MELAWAN PEMISKINAN

Kementerian Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat
Republik Indonesia

Mereka Berani Melawan Pemiskinan

Mereka Berani
Melawan PeMiskinan

Kementerian Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat
Republik Indonesia

Mereka Berani
Melawan Pemiskinan

Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Republik Indonesia
2011

II Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan III


Tim Penulis: Fakhrulsyah Mega, Luh Nyoman Dewi
Triandayani, Yaury G.P. Tetanel
Penata Letak: Imam Saptaji
Desain Sampul: Imam Saptaji
Cetakan pertama: 2011

Diterbikan Oleh:
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Republik Indonesia
Alamat Jl. Merdeka Barat No. 3
Jakarta Pusat Jakarta, 10110
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia

No Telepon 021 - 3459-417 021 - 3483 2049

Dicetak Oleh: Origami ‘Art
Isi di luar tanggung jawab percetakan

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT)

82 + VI hal, 16x23,5

IV Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan V

Daftar Isi

Ucapan Terimakasih IV

Kata Sambutan VI-VII
Selayang Pandang Daerah Inovatif Melawan Pemiskinan 1

Dari Tanah Kembali ke Tanah ke Tanah 12
Meretas asa Lewat Gerbang Swara: Ruang Nyata Partisipasi
Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah 17

Terima kasih kepada berbagai pihak yang telah Jaminan Kesehatan Sebagai Wujud Pemenuhan Hak atas Kesehatan
membantu terbitnya buku ini, “Dan Pihak-pihak lain yang Layak Bagi Warga Miskin di Kabupaten Jembrana 20
yang tidak dapat disebutkan satu per satu”:
Kebumen Pelopor Kedaulatan Rakyat Atas Pembangunan
Melalui Kuota Anggaran Kecamatan 25
a Ibu Wakil Walikota Banda Aceh
Ketika Rakyat dan Pemerintah Bersatu Melawan Pemiskinan 30
a Bapak Wakil Bupati Serdang Bedagai
Rakyat Miskin di Makassar, Sejak Lahir Hingga
a Bapak Kepala Bappeda Kabupaten Jembrana
Akhir Hayat Hidupnya Bebas! 34
a Bapak Kepala Bappeda Kota Kupang
Menjadikan Banda Aceh Kota Ramah Jender 39
a Bapak Kepala Bappeda Lombok Tengah
“Pelembagaan Partisipasi Rakyat Dalam Pembangunan Bisa!” 46
a Bapak Ketua Wakil Bupati Garut
Perempuan Juga Berhak Dalam Pembangunan
a Bapak Plh. Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen

a Bapak Staf Khusus Bupati Kabupaten Gunung Kidul di Kabupaten Gunung Kidul 55

a Bappeda Kabupaten Gunung Kidul Pemenuhan Hak Atas Rumah Layak Huni bagi Kaum Miskin 62

a Bapak Kepala Bappeda Kota Surakarta Dari Desa Bangun Subang 66

a Bapak Kabag. Sosbud Bappeda Kabupaten Sukabumi Tran sparansi Anggaran: Langkah Kecil Dengan Dampak Besar 71

a Koordiator Daerah Program SAPA di 15 kabupaten/kota Reforma Agraria Jalan Baik Menggusur Pemiskinan 78

VI Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan VII

SaMButan DePutI MenKoKeSRa dan berkeadilan”. Untuk mencapainya pemerintah telah pula menetapkan
3 (tiga sasaran pembangunan nasional yakni; (1) Pembangunan

S
Kesejahteraan Rakyat mencakup bidang; ekonomi, pendidikan, kesehatan,
yukur Alhamdulillah Kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa
dan pangan, (2) Perkuatan Pembangunan Demokrasi mencakup bidang
atas terbitnya buku yang sudah lama Saya dambakan ini, dimana
; kualitas demokrasi, dan (3) Pembangunan Keadilan/Hukum mencakup
sejak awal program SAPA dijalankan Saya ingin melihat apakah
bidang ; Penegakan hukum.
ada daerah yang berani berinovasi dalam meningkatkan kualitas
Pembangunan bidang kesejahteraan rakyat pada Kabinet Indonesia
kesejahteraan masyarakat miskin dan atau melawan pemiskinan.
Bersatu II terfokus pada lima program utama yakni penanggulangan
Konstitusi Negara kita menjamin kehidupan warganya secara utuh dalam
kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan penanggulangan
menjalani kehidupannya secara humanis, sejahtera lahir batin, serta memiliki
bencana, serta kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi. Untuk mencapai
kemandirian. Itulah tujuan berdirinya sebuah negara, yang seluruh warga
kelima program tersebut maka kebijakan KabinetIndonersia Bersatu II ini
negaranya berhak atas kehidupan yang adil, sejahtera dan bermartabat. Itu
bertumpu pada inclusive growthyaknipro-poor, pro-job, pro-growth dan
artinya negara wajib melindungi, memajukan dan memenuhi hak-hak dasar
pro-environment. pro-poor, pro-job dan pro-justice menjadi prioritas utama
warganya dengan tanpa diskriminasi baik laki-laki maupun perempuan, kaum
guna diimplementasikan secara sungguh-sungguh dan dilengkapi dengan
marginal dan komunitas difable, dan atau kelompok minoritas lainnya.
pro-environment untuk menunjang pembangunan berkelanjutan.
Sebagai negera ketiga berpenduduk besar didunia setelahCina dan India,
Inovasi dan atau kebijakan yang berani melawan pemiskinan oleh
kualitas dan derajat kesejahteraan penduduk Indonesia termasuk rendah
pemerintah daerah sebagaimana yang tergambarkan dalam buku ini
jika dibandingkan dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya
patut diberikan apresiasi oleh kita semua. Saya secara pribadi dan
manusia produktifnya. Data BPS yang dikeluarkan pada bulan Maret, tahun
sebagai deputi Menkokesra bidang Penanggulangan Kemiskinan dan
2011 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 30,02
Pemberdayaan Masyarakat mengucapkan selamat atas prestasi yang
juta jiwa atau sekitar 12,49 %. Angka tersebut meskipun menunjukkan
dicapai dan mendukung sepenuhnya atas inovasi yang telah dilakukan ini.
kecenderungan penurunan dari tahun ke tahun, sebagai dampak dari
Sepatutnya kita belajar dari keberhasilan daerah-daerah ini, karena
berbagai intervensi kebijakan dan program yang dilakukan pemerintah
dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh masing-masing daerah,
dan pemerintah daerah, namun perubahannya belum signifikan jika
kekhasan karakteristik kemiskinan mampu melakukan terobosan dalam
dibandingkan dengan meningkatnya alokasi anggaran penanggulangan
kebijakandan program penanggulangan kemisknan, terutama yang terkait
kemiskinan setiap tahunnya dalam APBN dan APBD.
dengan pemenuhan hak dasar kepada masyarakat miskin.
Pemerintah sejak tahun 2005 memandang Kemiskinan merupakan
Selamat kepada Pemerintah daerah yang sudah berhasil menemukan cara
tantangan seluruh pemangku kepentingan pembangunan bangsa. Artinya,
baru untuk membebaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan, semoga
kemiskinan tidak lagi dilihat sebagai tolok ukur gagalnya Pemerintah
kedepan dapat diikuti oleh pemerintah daerah lainnya. Terimakasih
melindungi dan memenuhi hak-hak dasar warganya melainkan menjadi
tantangan global pemangku kepentingan dalam mewujudkan masyarakat
adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat.
DR. Sujana Royat
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010–2014 Pemerintah
Deputi Menkokesra Bidang
telah menetapkan arah kebijakan pembangunan Indonesia dalam lima
Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
tahun kedepan adalah “terwujudnya Indonesia yang sejahtera,demokratis

Mereka Berani Melawan Pemiskinan 1

SeLaYanG PanDanG DaeRaH
InoVatIF MeLaWan PeMISKInan

Sejak otonomi daerah diterapkan pada tahun 1999, salah satu harapan
yang disematkan bagi setiap daerah adalah semakin membaiknya kondisi
dan kualitas kesejahteraan masyarakat. Walaupun kita tahu, bahwa upaya
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukanlah merupakan
suatu upaya semudah membalik telapak tangan. Penanggulangan
kemiskinan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak didalamnya baik
yang berasal dari pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil,
tidak terkecuali adalah masyarakat miskin itu sendiri. Pemikiran yang
masih membebankan upaya penanggulangan kemiskinan pada satu pihak
sudah saatnya ditinggalkan, karena persoalan kemiskinan yang dihadapi
bukan hanya sekedar persoalan kurangnya pendapatan, pekerjaan yang
bersifat informal, ataupun keterbatasan sarana infrastruktur dasar, akan
tetapi juga menyangkut persoalan kerawanan, keterisolasian, serta
kerentanan dalam berbagai aspek kehidupan.
Oleh sebab itu, persoalan kemiskinan yang dihadapi oleh berbagai
daerah di Indonesia memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri, serta
membutuhkan strategi yang berbeda dalam merespon dan menyelesaikan
persoalan tersebut. Dalam otonomi daerah, kondisi tersebut memberikan
peluang yang seluas-luasnya kepada pimpinan didaerah untuk melakukan
terobosan dan inovasi untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, dan
pada saat yang bersamaan meningkatkan kualitas kesejahteraan dengan
memperbaiki sistem layanan publik bagi masyarakat secara luas. Walaupun
demikian, upaya untuk membangun kerjasama multipihak tersebut,
bukanlah sesuatu yang mudah. Setidaknya dibutuhkan keterbukaan, sikap
untuk berbagi, serta kerelaan dari berbagai pihak untuk menerima kritik
dan input tentang kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan
yang dilakukan selama ini.

2 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 3

Terkait dengan hal tersebut, maka sejak tahun 2007, Kementrian mudah, hal ini disebabkan oleh beberapa pandangan dan penilaian
Koordinator Kesejahteraan Rakyat bersama 15 pemerintah kabupaten/ yang dimiliki oleh berbagai pihak. Misalnya pandangan bahwa dengan
kota dan berbagai kelompok organisasi masyarakat sipil ditingkat pusat bekerjasama tersebut akan membuka borok yang dilakukan oleh birokrasi
dan daerah mengikatkan diri dalam Program SAPA Indonesia. Program dan unsur non pemerintah akan mempermalukan mereka didepan publik
SAPA Indonesia bertujuan untuk mengembangkan berbagai inovasi dalam masih ada sampai saat ini. Walaupun demikian, terdapat juga beberapa
penanggulangan kemiskinan, memberdayakan masyarakat miskin dan daerah yang bahkan memberikan peran yang lebih kepada unsur non
perempuan, mensinergikan database dan mengintegrasikannya dalam pemerintah dalam struktur TKPKD, seperti yang dilakukan di Kota
perencanaan dan penganggaran, serta melakukan advokasi terhadap Surakarta, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Kebumen, Kabupaten
perubahan kebijakan dan program pembangunan untuk berpihak pada Gunungkidul, serta Kota Makassar. Peran lebih yang dimaksudkan disini
masyarakat miskin baik pada tingkat nasional maupun daerah. Disamping tidak hanya pada posisi struktural dalam kelembagaan TKPKD akan tetapi
itu, Program SAPA sendiri merupakan suatu model kerjasama multipihak juga dalam membangun sinergisitas antar pihak.
yang terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta Walaupun TKPKD di 15 kabupaten/kota telah menunjukkan dinamika
organisasi masyarakat sipil. yang lebih baik dari TKPKD lainnya, namun upaya untuk meningkatkan
Dalam mengimplementasikan programnya, mitra-mitra yang peran dalam mempengaruhi kebijakan dan program pembangunan,
tergabung dalam Program SAPA memanfaatkan instrumen Tim khususnya yang terkait dengan kemiskinan masih menghadapi kendala
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang dibentuk yang cukup besar. Beberapa persoalan penting yang dihadapi oleh
melalui peraturan presiden. TKPKD dipilih sebagai wadah untuk TKPKD dan sekaligus juga merupakan tantangan dalam model kerjasama
mengkonsolidasikan gagasan, kebijakan, serta program bukan hanya multipihak ini meliputi membangun koordinasi yang efektif, pengendalian
karena aspek legalitas kelembagaannya, melainkan kelembagaan ini kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, sinkronisasi data
dapat mengakomodasi keterlibatan unsur lain selain pemerintah dalam dan target penanggulangan kemiskinan, keterbatasan anggaran, serta
forum tersebut. Saat ini di 15 kabupaten/kota yang menjadi daerah memastikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan
sasaran Program SAPA telah memiliki TKPKD dengan kondisi kelembagaan kemiskinan memiliki kaitan antara satu pihak dengan pihak lainnya dan
yang berbeda-beda. memberikan pengaruh yang besar dalam penurunan jumlah penduduk
Perbedaan kelembagaan tersebut menjadi dinamika tersendiri dalam miskin.
pelaksanaan program, serta menentukan bagaimana relasi dan kedudukan Ditengah tantangan yang dihadapi dalam mempromosikan kerjasama
antara berbagai pihak yang terlibat dalam membangun kerjasama multipihak dalam pengurangan jumlah penduduk miskin melalui TKPKD,
multipihak. Setidaknya ada beberapa aspek yang membedakan TKPKD beberapa inovasi dan terobosan berhasil dilakukan oleh pemerintah
yang berada di daerah sasaran Program SAPA, misalnya keterwakilan daerah.Terobosan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah
unsur non pemerintah, pembagian peran dari masing-masing pihak, serta daerah tersebut dalam kurun waktu 3 tahun telah memperlihatkan hasil
peran TKPKD dalam mempengaruhi penyusunan kebijakan dan program dengan menurunnya jumlah penduduk miskin. Berikut ini adalah data
penanggulangan kemiskinan di daerah. mengenai perkembangan penurunan jumlah penduduk miskin di 15
Aspek keterwakilan merupakan satu spirit penting yang dijamin regulasi, kabupaten/ kota.
untuk memastikan keterlibatan berbagai pihak dalam penanggulangan
kemiskinan. Namun untuk mewujudkan hal tersebut bukanlah hal yang


dalam akses pelayanan dasar serta rendahnya kepemilikan asset produktif
Grafik 1. Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Daerah Sasaran Program SAPA Indonesia dapat dijumpai di Kota Banda Aceh, Kabupaten Serdang Bedagai,
Kabupaten Bandung, Tasikmalaya, Surakarta, Kabupaten Jembrana,
Kota Kupang, dan Kota Makassar. Disamping melihat penurunan
persentase jumlah penduduk miskin, aspek lain yang perlu diperhatikan
dalam penanggulangan kemiskinan adalah perbaikan kesenjangan
pada masyarakat miskin. Berikut ini adalah gambaran mengenai indeks
keparahan kemiskinan di 15 Kabupaten/kota yang menjadi sasaran
Program SAPA Indonesia.

Grafik 2.Grafik Keparahan Kemiskinan di 15 Kabupaten Sasaran Program SAPA Indonesia.

Sumber Data : Data & Informasi Kemiskinan BPS

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa persentase penduduk
miskin di 15 kabupaten /kota yang menjadi daerah sasaran Program
SAPA mengalami penurunan dalam kurun waktu 3 tahun. Walaupun
menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin dalam beberapa tahun,
namun masih ada kabupaten/kota yang memiliki angka kemiskinan yang
cukup tinggi (diatas 20 %). Misalnya di Kota Tasikmalaya, Kabupaten
Kebumen, Kabupaten Gunungkidul, serta Kabupaten Lombok Tengah. Sumber Data : Data & Informasi Kemiskinan BPS

Sedangkan angka kemiskinan yang relatif lebih rendah berada di Kota
Banda Aceh, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Bandung, Kabupaten Indeks keparahan kemiskinan merupakan suatu instrumen untuk
Jembrana, serta Kota Makasssar. melihat tingkat kedalaman kemiskinan yang terjadi disuatu daerah
Sebagaimana telah dijelaskan diatas, kondisi kemiskinan di berbagai dengan melihat kesenjangan atau gap pendapatan masyarakat miskin
daerah sasaran Program SAPA berbeda-beda. Misalnya kondisi kemiskinan dengan garis kemiskinan yang ditetapkan disuatu daerah. Berdasarkan
yang disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur dasar dan keterisolasian data diatas, secara umum terlihat bahwa indeks keparahan kemiskinan
yang disebabkan oleh kondisi geografis yang sulit dijangkau dapat mengalami penurunan diseluruh daerah, kecuali di Kota Tasikmalaya yang
dijumpai di Kabupaten Kebumen, Gunungkidul, Sukabumi, dan Lombok mengalami peningkatan. Informasi ini juga menggambarkan bahwa upaya
Tengah. Sedangkan kondisi kemiskinan lainnya seperti ketidakmampuan yang dilakukan pemerintah daerah tidak hanya terkonsentrasi dalam


penurunan jumlah penduduk miskin, akan tetapi juga perlu berkonsetrasi pembangunan manusia pada setiap daerah dapat dikatakan masih
dalam memperbaiki dan menjaga kualitas kesejahteraannya sehingga sangat lambat, jika dibandingkan dengan kebijakan, program, serta
tidak terdapat kesenjangan yang terlalu besar ditingkat masyarakat. anggaran yang dialokasikan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan
Beberapa daerah yang memiliki indeks keperahan tertinggi terdapat di pemenuhan hak dasar di masyarakat. Hal ini menunjukkan juga bahwa
Kota Tasikmalaya, Kabupaten Kebumen, serta Kabupaten Lombok Tengah. upaya peanggulangan kemiskinan yang dilakukan harus memiliki fokus
Sedangkan, daerah yang memiliki indeks keparahan yang kecil terdapat yang jelas dengan kebijakan, program, dan pendekatan yang lebih sesuai
di Kabupaten Jembrana & Kota Makassar. dengan kondisi masyarakat untuk mencapai target yang diinginkan.
Walaupun memiliki indeks pembangunan yang tinggi, akan tetapi
Grafik. 3 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Sasaran Program SAPA perkembangan setiap indikator indeks pembangunan manusia yang
dimiliki oleh setiap daerah berbeda-beda. Misalnya dalam angka harapan
hidup yang disajikan dibawah ini.

Grafik Angka Harapan Hidup Tahun 2009 di 15 Kabupaten / Kota

Sumber Data : Indeks Pembangunan Manusia BPS

Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu instrumen
yang digunakan untuk melihat kondisi dan kualitas kesejahteraan suatu
bangsa secara lebih komprehensif. Indikator yang diukur dalam indeks Sumber Data : Indeks Pembangunan Manusia BPS

pembangunan manusia terdiri dari 3 indikator utama yaitu kesehatan
(harapan hidup), pendidikan (melek huruf dan rata-rata lama sekolah), Indikator harapan hidup merupakan suatu indikator yang memiliki
serta ekonomi (daya beli). Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa keterkaitan dengan berbagai aspek dalam bidang kesehatan seperti
indeks pembangunan manusia di hampir seluruh daerah program SAPA kesehatan lingkungan, tingkat kesakitan, serta kualitas asupan gizi
mengalami peningkatan yakni diatas 70, kecuali di Lombok Tengah yaitu yang sangat menentukan dalam usia seseorang. Dengan mengetahui
sebesar 60,26. Walaupun demikian, percepatan peningkatan indeks prasyarat mendasar dalam suatu indikator yang memiliki keterkaitan


dengan indikator lain, maka pemerintah daerah dapat menyusun menghasilkan pelayanan publik yang baik, dalam berbagai kasus justru
kebijakan dan program yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ditemukan angka kemiskinan yang cukup besar pada daerah daerah tersebut.
tersebut. Beberapa inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Berikut ini adalah gambaran mengenai profil anggaran kabupaten / kota yang
wilayah sasaran SAPA masih berkutat pada penyelesaian dampak dengan menjadi daerah sasaran Program SAPA.
memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, akan tetapi
belum melakukan terobosan agar masyarakat tidak sakit. Oleh sebab Grafik.Perkembangan APBD 15 Kabupaten/ Kota Tahun 2008-2009 ( Dalam Juta Rupiah).

itu, ukuran keberhasilan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya jumlah
orang yang ditangani atau mendapat pelayanan akan tetapi juga semakin
menurunnya orang yang mengajukan klaim untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan gratis tersebut.
Data pada grafik angka harapan hidup pada tahun 2009, menunjukkan
bahwa pencapaian indeks pembangunan manusia yang tinggi disuatu daerah
belum tentu menandai bahwa indikator-indikator yang menyertainya juga
secara otomatis baik. Pada contoh diatas, meskipun Kabupaten Gunungkidul
dan Kabupaten Garut memiliki angka indeks pembangunan manusia yang
hampir sama, akan tetapi jika dilihat secara mendalam pada indikator
harapan hidupnya, usia harapan hidup pada kabupaten Gunungkidul lebih
tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Garut.
Selain memahami akar masalah yang menyebabkan kemiskinan,
pengambil kebijakan juga harus memiliki komitmen yang kuat dalam Sumber Data : Statistik Keuangan Daerah BPS

penanggulangan kemiskinan. Salah satu indikator yang seringkali digunakan
untuk melihat keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat miskin Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa peningkatan anggaran
adalah alokasi anggaran pembangunan. Saat inikondisi penganggaran di pembangunan atau APBD diseluruh daerah sebenarnya sangat kecil setiap
Indonesia dihadapkan pada dilemma untuk mendanai program-program tahunnya, hanya beberapa daerah saja yang mengalami peningkatan
penanggulangan kemiskinan ditengah keterbatasan anggaran. Walaupun anggaran yang cukup tinggi yaitu di Kabupaten Serdang Bedagai,
dihadapkan pada kondisi demikian, beberapa daerah yang menjadi sasaran Bandung, Sukabumi, Ciamis, Subang, serta Kota Kupang. Walaupun
Program SAPA mampu melakukan inovasi program penanggulangan demikian, jika dilihat dari sumber pendapatan, kontribusi pemerintah
kemiskinan dengan memberikan layanan pendidikan, kesehatan, serta pusat masih sangat tinggi dibandingkan dengan kemampuan daerah
pelayanan publik lainnya secara maksimal pada masyarakat miskin. Sehingga dalam membiayai pembangunan didaerahnya. Sistem transfer keuangan
sampai pada suatu titik kesimpulan, bahwa pengaturan anggaran merupakan yang masih mendasarkan pada input base yang dianut oleh Indonesia
kunci utama, dan bukan tergantung pada besar-kecilnya anggaran pada satu sisi menjamin bahwa setiap daerah akan mendapatkan alokasi
pembangunan. Banyak contoh yang dikemukakan dalam penelitian otonomi anggaran dengan menggunakan sejumlah formulasi pembagian anggaran,
daerah yang dilakukan oleh berbagai institusi menunjukkan bahwa tidak akan tetapi pada aspek lain belum memperhitungkan aspek kinerja dari
semua daerah yang memiliki anggaran pembangunan yang besar dapat anggaran yang diberikan kepada daerah. Hal ini menyebabkan antara


daerah yang melakukan inovasi dan daerah yang tidak melakukan inovasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk
akan mendapatkan perlakuan yang sama. Oleh sebab itu, dimasa depan melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
sistem transfer daerah yang berbasis pada input perlu dirubah dengan Pada data yang ditampilkan pada grafiks menunjukkan bahwa belanja
mekanisme transfer yang berbasis pada kinerja. Berikut ini adalah tidak langsung di semua daerah meningkat, kecuali di Kabupaten Serdang
profil mengenai perbandingan alokasi anggaran pembangunan di 15 Bedagai. Beberapa daerah menunjukkan perimbangan antara belanja
kabupaten/kota yang menjadi daerah sasaran Program SAPA. langsung dan tidak langsung seperti di Kota Makassar dan Kupang. Tetapi
ada juga daerah yang memiliki kesenjangan alokasi antara anggaran belanja
Grafik. 5 Perbandingan Penerimaan APBD dengan Belanja Tidak Langsung Pada Tahun 2009 di tidak langsung dan belanja langsung yang cukup tinggi seperti yang terjadi
15 Kabupaten / Kota di Kabupaten Bandung, Ciamis, Subang, Garut, Sukabumi, serta Kota Banda
Aceh. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu meninjau
kembali kebijakan penganggaran, termasuk didalamnya adalah melakukan
efisiensi terhadap pengelolaan anggaran, serta mengintegrasikan
perencanaan antar sektor agar dapat mengoptimalkan alokasi anggaran
yang tersedia dalam penanggulangan kemiskinan.
Apresiasi lebih pantas diberikan kepada daerah sasaran Program
SAPA, walaupun berada pada kondisi “keterbatasan anggaran”, namun
TKPKD dan pemerintah daerah mampu melakukan terobosan dalam
kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, terutama yang
terkait dengan pemenuhan hak dasar kepada masyarakat yang secara
detil akan dikupas dalam buku ini. Beberapa inovasi dan terobosan
yang dihasilkan oleh pemerintah daerah justru ketika dihadapkan pada
kondisi daerah yang sangat terbatas baik secara keuangan, sumberdaya,
Sumber Data : Statistik Keuangan Daerah BPS infrastruktur, maupun dibayangi dengan resiko kegagalan. Inovasi dan
terobosan yang dihasilkan memang belum sempurna dan masih memiliki
Jika disederhanakan ada dua komponen terbesar dalam APBD yaitu berbagai kekurangan, akan tetapi hal ini telah menginspirasi berbagai
belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung pemerintah daerah di Indonesia bahwa hal tersebut dapat diwujudkan
adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan ditengah kondisi keterbatasan yang dihadapi oleh pemerintah daerah.
pelaksanaan program. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja
pegawai berupa gaji dan tunjangan yang ditetapkan dengan undang-
undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja
bagi hasil kepada propinsi, /kabupaten /kota dan pemerintah desa,
belanja bantuan keuangan, serta belanja tak terduga. Sedangkan, belanja
langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan yang terkait langsung
dengan pelaksanaan program. Komponen belanja langsung terdiri dari


DaRI tanaH KeMBaLI Ke tanaH dibumi parahiyangan, ungkapan itu bukanlah merupakan suatu ucapan
yang bermakna kematian, tetapi merupakan suatu upaya nyata yang coba
dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan
Mang Usep buruh tani di Desa Paranggong, Mang Diding petani penyewa
kemiskinan.
tanah Desa Kertasari, dan Nyi Ntis buruh tani palawija Desa Cipelah pada
Kita semua tahu bahwa tanah bagi Petani adalah aset utama dan
hari itu seperti mendapatkan “durian runtuh” ketika aparat Pemerintah
menjadi simbol seorang petani. Jika sekarang masih banyak Petani yang
Kabupaten Bandung memberikan sebidang tanah untuk dikelola sebagai
masuk kategori miskin itu disebabkan oleh ketidak-adilan Negara dalam
lahan produksi pertanian yang selama ini mereka hanya menggarap
melindungi dan memenuhi hak atas tanah bagi kaum tani. Itu artinya
dan atau menyewa tanah terlantar milik perusahaan perkebunan dan
sebab kemiskinan di negeri yang sangat subur sumber daya alamnya
tuan tanah. Sebuah asa telah lama ditunggu akhirnya datang juga, “sim
(tanah) bukan hanya disebabkan oleh penyebab tunggal sebagaimana
kuring mah sangat bersyukur antaran Bapak Bupati ges mereka lahan ka
yang selama ini dibayangkan oleh banyak perencana pembangunan, tetapi
kuring, hatur nuhun bapak bupati”. Itulah ungkapan perasaan para petani
dapat disebabkan oleh banyak faktor yang membutuhkan pemahaman
yang telah mendapatkan tanah dari Pemerintah Kabupaten Bandung se
dan langkah yang konkrit dalam menyelesaikan akar masalah kemiskinan.
bagai wujud dari kebijakan reforma agraria (RA). Pemerintah Kabupaten
Bagi kaum tani, penyebab mereka tetap miskin adalah ketiadaan
Bandung menyebutnya “dari tanah kembali ketanah”. Ungkapan tersebut
kepemilikan asset yang dapat digunakan sebagai faktor produksi dalam
juga dipahami oleh kaum tani di kawasan perkebunan yang terhampar
peningkatan pendapatan masyarakat miskin. Berdasarkan kondisi
geografi dan topografi yang dimiliki, Kabupaten Bandung merupakan
salah satu daerah yang memiliki potensi dalam agrobisnis dan pertanian.
Hal ini disebabkan kondisi tanah dan iklim yang sangat mendukung dalam
pengembangan produk pertanian unggulan dalam skala yang cukup besar
seperti teh, cokelat, dan lain-lain. Potensi pengembangan pertanian dan
perkebunan dalam skala besar inilah yang jika tidak dikelola dengan baik,
dapat menyebabkan konflik dalam pengelolaan sumberdaya alam (tanah)
antara masyarakat dan dunia usaha. Menurut Bapak Yayan Agustian dari
Bappeda Kabupaten Bandung, setidaknya terdapat beberapa hal yang
menjadi sumber dalam konflik agraria di Kabupaten Bandung :

1. Perusahaan tidak mengusahakan usaha agribisnis perkebunan
dengan benar.
2. Perusahaan terlibat kredit macet dan pengusaha sudah sulit
dihubungi.
3. Terdapat garapan lahan HGU (hak guna usaha) oleh masyarakat
dengan tidak terkendali dan liar.
4. Konflik internal dalam perusahaan perkebunan.


5. pengalihan HGU kepada pihak lain melalui proses pencabutan HGU
oleh yang berwenang mengalami banyak permasalahan.
6. Perusahaan perkebunan akan mengalihkan HGU menjadi HGB (hak
guna bangunan).
7. Pengaruh harga komoditi perkebunan yang fluktuatif serta biaya
produksi meningkat.
8. Belum terdapat jaminan regulasi baru yang merangsang investasi
di bidang perkebunan.

Salah satu permasalahan adalah penguasaan lahan/tanah dalam
jumlah yang cukup besar namun tidak dikelola dengan baik. Penguasaan
tanah dalam jumlah cukup besar oleh pihak-pihak tertentu di Kabupaten
Bandung disinyalir telah memberikan kontribusi yang cukup besar
terhadap kemiskinan masyarakat. Setidaknya ada 2 persoalan mendasar
dalam pengelolaan tanah perkebunan yang memiliki dampak langsung
pada kemiskinan masyarakat di Kabupaten Bandung yaitu upah buruh
perkebunan / tani yang sangat rendah di lokasi perkebunan, baik Seorang Buruh Tani rela menyewa lahan gersang berukuran kurang dari setengah hektar untuk memperbaiki hidup,
Meski demikian, usahanya itu tidak membuat keadaannya lebih baik.
yang dimiliki oleh badan usaha milik negara (BUMN) atau swasta, serta
pengelolaan tanah terlantar yang dimiliki oleh pemegang hak guna usaha
untuk perkebunan. Berbeda dengan Desa Kertasari, permasalahan tanah di Desa
Menyadari kondisi tersebut, pemerintah daerah bekerjasama dengan Paranggong lebih didominasi oleh konflik dalam pengelolaan tanah
organisasi masyarakat sipil melakukan upaya reforma agraria sebagai terlantar antara masyarakat miskin dengan pemegang HGU yang berasal
bagian penting dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan di dari pihak swasta. Tanah yang dikuasai oleh pemegang HGU tidak dikelola
Kabupaten Bandung. Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan 3 sebagaimana mestinya dan cenderung dibiarkan menjadi terlantar selama
desa sebagai percontohan dalam upaya tersebut, yaitu Desa Paranggong, bertahun tahun. Melihat kondisi ini, masyarakat miskin berupaya untuk
DesaKertasari, serta Desa Cipelah. Ketiga desa tersebut memiliki mengelola tanah pertanian tersebut. Namun pemilik HGU melarang
persoalan yang berbeda dalam pelaksanaan reforma agraria. Pada Desa masyarakat miskin dan buruh tani yang bekerja di lahan yang dikuasai.
Kertasari upaya yang dilakukan adalah melakukan redistribusi tanah yang Terkait dengan beberapa konflik dalam pengelolaan tanah diatas,
dimiliki PTPN VIII kepada masyarakat miskin. Tanah yang diredistribusi menunjukkan bahwa upaya dalam reforma agraria bukanlah merupakan
merupakan tanah-tanah yang disinyalir merupakan tanah terlantar yang suatu hal yang mudah dilakukan dan melibatkan berbagai kebijakan
tidak dikelola oleh PTPN VII. Bersamaan dengan habisnya HGU (hak guna dan kepentingan berbagai pihak didalamnya. Redistribusi lahan pada
usaha) yang dimiliki oleh PTPN VIII pada tahun 1987 dan sampai saat masyarakat miskin, barulah sebuah langkah awal dalam penyelesaian
ini belum diperpanjang, dijadikan sebagai momentum untuk melakukan kemiskinan. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah
reforma agraria di Desa Kertasari. memberdayakan masyarakat miskin agar memiliki kemampuan dalam


mengelola dan menjadikan tanah tersebut sebagai basis produksi dalam MeRetaS aSa LeWat GeRBanG
peningkatan pendapatan keluarga.
Selain itu, dibutuhkan keberanian dari pemerintah daerah dalam
SWaRa: RuanG nYata PaRtISIPaSI
melakukan reforma agraria sesuai dengan kewenangan yang diberikan MaSYaRaKat DaLaM PeMBanGunan
undang-undang atau peraturan pemerintah. Mahalnya biaya untuk
DaeRaH
mengurus pengalihan hak penggunaan tanah menjadi satu tantangan
tersendiri, pemerintah Kabupaten Bandung mengambil langkah untuk
membiayai proses administrasi dalam pengalihan hak pengelolaan tanah Serdang Bedagai merupakan kabupaten pemekaran dari Deli Serdang
terlantar kepada masyarakat miskin. Biaya pengurusan administrasi yang didasarkan pada Undang-undang nomor: 36 tahun 2003 tanggal 18
dalam pengalihan hak pengelolaan tanah yang cukup mahal serta ketidak Desember 2003 dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada 7 Januari
jelasan kebijakan pemerintah pusat pada pengelolaan lahan terlantar 2004 (yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Serdang Bedagai).
dituding sebagai salah satu masalah yang menyebabkan reforma agraria Dengan potensi luas wilayah 1.900 km2 dengan panjang garis pantai 95
sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan tidak dapat berjalan Km, terdiri dari 17 kecamatan dan 237desa dan 6 kelurahan yang dihuni
secara optimal. sekitar 594.383 jiwa (data BPS tahun 2011).
Terkait dengan status tanah yang diberikan kepada masyarakat miskin, Visi yang diusung oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai adalah
merupakan hak pakai dan bukan merupakan hak milik. Hal ini dilakukan menjadikan Serdang Bedagai sebagai salah satu kabupaten terbaik di
agar tanah yang sudah diberikan tidak diperjual-belikan dikemudian hari Indonesia dengan masyarakatnya yang Pancasilais, modern, religius dan
dan menyebabkan masyarakat miskin terjebak kembali dalam perangkap kompetitif.
kemiskinan. Besaran atau luas tanah yang diberikan kepada masyarakat
miskin berbeda-beda dan diberikan dengan mempertimbangkan kebiasaan
dan sejarah pengelolaan tanah yang dilakukan oleh masyarakat. Misalnya
untuk Desa Paranggong, luasan tanah yang diberikan kepada masyarakat
berdasarkan luasan tanah yang dikelola oleh masyarakat miskin sebelum
redistribusi tanah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung.
Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten
Bandung adalah mengkonsolidasikan SKPD yang terkait untuk
meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin dalam pengelolaan tanah
untuk pertanian dalam skala kecil. Upaya yang dilakukan mulai dari
pemberiaan modal usaha, pemberian bibit tanaman, dan sarana produksi,
hingga upaya untuk memperbaiki infrastruktur pertanian. Upaya ini
diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mendisain kebijakan
reforma agraria sebagai instrumen dalam penanggulangan kemiskinan
yang efektif diKabupaten Bandung.

“tenaga kerja sebagai sumbangsih masyarakat dalam pembangunan”


Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Serdang prinsip: Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat (DOM).
Bedagai menyadari bahwa mereka tidak dapat bekerja sendiri, tetapi Sejak diluncurkan, hingga tahun 2009, sebanyak 3.945 kegiatan telah
harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. dilakukan dengan nilai Rp.45.5 miliar. Meliputi pembangunan irigasi,
Berangkat pada pemikiran tersebut, Pemerintah Kabupaten Serdang jalan, gorong-gorong dan rumah ibadah. Semua aktivitas pembangunan
Bedagai mencanangkan strategi pembangunan yang melibatkan tersebut sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat yang didasarkan
partisipasi masyarakat yang diberi nama “Gerakan Pembangunan Swadaya pada kebutuhan mereka. Di bidang pertanian, kabupaten ini surplus beras
Masyarakat” atau yang lebih dikenal dengan “Gerbang Swara”. 125 ribu ton per tahun dan menjadi lumbung bagi Sumut. Keberhasilan di
bidang ketahanan pangan ini telah meraih penghargaan Ketahanan Pangan
Gerbang Swara (Gerakan Pembangunan Swadaya Masyarakat) tingkat nasional tiga tahun berturut-turut, 2008, 2009 dan 2010.
Gerbang Swara yang merupakan gerakan kolaborasi antara masyarakat Dalam konteks pembangunan pendidikan di Serdang Bedagai,
dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan mulai diluncurkan pada partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk hibah bagi pendirian/
tahun 2005. pembangunan gedung sekolah. Hibah tersebut berupa pemberian lahan
Tujuan Gerbang Swara adalah menggerakkan seluruh potensi bagi pendirian gedung sekolah. Beberapa lahan sekolah yang merupakan
dan prakarsa masyarakat Serdang Bedagai untuk berpartisipasi hibah masyarakat secara perseorangan maupun kelompok di ataranya:
dalam pembangunan sehingga pembangunan dapat berjalan secara TK Pembinaan Negeri Kecamatan Teluk Mengkudu, SMP Negeri 2 Teluk
berkelanjutan. Melalui “Gerbang Swara” masyarakat bukan sekadar menjadi Mengkudu, SMA Negeri 1 Teluk Mengkudu, TK Pembina Negeri Kecamatan
objek pembangunan, tetapi menjadi pelaku (subyek) pembangunan. SeiRampah, SMP Negeri 3 Sei Rampah dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
Dengan kata lain, pembangunan diterapkan dengan menggunakan Serdang Bedagai.
Selain masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan
pendidikan, dunia usaha dan perkebunan juga memberikan partisipasinya.
Dunia usaha dan perkebunan berpartisipasi dalam pembangunan sekolah,
diantaranya: SMA Negeri 1 Pantai Cermin, SMA Negeri 2 Perbaungan, SMA
Negeri 1 Bintang Bayu, SMA Negeri 1 Dolok Merawan, SMA Negeri 1 Tebing
Tinggi dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Kecamatan Pegajahan.
Pembelajaran yang dapat ditarik dari gerakan “Gerbang Swara” yang
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai adalah bahwa
pembangunan akan lebih berhasil dan berkelanjutan apabila: bertumpu
kepada pemberdayaan dan penguatan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan. Pemerintah hanya menjadi dinamisator dan fasilitator,
sedangkan masyarakat menjadi aktor dari semua kegiatan pembangunan
yang dilakukan. Dengan kata lain pembangunan yang dilakukan dengan
berpegang pada prinsip “Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat (DOM)”.

“wujud nyata kemitraan pemerintah-masyarakat dalam pembangunan: Bupati dan Wakil Bupati bergotong royong dengan
masyarakat”


JaMInan KeSeHatan SeBaGaI WuJuD
PeMenuHan HaK ataS KeSeHatan
YanG LaYaK BaGI WaRGa MISKIn DI
KaBuPaten JeMBRana

Membicarakan Kabupaten Jembrana, terlepas dari permasalahan yang
dihadapi saat ini, selalu dikaitkan dengan inovasi yang dilakukan pada
mata kepemimpinan Bupati I Gede Winasa dengan jaminan kesehatan
gratis-nya. Dengan gagasan jaminan kesehatan gratis-nya, Kabupaten
Jembrana menjadi pelopor pemberian jaminan kesehatan gratis pada
masanya. Walaupun pada masa pasca kepemimpinan Bupati I Gede
Winasa jaminan kesehatan yang dikenal dengan nama Jaminan Kesehatan
Deputi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, DR Adang Setiana Pantau Langsung Program JKJ
Jembrana ini menemui kendala terkait dengan keberlanjutannya, tetapi
gagasan tentang pemberian jaminan kesehatan gratis yang dimotori oleh
pemerintah kabupaten/kota dapat dijadikan sebuah pembelajaran bagi 2) Peserta JKJ
kabupaten/kota lainnya. Apa yang dimaksud dengan Jaminan Kesehatan Peserta JKJ adalah seluruh masyarakat Jembrana terutama keluarga
Jembrana, bagaimana memulai dan mengelolanya? miskin (Gakin) dan masyarakat umum yang belum terbiayai oleh sistem
pelayanan asuransi kesehatan (ASKES untuk masyarakat PNS, Jamsostek
Apakah Program Jaminan Kesehatan Jembrana? untuk karyawan perusahan swasta dan asuransi swadana lainnya). Semua
Program Jaminan Kesehatan Jembrana dirintis sejak Februari 2002, masyarakat mempunyai hak atas premi yang disubsidi oleh pemerintah
dan mulai beroperasi pada Februari 2003. Program ini berupa pemberian Kabupaten Jembrana pada Lembaga JKJ untuk pelayanan kesehatan
asuransi kesehatan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jembrana, tingkat I (PPK-1) pada Puskesmas dan Praktek Dokter/Bidan Swasta yang
dan ini bertujuan: 1) meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan menerima JKJ
kesehatan; 2) memberikan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik
kepada masyarakat; dan 3) menciptakan kompetisi pelayanan yang sehat 3) PPK (Pemberi Pelayanan Kesehatan)
antara pemberi pelayanan kesehatan (PPK) baik negeri maupun swasta. Pemberi pelayanan kesehatan yang mengadakan kontrak dengan
lembaga JKJ yaitu : Puskesmas, Praktek Dokter Swasta, Praktek Bidan
Program JKJ terdiri atas beberapa komponen, yakni: Antara PPK JKJ dengan Lembaga JKJ mempunyai hubungan kontrak dimana
1) Lembaga JKJ kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban. Apabila PPK JKJ tidak
Lembaga JKJ adalah lembaga asuransi kesehatan masyarakat Jembrana memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagaimana
yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : pada kontrak maka pihak Lembaga JKJ dapat memberikan sanksi berupa
572 Tahun 2002, tanggal 18 Desember 2002 skorsing selama beberapa bulan, apabila sanksi tetap dilanggar maka


Bank Pembangunan Daerah Cabang Negara di Jembrana (BPD Negara).
e Transaksi pembayaran menggunakan sistem klaim, tidak
menggunakan sistem kapitasi seperti aturan JPKM. Dokter umum
mengklaim per pasien sebesar Rp 27.000,- dan Dokter Gigi
mengklaim per pasien sebesar Rp 30.000,-.
e Pembayaran klaim dilakukan oleh Badan Pelaksana JKJ atas dasar
pengajuan klaim oleh PPK. Pengajuan klaim diverifikasi oleh Tim
Verifikasi JKJ, setelah disetujui baru dibayar oleh kasir.
e Ketentuan administrasi bagi seluruh PPK telah tertuang dalam
kontrak, dan diadakan sosialisasi pada pertemuan rutin masing-
masing PPK.
e PPK wajib mengirim laporan data pasien, dan data kesehatan lainnya
sebagai bahan pemantauan kesehatan wilayah oleh Dinas Kesehatan
dan Kesejahteraan sosial Kabupaten Jembrana.
e Diberlakukan demokratisasi pelayanan kesehatan kepada
masyarakat, dimana masyarakat dapat memilih PPK yang dapat
memberikan pelayanan yang lebih baik tanpa dibatasi wilayah, serta
“layanan kesehatan JKJ” bisa di PPK negeri maupun swasta.

pihak Lembaga JKJ dapat melakukan pemutusan hubungan kontrak Peran Serta ASKES di Kabupaten Jembrana
Peran Serta ASKES :
Sumber Pembiayaan e Untuk rawat jalan tingkat pertama (PPK-1) kapitasi Puskesmas
Pembiayaan JKJ dilakukan melalui pengalihan subsidi yang semula disetorkan ke JKJ untuk tambahan pembiayaan PPK-1 untuk program
diberikan kepada puskesmas dan rumah sakit, kini dialihkan kepada JKJ. Peserta ASKES juga mendapatkan kartu JKJ, yang dapat di
masyarakat langsung dalam bentuk premi biaya rawat jalan tingkat pergunakan untuk pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama
pertama melalui lembaga Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ). Selain dari (PPK-1) pada praktek dokter swasta atau puskesmas.
APBD pembiayaan juga berasal dari dana-dana Gakin, yang sebelumnya e Untuk pelayanan kesehatan lanjutan PPK-2 dan PPK-3, peserta ASKES
diberikan ke Puskesmas kemudian dialihkan ke JKJ. tetap mendapat pelayanan pada Rumah Sakit sesuai dengan aturan
pada PT. ASKES.
Manajemen Pengelolaan JKJ
Manajemen/pengelolaan JKJ menggunakan prinsip-prinsip JPKM yang Monitoring Program JKJ
telah disempurnakan sesuai dengan program JKJ yaitu : Monitoring program JKJ di lakukan oleh Dinas Kesehatan dan
Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jembrana dan Badan Pengawas Daerah
e Semua dana untuk pelayanan kesehatan disetor ke rekening JKJ pada Kabupaten Jembrana.


Keberlanjutan KeBuMen PeLoPoR KeDauLatan RaKYat
Setelah berjalan selama lebih dari lima tahun, Program JKJ mendapatkan
kendala berupa keberlanjutan program. Selama masa kepemimpinan
ataS PeMBanGunan MeLaLuI Kuota
Bupati Winasa kendala tersebut tidak muncul ke permukaan. Setelah anGGaRan KeCaMatan
Bapak I Gede Winasa tidak lagi menjabat sebagai Bupati Jembrana,
program JKJ mulai menghadapi kendala terkait dengan keberlanjutannya.
Ketika berlangsung proses transisi ke pemerintahan baru (yang tidak lagi Secara politik kedaulatan rakyat hanya terjadi saat setiap warga
dipimpin oleh Bapak Winasa), peserta JKJ menghadapi masalah ketidak negara menentukan pilihan politiknya di bilik suara Pemilu Legislatif,
jelasan pelayanan. Hal ini dikarenakan belum jelasnya pembiayaan JKJ Pemilu Presiden, dan Pemilu Kepala daerah, setelah itu kedaulatan
apakah akan terus dibiayai dari APBD Kabupaten, atau hanya dari APBD rakyat dijalankan oleh wakilnya di gedung Dewan Perakilan Rakyat.
propinsi. Informasi yang kami peroleh, pembiayaan JKJ akan dibiayai dari Berbeda dengan Kabupaten Kebumen, sebuah terobosan dimulai dengan
APBD propinsi, yakni melalui mekanisme jaminan kesehatan propinsi. melembagakan kedaulatan rakyat melalui jalur perencanaan pembangunan
Belajar dari pengalaman Kabupaten Jembrana dengan Progran JKJ- yakni perencanaan partisipatif dan kuota anggaran kecamatan.
nya, ketika pemerintah daerah membuat sebuah inovasi, jaminan akan Perencanaan merupakan kunci dari keberhasilan yang diraih, tidak
keberlanjutan menjadi hal yang penting. terkecuali dengan perencanaan pembangunan atau musyawarah
perencanaan pembangunan yang merupakan kegiatan rutin yang
dilakukan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya. Salah satu kunci
keberhasilan dalam perencanaan pembangunan adalah dengan melibatkan
masyarakat dalam menyusun usulan kegiatan yang menjadi rencana
kerja pemerintah dalam waktu satu tahun. Dalam Undang-Undang
perencanaan pembangunan No 25 Tahun 2004 disebutkan dengan tegas
bahwa masyarakat berhak diikutsertakan dalam seluruh proses yang
terkait dengan tahapan penyusunan perencanaan pembangunan tersebut.
Walaupun demikian, dalam prakteknya masyarakat seringkali tidak
dilibatkan, bahkan hanya menjadi pelengkap dalam tahapan perencanaan
pembangunan tersebut.
Tidak dilibatkannya masyarakat ditingkat desa dalam pelaksanaan
musrenbang dilatarbelakangi oleh sejumlah pandangan yang dimiliki oleh
birokrasi pemerintah, bahwa masyarakat desa tidak mampu memahami
proses teknokrasi tersebut, masyarakat seringkali mengusulkan sesuatu
yang tidak dapat didanai, dan sejumlah alasan lainnya. Fakta lainnya adalah
penurunan partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan
juga disebabkan usulan dalam kegiatan musrenbang tidak pernah dipenuhi
oleh pemerintah daerah, hal inilah yang menyebabkan ketidakpedulian


Kuota kecamatan merupakan instrumen yang efektif, bukan
hanya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam forum
perencanaan pembangunan, akan tetapi juga meningkatkan percepatan
pembangunan ditingkat kecamatan. Pelaksanaan mekanisme kuota
kecamatan mengalami beberapa tahapan penyempurnaan, terutama
yang terkait dengan perluasan penerapan kuota kecamatan di Kabupaten
Kebumen. Salah satu aspek penting yang disorot dalam kuota kecamatan
adalah kriteria atau indikator yang digunakan dalam pemberian kuota
kecamatan. Saat ini pemberian indikator kecamatan masih menggunakan
indikator kewilayahan dan pertumbuhan ekonomi sebagai dasar
pemberian kuota kecamatan, akan tetapi pemerintah daerah juga
mulai memikirkan untuk memasukkan kinerja camat sebagai salah satu
indikator dalam pemberian kuota kecamatan. Indikator kinerja kecamatan
yang diusulkan sangat terkait dengan indikator pemenuhan hak dasar
seperti angka kematian bayi, angka kematian ibu, jumlah angka putus
sekolah, pertumbuhan penduduk miskin, serta indikator pertumbuhan
ekonomi. Pada awalnya para camat setuju dengan penerapan indikator
tersebut, akan tetapi setelah dievaluasi oleh tim, banyak camat yang
“proses perencanaan dan penganggaran yang partisipatif tercermin dalam pembahasan anggaran yang melibatkan
seluruh stakeholder” memiliki kinerja yang rendah. Kinerja camat yang rendah menyebabkan
suatu kecamatan memperoleh alokasi anggaran kuota kecamatan yang
masyarakat jika diundang dalam musrenbang ditingkat desa. rendah. Pada sisi ini para camat memang dituntut untuk memperbaiki
Berkaca pada kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen melakukan kinerjanya secara kolektif baik pada tingkat kecamatan maupun ditingkat
sejumlah terobosan dan perbaikan terhadap mekanisme pelaksanaan desa. Penurunan alokasi anggaran kuota kecamatan ini sempat membuat
musrenbang di tingkat desa, kecamatan, bahkan juga di tingkat kabupaten. ketegangan antara pemerintah kabupaten (dalam hal ini Bappeda), para
Langkah pertama yang dilakukan adalah memastikan hak masyarakat camat, serta DPRD. Namun setelah dilakukan dialog dengan melibatkan
untuk terlibat dalam setiap perencanaan musrenbang mau pun penyusunan berbagai pemangku kepentingan, akhirnya semua pihak dapat memahami
kebijakan pembangunan lainnya melalui penetapan peraturan daerah tentang proses tersebut.
partisipasi masyarakat. Langkah kedua yang dilakukan adalah dengan Sisi positif lain dari pelaksanaan kuota kecamatan adalah kualitas
menetapkan kuota kecamatan yang merupakan kebijakan daerah untuk usulan masyarakat dalam musrenbang semakin meningkat. Masyarakat
menyediakan alokasi anggaran pada tingkat kecamatan untuk memberikan tidak lagi hanya mengusulkan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan
jaminan terhadap pelaksanaan usulan masarakat dalam musrenbang tingkat pembangunan sarana fisik semata, akan tetapi juga mulai memikirkan
desa. Alokasi anggaran yang disediakan untuk kuota kecamatan tersebut usulan yang terkait dengan pembangunan manusia ditingkat perdesaan.
sebesar 30 %. Langkah ketiga adalah mensinergikan dokumen RPJM Desa Partisipasi dalam musrenbang juga mulai melibatkan perempuan dalam
dengan dokumen RKP Desa serta dengan perencanaan program lainnya. setiap proses, bahkan keterwakilan perempuan dalam setiap proses


kegiatan dari SKPD yang bersangkutan, maka alokasi anggaran untuk
SKPD tersebut akan ditingkatkan. Hal ini dirasakan cukup efektif untuk
mensiasati keterbatasan anggaran serta keinginan pemerintah daerah
untuk tetap mendukung pelaksanaan kuota kecamatan. Sehingga walaupun
persentase kuota kecamatan diturunkan, akan tetapi pada saat bersamaan
ditingkatkan alokasi anggarannya pada kegiatan SKPD.
Selain tantangan dari minimnya alokasi anggaran ditingkat desa,
tantangan lainnya adalah komitmen pemerintah daerah dalam hal ini
SKPD agar meningkatkan porsi kegiatan yang menjadi usulan masyarakat
dibandingkan dengan kegiatan rutin, pengawalan pelaksanaan program
atau kegiatan yang telah disepakati dalam musrenbang, serta perlu
adanya fokus yang jelas dalam mengembangkan potensi ke wilayahan
yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan. Terkait dengan pengawalan
pelaksanaan kegiatan ditingkat masyarakat, pemerintah daerah juga
membangun kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil. Peran
organisasi masyarakat sipil sangat efektif tidak hanya dalam melakukan

“pembahasan kuota kecamatan dalam rapat pembahasan anggaran”
pengawalan pelaksanaan kegiatan, akan tetapi juga melakukan
pemberdayaan dan pendampingan secara langsung pada pemerintah
ditingkat desa dan masyarakat dalam pelaksanaan kuota kecamatan.
perencanaan pembangunan diberikan afirmasi dalam pengiriman delegasi
untuk mengikuti musrenbang ditingkat kecamatan dan kabupaten. Selain
itu, desa–desa yang dapat memanfaatkan anggaran kuota kecamatan
diwajibkan untuk menyusun atau telah memiliki dokumen RPJMDes dan
RPKDes.
Salah satu tantangan dalam pelaksanaan kuota kecamatan ini adalah
ketersediaan anggaran pada APBD. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah
anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat cenderung menurun,
hal ini menyebabkan pemerintah kabupaten melakukan rasionalisasi
terhadapalokasi anggaran pada kuota kecamatan, serta melakukan
perubahan pada mekanisme penganggarannya. Anggaran kuota kecamatan
kemudian diintegrasikan dengan tupoksi dari SKPD. Hal ini menyebabkan
SKPD harus melakukan sosialisasi pada masyarakat tentang kebijakan,
program, serta kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu 1 tahun dengan
masyarakat. Jika semakin banyak usulan masyarakat yang terkait dengan


KetIKa RaKYat Dan PeMeRIntaH permasalahan dan kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat miskin.
Kelompok masyarakat sipil mengambil posisi oposisi terhadap pemerintah.
BeRSatu MeLaWan PeMISKInan Tetapi kondisi ini mulai berubah sekitar tahun 2006. Kehadiran pejabat
pemerintah daerah yang berpikiran “terbuka” akan kehadiran kelompok
masyarakat sipil, membuka peluang bagi kelompok masyarakat sipil
Kolaborasi pemerintah daerah dengan kelompok masyarakat sipil
untuk dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah. Beberapa
di level desa pada awalnya bukanlah sesuatu yang mudah diwujudkan.
kelompok masyarakat sipil yang kemudian menggabungkan diri dalam
Perbedaan pandangan tentang masing-masing menjadi salah satu
sebuah wadah yang diberi nama “konsorsium lombok tengah” yang
kendala. Perbedaan persepsi tersebut semakin diperparah dengan adanya
pada awalnya berada dalam posisi yang selalu “berkonfrontasi” dengan
perbedaan dalam memandang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat,
pemerintah karena tidak adanya ruang dialog damai, akhirnya menjadi
terutama masyarakat miskin. Pemerintah yang masih dipengaruhi
mitra sejajar pemerintah dalam proses perumusan kebijakan di Lombok
pemikiran bahwa merekalah yang paling tahu kebutuhan masyarakat
Tengah. Hal ini dimungkinkan karena kehadiran orang-orang di jajaran
karena mereka pengayom masyarakat, melakukan perencanaan program
pemerintah Lombok Tengah yang memberi ruang bagi adanya peran
tanpa melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sipil. Sedangkan
kelompok masyarakat sipil dalam proses perumusan kebijakan.
kelompok masyarakat sipil yang dipengaruhi pemikiran bahwa pemerintah
selalu salah, semakin tidak terlibat dalam proses perencanaan. Akibatnya,
Konsorsium Lombok Tengah dan Perubahan yang terjadi
kebijakan dan program yang dihasilkan oleh pemerintah tidak menjawab
Sejak tahun 2006 hingga sekarang, Konsorsium OMS (Organisasi
Masyarakat Sipil) Lombok Tengah telah banyak melakukan kegiatan-
kegiatan pendampingan fasilitasi maupun program yang berkaitan dengan
proses pemberdayaan masyarakat sipil.
Konsorsium juga senantiasa berupaya untuk mendorong supaya
pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengeluarkan kebijakan yang
berpihak kepada masyarakat, terutama orang miskin dan perempuan.
Upaya ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan: diskusi, hearing dan
audensi dengan Pemda (eksekutif dan legislatif) tentang berbagai persoalan
yang menyangkut publik, membuat media informasi (Tabloid) sebagai
sarana komunikasi di tengah masyarakat, melakukan koordinasi dengan
pelaku pembangunan, terutama yang ada di Kabupaten Lombok Tengah,
seperti Dinas/Instansi yang ada, DPRD, program-program kemiskinan,
program-program pemerintah pusat lainnya, bersama masyarakat desa
mengawal hasil perencanaan dan pembangunan, bersama dengan Pemda
dan stakeholder lainnya menyusun indikator kemiskinan Lombok Tengah
sebagai indikator lokal. Bersama dengan Dinas Kesehatan, melaksanakan
verifikasi data kemiskinan Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2008.
“musrenbang kecamatan” : “pemerintah menyadari pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan”


Bagaimana Mewujudkan Kolaborasi Pemda dan Kelompok Masyarakat
Sipil
Kolaborasi antara Pemerinta Daerah dan kelompok masyarakat sipil
dimungkinkan terjadi apabila kedua belah pihak melepaskan ego masing-
masing demi mencapai tujuan yang sama. Sesungguhnya, kedua belah
pihak memiliki tujuan yang sama. Kondisi ini terjadi di Kabupaten Lombok
Tengah, dimana terjadi kolaborasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten
dengan Konsorsium OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) Lombok Tengah.
Konsorsium OMS Lombok Tengah yang sekarang berpusat di Kota
Praya Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada awalnya
merupakan gabungan atau kumpulan dari 24 Lembaga Swadaya
Masyarakat/Organisasi Masyarakat Sipil. Lembaga ini terbentuk pada awal
tahun 2006, yang waktu pembentukannya difasilitasi oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Lombok Tengah yakni Bappeda, dengan kegiatan
pertama mengawal dan memfasilitasi penyusunan Rencana Strategis Desa
seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Lombok Tengah (dulu, 124
desa). Selanjutnya, kerjasama tersebut terus dibina dan berjalan tidak
hanya dalam memfasilitasi penyusunan Renstra Desa, tetapi juga dalam
“musrenbang kecamatan” : “pemerintah menyadari pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan”
setiap proses perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan.

Melalui kolaborasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Lombok Penutup
Tengah dengan konsorsium OMS Lombok Tengah telah dicapai beberapa Catatan penting yang dapat ditarik dari pengalaman Pemerintah
perubahan penting, diantaranya: 1) tersusunnya Renstra Desa di 124 Kabupaten Lombok Tengah adalah bahwa pelibatan OMS dalam proses
Desa di seluruh Lombok Tengah yang difasilitasi secara partisipatif oleh perencanaan pembangunan daerah dan juga proses-proses perumusan
Konsorsium Lombok Tengah dan Program-Program Penanggulangan kebijakan lainnya, menghasilkan program dan kebijakan yang lebih
Kemiskinan (P2KP, PPK, SCBD dll); 2) terbukanya ruang partisipasi bagi sensitif atas kebutuhan masyarakat, utamanya masyarakat miskin. Untuk
masyarakat sipil dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan mewujudkan kolaborasi yang baik antara OMS dan Pemerintah Daerah
Daerah (TKPKD), sehingga TKPKD menjadi lebih partisipatif; 3) adanya dibutuhkan komitmen dan perubahan cara pandang dari masing-masing
peta program-program penanggulangan kemiskinan di seluruh desa (perlu pihak agar tercipta kesamaan cara pandang dan tujuan. Sikap “anti”
update sesuai kondisi terkini); 4) ada monev untuk program-program pemerintah dalam diri OMS, dan sebaliknya, sikap “anti” OMS, harus
Penanggulangan Kemiskinan (khususnya jamkesmas dan raskin); 5) dihilangkan demi mencapai tujuan bersama, memajukan masyarakat.
ada kompilasi indikator kemiskinan lokal sebagai upaya mendefinisikan Walaupun proses tersebut membutuhkan waktu yang panjang, tetapi
postur dan kemiskinan yang lebih faktual sebagai dasar delivery program- dengan adanya komitmen masing-masing pihak, hal tersebut dapat
program kemiskinan di Lombok Tengah. dicapai, dan terbukti di Kabupaten Lombok Tengah.


RaKYat MISKIn DI MaKaSSaR, Menyadari posisi sebagai pusat pelayanan di KTI, Pemerintah Kota
Makasar selalu berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik di
SeJaK LaHIR HInGGa aKHIR daerahnya, terutama terkait dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
HaYat HIDuPnYa BeBaS! Upaya ini dilakukan pula oleh Pemimpin Daerah Kota Makasar dibawah
kepemimpinan Walikota Ilham Arief Sirajuddin melalui program
“unggulan” IASMO Bebas.

(Bebas biaya bersalin, bebas biaya antar jenazah dan pemakaman, bebas biaya Program IASMO Bebas
kesehatan, bebas biaya pendidikan dan bebas pendampingan hukum bagi warga miskin) IASMOadalah akronim dari “Ilham Arief Sirajuddin dan Soepomo ”tidak
hanya sebagai aikon kampanye pilkada walikota dan wakil walikota
Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan Makassar, melainkan juga sebagai program unggulan yang di “jual”
terbesar di Kawasan Timur Indonesia yang memiliki luas areal 175,79 kepada rakyat Kota Makassar. Ketika pasangan ini memenangkan pilkada
km2 dengan penduduk 1.112.688, sehingga kota ini sudah menjadi kota dan menjadi Walikota dan Wakil Walikota Makasar, aikon kampanye
Metropolitan. Sebagai pusat pelayanan di Kawasan Indonesia Timur (KTI), tersebut menjadi Kebijakan utama pemerintah Kota Makasar.
Kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat Program ini memberikan jaminan pemenuhan hak kaum miskin atas
kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan biaya persalinan, akte kelahiran, KK, dan KTP; bebas biaya sekolah dan
barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat pengobatan; bebas biaya bantuan hukum; dan bebas biaya pengantaran
pelayanan pendidikan dan kesehatan. jenazah dan pemakaman.
Di bidang pendidikan, IASMO Bebas mencakup sekolah gratis (sekolah
bersubsidi penuh) dan menetapkan bahwa sekolah gratis (sekolah
bersubsidi penuh) adalah sekolah yang ditetapkan oleh pemerintah
Kota Makasar berupa SD dan SLTP dalam wilayah Kota Makasar, yang
melakukan proses belajar-mengajar dengan tidak memungut biaya
apa pun dari siswa. Siswa benar-benar digratiskan dari semua bentuk
pembayaran, baik biaya sekolah maupun seluruh biaya proses belajar
mengajar lainnya, kecuali seragam sekolah. Sasaran program ini 70%
siswa tidak mampu atau orang tua miskin SD, SMP, SMA.
Selain sekolah gratis, program IASMO Bebas di bidang pendidikan
juga memberikan pendidikan gratis, yakni: membebaskan biaya sekolah
pada jenjang pendidikan dasar bagi seluruh siswa baik miskin atau
kaya, sehingga menjamin kelancaran pelaksanaan proses pembelajaran
dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dasar SD dan SLTP. Sasaran
program pendidikan gratis adalahsemua siswa SD dan SMP. Sedangkan
yang menjadi pelaksana adalah Dinas Pendidikan dan Sekolah.
“partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan”


Dinas Pendidikan berfungsi sebagai pengendali program, sedangkan
sekolah mendistribusikan berbagai kebutuhan dan operasional proses
pembelajaran.
Untuk mendapatkan pelayanan gratis ini, calon siswa harus melengkapi
beberapa persyaratan, diantaranya: ijasah, kartu keluarga, dan akte
kelahiran. Sedangkan persyaratan yang dibutuhkan untuk memperoleh
beasiswa adalah: fotocopy kartu keluarga, fotocopy KTP, dan fotocopy
raport yang telah dilegalisir.
Melalui kebijakan tersebut, hal positif yang dirasakan adalah
keringanan pembiayaan sekolah, namun belum serta merta meningkatkan
angka partisipasi sekolah secara signifikan mengingat daya tampung
sekolah yang sangat terbatas dibandingkan dengan calon siswa yang
hendak melanjutkan ke sekolah, baik SD atau sederajat, maupun SMP
atau sederajat.
Di bidang kesehatan, IASMO Bebas memberikan program pelayanan
kesehatan gratis, yang mencakup: (i) pelayanan kesehatan dasar di
Puskesmas dan jaringannnya; dan (ii) pelayanan kesehatan lanjutan di RS
Umum Daya.
Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas meliputi: (1) pemeriksaan
dokter, pengobatan dan konsultasi kesehatan; (2) pelayanan laboratorium;
(3) tindakan medik dasar (umum & gigi dan mulut); (4) pelayanan kesehatan
Ibu dan Anak (KIA) dan KB; (5) surat keterangan lahir; (6) surat keterangan
sakit; (7) pelayanan tindak medik khusus; (8) persalinan anak; dan (9) rawat
inap (Puskesmas perawatan). Sedangkan pelayanan kesehatan lanjutan di
RSU Daya meliputi: (1) pelayanan lanjutan KIA dan KB; (2) pelayanan surat
keterangan; (3) pelayanan pemeriksaan laboratorium tingkat lanjutan;
dan (4) pelayanan rawat inap kelas III.
Guna menunjang program ini, Pemerintah Kota Makasar dan Pemerintah
Propinsi Sulwesia Selatan mengalokasikan anggaran pelayanan gratis di
Puskesmas pada tahun 2010 sebesar RP.18,108 miliar (APBD Kota sebesar
Rp.10,865 miliar (60%); dan APBD Propinsi sebesar Rp.6,189 (40%)), dari
total dana kesehaan sebesar Rp. 37,161 miliar. Alokasi anggaran untuk
RSU Daya sebesar Rp.4,829 miliar (APBD Propinsi sebesar Rp.1,975 miliar
(40%) dan APBD Kota Rp.2,854 miliar (60%)).
“dialog dengan pengguna layanan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan”

MELAWAN PEMISKINAN

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

Más de SatuDunia Foundation

Más de SatuDunia Foundation (20)

MELAWAN PEMISKINAN