1. ii
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Salah satu wujud dari penyelenggaraan demokrasi adalah dengan pemilihan umum.
Berkaitan dengan ini, Samuel P. Huntington dalam Sahid Gatara (2009: 207) menyebutkan
bahwa demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang
neraka (bakal) pemimpin.
Pemilihan umum telah dianggap menjadi ukuran demokrasi karena rakyat dapat
berpartisipasi menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan negaranya. Pemilihan
umum adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan kenegaraan. Pemilu adalah
pengejewantahan sistem demokrasi, melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya
untuk duduk dalam parlemen, dan dalam struktur pemerintahan. Ada negara yang
menyelenggarakan pemilihan umum hanya apabila memilih wakil rakyat duduk dalam
parlemen, akan tetapi adapula negara yang juga menyelenggarakan pemilihan umum untuk
memilih para pejabat tinggi negara.
Umumnya yang berperan dalam pemilu dan menjadi peserta pemilu adalah partai-
partai politik. Partai politik yang menyalurkan aspirasi rakyat dan mengajukan calon-calon
untuk dipilih oleh rakyat melalui pemilihan itu. Dalam ilmu politik dikenal bermacam-
macam sistem pemilihan umum, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok,
yaitu: singel member constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya
disebut sistem distrik). Multy member constituenty (satu daerah pemilihan memilih
beberapa wakil; biasanya dinamakan proporsional representation atau sistem perwakilan
berimbang).
B. Rumusan Masalah
Dalam penulisan makalah ini dapat dirumuskan permasalahan dalam pertanyaan “Apa
sebenarnya Pemilihan Umum di Indonesia itu?”
Dari rumusan permasalahan tersebut, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal:
a. Apa pengertian dari Pemilihan Umum?
b. Bagaiman Sistem Pemilihan Umum?
c. Bagaimana Pemilihan Umum di Indonesia?
d. Apa tujuan dari Pemilihan Umum?

2. ii
C. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari penulisan makalah ini sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui pengertian dari Pemilihan Umum.
b. Untuk mengetahui bagaimana Sistem Pemilihan Umum.
c. Untuk lebih mengetahui bagaimana Pemilihan Umum di Indonesia.
d. Untuk lebih tujuan dari Pemilihan Umum.
BAB II

3. ii
PEMBAHASAN
A. Pengertian Pemilihan Umum
Salah satu wujud demokrasi adalah dengan Pemilihan Umum. Dalam kata lain, Pemilu
adalah pengejawantahan penting dari “demokrasi prosedural”. Berkaitan dengan ini,
Samuel P. Huntington dalam Sahid gatara (2008: 207) menyebutkan bahwa prosedur
utama demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang
bakal mereka pimpin. Selain itu, Pemilu sangat sejalan dengan semangat demokrasi secara
subtansi atau “demokrasi subtansial”, yakni demokrasi dalam pengertian pemerintah yang
diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya, rakyatlah yang
memegang kekuasaan tertinggi.
Berdasarkan uraian di atas, Pemilu adalah lembaga sekaligus prosedur praktik politik
untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memungkinkan terbentuknya sebuah
pemerintahan perwakilan (representative government). Secara sederhana, Pemilihan
Umum didefinisikan sebagai suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang
akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan.
B. Sistem Pemilihan Umum
Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem Pemilihan Umum dengan
berbagai variasinya, akan tetapi pada umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu:
o Single-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya
disebut Sistem Distrik)
o Multy-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya
dinamakan sistem perwakilan berimbang atau Sistem Proporsional).
3. Sistem Distrik
Sistem ini merupakan sistem pemilihan umum yang paling tua dan didasarkan atas
kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena
kecilnya daerah yang diliputi) mempunyai satu wakil dalam dewan perwakilan rakyat.
Untuk keperluan itu, negara dibagi dalam sejumlah besar distrik dan jumlah wakil rakyat
dalam dewan perwakilan rakyat ditentukan oleh jumlah distrik. Calon yang di dalam satu
distrik memperoleh suara terbanyak dikatakan pemenang, sedangkan suara-suara yang
ditujukan kepada calon-calon lain dianggap hilang dan tidak diperhitungkan lagi,
bagaimanapun kecilnya selisih kekalahannya.

4. ii
a. Keuntungan dan Kelemahan Sistem Distrik
1) Keuntungan Sistem Distrik
Sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik karena kursi yang
diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. Hal ini akan mendorong partai-
partai untuk menyisihkan perbedaan-perbedaan yang ada dan mengadakan kerja sama,
sekurang-kurangnya menjelang pemilihan umum, antara lain melalui stembus accord.
Fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai baru dapat dibendung; malahan
sistem ini bisa mendorong ke arah penyederhanaan partai secara alami dan tanpa paksaan.
Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh komunitasnya,
sehingga hubungan denga konstituen lebih erat. Dengan demikian si wakil akan lebih
cenderung untuk memperjuangkan kepentingan distriknya.
Bagi partai besar system ini menguntungkan karena melalui distortion effect dapat meraih
suara dari pemilih-pemilih lain, sehingga memperoleh kedudukan mayoritas. Dengan
demikian, sedikit banyak partai pemenang dapat mengendalikan parlemen.
Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen,
sehingga tidak perlu diadakan koalisi dengan partai lain. hal ini mendukung stabilitas
nasional.
Sistem ini sederhana dan mudah untuk diselenggarakan.
2) Kelemahan Sistem Distrik
System ini kurang memperhatikan kepentingan partai-partai kecil dan golongan minoritas,
apalagi jika golongan-golongan ini terpencar dalam berbagai distrik.
Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa partai yang calonnya kalah dalam suatu
distrik kehilangan suara yang telah mendukungnya. Hal ini berarti bahwa ada sejumlah
suara yang tidak diperhitungkan sama sekali, atau terbuang sia-sia. Dan jika banyak partai
mengadu kekuatan, maka jumlah suara yang hilang dapat mencapai jumlah yang besar.
Hal ini akan dianggap tidak adil terhadap partai dan golongan yang dirugikan.
Sistem distrik dian ggap kurang efektif dalam masyarakat yang plural karena terbagi
dalam kelompok etnis, religius, dan tribal, sehingga menimbulkan anggapan bahwa
kebudayaan nasional yang terpadu secara ideologis dan etnis mungkin merupakan
prasyarat bagi suksesnya sistem ini.
Ada kemungkinan si wakil cenderung untuk lebih memperhatikan kepentingan distrik
serta warga distriknya, daripada kepentingan nasional.
2. Sistem Perwakilan Berimbang atau Sistem proporsional

5. ii
Sistem ini dianut oleh Indonesia. Pemilu tidaklah langsung memilih calon yang
didukungnya, karena para calon ditentukan berdasarkan nomor urut calon-calon dari
masing-masing parpol atau organisasi social politik (orsospol). Para pemilih adalah
memilih tanda gambar atau lambing sustu orsospol. Perhitungan suara untuk menentukan
jumlah kursi raihan masing-m,asing orsospol, ditentukan melalui pejumlahan suara secara
nasional atau penjumlahan pada suatu daerah (provinsi). Masing-masing daerah diberi
jatah kursi berdasarkan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di daerah yang
bersagkutan.
Banyak atau sedikitnya kursi yang diraih adalah ditentukan oleh jumlah suara yang
diraih masing-masing parpol atau orsospol peserta pemilihan umum. Calon terpilih untuk
menjadi wakil rakyat duitenukan berdasarkan nomor urut calon yang disusun guna
mewakili orsospol pada masing-masing daerah. Inilah yang disebut perhitungan suara
secara proporsional, bukan menurut distrik pemilihan (yang pada setiap distrik hanya aka
nada satu calon yang terpilih).
a. Keuntungan dan Kelemahan Sistem Proporsional
1) Keuntungan sistem proporsional
Dianggap lebih representative karena persentase perolehan suara setiap partai sesuai
dengan persentase perolehan kursinya di parlemen. Tidak ada distorsi antara perolehan
suara dan perolehan kursi.
Setiap suara dihitung dan tidak ada yang hilang. Partai kecil dan golongan minoritas
diberi kesempatan untuk menempatkan wakilnya di parlemen. Karena itu masyarakat yang
heterogen dan pluralis lebih tertarik pada system ini.
2) Kelemahan
Kurang mendorong partai-partai yang berintegrasi satu sama lain, malah sebaliknya
cenderung mempertajam perbedaan-perbedaan diantara mereka. Bertambahnya jumlah
partai dapat menghambat proses integrasi diantara berbagai golongan di masyarakat yang
sifatnya pluralis. Hal ini mempermudah fragmenrasi dan berdirinya partai baru yang
pluralis.
Wakil rakyat kurang erat hubungannya dengan konstituennya, tetapi lebih erat dengan
partainya (termasuk dalam hal akuntabilitas). Peranan partai lebih menonjol daripada
kepribadian seorang wakil rakyat. Akibatnya, system ini member kedudukan kuat kepada
pimpinan partai untuk menentukan wakilnya di parlemen melaluin Stelsel daftar (List
System).

6. ii
Banyaknya partai yang bersaing mempersukar satu partai untuk mencapai mayoritas di
parlemen. Dalam system pemerintahan parlementer, hal ini mempersulit terbentuknya
pemerintahan yang stabil karena harus mendasarkan diri pada koalisi.
C. Pemilihan Umum di Indonesia
1. Asas-asas Pemilihan Umum
Meskipun Undang-Undang Politik tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dari Pemilu
ke Pemilu beberapa kali mengalami perubahan, perubahan itu ternyata tidak bersifat
mendasar. Secara umum, asas-asas dari Pemilu ke Pemilu di Indonesia dapat digambarkan
sebagai berikut.
a) Langsung, yaitu rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya
secara langsung, sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
b) Umum, yaitu pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai
dengan undang-undang berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum
menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa
diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan
dan status sosial.
c) Bebas, yaitu setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya
tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap
warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nuarani
dan kepentingannya.
d) Rahasia, yaitu dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan
diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya
pada surat suara tanpa dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya
diberikan.
e) Jujur, yaitu setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas
Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan
bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
f) Adil, yaitu setiap pemilih dan peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas
dari kecurangan pihak mana pun.
2. Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
a. Pemilu 1995

7. ii
Pemilihan Umum Indonesia 1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia dan
diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia
yangpaling demokratis.
Pemilu tahun 1955 ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif;
beberapa daerah dirundung kekacauan oleh DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia)
khususnya pimpinan Kartosuwiryo. Dalam keadaan seperti ini, anggota angkatan
bersenjata dan polisi juga memilih. Mereka yang bertugas di daerah rawan digilir datang
ke tempat pemilihan. Pemilu akhirnya pun berlangsung aman.
Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante. Jumlah kursi
DPR yang diperebutkan berjumlah 260, sedangkan kursi Konstituante berjumlah 520 (dua
kali lipat kursi DPR) ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah.
Pemilu ini dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo.
Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, kepala
pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap.
b. Pemilu Orde Baru
1) Pemilu 1971
Pemilihan Umum pertama sejak orde baru atau Pemilu kedua sejak Indonesia merdeka,
yakni Pemilu 1971 diikuti oleh 10 Organisasi Peserta Pemilu (OPP), yakni 9 partai politik
dan satu Golongan Karya. Undang-undang yang menjadi landasan hukumnya adalah UU
No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum dan UU No. 16 tahun 1969 tentang Susunan
dan Kedudukan PR, DPR dan DPRD.
2) Pemilu 1977
Pemilu 1977 diselenggarkan dengan berlandaskan pada Undang-Undang No. 4
tahun1975 tentang Pemilihan Umum pengganti UU No. 15 tahun 1969, dan UU No. 5
tahun 1975 pengganti UU No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan PR, DPR
dan DPRD. Selain kedua UU tersebut, Pemilu 1977 juga menggunakan UU No. 3 tahun
1975 tentangv Partai Politik dan Golongan karya. Berdasarkan ketiga UU itulah
diselenggarakan Pemilihan Umum pada tanggal 3 Mei 1977 dengan diikuti oleh 3
Organisasi Peserta Pemilu (OPP), yakni dua Partai Politik dan satu Golongan Karya.
3) Pemilu 1982
Dengan UU No. 2 tahun 1980 pengganti UU No. 4 tahun 1975 tentang Pemilihan
Umum, Indonesia kembali menyelenggarakan Pemilihan Umumnya yang keempat pada
tanggal 4 Mei 1982.

8. ii
4) Pemilu 1987
Dengan UU No. 1 tahun 1985 penggantinUU No. 2 tahun 1980, Indonesia
menyelenggarakan Pemilihan Umum yang kelima tahun 1987. Pemungutan suara Pemilu
1987 secara serentak dilaksanakan pada tanggal 23 April 1987.
5) Pemilu 1992
Mengingat UU No. 1 yahun 1985 ini dianggap masih sesuai dengan perkebangan
politik Orde Baru, tahun 1992 diselenggarakan Pemilu keenam di Indonesia berdasarkan
paying hokum yang sama dengan paying hokum Pemilu sebelumnya. Pemungutan suara
diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 Juni 1992.
6) Pemilu 1997
Dengan paying hokum (undang-undang Pemilu) yang sama dengan Pemilun
sebelumnya, Indonesia kembalinmenyelenggarakan Pemilu yang ketujuh.
c. Pemilu Era Reformasi
Pasca jatuhnya pemerintahan Orde Baru tahun, 21 Mei 1998, rakyat Indonesia telah
menyelenggarkan tiga kali Pemilu, yakni Pemilu 1999, Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.
1) Pemilu 1999
Pemilihan Umum 1999 ditujukan untuk memilih anggota DPR dan DPRD.
Pemungutan suaranya dilaksanakan pada taggal 7 Juni 1999. Pemilu ini diikuti oleh 48
Partai dengan berlandaskan UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik dan Ubdang-
Undang No. 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Pemilu 1999 ini disebut oleh banyak
kalangan sebagai Pemilu paling Demokratis setelah Pemilu 1955. Cara pembagian kursi
hasil Pemilu kali ini tetap menggunakan system proporsional dengan mengikuti Varian
Roget. Dalam system ini, sebuah partai memperoleh kursi seimbang dengan suara yang
diperolehnya di daerah pemilihan, termasuk perolehan kursi berdasarkan the largest
remainder.
2) Pemilu 2004
Pemilu ini berbeda dengan pemilu sebelumnya, termasuk Pemilu 1999. Hal ini
dikarenakan selain demokratis dan bertujuan memilih anggota DPR dan DORD, Pemilu
2004 juga memilih Dewan Perwakilan daerah (DPD) dan memilih Presiden dan Wakil
Presiden tidak dilakukan secara terpisah. Pada Pemilu ini, yang terpilih adalah pasangan

9. ii
calon (pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden). Bukan calon Presiden dan calon
Wakil Presiden secara terpisah.
Pemilu ini dibagi menjadi maksimal tiga tahapan:
a) Tahap pertama atau Pemilu Legislatif, Pemilu 2004 diikuti oleh 24 Partai politik dan
dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004. Pemilu ini bertujuan untuk memilih Partai Politik
(sebagai persyaratan Pemilu Presiden) dan anggotanya untuk dicalonkan menjadi anggota
DPR, DPRD dan DPD.
b) Tahap kedua atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama adalah untuk
memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Tahap kedua ini
dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2004.
c) Tahap ketiga atau Pemilu Presidan dan Wakil Presiden tahap puturan kedua adalah babak
terakir yang dilaksanakan hanya apabila pada tahap kedua, belum ada pasangan calon yang
mendapatkan suara lebih dari 50% (bila keadaannya demikian, dua pasangan calon yang
mendapatkan suara terbanyak akan diikutsertakan pada Pemilu Presiden putaran kedua.
Akan tetapi apabila pada Pemilu Presiden putaran pertama sudah ada pasangan calon yang
mendapatkan suara lebih dari 50 persen, pasangan calon tersebut akan langsung diangkat
menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Tahap ketiga ini dilaksanakan pada taggal 20
September 2004.
3) Pemilu 2009
Sama halnya dengan Pemilihan Umum 2004, Pemilihan Umum 2009 juga dibagi
menjadi tiga tahapan.
a) Tahap pertama merupakan Pemilihan Umum yang ditujuan untuk memilih anggota DPR,
DPD dan DPRD, atau biasa disebut Pemilu Legislatif 2009. Pemilu ini diikuti oleh 38
partai yang memenuhi criteria untuk ikut serta dalam Pemilihan Umum 2009. Pemilu ini
diselenggarakan secara serentak di hamper seluruh wilayah Indonesia pada Tanggal 9
April 2009, yang seharusnya dijadwalkan berlangsung tanggal 5 April 2009.
b) Tahap kedua atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama adalah untuk
memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Tahap kedua ini
dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2009.
c) Tahap ketiga atau Pemilu Presidan dan Wakil Presiden tahap puturan kedua adalah babak
terakir yang dilaksanakan hanya apabila pada tahap kedua, belum ada pasangan calon yang
mendapatkan suara lebih dari 50% (bila keadaannya demikian, dua pasangan calon yang
mendapatkan suara terbanyak akan diikutsertakan pada Pemilu Presiden putaran kedua.
Akan tetapi apabila pada Pemilu Presiden putaran pertama sudah ada pasangan calon yang

10. ii
mendapatkan suara lebih dari 50 persen, pasangan calon tersebut akan langsung diangkat
menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Tahap ketiga ini dilaksanakan pada taggal 8
September 2009.
3. Tujuan Pemilihan Umum
Tujuan diselenggarkannya Pemilihan Umum adalah untuk memilih wakil rakyat dan
wakil daerah untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh
dukungan dari rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.
BAB III
PENUTUP
Pemilihan umum telah dianggap menjadi ukuran demokrasi karena rakyat dapat
berpartisipasi menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan negaranya. Pemilihan
umum adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan kenegaraan.

11. ii
Dalam ilmu politik sendiri dikenal bermacam-macam sistem Pemilihan Umum dengan
berbagai variasinya, akan tetapi pada umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu:
o Single-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut
Sistem Distrik)
o Multy-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya
dinamakan sistem perwakilan berimbang atau Sistem Proporsional).
Dan Indonesia sendiri menganut sistem pemilihan umum multy member constituency.
13
Dalam kurun waktu 67 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Indonesia telah
melaksanakan Pemilihan Umum sebanyak sepuluh kali, dimulai dengan Pemilihan Umum
tahun 1955 hingga yang paling baru adalah Pemilihan Umum yang dilaksanakan Tahun
2009.
DAFTAR PUSTAKA
1. Gatara, Sahid. Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan, Bandung: CV. Pustaka
Setia. 2008
2. http/www.google.com/pemilihan umum/

12. ii

13. ii
MATA KULIAH : CIVIC EDUCATION
MAKALAH
SISTEM PEMILIHAN UMUM
DI INDONESIA
DISUSUN OLEH :
NAMA : LA IDI
STAMBUK : 21208260
SEMESTER : II
JURUSAN : ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
KENDARI
2013

14. ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR..............................................................................................i
DAFTAR ISI...........................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN..........................................................................................1
1.1 Latar Belakang Masalah............................................................................1
1.2Rumusan Masalah......................................................................................1
1.3 Tujuan dan Manfaat...................................................................................2
BAB II PEMBAHASAN...........................................................................................3
A. Pengertian Pemilihan Umum ......................................................................3
B. Sistem Pemilihan Umum.............................................................................3
C. Pemilihan Umum di Indonesia......................................................................6
BAB III PENUTUP...............................................................................................11
DAFTAR PUSTAKA.........................................................................................12

15. ii
KATA PENGANTAR
Segala Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas
berkat dan limpahan rahmatnyalah maka saya boleh menyelesaikan sebuah karya tulis
dengan tepat waktu.
Berikut ini penulis mempersembahkan sebuah makalah dengan judul
“SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA”
Melalui kata pengantar ini penulis lebih dahulu meminta maaf dan memohon
permakluman bila mana isi makalah ini ada kekurangan dan ada tulisan yang saya buat
kurang tepat atau menyinggu perasaan pembaca.
Dengan ini saya mempersembahkan makalah ini dengan penuh rasa terima kasih dan
semoga Allah SWT memberkahi makalah ini sehingga dapat memberikan manfaat.
Raha, Juni 2013
"Penulis"