1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Bangsa Indonesia telah melalui tahapan sejarah yang sangat penting dalam
melangsungkan pemilihan presiden secara langsung. Hal ini menunjukkan sistem
demokrasi sudah berjalan di Negara Indonesia. Demokrasi sendiri dipahami
sebagai sebuah ruang lingkup yang sangat luas.
Demokrasi merupakan sebuah tahapan atau sebuah proses yang harus dilalui
oleh sebuah negara untuk mendapatkan kesejahteraan. Demokrasi bagi sebuah
negara adalah sebuah pembelajaran menuju ke arah perkembangan ketatanegaraan
yang sempurna. Secara substansial, demokrasi tidak akan berjalan efektif tanpa
berkembangnya pengorganisasian internal partai, lembaga-lembaga pemerintahan,
maupun perkumpulan-perkumpulan masyarakat. Kelestarian demokrasi
memerlukan kesepakatan rakyat mengenai makna dari demokrasi, yang paham
akan bekerjanya demokrasi dan kegunaannya bagi kehidupan mereka.
Demokrasi yang kuat bersumber dari kehendak rakyat dan bertujuan untuk
mencapai kebaikan atau kemaslahatan bersama. Proses demokratisasi melalui
aspek normatif kenegaraan telah banyak dilakukan setelah reformasi, namun
secara esensial perngertian kekuasaan di tangan rakyat menjadi biasa.
Pada umumnya pendefinisian demokrasi diletakkan pada dasar sebuah
pemerintahan dari rakyat, bukannya dari pada Aristokrat, kaum Monarki,
Birokrat, para ahli ataupun para pemimpin agama, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi
ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk
diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan
berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi
ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa
saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and
balances.

2. 2
Kedaulatan rakyat bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden
atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas.
Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak
menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat
memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak
kedaulatan rakyat. Walapun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu
pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir
lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola,
bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal
sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek
daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara.
1.2. Rumusan Masalah
1. Apa maksud dari demokrasi?
2. Bagaimana sejarah munculnya demokrasi?
3. Bagaimana bentuk dan macam demokrasi?
4. Apa saja ciri-ciri pemerintahan demokrasi?
5. Bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia?
6. Bagaimana Struktur Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945
1.3. Tujuan
1. Mengetahui maksud dari Demokrasi.
2. Mengetahui sejarah munculnya demokrasi.
3. Mengetahui bentuk dan macam demokrasi.
4. Mengetahui ciri-ciri pemerintahan demokrasi.
5. Mengetahui dan memahami perkembangan demokrasi di Indonesia.
6. Mengetahui Struktur Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945.

3. 3
BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Pengertian Demokrasi
Secara etimologi demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata
demos dan kratos/kratein. Demos berarti rakyat, dan kratein berarti
kekuasaan/berkuasa (Budiardjo, 1978:50).
Demokrasi berarti kekuasaan berada di tangan rakyat atau dengan kata lain
yang berkuasa dalam negara itu adalah rakyat. Dalam negara demokrasi,
pemerintah (penguasa) berasal dari rakyat, dipilih oleh rakyat, dan mengabdi
untuk kepentingan rakyat. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dan
lembaga orde kenegaraan yang memungkinkan individu untuk hidup bebas dan
bertanggungjawab.
Menurut Kartono (1989:67), demokrasi dipandang sebagai kerangka
berpikir dalam melakukan pengaturan urusan umum atas dasar prinsip dari, oleh
dan untuk rakyat diterima baik sebagai ide, norma, sistem sosial, maupun sebagai
wawasan, sikap, perilaku individual yang secara kontektual diwujudkan,
dipelihara dan dikembangkan.
Sedangkan pengertian demokrasi menurut para ahli lainnya, adalah :
 Abraham Lincoln berpendapat bahwa demokrasi adalah pemerintah dari,
oleh, dan untuk rakyat.
 Kranemburg berpendapat demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos
(rakyat) dan cratein (memerintah). Jadi, demokrasi adalah cara memerintah
dari rakyat.
 Koentjoro Poerbopranoto berpendapat demokrasi adalah negara yang
pemerintahannya dipegang oleh rakyat. Hal ini berarti suatu sistem dimana
rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan negara.
 Harris Soche berpendapat Demokrasi adalah pemerintahan rakyat karena itu
kekuasaan melekat pada rakyat.
 Henry B. Mayo berpendapat Sistem politik demokratis adalah menunjukkan
kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang

4. 4
diawasi secara efektif oleh rakyat, dan didasarkan atas kesamaan politik dalam
suasana terjaminnya kebebasan politik.
 International Commision for Jurist menyatakan demokrasi adalah suatu
bentuk pemerintahan untuk membuat keputusan politik diselenggarakan oleh
wakil-wakil yang dipilih. Bertanggung jawab kepada mereka melalui
pemilihan yang bebas.
 C.F. Strong menyatakan suatu sistem pemerintahan pada mayoritas anggota
dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang
menjarnin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan
kepada mayoritas.
 Samuel Huntington menyatakan sistem politik sebagai demokratis sejauh para
pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui
pemilihan umum yang adil, jujur, dan semua orang dewasa mempunyai hak
yang sama memberikan suara.
Dapat disimpulkan bahwa pengertian demokrasi adalah bentuk
pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan dipergunakan
untuk kepentingan rakyat. Namun, adalam perkembangannya demokrasi tidak
hanya sebagai bentuk pemerintahan tetapi telah menjadi sistem politik dan sikap
hidup.
Adanya demokrasi berhubungan dengan adanya pemisahan kekuasaan atau
bisa disebut Trias Politika yaitu sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan
berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas,
mencegah satu orang atau kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak.
Pemisahan kekuasaan merupakan suatu cara pembagian dalam tubuh
pemerintahan agar tidak ada penyelahgunaan kekuasaan, antara legislatif,
eksekutif dan yudikatif.
2.2. Sejarah Demokrasi
Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara
dan hukum di Yunani Kuno dan dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad
ke-4 Sebelum Masehi sampai abad ke- 6 Masehi. Pada waktu itu, dilihat dari

5. 5
pelaksanaannya, demokrasi yang dipraktikkan bersifat langsung (direct
democracy), artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik
dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan
prosedur mayoritas. Sifat langsung ini dapat dilaksanakan secara efektif karena
Negara Kota Yunani Kuno berlangsung dalam kondisi sederhana dengan wilayah
negara yang hanya terbatas pada sebuah kota dan daerah sekitarnya dan jumlah
penduduk yang hanya lebih kurang 300.000 orang dalam satu negara. Lebih dari
itu ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi
yang merupakan sebagian kecil dari seluruh penduduk. Sebagian besar yang
terdiri dari budak belian, pedagang asing, perempuan, dan anak-anak todak dapat
menikmati hak demokrasi.
Kata "demokrasi" pertama muncul pada mazhab politik dan filsafat Yunani
kuno di negara-kota Athena. Dipimpin Cleisthenes, warga Athena mendirikan
negara yang umum dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada tahun 508-
507 SM. Cleisthenes disebut sebagai "bapak demokrasi Athena."
Demokrasi Athena berbentuk demokrasi langsung dan memiliki dua ciri
utama : pemilihan acak warga biasa untuk mengisi jabatan administratif dan
yudisial di pemerintahan, dan majelis legislatif yang terdiri dari semua warga
Athena. Semua warga negara yang memenuhi ketentuan boleh berbicara dan
memberi suara di majelis, sehingga tercipta hukum di negara-kota tersebut. Akan
tetapi, kewarganegaraan Athena tidak mencakup wanita, budak, orang asing
(μέτοικοι metoikoi), non-pemilik tanah, dan pria di bawah usia 20 tahun.
Dari sekitar 200.000 sampai 400.000 penduduk Athena, 30.000 sampai 60.000
di antaranya merupakan warga negara. Pengecualian sebagian besar penduduk
dari kewarganegaraan sangat berkaitan dengan pemahaman tentang
kewarganegaraan pada masa itu. Nyaris sepanjang zaman kuno, manfaat
kewarganegaraan selalu terikat dengan kewajiban ikut serta dalam perang.
Demokrasi Athena tidak hanya bersifat langsung dalam artian keputusan
dibuat oleh majelis, tetapi juga sangat langsung dalam artian rakyat, melalui
majelis, boule, dan pengadilan, mengendalikan seluruh proses politik dan

6. 6
sebagian besar warga negara terus terlibat dalam urusan publik. Meski hak-hak
individu tidak dijamin oleh konstitusi Athena dalam arti modern (bangsa Yunani
kuno tidak punya kata untuk menyebut "hak"), penduduk Athena menikmati
kebebasan tidak dengan menentang pemerintah, tetapi dengan tinggal di sebuah
kota yang tidak dikuasai kekuatan lain dan menahan diri untuk tidak tunduk pada
perintah orang lain.
Pemungutan suara kisaran pertama dilakukan di Sparta pada 700
SM. Apella merupakan majelis rakyat yang diadakan sekali sebulan. Di Apella,
penduduk Sparta memilih pemimpin dan melakukan pemungutan suara dengan
cara pemungutan suara kisaran dan berteriak. Setiap warga negara pria berusia 30
tahun boleh ikut serta. Aristoteles menyebut hal ini "kekanak-kanakan", berbeda
dengan pemakaian kotak suara batu layaknya warga Athena. Tetapi Sparta
memakai cara ini karena kesederhanaannya dan mencegah pemungutan bias,
pembelian suara, atau kecurangan yang mendominasi pemilihan-pemilihan
demokratis pertama.
Meski Republik Romawi berkontribusi banyak terhadap berbagai aspek
demokrasi, hanya sebagian kecil orang Romawi yang memiliki hak suara dalam
pemilihan wakil rakyat. Suara kaum berkuasa ditambah-tambahi melalui sistem
gerry mandering, sehingga kebanyakan pejabat tinggi, termasuk anggota Senat,
berasal dari keluarga-keluarga kaya dan ningrat. Republik Romawi juga
merupakan pemerintahan pertama di dunia Barat yang negara-bangsanya
berbentuk Republik, meski demokrasinya tidak menonjol. Bangsa Romawi
menciptakan konsep klasik dan karya-karya dari zaman Yunani kuno terus
dilindungi. Selain itu, model pemerintahan Romawi menginspirasi para pemikir
politik pada abad-abad selanjutnya, dan negara-negara demokrasi perwakilan
modern cenderung meniru model Romawi, bukan Yunani, karena Romawi adalah
negara yang kekuasaan agungnya dipegang rakyat dan perwakilan terpilih yang
telah memilih atau mencalonkan seorang pemimpin. Demokrasi perwakilan
adalah bentuk demokrasi yang rakyatnya memilih perwakilan yang kemudian
memberi suara terhadap sejumlah inisiatif kebijakan, berbeda dengan demokrasi
langsung yang rakyatnya memberi suara terhadap inisiatif kebijakan secara
langsung.

7. 7
Selama Abad Pertengahan, muncul berbagai sistem yang memiliki pemilihan
umum atau pertemuan meski hanya melibatkan sebagian kecil penduduk. Sistem-
sistem tersebut meliputi:
 pemilihan Gopala oleh kasta atas di Bengal, Anak Benua India,
 Persemakmuran Polandia-Lituania (10% dari populasi total),
 Althing di Islandia,
 Løgting di Kepulauan Faeroe,
 beberapa negara-kota Italia abad pertengahan seperti Venesia,
 sistem tuatha di Irlandia abad pertengahan awal, Veche di Republik
Novgorod dan Pskov di Rusia abad pertengahan,
 Things di Skandinavia,
 The States di Tirol dan Swiss,
 kota pedagang otonomi Sakai di Jepang abad ke-16, dan
 masyarakat Igbo di Volta-Nigeria.
Banyak wilayah di Eropa abad pertengahan dipimpin oleh pendeta atau tuan
tanah.
Kouroukan Fouga membelah Kekaisaran Mali menjadi klan-klan (keluarga)
berkuasa yang diwakili di majelis umum bernama Gbara. Sayangnya, piagam
tersebut membuat Mali lebih mirip monarki konstitusional alih-alih republik
demokratis. Negara yang sistemnya lebih mendekati demokrasi modern adalah
republik-republik Cossack di Ukraina pada abad ke-16–17: Cossack Hetmanate
dan Zaporizhian Sich. Jabatan tertinggi di sana, Hetman, dipilih oleh perwakilan
distrik-distrik negara tersebut.
Gambar 1. Magna Carta, 1215 Inggris

8. 8
Parlemen Inggris sudah membatasi kekuasaan raja melalui Magna Carta, yang
secara rinci melindungi hak-hak khusus subjek-subjek Raja, baik yang sudah
bebas atau masih terkekang, dan mendukung apa yang kelak menjadi habeas
corpus Inggris, yaitu perlindungan kebebasan individu dari penahanan tak
berdasar dengan hak membela diri. Parlemen pertama yang dipilih rakyat
adalah Parlemen de Montfort di Inggris pada tahun 1265.
Sayangnya, hanya sekelompok kecil rakyat yang memiliki hak suara;
Parlemen dipilih oleh sekian persen penduduk Inggris (kurang dari 3% pada tahun
1780) dan kekuasaan menyusun parlemen berada di tangan monarki (biasanya
saat ia membutuhkan dana).
Kekuasaan Parlemen bertambah secara bertahap pada abad-abad berikutnya.
Setelah Revolusi Agung 1688, Undang-Undang Hak Asasi Inggris tahun 1689
yang mengatur hak-hak tertentu dan menambah pengaruh Parlemen
diberlakukan. Penyebarannya perlahan ditingkatkan dan kekuasaan parlemen terus
bertambah sampai monarki hanya bersifat pelengkap. Seiring meningkatnya
penyebaran pengaruh, sistem pemerintahan di seluruh Inggris diseragamkan
dengan penghapusan borough usang (borough yang jumlah pemilihnya sangat
sedikit) melalui Undang-Undang Reformasi 1832.
Di Amerika Utara, pemerintahan perwakilan terbentuk di Jamestown,
Virginia, dengan dipilihnya Majelis Burgesses (pendahulu Majelis Umum
Virginia) pada tahun 1619. Kaum Puritan Inggris yang bermigrasi sejak 1620
mendirikan koloni-koloni di New England yang pemerintahan daerahnya bersifat
demokratis dan mendorong perkembangan demokrasi di Amerika
Serikat. Walaupun majelis-majelis daerah memiliki sedikit kekuasaan turunan,
otoritas mutlaknya dipegang oleh Raja dan Parlemen Inggris.
Pada era modern, abad ke-18 dan 19, bangsa pertama dalam sejarah modern
yang mengadopsi konstitusi demokrasi adalah Republik Korsika pada tahun 1755.
Konstitusi Korsika didasarkan pada prinsip-prinsip Pencerahan dan sudah
mengizinkan hak suara wanita, hak yang baru diberikan di negara demokrasi lain
pada abad ke-20.Pada tahun 1789, Perancis pasca-Revolusi mengadopsi Deklarasi

9. 9
Hak Asasi Manusia dan Warga Negara dan Konvensi Nasional dipilih oleh semua
warga negara pria pada tahun 1792.
Gambar 2. Penetapan Hak Suara Pria Universal di Perancis
Penetapan hak suara pria universal di Perancis tahun 1848 adalah peristiwa
penting dalam sejarah demokrasi.
Hak suara pria universal ditetapkan di Perancis pada bulan Maret 1848
setelah Revolusi Perancis 1848. Tahun 1848, serangkaian revolusi pecah di
Eropa setelah para pemimpin negara dihadapkan dengan tuntutan konstitusi
liberal dan pemerintahan yang lebih demokratis dari rakyatnya.
Walaupun tidak disebut demokrasi oleh para bapak pendiri Amerika Serikat,
mereka memiliki keinginan yang sama untuk menguji prinsip kebebasan dan
kesetaraan alami di negara ini. Konstitusi Amerika Serikat yang diadopsi tahun
1788 menetapkan pemerintahan terpilih dan menjamin hak-hak dan kebebasan
sipil.
Pada zaman kolonial sebelum 1776, dan beberapa saat setelahnya, hanya
pemilik properti pria dewasa berkulit putih yang boleh memberi suara, budak
Afrika, sebagian besar penduduk berkulit hitam bebas dan wanita tidak boleh
memilih. Di garis depan Amerika Serikat, demokrasi menjadi gaya hidup dengan
munculnya kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik. Akan tetapi, perbudakan
adalah institusi sosial dan ekonomi, terutama di 11 negara bagian di Amerika
Serikat Selatan. Sejumlah organisasi didirikan untuk mendukung perpindahan

10. 10
warga kulit hitam dari Amerika Serikat ke tempat yang menjamin kebebasan dan
kesetaraan yang lebih besar.
Pada Sensus Amerika Serikat 1860, populasi budak di Amerika Serikat
bertambah menjadi empat juta jiwa, dan pada Rekonstruksi pasca-Perang Saudara
(akhir 1860-an), budak-budak yang baru bebas menjadi warga negara dengan hak
suara (pria saja).
Penyertaan penuh warga negara belum sempurna dilakukan sampai Gerakan
Hak-Hak Sipil Afrika-Amerika (1955–1968) disahkan oleh Kongres Amerika
Serikat melalui Undang-Undang Hak Suara 1965.
Abad ke-20 dan 21
Jumlah negara pada 1800–2003 yang memiliki skor 8 atau lebih pada skala Polity
IV, cara yang sering dipakai untuk mengukur demokrasi.
Transisi abad ke-20 ke demokrasi liberal muncul dalam serangkaian
"gelombang demokrasi" yang diakibatkan oleh perang, revolusi, dekolonisasi,
religious and economic circumstances. Perang Dunia I dan pembubaran
Kesultanan Utsmaniyah dan Austria-Hongaria berakhir dengan terbentuknya
beberapa negara-bangsa baru di Eropa, kebanyakan diantaranya tidak terlalu
demokratis.

11. 11
Pada tahun 1920-an, demokrasi tumbuh subur tetapi terhambat depresi
besar. Amerika Latin dan Asia langsung berubah ke sistem kekuasaan mutlak atau
kediktatoran. Fasisme dan kediktatoran terbentuk di Jerman Nazi, Italia, Spanyol,
dan Portugal, serta rezim-rezim non-demokratis di Baltik, Balkan, Brasil,
Kuba, Cina, dan Jepang.
Perang Dunia II mulai memutarbalikkan tren ini di Eropa Barat.
Demokratisasi Jerman dudukan Amerika Serikat, Britania, dan Perancis
(diragukan), Austria, Italia, dan Jepang dudukan menjadi model teori perubahan
rezim selanjutnya. Akan tetapi, sebagian besar Eropa Timur, termasuk Jerman
dudukan Soviet masuk dalam blok-Soviet yang non-demokratis. Perang Dunia
diikuti oleh dekolonisasi dan banyak negara merdeka baru memiliki konstitusi
demokratis. India tampil sebagai negara demokrasi terbesar di dunia sampai
sekarang.
Pada tahun 1960, banyak negara yang menggunakan sistem demokrasi, meski
sebagian besar penduduk dunia tinggal di negara yang melaksanakan pemilihan
umum terkontrol dan bentuk-bentuk pembohongan lainnya (terutama di negara
komunis dan bekas koloninya). Gelombang demokratisasi yang muncul setelah itu
membawa keuntungan demokrasi liberal sejati yang besar bagi banyak negara.
Spanyol, Portugal (1974), dan sejumlah kediktatoran militer di Amerika Selatan
kembali dikuasai rakyat sipil pada akhir 1970-an dan awal 1980-an (Argentina
tahun 1983, Bolivia, Uruguay tahun 1984, Brasil tahun 1985, dan Chili awal
1990-an). Peristiwa ini diikuti oleh banyak bangsa di Asia Timur dan Selatan pada
pertengahan sampai akhir 1980-an.
Malaise ekonomi tahun 1980-an, disertai ketidakpuasan atas penindasan
Soviet, menjadi faktor runtuhnya Uni Soviet yang menjadi tanda berakhirnya
Perang Dingin dan demokratisasi dan liberalisasi bekas negara-negara blok Timur.
Kebanyakan negara demokrasi baru yang sukses secara geografis dan budaya
terletak dekat dengan Eropa Barat. Mereka sekarang menjadi anggota atau calon
anggota Uni Eropa. Sejumlah peneliti menganggap Rusia saat ini bukanlah
demokrasi sejati dan lebih mirip kediktatoran.

12. 12
Gambar 3. Indeks Demokrasi The Economist
Indeks Demokrasi yang disusun The Economist pada Desember 2011.
Warna hijau mewakili negara-negara yang lebih demokratis. Warna merah gelap
mewakili negara-negara otoriter.
Tren liberal ini menyebar ke beberapa negara di Afrika pada tahun 1990-an,
termasuk Afrika Selatan. Contoh terbaru liberalisasi adalah Revolusi Indonesia
1998, Revolusi Bulldozer di Yugoslavia, Revolusi Mawar di Georgia, Revolusi
Oranye di Ukraina, Revolusi Cedar di Lebanon, Revolusi Tulip di Kyrgyzstan,
dan Revolusi Yasmin di Tunisia.
Menurut Freedom House, pada tahun 2007 terdapat 123 negara demokrasi
elektoral (naik dari 40 pada tahun 1972). Menurut World Forum on Democracy,
jumlah negara demokrasi elektoral mencapai 120 dari 192 negara di dunia dan
mencakup 58,2 penduduk dunia. Pada saat yang sama, negara-negara demokrasi
liberal (yang dianggap Freedom House sebagai negara yang bebas dan
menghormati hukum dan HAM) berjumlah 85 dan mencakup 38 persen penduduk
dunia.
Pada tahun 2010, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan 15 September
sebagai Hari Demokrasi Internasional.
Demokrasi berasal atau lahir dari rahim ide kufur sekuralisme maka ini
adalah demokrasi yang berdefinisikan sebagai sebuah pemerintahan yang

13. 13
kedaulatan dan kekuasaannya berada di tangan rakyat, bukan definisi sebuah
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Karena arti dari istilah ini
telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak
abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem "demokrasi" di banyak
negara. Artinya, sistem demokrasi yang dijadikan aturan oleh bebarapa negara di
dunia ini memang demokrasi yang telah mengalami perubahan istilah atau makna.
2.3. Bentuk dan Macam Demokrasi
1. Bentuk Demokrasi
Menurut Torres demokrasi dapat dilihat dari dua aspek yaitu pertama,
formal democracy dan kedua, substantive democracy yaitu menunjuk pada
bagaimana proses demokrasi itu dilakukan (Winataputra, 2006).
Formal democracy menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem
pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai pelaksanaan demokrasi di
berbagai negara. Dalam suatu negara misalnya dapat diterapkan demokrasi
dengan sistem presidensial, atau sistem parlementer.
Sistem Presidensial : sistem ini menekankan pentingnya pemelihan
presiden secara langsung, sehingga presiden terpilih mendapatkan mandat
secara langsung dari rakyat. Dalam sistem ini kekuasaan sepenuhnya berada di
tangan presiden. Oleh karena itu, presiden adalah merupakan kepala eksekutif
dan sekaligus menjadi kepala negara. Presiden adalah penguasa dan sekaligus
sebagai simbol kepemimpinan negara. Sistem demokrasi ini sebagaimana
diterapkan di Negara Amerika dan Negara Indonesia.
Sistem Parlementer : sistem ini menerapkan model hubungan yang
menyatu antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kepala eksekutif adalah
berada di tangan seorang perdana menteri. Adapun kepala negara adalah
berada pada seorang ratu, misalnya di Negara Inggris atau ada pula yang
berada [ada seorang presiden misalnya di India.

14. 14
2. Macam Demokrasi
 Berdasarkan titik berat perhatiannya :
1. Demokrasi formal; yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi
persamaan dalam bidang politik, tanpa disetai upaya untuk mengurangi atau
menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini
dianut oleh Negara-negara liberal.
2. Demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititikberatkan pada upaya
menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan
dalam bidang politik kurang diperhatikan bahkan terkadang dihilangkan.
Bentuk demokrasi ini dianut oleh Negara-negara komunis.
3. Demokrasi gabungan, bentuk demokrasi ini dianut oleh Negara-negara non-
blok.
 Berdasarkan Ideology :
1. Demokrasi konstitusional
2. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan
pada paham marxisme-komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan
kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial.
 Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat :
1. Demokrasi langsung
2. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan
Pemikir politik mendefinisikan demokrasi dengan cara yang berbeda.
Mereka bisa dikategorikan dalam tiga kelompok. Kelompok pertama menyatakan
bahwa demokrasi merupakan sebuah bentuk pemerintahan umum. Kelompok
kedua menganggap konsep demokrasi secara luas dan mencari jangkauan untuk
memperpanjang bidang ekonomi dan juga sosial. Sedangkan kelompok yang
terakhir memegang bahwa demokrasi adalah filsafat kehidupan, dimana
menekankan martabat manusia dan memandang semua kehendak individu.
Dibawah ini akan terdapat penjelasan demokrasi, dimana merujuk kepada
kategori kelompok yang pertama.

15. 15
 Pemerintahan rakyat.
Bisa dikatakan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana
rakyat memiliki kekuatan penuh di dalam politik, baik secara langsung maupun
melalui representative. Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan
rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Seely mendefinisikan bahwa demokrasi
adalah pemerintahan bersama.
 Pemerintahan khalayak ramai.
Menurut pemikir jurusan demokrasi bahwa demokrasi adalah pemerintahan
yang besar atau khalayak ramai. Dicey mendefinisikan demokrasi sebagai bentuk
pemerintahan, dimana badan yang memerintah didalamnya adalah pergeseran
komparatif yang besar dari seluruh populasi. Bryce dalam tulisannya; kata
demokrasi telah dipakai semenjak masanya Herodotus untuk menunjukkan bahwa
bentuk pemerintahan yang didalamnya para penguasa memiliki kekuatan tetap
dan secara legal, tetapi kekuasaan tersebut tidak dipegang oleh kelompok khusus
atau oknum- oknum lainnya, namun dipegang oleh seluruh komunitas secara
keseluruhan.
2.4. Ciri-ciri Pemerintahan Demokrasi
 Pilar Demokrasi
1) Demokrasi Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.
2) Demokrasi dengan Kecerdasan
3) Demokrasi yang berkedaulatan Rakyat
4) Demokrasi dengan Rule of Low
5) Demokrasi dengan Pembagian Kekuasaan Negara
6) Demokrasi dengan HAM
7) Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka
8) Demokrasi dengan Otonomi Daerah
9) Demokrasi dengan Kemakmuran
10) Demokrasi yang Berkeadilan Sosial
Demokrasi merupakan sebuah dialog, sebuah diskusi, sebuah proses
deliberatif dimana warga negara terlibat. Dalam konteks Indonesia yang bhineka,

16. 16
demokrasi memberi semua warga negara hak yang sama dalam pengambilan
keputusan yang mempengaruhi hidupnya. Untuk memastikan tegaknya
demokrasi, maka perhatian yang serius harus diberikan kepada empat pilar yang
menopangnya, yaitu (1) citizen participation(partisipasi warga negara), (2) rule of
law (penegakan hukum), (3) political competition(kompetisi politik), dan (4) good
governance (tata kelola pemerintahan yang baik).
 Ciri-ciri Negara Demokrasi
Ada 11 prinsip yg menjadi ciri negara demokrasi:
1. Kedaulatan rakyat
2. Pemerintahan berdasar persetujuan yg diperintah
3. Kekuasaan mayoritas
4. Hak-hak minoritas
5. Jaminan HAM
6. Pemilu yg bebas dan jujur
7. Persamaan di depan hukum
8. Proses hukum yang wajar
9. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional
10. Pluralisme sosial, ekonomi, & politik
11. Adanya nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat.
 Ciri-ciri pemerintahan demokratis
Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang
diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. Ciri-ciri
suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut:
1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan
politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
2. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak
asasi rakyat (warga negara).
3. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
4. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen
sebagai alat penegakan hukum
5. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.

17. 17
6. Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan
informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah.
7. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di
lembaga perwakilan rakyat.
8. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan
(memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga
perwakilan rakyat.
9. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragamaan (suku, agama,
golongan, dan sebagainya)
2.5. Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Dari ketika awal Indonesia merdeka sampai sekarang, Indonesia telah
menganut beberapa jenis sistem pemerintahan demokrasi, diantaranya:
1. Demokrasi Parlementer (periode 1945-1959)
Demokrasi parlementer adalah sebuah sistem demokrasi yang pengawasannya
dilakukan oleh parlemen serta partai-partai. Ciri utama negara yang menganut
paham Demokrasi Parlementer adalah dengan adanya parlementer dalam sistem
pemerintahannya. Indonesia pernah mencobanya, pada saat pertama merdeka
sampai tahun 1957. Kekuasaan pemerintahan parlementer dipengaruhi oleh
hubungan antara parlemen dan pemerintah yang berkuasa. Di negara federal
hubungan parlemen dan pemerintah memiliki dua keistimewaan.
Pertama, kepala pemerintah dipilih oleh parlemen, tetapi bisa dicopot dari
jabatannya oleh mosi tidak percayayang dikeluarkan. Hal ini menyiratkan bahwa
kekuasaan sebuah pemerintah sangat bergantung pada kepercayaan parkemen.
Kedua, sebagian besar dari anggota pemerintahan yang ada merupakan anggota
parlemen juga. Hal inilah yang merupakan ciri khas sistem pemerintahan ini.
2. Demokrasi Terpimpin (periode 1959-1965)
Paham politik ini dicetus oleh Soekarno. Awalnya pada tahun 1957 saat
pengunduran diri Ali Sastroamidjojo sebagai ketua parlemen, Karena sudah tidak
ada lagi parlemen, maka demokrasi pemerintah kala itu hangus. Apalagi tak lama
setelah pengunduran diri dari perdana menteri, pada 5 Juli 1957 Presiden
Soekarno membubarkan parlemen dan mengeluarkan dekrit presiden.

18. 18
Masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang
dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilakan beberapa aspek dari
demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran
partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur
sosial-politik semakin meluas.
Pada Masa demokrasi terpimpin, Soekarno menjadi kekuatan politik yang
hampir tidak tergoyahkan. Bahkan pada saat itu beliau mencalonkan untuk
menjadi presiden seumur hidup. Namun konsep ini di tentang oleh Hatta yang
menganggap sistem pemerintahan ini malah mengembalikan Indonesia ke negara
feodal dan berpusat pada raja.
3. Demokrasi Pancasila era Orde Baru (periode 1966-1998)
Landasan formal periode ini adalah pancasila, UUD 1945 dan ketetapan
MPRS/MPR dalam rangka untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap
UUD 1945 yang terjadi di masa demokrasi terpimpin. Namun dalam
perkembangannya peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga
negara yang lain. Melihat praktek demokrasi pada masa ini, nama pancasila hanya
digunakan sebagai legitimasi politis penguasa saat itu, sebab kenyataannya yang
dilaksanakan tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila.
4. Demokrasi Pancasila era reformasi (periode 1999-sekarang)
Masa ini berakar pada kekuatan multi partai yang berusaha mengembalikan
pertimbangan kekuatan antar lembaga negara, antara eksekutif, legislatif dan
yudikatif. Pada masa ini peran partai politik kembali menonjol. Sehingga iklim
demokrasi memperoleh nafas baru. Jikalau esensi demokrasi tatkala pemilu
memang demikian, namun dalam pelaksanaannya setelah pemilu banyak
kebijakan tidak mendasarkan pada kepentingan rakyat, melainkan lebih ke arah
pembagian kekuasaan antara presiden dan partai politik dalam DPR. Dengan lain
perkataan model demokrasi era reformasi dewasa ini kurang mendasarkan pada
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. Demokrasi Liberal
Demokrasi liberal adalah salah satu paham yang mendorong munculnya
banyak parta politik. Karena dalam praktiknya, setiap masyarakat memiliki hak
yang sama untuk berkecimpung dalam pemerintahan. Dalam sistem politik ini,

19. 19
pemilu harus dilakukan secara bebas dan adil. Selain itu, pemilihan kepala
pemerintah harus kompetitif.
Demokrasi liberal mengharuskan rakyat memiliki kesadaran politik.yang
tinggi. Karena banyaknya paham politik dan kebebasan untuk memilih, maka
rakyat harus bisa mencerna dengan baik visi dan misi partai politik tersebut.
Masyarakat yang berhak mengikuti pemilu adalah masyarakat yang sudah dewasa.
Semua warga negara memiliki hak yang sama dalam memilih, tidak memandang
laki-laki, perempuan ataupun ras. Sampai saat ini Indonesia merupakan negara
yang menerapkan sistem politik demokrasi liberal.
Demokrasi Indonesia Saat ini??
Menurut Juwono Sudarsono, Indonesia telah lama disebut sebagai “negara
demokrasi terbesar ketiga”,setelah India dan Amerika Serikat. Sedikitnya hasil
Bali Democracy Forum yang diselenggarakan 9-10 Desember 2010 lalu
membuktikannya. Di samping itu, kita juga sudah terlalu sering mendengarkan
betapa Indonesia dibangga-banggakan sebagai negara yang sangat maju dalam
kiprahnya berdemokrasi di permukaan bumi ini, setelah bergulirnya era reformasi.
Terlepas dari “prestasi” yang sangat membanggakan itu, realita yang kini dihadapi
adalah justru berwujud gambar yang sangat memprihatinkan.
Dalam salah satu tulisan Sayidiman Suryohadiprojo, bahkan
dikatakan “Adalah kenyataan bahwa Tanah Air dan bangsa Indonesia sedang
diliputi persoalan berat yang membuatnya makin berantakan. Korupsi makin
merajalela di semua lapisan masyarakat. Kriminalitas kian merusak dan
membahayakan kehidupan. Radikalisme membuat kehidupan bangsa makin jauh
dari asas gotong royong. Dan,rakyat belum kunjung sejahtera; yang kaya justru
makin kaya”. Lebih lanjut dikatakan pula: “Dalam hal ini, harus ada kesediaan
Presiden Yudhoyono turut mewujudkan pergantian pemimpin yang lebih mampu
mengatasi berbagai persoalan negara dan bangsa. Sikap demikian mungkin
bukan sikap seorang politikus yang biasanya lebih memperhatikan kepentingan
pribadinya. Akan tetapi, Presiden Yudhoyono adalah seorang perwira tinggi TNI
yang teguh menjalankan Saptamarga, bukan politikus.”
Di sisi lain, anak muda generasi penerus bangsa yang diwakili oleh Badan
Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia menilai pemerintahan Presiden Susilo

20. 20
Bambang Yudhoyono- Wapres Boediono gagal total setelah enam tahun
memimpin. Penilaian itu didasarkan atas kajian terhadap enam sektor, yaitu
hukum, kesehatan, ekonomi, pangan, energi, dan pendidikan. Terlepas dari itu
semua, sebuah kenyataan pahit yang tengah dihadapi bangsa ini adalah begitu
banyaknya masalah yang muncul ke permukaan, tanpa tanda-tanda adanya upaya
mencari solusi penyelesaian dengan tuntas dan baik. Permasalahan-permasalahan
besar yang mencuat telah menjadi bahan gunjingan yang tiada henti di berbagai
media, terutama di media televisi dalam bentuk talk show yang nyaris tanpa
terputus sepanjang hari, yang terkadang sangat mirip opera sabun murahan.
Cukup lelah jika kita membahas apa-apa tentang negeri kita, memang sistem
pemerintahan kita (demokrasi liberal) berjalan dengan baik tapi keefektifannya
dalam membangun bangsa ini yang patut dipertanyakan. Secara berkala negara
kita mengadakan pemilu dan pilkada untuk memilih satu wakil yang akan
menampung aspirasi kita. Tetapi tidak ada sama sekali peningkatan yang
diberikan mereka kepada negara, cuma satu yang mereka tingkatkan, yaitu tingkat
KORUPSI Indonesia yang makin tenar di dunia. Dan tepat sekali apa yang
dikatakan oleh Sayidiman Suryohadiprojo, “Adalah kenyataan bahwa Tanah
Air dan bangsa Indonesia sedang diliputi persoalan berat yang membuatnya
makin berantakan. Korupsi makin merajalela di semua lapisan masyarakat.
Kriminalitas kian merusak dan membahayakan kehidupan. Radikalisme membuat
kehidupan bangsa makin jauh dari asas gotong royong. Dan,rakyat belum
kunjung sejahtera; yang kaya justru makin kaya”. hal inilah yang makin
memperpuruk Indonesia.
2.6. Struktur Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945
1. Demokrasi Indonesia Sebagaimana Dijabarkan dalam UUD 1945 Hasil
Amandemen 2002
Di dalam kehidupan kenegaraan yang menganut sistem demokrasi, kita akan
selalu menemukan adanya supra struktur politik dan infra struktur politik sebagai
komponen pendukung tegaknya demokrasi. Dengan menggunakan konsep
montequieu, maka supra struktur politik meliputi lembaga legislatif, lembaga
eksekutif dan lembaga yudikatif.

21. 21
Negara Indonesia di bawah sistem UUD 1945, lembaga-lembaga negara
atau alat-alat perlengkapan negara adalah :
a. MPR
b. DPR
c. Presiden
d. MA
e. BPK
Adapun infra struktur politik suatu negara terdiri atas lima komponen
sebagai berikut :
a. Partai Politik
b. Golongan (yang tidak berdasarkan pemilu)
c. Golongan Penekan
d. Alat komunikasi politik
e. Tokoh-tokoh politik
Dalam sistem demokrasi, mekanisme interaksi antara suprastruktur politik
dapat dilihat di dalam proses penentuan kebijaksanaan umum atau menetapkan
keputusan politik, maka kebijaksanaan atau keputusan politik itu merupakan
masukan dari infrastruktur, kemudian dijabarkan sedemikian rupa oleh supra
struktur politik.
2. Demokrasi Indonesia menurut UUD 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan
Indonesia Pasca Hasil Amandemen 2002
a. Konsep Kekuasaan
1) Kekuasaan di Tangan Rakyat
a. Pembukaan UUD Alinea IV
“... Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
UUD Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.
b. Pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945
“Negara yag berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan
permusyawaratan perwakilan”.
c. UUD 1945 Pasal 1 ayat 1

22. 22
“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”
kemudian penjelasan terhadap pasal ini UUD 1945 menyebutkan “
Menetapkan bentuk kesatuan dan Republik mengandung isi pokok Pikiran
kedaulatan rakyat”.
d. UUD 1945 Pasal 1 ayat 2
“Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD”.
2) Pembagian Kekuasaan
a. Kekuasaan eksekutif, didelegasikan kepada presiden (Pasal 4 ayat 1 UUD
1945).
b. Kekuasaan Legislatif, didelegasikan kepada presiden dan DPR dan DPD
pasal 5 ayat 1, pasal 19 dan pasal 22 C UUD 1945.
c. Kekuasaan Yudikatif, didelegasikan kepada Mahkamah Agung pasal 24
ayat 1 UUD 1945.
d. Kekuasaan Inspektif, atau pengawasan didelegasikan kepada Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pasal
20 ayat 1.
3) Pembatasan Kekuasaan
Pembatasan kekuasaan menurut konsep UUD 1945, dapat dilihat melalui
mekanisme 5 tahunan kekuasaan dalam UUD 1945 adalah :
 Pasal 1 ayat 2 . kedaulatan politik rakyat dilaksanakan lewat pemilu untuk
mmbentuk MPR dan DPR setiap 5 tahun sekali.
 “MPR memiliki kekuasaan melakukan perubahan terhadap UUD, melantik
presiden dan wakil presiden, serta melakukan impeachment terhadap
presiden jikalau melanggar konstitusi.
 Pasal 20 A ayat 1” DPR memiliki fungsi pengawasan yang berarti
melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan oleh presiden
selama 5 tahun.
 Rakyat kembali mengadakan pemilu setelah membentuk MPR dan DPR.
b. Konsep Pengambilan Keputusan
 Putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak, misalnya pasal 7B ayat
7.

23. 23
c. Konsep Pengawasan
 Pasal 1 ayat 2. “kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan menurut
UUD”. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi adalah rakyat.
Sebelum dilakukan amandemen MPR memiliki kekuasaan tertinggi
sebagai wakil rakyat. Namun, menurut hasil amandemen kekuasaan MPR
terbatas pada presiden dan wakil presiden serta memberhentikan presiden
sesuai dengan masa jabatannya atau jikalau melnggar UUD.
 Pasal 2 ayat 1 : MPR terdiri atas DPR dan DPD. Berdasarkan ketentuan
tersebut maka hasil amandemen menyebutkan bahwa MPR hanya dipilih
melalui pemilu.
d. Konsep Partisipasi
 Pasal 27 ayat 1
“Segala Warganegara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan
tiada kecualinya”.
 Pasal 28
“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan
lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”.
 Pasal 30 ayat 1
“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pembelaan negara”.

24. 24
BAB III
PENUTUP
3.1. Kesimpulan
 Dalam negara demokrasi, pemerintah (penguasa) berasal dari rakyat, dipilih
oleh rakyat, dan mengabdi untuk kepentingan rakyat.
 Konsep demokrasi semula lahir di Yunani Kuno pada abad ke-4 Sebelum
Masehi sampai abad ke- 6 Masehi. Kata "demokrasi" pertama muncul pada
mazhab politik dan filsafat Yunani kuno di negara-kota Athena. Dipimpin
Cleisthenes, warga Athena mendirikan negara yang umum dianggap sebagai
negara demokrasi pertama pada tahun 508-507 SM.
 Bentuk demokrasi ada 2 yaitu pertama system presidensial,dalam sistem ini
kekuasaan sepenuhnya berada di tangan presiden. Dan kedua system
parlementer sistem ini menerapkan model hubungan yang menyatu antara
kekuasaan eksekutif dan legislatif.
 Macam demokrasi antara lain: Pertama berdasar titik berat perhatiannya
meliputi demokrasi formal, material dan gabungan. Kedua berdasar
Ichtiology meliputi demokrasi konstitusional dan proletar. Ketiga berdasar
proses penyaluran kehendak rakyat meliputi demokrasi langsung dan
demokrasi tidak langsung.
 Ciri-ciri pemerintahan demokrasi antara lain (1)Adanya keterlibatan warga,
(2) Adanya pengakuan, penghargaan terhadap hak asasi rakyat, (3)Adanya
persamaan hak, (4) Adanya lembaga peradilan, kekuasaan dan kehakiman,
(5)Adanya pers yang bebas menyampaikan informasi aspirasi rakyat,
(6)Adanya kebebasan dan kemerdekaan, (7)Adanya pemilu oleh rakyat, (8)
Adanya pemilu yang bebas, jujur serta adil, (9) Adanya pengakuan terhadap
perbedaan agama.
 Perkembangan sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia yang pernah
dianut (1)Demokrasi Parlementer, (1945-1959), (2)Demokrasi Terpimpin
(1959-1965), (2)Demokrasi Pancasila Orba (1966-1998), (3)Demokrasi
Pancasila Era Reformasi (1999-sekarang)

25. 25
 Pembagian Kekuasaan berdasar UUD’45 antara lain: (1)Kekuasaan eksekutif,
didelegasikan kepada presiden (Pasal 4 ayat 1 UUD 1945). (2)Kekuasaan
Legislatif, didelegasikan kepada presiden dan DPR dan DPD pasal 5 ayat 1,
pasal 19 dan pasal 22 C UUD 1945. (3)Kekuasaan Yudikatif, didelegasikan
kepada Mahkamah Agung pasal 24 ayat 1 UUD 1945. (4)Kekuasaan
Inspektif, atau pengawasan didelegasikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pasal 20 ayat 1.
3.2.Saran
Saran untuk permasalahn diatas, system Demokrasi di Indonesia ini
seharusnya diperbaiki lagi terutama pada penerapannya. Sehingga system
demokrasi di Indonesia ini berjalan dengan semestinya, yang memang oleh rakyat
dan untuk rakyat.

26. 26
DAFTAR PUSTAKA
Budiardjo, Miriam. 1978. Dasar-dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama :
Jakarta
Kaelan, H., Achmad Zubaidi. 2012. Pendidikan Kewarganegaraan untuk
Perhuruan Tinggi. Paradigma : Yogyakarta
Kartono, Kartini. 1989. Psikologi Sosial. Rineka Cipta : Jakarta
Poti, Jamhur. 2011. DEMOKRATISASI MEDIA MASSA DALAM PRINSIP
KEBEBASAN. Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1
Sumarsono, S., Agus Susarso, Hamdan Mansyur. 2007. Pendidikan
Kewarganegaraan. PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta
Thalhah, HM. 2009. Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif
Pemikiran Hans Kelsen. JURNAL HUKUM NO. 3 VOL. 16 JULI 2009:
413 – 422
Winataputra, Udin, S.2006. Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi. Dikti: Jakarta