1. PROSES PELAKSANAAN PEMILU DI INDONESI
Di susun oleh:
WA ODE YAPRIL HIZRAH SRI ASTUTI
VIII-5
SMP NEGERI 2 RAHA
2014

2. DAFTAR ISI:
BAB I PENDAHULUAN:
A. KATA PENGANTAR
B. LANDASAN BERPIKIR
C. RUMUSAN MASALAH
BAB II:
A. PEMBAHASAN
BAB III:
A. KESIMPULAN
B. SARAN-SARAN
C. KAJIAN PUSTAKA

3. BAB I
A. KATA PENGANTAR
DENGAN MEMANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEPADA ALLAH SWT. Saya dapat
menyelesaikan makalah yang berjudul “ PROSES PELAKSANAAN PEMILU DI
INDONESIA” dengan lancar.
makalah ini saya susun dalam rangka untuk memperdalam pengetahuan kita tentang proses
pelaksanaan pemilu di Indonesia. Selain itu makalah ini bertujuan untuk merangkum proses
pelaksanaan pemilu yang ada di Indonesia.
Semoga makalah ini dapat memberikan banyak pengetahuan bagi para pembaca. Walaupun
makalah ini memiliki kelebihan dan kekurangan penyusun juga membutuhkan kritik dan saran
agar saya dapat memperbaikinya.
Terima kasih.
Penyusun:

4. B. LANDASAN BERPIKIR
PEMILIHAN UMUM
Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota
lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD, dan DPD. Setelah amandemen ke-IV UUD 1945 pada
2002, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR,
disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukan ke dalam rezim
pemilihan umum. Pilpres sebagai bagian dari pemilihan umum diadakan pertama kali pada
pemilu 2004. pada 2007, berdasarkan UU No.22 Tahun 2007, pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Pilkada) juga dimasukan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum.
Ditengah masyarakat, istilah “pemilu” lebih sering merujuk kepada pemilu legislatif dan pemilu
presiden dan wakil presiden yang diadakan lima tahun sekali.
Pemilihan umum telah dianggap menjadi ukuran demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi
menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan negaranya. Pemilihan umum adalah suatu hal
yang penting dalam kehidupan kenegaraan. Pemilu adalah pengejewantahan sistem demokrasi,
melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen, dan dalam
struktur pemerintahan. Ada negara yang menyelenggarakan pemilihan umum hanya apabila
memilih wakil rakyat duduk dalam parlemen, akan tetapi adapula negara yang juga
menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih para pejabat tinggi negara.
Umumnya yang berperan dalam pemilu dan menjadi peserta pemilu adalah partai-partai politik.
Partai politik yang menyalurkan aspirasi rakyat dan mengajukan calon-calon untuk dipilih oleh
rakyat melalui pemilihan itu. Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan
umum, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu: singel member constituency
(satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut sistem distrik). Multy member
constituenty (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan proporsional
representation atau sistem perwakilan berimbang).
2. Pengertian Sistem
Sebuah sistem pada dasarnya adalah suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subjek atau
objek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Subjek atau objek pembentuk
sebuah sistem dapat berupa orang-orang atau masyarakat. Kehadiran subjek atau objek semata
belumlah cukup untuk membentuk sebuah sistem, itu baru merupakan himpunan subjek atau
objek. Himpunan subjek atau objek tadi baru membentuk sebuah sistem jika lengkap dengan
perangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalin tentang bagaimana subjek-objek bekerja,
berhubungan dan berjalan.
Sebuah sistem sederhana apapun senantiasa mengandung kadar kompleksitas tertentu. Dari
uraian diatas cukup jelas bahwa sebuah sistem bukan sekedar himpunan suatu subjek atau
himpunan suatu objek. Sebuah sistem adalah jalinan semua itu, mencakup objek dan perangkat-

5. perangkat kelembagaan yang membentuknya. Selanjutnya perlu disadari bahwa, seringkali suatu
sistem tidak bisa berdiri sendiri, melainkan terkait dengan sistem yang lain.
3. Pemilihan Umum
a. Makna Pemilu
Makna pemilihan umum yang paling esensial bagi suatu kehidupan politik yang demokratis
adalah sebagai institusi pergantian dan perebutan kekuasaan yang dilakukan dengan regulasi,
norma, dan etika sehingga sirkulasi elite politik dapat dilakukan secara damai dan beradab.
Lembaga itu adalah produk dari pengalaman sejarah umat manusia dalam mengelola kekuasaan.
Suatu fenomena yang mempunyai daya tarik dan pesona luar biasa. Siapapun akan amat mudah
tergoda untuk tidak hanya berkuasa, tetapi akan mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya.
Sedemikian mempesonanya daya tarik kekuasaan sehingga tataran apa saja kekuasaan tidak akan
diserahkan oleh pemilik kekuasaan tanpa melalui perebutan atau kompetisi.
Selain mempesona, kekuasaan mempunyai daya rusak yang dahsyat. Kekuatan daya rusak
kekuasaan melampaui nilai-nilai yang terkandung dalam ikatan-ikatan etnis, ras, ikatan
persaudaraan, agama dan lainnya. Transformasi dan kompetisi merebutkan kekuasaan tanpa
disertai norma, aturan, dan etika; nilai-nilai dalam ikatan-ikatan itu seakan tidak berdaya
menjinakan kekuasaan. Daya rusak kekuasaan telah lama diungkap dalam suatu adagium ilmu
politik, power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absoluteny.
Pemilu 2004 adalah pemilu kedua dalam masa transisi demokrasi. Pemilu mendatang diharapkan
dapat menjadi pelajaran dan pengalaman berharga untuk membangun suatu institusi yang dapat
menjamin transfer of power dan power competition dapat berjalan secara damai dan beradab.
Untuk itu, pemilu 2004 harus diatur dalam suatu kerangka regulasi dan etika yang dapat
memberi jaminan agar pemilu tidak saja dapat berlangsung secara jujur dan adil, tetapi juga
dapat menghasilkan wakil-wakil yang kredibel, akuntabel, dan kapabel serta sanggup menerima
kepercayaan dan kehormatan dari rakyat, dalam mengelola kekuasaan yang dipercayakan kepada
mereka untuk mewujudkan kesejahteraan umum.
Agar pemilu 2004 dapat menjadi anggeda pelembagaan proses politik yang demokratis,
diperlukan kesungguhan, terutama dari anggota parlemen, untuk tidak terjebak dalam permainan
politik yang oportunistik, khususnya dalam memperjuangkan agenda subjektif masing-masing.
Orientasi sempit dan egoisme politik harus dibuang jauh-jauh.

6. C. RUMUSAN MASALAH:
1. PENGERTIAN PEMILU
2. TUJUAN PEMILU
3. ASAS PELAKSANAAN PEMILU
4. PENTINGNYA PENYELENGGARAAN PEMILU
5. PROSES PELAKSANAAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2004
6. PROSES PELAKSANAAN PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON
TAHUN 2013
7. PROSES PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF

7. BAB II
PEMBAHASAN
1. PENGERTIAN PEMILU
Pemilihan umum (Pemilu) adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih
wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk
pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan
kedaulatan rakyat. Sebab, rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Karena itu,
diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka
waktu tertentu. Pemilu dilaksanakan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil.
2. TUJUAN PEMILU
Tujuan Pemilu adalah untuk memilih para wakil yang duduk dalam pemerintahan atau
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Pemilu juga bertujuan
memilih Presiden/Wakil Presiden, dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Dengan
penyelenggaraan Pemilu menandakan, bahwa sistem pemerintahan kita menganut sistem
demokrasi.
3. ASAS PELAKSANAAN PEMILU
Dalam asas pelaksanaannya, Pemilu dilakukan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
dan adil. Penjelasan dari asas pelaksanaan tersebut adalah sebagai berikut.
1. Langsung artinya para warga negara yang telah memiliki hak pilih harus memberikan
suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.
2. Umum artinya semua warga negara yang memenuhi persyaratan yang sesuai, berhak
mengikuti Pemilu. Selain itu, umum juga memiliki pengertian memberi jaminan
(kesempatan) secara menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa memandang suku,
agama, ras, golongan, jenis kelamin, daerah, pekerjaan, maupun status sosial.
3. Bebas berarti setiap warga negara yang telah mempunyai hak pilih, bebas menentukan
pilihannya tanpa tekanan dan paksaan.
4. Rahasia artinya dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin kerahasiaannya, tidak ada
pihak lain yang mengetahui.
5. Jujur berarti semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu (aparat,
pemerintah, pasangan calon (presiden dan wakil presiden) partai politik, tim kampanye,
para pengawas, pemantau, dan lain-lain) harus bertindak jujur sesuai peraturan.
6. Adil artinya dalam penyelenggaraannya Pemilu harus terhindar dari berbagai bentuk
kecurangan.

8. 4. PENTINGNYA PENYELENGGARAAN PEMILU
Mengapa Pemilu penting? Tidak lain karena Pemilu sebagai salah satu sarana peran serta
rakyat dalam sistem pemerintahan. Pemilu memiliki kedudukan yang penting, yakni pelaksanaan
kedaulatan rakyat. Setiap warga negara dewasa yang telah memiliki hak pilih, akan memberikan
hak pilih suaranya untuk siapa yang akan memerintah.
Di setiap negara, tata cara pelaksanaan Pemilihan Umum berbeda-beda. Hal tersebut
disesuaikan dengan keadaan dan kondisi negara bersangkutan. Namun demikian prinsip dari
Pemilu tersebut kurang lebih sama, yakni pelaksanaan dari sistem demokrasi. Di negara
Indonesia Pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali.
Ketentuan-ketentuannya diatur dalam UUD 1945 hasil amendemen, pasal 22 E, juga
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu.
D. Kedudukan dan Fungsi DPRD dalam sistem pemerintahan Indonesia
Sudah seharusnya di dalam membahas masalah kedudukan dan fungs DPRD dalam sistem
pemerintahan di Indonesia ini selalau menggunakan tolak ukur ideologi nasional dan konstitusi
nasional. Agar kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh serta didalam upaya meningkatkan
kemampuan DPRD dalam menjalankan fungsi-fungsi yang di emban tidak keluar dari relnya
sistem demokrasi yang kita anut dan tatanan penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik
Indonesia yang merupakan Negara kesatuan ini.
Dalam pasal 40 UU no 32 tahun 2004 , disebutkan bahkwa DPRD merupakan lembaga
perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagu unsur penyelenggara pemerintahan daerah,
yang di maskud dengan lembaga pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah yang berada di tingkatan daerah. Sedangkan pemerintah daerah terdiri
atas daerah beserta perangkat daerah.
Disampaing itu dalam pasal 41 juga disebutkan dimana DPRD mempuyai fungsi legislatif,
anggaran dan pengawasan. Adapun fungsi legislatif yang di maksud adalah fungsi DPRD untuk
membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah, yang di maskudn fungsi legislatif dengan
funfsi aggaran adalah fungsi DPRD bersama – sama dengan pemerintah daerah menyusun dan
menetapkan APBD yang di dalamnya termasuk anggrana untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan
wewenang DPRD, sedangkan yang di maskudn dengan fungsi pengawasan adalah funfsi DPRD
untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang- undang peraturan daerah dan
keputusan kepala daerah serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
E. Hubungan kemitraan antara badan legislatif dan eksekutif daerah.
Perkembangan dan perubahan lingkungan dalam kehidupan politik telah mewarnai sikap
hubungan antar badan legislatif dan eksekutif dimasa lalu terhadap suatu asumsi bahwa
keberadaan lembaga DPRD hanyalah sebatas sebagai bagian dari pemerintah daerah. Hal ini
menimbulkan wacana bahwa eksistensi lembaga DPRD pada masa itu sebagai badan yang
bersifat penunjang terhadap eksistensi kepala daerah.
Pembatasan kekuasaan dan kemwenangan pemerintah bbaik di tingkat pusat dan daerah, upaya
memberikan kewenangan yang lebih besar terhadap lembaga DPR dan DPRD, sebagai wahana
untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan pancasila. Hal ini di tunjukan untuk menghindari
adanya pemusatan kekuasaan dan keweanangan yang pada akhirnya menimbulkan dampak
terjadinya sistem pemerintahan yang korup, dan penuh dengan KKN. Pemerintah yang bersih,
transfaran dan akutabel akan mendapatkan kepercayaan yang lebih sejahtera . seperti yang

9. dijelaskan dalam bukunya Miriam Budiarjo “ kepala daerah mempuyai kedududkan yang sama
tinggi dengan DPRD” (Mirian Budiarjo : 1993 : 106). Dengan kedudukan yang sama tinggi itu
do harapkan akan lebih mudah untuk menjalin kerjasama yang serasi dalam suasana kemitraan.
Dalam upaya menunjang sistem pemerintahan yang bersih dan bertangung jawab. Diberikan
kebebasan keda warga negara untuk berperan serta dalam proses pembangunan nasional.
Keberadaan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, perlu di tumbuh kembangkan secara
profesional yang etap menjaga nilai-nilai budaya bangsa indonesia yang di hadapakna pada
dinamika perkembangan global yang sedang melanda negara dan bangsa dewasa ini.
Kondisi kemitraan badan legislatif daerah dan eksekutif daerah, dalam setiap dekade pemerintah
senantiasa diwarnai dengan adanya pertentangan antara isu politik libral dan politik yang
berdasarkan pada pemurnian pancasila dan UUD 1945. Lebih-lebih dewasa ini. Mencuat isu
demokrasi HAM dan masalah lingkungan hidup amat mempengaruhi dan pembangunan sistem
pemerintahan yang tepat representif yang mampu aspira demokrasi dan HAM dalam kontek
dengan hak-hak DPRD yang bertuang UUD No 32 tahun 2004 dalam hubungan dengan
eksekutif dapat ditangapi sebagi suatu proses belajar yang di harapkan dapat menjadi perubahan
terhadap kinerja eksekutif untuk lebih tranparan, akutabel dan mendapat dukungan masyarakat
melalui kinerja lembaga DPRD.
UU no 32 tahun 2004 memberikan amanah akan hak DPRD sebagai lembaga pengawasan politik
atas pelaksanaan peraturan daerah, pelaksanaan keputusan kepala daerah, pelaksanaan SPBD,
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, disampign memilik fungsi pengawasan politik
tersebut, DPRD juga memiliki hak-hak sebagai suatu kelembagaan politik di daerah, antara lain :
- Meminta pertangungjawaban kepala daerah
- Meminta keterangan kepala pemerintah daerah, mengadakan penyidikan, menentukan SPBD
dan sebagainya
Adanya kedua hak atas diharapkan akan terjadi perubahan yang lebih harmonis sehingga
terbentuk kesejahteraan antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif daerah dan dasar
kemitraan. Perubahan ini tidak hanya menghasilakn suatu sistem hubungan kerja atas dasar
kemitraan saja, namun lebih dari itu keberhasilan tugas pemerintah yang diemban oleh badan
legelatif dan badan daerah, selain juga menyerap menampung, menghimpun dan menindak
lanjuti aspirasi masyarakat.
Pengalaman yang kini berkembang memangn menunjukan dengan sangat jelas bahwa di
kalangan birokrasi pemerintah lebih menunjukan wataknya yang menganggap bahwa otonomi
daerah adalah pemerintah yang tidak terkait dengan posisi masyarakat daerah.
Konsep desntralisai , tidak hanya dapat di pandang sebagai suatu upaya mengubah susunan
kekuasaan melainkan harus dilihat sebagai bagian dari upaya untuk mengubah pendekatan dan
karakter dari sebuah kekuasaan. Desentralisasi yang hendak menekankan pada tumbuhnya
partisipasi masyarakat. Dengan sendirinya menuntut upaya yang lebih dari sekedar perubahan
susunan kekuasaan. Dimana timbul suatu proses mentransformasikan susunan kekukasaan di
daerah paska desentralisasi, sehingga mencerminkan watak kekuasaan yang menggabdi pada
masyarakat, dan bukan model lama yang menjadi pengusas.
Dalam upaya membangun peran serta masyarakat dan DPRD sebagimana yang di harapkan oleh
UUD No 32 tahun 2004, maka diperlukan suatu proses pertukaran (tranformer) sosial yang
benar. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat proses demokrasi sehingga tercapai otonomi
daerah yang mengandung makna kewenangan daerah otonomi untuk mengantur dan mengurus
kepentingan masyrakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi dan partisipasi
masyarakat.

10. Funsgi dan peran lembaga/badan legislatif daerahg yang paling esensial adalah fungsi legislatif
fungsi anggran dan fungsi pengawasan. Sesuai dengan praktek dalam kehidupan demokrasi,
keberadaan lembaga legislatif meiliki posisi sentral yang mewakili rakyat dan mewakili berada
kewenangan yang menyearakan aspirasi rakyat. Sehingga memberikan kontrobusi dalam
penetapan kebijakan politik pemerintah, dan pihak eksekutif hanya menjalankan terhadap
kebijakan politik yang telah di tetapkan tersebut.
Sistem cheeks and balances antara kekuasaan badan eksekutif daerah dengan kekuasaan
legislative daerah sangat di perlukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan
dan kewenangan dimana sebuah korupsi hanya bias dihindari bilamana fungsi dan peran DPRD
itu sendiri dapat berjalan secara efektif.
Dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat maka kewajiban DPRD adalah memperhatikan dan
memajukan tingkat kehidupan rakyat dengan berbekal pada program pembangunan pemerintah
dalam hal ini perjuangan untuk menampung aspirasi dan partisipasi rakyat sudah di patok untuk
kepentingan program pembangunan pemerintah yang dalam prakteknya masih sering melanggar
hak-hak asasi warga Negara.
Kedudukan DPRD dalam system desentralisasi sangat begitu menonjol dan menunjukkan
karakter yang betul-betul dapat mengawasi jalanya pemerintahan dalam melakukan pembahasan
tentang fungsi-fungsi, peran dan kedudukan DPRD ini harus dipahami apakah peran dan
kedudukan itu bersifat sebagai anggota ataukah sebagai lembaga. Hal ini disebabkan peran dan
kedudukan sebagai anggota, mempunyai konsekuensi hokum yang berbeda karena setiap
anggota mempunyai peran dan kedudukan yang sama sebagai anggota dewan dan tidak secara
otomatis bahwa pendapat lembaga DPRD merupakan pendapat masing-masing di DPRD.

11. KESIMPULAN
Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk
mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.Pemilihan Umum 2009 di Indonesia itu membuka mata
dunia bahwa demokrasi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di Indonesia. Selain sebagai
negara Muslim terbesar di dunia dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Pemilu di
Indonesia juga harus melakukan pemilihan terhadap ribuan calon legislatif dan
menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.
Saran
Pembahasan makalah ini sangatlah sederhana,secara keseluruhan makalah ini sudah cukup
menggambarkan tentang pemilu. Oleh karena itu kepada pembaca makala ini agar kiranya
berkenan memperbaiki makalah ini agar lebih menarik dan Interaktif. Sebaiknya bagi para
pemilih agar memilih calon legisltif yang jujur dan dapat dipercaya dengan baik,karna dengan
itulah Negara kita akan tetap maju di masa yang akan datang .
Jangan sekali-kali memilih calon yang salah, karma akan berakibat fatal bagi Negara kita sendiri
.

12. DAFTAR PUSTAKA
 Islam dan pemilu 2004 LKIS
 Drs. Arbi Sanit. Sistem politik Indonesia, Rajawali pers, PT Raja Grafindo Fersada,
Jakarta
 Dhuroruddin Mashad. Reformasi sistem pemilu dan peran Sospol ABRI, PT Gramedia
Widasarana Indonesia, Jakarta 1998
 Partai-partai politik Indonesia. Idiologi dan dan program 2004 -2009. kompas Jakarta tim
Litbang
 Eep Saepulloh Fatah. Bangsa saya yang menyebalkan, catatan tentang kekuasaan yang
pongah: Rosda, 1998 Bandung.
 Eep Saepulloh Fatah, Penghianatan Demokrasi ala Orde Baru, Rosda 2000
 Subhan Sd. Langkah Merah, Gerakan PKI 1950-1955,. 1996 Benteng Yogyakarta
 Bahan Penataran P- A
 Kewaspadaan Nasional. BP- 7 Pusat 1994
 Mun'im A. Sirry. Dilema Islam Dilema Demokrasi, Pengalaman Barat Muslim Dalam
Transisi Indonesia.Bubus Press, 2003 Bekasi
 Mengawal Transisi Demokrasi, Koran Tempo, Jum'at, 312 agustus 2001
 Islam, Demokrasi, danm kurtur politik, media Indonesia, Jum'at 28 desember 2001