Dokumen tersebut membahas tentang siklus penerimaan dan penggunaan dana APBN/APBD, kewajiban perpajakan umum, sanksi terlambat setor dan lapor pajak, serta dasar hukum penunjukan bendahara pemerintah sebagai pemungut dan pemotong pajak."

1. DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
2012

2. SIKLUS PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN
DANA APBN/APBD
APBN/
APBN/
APBD
APBD
PAJAK
PAJAK
KEMENTERIAN/
KEMENTERIAN/
LEMBAGA NEGARA
LEMBAGA NEGARA
KEGIATAN
KEGIATAN
OPERASIONAL
OPERASIONAL
2

3. KEWAJIBAN UMUM
PERPAJAKAN

4. Pajak Pusat
Kas negara
UANG PAJAK DI SETOR KE KAS NEGARA MELALUI
BANK-BANK ATAU KANTOR POS

5. LAPOR
LAPOR
Kantor Pelayanan Pajak

6. SANKSI TERLAMBAT SETOR
• Menurut Pasal 9 ayat (2a) UU No. Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007,
pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan
setelah tanggal jatuh tempo penyetoran dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan
dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran s.d.
tanggal pembayaran.

7. SANKSI TIDAK ATAU
TERLAMBAT MELAPOR
• Menurut Pasal 7 UU No. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU
No. 16 Tahun 2009, apabila Surat Pemberitahuan tidak
disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana telah
ditentukan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar
Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp
100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat
Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00
(satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00
(seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

8. AGENDA SOSIALISASI
PPh Pasal 4 (2)
PAJAK
PENGHASILAN
PPh Pasal 21/26
PPh Pasal 22
PPh Pasal 23/26
PAJAK
PERTAMBAHAN
NILAI
Barang
Jasa

9. APBN/APBD
DIKELOLA
 INSTANSI PEMERINTAH PUSAT
 INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
 LEMBAGA NEGARA
MELALUI
SUATU
KEGIATAN
BENDAHARA /PEMEGANG KAS
WAJIB MELAKUKAN
PEMOTONGAN DAN
PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT

10. Dasar Hukum Penunjukan Bendahara Pemerintah / Badan
sebagai
PEMUNGUT/PEMOTONG PAJAK
UU
UU
PP
PP
UU No. 6 Th 1983 stdtd UU No. 16 Th 2009 (KUP)
--UU No. 6 Th 1983 stdtd UU No. 16 Th 2009 (KUP)
UU No. 7 Th 1983 stdtd UU No. 36 Th 2008 (PPh)
--UU No. 7 Th 1983 stdtd UU No. 36 Th 2008 (PPh)
UU No. 8 Th 1983 stdtd UU No. 42 Th 2009 (PPN)
--UU No. 8 Th 1983 stdtd UU No. 42 Th 2009 (PPN)
-PP No. 80 Th 2007 (Peraturan Pelaksanaan UU KUP)
-PP No. 80 Th 2007 (Peraturan Pelaksanaan UU KUP)
-PP No.132 Th 2000 (PPh atas hadiah Undian)
-PP No.132 Th 2000 (PPh atas hadiah Undian)
-PP No.51 Th.2008 jo PP 40/2009 (Jasa Konstruksi)
-PP No.51 Th.2008 jo PP 40/2009 (Jasa Konstruksi)
-PP No.71 Th.2008 (PPh Pengalihan Hak Tanah/Bngnan)
-PP No.71 Th.2008 (PPh Pengalihan Hak Tanah/Bngnan)
-PP No.15 Th.2009 (PPh atas Bunga Koperasi)
-PP No.15 Th.2009 (PPh atas Bunga Koperasi)
--PPNo.143 Th 2000 jo PP 24/2002 (Pelaksanaan UU PPN)
PP No.143 Th 2000 jo PP 24/2002 (Pelaksanaan UU PPN)
--PPNo.146 Th 2000 jo PP 38/2003 (PPN dibebaskan)
PP No.146 Th 2000 jo PP 38/2003 (PPN dibebaskan)
-PP No.21 Th 2001 jo PP 31 Tahun 2007 (PPN Brg Strategis)
-PP No.21 Th 2001 jo PP 31 Tahun 2007 (PPN Brg Strategis)
10

11. Dasar Hukum Penunjukan Bendahara Pemerintah / Badan sebagai
PEMUNGUT/PEMOTONG PAJAK
PER
PER
MENKEU
MENKEU
-PMK No. 181/2007 jo. No. 152/2009
-PMK No. 181/2007 jo. No. 152/2009
(Bentuk dan Isi SPT)
(Bentuk dan Isi SPT)
--PMKNo. 184/2007 jo. No.80/2010
PMK No. 184/2007 jo. No.80/2010
(Tgl jatuh tempo pembayaran,pelaporan)
(Tgl jatuh tempo pembayaran,pelaporan)
-PMK No.186/2007
-PMK No.186/2007
(Dikecualikan dari pengenaan sanksi)
(Dikecualikan dari pengenaan sanksi)
-PMK No.190/2007
-PMK No.190/2007
(Pengembalian pjk yg seharusnya tdk terutang)
(Pengembalian pjk yg seharusnya tdk terutang)
-PMK No.252/2008
-PMK No.252/2008
(Petunjuk pemotongan PPh Pasal 21)
(Petunjuk pemotongan PPh Pasal 21)
-PMK No.246/2008 jo. No. 154/2009
-PMK No.246/2008 jo. No. 154/2009
(Beasiswa dikecualikan dari Objek PPh)
(Beasiswa dikecualikan dari Objek PPh)
-PMK No.250/2008
-PMK No.250/2008
(Biaya jabatan dan Biaya Pensiun)
(Biaya jabatan dan Biaya Pensiun)
-PMK No.254/2008
-PMK No.254/2008
(PTKP untuk Pegawai Harian dan Mingguan)
(PTKP untuk Pegawai Harian dan Mingguan)
-PMK No.244/2008
-PMK No.244/2008
(Jenis Jasa Objek Pemotongan PPh Pasal 23)
(Jenis Jasa Objek Pemotongan PPh Pasal 23)
-PMK No.154/2010
-PMK No.154/2010
((PemungutanPPh Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran Atas
Pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran Atas
Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor
Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor
Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain)
Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain)
11

12. Dasar Hukum Penunjukan Bendahara Pemerintah / Badan
sebagai
PEMUNGUT/PEMOTONG PAJAK
PERDIRJEN
PERDIRJEN
PAJAK
PAJAK
-Per No. 38/2009
-Per No. 38/2009
(Bentuk Formulir SSP)
(Bentuk Formulir SSP)
--PerNo. 31/2009 jo. No.57/2009
Per No. 31/2009 jo. No.57/2009
(Tata Cara Pemotongan&Penyetoran PPh 21)
(Tata Cara Pemotongan&Penyetoran PPh 21)
-Per No.32/2009
-Per No.32/2009
(Bentuk Formulir SPT Masa PPh Pasal 21)
(Bentuk Formulir SPT Masa PPh Pasal 21)
-Per No.30/2009
-Per No.30/2009
(Tata Cara Pengclian Pembyran PPh Pengalihan Hak Tnh&Bgn)
(Tata Cara Pengclian Pembyran PPh Pengalihan Hak Tnh&Bgn)
-Per No.13/2010 jo. No. 65/2010
-Per No.13/2010 jo. No. 65/2010
(Faktur Pajak)
(Faktur Pajak)
-Per No.14/2010 jo. No. 44/2010
-Per No.14/2010 jo. No. 44/2010
(Bentuk, Isi dan Tata cara Pengisian SPT Masa PPN)
(Bentuk, Isi dan Tata cara Pengisian SPT Masa PPN)
12

13. Bendahara Pemerintah
Bendahara Pemerintah
ditunjuk sebagai Pemungut PPN/PPn BM berdasarkan
ditunjuk sebagai Pemungut PPN/PPn BM berdasarkan
KMK No.563/2003
KMK No.563/2003
Pemerintah Pusat
--Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah
--Pemerintah Daerah
Instansi atau Lembaga Pemerintah
--Instansi atau Lembaga Pemerintah
Lembaga-lembaga Negara Lainnya, dan
--Lembaga-lembaga Negara Lainnya, dan
Kedutaan Besar RI di Luar Negeri
--Kedutaan Besar RI di Luar Negeri
Wajib NPWP
DI:
DI:
KPP PRATAMA/
KPP PRATAMA/
KP2KP
KP2KP
LOKASI
LOKASI
MENGISI FORMULIR
MENGISI FORMULIR
PENDAFTARAN
PENDAFTARAN
SESUAI DENGAN TANDA PENGENAL
(KTP/SIM)

14. Bendahara Pemerintah
Bendahara Pemerintah
ditunjuk sebagai Pemungut dan Pemotong Pajak Pusat
ditunjuk sebagai Pemungut dan Pemotong Pajak Pusat
Pemerintah Pusat
--Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah
--Pemerintah Daerah
Instansi atau Lembaga Pemerintah
--Instansi atau Lembaga Pemerintah
Lembaga-lembaga Negara Lainnya, dan
--Lembaga-lembaga Negara Lainnya, dan
Kedutaan Besar RI di Luar Negeri
--Kedutaan Besar RI di Luar Negeri
Wajib NPWP
DI:
DI:
KPP/KPP PRATAMA/
KPP/KPP PRATAMA/
KP2KP
KP2KP
LOKASI
LOKASI
MENGISI FORMULIR
MENGISI FORMULIR
PENDAFTARAN
PENDAFTARAN
SESUAI DENGAN TANDA PENGENAL
(KTP/SIM)

15. Kewajiban Mendaftarkan Diri
Pasal 2 ayat (1) UU KUP
Bendahara
Bendahara
yang Mengelola APBN/APBD
yang Mengelola APBN/APBD
Wajib
Wajib
Mendaftarkan Diri
Mendaftarkan Diri
Untuk Mendapatkan NPWP
Untuk Mendapatkan NPWP

16. Tempat Mendaftarkan Diri
Per. Dirjen No. PER-62/PJ./2010
Tempat Pendaftaran
Tempat Pendaftaran
KPP/KP2KP
KPP/KP2KP
di mana
di mana
Bendahara
Bendahara
Berkedudukan
Berkedudukan

18. BENDAHARA PEMERINTAH
WAJIB
MELAKSANAKAN KEWAJIBAN
PEMOTONGAN & PEMOTONGAN PAJAK PUSAT ATAS
DANA YG BERASAL DARI APBN/APBD
Objek
Penjelasan
PPh Pasal 21
Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadi
sehubungan dengan pekerjaan jabatan, jasa & kegiatan
PPh Pasal 4 ayat (2)
Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan jasa tertentu &
sumber tertentu (jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan,pengalihan hak
atas tanah/bangunan, hadiah undian dan lainnya)
PPh Pasal 22
Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan dengan
pembelian barang
PPh Pasal 23
Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga,
deviden, sewa, royalty dan jasa-jasa lainnya selain Objek PPh Psl 21
PPh Pasal 26
Pembayaran atas penghasilan kepada Wajib Pajak Luar Negeri.
PPN dan PPnBM
Pemungutan atas pajak konsumsi yg dibayar sendiri sehubungan
penyerahan Barang Kena Pajak & Jasa Kena Pajak
Bea Materai
Pembayaran atas pemanfaatan dokumen2 tertentu (kuitansi, kontrak)

19. PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN
OLEH BENDAHARA
Penghasilan
Dibayarkan kepada
Dibayarkan atas
Dibayarkan atas
Dibayarkan atas
ORANG PRIBADI
PEMBELIAN
BARANG
Hadiah (selain obj.21)
Bunga
Deviden
Royalti
Sewa
Jasa (selain obj.21)
OBYEK-OBYEK
PPh Final
PPh Ps.23/26
PPh Final
sehubungan dgn:
Pekerjaan
Jabatan
Jasa
Kegiatan
PPh Ps.21/26
PPh Ps.22
Dapat Dikreditkan Dalam SPT Tahunan

20. PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
OLEH BENDAHARA
PENYERAHAN
BARANG KENA PAJAK
JASA KENA PAJAK
DIPUNGUT PPN

21. PEMOTONGAN
DAN PEMUNGUTAN PPh
PPh PASAL 21
Pemotongan atas penghasilan yg
dibayarkan kepada orang pribadi
sehubungan dengan pekerjaan jabatan jasa
& kegiatan

22. Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21/26

24. Status PTKP
WP Tidak Kawin
Kode
Jumlah
WP Kawin
0 Tanggungan
TK/0
15.840.000
0 Tanggungan
K/0
17.160.000
1 Tanggungan
TK/1
17.160.000
1 Tanggungan
K/1
18.480.000
2 Tanggungan
TK/2
18.480.000
2 Tanggungan
K/2
19.800.000
3 Tanggungan
TK/3
19.800.000
3 Tanggungan
K/3
21.120.000
WP Kawin + Penghasilan Istri
Digabung
Kode
Kode
Jumlah
0 Tanggungan
K/I/0
33.000.000
1 Tanggungan
K/I/1
34.320.000
2 Tanggungan
K/I/2
35.640.000
K/I/3
36.960.000
3 Tanggungan
24
Jumlah

25. PTKP UTK KARYAWATI
STATUS KAWIN
STATUS KAWIN
HANYA UTK DIRI
HANYA UTK DIRI
SENDIRI
SENDIRI
STATUS KAWIN
SUAMI
TDK MENERIMA/
MEMPEROLEH
PENGHASILAN
- UTK DIRI SENDIRI
SEBAGAI WP
- STATUS KAWIN
- TANGGUNGAN
MAKS 3 ORANG
STATUS TDK
KAWIN
- UTK DIRI SENDIRI
SEBAGAI WP
- TANGGUNGAN
MAKS 3 ORANG
SYARAT:
SYARAT:
MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI
MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI
PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT
PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT
SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN
SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN
BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/
BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/
MEMPEROLEH PENGHASILAN
MEMPEROLEH PENGHASILAN

26. BIAYA JABATAN & BIAYA PENSIUN
(MAKSIMAL)
SETAHUN
(MAKSIMAL)S
EBULAN
BIAYA JABATAN
5%x
PENGHASILAN BRUTO
(GAJI)
6.000.000
500.000
2.400.000
200.000
BIAYA PENSIUN
5%x
PENGHASILAN BRUTO
(PENSIUN)

27. TARIF BERDASARKAN
PASAL 17 AYAT (1) A UU NO.36/2008 ( UU PPh)
KETENTUAN BARU (Mulai tahun pajak 2009):
NO
Lapisan Penghasilan
Tarif
1.
S.d. Rp 50.000.000
5%
2.
Di atas Rp50.000.000 - s.d. Rp 250.000.000
15%
3.
Di atas Rp250.000.000 - s.d.Rp500.000.000-
25%
4.
Di atas Rp500.000.000
30%
27

28. TIDAK TERMASUK PENGHASILAN
YANG DIPOTONG PPh PASAL 21
PENGHASILAN
PEMBAYARAN MANFAAT ATAU SANTUNAN ASURANSI DARI PERUSAHAAN
SEHUBUNGAN DGN ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN,
ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA
PENERIMAN DLM BENTUK NATURA DAN/ATAU /KENIKMATAN DLM BENTUK
APAPUN YG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH
(Contoh PPh 21 yg ditanggung Pemberi Kerja atau yg ditanggung Pemerintah)
IURAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN KEPADA DANA PENSIUN YG
PENDIRIANNYA TLH DISAHKAN MENKEU,IURAN TUNJANGAN HARI TUA
ATAU IURAN JAMINAN HARI TUA KEPADA BADAN PENYELENGGARA
TUNJANGAN HARI TUA/JAMSOSTEK YANG DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA
ZAKAT YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI BADAN/
LEMBAGA AMIL ZAKAT YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH, ATAU
SUMBANGAN KEAGAMAAN YG SIFATNYA WAJIB BAGI PEMELUK AGAMA YG
DIAKUI DI INDONESIA YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI
LEMBAGA KEAGAMAAN YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH
BEASISWA YG DITERIMA WNI DLM RANGKA MENGIKUTI PENDIDIKAN
FORMAL/NON FORMAL (TERSTRUKTUR DAN BERJENJANG) DI DLM
NEGERI DAN/ATAU DI LUAR NEGERI DGN SYARAT PEMBERI DGN 28
PENERIMA BEASISWA TDK MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

29. PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
OLEH BENDAHARA
PENGHASILAN SEHUBUNGAN PEKERJAAN, JABATAN,
JASA, KEGIATAN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH
DIBAYARKAN KEPADA
PEJABAT NEGARA/PNS/
ANGGOTA TNI/POLRI/
PENSIUNANNYA
- GAJI/PENSIUN
- TUNJANGAN
TERKAIT
TARIF PS.17
X
PENGHASILAN
KENA PAJAK
DITANGGUNG
PEMERINTAH
HONORARIUM
IMBALAN LAIN
DGN NAMA
APAPUN
BUKAN PEJABAT NEG/PNS/ANGGOTA
TNI/ANGGOTAPOLRI/PENSIUNANNYA
UPAH HARIAN/
MINGGUAN/
BORONGAN
5% X
(BRUTO-Rp.150RB)
PER HARI
0% (Gol. I & II),
5% (Gol. III) atau
15% (Gol. IV)
X Ph Bruto
(PPh Final)
bila>Rp.1,32jt dlm 1 bl:
5 % X (bruto-PTKP
harian sebenarnya)
(-) pot sebelumnya
Bila dibayar bulanan:
(bruto-ptkp)disetahunkan
X tarif ps.17, Dibagi 12
HONOR, U.SAKU
HADIAH, KOMISI,
BEASISWA, PEMBAYARAN LAIN
SEHUBUNGAN
DGN PEKERJAAN
JASA KEGIATAN
TARIF PS.17
X
PH. BRUTO
TENAGA AHLI :
PENGACARA
AKUNTAN
ARSITEK
DOKTER
KONSULTAN
NOTARIS
PENILAI
AKTUARIS
TARIF PS.17
X
DASAR PEMOTONGAN
DAN PEMUNGUTAN

30. PENGHASILAN YANG DITERIMA
PEJABAT NEGARA/PNS/ANGGOTA TNI & POLRI/PENSIUNAN
Penghasilan Yang Diterima
PEJABAT
NEGARA
PNS
ANGGOTA
TNI & POLRI
PENSIUNAN* )
YANG DIBEBANKAN KEPADA
KEUANGAN NEGARA/DAERAH
PENGHASILAN TERATUR
GAJI, GAJI KEHORMATAN, UANG
PENSIUN, DAN TUNJANGAN LAINNYA
PPh Ps. 21 DITANGGUNG
PEMERINTAH
* ) TERMASUK JANDA/DUDA, DAN / ATAU
ANAK-ANAKNYA
PENGHASILAN TIDAK TERATUR
HONORARIUM, UANG SIDANG, UANG
HADIR, UANG LEMBUR, IMBALAN
PRESTASI KERJA, DAN IMBALAN LAIN
DENGAN NAMA APAPUN
DIPOTONG PPh Ps.21
30

31. Penghitungan PPh Pasal 21
PENGHASILAN TERATUR DARI APBN/APBD
PENGHASILAN BRUTO
- GAJI KEHORMATAN
- GAJI
- TUNJANGAN YG
TERKAIT
DIKURANGI:
- BIAYA JABATAN, 5% DARI
PENGH. BRUTO MAKS
Rp 6.000.000,-/ THN ATAU
Rp 500.000,-/BLN
- IURAN YG TERIKAT DGN
PENGH. TETAP
PTKP
DIKURANGI
- UANG PENSIUN
- TUNJANGAN YG
TERKAIT
DIKURANGI:
BIAYA PENSIUN, 5% DARI
PENGH.
BRUTO (UANG PENSIUN)
MAKS Rp 2.400.000,00/THN
ATAU
Rp 200.000,00
PENGHASILAN
NETO
PENGHASILAN KENA
PAJAK
TARIF PS.17 UU PPh
PAJAK TERUTANG
DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP
MAKA
31

32. DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NOMOR URUT
:
NAMA PEGAWAI / PENSIUNAN
:
NIP / NRP
:
NPWP PEGAWAI / PENSIUNAN
:
ALAMAT PEGAWAI / PENSIUNAN
2 0
:
NAMA BENDAHARA
Lembar 1untuk P egawai
Lembar 2 untuk P emo to ng P ajak
:
NPWP BENDAHARA
1.
2.
:
NAMA INSTANSI / BADAN LAIN
TAHUN KALENDER
FORMULIR
1721 - A2
BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA/POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN
PENSIUNANNYA
:
:
PANGKAT / GOLONGAN
:
JABATAN
:
STATUS DAN JENIS KELAMIN
:
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
:
MASA PEROLEHAN PENGHASILAN
:
KAWIN
TIDAK KAWIN
K/
TK/
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
HB/
S.D
RI
RUPIAH
A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :
•
PENGHASILAN BRUTO :
1.
GAJI POKOK / PENSIUN
1
2.
TUNJANGAN ISTERI
2
3.
TUNJANGAN ANAK
3
4.
JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA ( 1+2+3 )
4
5.
TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN
5
6.
TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL
6
7.
TUNJANGAN BERAS
7
8.
TUNJANGAN KHUSUS
8
9.
TUNJANGAN LAIN-LAIN
9
10. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 4 S.D. 9)
•
10
PENGURANGAN
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT
12
13. JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12)
•
11
13
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13)
14
15. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)
15
16. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
16

33. PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PENERIMA PENGHASILAN
SELAIN PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI DAN
PARA PENSIUNAN
YG DIBEBANKAN KEPADA APBN/APBD
Penghasilan teratur dan tidak teratur
UPAH HARIAN
UPAH MINGGUAN
UPAH SATUAN
UANG SAKU HARIAN
UPAH BORONGAN
HONORARIUM, UANG SAKU,
HADIAH, PENGHARGAAN, KOMISI,
FEE, DAN PEMBAYARAN
LAIN SBG IMBALAN SEHUBUNGAN
DGN PEKERJAAN, JASA, DAN
KEGIATAN
DIPOTONG PPh Psl 21/26 DARI PENGHASILAN BRUTO
33

34. Penghitungan PPh Pasal 21 Untuk Upah Harian/mingguan
Tdk termasuk
Honorarium atau
Komisi yg diterima
Penjaja barang &
Petugas dinas luar
ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN,
MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN
UANG SAKU HARIAN
DIBAYAR HARIAN
TIDAK LEBIH DARI
Rp 150.000,-
LEBIH DARI
Rp 150.000,DIKURANGI
Rp 150.000,-
TIDAK DIPOTONG
PPh Ps.21
DIPOTONG PPh
TARIF 5%
PADA SAAT TELAH MELEBIHI
Rp 1.320.000 DALAM SATU BULAN KALENDER
DIKURANGI
PTKP HARIAN SEBENARNYA +
Iuran Jaminan Hari Tua/
Iuran Tunjangan Hari Tua
yg dibayarkan ke Jamsostek,
bila diwajibkan
TARIF 5%
PKP
JIKA PENGHASILAN
KUMULATIF DLM
1 BLN < Rp 6.000.000
JIKA PENGHASILAN
TARIF Psl 17 KUMULATIF DLM
1 BLN > Rp 6.000.000
DIPERHITUNGKAN PPh Ps.21
YANG TELAH DIPOTONG
JIKA WP
TDK
MEMILIKI
NPWP
MAKA
TARIFNYA
20% LEBIH
TINGGI
34

35. Penghitungan PPh Pasal 21
ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN,
SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN
DIBAYAR BULANAN
DIKURANGI PTKP SEBULAN
PKP SEBULAN
JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP
MAKA
TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI
PKP DISETAHUNKAN
X
TARIF PPh Ps.17
PPh SETAHUN
PPh SEBULAN
35

36. P
I/ AN
LR IUN
O S
I/P EN
N
/T /P
S RA
N
P A
N EG
I
LA N
E AT
S B
JA
E
PESERTA KEGIATAN
1. PESERTA PERLOMBAAN DALAM SEGALA BIDANG;
2. PESERTA RAPAT, KONFERENSI,SIDANG,PERTEMUAN
DAN KUNJUNGAN KERJA;
3. PESERTA/ANGGOTA DALAM SUATU KEPANITIAAN;
4. PESERTA PENDIDIKAN,PELATIHAN & MAGANG;
5. PESERTA KEGIATAN LAINNYA
MENERIMA
IMBALAN :
UANG SAKU, UANG
REPRESENTASI, UANG RAPAT, HONORARIUM,
HADIAH DAN PENGHARGAAN
DIPOTONG PPH PS.21 DGN TARIF
PASAL 17 AYAT (1) HURUF a DARI JUMLAH
PENGHASILAN BRUTO UTK SETIAP KALI
PEMBAYARAN YG BERSIFAT UTUH & TDK
DIPECAH
36

37. I/ AN
LR IUN
O
P S
I/ N
N PE
/T /
S A  TENAGA AHLI (PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK,
N AR
P
G
DOKTER, KONSULTAN, NOTARIS, PENILAI DAN
IN E
A N
L T
E A
AKTUARIS
S B
JA
 PEMAIN MUSIK, PEMBAWA ACARA, PENYANYI, PELAWAK,
E
BUKAN PEGAWAI
P

TELEKOMUNIKASI, ELEKTRONIKA, FOTOGRAPHI,
EKONOMI DAN SOSIAL SERTA PEMBERIAN JASA
KPD SUATU PANITIA
BINTANG FILM, BINTANG SINETRON, BINTANG IKLAN,

SUTRADARA, KRU FILM, FOTO MODEL, PERAGAWAN/TI,

PEMAIN DRAMA, PENARI, PEMAHAT, PELUKIS &
SENIMAN
PEMBERI JASA DLM SEGALA BDG TERMASUK
TEKNIK, KOMPUTER DAN SISTEM APLIKASINYA
PENGAWAS, PENGELOLA PROYEK;
PEMBAWA PESANAN/PENEMU LANGGANAN ATAU
YG MENJADI PERANTARA
LAINNYA
OLAHRAGAWAN;

PENASEHAT, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH,
PENYULUH & MODERATOR

PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI;

DISTRIBUTOR PERUSAHAAN MULTILEVEL
MARKETING ATAU DIRECT SELLING & KEGIATAN
SEJENIS LAINNYA
PENGARANG, PENELITI, DAN PENERJEMAH;

PENJAJA BARANG DAGANGAN



AGEN IKLAN;
MENERIMA IMBALAN BERUPA
HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALAN
SEJENISNYA DGN NAMA & DALAM BENTUK
APAPUN YG DIBAYARKAN SECARA TDK
BERKESINAMBUNGAN
DASAR PENGENAAN & PEMOTONGAN
PPh PASAL 21 ADALAH 50% DARI
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO
MENERIMA IMBALAN BERUPA
HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALAN
SEJENISNYA DGN NAMA & DALAM BENTUK
APAPUN YG DIBAYARKAN
BERKESINAMBUNGAN
DASAR PENGENAAN &PEMOTONGAN
PPh PASAL 21 ADALAH 50% DARI
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO
DIKURANGI
JIKA WP TDK
MEMILIKI NPWP
MAKA
TARIFNYA 20%
LEBIH TINGGI
DIPOTONG PPH PS.21 DGN TARIF
PASAL 17 AYAT (1) HURUF a DARI DASAR
PENGENAAN & PEMOTONGAN PPh PASAL 21
PTKP*
* SYARATNYA BUKAN PEGAWAI
37
HARUS MEMILIKI NPWP & TDK
MENERIMA SUMBER PENGHASILAN
LAINNYA

38. NO.
1.
Tarif Final
Penghasilan At as Honorarium
TARIF
Ket
PENERIMA PENGHASILAN
Yang Bersumber dari APBN/APBD
PNS Golongan I dan II
Mulai 1 Januari 2011 (PP 80/2010)
0%
Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan
Pangkat Tamtama dan Bintara, dan
Pensiunannya
Dibuat Bukti
Pemotongan
5%
2.
PNS Golongan III
Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan
Pangkat Perwira Pertama, dan
pensiunannya
15%
3.
Golongan IV
Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan
Pangkat Perwira Menengah dan Perwira
Tinggi, dan Pensiunannya
38
Dibuat Bukti
Pemotongan
Dibuat Bukti
Pemotongan

39. Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan
Dalam Pemotongan PPh Pasal 21
(PP 80/2010)
∙ Dalam hal Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan
Pensiunannya tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, atas penghasilan
tetap dan teratur setiap bulan yang dibebankan pada APBN atau APBD
dikenai tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 lebih tinggi sebesar 20% (dua
puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Pejabat Negara,
PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya yang memiliki
Nomor Pokok Wajib Pajak dan dipotong dari penghasilan yang diterima
Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya
pada saat penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dibayarkan.
∙ Dalam hal PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya diangkat
sebagai pimpinan dan/atau anggota pada lembaga yang tidak termasuk
sebagai Pejabat Negara, atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau
APBD terkait dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan/atau anggota
pada lembaga tersebut dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan tidak ditanggung
oleh Pemerintah.

40. KEWAJIBAN BENDAHARA
PEMOTONG PPh PASAL 21
MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN NPWP
MENGHITUNG, MEMOTONG, MENYETOR DAN MELAPOR PPh YANG TERUTANG
SETIAP BULAN KALENDER TERMASUK LAPORAN PENGHITUNGAN PPh YG NIHIL
MEMBUAT CATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN PPh PSL 21 UTK MASING2
PENERIMA PENGHASILAN, YG MENJADI DASAR PELAPORAN PPh PSL 21 DAN/ATAU
PPh PSL 26 YG TERUTANG UTK SETIAPMASA PAJAK DAN WAJIB MENYIMPAN
CATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN TSB
DALAM HAL TERJADI KELEBIHAN PENYETORAN PPh PSL 21 DAN/PPh PAL 26 YG
TERUTANG PADA SUATU BULAN,KELEBIHAN TSB DAPAT DIPERHITUNGKAN DGN
PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26 YG TERUTANG PADA BLN BERIKUTNYA
MELALUI SPT MASA PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PSL 26
MEMBUAT & MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PADA SAAT DILAKUKAN
PEMOTONGAN PAJAK
MENGAMBIL SENDIRI FORMULIR YG SUDAH DITETAPKAN DALAM PERDIRJEN PAJAK
69

41. KEWAJIBAN PENERIMA
PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21
MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI JUMLAH TANGGUNGAN
KELUARGA PADA AWAL TAHUN KALENDER ATAU PADA SAAT MULAI
MENJADI SUBJEK PAJAK DLM NEGERI SBG DASAR PENENTU PTKP PADA
SAAT MULAI BEKERJA ATAU MULAI PENSIUN
APABILA TERJADI PERUBAHAN TANGGUNGAN KELUARGA,
PENERIMA PENGHASILAN MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA YG BARU DAN MENYERAHKANNYA
KE PEMOTONG PPh PSL 21 DAN/PPh PSL 26 PALING LAMA SEBELU
MULAI TAHUN KALENDER BERIKUTNYA
70

42. TATA CARA PENYETORAN
PPh PASAL 21
TDK
DITANGGUNG
PEMERINTAH
DGN SSP KE :
- BANK PERSEPSI, ATAU
- KANTOR POS GIRO
PALING LAMBAT
TGL 10 BLN BERIKUTNYA
DITANGGUNG
PEMERINTAH
TDK ADA
PENYETORAN
BILA JATUH PD
HARI LIBUR PENYETORAN
PADA HARI
KERJA BERIKUTNYA
71

43. TATA CARA PELAPORAN
PPh PASAL 21
TDK
DITANGGUNG
PEMERINTAH
DGN SPT MASA PPh
PASAL 21
KE KPP/K2KP
DITANGGUNG
PEMERINTAH
MELAPORKAN
PENGHITUNGAN
PPh PSL 21
DLM DAFTAR GAJI
PLG LAMBAT TGL 20
BULAN TAKWIM
BERIKUTNYA
JIKA JATUH PD
HARI LIBUR
KPPN
PD HARI KERJA
BERIKUTNYA
72

44. Jenis-Jenis SPT PPh Orang Pribadi
dan Penggunaannya
1770
•
1770 S
1770 SS
73

45. Contoh Kasus
1. Nama
ADI SAPUTRO
2. Alamat
Jl. Sakti No. 18
3. Jabatan
4.
5.
6.
7.
Status/Tanggungan
Pangkat/Golongan
NPWP
Masa Kerja
Kabag Keuangan,
Kementerian BUMN
Kawin/2 Anak
Pembina (IV/a)
48.999.666.3.011.000
Januari – Desember 2011

46. Data Wajib Pajak
Orang Pribadi Tahun 2011
A. PERINCIAN PENGHASILAN TAHUN 2011 (Formulir 1721-A2)
:
Gaji pokok
Rp
28,453,200
Tunjangan istri/suami
:
Rp
2,845,320
Tunjangan anak
:
Rp
1,138,128
Tunjangan struktural/fungsional
:
Rp
11,760,000
Rp
2,786,400
Tunjangan beras
:
Tunjangan lain-lain
Rp
Penghasilan Bruto
BIAYA JABATAN ==
BIAYA JABATAN
5% xxPenghasilan
5% Penghasilan
Bruto (Maksimal : :
Bruto (Maksimal
6.000.000/Th,
6.000.000/Th,
500.000/Bln
500.000/Bln
- (+)
= Rp
46,983,048
Pengurangan :
- Biaya Jabatan 5% x46.983.048
:
Rp
2,349,152
*)
- Iuran Pensiun
:
Rp
1,540,741
**)
Penghasilan Neto
IURAN PENSIUN ==
IURAN PENSIUN
4.75% xx(Gaji
4.75% (Gaji
Pokok+Tunjangan
Pokok+Tunjangan
Keluarga) ==
Keluarga)
4.75% xx32.436.648
4.75% 32.436.648
= Rp
= Rp
3,889,893 (-)
43,093,155

47. Data Wajib Pajak
Orang Pribadi Tahun 2011
Penghasilan Neto
= Rp
PTKP ( K/3 )
- Wajib Pajak
:
Rp
15,840,000
- Status Kawin
:
Rp
1,320,000
- Anak 2 orang @ Rp 1.320.000
:
Rp
2,640,000
Total Penghasilan Tidak Kena Pajak
=
43,093,155
Pembulatan
Pembulatan
Penghasilan
Penghasilan
Kena Pajak
Kena Pajak
adalah
adalah
(+)
Ribuan
Ribuan
Rp 19,800,000 (-) (000)
Penuh (000)
Penuh
Rp
Penghasilan Kena Pajak
PPh Terutang
5 % x Rp 23.293.000 = 1.164.650
PPh Telah Dipotong
PPh yang kurang atau lebih dibayar
*)
**)
23,293,155
= Rp
23,293,155
= Rp
1,164,650
= Rp
1,164,650 (-)
NI HI L
Biaya jabatan yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan sebesar 5 % dari penghasilan bruto dengan jumlah maksimum
sebesar Rp 6.000.000,- setahun atau Rp 500.000,- sebulan.
Iuran pensiun sebesar 4,7 5 % x (gaji pokok+tunjangan keluarga)

48. 1721 - A2
SPT TAHUNAN PPh PASAL 21
•
DEPA RTEMEN KEUANGA N RI
DIREKTORAT JENDERA L PAJAK
PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI
NEGERI SIPIL , ANGGOTA TNI / POLRI, PEJABAT NEGARA DAN
PENSIUNANNYA
NOMOR URUT
:
0
:
K
E
NPWP BENDA HARA
:
0
0
NAMA BENDA HA RA
:
B
ALAMA T BENDAHARA
:
NAMA PEGAWAI / PENSIUNAN
1.
2.
3.
Lembar 1untuk KP P
Lembar 2 untuk P emo to ng P ajak
Lembar 3 untuk P egawai
2
0
1
1
2
NAMA INSTANSI / BADA N LAIN
TAHUN TAKWIM
FORMULIR
LAMPIRAN I - B
E
0
1
1
E
N
D
A
J
L
.
M
:
A
D
I
NIP / NRP
:
1
9
5
NPWP PEGAWA I / PENSIUNA N
:
2
7
:
J
L
:
I
:
K
:
x
:
K/
2
:
0
1
ALAMA T PEGAWAI / PENSIUNAN
PANGKAT / GOLONGAN
JABATAN
STATUS DAN JENIS KELAMIN
JUMLAH TA NGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
MASA PEROLEHA N PENGHA SILAN
RI
A.
E
R
H
A
E
R
D
E
K
A
S
A
P
U
T
R
O
9
0
6
1
5
1
9
8
8
8
4
6
6
6
.
S
A
K
V
/
A
E
P
A
1721-a2
M
N
L
KAWIN
T
A
A
8
T
I
8
8
R
A
N
A
TK/
S.D
G
TIDAK KAWIN
X
Y
0
1
1
E
M
E
N
T
B
A
R
A
T
0
1
2
1
0
0
1
5
9
K
I
B
N
4
O
.
2
I
A
N
Z
PENGHASILAN BRUTO :
0
I
A
N
0
0
R
O
N
X
1
2
A
Y
Z
3
N
1
0
0
0
A
N
G
5
K
LAKI-LAKI
E
U
PEREMP
HB/
1
2
RUPIAH
RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :
•
0
E
1
28,453,200
2
2,845,320
3
1,138,128
JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA ( 1+2+3 )
4
32,436,648
TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN
5
6.
TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL
6
11,760,000
7.
TUNJANGAN BERAS
7
2,786,400
8.
TUNJANGAN KHUSUS
8
9.
TUNJANGAN LAIN-LAIN
9
10.
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 4 S.D. 9)
1.
2.
TUNJANGAN ISTERI
3.
TUNJANGAN ANAK
4.
5.
•
GAJI POKOK / PENSIUN
10
46,983,048
PENGURANGAN
11.
11
2,349,152
12.
IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT
12
1,540,741
13.
•
BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN
JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12)
13
3,889,893
14
43,093,155
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :
14.
JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13)

49. 9.
10.
•
TUNJANGAN LAIN-LAIN
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 4 S.D. 9)
9
10
46,983,048
PENGURANGAN
11.
11
2,349,152
IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT
12
1,540,741
13.
•
BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN
12.
JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12)
13
3,889,893
43,093,155
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :
JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13)
14
15.
JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)
15
16.
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
16
19,800,000
17.
PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (15 - 16)
17
23,293,155
18.
PPh PASAL 21 TERUTANG
18
1,164,650
19.
PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG
19
1,164,650
20.
JUMLAH PPh PASAL 21 :
a.
b.
B.
C.
•
1721-a2
14.
YANG KURANG DIPOTONG (18 - 19)
YANG LEBIH DIPOTONG (19 - 18)
PEGAWAI TERSEBUT
:
TANDA TANGAN BENDAHARA
BENDAHARA
K
NAMA
:
W
NIP/NRP
:
1
E
A
3
M
R
3
E
S
2
N
I
T
T
3
3
E
R
I
3
PINDAHAN
BARU
PENSIUN
3
(Tempat)
0
TGL
1
2
A
N
X
Y
Z
0
1
1
THN
W A RS I T O
J IK A F O R M U L IR IN I T ID A K M E N C U K U P I, D A P A T D IB U A T S E N D IR I S E S U A I D E N G A N B E N T U K IN I
D.1.1.32.49
2
B LN
Tanda Tangan dan Cap
3
O
5
NI HI L
20
DIPINDAHKAN

50. Data Penghasilan Wajib Pajak
Orang Pribadi Tahun 2011
Pak Adi Saputro juga m endapatkan honorarium sebagai Tim Peny usun Materi Pem bahasan Rancangan Peraturan
1 Pemerintah di Kem enhub sebesar Rp 2.000.000,- dan bendahara telah m elakukan pem otongan PPh Final sesuai
ketentuan y aitu 1 5%. ( Bukt i Pemot ongan PPh Nomor : BP21-02/VI/2011 Tanggal 15/06/2011)
Pak Adi Saputro juga m endapatkan honorarium sebagai Pem bicara Ahli Acara Bim bingan Teknis Keuangan di
2 Kem enkop dan UKM sebesar Rp 4.000.000,- dan bendahara telah m elakukan pem otongan PPh Final sesuai
ketentuan y aitu 1 5%. ( ( Bukti Pemotongan PPh 21 Final Nomor : BP21-10/IX/2011 Tgl10/09/2011)
Pak Adi Saputro juga m endapatkan honorarium sebagai Narasum ber Sem inar y ang diselenggarakan oleh salah
3 satu m edia sebesar Rp 5.000.000,- dan telah m elakukan pem otongan PPh 21 sesuai ketentuan Pasal 1 7 . ( Bukt i
Pemot ongan PPh 21 Non Final Nomor : BP21-05/RT/X/2011 Tanggal 29/10/2011)
Honorarium
Instansi
Pemotong Pajak/ NPWP
Penghasilan
Bruto
PPh 21
FINAL + NON
FINAL
Nomor & Tanggal
Bukti Potong
Juni 2011
Kemenhub ( 00.094.420.1.061.00)
Rp 2.000.000
Rp 300.000
BP21-02/VI/2011
( 15/06/2011)
Oktober 2011
Kemenkop&UKM ( 00.047.280.7.021.000)
Rp 4.000.000
Rp 600.000
BP21-10/IX/2011
( 10/09/2011)
Oktober 2011
Media Keuangan (01.090.209.1.014.000)
Rp 5.000.000
Rp 125.000
BP21-05/RT/X/2011
( 29/10/2011)
Rp 11.000.000
Rp 1.025.000
Jumlah Total

51. Bukti Potong PPh 21 final
Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak
Lembar ke-1 untuk : Wajib P ajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
……………………………………...…………. (1)
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
……………………………………...…………. (1)
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21
(FINAL)
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21
(FINAL)
NOMOR : BP21-02/VI/2011………
NOMOR : BP21-10/IX/2011
N PWP
:
4 8 - 9 9 9 - 6 6 6 - 3 - 0 1 1 - 0 0 0
S AP U TRO
Nama Wajib Pajak
:
AD I
S APU TRO
Sa k t i
Alamat
:
J l .
Sa k t i
NPWP
:
4 8 - 9 9 9 - 6 6 6 - 3 - 0 1 1 - 0 0 0
Nama Wajib Pajak
:
AD I
Alamat
:
J l .
(3)
No . 1 8
1 8
Jumlah Penghasilan Bruto
Tarif
PPh yang dipotong
(2)
(3)
(4)
(5)
1.
Uang Pesangon, Uang
Tebusan Pensiun, Tunjangan
Hari Tua/Jaminan Hari Tua
yang dibayarkan sekaligus.
Honor & Imbalan lain yang
dibebankan kepada APBN
atau APBD yang diterima
oleh PNS, Anggota TNI/
POLRI dan Pensiunan.
No.
Jenis Penghasilan
Jumlah Penghasilan Bruto
Tarif
PPh yang dipotong
(2)
(3)
(4)
(5)
1.
Jenis Penghasilan
(1)
Uang Pesangon, Uang
Tebusan Pensiun, Tunjangan
Hari Tua/Jaminan Hari Tua
yang dibayarkan sekaligus.
Honor & Imbalan lain yang
dibebankan kepada APBN
atau APBD yang diterima
oleh PNS, Anggota TNI/
POLRI dan Pensiunan.
2.
2,000,000
15%
300,000
4,000,000
Terbilang : Tiga Ratus Ribu Rupiah
600,000
*) Lihat petunjuk pengisian
Jakarta, 4 Juni 2011
Jakarta , 15 Juni 2011 (4)
Pemotong Pajak (5)
Pemotong Pajak (5)
N PWP : 1 7 - 0 9 4 - 4 2 0
Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang
dipotong di atas bukan merupakan kredit
pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT)
Tahunan PPh Orang Pribadi.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah
apabila diisi dengan lengkap dan benar.
: B E N D A H A R A
N PWP :
1 - 0 6 1 - 0 0 0
N a ma
K E M E N H U B
Tanda tangan, nama dan cap
SOEDIBYO
1 8 -
0 4 7 -
2 8 0 -
: B E N D A H A R A
7 -
0 2 1 -
0 0 0
K E M E N K O P
U K M
Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang
dipotong di atas bukan merupakan kredit
pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT)
Tahunan PPh Orang Pribadi.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah
apabila diisi dengan lengkap dan benar.
F.1.1.33.02
F.1.1.33.02
600,000
Terbilang : Enam Ratus Ribu Rupiah
*) Lihat petunjuk pengisian
N a ma
15%
JUMLAH
300,000
JUMLAH
No . 1 8
(1)
No.
2.
(3)
Tanda tangan, nama dan cap
KURNIADI
&

52. Bukti Potong PPh 21 Non Final
Lembar ke-1 un t uk : Wajib P ajak
Lembar ke-2 un t uk : P emot ong P ajak
DE
PARTE
ME KE
N
UANGAN REPUBLIK INDONE IA
S
DIRE
KTORAT JENDE
RAL PAJAK
KANTOR PE
LAYANAN PAJAK
……………………………………...…………. (1)
BUKTI PEM OTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
NOMOR : BP21-25/RT/X/2011
4
8 -
9
9
9 -
6
6
6 -
N PWP
:
Nama Wajib Pajak
:
A D I
:
J
S a k t
0
1
1 -
0
0
0
S A P U T R O
Alamat
3 -
.
i
N o . 1 8
Je nis Penghasilan
Jumlah Penghasilan Bruto
(Rp)
T
ari f
l e bi h
ti n ggi
20%
(Ti dak
Be rNPW P)
Tarif
PPh yang Terutang
(Rp)
(2)
No.
(3)
(4)
(5)
(6)
(1)
1.
l
(3)
Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga
Kerja Lepas
2.
Imbalan Distributor MLM
3.
Imbalan Petugas Dinas Luar Asuransi
4.
Imbalan kepada Penjaja Barang Dagangan
5.
Imbalan Kepada Tenaga Ahli
6.
Honorarium atau Imbalan kepada Anggota
Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang
tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap
7.
Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan
Lain kepada Mantan Pegawai
8.
Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai
9.
Imbalan kepada Peserta Kegiatan
10.
Imbalan kepada Bukan Pegawai yang
bersifat berkesinambungan
11.
Imbalan kepada Bukan Pegawai yang
5,000,000
tidak bersifat berkesinambungan
12.
2.5%
125,000
Penghasilan kepada Pegawai atau Pemberi
Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri
5,000,000
Jumlah
Te rbilang :
125,000
Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah
*) Lihat petunjuk pengis ian
Jakarta,29 Oktober 2011
Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 y ang
dip otong di at as merup akan Angsuran at as
Pemotong Pajak
Pajak Penghasilan y ang terut ang untuk tahun
(5 )
p ajak y ang bersangkutan. Simp anlah bukt i
p emotongan ini baik-baik untuk
dip erhitungkan sebagai kredit p ajak dalam
Surat Pemberitahuan (SPT ) T ahunan PPh
Orang Pribadi.
N PWP :
1
9
-
0
9
0
-
2
0
9
-
1
-
0
1
4
-
0
0
0

53. Bangga
Bayar
Pajak
www.pajak.go.id