2. One Vision
One Identity
One Community
Mengapa MEA 2015?
Sumber: SNI Valuasi Vol.4, 2012

3. AEC 2015
Rencana Strategis AEC Blueprint (2008-2015)
Pillar 1
Pasar
Tunggal
&
Basis
Produksi
Pillar 2
Wilayah
Ekonomi
yang
Kompetitif
AEC Pillar 3
Pembangunan
Ekonomi
yg Adil
Pillar 4
Integrasi
menuju
ekonomi
Global
- PENGEMBANGAN SDM - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3
1. Free flow of goods
2. Free flow of services
3. Free flow of capital
4. Free flow of investment
5. Free flow of skilled labors
1. Perdagangan Barang
2. Kepabean (ASEAN Single Window)
3. Standar dan penilaian kesesuaian
5 elemen inti:
ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ)

4. 1. Harmonisasi standar,
penilaian kesesuaian dan
regulasi teknis
berdasarkan praktek
internasional
2. Kesepakatan saling
pengakuan (penerimaan)
hasil penilaian kesesuaian
(pengujian, sertifikasi,
akreditasi)
ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality
(ACCSQ)

5. Sektor (barang) prioritas AEC 2015 :
1. Produk-berbasis Agro (bahan
makanan siap saji dan perikanan)
2. Otomotif
3. Produk Kesehatan (Kosmetika,
Peralatan Medis, Farmasi, Obat
Tradisional dan Suplemen
Kesehatan)
4. Produk Karet
5. Perlengkapan Listrik dan Elektronik
6. Produk kayu
7. Bangunan dan Konstruksi
Sumber: ASEAN Secretariat, 2012

6. AEC 2015 Score card:
Sumber: ASEAN Secretariat, 2012

7. AEC 2015 Score card:
Sumber: ASEAN Secretariat, 2012

8. ASEAN dan Integrasi Regional
Sumber: Kemenke Ekonomi RI, 2012

9. ASEAN +1 FTA
Sumber: Kemenke Ekonomi RI, 2012

10. Total
9888
Pertanian &
Teknologi Pangan;
1591 (16%)
Konstruksi; 743 (7%)
Elektronik, Teknologi
Informasi dan
Komunikasi
264 (3%)
Teknologi
Perekayasaan; 1299
(13%)
Umum, Infrastruk-
tur, Ilmu
Pengetahuan
456 (5%)Kesehatan, Kesela-
matan dan
Lingkungan
668 (7%)
Teknologi Bahan;
2300 (23%)
Teknologi
Khusus; 222
(2%)
Transportasi &
Distribusi Pangan;
503 (5%)
Abolisi; 1842 (19%)
Standar Nasional Indonesia per Sektor
* Per September 2014

11. BPOM
Kementerian Pertanian
Kementerian Perhubungan
Kementerian ESDM
Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Kelautan &
Perikanan
Kementerian Perindustrian
1
3
14
20
55
80
97
SNI yang Diregulasi : Diberlakukan secara wajib
Total
270

12. Jumlah lembaga sertifikasi yang diakreditasi sampai Oktober 2014: 156
39 38
16 15 15
11
8 7 5
20
5
10
15
20
25
30
35
40

13. Jumlah laboratorium dan lembaga inspeksi yang diakreditasi
sampai Oktober 2014: 1108
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Lab Penguji
Lab Kalibrasi
Lab Medik
Lemb
Inspeksi PUP
842
186
38 38
4

14. Informasi lebih
komprehensif tentang
perkembangan persiapan
Indonesia dalam
menghadapi AEC 2015
dapat diakses di
http://goo.gl/0t4ZJP
angka
nol

15. 2015
is
Just the beginning.
Seize the moment!
Get involved!
• Sejarah membuktikan Indonesia bisa
• PATIH GADJAH MADA dengan SUMPAH PALAPA mampu menyatukan “kerajaan Nusantara”
bahkan wilayahnya sampai ke Semenanjung Malaya (Malaysia, Singapura), Brunei dan
disegani oleh Siam (Vietnam), Campa (Kamboja), Ayodyapura (Thailand), dan Tiongkok
Sumber gambar: wikipedia (lukisan kontemporer oleh I Nyoman Astika

16. Untuk itu dibutuhkan para professional di bidang standardisasi:
1. Kompetensi (knowledge, skill,
attitude/softskill) di bidang
standardisasi (pengembangan,
penerapan/evaluasi, inovasi)
tingkat nasional dan
internasional;
2. Pemahaman yang mendalam di
bidang industri dan iptek
tertentu;
3. Secara cepat mampu mengikuti
perubahan/perkembangan iptek,
pasar, dan regulasi/kebijakanSumber: APEC Guideline on Standards Infrastructure, 2014

17. UNDANG-UNDANG
NO. 20 TAHUN 2014
TENTANG STANDARDISASI
DAN PENILAIAN
KESESUAIAN
Pasal 53 s.d. 55 ………………..

18. MoU 32 Perguruan Tinggi
S1 11 Perguruan Tinggi
S2 3 Perguruan Tinggi
4. IPB
7. ITB
14. USAKTI
18
Kerjasama Pendidikan Standardisasi
dengan Perguruan Tinggi

19. ISI KERJASAMA
1. Pendidikan, pelatihan, dan
promosi standardisasi;
2. Peningkatan partisipasi pakar
di dalam kegiatan
standardisasi;
3. Pertukaran informasi di
bidang standardisasi;
4. Pembinaan laboratorium di
lingkungan universitas;
5. Riset dan diseminasi hasil
riset di bidang standardisasi

20. KUTA, BALI, 10 MEI 2012

21. Lingkup Nota kesepahaman antara
BSN dengan Ditjen Dikti
1. Penyusunan dan pengembangan
kurikulum standarisasi Jenjang S1 dan
S2.
2. Pendidikan tentang standarisasi di
Perrguruan Tinggi.
3. Penelitian dan pengembangan di bidang
standarisasi.
4. Pengembangan dan pembinaan
kompetensi laboratorium.

22. PENDIDIKAN STANDARDISASI
Memberikan kompetensi pada peserta didik
agar mampu mengukur mutu,
mengklasifikasikan mutu, dan mengambil
keputusan untuk menilai dan memperlakukan
produk atau jasa yang dapat dinilai secara
ekonomi, sosial, dan akhirnya mutu sebagai
bagian dari budaya.
PERLU ! PENTING !
MENGAPA?
Keynote speech Dirjen DIKTI pada saat Forum Pendidikan Standardisasi, 18 Oktober 2013

23. Materi Ajar Standardisasi
• BSN: Rencana Pembelajaran dan Buku
Teks “Pengantar Standardisasi”
(http://elearning.bsn.go.id)
• APEC: “Standardization: Fundamental,
Impact and Business Strategy”
(http://www.wisestandard.org)
• ISO Repository of teaching materials:
http://www.iso.org/iso/home/about/training-technical-
assistance/standards-in-education/education_materials-
higher-edu.htm
• EU-ASIA Link: “Standardisation in
Companies and Market” (http://pro-
norm.de)

24. Model Pendidikan Standardisasi
1. Kuliah Umum;
2. Bagian dari Mata Kuliah (2-3 kali pertemuan);
3. Penugasan Akhir Mahasiswa (skripsi)
4. Mata Kuliah Utuh (UNDIP, UBAYA, U-
Brawijaya)
5. Konsentrasi program studi (S2; USAKTI, ITB)

25. Tantangan Pendidikan
1. Padatnya beban kredit SKS;
2. Kesadaran dan komitmen dari perguruan
tinggi belum kuat (padahal DIKTI sudah kasih
mandat);
3. Menciptakan pioner/champion atau dosen
militan standardisasi;

26. Bahan Diskusi:
1. Review Kerjasama yang sudah habis (UGM,
UII, UNY). Perpanjangan?
2. Rencana tindak lanjut kerjasama yang masih
berlaku (UAJY, UMMgl, UNS);
3. Fokus jurusan/program studi untuk
implementasi pendidikan standardisasi;
4. PiC/Calon pioner/champion di
jurusan/program studi

27. “Whoever rules the
standards,
rules industries”
William Edwards Deming
The Father of Quality