Dokumen tersebut membahas definisi dan karakteristik Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menurut berbagai sumber di Indonesia serta negara lain. UKM didefinisikan berdasarkan jumlah tenaga kerja, omzet, dan aset. Dokumen juga menjelaskan tantangan dan peranan penting UKM bagi pembangunan ekonomi di Indonesia.

2.  Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998
Pengertian Usaha Kecil Menengah: Kegiatan ekonomi
rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang
secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu
dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak
sehat.
 Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)
Pengertian Usaha Kecil Menengah: Berdasarkan
kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas
usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang,
sedangkan usaha menengah merupakan entitias usaha yang
memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang.

3.  Berdasarkan Keputuasan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994
tanggal 27 Juni 1994
Pengertian Usaha Kecil Menengah: Didefinisikan sebagai perorangan
atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan usaha yang mempunyai
penjualan atau omset per tahun setinggi-tingginya Rp 600.000.000 atau asset
atau aktiva setinggi-tingginya Rp 600.000.000 (di luar tanah dan bangunan
yang ditempati) terdiri dari :
- Bidang usaha ( Fa, CV, PT, dan koperasi )
- Perorangan ( Pengr ajin/industri rumah tangga, petani, peternak,
nelayan,perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa )
 Menurut UU No 20 Tahun 2008
Pengertian Usaha Kecil Menengah: Undang undang tersebut membagi
kedalam dua pengertian yakni:
Usaha Kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut :
- Kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima
ratus juta rupiah). Sementara itu, yang disebut dengan Usaha Menengah
adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut :
- Kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar
lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00
(lima puluh milyar rupiah).

4. Pada prinsipnya definisi dan kriteria UKM di negara-
negara asing didasarkan pada aspek-aspek sebagai
berikut:
- Jumlah tenaga kerja
- Pendapatan
- Jumlah aset
Berikut adalah kriteria-kriteria UKM di negara-negara
dan lembaga asing.
 World Bank, membagi UKM ke dalam 3 jenis, yaitu
:
1) . Medium Enterprise, dengan kriteria :
- Jumlah karyawan maksimal 300 orang.
- Pendapatan setahun hingga sejumlah $ 15 juta.
- Jumlah aset hingga sejumlah $ 15 juta.

5. 2). Small Enterprise, dengan kriteria :
- Jumlah karyawan kurang dari 30 orang.
- Pendapatan setahun tidak melebihi
$3juta.
- Jumlah aset tidak melebihi $ 3 juta.
3). Micro Enterprise, dengan kriteria :
- Jumlah karyawan kurang dari 10 orang.
- Pendapatan setahun tidak melebihi $
100 ribu.
- Jumlah aset tidak melebihi $ 100 ribu.

6.  Singapura mendefinisikan UKM sebagai usaha
yang memiliki minimal 30%pemegang saham
lokal serta aset produktif tetap (fixed productive
asset) dibawah SG $ 15 juta.
 Malaysia mendefinisikan UKM sebagai usaha
yang memiliki jumlah karyawan yangbekerja
penuh (full time worker) kurang dari 75 orang
atau yang modal pemegangsahamnya kurang
dari M $ 2,5 juta. Definisi ini dibagi menjadi dua,
yaitu :
- Small Industry (SI), dengan kriteria jumlah
karyawan 5 – 50 orang atau jumlah modal
saham sampai sejumlah M $ 500 ribu.
- Medium Industry (MI), dengan kriteria jumlah
karyawan 50 – 75 orang atau jumlah modal
saham sampai sejumlah M $ 500 ribu – M $ 2,5
juta.

7.  Jepang membagi UKM sebagai berikut :
- Mining and manufacturing dengan kriteria
jumah karyawan maksimal 300orang atau
jumlah modal saham sampai sejumlah US$2,5
juta.
- Wholesale dengan kriteria jumlah karyawan
maksimal 100 orang atau jumlah modal saham
sampai US$ 840 ribu.
- Retail dengan kriteria jumlah karyawan
maksimal 54 orang atau jumlah modal saham
sampai US$ 820 ribu.
- Service dengan kriteria jumlah karyawan
maksimal 100 orang atau jumlah modal saham
sampai US$ 420 ribu.
 Korea Selatan mendefinisikan UKM sebagai
usaha yang jumlahnya dibawah 300 orang dan
jumlah assetnya kurang dari US$ 60 juta.

8.  European Commision, membagi UKM ke dalam 3
jenis, yaitu :
1). Medium-sized Enterprise, dengan kriteria :
- Jumlah karyawan kurang dari 250 orang.
- Pendapatan setahun tidak melebihi $ 50 juta.
- Jumlah aset tidak melebihi $ 50 juta.
2). Small-sized Enterprise, dengan kriteria :
- Jumlah karyawan kurang dari 50 orang.
- Pendapatan setahun tidak melebihi $ 10 juta.
- Jumlah aset tidak melebihi $ 13 juta.
3). Micro-sized Enterprise, dengan kriteria :
- Jumlah karyawan kurang dari 10 orang.
- Pendapatan setahun tidak melebihi $ 2 juta.
- Jumlah aset tidak melebihi $ 2 juta.

9. Dalam perspektif perkembangannya, UKM dapat
diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :
1) Livelihood Activities, merupakan UKM yang digunakan
sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang
lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohya
adalah pedagang kaki lima.
2) Micro Enterprise, merupakan UKM yang memiliki sifat
pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3) Small Dynamic Enterprise, merupakan UKM yang telah
memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima
pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4) Fast Moving Enterprise, merupakam UKM yang telah
memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan
transformasi menjadi Usaha Besar (UB)

10. Berikut ini adalah list beberapa UU dan Peraturan tentang UKM :
1) UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
2) PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
3) PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan
Usaha Kecil.
4) Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah.
5) Keppres No. 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang
Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang
Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Besar Dengan Syarat
Kemitraan.
6) Keppres No. 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha
Kecil dan Menengah.
7) Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan
Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina
Lingkunga.
8) Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan
Badan Usaha Milik Negar.
9) Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah

11. UKM di negara berkembang, seperti di Indonesia, sering
dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam
negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah
pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses
pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan
perdesaan, serta masalah urbanisasi. Perkembangan UKM
diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan
terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah
tersebut di atas.
UKM di Indonesia dapat bertahan di masa krisis ekonomi
disebabkan oleh 4 (empat) hal, yaitu :
1. Sebagian UKM menghasilkan barang-barang konsumsi
(consumer goods), khususnya yang tidak tahan lama,
2. Mayoritas UKM lebih mengandalkan pada non-banking
financing dalam aspek pendanaan usaha,
3. Pada umumnya UKM melakukan spesialisasi produk yang ketat,
dalam arti hanya memproduksi barang atau jasa tertentu saja,
dan
4. Terbentuknya UKM baru sebagai akibat dari banyaknya
pemutusan hubungan kerja di sektor formal.

12. Peranan UKM menjadi bagian yang diutamakan dalam
setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola
oleh dua departemen:
1. Departeman Perindustrian dan Perdagangan
2. Deparetemen Koperasi dan UKM
Namun demikian usaha pengembangan yang
dilaksanakan belum, terlihat hasil yang memuaskan,
kenyataanya kemajuan UKM masih sangat kecil
dibandingkan dengan usaha besar.
Kegiatan UKM meliputi berbagai kegiatan ekonomi,
namun sebagian besar berbentuk usaha kecil yang
bergerak disektor pertanian. UKM juga mempunyai peran
yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional,
oleh karna itu selain berperan dalam pertumbuhan
ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga juga
berperan dalam pendistribusian hasil hasil
pembangunan. Kebijakan yang tepat untuk mendukung
UKM seperti: Perizinan, Tekhnologi, Struktur,
Manajeman, Pelatihan, Pembiayaan.

13. Pada umumnya, permasalahan yang dihadapi
oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM), antara
lain meliputi:
 Faktor Internal
1. Kurangnya Permodalan dan Terbatasnya Akses
Pembiayaan
2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan
Penetrasi Pasar Usaha kecil yang pada
4. Mentalitas Pengusaha UKM
5. Kurangnya Transparansi

14.  Faktor Eksternal
1. Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif
2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha
3. Pungutan Liar
4. Implikasi Otonomi Daerah
5. Implikasi Perdagangan Bebas
6. Sifat Produk dengan Ketahanan Pendek
7. Terbatasnya Akses Pasar
8. Terbatasnya Akses Informasi

15. 1. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif
Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain
dengan mengusahakan ketenteraman dan keamanan berusaha serta
penyederhanaan prosedur perijinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.
2. Bantuan Permodalan
Pemerintah perlu memperluas skema kredit khusus dengan syarat-syarat
yang tidak memberatkan bagi UKM, untuk membantu peningkatan
permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa
finansial informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal ventura.
Pembiayaan untuk UKM sebaiknya menggunakan Lembaga Keuangan Mikro
(LKM) yang ada maupun non bank. Lembaga Keuangan Mikro bank antara
Lain: BRI unit Desa dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
3. Perlindungan Usaha
Jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan
usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari
pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah
yang bermuara kepada saling menguntungkan (win-win solution).
4. Pengembangan Kemitraan
Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antar UKM, atau
antara UKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri,
untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Selain itu, juga
untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien.
Dengan demikian, UKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan
pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.