Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 17 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más reciente (20)

Anuncio

MUSDES.pptx

  1. 1. MUSYAWARAH DESA
  2. 2. Refleksi Berdasar pengalaman pengamatan Musyawarah Desa 1. Partisipasi 2. Demokratisasi 3. Transfaransi 4. Akuntabilitas 5. Berpihak kepada kelompok miskin dan rentan 6. Pelibatan perempuan Hal-hal apa saja yang dapat membangun hasil positif dan proses yang baik serta diterima oleh semua pihak ?
  3. 3. 1.Ruang Lingkup Musyawarah Desa Sesuai Kemendesa PDTT No. 16 Tahun 2019 • Apa yang dimaksud dengan Musyawarah Desa? • Apa tujuan diselenggarakannya Musyawarah Desa? • Apa saja landasan hukum dari Musyawarah Desa? • Apa saja yang menjadi prinsip-prinsip Musyawarah Desa? • Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban masyarakat dalam Musyawarah Desa?
  4. 4. Pasal 1 ayat (7) Permendesa 16 / 2019 • Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
  5. 5. Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) meliputi: a. penataan Desa; b. perencanaan Desa; c. kerja sama Desa; d. rencana investasi yang masuk ke Desa; e. pembentukan BUM Desa; f. penambahan dan pelepasan aset Desa; dan g. kejadian luar biasa.
  6. 6. Musyawarah Desa Berasaskan : • Musyawarah mufakat ; • Keadilan ; • Keterbukaan ; • Transparan ; • Akuntabel ; • Partisipatif ; • Demokratis , dan • Kesetaraan.
  7. 7. HAKmasyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa pada Pasal 16 Permendesa 16 Th 2019 meliputi : a. mendapatkan informasi secara lengkap dan benar perihal hal-hal bersifat strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa ; b. mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa maupun tindaklanjut hasil keputusan Musyawarah Desa ; c. mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta Musyawarah Desa ; d. mendapatkan kesempatan secara sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab perihal hal-hal yang bersifat strategis selama berlangsungnya Musyawarah Desa ; e. menerima perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama berlangsungnya Musyawarah Desa.
  8. 8. KEWAJIBAN masyarakat dalam peyelenggaraan Musyawarah Desa pada Pasal 17 Permendesa 16 Th 2019 meliputi a. Merumuskan aspirasi, pandangan dan kepentingan ; b. Mempersiapkan kemampuan diri untuk menyampaikan aspirasi, pandangan dan kepentingan ; c. Mendorong yerciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram ; dan d. Melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotong- royongan dalam pengambilan keputusan.
  9. 9. 2. Tata Cara Musyawarah Desa PEMENDESA NO.16 / 2019
  10. 10. Tata Cara Musyawarah Desa 1) Musyawarah Desa di laksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa ( Pasal 6 (3) ) ; (2) Pelaku Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 10 terdiri atas : Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Unsur Masyarakat.
  11. 11. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. tokoh adat ; b. tokoh agama ; c. tokoh masyarakat ; d. tokoh pendidik ; e. perwakilan kelompok tani ; f. perwakilan kelompok nelayan ; g. perwakilan kelompok perajin ; h. perwakilan kelompok perempuan ; i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak ; dan/atau j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
  12. 12. (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. (5) Dalam hal di perlukan, Musyawarah Desa menghadirkan narasumber yang berasal dari : a. Pemda Prov atau Pemda Kab/Kota ; b. Investor ; c. Akademisi ; d. Praktisi ; dan/atau e. Organisasi Sosial Masyarakat.
  13. 13. • Apa yang Anda pahami tentang alur, proses dan mekanisme penyelenggaraan Musyawarah Desa? • Mengapa masyarakat, pemerintah desa, dan BPD perlu terlibat dalam Musyawarah Desa? • Sumber daya apa saja yang dibutuhkan dalam setiap alur dan proses penyelenggaraan Musyawarah Desa?
  14. 14. Alur musyawarah Persiapan/ perencanaan Pelaksanaan Tindaklanjut
  15. 15. 3. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam MusyawarahDesa Refleksi Pengalaman Dalam Memfasilitasi Proses Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa: • Penerapan prinsip-prinsip pengambilan keputusan musyawarah desa selama melaksanakan musyawarah desa. • Proses dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa. • Bagaimana peran pemangku kepentingan yang terlibat dalam menindaklanjuti keputusan Musyawarah Desa. • Potensi yang dapat dioptimalkan untuk membantu penyelesaian sengketa akibat ketidaksepakatan dalam mengambil keputusan dalam Musyawarah Desa.
  16. 16. Musyawarah Desa : Wahana Demokratisasi Desa Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa
  17. 17. “Di Dunia ini tidak ada yang tidak berubah, semuanya berubah , kecuali PERUBAHAN ITU SENDIRI” Terimakasih………

×