1. BAB 1
IDENTITAS NASIONAL
 Apakah Bangsa itu dan bagaimana proses pembentukan bangsa
 Siapakah bangsa Indonesia dan apa hakekat negara bangsa Indonesia
 Apa saja yang dapat dijadikan identitas nasional Indonesia?
 Mengapa perlu ada identitas nasional dan apa manfaatnya bagi kita selaku anak bangsa?
HAKEKAT BANGSA
Konsep bangsa (nation) memiliki dua (2) pengertian yaitu bangsa dalam arti sosiologis
antropologis dan bangsa dalam arti politis (Badri Yatim, 1999), Dalam istilah lain cultural unity dan
political unity (AT Soegito, 2004).
Bangsa dalam pengertian arti sosiologis antropologis (cultural unity) adalah persekutuan hidup
masyarakat yang berdiri sendiri yang masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa
satu kesatuan ras, bahasa, agama dan adat istiadat. Jadi mereka menjadi satu bangsa karena
disatukan oleh kesamaan ras, budaya, keyakinan, bahasa , keturunan dan sebagainya. Contoh ;
bangsa Kasmir, bangsa Yahudi, bangsa Kurdi, bangsa Jawa, bangsa Batak.
Bangsa dalam pengertian politik (political unity) adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah
yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi ke
luar dan ke dalam. Bangsa dalam arti politik adalah bangsa yang sudah bernegara. Contoh; bangsa
Indonesia, bangsa India, bangsa Jerman.
PROSES PEMBENTUKAN BANGSA
Dikenal adanya dua proses pembentukan bangsa – negara yaitu model ortodoks dan model
mutakhir (R Surbakti 1999):
 Model ortodoks bermula dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu untuk kemudian bangsa
itu membentuk satu negara.
 Model mutakhir berawal dari adanya negara terlebih dahulu, yang terbentuk melalui proses
tersendiri, sedangkan penduduk negara merupakan sekumpulan suku bangsa dan ras.
Kedua model ini berbeda dalam empat hal yaitu; ada tidaknya perubahan unsur dalam
masyarakat, lamanya waktu yang diperlukan dalam proses pembentukan bangsa-negara, munculnya
kesadaran politik masyarakat dan derajat partisipasi politik dan rezim politik
Model ortodoks menghasilkan bangsa negara yang relatif homogen. Contoh Israel.
Model mutakhir menghasilkan bangsa negara yang relatif heterogen Contoh AS
IDENTITAS BANGSA
Bangsa memiliki penanda, jati diri atau identitas yang bisa membedakan atau dibedakan
dengan bangsa lain. Faktor-faktor yang diperkirakan menjadi identitas bersama suatu bangsa meliputi
primordial, sakral, tokoh, bhinneka tunggal ika, sejarah, perkembangan ekonomi dan kelembagaan
(Ramlan Surbakti, 1999).

2. Cultural unity ditandai oleh adanya kesamaan dalam hal ras, suku, agama, adat dan budaya,
keturunan (darah) dan daerah asal (homeland). Identitas cultural unity dapat disebut pula identitas
kesukubangsaan. Identitas yang dimiliki oleh sebuah cultural unity kurang lebih bersifat askriptif
(sudah ada sejak lahir), bersifat alamiah (bawaan), primer dan etnik.Setiap anggota cultural unity
memiliki kesetiaan atau loyalitas pada identitasnya. Misal setia pada sukunya, pada agamanya, pada
budayanya, pada kerabatnya, pada daerah asal dan pada bahasanya.Loyalitas pada identitas
kelompok (etnik) pada umumnya kuat dan langgeng (bertahan lama).
Political unity merujuk pada bangsa dalam pengertian politik yaitu bangsa yang telah
bernegara. Negara baru perlu menciptakan identitas yang baru pula untuk bangsanya. Identitas itu
merupakan identitas kebangsaan atau nasional negara yang bersangkutan. Identitas kebangsaan itu
merupakan kesepakatan dari banyak bangsa (suku) didalamnya. Identitas itu bersifat buatan,
sekunder, etis dan nasional. Identitas nasional itu dapat saja berasal dari identitas sebuah bangsa
didalamnya yang selanjutnya disepakati sebagai identitas nasionalnya. Beberapa bentuk identitas
nasional adalah: bahasa nasional, lambang nasional, semboyan nasional, bendera nasional, dan
ideologi nasional.
LOYALITAS GANDA
Seorang warga dalam sebuah negara bangsa pada dasarnya memiliki dua identitas yaitu
identitas kesukubangsaan dan identitas nasional. Ia memiliki identitas kesukubangsaan oleh karena
sebagai warga dari cultural unity. Ia juga memiliki identitas kebangsaan/ nasional karena ia adalah
warga dari suatu political unity.
Setiap identitas menuntut loyalitas (kesetiaan). Karena memiliki 2 identitas maka memiliki pula
dua loyalitas (loyalitas ganda). Kesetiaan pada identitas nasional amat penting karena dapat
mempersatukan warga bangsa itu sebagai satu bangsa dalam satu negara. Karena itu sebuah
negara bangsa perlu adanya national caracter building yang terus menerus dalam diri warga negara.
HAKEKAT NEGARA BANGSA INDONESIA
Bangsa Indonesia adalah seluruh manusia-manusia yang menurut wilayahnya telah ditentukan
untuk tinggal secara bersama di wilayah nusantara dari ujung Barat (Sabang) sampai ujung Timur
(Merauke) yang memiliki "Le desir d'etre ensemble" (kesatuan kehendak) dan
"Charaktergemeinschaft" ( karakter yg sama karena persatuan nasib) yang telah menjadi satu.
Faktor-faktor penting bagi pembentukan negara bangsa Indonesia adalah : adanya persamaan
nasib yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing yang lebih kurang selama 350
tahun; adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan; adanya
cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsadan adanya
kesatuan tempat tinggal yaitu wilayah nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke.
NKRI adalah negara kebangsaan modern yaitu negara yang pembentukannya didasarkan
pada semangat kebangsaan -atau nasionalisme- yaitu adanya tekad suatu masyarakat untuk
membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga masyarakat
tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya.

3. Faktor pembentukan identitas kebangsaan Indonesia bukanlah faktor-primordial, tetapi faktor
historis. Kesatuan bangsa Indonesia tidak bersifat alamiah tetapi historis. Persatuan bangsa
Indonesia tidak bersifat etnik melainkan etis. (Frans Magnis Suseno, 1995). Tanggal 17 Agustus 1945
dapat dikatakan sebagai “revolusi integratifnya” bangsa Indonesia.
Dalam kenyataannya Indonesia terbentuk melalui proses perjuangan (revolusi). Yaitu
perjuangan melawan penjajahan dan berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Secara
teoritis, proses pembentukan bangsa Indonesia digambarkan secara berurutan dalam keempat alinea
pada Pembukaan UUD 1945.
IDENTITAS NASIONAL INDONESIA
Identitas nasional Indonesia menunjuk pada sejumlah ciri, penanda, jati diri yang melekat pada
diri bangsa Indonesia (pengertian politik), sehingga bisa dibedakan dengan dengan bangsa lain.
Beberapa wujud dari identitas nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia, ideologi Pancasila,
lambang negara, semboyan negara, kebudayaan yg bisa diterima secara nasional. Identitas nasional
perlu dijaga, dipertahankan dan bila perlu dikembangkan lagi beberapa bentuk identitas nasional
yang baru dan bisa diterima oleh segenap warga bangsa. Identitas nasional berfungsi membedakan
dengan bangsa lain dan juga dapat menyatukan para warga dari negara bangsa yang bersangkutan.
BANGSA DAN IDENTITAS

4. BAB 2
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
• Apakah arti warga negara dan kewarganegaraan?
• Bagaimana kedudukan warga negara dalam suatu negara ?
• Siapakah warga negara Indonesia (WNI) dan bagaimana perihal kewarganegaraan di
Indonesia?
• Apa saja hak dan kewajiban warga negara Indonesia ?
PENGERTIAN WARGA NEGARA
Warga negara merupakan terjemahan kata citizens (bhs Inggris) yang mempunyai arti
warganegara, petunjuk dari sebuah kota, sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah
air, bawahan atau kaula. Warga mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu organisasi
atau perkumpulan. Warga negara artinya warga atau anggota dari organisasi yg bernama negara.
Ada istilah rakyat, penduduk dan warga negara. Rakyat lebih merupakan konsep politis. Rakyat
menunjuk pada orang-orang yang berada dibawah satu pemerintahan dan tunduk pada pemerintahan
itu. Istilah rakyat umumnya dilawankan dengan penguasa. Penduduk adalah orang-orang yang
bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu.
PENGHUNI NEGARA
PENGERTIAN KEWARGANEGARAAN
Kewarganegaraan (citizenship) artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan
antara negara dengan warga negara. Istilah kewarganegaraan dibedakan menjadi dua yaitu
a. kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis dan
b. kewarganegaraan dalam arti formil dan materiil

5. Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta
tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak
jatuh pada kekuasaan atau kewenangan negara lain. Negara lain tidak berhak memperlakukan
kaidah-kaidah hukum pada orang yang bukan warga negaranya.
Setiap negara berdaulat berwenang menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara.
Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, dikenal adanya asas berdasar kelahiran dan asas
kewarganegaraan berdasarkan perkawinan.
Penentuan kewarganegaraan berdasarkan sisi kelahiran dikenal dua asas yaitu asas Ius
Soli dan asas Ius Sanguinis.
Penentuan kewarganegaraan berdasarkan aspek perkawinan mencakup asas kesatuan
hukum dan asas persamaan derajat.
Negara tidak terikat oleh negara lain dalam menentukan kewarganegaraan . Negara lain juga
tidak boleh menentukan siapa saja yang menjadi warga negara dari suatu negara.
Problem kewarganegaraan adalah munculnya apatride dan bipatride bahkan multipatride. Hal
ini dikarenakan perbedaan asas kewarganegaraan yg digunakan negara.
WARGA NEGARA INDONESIA
Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa
lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penduduk ialah warga negara
Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Hal-hal mengenai warga negara dan
penduduk diatur dengan undang- undang (pasal 26 UUD 1945)
Undang-undang yang mengatur tentang warga negara adalah UU No 12 th 2006 tentang
Kewarganegaraan Indonesia. Undang-undang ini sebagai pengganti atas UU No 62 th 1958.
Sebelumnya, pembagian penduduk Indonesia berdasar Indishe Staatregeling 1927 pasal 163,
(warisan Belanda) yaitu:
• Golongan Eropa,
• Golongan Timur Asing,
• Golongan Bumiputra atau Pribumi
KEWARGANEGARAAN INDONESIA
Peraturan yang mengatur perihal kewarganegaraan di Indonesia adalah UU No 12 th 2006
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini adalah
perihal:
siapa yang menjadi warga negara Indonesia,
syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia,
kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, dan
syarat & tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Asas–asas yang dipakai dalam UU ini adalah asas ius sanguinis, asas ius soli terbatas, asas
kewarganegaraan tunggal dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Undang undang ini tidak
mengatur perihal isi kewarganegaraan (hak dan kewajiban warga negara).

6. KEDUDUKAN WARGA NEGARA DALAM NEGARA
Dengan memiliki status sebagai warga negara, maka orang memiliki hubungan hukum dengan
negara. Hubungan itu berwujud status, peran, hak, dan kewajiban secara timbal balik. Sebagai warga
negara maka ia memiliki hubungan timbal balik yang sederajat dengan negaranya. Secara teori,
status warga negara meliputi status pasif, aktif, negatif dan positif. Peran (role) warga negara juga
meliputi peran yang pasif, aktif, negatif dan positif (Cholisin, 2000).
PERAN WARGA NEGARA
• Peran pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
• Peran aktif merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat (berpartisipasi) serta ambil
bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik.
• Peran positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk
memenuhi kebutuhan hidup.
• Peran negatif merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara
dalam persoalan pribadi
HAK DAN KEWAJIBAN WNI
Di Indonesia, hubungan antara warga negara dengan negara (hak dan kewajiban)
digambarkan dalam UUD 1945. Hubungan antara warga negara dengan negara Indonesia tersebut
digambarkan dalam pengaturan mengenai hak dan kewajiban yang mencakup berbagai bidang. Hak
dan kewajiban warga negara tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945.
Penjabaran lanjut mengenai hak dan kewajiban warga negara dituangkan dalam berbagai
peraturan perundang-undangan. Contoh hak dan kewajiban WNI dalam bidang pendidikan pada
pasal 31 dijabarkan kedalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
Disamping adanya hak dan kewajiban warga negara terhadap negara , dalam UUD 1945 hasil
amandemen I telah dicantumkan adanya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia yaitu pada
pasal 28 I – J UUD 1945. Selain itu ditentukan pula hak dan kewajiban yang dimiliki negara terhadap
warga negara.
Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan kewajiban dan
hak warga terhadap negara. Beberapa contoh kewajiban negara adalah kewajiban negara untuk
menjamin sistem hukum yang adil, kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara,
kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat, kewajiban negara
memberi jaminan sosial, kewajiban negara memberi kebebasan beribadah.
Beberapa contoh hak negara adalah hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahan, hak
negara untuk dibela, hak negara untuk menguasai bumi air dan kekeyaan untuk kepentingan rakyat.

7. BAB 3
NEGARA DAN KONSTITUSI
• Apa itu konstitusi dan apa itu konstitusionalisme?
• Apa konstitusi dari NKRI dan apa saja isinya?
• Apa sistem ketatanegaraan Indonesia berdasar konstitusi negara?
• Apa yang perlu dilakukan warga negara terhadap konstitusi negara?
KONSTITUSI
Konstitusi berasal dari kata constituer (bhs Perancis) yang berarti membentuk. Dimaksudkan
untuk pembentukan suatu negara. Konstitusi sebagai peraturan dasar/awal mengenai negara.
Sebagai dasar pembentukan negara, landasan penyelenggaraan bernegara. Berarti hukum dasar-
nya negara, hukum tertinggi negara. Hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis (pengertian luas).
Sebagai undang-undang dasarnya negara (Konstitusi tertulis/ pengertian sempit). Konstitusi
penting bagi negara karena penyelenggaran bernegara diatur dan didasarkan atas konstitusi negara.
KONSTITUSIONALISME
Untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik, penyelenggaraan bernegara perlu diatur
dan dituangkan dalam suatu konstitusi. Sebab tanpa aturan, penyelengaraan bernegara cenderung
disalahgunakan. Ingat hukum besi kekuasaan; “power tends corrupt, absolute power corrupts
absolutely”.
Konstitusionalisme adalah suatu gagasan/paham yang menyatakan bahwa suatu konstitusi
/undang –undang dasar harus memiliki fungsi khusus yaitu membatasi kekuasaan pemerintah dan
menjamin hak-hak warga negara. Konstitusi yg berpaham konstitusionalisme bercirikan bahwa
konstitusi itu isinya berisi pembatasan atas kekuasaan dan jaminan thd hak hak dasar warga negara.
NEGARA KONSITUSIONAL
Adalah negara yang berdasar atas suatu konstitusi/ memiliki konstitusi sebagai dasarnya
bernegara. Disamping itu konstitusi negara tsb haruslah memuat gagasan mengenai
konstitusionalisme. Dengan demikian tidak setiap negara yang berdasar/memiliki konstitusi
dinamakan negara konstitusional. Perlu memiliki syarat bahwa konstitusi di negara tersebut bersifat
konstitusionalisme. Banyak negara yang memiliki konstitusi (UUD) tetapi belum tentu menganut
konstitusionalisme.
KONSTITUSI NKRI
Konstitusi yang berlaku di NKRI adalah UUD 1945 yang ditetapkan PPKI tanggal 18 Agustus
1945, diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dikukuhkan secara aklamasi pada
tanggal 22 Juli 1959 oleh DPR dan yang telah mengalami 4 kali perubahan (amandemen) menurut
putusan MPR tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Konstitusi lain yang pernah berlaku adalah KRIS

8. (1949-1950) dan UUDS (1950-1959). Konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah hukum dasar
tertulis (undang-undang dasar).
ISI KONSTITUSI
Berisi hal-hal yg mendasar, penting bagi negara. Umumnya bersifat garis-garis besar yang
nanti dituangkan lebih lanjut dalam peraturan perundangan dibawahnya.
Konstitusi negara umumnya berisi tentang identitas /organisasi negara, pola kekuasaan negara,
hubungan antar lembaga negara, hubungan negara dengan warga negara, aturan tentang perubahan
konstitusi. Konstitusi juga mengandung pandangan hidup, cita-cita, dan falsafah yang merupakan
nilai-nilai luhur bangsa ybs. Dalam jenjang norma, konstitusi termasuk kelompok Staatgrundgesetz
atau aturan dasar/pokok negara.
ISI UUD 1945
Terdiri atas dua bagian : Pembukaan dan Pasal-pasal (Pasal II AT).
Pembukaan terdiri atas 4 alinea sebagai perwujudan pandangan hidup, cita-cita, dan falsafah
yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa. Pembukaan merupakan pokok kaidah yang fundamental
bagi NKRI.
Nomor pasal mulai dari pasal 1 – pasal 37. Jumlah keseluruhan 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3
pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan.
Bagian pasal berisi pengaturan mengenai; identitas negara, lembaga negara, sistem
pemerintahan negara, hubungan warga negara dengan negara, konsepsi negara, perubahan
konstitusi, aturan peralihan dan aturan tambahan.
KESEPAKATAN DASAR MENGENAI UUD 1945
 Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
 Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
 Mempertegas sistem presidensiil
 Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukan ke dalam pasal-pasal
 Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”
PERUBAHAN UUD 1945
Perubahan atas UUD 1945 dilakukan dengan sistem amendemen (melampirkan naskah
perubahan pada naskah asli). Atau dilakukan dengan cara addendum (menyisipkan ke naskah
konstitusi asli). Bagian yang diamandemen menjadi satu kesatuan dari konstitusi. Isi dari konstitusi
asli yang belum berubah masih tetap eksis. Amandemen konstitusi berbeda dengan pembaharuan
konstitusi. Yang terakhir ini berlaku konstitusi yang sama sekali baru Konstitusi lama atau asli
ditinggalkan.
UUD 1945 terdiri dari lima naskah, yaitu:
1) naskah 1945 yang ditetapkan melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
2) naskah perubahan pertama ditetapkan 19 Oktober 1999.

9. 3) naskah perubahan kedua ditetapkan 18 Agustus 2000.
4) naskah perubahan ketiga ditetapkan November 2001.
5) naskah perubahan ditetapkan 10 Agustus 2002.
Kelima naskah dijadikan satu, yang masing-masing berlaku mengikat sesuai dengan tanggal
ditetapkannya.
KETATANEGARAAN INDONESIA
 Bentuk negara : kesatuan dengan asas desentralisasi
 Bentuk pemerintahan : republik
 Sistem pemerintahan : presidensiil
 Sistem politik : demokrasi
 Ketentuan – ketentuan demikian dapat ditemukan dalam UUD 1945
Dengan demikian konstitusi negara menggambarkan sistem ketatanegaraan dari negara itu sendiri.
APA YANG PERLU DILAKUKAN WNI
 Memahami secara utuh dan lengkap mengenai konstitusi negara, bukan memperdebatkan
eksistensi konstitusi (perlu tidaknya konstitusi).
 Bersikap dan berperilaku yang konstitusional dalam hidup bernegara.
 Menghindari perilaku in-konstitusional dalam hidup bernegara. Perilaku in-konstitusional bisa
dilakukan oleh penyelenggara negara maupun oleh rakyat negara. Perilaku in-konstitusional
membahayakan kehidupan kontitusional dan praktek bernegara pada umumnya.
 Berfikir kritis dan konstruktif terhadap konstitusi untuk kemajuan bangsa dan negara.
 Perlu pendidikan kesadaran berkonstitusi, sehingga konstitusi benar-benar berjalan dan ditaati.
KONSTITUSI- NEGARA-WARGANEGARA

10. BAB 4
DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI
 Apa itu demokrasi dan demokratisasi
 Apa sistem politik di Indonesia?
 Bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia?
 Apa guna demokrasi dan mengapa perlu ada pendidikan demokrasi?
Demokrasi
 Secara etimologis (bhs Yunani) , demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos itu
rakyat. Kratos itu pemerintahan/kekuasaan. Demokrasi berarti kekuasaan atau pemerintahan
rakyat
 Arti populer : demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat
(government of the people, by the people and for the people).
 Perkembangan konsep, demokrasi dipahami sebagai bentuk pemerintahan, sebagai sistem
politik dan sebagai sikap atau pandangan hidup
 Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno (Polis Athena) yang dipraktekkan dalam hidup
bernegara antara abad ke 4 SM – abad ke 6 M sebagai suatu bentuk pemerintahan.
Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan
 Demokrasi pada masa lalu dipahami hanya sebagai bentuk pemerintahan. Demokrasi adalah
salah satu bentuk pemerintahan
 Bentuk pemerintahan model klasik (Aristoteles, Plato, Pollybius) : Monarki-Tirani- Aristokrasi-
Oligarki- Demokrasi -Mobokrasi
 Didasarkan pada jumlah orang yang memimpin dan untuk siapa kepemimpinannya (kuantitas
dan kualitas)
 Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dan dijalankan
untuk kepentingan rakyat banyak
 Bentuk pemerintahan model modern (Machiavelli) : Republik - Kerajaan (Monarki)
 Didasarkan pada cara atau prosedur menjadi kepala negara /pemimpin negara
 Dengan munculnya klasifikasi bentuk pemerintahan baru/modern maka demokrasi sebagai
bentuk pemerintahan mulai ditinggalkan
Demokrasi sebagai sistem politik
 Dewasa ini demokrasi dipahami tidak sekedar sebagai bentuk pemerintahan tetapi sebagai
sistem politik
 Sistem politik lebih luas pengertiannya dari sistem pemerintahan. Demokrasi adalah salah
satu sistem politik
 Sistem politik secara garis besar dibedakan dua yaitu sistem politik demokrasi dan otoriter
(Arief Budiman). Pembagian lain menjadi sistem politik demokrasi dan non demokrasi
(Samuel Huntington, 2001)
 Termasuk sistem politik non demokrasi : otoritarian, totalitrian, rezim militer, monarki absolut,
kediktatoran, rezim komunis, fasis, sistem satu partai

11.  Ukuran yang membedakan adalah dari ciri-ciri yang menandakan keduanya. Sistem politik
(pemerintahan) demokrasi adalah sistem pemerintahan dalam suatu negara yang
menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Sistem politik kediktatoran/otoritarian adalah sistem
pemerintahan dalam suatu negara yang menjalankan prinsip-prinsip kediktatoran/otoritarian
Sistem politik demokrasi
 Sistem politik demokrasi berisi lembaga-lembaga yang berjalan menurut dan seusai dengan
prinsip dan prosedur demokrasi
 Sistem politik demokrasi menggunakan dan menjalankan prinsip/prosedur demokratis seperti ;
pembagian kekuasaan, pemerintahan konstitusional, pemerintahan berdasarkan hukum,
pemerintahan mayoritas, pemerintahan dengan diskusi, pemilihan umum yang bebas, partai
politik lebih dari satu, management yang terbuka, pers yang bebas, pengakuan terhadap hak
hak minoritas, perlindungan terhadap hak asasi manusia , peradilan yang bebas dan tidak
memihak, pengawasan terhadap administrasi negara , penyelesaian secara damai, jaminan
terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu, konstitusi yang demokratis, prinsip
persetujuan
 Negara yang bercirikan demikian dikatakan negara demokrasi dengan ukuran yang kontinu
Demokrasi sebagai sikap hidup
 Demokrasi sekarang ini bukan hanya dipandang sebagai sistem pemerintahan/politik tetapi
sudah merupakan sikap hidup yaitu sikap hidup yang demokratis
 Negara demokrasi tidak akan tercapai bila hanya dengan membangun pemerintahaan
(sistem) yang demokratis. Negara demokrasi juga membutuhkan masyarakat yang memiliki
sikap hidup demokratis.
 Masyarakat demokratis terdiri dari warga negara –warga negara yang memiliki dan
menjalankan budaya demokrasi.
 Sebagai sikap hidup maka budaya demokrasi berisi nilai-nilai atau norma yang hendaknya
dimiliki dan dijalankan oleh warga yang menginginkan kehidupan demokrasi.
 Nilai-nilai demokrasi itu antara lain; toleransi; bebas mengemukakan dan menghormati
perbedaan pendapat; memahami keanekaragaman dalam masyarakat; terbuka dalam
berkomunikasi; menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan; percaya diri atau tidak
menggantungkan pada orang lain; saling menghargai; mampu mengekang diri; kebersamaan;
keseimbangan dan anti kekerasan.
Demokratisasi
 Demokratisasi adalah penerapan kaidah-kaidah atau prinsip prinsip demokrasi pada setiap
kegiatan politik kenegaraan. Demokratisasi merujuk pada proses perubahan menuju pada
sistem politik yang lebih demokratis. Intinya dari non demokrasi - menuju - demokrasi
 Proses demokratisasi melalui 3 tahapan yaitu; pengakhiran rezim non-demokratis,
pengukuhan rezim demokratis dan pengkonsolidasian sistem yang demokratis.
 Demokratisasi juga berarti proses menegakkan nilai-nilai demokrasi sehingga sistem politik
dan sikap hidup demokratis dapat terbentuk secara bertahap

12.  Berhasilnya demokratisasi suatu negara terdapat dua hal penting yaitu : tumbuh dan
berkembangnya nilai-nilai demokrasi yang menjadi sikap dan pola hidup berbangsa dan
bernegara (kultur) dan terbentuk dan berjalannya lembaga-lembaga demokrasi (struktur)
 Dua hal penting itu (kultur dan struktur demokrasi ) saling berkaitan
 Dikatakan negara demokrasi apabila memenuhi dua kriteria yaitu: pemerintahan demokrasi
yang berwujud pada adanya institusi (struktur) demokrasi dan masyarakat demokratis yang
berwujud pada adanya budaya (kultur ) demokrasi
 Demokrasi tidak hanya memerlukan institusi, hukum , aturan ataupun lembaga - lembaga
demokrasi lainya. Demokrasi sejati memerlukan sikap dan perilaku hidup demokratis
masyarakat
 Guna mewujudkan masyarakat demokratis, pendidikan demokrasi mutlak diperlukan.
Pendidikan demokrasi dimuatkan dalam pendidikan kewarganegaraan
 Ciri demokratisasi, sebagai berikut; berlangsung secara evolusioner ; proses perubahan
secara persuasif bukan koersif ; dan sebagai proses yang tidak pernah selesai
Sistem politik Indonesia
 Sistem politik Indonesia menganut sistem politik demokrasi (Pasal 1 ayat 2 UUD 1945)
 Sistem politik demokrasi di Indonesia berdasar atas nilai-nilai luhur yang terdapat dalam
pembukaan UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar falsafah negara
 Gambaran mengenai sistem politik demokrasi di Indonesia dengan kelembagaan, hubungan
antar lembaga , prosedur dan prinsip yang dijalankan tertuang dalam dan menurut pasal-
pasal UUD 1945
 Sistem politik Indonesia mengalami dinamika seiring dengan perjalanan hidup bangsa
Indonesia. Perubahan dan perkembangan sistem politik Indonesia dipengaruhi oleh adanya
perubahan dalam konstitusi negara dan juga praktik penyelenggaraan bernegara
 Sistem politik demokrasi di Indonesia sekarang ini berdasar pada ketentuan - ketentuan UUD
1945 Amandemen IV
DEMOKRASI DI INDONESIA
 Bangsa Indonesia sejak dahulu sesungguhnya telah mempraktekkan ide tentang demokrasi
meskipun masih sederhana di tingkat lokal (desa) dan bukan dalam tingkat kenegaraan
Indonesia masa lalu, di tingkat bawah demokrasi, tetapi di tingkat atas feodalisme (Moh.
Hatta)
 Demokrasi Indonesia masa lalu disebutnya sebagai demokrasi asli /desa, misalnya pemilihan
kepala desa dan rembug desa.
 Demokrasi desa memiliki 5 unsur atau anasir yaitu;
 rapat
 mufakat
 gotong royong
 hak mengadakan protes bersama
 hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut

13.  Demokrasi asli / desa tidak bisa dijadikan pola demokrasi untuk Indonesia modern. Namun
kelima unsur demokrasi desa tersebut dapat dikembangkan menjadi konsep demokrasi
Indonesia yang modern
 Demokrasi Indonesia modern menurut Moh Hatta harus meliputi 3 hal yaitu;
 demokrasi di bidang politik
 demokrasi di bidang ekonomi
 demokrasi di bidang sosial
 Demokrasi Indonesia tidak berbeda dengan demokrasi di Barat dalam bidang politik. Hanya
saja demokrasi di Indonesia perlu mencakup demokrasi ekonomi dan sosial
 Negara Indonesia adalah negara demokrasi . Para pendiri negara mencitakan bahwa
Indonesia merdeka haruslah negara yang berkedaulatan rakyat. Cita-cita demokrasi itu
tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV
 Bersumber pada ideologinya, demokrasi yang berkembang di Indonesia adalah demokrasi
Pancasila
 Secara luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai
Pancasila yang mencakup demokrasi di bidang politik, ekonomi dan sosial
 Secara sempit demokrasi Pancasila berarti kerakyatan yang dilaksanakan menurut hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi sebagai perihal pengambilan
keputusan
 Pelaksanaan demokrasi di Indonesia tidak lepas dari periodisasi demokrasi yang pernah dan
berlaku dan sejarah Indonesia
 Afan Gaffar (1999) membagi alur periodisasi demokrasi Indonesia terdiri atas: periode masa
revolusi kemerdekaan, masa demokrasi parlementer (representative democracy), masa
demokrasi terpimpin (guided democracy), pemerintahan Orde Baru (Pancasila democracy),
dan selanjutnya demokrasi di masa reformasi
 Sendi –sendi pokok daripada sistem politk demokrasi di Indonesia adalah sebagai berikut;
Ide kedaulatan rakyat, Negara berdasar atas hukum, Bentuk republik , Pemerintahan
berdasar konstitusi , Pemerintahan yang bertanggungjawab, Sistem perwakilan, Sistem
pemerintahan presidensiil
 Tantangan demokrasi Indonesia masa depan tergantung apakah kultur masyarakat termasuk
pemimpin mendukung penuh tradisi dan nilai nilai demokrasi (kultur) sebagai syarat bagi
berjalannya lembaga politik (struktur) demokrasi.
MASA DEPAN DEMOKRASI
 Masa depan demokrasi bergantung pada persyaratan persyaratan atau demokrasi perlu
syarat hidupnya
 Proses demokrasi terutama pada pemerintahan transisi dapat berubah menjadi bencana bagi
negara tersebut baik transisi dari sistem diktator maupun rezim militer ke arah sistem politik
demokrasi.
 Ada lima (5) kondisi yang diperlukan bagi kelancaran demokratisasi (David Beetham dan
Kevin Boyle, 2000) , yaitu:

14.  Penguatan struktur ekonomi yang berbasis keadilan
 Tersedianya kebutuhan kebutuhan dasar bagi warga negara
 Kemapanan kesatuan dan identitas nasional sehingga tahan terhadap pembelahan
dan perbedaan sosial politik warganegara.
 Pengetahuan yang luas, pendidikan, kedewasaan, sikap toleransi dan rasa tanggung
jawab kolektif warga negara
 Rezim yang terbuka dan bertanggung jawab dalam menggunakan sumber sumber
publik secara efisien.
 Pengakuan yang berkelanjutan dari negara negara demokratis terhadap praktik
demokrasi yang berjalan
RUMAH DEMOKRASI

15. BAB 5
NEGARA HUKUM DAN HAM
• Apa negara hukum dan mengapa negara harus negara hukum?
• Apakah Indonesia negara hukum dan bagaimana perumusannya?
• Apa itu HAM dan apa hubungan negara hukum dengan HAM?
• Bagaimana perumusan HAM di Indonesia?
• Manfaat apa yg diperoleh dari pengetahuan tentang negara hukum dan HAM?
NEGARA HUKUM
 Merupakan perumusan yuridis dari gagasan konstitusionalisme. Negara hukum dan
konstitusionalisme merupakan dua hal yang tidak terpisahkan
 Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah Rechtsstaat (hukum Eropa Kontinental)
atau Rule of Law (hukum Anglosaxon)
 Negara yang penyelenggaraan kekuasaannya didasarkan atas hukum. Segala tindakan
harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum
 Di negara hukum, hukum sebagai hal yang tertinggi (supreme) sehingga ada istilah
supremasi hukum.
 Tetapi hukum bukan formalitas atau alih-alih sebagai pembenaran atas segala tindakan.
Hukum yang dijalankan harus memenuhi tiga ide dasar hukum; kepastian, kemanfaatan dan
keadilan.
 Di negara hukum, hukum negara berpuncak pada konstitusi sebagai hukum tertinggi
NEGARA HUKUM FORMAL
 Dalam sejarah perkembangannya negara hukum ada dua yaitu negara hukum formal dan
negara hukum material
 Negara hukum formal berkembang pada abad -19 yang bercirikan sifat pemerintahan pasif
 Negara pasif artinya bertindak bilamana hak-hak warga negara dilanggar atau ketertiban
keamanan terancam
 Negara dan pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan ekonomi sosial budaya dan
kesehteraan rakyat. (The least government is the best government)
 Kepentingan rakyat untuk makmur dan sejahtera diserahkan pada rakyat sendiri. Rakyat
dibiarkan mengurus kebutuhannya sendiri (paham liberalisme)
 Negara hukum formal dikatakan sebagai negara penjaga malam. Disebut pula negara hukum
dalam arti sempit
NEGARA HUKUM MATERIAL
 Muncul pada abad -20
 Gagasan bahwa pemerintah tidak perlu turut campur dalam hal kesejahteraan rakyat lama
kelamaan ditentang karena menciptakan kesenjangan kesejahteraan
 Negara dan pemerintah perlu turut campur (aktif) mensejahterakan rakyatnya melalui
berbagai kebijakan

16.  Ide baru ini memunculkan istilah Welfare State (negara kesejahteraan). Perumusan yuridis
yang muncul adalah negara hukum material
 Dalam negara hukum material , pemerintah berwenang turut campur akan pemenuhan
kebutuhan warga dan membangun kesejahteraan warganya.
 Pemerintah bersifat aktif, memiliki keleluasaan yang besar dalam urusan publik warga negara
 Negara hukum material dikenal pula sebagai negara hukum dalam arti luas
CIRI NEGARA HUKUM
 Ciri-ciri dari Rechstsstaat
 Pengakuan HAM
 Pemisahan atau pembagian kekuasaan
 Pemerintahan berdasarkan aturan
 Peradilan administrasi
 Ciri-ciri dari Rule of Law
 Supremasi hukum
 Kedudukan yang sama di depan hukum
 Jaminan HAM
 Ciri-ciri demikian masih dipengaruhi konsep negara hukum formal
 Banyak pendapat yang mengemukakan tentang ciri-ciri dari negara hukum
NEGARA HUKUM INDONESIA
 Indonesia adalah negara hukum (pasal 1 ayat 3 UUD 1945). Sebelumnya terdapat dalam
bagian penjelasan UUD 1945
 Perumusan negara hukum Indonesia adalah ; negara yang berdasarkan atas hukum, bukan
berdasar atas kekuasaan belaka dan pemerintah negara berdasarkan ata suatu konstitusi
dengan kekuasaan pemerintahan terbatas , tidak absolut.
 Konsepsi negara hukum Indonesia termasuk konsep negara hukum materiel atau negara
hukum dalam arti luas
 Hal ini tampak dalam hal 4 tugas pokok negara dan tujuan nasional sebagaiman dalam
pembukaan UUD 1945
 Dalam hal penyelenggaran perekonomian negara dan kesejahteraan sosial , negara terlibat
aktif (pasal 33 dan 34 UUD 1945)
 Perwujudan negara hukum di Indonesia adalah diwujudkannya sistem hukum nasional yang
berpuncak pada konstitusi negara yaitu UUD 1945.
 Sistem hukum nasional berisi peraturan perundang-undangan yang hierarkis, yang meliputi
 Undang-undang Dasar 1945
 Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)
 Peraturan Pemerintah (PP)
 Peraturan Presiden (Perpres)
 Peraturan Daerah (Perda)
 Selain perundangan (hukum), dibentuk lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yaitu MA
dengan lembaga peradilan di bawahnya dan MK

17. NEGARA HUKUM DAN HAM
 Negara yang berdasar hukum memiliki jaminan akan HAM. Jaminan atau pengakuan akan
HAM merupakan ciri negara hukum
 HAM bukan diberikan oleh negara tetapi negara memberi pengakuan akan hak itu sebagai
kodrat manusia
 Negara yang tidak menjamin HAM bukan negara hukum dalam arti sesungguhnya
 Jaminan akan HAM tersebut dituangkan dalam konstitusi negara.
HAKEKAT HAM
 Merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah
Tuhan Yang Maha Esa
 Kesadaran akan hak asasi manusia didasarkan pada pengakuan bahwa semua manusia
sebagai mahkluk Tuhan memiliki derajat dan martabat yang sama.
 Landasan HAM pertama dan langsung : yakni kodrat manusia. Yaitu bahwa kodrat manusia
adalah sama derajat dan martabatnya. Landasan kedua bahwa semua manusia adalah
mahkluk dari pencipta yang sama yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu dihadapan Tuhan
manusia adalah sama kecuali nanti pada amalnya.
 Contoh hak dasar; hak hidup, hak kemerdekaan dan hak milik
 Setelah manusia bernegara, hak-hak dasar itu tidak lenyap tetapi justru harus dijamin dalam
kehidupan bernegara
SEJARAH PERKEMBANGAN HAM
 Sejarah hak asasi manusia, pada hakekatnya, muncul karena inisiatif manusia terhadap
harga diri dan martabatnya, sebagai akibat tindakan kesewenang-wenangan dari tirani
penjajahan, perbudakan, dan ketidakadilan
 Perkembangan pengakuan hak asasi manusia ini berjalan secara perlahan dan beraneka
ragam meliputi HAM dalam sejarah masa lalu dan sejarah modern
 Sejarah perjuangan HAM masa lalu , contoh; Perjuangan nabi Musa ( 6000 SM), Hukum
Hammurabi di Babylonia (2000 SM), dan Perjuangan nabi Muhammad SAW dari bangsa
Quraiys (600 M)
 Sejarah HAM modern, contoh; Magna Charta (1215), Revolusi AS (1776), Revolusi Perancis
(1789), Atlantic Charter (1941), DUHAM (10 Desember 1948 oleh PBB)
 Berdasar sejarah perkembangannya, ada 3 generasi hak asasi manusia, yaitu Pertama
adalah Hak Sipil dan Politik yang bermula di dunia Barat (Eropa), Kedua adalah Hak Ekonomi,
Sosial dan Budaya yang diperjuangkan oleh negara Sosialis di Eropa Timur, Ketiga adalah
Hak Perdamaian dan Pembangunan yang diperjuangkan oleh negara berkembang
 Perkembangan berikutnya yaitu munculnya generasi keempat hak asasi manusia (Tim ICCE
UIN, 2003). Hak asasi manusia generasi keempat ini mengkritik peranan negara yang sangat
dominan dalam proses pembangunan yang berfokus pembangunan ekonomi sehingga
menimbulkan dampak negatif bagi rakyat.
 Sejak dideklarasikan DUHAM (1948) oleh PBB yang diikuti konvensi HAM internasional
lainnya maka HAM menjadi isu global, selain isu demokrasi dan lingkungan hidup.

18. HAM DI INDONESIA
 Pengakuan akan hak asasi manusia di Indonesia telah tercantum dalam UUD 1945 yang
sebenarnya lebih dahulu ada dibanding dengan DUHAM PBB 10 Desember 1948
 Pengakuan akan hak asasi manusia di Indonesia adalah sebagai berikut; Pembukaan UUD
1945 antara lain: I dan IV, Pasal 28 A-J, Tap MPR No XVII/ MPR/1998 , dan UU No 39 / 1999
 HAM yang ada dalam UU No. 39 Tahun 1999 tersebut adalah : Hak untuk hidup, Hak Untuk
Berkeluarga, Hak untuk mengembangkan diri, Hak untuk memperoleh keadilan, Hak atas
kebebasan pribadi, Hak atas rasa aman , Hak atas Kesejahteraan, Hak turut serta dalam
pemerintahan, Hak Wanita, Hak Anak
 Dengan masuknya rumusan HAM dalam UUD 1945 maka semakin kuat jaminan hak asasi
manusia di Indonesia. Tugas negara adalah mengadakan penegakkan hak asasi manusia
dan memberi perlindungan warga dari tindakan pelanggaran HAM
PENEGAKAN HAM
 Jaminan perlindungan terhadap HAM disamping dibentuk aturan-aturan hukum juga dibentuk
kelembagaan yang yang berkaitan dengan penegakkan HAM
 Perangkat hukum dan lembaga tersebut antara lain: Undang-undang No 26 tahun 2000
tentang Pengadilan HAM; KomNas HAM dibentuk berdasar KepPres Nomor 5 tahun 1993 jo
UU no 39 tahun 1999; Pengadilan Hak Asasi manusia ; Pengadilan Hak Asasi manusia Ad
Hoc dan KKR
 Masyarakat dapat pula berpartisipasi dalam rangka penegakan dan perlindungan hak asasi
manusia melalui pembentukan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dalam
bidang HAM
 Beberapa contoh lembaga swadaya masyarakat (LSM) ; KONTRAS ; YLBHI ; ELSAM
 Penegakan HAM juga berlaku bagi pelanggaran HAM internasional yaitu suatu kejahatan
internasional
 Kejahatan internasional adalah suatu tindak pidana yang dianggap merugikan bagi seluruh
masyarakat internasional, di mana setiap lembaga peradilan di tiap negara, bahkan peradilan
internasional, mempunyai yurisdiksi untuk mengadili
 Termasuk dalam jenis kejahatan ini, antara lain; kejahatan genocide; kejahatan terhadap
kemanusiaan ; kejahatan melakukan agresi / perang dan ; pembajakan atau perompakan
 Masyarakat internasional memiliki hak dan kewenangan mencegah manakala terjadi
pelanggaran HAM meskipun pelanggaran itu terjadi di dalam wilayah suatu negara.
 Terhadap kasus HAM internasional diberikan dua pilihan yaitu negara mengadili kasus
tersebut secara tuntas dan adil atau dibentuk pengadilan internasional apabila negara ybs
tidak mampu mengadili kasus tersebut

19. BAB 6
WAWASAN NUSANTARA
 Apakah arti, hakekat dan kedudukan dari wawasan nusantara (wanus) bagi bangsa Indonesia?
 Mengapa muncul (latar belakang ) konsep wawasan nusantara
 Apa unsur dasar dan perwujudan wanus?
 Apa tujuan dan manfaat dari adanya konsep wawasan nusantara?
 Apa hubungan antara wanus dengan otonomi daerah di Indonesia?
Pengertian
 Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional (national outlook) nya bangsa Indonesia,
sebagai wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan.
 Wawasan Nusantara berasal dari kata Wawasan dan Nusantara. Wawasan artinya
pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap inderawi. Nusantara artinya kesatuan kepulauan
yang terletak antara 2 benua dan 2 samudera
 Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya
(lingkungan) sebagai negara bangsa dengan semua aspek kehidupan yang beragam
 Diri yang dimaksud adalah diri bangsa Indonesia sendiri serta nusantara sebagai lingkungan
tempat tinggalnya
Hakekat dan kedudukan
 Pengertian dimaksud belum menjawab apa itu Wawasan Nusantara dalam hekakatnya
 Kita memandang diri bangsa Indonesia beserta nusantara sebagai lingkungannya itu sebagai
apa? Jawaban akan hal itu adalah hakekat dari Wawasan Nusantara.
 Kita memandang bangsa Indonesia dengan nusantara-nya merupakan satu kesatuan. Jadi
hakekat Wawasan Nusantara adalah keutuhan bangsa & kesatuan wilayah nasional.
 Dengan kata lain hakekat Wawasan Nusantara adalah “ persatuan bangsa dan kesatuan
wilayah”
 Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa dalam paradigma nasional. Visi
adalah keadaan atau rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan
Paradigma nasional

20. Latar belakang Wanus
 Mengapa Indonesia harus kita pandang sebagai bangsa yang satu dengan wilayah yang satu
pula? Mengapa perlu memiliki cara pandang yang demikian? Jawaban atas pertanyaan
tersebut merupakan latar belakang akan lahirnya konsepsi Wanus.
 Latar belakang atau faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhnya konsepsi Wawasan
Nusantara adalah ;
 Aspek historis atau sejarah
 Aspek geografis dan sosial budaya
 Aspek geopolitis dan kepentingan nasional
 Dari segi sejarah, bangsa Indonesia menginginkan menjadi bangsa yang bersatu dengan
wilayah yang utuh karena dua hal, yaitu ;
 Kita pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah dan
terpecah
 Kita pernah mengalami memiliki wilayah yang terpisah.
 Penjajah menciptakan perpecahan dalam diri bangsa Indonesia. Politik pecah belah penjajah
terhadap bangsa Indonesia dikenal dengan politik “Devide et impera”.
 Wilayah Indonesia adalah wilayah eks Hindia Belanda yang tidak merupakan satu kesatuan
karena laut teritorial Hindia Belanda adalah selebar 3 mil, berdasarkan Ordonansi 1939.
 Untuk keluar dari keadaan terjajah membutuhkan semangat kebangsaan yang melahirkan
visi sebagai bangsa yang bersatu. Perjuangan bangsa Indonesia yang akhirnya bertitik
puncak pada proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945
 Upaya menjadikan wilayah sebagai satu kesatuan adalah mengganti Ordonansi 1939 dengan
Deklarasi Juanda 1957.
 Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957 melahirkan konsepsi wawasan nusantara
dimana laut tidak lagi sebagai pemisah tetapi sebagai penghubung. Wawasan Nusantara
dibangun dari konsepsi kewilayahan.
Isi Deklarasi Juanda
 "Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang
termasuk Negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-
bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Indonesia dan dengan demikian bagian
daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara
Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin
selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan
Negara Indonesia. Penentuan batas landas lautan teritorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari
garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau Negara Indonesia.
Ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan diatur selekas-lekasnya dengan Undang-undang“
 Undang-undang tsb adalah UU No No 4/Prp tahun 1960 tentang Perairan Indonesia yang
telah diperbahrui dengan UU No No 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

21.  Deklarasi Juanda diperjuangan dalam forum internasional. Berdasarkan Kovensi Hukum Laut
1982 “The United Nation Convention on the Law of the Sea” (UNCLOS) , Indonesia diakui
sebagai Negara Kepulauan (Archipelago State).
Latar belakang Wanus
 Dari segi geografis dan sosial budaya Indonesia merupakan negara bangsa dengan wilayah
dan posisi yang unik serta bangsa /etnik yang heterogen.
 Keunikan wilayah dan heterogenitas bangsa membuka dua peluang . Secara positif dapat
dijadikan modal memperkuat bangsa menuju cita-cita. Secara negatif dapat mudah
menimbulkan perpecahan serta infiltrasi pihak luar
 Keunikan wilayah dan heterogenitas bangsa menjadikan bangsa Indonesia perlu memiliki visi
untuk menjadi bangsa yang bersatu dan utuh.
 Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengembangkan konsepsi Wawasan
Nusantara. Berdasar aspek ini maka muncul konsepsi Wawasan nusantara
 Berdasar geopolitik , wilayah Indonesia adalah satu kesatuan wilayah dari Sabang sampai
Merauke yang terletak antara dua samodra dan dua benua. Kesatuan antara bangsa
Indonesia dengan wilayah tanah air membentuk semangat dan wawasan kebangsaan yaitu
sebagai bangsa yang bersatu. Rasa kebangsaan Indonesia dibentuk oleh adanya kesatuan
nasib, jiwa untuk bersatu dan kehendak untuk bersatu serta adanya kesatuan wilayah yang
sebelumnya bernama Nusantara.
 Geopolitik sebagai Ilmu Bumi Politik. Geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek
geografi. Bahwa politik suatu negara dipengaruhi oleh konstelasi geografi negara ybs.
 Prinsip-prinsip geopolitik suatu negara dapat menjadi dasar bagi perkembangan wawasan
nasional bangsa itu
 Prinsip geopolitik bahwa bangsa Indonesia tidak ada semangat untuk memperluas wilayah
sebagai ruang hidup (lebensraum). Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang tidak
chauvisnisme dan juga bukan kosmopolitanisme
 Penerapan geopolitik bgs Indonesia : Wawasan Nusantara
 Kesepakatan para pendiri negara bahwa wilayah Indonesia merdeka hanyalah wilayah bekas
atau eks Hindia Belanda. Wilayah yang bangsanya memiliki “Le desir d etre ensemble dan
Charakter-gemeinschaft” itulah yang harus kita satukan dan pertahankan
 Upaya membangun kesadaran untuk bersatunya bangsa dalam satu wilayah adalah dengan
konsepsi Wawasaan Nusantara.
 Salah satu kepentingan nasional Indonesia adalah bagaimana menjadikan bangsa dan
wilayah ini senantiasa satu dan utuh
 Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945
alinea II adalah untuk mewujudkan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil
dan makmur
 Upaya untuk terus membina persatuan dan keutuhan wilayah adalah dengan
mengembangkan wawasan nasional bangsa. Wawasan nasional bangsa Indonesia itu adalah
Wawasan Nusantara.

22. Unsur dasar Wanus
 Konsepsi Wawasan Nusantara mengandung/terdiri dari 3 (tiga) unsur dasar ialah : Wadah
(contour), Isi (content) dan Tata laku (conduct).
 “Wadah”nya adalah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi seluruh
wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk
dengananeka ragam budaya
 "Isi”-nya adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan
nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945
 “Tata laku” batiniah adalah sikap, jiwa dan semangat setiap warga negara untuk mendukung
konsepsi Wanus. Tata laku lahiriah adalah perilaku atau tindakan setiap warga negara untuk
mengimplementasikan terwujudnya konsepsi Wanus
Perwujudan Wanus
 Wawasan dalam penyelenggaran pembangunan nasional dalam mencapai Tujuan
Pembangunan Nasional adalah Wanus
 Hakekat dari Wawasan Nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia.
Cara pandang bangsa Indonesia tersebut mencakup : Perwujudan kepulauan Nusantara
sebagai Satu Kesatuan Politik, Ekonomi, Sosial Budaya & Hankam
 Masing-masing cakupan arti dari Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan
POLEKSOSBUDHANKAM tersebut tercantum dalam GBHN
 Untuk masa sekarang perlu interpretasi yang tepat mengenai ajaran itu. Interpretasi
Wawasan Nusantara harus disertai catatan bahwa konsep kesatuan politik, ekonomi, sosial,
budaya, dan hankam memerlukan harmoni antara pusat dan daerah
 Wilayah Indonesia yang berciri nusantara tertuang dalam pasal 25 A UUD 1945 Amandemen
IV
Tujuan dan Manfaat Wanus
 Tujuan Wawasan nusantara terdiri atas dua yaitu:
 Tujuan kedalam adalah menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan
nasional,
 Tujuan keluar adalah terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah,
dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia
 Manfaat Wawasan Nusantara adalah sebagai berikut; diterima dan diakuinya konsepsi
Nusantara di forum internasional; bertambahnya luas wilayah territorial Indonesia;
bertambahnya luas wilayah sebagai ruang hidup; penerapan Wanus menghasilkan cara
pendang tentang keutuhan wilayah nusantara dan Wawasan Nusantara menjadi salah satu
sarana integrasi nasional.
Persoalan yang muncul
 Penarikan garis batas dapat menimbulkan konflik dengan negara lain oleh karena negara
akan saling klaim
 Masuknya pihak luar ke dalam wilayah yuridiksi Indonesia yang tidak terkendali dan terawasi

23.  Kerawanan - kerawanan di pulau-pulau luar Indonesia : illegal fishing, occupation, transit
kejahatan, dll
 Sentimen kedaerahan yang suatu saat berkembang yang dapat melemahkan pembangunan
berwawasan nusantara
Otonomi Daerah
 Cara mengelola wilayah negara Indonesia sebagai ruang hidup untuk menjamin keadilan
adalah dengan penerapan otonomi daerah
 Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang menjalankan sistem desentralisasi
 Daerah-daerah di Indonesia (prop, kab dan kota) diberi wewenang untuk mengelola sendiri
daerahnya
 Di daerah tsb dibentuk pemerintahan daerah yang tetap merupakan bagian dari
pemerintahan Indonesia
 Otonomi daerah didasarkan pada pasal 18 UUD 1945 dan UU No 32 tahun 2004
 Otonomi daerah tidak bertentangan dengan konsep wawasan nusantara
 Otonomi daerah untuk keadilan. Keadilan prasarat dari kesatuan & persatuan bangsa
sebagaimana visi dari Wanus
BAB 7
KETAHANAN NASIONAL
• Apa arti dan hakekat dari ketahanan nasional ?
• Bagaimana perkembangan ketahanan nasional di Indonesia?
• Apa saja unsur-unsur ketahanan suatu bangsa?
• Apa saja ancaman bangsa dewasa ini?
• Peran apa saja selaku warga negara untuk kelangsungan kehidupan berbangsa dan
bernegara?
Pengertian Ketahanan Nasional
 Terdapat 3 sudut pandang tentang ketahanan nasional
 Ketahanan Nasional sebagai kondisi
 Ketahanan Nasional sebagai metode
 Ketahanan Nasional sebagai doktrin
 Masing-masing perspektif memiliki makna sendiri-sendiri
 Rumusan ini bersumber dari GBHN
Tannas sebagai kondisi
 Pengertian populer : sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan
ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, didalam
menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang
datang luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung yang membahayakan
identitas, integritas kelangsungan hidup bangsa & negara serta perjuangan mengejar tujuan
nasional.

24.  Rumusan GBHN : Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari
kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakekatnya ketahanan nasional
adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan
hidup menuju kejayaan bangsa dan negara
 Pengertian ini dapat pula diterapkan dalam konsep ketahanan regional, wilayah, masyarakat,
keluarga dan ketahanan diri
Skema konsepsional Tannas
Tannas sebagai metode
 Tannas sebagai sebuah pendekatan , strategi, metode atau cara dalam menjalankan suatu
kegiatan khususnya pembangunan negara. Sebagai suatu pendekatan, ketahanan nasional
menggambarkan pendekatan yang integral. Integral dalam arti pendekatan yang
mencerminkan antara segala aspek /sisi baik pada saat membangun maupun pemecahan
masalah kehidupan.
 Rumusan GBHN : Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang
selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dielakkan dari
hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan yang timbul baik dari luar maupun dari dalam
maka pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan Ketahanan Nasional yang
mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa secara untuk
dan menyeluruh
 Ketahanan Nasional merupakan penerapan dari geostrategi bangsa Indonesia. Geostrategi :
suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi geografi negara dlm menentukan kebijakan,
tujuan, sarana untuk mencapai tujuan nasional
Tannas sebagai Doktrin

25.  Ketahanan nasional merupakan salah satu konsepsi khas Indonesia yang berupa ajaran
konseptual tentang pengaturan dan penyelenggaraan bernegara
 Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi , ketahanan politik, ketahanan ekonomi,
ketahanan sosial budaya dan ketahanan pertahanan keamanan
 Masing-masing bidang tersebut memiliki pengertian sebagaimana dalam GBHN
 Ketahanan nasional sebagai doktirn dasar nasional menggambarkan kondisi ideal dari
bidang-bidang pembangunan
 Ketahanan nasional merupakan landasan konsepsional Indonesia
Perkembangan Tannas
 Gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an pada kalangan
militer angkatan darat di SSKAD yang sekarang bernama SESKOAD
 Adanya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Sovyet dan Cina. Pengaruh komunisme
menjalar sampai kawasan Indo Cina sehingga satu persatu kawasan Indo Cina menjadi
negara komunis seperti Laos, Vietnam dan Kamboja. Bahkan infiltrasi komunis mulai masuk
ke Thailand, Malasyia dan Singapura
 Akankah pengaruh (baca; ancaman komunis) itu akan masuk ke Indonesia?
 Untuk itu perlu adanya kekuatan nasional yang antara lain; berupa unsur kesatuan dan
persatuan serta kekuatan nasional untuk menghadapi komunisme
 Pada tahun 1968, pemikiran di lingkungan SSKAD tersebut dilanjutkan oleh Lemhanas
(Lembaga Pertahanan Nasional).
 Gagasan dan pemikiran perlunya kekuatan nasional guna menghadapi ancaman
dilembagakan dalam bentuk ketahanan nasional
 Pada tahun 1969 lahirlah istilah ketahanan nasional yang menjadi pertanda dari
ditinggalkannya konsep kekuatan nasional
 Konsepsi ketahanan nasional waktu itu dirumuskan sebagai keuletan dan daya tahan suatu
bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditujukan
untuk menghadapi segala ancaman dan kekuatan yang membahayakan kelangsungan hidup
negara dan bangsa Indonesia. Kata segala berarti tidak hanya mencakup ancaman komunis,
Jadi spektrum ancaman diperluas
 Kesadaran akan spektrum ancaman ini diperluas pada tahun 1972 menjadi segala ancaman,
tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG)
 Selanjutnya Konsepsi ketahanan nasional untuk pertama kali dimasukkan dalam GBHN 1973
yaitu keketapan MPR No IV/MPR/1973. Perumusannya sesuai dengan tahun 1972
 Konsep ketahanan nasional berikut perumusan yang sama berlanjut pada GBHN 1978,
GBHN 1983, dan GBHN 1988
 Pada GBHN 1993 terjadi perubahan perumusan mengenai konsep ketahanan nasional
sampai GBHN 1998. Konsepsi ketahanan nasional pada GBHN 1998 adalah rumusan yang
terakhir
 Pada GBHN 1999 -sebagai GBHN terakhir sebab sesudahnya tidak menggunakan GBHN
lagi- tidak lagi ditemukan perumusan akan konsepsi ketahanan nasional

26.  Lalu, bagaimana sekarang ini?
Unsur-unsur Tannas
 Ketahanan nasional sebagai kondisi memerlukan unsur-unsur yang mempengaruhi sehingga
negara memiliki kekuatan nasional
 Unsur/ faktor/ eleman/ gatra apa saja yang dapat mempengaruhi kekuatan nasional sebuah
negara?
 Banyak unsur/ faktor/ eleman/ gatra yang mempengaruhi kekuatan negara dalam
menjalankan kehidupannya
 Para ahli memberikan pendapat-pendapat yang berbeda
 Unsur kekuatan nasional menurut Hans J Morgenthou, terbagi menjadi dua faktor yaitu
 faktor tetap (stable factors) terdiri atas geografi dan sumber daya alam
 faktor berubah (dinamic factors) terdiri atas kemampuan industri, militer, demografi,
karakter nasional, moral nasional dan kualitas diplomasi
 Unsur kekuatan nasional menurut James Lee Ray, terbagi menjadi dua faktor yaitu ;
 Tangible factors terdiri atas penduduk, kemampuan industri dan militer
 Intagible factors terdiri atas karakter nasional, moral nasional dan kualitas
kepemimpinan
 Unsur kekuatan nasional menurut Palmer & Perkins, terdiri atas ; tanah, sumber daya,
penduduk, teknologi, ideologi , moral dan kepemimpinan
 Unsur kekuatan nasional menurut Parakhas Chandra, terdiri atas tiga yaitu
 Alamiah terdiri atas ; geografi, sumber daya dan penduduk
 Sosial terdiri atas ; perkembangan ekonomi, struktur politik, dan budaya & moral
nasional
 Lain-lain ; ide, intelegensi dan diplomasi, kebijaksanaan kepemimpinan
 Unsur kekuatan nasional menurut Alfred T Mahan, terdiri atas ; letak geografi, wujud bumi,
luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional & sifat pemerintahan
 Unsur kekuatan nasional menurut Cline, terdiri atas; sinergi antara potensi demografi dan
geografi, kemampuan ekonomi, militer, strategi nasional dan kemauan nasional
 Unsur kekuatan nasional model Indonesia , diistilah dengan gatra yang dikembangkan oleh
Lemhanas. Dikenal dengan nama Asta Gatra yang terdiri atas Tri Gatra dan Panca Gatra.
 Tri gatra adalah aspek alamiah (tangible) yang terdiri atas ; penduduk, sumber daya
alam dan wilayah
 Panca gatra adalah aspek sosial (intagible) yang terdiri atas; ideologi, politik,
ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan
 Unsur-unsur Tannas tersebut dapat dielaborasi lebih lanjut
 Penduduk yang bagaimana yang bisa berpengaruh positif bagi kekuatan sebuh negara?
 Wilayah yang bagaimana yang mampu memberikan kontribusi bagi kekuatan nasional suatu
negara?
 Sumber daya alam yang bagaimana yang mempengaruhi kekuatan nasional negara? Dan
seterusnya

27.  Jawaban eksploratif atas pertanyaan di atas sampai pada kesimpulan bahwa pada
hekekatnya ketahanan nasional adalah sebuah kondisi atau keadaan.
 Dalam prakteknya, kondisi ketahanan nasional dapat diketahui melalui pengamatan atas
sejumlah gatra dalm suatu kurun waktu tertentu. Hasil pengamatan yang mendalam itu akan
menggambarkan tingkat ketahanan nasional
Tannas di era global
 Spektrum ancaman dewasa ini semakin kompleks dan luas tidak sekedar fisik dan politis
 Globalisasi abad XXI diyakini berpengaruh besar terhadap terhadap kehidupan suatu bangsa
 Globalisasi memberikan peluang yang akan berdampak positif bagi kemajuan suatu bangsa,
namun di sisi lain menimbulkan ancaman yang ditengarai bisa berdampak negatif bagi
bangsa dan negara.
 Kemampuan nasional yang dikembangkan diharapkan harus mampu menghadapi ancaman
global yang dapat membahayakan kelangungan hidup bangsa dan negara
Posisi negara di era global
Kategori Ancaman
 Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang
dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa
 Spektrum ancaman bisa diketegorikan dalam dua jenis; ancaman militer dan ancaman non
militer/ nir militer
 Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang
terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara,
keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa

28.  Bentuk-bentuk dari ancaman militer mencakup; agresi, spionase, pelanggaran wilayah ,
sabotase , aksi teror bersenjata , pemberontakan bersenjata, gerakan separatis, perang
saudara
 Ancaman nirmiliter seperti konflik komunal , kejahatan lintas negara , perusakan lingkungan ,
bencana alam , penyakit
Apa yang harus dilakukan warga?
 Melakukan upaya bela negara
 Bela negara adalah sikap dan perilaku warga Negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam
menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara
 Konsep bela negara dapat diuraikan secara fisik maupun non-fisik.
 Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, dapat diselenggarakan melalui:
 pendidikan kewarganegaraan;
 pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
 pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara
wajib; dan
 pengabdian sesuai dengan profesi.