margiono (Koalisi Maksi dan AJI), Onno
Purbo, Suwandi Ahmad (Yayasan Air Putih), Muhammad Salahuddien (ID-Sriti), Donny BU
(ICT Watch) dan Ranggoainieke Jahja (Combine Resource Institute, Yogyakarta).

8. Wawancara dengan para penggiat informasi dan telematika itu bertujuan untuk mengetahui
apa saja persoalan-persoalan krusial yang ada dalam RUU Konvergensi Telematika. Berikut
beberapa persoalan krusial yang ada di RUU Konvergensi Telematika:
1. RUU Konvergensi Telematika, Konvergensinya Dimana?
Hampir semua narasumber sepakat bahwa persoalan konvergensi ini justru menjadi
persoalan utama dalam RUU Konvergensi Telematika. "Harusnya Internet Protocol (IP)
menjadi dasar dari konvergensi telematika," ujar Muhammad Salahuddien dari ID-Sriti,
"Namun dalam RUU Konvergensi Telematika ini belum jelas mengatur soal itu,"
"Seharusnya dalam RUU Konvergensi Telematika, infrastruktur itu hanya satu yaitu IP," jelas
Muhammad Salahuddien, "Harusnya yang lebih banyak diatur adalah IP. Tapi yang sekarang
kan masih belum jelas, masih kabur, jadi konvergensinya dimana?"
"Yang memaksa agar semua industri telematika untuk tunduk dalam satu platform itu belum
ada," jelas Muhammad Salahuddin, "Sepertinya RUU ini hanya sekedar mengganti UU
Telekomunikasi yang lama,"
Hal yang sama juga dibenarkan oleh Donny BU dari ICT Watch, Suwandi Ahmad dari
Yayasan Air Putih dan Margi Margiyonio dari Maksi. Lebih jauh pakar telematika Onno Purbo
menyatakan, di RUU konvergensi Telematika ini tidak dibahas sama sekali masalah konten
provider, penyiaran dan sebagainya. "Jadi mana konvergensinya," tulisnya melalui email
kepada SatuDunia.
2. Soal Penyelenggara Telematika di RUU Konvergensi Telematika
"Persoalan pembagian penyelenggara telematika di RUU Konvergensi ini juga menimbulkan
pertanyaan," ujar Donny BU dalam wawancaranya dengan SatuDunia, di kantor ICT Watch
Jakarta. Persoalan terkait dengan hal itu menurut Donny berasal dari Pasal 8 ayat 1 draft
RUU Konvergensi Telematika.
Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan Telematika terdiri atas.
Penyelenggaraan Telematika yang bersifat komersial dan Penyelenggaraan Telematika yang

9. bersifat non-komersial. Semua penyelenggaraan telematika menurut RUU Konvergensi
Telematika dianggap komersial, kecuali pertahanan dan keamanan nasional, kewajiban
pelayanan universal, dinas khusus dan perseorangan.
Sedangkan menurut penjelasan pasal 8 RUU Konvergensi Telematika menyebutkan bahwa
yang dimaksud dengan “Penyelenggaraan Telematika yang bersifat komersial” adalah
penyelenggaraan telematika yang disediakan untuk publik dengan dipungut biaya guna
memperoleh keuntungan (profit oriented). Dan yang dimaksud dengan “Penyelenggaraan
Telematika yang bersifat non-komersial” adalah penyelenggaraan telematika yang disediakan
untuk keperluan sendiri atau keperluan publik tanpa dipungut biaya (non-profit oriented).
Sementara Pasal 13 RUU Konvergensi Telematika menyebutkan bahwa penyelenggaraan
Telematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib mendapat izin dari Menteri
berupa perizinan individu atau perizinan kelas.
Selain itu dalam pasal 12 juga disebutkan bahwa setiap penyelenggara telematika wajib
membayar biaya hak penyelenggaraan telematika yang diambil dari persentase pendapatan
kotor (gross revenue).
Sementara itu menurut RUU Konvergensi Telematika penyelenggaraan Layanan Aplikasi
Telematika adalah kegiatan penyediaan layanan aplikasi telematika yang terdiri dari aplikasi
pendukung kegiatan bisnis dan aplikasi penyebaran konten dan informasi.
"Nah pertanyaannya adalah bagaimana dengan Media Online, Situs jejaring komunitas
seperti suarakomunitas.net, penyelenggara radio streaming (IP-Based), penyedia forum
diskusi yang user generated content atau layanan darurat (emergency) seperti AirPutih/
JalinMerapi?" tanya Donny BU.
Soal penyelenggaraan telematika ini juga pernah diutaran oleh aktivis koalisi Masyarakat
Informasi (Maksi) dan juga Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Margi Margiyono. "Jadi yang
bisa membuat aplikasi itu hanya komersial," ujar Margiyono, "Lantas, kalau NGO membuat
aplikasi bagaimana? Bukankah web termasuk juga aplikasi,"

10. Dalam RUU Konvergensi Telematika itu disebutkan bahwa baik penyelenggara non
komersial dan komersial harus izin ke menteri. "Jadi kalau kita bikin portal/website harus izin
ke menteri dan bayar BHP /Biaya Hak Penggunaan," lanjutnya.
RUU Konvergensi Telematika ini, lanjut Margiyono, jelas berpotensi menghambat gerakan
sosial digital atau klik activism dan juga jurnalisme warga. "Bagaimana tidak, untuk menjadi
citizen jurnalis dan aktivis sosial digital harus mendapat izin, membayar BHP dan melakukan
USO," tambahnya, "UU Pers saja menyatakan bahwa pers tidak perlu ijin, lha kok Citizen
Jurnalist harus izin”
“Begitu pula pers, kecuali penyiaran, tak bayar BHP,” tambah Margiyono “Lha kok Citizen
jurnalist harus bayar BHP?”

11. Dampak buruk RUU Konvergensi Telematika bagi organisasi non pemerintah mulai
dikeluhkan oleh aktivis Combine Resource Institute. "Organisasi kami menggunakan alat dan
perangkat telematika untuk pemberdayaan masyarakat (kebutuhan non komersial)," ujar
Ranggoaini Jahja, aktivis Combine Resource Institute kepada SatuDunia, "Sehingga jika
penerapan RUU ini akan membatasi ruang kami untuk melakukan kerja pemberdayaan,
sementara operator swasta memperlakukan jenis layanan kepada masyarkat secara sama
maka organisasi kami menolak RUU ini,"
3. Penguasaan Negara atas Telematika, sejauh mana?
Pasal 4 RUU Konvergensi Telematika menyebutkan bahwa Telematika dikuasai oleh Negara
dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah. “Nah pertanyaannya adalah sejauh mana
penguasaan negera terhadap telematika?” Ujar Donny BU dari ICT Watch, “Apakah mampu
dan mungkin, khususnya dalam hal development TI yang berskala global?”
Lebih jauh Donny BU mengatakan bahwa jika bicara konvergensi telekomunikasi, harusnya
basisnya mengarah ke Internet Protocol (IP) based. Secara internasional IP dipegang oleh
organisasi internasional non-profit, ICANN. ICANN kemudian memberikan mandat kepada
organisasi yang kredibel di tiap negara. “Di Indonesia, IP dipegang oleh APJII,” jelas Donny
BU, “lantas, apakah IP ini juga akan dikuasai oleh negara?”
Penguasaan telematika oleh negara juga dipertanyakan oleh pakar telematika Onno Purbo.
“Semua nomor di kontrol pemerintah termasuk IP di kontrol pemerintah,” tulis Onno Purbo
dalam emailnya kepada SatuDunia,”Biasanya kalau di kontrol pemerintah urusannya setoran
duit”
4. Kemana Hak warga negara dalam RUU Konvergensi Telematika?
Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah persoalan hak warga negara dalam RUU
Konvergensi Telematika ini. “Jika konsep besarnya adalah hak warga negara (masyarakat
luas), mengapa yang diatur lebih kental soal hak konsumen/pengguna?” ujar Donny BU,
“Sementara hak warga negara, utamanya yang belum mendapat akses telematika, belum
atau tidak diatur,”

12. Terkait dengan hak warga itu pula, Donny BU mengaku sepakat dengan catatan yang pernah
dibuat oleh Yayasan SatuDunia terkait hak warga negara dalam RUU Konvergensi
Telematika ini. Dalam Brief Paper SatuDunia tentang RUU Konvergensi Telematika
menyebutkan telah terjadi pereduksian hak warga negara menjadi sekedar hak konsumen.
Kata-kata masyarakat memang muncul dalam RUU Konvergensi Telematika. Namun sekali
lagi tidak jelas siapa yang dimaksud masyarakat menurut RUU ini? Untuk melihat siapa
sejatinya masyarakat yang dimaksud dalam RUU Konvergensi Telematika, ada baiknya kita
melihat pasal demi pasal dari RUU tersebut.
Menurut Brief Paper SatuDunia (http://www.satudunia.net/content/brief-paper-ruu-
konvergensi-telematika), meskipun berkali-kali disebutkan kata masyarakat dalam RUU
Konvergensi Telematika, namun di batang tubuh RUU ini justru tidak ada satu pasal pun yang
mengatur hak warga negara. Dalam salah satu pasal di RUU ini mengatur perlindungan
konsumen tapi bukan warga negara.
Lho apa bedanya konsumen dan warga negara? Jelas beda. Hak konsumen muncul
didasarkan atas hubungan transaksional dengan korporasi. Sementara hak warga negara
muncul didasarkan atas kontrak sosial yang dibuat antara negara dan warganya.
Dalam kontrak sosial itu, negara diberikan mandat untuk menghormati, melindungi dan
memenuhi hak warganya. Termasuk hak warga atas pembangunan dalam hal ini termasuk
pembangunan telematika. Dalam pasal 38 RUU Konvergensi Telematika memang disebutkan
bahwa pelaksanaan kewajiban pelayanan universal telematika menjadi tanggung jawab
pemerintah.
Kewajiban pelayanan universal telematika adalah kewajiban penyediaan layanan telematika
agar masyarakat, terutama di daerah terpencil atau belum berkembang, mendapatkan akses
layanan telematika.
Sayangnya di RUU Konvergensi Telematika itu tidak disebutkan mengenai hak warga negara
jika layanan universal gagal dipenuhi pemerintah. Apakah warga negara berhak komplain

13. atau bahkan mengajukan gugatan jika layanan universal telematika itu gagal disediakan
pemerintah? Tidak jelas, karena hak warga negara untuk komplain dan menggugat itu tidak
disebutkan dalam RUU.
Di sisi lain dalam RUU Konvergensi Telematika ini mengatur perlindungan mengenai hak
konsumen atau pengguna telematika. Artinya, dalam RUU ini hak warga negara telah
direduksi menjadi hak konsumen. Hak kita untuk komplain bahkan menggugat tidak ada
payung hukumnya selama kita belum menjadi konsumen produk telematika. Hak saudara-
saudara kita di pelosok Indonesia untuk komplain dan menggugat akibat kegagalan
pemerintah menyediakan layanan universal telematika tidak mendapat perlindungan sama
sekali dalam RUU ini.
Soal USO (Universal Service Obligation) dalam RUU Konvergensi Telematika ini juga
dipersoalkan oleh Muhammad Salahuddien dari ID-Sriti. "Soal pemerataan infrastruktur fisik
telekomunikasi juga tidak dibahas dalam RUU ini," katanya, "Sementara dana USO juga
terlalu kecil untuk memeratakan infrastruktur telematika,"
Di sisi lain, pakar telematika Onno Purbo menyatakan bahwa RUU Konvergensi Telematika
ini seperti melegitimasi badan pemerintah utk menerima setoran USO & hanya pemerintah
yang bisa mengimplementasi USO. "Hmm..silahkan dikaji saja performance pemerintah
dalam mengimplementasi USO," tegasnya.
5. Kelembagaan dari Badan Regulasi dalam RUU Konvergensi Telematika
Dalam Pasal 39 ayat 4 RUU Konvergensi Telematika disebutkan bahwa Badan Regulasi
dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota yang berasal dari unsur Pemerintah dan
seorang Wakil Ketua merangkap anggota yang berasal dari unsur masyarakat.
“Yang dimaksud unsur masyarakat di sini belum jelas,” ujar Margi Margionyono dari AJI,
“Bisa juga nanti orang yang masih terkait dengan industri telematika diklaim unsur
masyarakat. Jika demikian maka tidak akan terhindarkan adanya unsur konflik kepentingan,”

14. Bahan Bacaan:
1. Brief Paper SatuDunia, http://www.satudunia.net/content/brief-paper-ruu-konvergensi-
telematika
2. Wawancara dengan Muhammad Salahuddien, ID-SIRTI, 28 Maret 2011
3. Wawancara dengan Donny BU, ICT Watch, 1 April 2011
4. Wawancara dengan Margi Margiyono, Aliansi Jurnalis Independent (AJI), 4 April 2011
5. Wawancara dengan Ahmad Suwandi, Yayasan Air Putih, 6 April 2011
6. Wawancara dengan RANGGOAINI JAHJA (via email), COMBIMBINE Resource
Institution, 4 April 2011
7. Wawancara dengan Onno W Purbo (via email), 10 April 2011