SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 3
Descargar para leer sin conexión
PENILAIAN KINERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Sering terjadi polemik pro dan kontra, tentang penilaian kinerja Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), dengan ancaman atau intimidasi berupa Hak Angket yang akan dilakukan
oleh Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, yang menyatakan
ketidak puasan atas kinerja yang telah dijalankan.
Dengan nada yang sering pula dalam jumlah kasus yang sama, pada akhirnya isu untuk
mengadakan Hak Angket, akhirnya terhenti dan hilang dari peredaran dimana terjadinya
pengalihan berita yang lebih dominan, seperti kasus tertangkap tangan perbuatan korupsi oleh
KPK dimana pejabat publik terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung.
OVERVIEW
Di dalam struktur perudang-udangan, dimana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan
melakukan penilaian kinerja pada organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), DPR
memiliki kewenangan untuk memberikan pendapat tentang prestasi kerja yang telah
dihasilkan, namun di sisi lain KPK memiliki hak untuk menyampaikan pendapat tentang
prestasi kerja yang telah dilaksanakan.
Fungsi DPR di dalam Tata Pemerintahan Negara Republik Indonesia terkait dengan Penilaian
Kinerja KPK adalah:
1. Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden)
2. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak,
pendidikan dan agama
3. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara yang disampaikan oleh BPK
4. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap
perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban
keuangan negara
Tugas KPK adalah:
1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana
korupsi.
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana
korupsi.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
Dari fungsi DPR diatas, maka yang menjadi bersinggungan dengan tugas KPK adalah
menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
yang disampaikan oleh BPK, dimana penggunaan keuangan negara salah satunya dilakukan
oleh KPK.
PERMASALAHAN
Tidak adanya keselarasan antara standard kinerja yang dipergunakan oleh DPR, dengan
standard kinerja yang diberlakukan oleh KPK.
PENILAIAN KINERJA
Arti Penilaian Kinerja (Performance Appraisal) KPK oleh DPR adalah proses di mana DPR
mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan KPK, yang di dasarkan dengan
pertimbangan penggunaan anggaran keuangan yang dipergunakan oleh KPK untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya berdasarkan Undang-
undang KPK.
Berdasarkan Undang-undang KPK, bahwa tugas KPK adalah:
1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana
korupsi.
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana
korupsi.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
Di dalam setiap kriteria pengukuran kinerja, di dalam praktek yang terjadi maka harus dapat
diukur dengan angka (numerik) yang dapat diimplementasikan melalui penggunaan anggaran,
terserapnya asset negara yang berhasil dikembalikan, kurun waktu tertentu dan jumlah kasus
yang ditangani.
Untuk kualitas kasus yang bersifat non-numerik, maka harus dibandingkan dengan kasus
lainnya yang sejenis, seperti jumlah pejabat publik yang terlibat, jangka waktu yang
dibutuhkan dalam menangani kasus sejak tertangkap tangan, atau adanya dugaan keterlibatan
sampai dengan kasus tersebut mendapatkan putusan hakim pada pengadilan tingkat pertama.
Di dalam membandingkan tersebut, juga harus ditetapkan angka tertinggi dari pejabat publik
yang terlibat, tingkatan pejabat publik, dan waktu yang dibutuhkan sampai dengan adanya
putusan pengadilan tingkat pertama.
Untuk kualitas pejabat publik yang terlibat, misalnya:
Struktur Pejabat Publik Organ Pemerintahan
No Jabatan Tingkatan
Kualitas
1
2
3
4
5
6
Kepala Desa (Lurah) dan sekelasnya
Kepala Kecamatan dan sekelasnya
Kepala Daerah Kotamadya (Kabupaten) dan sekelasnya
Kepala Daerah Propinsi dan sekelasnya
Kementrian dan sekelasnya
Anggota DPR (MPR)
1
2
3
4
5
6
Struktur Pejabat Eksekutif Organisasi Pemerintahan
No Jabatan Tingkatan
Kualitas
1
2
3
4
5
6
Direktur Jenderal dan sekelasnya
Direktur dan sekelasnya
Kepala Biro/Bidang dan sekelasnya
Kepala Sub Biro/Sub Bidang dan sekelasnya
Kepala Bagian dan sekelasnya
Kepala Sub Bagian dan sekelasnya
1
2
3
4
5
6
Struktur Pejabat Publik pada Badan Usaha Milik Negara (Daerah)
No Jabata Tingkatan
Kualitas
1
2
3
4
Komisaris Utama dan Komisaris dan sekelasnya
Direktur Utama dan Direktur dan sekelasnya
Kepala Divisi dan sekelasnya
Kepala Sub Divisi atau Bagian dan sekelasnya
1
2
3
4
Sementara untuk kasus yang bersifat numerik, maka penilaian kinerja ditujukan untuk
melakukan penilaian atas prestasi yang dihasilkan dalam suatu kurun waktu tertentu, melalui
perbandingan antara jumlah anggaran yang dipergunakan dengan jumlah uang yang terserap
dan kuantitas kasus yang ditangani, maka dapat diidentifikasikan sebagai berikut:
1. Penggunaan anggaran dalam kurun waktu tertentu (1 tahun) = Anggaran
2. Jumlah uang yang berhasil dihimpun (1 tahun) = Asset yang diselamatkan
3. Kuantitas Kasus yang ditangani (1 tahun) = Jumlah kasus
4. Kurun waktu 1 tahun = 12 bulan
Rumusan
Kinerja = (Asset yg diselamatkan) x (Jumlah Kasus) x 100%
(Anggaran) (Kurun waktu)
KESIMPULAN
Di dalam setiap penilaian kinerja, akan selalu di dapati 2 kategori yaitu yang bersifat
kuantitatif dan bersifat kualitatif, namun untuk penilaian yang bersifat kualitatif, tetap harus
ditentukan dengan angka melalui hitungan jumlah pejabat publik yang ada dengan
dibandingkan pada pejabat publik terlibat perkara pidana.

Más contenido relacionado

Similar a Penilaian kinerja kpk

Laporan Panitia Angket DPR RI dalam Rapur 14 Februari 2018
Laporan Panitia Angket DPR RI dalam Rapur 14 Februari 2018Laporan Panitia Angket DPR RI dalam Rapur 14 Februari 2018
Laporan Panitia Angket DPR RI dalam Rapur 14 Februari 2018Sari Kusuma Dewi
 
Evaluasi Pengawasan Pemilu 2004.pdf
Evaluasi Pengawasan Pemilu 2004.pdfEvaluasi Pengawasan Pemilu 2004.pdf
Evaluasi Pengawasan Pemilu 2004.pdfmancingdaring
 
Makalah BPK dan Kekuasaan Kehakiman
Makalah BPK dan Kekuasaan KehakimanMakalah BPK dan Kekuasaan Kehakiman
Makalah BPK dan Kekuasaan Kehakimanshafirahany22
 
PEDOMAN_PEMBANGUNAN_ZONA_INTEGRITAS_menu.pdf
PEDOMAN_PEMBANGUNAN_ZONA_INTEGRITAS_menu.pdfPEDOMAN_PEMBANGUNAN_ZONA_INTEGRITAS_menu.pdf
PEDOMAN_PEMBANGUNAN_ZONA_INTEGRITAS_menu.pdfDwiputra986336
 
Lakip 2012 pa muara labuh
Lakip 2012 pa muara labuhLakip 2012 pa muara labuh
Lakip 2012 pa muara labuhpamuaralabuh
 
Kiat Sukses Pembangunan Zona Integritas.pptx
Kiat Sukses Pembangunan Zona Integritas.pptxKiat Sukses Pembangunan Zona Integritas.pptx
Kiat Sukses Pembangunan Zona Integritas.pptxYudanaPamungkas
 
pembangunan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-korupsi-wbk-230411231435-14d...
pembangunan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-korupsi-wbk-230411231435-14d...pembangunan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-korupsi-wbk-230411231435-14d...
pembangunan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-korupsi-wbk-230411231435-14d...percepatanrbrorgan
 
Pembangunan-Zona-Integritas-Menuju-Wilayah-Bebas-Korupsi-WBK-.ppt
Pembangunan-Zona-Integritas-Menuju-Wilayah-Bebas-Korupsi-WBK-.pptPembangunan-Zona-Integritas-Menuju-Wilayah-Bebas-Korupsi-WBK-.ppt
Pembangunan-Zona-Integritas-Menuju-Wilayah-Bebas-Korupsi-WBK-.pptssuserdbcf15
 
Pemeriksaan Keuangan Negara - Keuangan Negara
Pemeriksaan Keuangan Negara - Keuangan NegaraPemeriksaan Keuangan Negara - Keuangan Negara
Pemeriksaan Keuangan Negara - Keuangan NegaraDeady Rizky Yunanto
 
3 permenpan 12 tahun 2015
3 permenpan 12 tahun 20153 permenpan 12 tahun 2015
3 permenpan 12 tahun 2015Alwadiq Sahir
 
PKPI No 01/2014 Tentang Kelembagaan KPI
PKPI No 01/2014 Tentang Kelembagaan KPIPKPI No 01/2014 Tentang Kelembagaan KPI
PKPI No 01/2014 Tentang Kelembagaan KPIRifky Indrawan
 

Similar a Penilaian kinerja kpk (20)

Laporan Panitia Angket DPR RI dalam Rapur 14 Februari 2018
Laporan Panitia Angket DPR RI dalam Rapur 14 Februari 2018Laporan Panitia Angket DPR RI dalam Rapur 14 Februari 2018
Laporan Panitia Angket DPR RI dalam Rapur 14 Februari 2018
 
KASUS 1.docx
KASUS 1.docxKASUS 1.docx
KASUS 1.docx
 
Evaluasi Pengawasan Pemilu 2004.pdf
Evaluasi Pengawasan Pemilu 2004.pdfEvaluasi Pengawasan Pemilu 2004.pdf
Evaluasi Pengawasan Pemilu 2004.pdf
 
Makalah BPK dan Kekuasaan Kehakiman
Makalah BPK dan Kekuasaan KehakimanMakalah BPK dan Kekuasaan Kehakiman
Makalah BPK dan Kekuasaan Kehakiman
 
PEDOMAN_PEMBANGUNAN_ZONA_INTEGRITAS_menu.pdf
PEDOMAN_PEMBANGUNAN_ZONA_INTEGRITAS_menu.pdfPEDOMAN_PEMBANGUNAN_ZONA_INTEGRITAS_menu.pdf
PEDOMAN_PEMBANGUNAN_ZONA_INTEGRITAS_menu.pdf
 
Contoh ujian proposal s2
Contoh ujian proposal s2Contoh ujian proposal s2
Contoh ujian proposal s2
 
Paparan ZI (1).ppt
Paparan ZI (1).pptPaparan ZI (1).ppt
Paparan ZI (1).ppt
 
Paparan zi
Paparan ziPaparan zi
Paparan zi
 
Lakip 2012 pa muara labuh
Lakip 2012 pa muara labuhLakip 2012 pa muara labuh
Lakip 2012 pa muara labuh
 
Kiat Sukses Pembangunan Zona Integritas.pptx
Kiat Sukses Pembangunan Zona Integritas.pptxKiat Sukses Pembangunan Zona Integritas.pptx
Kiat Sukses Pembangunan Zona Integritas.pptx
 
Permenpan 25 th 2012 tentang lakip
Permenpan 25 th 2012 tentang lakipPermenpan 25 th 2012 tentang lakip
Permenpan 25 th 2012 tentang lakip
 
Faktor faktor yang mempengaruhi opini dislclaimer BPK-RI
Faktor faktor yang mempengaruhi opini dislclaimer BPK-RIFaktor faktor yang mempengaruhi opini dislclaimer BPK-RI
Faktor faktor yang mempengaruhi opini dislclaimer BPK-RI
 
Makalah organisasi pemerintah
Makalah organisasi pemerintahMakalah organisasi pemerintah
Makalah organisasi pemerintah
 
pembangunan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-korupsi-wbk-230411231435-14d...
pembangunan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-korupsi-wbk-230411231435-14d...pembangunan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-korupsi-wbk-230411231435-14d...
pembangunan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-korupsi-wbk-230411231435-14d...
 
Pembangunan-Zona-Integritas-Menuju-Wilayah-Bebas-Korupsi-WBK-.ppt
Pembangunan-Zona-Integritas-Menuju-Wilayah-Bebas-Korupsi-WBK-.pptPembangunan-Zona-Integritas-Menuju-Wilayah-Bebas-Korupsi-WBK-.ppt
Pembangunan-Zona-Integritas-Menuju-Wilayah-Bebas-Korupsi-WBK-.ppt
 
Pemeriksaan Keuangan Negara - Keuangan Negara
Pemeriksaan Keuangan Negara - Keuangan NegaraPemeriksaan Keuangan Negara - Keuangan Negara
Pemeriksaan Keuangan Negara - Keuangan Negara
 
RA nuni puji lestari
RA nuni puji lestariRA nuni puji lestari
RA nuni puji lestari
 
3 permenpan 12 tahun 2015
3 permenpan 12 tahun 20153 permenpan 12 tahun 2015
3 permenpan 12 tahun 2015
 
Sosialisasi ZE-WBK-WBBM.pptx
Sosialisasi ZE-WBK-WBBM.pptxSosialisasi ZE-WBK-WBBM.pptx
Sosialisasi ZE-WBK-WBBM.pptx
 
PKPI No 01/2014 Tentang Kelembagaan KPI
PKPI No 01/2014 Tentang Kelembagaan KPIPKPI No 01/2014 Tentang Kelembagaan KPI
PKPI No 01/2014 Tentang Kelembagaan KPI
 

Penilaian kinerja kpk

  • 1. PENILAIAN KINERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Sering terjadi polemik pro dan kontra, tentang penilaian kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan ancaman atau intimidasi berupa Hak Angket yang akan dilakukan oleh Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, yang menyatakan ketidak puasan atas kinerja yang telah dijalankan. Dengan nada yang sering pula dalam jumlah kasus yang sama, pada akhirnya isu untuk mengadakan Hak Angket, akhirnya terhenti dan hilang dari peredaran dimana terjadinya pengalihan berita yang lebih dominan, seperti kasus tertangkap tangan perbuatan korupsi oleh KPK dimana pejabat publik terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. OVERVIEW Di dalam struktur perudang-udangan, dimana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan melakukan penilaian kinerja pada organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), DPR memiliki kewenangan untuk memberikan pendapat tentang prestasi kerja yang telah dihasilkan, namun di sisi lain KPK memiliki hak untuk menyampaikan pendapat tentang prestasi kerja yang telah dilaksanakan. Fungsi DPR di dalam Tata Pemerintahan Negara Republik Indonesia terkait dengan Penilaian Kinerja KPK adalah: 1. Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden) 2. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama 3. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK 4. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara Tugas KPK adalah: 1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. 4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan 5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dari fungsi DPR diatas, maka yang menjadi bersinggungan dengan tugas KPK adalah menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, dimana penggunaan keuangan negara salah satunya dilakukan oleh KPK.
  • 2. PERMASALAHAN Tidak adanya keselarasan antara standard kinerja yang dipergunakan oleh DPR, dengan standard kinerja yang diberlakukan oleh KPK. PENILAIAN KINERJA Arti Penilaian Kinerja (Performance Appraisal) KPK oleh DPR adalah proses di mana DPR mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan KPK, yang di dasarkan dengan pertimbangan penggunaan anggaran keuangan yang dipergunakan oleh KPK untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya berdasarkan Undang- undang KPK. Berdasarkan Undang-undang KPK, bahwa tugas KPK adalah: 1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. 4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan 5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Di dalam setiap kriteria pengukuran kinerja, di dalam praktek yang terjadi maka harus dapat diukur dengan angka (numerik) yang dapat diimplementasikan melalui penggunaan anggaran, terserapnya asset negara yang berhasil dikembalikan, kurun waktu tertentu dan jumlah kasus yang ditangani. Untuk kualitas kasus yang bersifat non-numerik, maka harus dibandingkan dengan kasus lainnya yang sejenis, seperti jumlah pejabat publik yang terlibat, jangka waktu yang dibutuhkan dalam menangani kasus sejak tertangkap tangan, atau adanya dugaan keterlibatan sampai dengan kasus tersebut mendapatkan putusan hakim pada pengadilan tingkat pertama. Di dalam membandingkan tersebut, juga harus ditetapkan angka tertinggi dari pejabat publik yang terlibat, tingkatan pejabat publik, dan waktu yang dibutuhkan sampai dengan adanya putusan pengadilan tingkat pertama. Untuk kualitas pejabat publik yang terlibat, misalnya: Struktur Pejabat Publik Organ Pemerintahan No Jabatan Tingkatan Kualitas 1 2 3 4 5 6 Kepala Desa (Lurah) dan sekelasnya Kepala Kecamatan dan sekelasnya Kepala Daerah Kotamadya (Kabupaten) dan sekelasnya Kepala Daerah Propinsi dan sekelasnya Kementrian dan sekelasnya Anggota DPR (MPR) 1 2 3 4 5 6
  • 3. Struktur Pejabat Eksekutif Organisasi Pemerintahan No Jabatan Tingkatan Kualitas 1 2 3 4 5 6 Direktur Jenderal dan sekelasnya Direktur dan sekelasnya Kepala Biro/Bidang dan sekelasnya Kepala Sub Biro/Sub Bidang dan sekelasnya Kepala Bagian dan sekelasnya Kepala Sub Bagian dan sekelasnya 1 2 3 4 5 6 Struktur Pejabat Publik pada Badan Usaha Milik Negara (Daerah) No Jabata Tingkatan Kualitas 1 2 3 4 Komisaris Utama dan Komisaris dan sekelasnya Direktur Utama dan Direktur dan sekelasnya Kepala Divisi dan sekelasnya Kepala Sub Divisi atau Bagian dan sekelasnya 1 2 3 4 Sementara untuk kasus yang bersifat numerik, maka penilaian kinerja ditujukan untuk melakukan penilaian atas prestasi yang dihasilkan dalam suatu kurun waktu tertentu, melalui perbandingan antara jumlah anggaran yang dipergunakan dengan jumlah uang yang terserap dan kuantitas kasus yang ditangani, maka dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 1. Penggunaan anggaran dalam kurun waktu tertentu (1 tahun) = Anggaran 2. Jumlah uang yang berhasil dihimpun (1 tahun) = Asset yang diselamatkan 3. Kuantitas Kasus yang ditangani (1 tahun) = Jumlah kasus 4. Kurun waktu 1 tahun = 12 bulan Rumusan Kinerja = (Asset yg diselamatkan) x (Jumlah Kasus) x 100% (Anggaran) (Kurun waktu) KESIMPULAN Di dalam setiap penilaian kinerja, akan selalu di dapati 2 kategori yaitu yang bersifat kuantitatif dan bersifat kualitatif, namun untuk penilaian yang bersifat kualitatif, tetap harus ditentukan dengan angka melalui hitungan jumlah pejabat publik yang ada dengan dibandingkan pada pejabat publik terlibat perkara pidana.