3. Aplikasi Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan
Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)
dalam Mendukung Upaya Pembiayaan
Kesehatan Bagi Keluarga Miskin
Di Kabupaten Kudus
Referensi Fasilitator
Local Governance Support Program
Local Government Management Systems
Maret 2008
i
4. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali
Aplikasi STTP Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dalam
Mendukung Upaya Pembiayaan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin
Di Kabupaten Kudus
Buku lain pada Seri Manajemen Pelayanan Publik ini :
1. Penyusunan Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan-Panduan Fasilitasi
2. Aplikasi Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Promosi Kesehatan Kab. Boyolali
3. Aplikasi Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Pendidikan Kab. Karanganyar
4. Aplikasi Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan UKM ’KLIBI’ Tebing Tinggi
5. Aplikasi Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan UKM ’BKPED’ Klaten
6. Aplikasi Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Lingkungan Hidup Kab. Sibolga
Tentang LGSP
Local Governance Support Program merupakan program bantuan teknis yang mendukung
tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) di Indonesia pada dua sisi, yaitu
pemerintah daerah dan masyarakat. Dukungan kepada pemerintah daerah dimaksudkan agar
pemerintah meningkat kompetensinya dalam melaksanakan tugas-tugas pokok
kepemerintahan di bidang perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, dan meningkat
kemampuannya dalam memberikan pelayanan yang lebih baik, serta mengelola sumber
daya. Dukungan kepada DPRD dan organisasi masyarakat adalah untuk memperkuat
kapasitas mereka agar dapat melakukan peran-peran perwakilan, pengawasan, dan partisipasi
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
LGSP bekerja di 60 lebih kabupaten dan kota di Indonesia, di sembilan propinsi: Nanggroe
Aceh Darussalam, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa
Timur, Sulawesi Selatan dan Papua Barat.
Buku ini terwujud berkat bantuan yang diberikan oleh United States Agency for
International Development (USAID) berdasarkan nomor kontrak No. 497-M-00-05-
00017-00 dengan RTI International, melalui pelaksanaan Local Governance Support
Program (LGSP) di Indonesia. Pendapat yang tertuang di dalam laporan ini tidaklah
mencerminkan pendapat dari USAID
Program LGSP dilaksanakan atas kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS),
Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, pemerintah daerah dan organisasi masyarakat dalam
wilayah propinsi target LGSP. Program LGSP didanai oleh United States Agency for International
Development (USAID) dan dilaksanakan oleh RTI Internasional berkolaborasi dengan International
City/County Management Association (ICMA), Democracy International (DI), Computer Assisted
Development Incorporated (CADI) dan the Indonesia Media Law and Policy Centre (IMLPC). Pelaksanaan
Program dimulai pada Tanggal 1 Maret, 2005 dan berakhir Tanggal 30 September, 2009.
Informasi lebih lanjut tentang LGSP hubungi:
Telephone: +62 (21) 515 1755 Fax:: +62 (21) 515 1752
Bursa Efek Jakarta, Gedung 1, lantai 29 Email: lgsp@lgsp.or.id
Jl. Jend. Sudirman, kav. 52-53 Website: www.lgsp.or.id
Jakarta 12190
Dicetak di Indonesia.
Publikasi ini didanai oleh the United States Agency for International Development (USAID). Sebagian atau
seluruh isi buku ini, termasuk ilustrasinya, boleh diperbanyak, direproduksi, atau diubah dengan syarat
disebarkan secara gratis.
ii
5. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali
ABSTRAKSI
Panduan ini merupakan referensi bagi fasilitator dalam menyiapkan dan melaksanakan
pelatihan dan pendampingan (technical assistance) serta bahan bacaan dan latihan bagi peserta
dalam Aplikasi Tindakan Peningkatan Pelayanan Publik (STPP) bidang Kesehatan. Buku ini
disertai dengan panduan Protokol STTP sebagai panduan fasilitasi umum dan panduan
aplikasi spesifik bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pengelolaan lingkungan hidup
di kabupaten-kabupaten wilayah kerja LGSP.
Tujuan panduan ini adalah: sebagai pedoman fasilitator dalam pelatihan, bahan diskusi dalam
program pendampingan, serta kumpulan modul dan alat manajemen peningkatan
kemampuan dalam perbaikan pelayanan publik. Ini merupakan panduan yang menyangkut
peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pengelolaan peningkatan
pelayanan publik. Panduan ini menjelaskan dan mendiskusikan tentang konsep, isu-isu,
memformulasi masalah (persoalan) dan pemecahannya, metode bagaimana memformulasikan
strategi, program dan kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas
perbaikan pelayanan publik.
Kelompok sasaran panduan ini adalah: pimpinan dan staf penyelenggara pelayanan publik
(SKPD), para ahli manajemen pelayanan publik, service providers (akademisi, individu fasilitator
atau konsultan), anggota DPRD, LSM, media massa lokal, dan bagi siapa saja yang memiliki
perhatian dan kepedulian terhadap upaya perbaikan pelayanan publik.
Panduan ini terdiri dari 6 bab/bagian, sebagai berikut:
1. Bab I: Kondisi Umum Pelayanan Kesehatan
2. Bab II: Masalah Pembangunan Kesehatan
3. Bab III: Jaminan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin
4. Bab 1V: Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kudus
5. Bab V: Analisis Kebutuhan Pelayanan dan Situasi Pelayanan Pembiayaan Kesehatan
Bagi Masyarakat Miskin
6. Bab VI: Efektivitas Manajemen Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Untuk Keluarga
Miskin dengan Pendekatan PPPO
7. Bab VII: Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Pembiayaan Kesehatan bagi
Keluarga Miskin melalui JAMKESDA dengan Pendekatan PPPO
Ketujuh Bab ini didisain sebagai referensi bagi fasilitator dalam serial pendampingan (technical
assistance) sebagai aplikasi untuk peningkatan bidang pelayanan kesehatan.
iii
6. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali
ABSTRACT
This guideline is a facilitator guide and manual for preparing a local public service
improvement action plan (SIAP), in particular on public health issues. It is an accompanied
by a series of specific modules in SIAP Protocol, education, economic and environmental
service management.
The purposes of this guideline are: as a facilitator guide for training, discussion along the
technical assistance program, and as module of knowledge, skill and attitude in public service
improvement action plan. The module describes and discuss about concept, issues, problem
formulation and problem solving; how to formulate strategy, program and activities for
public service improvement action plan.
Target groups of this guideline are: for local government management specialists, service
providers (academician, individual facilitator/consultant), public service managers and their
staffs, local legislative (DPRD) members, NGO, local media, as well as anyone who has
concern on public service improvement.
This guideline is consist of seven Chapter, these are:
1. Chpater I : Public Health Service in General
2. Chpater II : Public Health Improvement Problems
3. Chpater III : Public Health Service Assure for Poor Family
4. Chpater IV : Public Health Promote Policy in Kudus District
5. Chpater V : Need Assessment Analysis for public Health Promote service
improvement in Kudus District
6. Chpater VI: The Effectiveness of Public Health Service Management for Poor
Family Analysis with PPPO
7. Chpater VI : Public Helath Promote Service Improvement Scheme ‘JAMKESDA’
Analysis with PPPO
This manual contains of 7 chapter and designed as facilitator’s guide and reference on public
health technical assisstance.
iv iv
7. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali
DAFTAR ISI
ABSTRAKSI .………………………………………………………………………..... iii
ABSTRACT…………………………………………………………………………..... iv
DAFTAR ISI .....……………………………………………………………………...... v
KATA PENGANTAR ……………...…………………........…………………….......... vi
Bab I. Kondisi Umum Pelayanan Kesehatan……......………………………............ 1
Bab II Masalah Pembangunan Kesehatan .....……………………………………... 5
Bab III. Jaminan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin ....…………………………….... 7
Bab IV. Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kudus ...……………….... 11
Bab V. Analisis Kebutuhan dan Situasi Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi
Masyarakat Miskin .................................................................................................... 15
Bab V1: Efektivitas Manajemen Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Untuk Keluarga
Miskin dengan Pendekatan PPPO …………....................................................... 21
Bab VI1: Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Pembiayaan Kesehatan bagi
Keluarga Miskin melalui JAMKESDA dengan Pendekatan PPPO .................. 23
v v
8. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali
KATA PENGANTAR
Local Governance Support Program (LGSP) merupakan sebuah program bantuan bagi
pemerintah Republik Indonesia yang diberikan oleh United States Agency for International
Development (USAID). Program ini dirancang untuk menunjukkan bahwa melalui sistem
pemerintahan yang terdesentralisasi, masyarakat di daerah dapat mempercepat proses
pembangunan yang demokratis dan meningkatkan kinerja serta transparansi pemerintah
dalam penyediaan pelayanan publik. LGSP memberikan bantuan teknis bagi masyarakat dan
pemerintah daerahnya dengan membantu mereka mencapai tujuan melalui penyusunan
prioritas pembangunan dan penyediaan pelayanan publik secara demokratis. Untuk itu
LGSP bekerjasama dengan mitra-mitra dari pemerintah daerah, DPRD, media dan organisasi
masyarakat, yang tersebar di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatra Utara, Sumatra
Barat, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Papua Barat.
Reformasi desentralisasi yang dimulai pada Tahun 2001, merupakan perwujudan dari
komitmen Indonesia menuju pemerintahan daerah yang demokratis dan pembangunan yang
berkelanjutan. Dikeluarkannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menjadi
penanda terbukanya kesempatan luas bagi usaha pembangunan daerah dan bagi partisipasi
warga yang lebih besar dalam tata kelola pemerintahan. Sejak awal penerapan kebijakan
tersebut, masyarakat dan pemerintah daerah telah menjawab kesempatan tersebut dengan
antusias dan kreativitas yang luar biasa hingga menghasilkan capaian dan inovasi yang luar
biasa pula.
Peran masyarakat menjadi kunci terpenting dalam mengembangkan demokrasi dan tata
kelola pemertintahan yang baik (good governance). Partisipasi aktif, kebebasan dan keterbukaan
berpendapat, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan adalah sarana utama bagi
suatu negara dan masyarakat agar mereka dapat bahu membahu membangun demokrasi dan
tata kelola pemertintahan yang baik. Kemampuan masyarakat atau organisasi masyarkat
untuk mengakses informasi, berpartisipasi aktif proses perencanaan dan implementasi
pembangunan, serta berperan dalam menjaga akuntabilitas proses pemerintahan adalah
sebuah faktor fundamental demi kesehatan demokrasi, sedikitnya untuk dua alasan: Pertama,
hal itu menjamin bahwa warga bisa berperan, berkontribusi dan memperoleh layanan
pembangunan yang baik; Kedua, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dapat
membangun checks-and-balance, karena janji-janji pejabat dan anggota DPRD dapat dikontrol
melalui saluran-saluran organisasi masyarakat yang mewakili aspirasi konstituennya.
Sebagai bagian dari Program Local Governance Strengthening di LGSP, Team Local Government
Management System (LGMS), selama Tahun 2006 dan 2007 telah melaksanakan program
pelatihan dan bantuan teknis (Technical Assistance) peningkatan pelayanan publik, di lebih dari
60 kabupaten dan kota di daearah LGSP untuk mengembangkan perbaikan dan peningkatan
kapasitas organisasi pelayanan publik menuju pada pelayanan yang responsif, partisipasif,
transparan dan akuntabel. Untuk itu Team LGMS bekerjasama dengan: Pemda terutama
SKPD pelayanan pengelola pelayanan, anggota DPRD, Pemda, LSM (LSM tematis, Asosiasi,
Organisasi Keagamaan, dll) dan Community Based Organization (kelompok warga, penerima
akibat).
vi vi
9. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali
Referensi Fasilitator: Aplikasi Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Publik JAMKESDA
Pembiayaan Kesehatan bagi Keluarga Miskin Kabupataen Kudus, merupakan rangkuman
pengalaman LGSP dan mitra-mitranya di Jawa Tengah dalam mengimplementasikan
program pelatihan dan bantuan teknis untuk memperkuat kapasitas dan penguatan
manajemen SKPD, dengan melibatkan secara aktif stakeholder penting diantaranya: DPRD,
LSM dan Organisasi Komunitas di daerah. Buku ini merupakan kontribusi yang penting
untuk pengayaan referensi dan perluasan wawasan dalam peningkatan pelayanan publik di
daerah dan, dengan harapan akan memberikan petunjuk praktis perbaikan manajemen dan
kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga harapan proses desentralisasi yang
sehat dan demokratis di Indonesia dapat tercapai dengan semakin baiknya pelyanan publik
bagi masyarakat. Atas nama LGSP, perkenankan kami untuk menyampaikan rasa terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada mitra-mitra konsultan, perguruan tinggi sebagai service providers,
para mitra dari pemerintah daerah, DPRD, LSM sebagai strategic partners di lapangan dan para
spesialis yang telah melaksanakan program ini. Kami juga berharap bahwa program ini akan
sukses di masa yang akan datang.
Semoga buku ini bermanfaat dan dapat digunakan secara meluas.
Maret, 2008
Judith Edstrom Robert Van Der Hoff
Chief of Party, Local Government Managament Systems
USAID-LGSP Advisor,
RTI International USAID – LGSP
RTI International
vii vii
11. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus
Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Jaminan
Kesehatan Daerah (Jamkesda) dalam Mendukung
Upaya Pembiayaan Kesehatan Bagi Keluarga
Miskin Di Kabupaten Kudus
I. Kondisi Umum Pelayanan Kesehatan
Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki
peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembangunan kesehatan harus
dipandang sebagai suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam
pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kesehatan adalah salah satu komponen
utama selain pendidikan dan pendapatan. Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1992
tentang Kesehatan, ditetapkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa
dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
Kondisi pembangunan kesehatan secara umum dapat dilihat dari status kesehatan dan gizi
masyarakat, yaitu angka kematian bayi, kematian ibu melahirkan, prevalensi gizi kurang dan
umur angka harapan hidup. Angka kematian bayi menurun dari 46 (1997) menjadi 35 per
1.000 kelahiran hidup (2002–2003) dan angka kematian ibu melahirkan menurun dari 334
(1997) menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup (2002-2003). Umur harapan hidup
meningkat dari 65,8 tahun (1999) menjadi 66,2 tahun (2003).
Prevalensi gizi kurang (underweight) pada anak balita, telah menurun dari 34,4 persen (1999)
menjadi 27,5 persen (2004). Bila dilihat permasalahan gizi antar provinsi terlihat sangat
bervariasi yaitu terdapat 10 provinsi dengan prevalensi gizi kurang diatas 30% dan bahkan
ada yang diatas 40% yaitu di provinsi Gorontalo, NTB, NTT dan Papua. Kasus gizi buruk
umumnya menimpa penduduk miskin/tidak mampu. Di sisi lain masalah baru gizi seperti
kegemukan, terutama di wilayah perkotaan cenderung meningkat karena perubahan gaya
hidup masyarakat.
Angka kesakitan yang tinggi terjadi pada anak-anak dan usia di atas 55 tahun, dengan tingkat
morbiditas lebih tinggi pada wanita dibanding pria. Sepuluh penyakit dengan prevalensi
tertinggi adalah penyakit gigi dan mulut, gangguan refraksi dan penglihatan, ISPA, gangguan
pembentukan darah (anemia) dan imunitas, hipertensi, penyakit saluran cerna, penyakit mata
lainnya, penyakit kulit, sendi dan infeksi nafas kronik. Selain itu Indonesia juga menghadapi
”emerging diseases” seperti demam berdarah dengue (DBD), HIV/AIDS, Chikungunya, SARS,
Avian Influenza serta penyakit-penyakit ”re-emerging diseases” seperti malaria dan TBC.
Kondisi umum kesehatan seperti dijelaskan di atas dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu
lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Sementara itu pelayanan kesehatan
dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan
kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen
kesehatan.
Kondisi Umum Pelayanan Kesehatan 1
1
12. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus
Fasilitas pelayanan kesehatan dasar, yaitu Puskesmas yang diperkuat dengan Puskesmas
Pembantu dan Puskesmas Keliling, telah didirikan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Saat
ini, jumlah Puskesmas di seluruh Indonesia adalah 7.550 unit, Puskesmas Pembantu 22.002
unit dan Puskesmas Keliling 6.132 unit. Meskipun fasilitas pelayanan kesehatan dasar
tersebut terdapat di semua kecamatan, namun pemerataan dan keterjangkauan pelayanan
kesehatan masih menjadi kendala. Fasilitas ini belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh
masyarakat, terutama terkait dengan biaya dan jarak transportasi. Fasilitas pelayanan
kesehatan lainnya adalah rumah sakit yang terdapat di hampir semua kabupaten/kota, namun
sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan belum dapat berjalan dengan optimal.
Di bidang obat dan perbekalan kesehatan telah ditetapkan standar Cara Pembuatan Obat
yang Baik (CPOB) dan jenis obat generik yang mencakup 220 obat. Penggunaan obat generik
dan obat tradisional cenderung mengalami kenaikan, dan 95 persen kebutuhan obat nasional
telah dipenuhi dalam negeri. Demikian juga dengan vaksin dan sebagian alat-alat kesehatan.
Walaupun demikian ketersediaan, mutu, keamanan obat dan perbekalan kesehatan masih
belum optimal serta belum dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat. Selain itu Obat
Asli Indonesia (OAI) belum sepenuhnya dikembangkan dengan baik meskipun potensi yang
dimiliki sangat besar. Pengawasan terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan telah
dilakukan lebih luas meliputi produk pangan, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetik,
produk terapetik/obat, dan NAPZA disertai dengan penyidikan kasus tindak pidana.
Dalam hal tenaga kesehatan, Indonesia mengalami kekurangan pada hampir semua jenis
tenaga kesehatan yang diperlukan. Permasalahan besar tentang SDM adalah inefisiensi dan
inefektivitas SDM dalam menanggulangi masalah kesehatan. Walaupun rasio SDM kesehatan
telah meningkat, tetapi masih jauh dari target Indonesia Sehat 2010 dan variasinya antar
daerah masih tajam. Dengan produksi SDM kesehatan dari institusi pendidikan saat ini,
target tersebut sulit untuk dicapai. Pada tahun 2003, rasio tenaga dokter 17.47, dokter
spesialis 5.2, Perawat 108.53, dan Bidan 28.40 per 100,000 penduduk.
Dalam aspek manajemen pembangunan kesehatan, dengan diterapkannya desentralisasi
kesehatan, permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya sinkronisasi kegiatan antara
pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kapasitas SDM daerah terutama dalam
perencanaan, peningkatan sistem informasi, terbatasnya pemahaman terhadap peraturan
perundangan serta struktur organisasi kesehatan yang tidak konsisten.
Status kesehatan masyarakat Indonesia tersebut masih lebih rendah bila dibandingkan dengan
status kesehatan di negara-negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia, dan Philipina. Selain
itu, indikator kesehatan dan gizi yang telah dicapai selama ini masih jauh dari sasaran yang
telah ditargetkan dalam Millennium Development Goals (MDGs). MDG merupakan suatu
kesepakatan global, sebagai “benchmarks” untuk mengukur perkembangan dalam pencapaian
Deklarasi Millenium 2000. Beberapa target MDG yang ingin dicapai pada akhir tahun 2015,
yang berkaitan dengan pembangunan kesehatan di Indonesia antara lain adalah: (1)
mengurangi separuh penduduk yang mengalami kelaparan, (2) mengurangi dua per tiga angka
kematian bayi dan angka kematian balita, (3) mengurangi tiga per empat angka kematian ibu,
(4) menekan penyebaran penyakit HIV/AIDS, (5) menekan penyebaran penyakit malaria dan
TBC, (6) meningkatkan akses terhadap obat esensial, dan (7) mengurangi separuh proporsi
penduduk yang tidak memiliki akses terhadap penyediaan air bersih.
2 Kondisi Umum Pelayanan Kesehatan
2
2
13. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus
Dalam upaya memenuhi amanat UUD 1945 pasal 34 ayat 1 dan 2, serta mendukung
pencapaian tujuan pembangunan millennium (MDG’s), pada tahun 2005 diluncurkan
Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (JPK-MM) yang
pembiayaannnya berasal dari dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar
Minyak (PKPS-BBM). Secara umum program JPK-MM ini bertujuan untuk: a)
terselenggaranya pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan kelas 3 rumah sakit
pemerintah dan rumah sakit swasta yang ditunjuk melalui mekanisme asuransi, bekerjasama
dengan PT Askes (Persero): b) Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Gratis bagi seluruh
penduduk Provinsi NAD dengan pengaturan tersendiri: c) Terlaksananya pemantauan dan
sosialisasi program guna menjamin pengelolaan secara transparan dan akuntabel serta
dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat miskin.
Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (JPK-MM), yang
bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan,
selama ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat miskin. Program ini perlu dilanjutkan untuk
meningkatkan status kesehatan masyarakat miskin dengan memberikan pelayanan secara
cuma-cuma di Puskesmas dan jaringannya, dan pelayanan kesehatan di kelas 3 rumah sakit.
Perbandingan Antar Negara Dalam Pengeluaran Anggaran Pemerintah
Untuk Kesehatan
Pengeluaran kesehatan Pengeluaran kesehatan Persentase
total perkapita oleh pemerintah Pengeluaran
Negara perkapita Kesehatan oleh
pemerintah terhadap
total
Berdasarkan dollar Berdasarkan dollar
1997 1998 1997 1998 1997 1998
Australia 1912 2226 1655 1982 87 89
Belgia 1944 2122 1380 1510 71 71
Canada 2183 2363 1525 1657 70 70
Denmark 1953 2138 1607 1751 82 82
France 1905 2074 1449 1578 76 76
Germany 2225 2382 1703 1806 77 77
Italy 1603 1712 1157 1231 72 72
Japan 1783 1763 1417 1377 79 78
United States 3915 4055 1780 1817 45 45
United 1457 1512 1220 1260 84 83
Kingdom
China 127 143 50 55 39 38
India 111 110 17 20 15 18
Brazil 454 470 183 227 40 48
Cuba 282 303 247 266 88 88
Iran 406 397 188 193 46 49
Kuwait 554 536 485 487 88 91
3 3 Kondisi Umum Pelayanan Kesehatan
3 3
14. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus
Pengeluaran kesehatan Pengeluaran kesehatan Persentase
total perkapita oleh pemerintah Pengeluaran
Negara perkapita Kesehatan oleh
pemerintah terhadap
total
Berdasarkan dollar Berdasarkan dollar
Brunei 992 985 403 428 41 43
Indonesia I 78 54 18 14 23 26
Malaysia 194 168 112 97 58 58
Myamar 24 32 5 5 21 16
Philiipine 162 144 70 61 43 42
Thailand 221 197 126 121 57 61
Singapura 679 744 233 263 34 35
Vietnam 90 112 18 27 20 24
Sumber data: Diolah dari WHO Report 2001
Lembar Catatan
4 4 Kondisi Umum Pelayanan Kesehatan
4 4
15. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus
II. Masalah Pembangunan Kesehatan
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan antara lain:
1. Masih tingginya disparitas status kesehatan. Meskipun secara nasional kualitas kesehatan
masyarakat telah meningkat, akan tetapi disparitas status kesehatan antar tingkat sosial
ekonomi, antar kawasan, dan antar perkotaan-perdesaan masih cukup tinggi
2. Status kesehatan penduduk miskin masih rendah
3. Beban ganda penyakit. Dimana pola penyakit yang diderita oleh masyarakat adalah
penyakit infeksi menular dan pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit
tidak menular, sehingga Indonesia menghadapi beban ganda pada waktu yang bersamaan
(double burden)
4. Kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masih rendah
5. Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusinya tidak merata
6. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat
7. Kinerja pelayanan kesehatan yang rendah
8. Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan. Masih rendahnya kondisi kesehatan lingkungan
juga berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat. Kesehatan lingkungan
merupakan kegiatan lintas sektor yang belum dikelola dalam suatu sistem kesehatan
kewilayahan
9. Lemahnya dukungan peraturan perundang-undangan, kemampuan sumber daya manusia,
standarisasi, penilaian hasil penelitian produk, pengawasan obat tradisional, kosmetik,
produk terapetik/obat, obat asli Indonesia, dan sistem informasi
Masalah Pembangunan Kesehatan 5
5 5
5
16. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus
Lembar Catatan
6 Masalah Pembangunan Kesehatan
6 6
6
17. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus
III. Jaminan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin
SALAH satu prioritas bidang kesehatan yang dicanangkan pemerintah adalah bagaimana
menjamin dan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi orang miskin. Di negara berkembang,
orang miskin sering harus menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk membiayai
pelayanan kesehatan.
Meski pelayanan yang dikelola rumah sakit atau klinik pemerintah telah mendapat subsidi
sehingga biayanya diharapkan terjangkau orang miskin, tetapi mereka sering harus berobat ke
swasta atau menebus resep di apotek dengan harga mahal. Ada berbagai alasan mengapa
orang miskin tidak berobat ke fasilitas yang disediakan pemerintah: karena jam buka klinik
tidak sesuai dengan waktu luang masyarakat, antrian panjang yang menghabiskan waktu, jarak
tempuh dari rumah atau biaya transportasi mahal, persepsi atas mutu pelayanan, termasuk
ketersediaan obat, dan lain-lain.
Di Indonesia, Puskesmas dinilai sebagai pusat pelayanan yang dirancang untuk orang miskin.
Dan masyarakat sering melabel puskesmas sebagai fasilitas untuk mengobati "pusing, keseleo,
dan masuk angin" dengan tarif relatif terjangkau.
Di lain pihak, perawatan di rumah sakit sering menelan biaya mahal, sehingga tergolong
katastrofe bagi orang miskin. Untuk menanggung biaya pengobatan yang tinggi, orang miskin
pada masyarakat tradisional sering mengandalkan bantuan sanak saudara atau kerabat. Tetapi,
ketika jumlah orang miskin semakin besar dan teralienasi dari jalinan sosial dengan orang
kaya, maka modal sosial (social capital) yang mereka miliki tidak lagi mampu menjamin
pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.
a. Jaminan Pembiayaan Kesehatan
Pemerintah Indonesia secara formal menjamin orang miskin sebagai respons atas krisis
ekonomi tujuh tahun silam melalui program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan
(sebagian besar dana pinjaman), dilanjutkan program serupa yang didanai hasil pemotongan
subsidi terhadap harga bahan bakar minyak.
Secara informal, orang miskin sebenarnya berpeluang dibebaskan dari biaya pelayanan,
khususnya di rumah sakit, dengan menggunakan surat keterangan miskin dari kepala desa.
Beberapa pemerintah daerah kabupaten/kota kini menganggarkan sejumlah dana dari
anggaran daerah untuk menanggung biaya pelayanan kesehatan di rumah sakit.
Namun, bukan rahasia lagi, rumah sakit daerah sering dijadikan sasaran untuk memberi
kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akibatnya, rumah sakit cenderung menghindari
pelayanan cuma-cuma atau potongan harga bagi orang miskin.
b. Asuransi Sosial
Pada akhir masa jabatannya, Presiden Megawati mengeluarkan undang-undang tentang
jaminan sosial nasional, yang antara lain mengatur pembiayaan kesehatan bagi semua warga
melalui skema yang dikenal sebagai asuransi sosial. Dalam asuransi sosial, risiko mereka yang
muda dan tua, kaya dan miskin, aktif dan pensiunan, sehat dan berpenyakitan digabung,
dengan harapan premi rata-rata akan lebih murah dan lebih terjangkau orang miskin.
Asuransi sosial yang diterapkan secara nasional bersifat wajib.
Jaminan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin 7
7 7
18. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus
Sebenarnya, asuransi sosial bukan hal baru di Indonesia, karena pemerintah telah mewajibkan
pegawai negeri dan pensiunan tentara ikut asuransi sosial yang dulu bernama HI (health
insurance) dan kini dikenal sebagai asuransi yang dikelola PT Askes selain Jamsostek di
antara karyawan swasta. Tiap bulan, gaji pegawai negeri dipotong 2 persen sebagai premi
asuransi sosial askes, dengan paket layanan cukup komprehensif.
Asuransi sosial terkesan sebagai inisiatif baru untuk menjamin layanan kesehatan di
Indonesia, karena sejak bertahun-tahun telah dikembangkan jenis asuransi lain yang berbasis
di masyarakat, mulai dari gerakan yang dikenal sebagai "dana sehat" sampai yang dinamai
JPKM (jaminan pelayanan kesehatan masyarakat).
Asuransi komunitas ini dikelola secara lokal, mencakup mereka yang bekerja di sektor
informal, dikembangkan terkait lembaga pelayanan kesehatan, seperti puskesmas/dinas
kesehatan kabupaten atau rumah sakit, keanggotaan melingkupi wilayah tertentu atau di
antara kelompok yang sebelumnya telah ada, seperti kelompok tani dan nelayan. Masalah
yang berulang-ulang menghambat pengembangan JPKM di berbagai tempat di Indonesia
adalah soal keanggotaan. Anggota JPKM kebanyakan mereka yang menderita penyakit kronik
(adverse selection) sehingga membebani biaya pelayanan, keterbatasan manajemen, khususnya
untuk mengumpulkan premi dan pelayanan secara efisien (cost-effective), stabilitas finansial, dan
lainnya. Juga karena jumlah anggota relatif kecil, banyak JPKM tidak berlanjut atau bangkrut
dan memudarkan reputasi skema asuransi itu.
Mengingat asuransi sosial telah menjadi pilihan pemerintah dengan pemberlakuan undang-
undang yang telah disahkan DPR, perlu dicermati apakah orang miskin akan terpinggirkan
atau tidak. Asuransi sosial tidak akan menolong orang miskin jika masih dinikmati secara
eksklusif oleh mereka yang bekerja di sektor formal, sementara orang miskin banyak bekerja
di sektor informal. Terlebih jika rumah sakit atau klinik yang memberi layanan kepada
mereka yang terjamin asuransi sosial itu disubsidi pemerintah melalui anggaran sektor publik,
sehingga menyedot dana yang semestinya dialokasikan untuk orang miskin.
c. Asuransi Sosial Bagi Orang Miskin
Kini pemerintah menggandeng PT Askes yang berpengalaman mengelola asuransi sosial,
melalui dana yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah. Maka, jaminan kesehatan bagi
orang miskin membutuhkan skema yang lebih canggih (sophisticated), terkait program-program
pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan memungkinkan penyaluran sumber daya
dari lembaga-lembaga nasional, subnasional maupun internasional seperti Global Fund guna
mengendalikan penyakit malaria, tuberkulosis, HIV/AIDS, dan kemungkinan reinsurance
sebagai bagian pengelolaan dana untuk pelayanan kesehatan bagi orang miskin.
Pembenahan perlu dilakukan tidak hanya pada aspek pengelolaan dana, tetapi juga jaminan
mutu di antara rumah sakit dan klinik, milik pemerintah atau swasta, yang memungkinkan
pembeli (dalam hal ini pemerintah atau PT Askes) memiliki informasi lebih lengkap tentang
value for money dalam memanfaatkan dana yang terbatas untuk sebesar-besarnya meningkatkan
kesehatan orang miskin. Regulasi yang fungsional dibutuhkan tidak hanya dalam apa yang
ditanggung asuransi (benefit package), tetapi juga bagaimana proses pelayanan kesehatan oleh
rumah sakit dan klinik yang berbasis bukti ilmiah (evidence-based medicine) menjamin hasil
peningkatan derajat kesehatan orang miskin.
8 Jaminan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin
8 8
8
19. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus
Sekitar 60 juta jiwa keluarga di Indonesia di asuransikan oleh pemerintah. Dengan keluarnya
Surat Keputusan Menkes Nomor 332/menkes/SK/V/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin 2006 atau lebih dikenal dengan
Program Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin), merupakan jaminan kesehatan
bagi keluarga kurang mampu di Indonesia.
Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan tidak akan ada lagi pungutan bagi masyarakat
miskin saat berobat, dengan dalih apapun, dan angka 60 juta jiwa harus diketahui masyarakat.
Jika dalam pelaksanaannya terjadi kasus pasien yang memerlukan peresepan diluar obat
generik, maka selisih harga ditanggung pemerintah daerah atau pihak rumah sakit.
”Sudah sangat jelas dinyatakan dalam Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Masyarakat Miskin (JPK-MM) 2006 bahwa peserta JPK-MM tidak boleh
dikenakan iuran biaya dengan alasan apapun,” tegasnya
Salah satu masalah pelayanan publik yang cukup merisaukan masyarakat pada akhir-akhir ini
adalah biaya pemeliharaan kesehatan yang sangat tinggi. Masyarakat miskin yang masih
dominan memerlukan pemeliharaan kesehatan, menghabiskan hampir sebagian besar
penghasilannya untuk pelayanan kesehatan.
Apabila mengacu kepada regulasi yang ada, Pemerintah mempunyai tanggungjawab
diantaranya menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dengan mudah dan murah dapat
diakses oleh seluruh masyarakat, utamanya masyarakat miskin. Berikut beberapa regulasi yang
dapat menjadi considerance didalam jaminan pelayanan kesehatan bagi kelaurga miskin:
• UUD 1945 Amandamen Ps.28 H dan Pasal 34 Ayat 1-2
• UU Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
Pasal 66 ayat 1: “ Pemerintah mengembangkan, membina dan mendorong JPKM
sebagai cara yg dijadikan landasan setiap penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan
yang pembiayaannya dilaksanakan secara pra upaya, berazaskan usaha bersama dan
kekeluargaan.”
Pasal 71 : “ Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam
penyelenggaraan upaya kesehatan beserta sumber dayanya.
• UU RI, Nomor 25 Tahun 2000, tentang Program Pembangunan Nasional
Dimana jaminan pemeliharaan kesehatan merupakan salah satu prog dalam upaya
pemberdayaan masyarakat termasuk masyarakat miskin
• UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Pasal 22 h : “Dalam menyelenggarakan otonomi daerah Pemda mempunyai
kewajiban mengembangkan sistem jaminan sosial”
• Kepmen Kes No. 56/SK/I/2005 Tentang Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Bagi Masyarakat Miskin, Tahun 2005
• Permen Kes Nomor 69 Tahun 1991 Tentang Pemeliharaan Kesehatan
PNS,Pensiunan,Veteran,dan Perintis Kemerdekaan.
Jaminan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin 9
9 9
9
20. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus
• Permen Kes Nomor 527/Menkes/Per/VII/1993 Tentang Paket Pemeliharaan
Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program JPKM.
• Kepmen Kes Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 Tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan di Kabupaten / Kota
Dari regulasi diatas sudah ada beberapa program yang sedang berjalan didalam pemberian
pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Diantaranya Program Desa Sehat, Desa Siaga,
Dokter Keluarga, dsb. Namun program-program tersebut lebih banyak pada kegiatan-
kegiatan preventif dan promotif. Sedangkan yang sifatnya lebih kepada kuratif masih sangat
terbatas,
Kondisi saat ini pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi keluarga miskin, banyak dicover oleh
Puskesmas walaupun dari sisi sarana-prasarana dan kualitas pelayanan masih sangat kurang.
Ada beberapa daerah yang sudah menerapkan Jaminan Kesehatan bagi keluarga miskin
secara khusus, baik melalui suatu lembaga independen (Bapel Kesehatan), pemanfaatan
lembaga dan organisasi pelayanan kesehatan yang ada (RSU, Puskesmas), dsb.
Lembar Catatan
10 Jaminan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin
1010
10
21. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus
IV. Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kudus
Kebijakan pembangunan Kabupaten Kudus didalam pengentasan kemiskinan diantaranya
adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik
dengan manajemen modern.
Untuk mencapai kebijakan pembangunan didalam pengentasan kemiskinan melalui
peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, Kabupaten Kudus menetapkan Visi, Misi dan
Program untuk Pembagunan Kesehatan sbb:
Visi :
“ Terwujudnya Masyarakat Kudus Sehat 2010”
Misi :
1. Menggerakkan pembangunan nasional berwawasan kesehatan
2. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
3. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau
4. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta
lingkungannya
Program :
1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan
3. Peningkatan gizi masyarakat
4. Pencegahan dan pemberantasan penyakit
5. Penyehatan lingkungan permukiman
6. Pemberdayaan masyarakat dalam PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dan
pembinaan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat)
7. Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan farmasi, kosmetika dan
alat kesehatan
8. Peningkatan sistem informasi dan manajemen kesehatan
9. Peningkatan sumber daya manusia kesehatan
Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kudus 11
111111
11 11
22. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus
KUDUS SEHAT 2010
Derajat Kesehatan Optimal
• Angka kesakitan
• Angka kematian
• Status gizi
• Umur harapan hidup
Prilaku Sehat
Lingkungan sehat Pelayanan
• Permukiman • Pro aktif kesehatan :
• Tempat-tempat memelihara dan • Bermutu
Umum meningkatkan kes • Merata
• Tempat kerja • Mencegah risiko • Terjangkau
• Lingkungan lain penyakit seluruh
• Melindungi diri dari masyarakat
ancaman penyakit
• Berperan aktif
dalam upaya kes
Target Indikator Capaian Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kudus
No. Pelayanan Dasar Indikator Capaian Target Target
Kesehatan 2005 (%) 2005 (%) 2010 (%)
1. Kesehatan Ibu dan a. Cakupan Kunjungan 93,92 78 95
Anak Ibu hamil K4
b. Cakupan 87,57 77 90
pertolongan persa-
linan oleh Bidan
atau tenaga
kesehatan yg
memiliki kom-
petensi kebidanan 97,58 25 100
c. Ibu hamil resiko
tinggi yang dirujuk 95,03 65 90
d. Cakupan kunjungan
neonatus 84,05 65 90
e. Cakupan kunjungan
bayi 100 25 100
f. Cakupan bayi berat
badan lahir rendah
(BBLR) yg ditangani
12 Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kudus
121212
12
23. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus
No. Pelayanan Dasar Indikator Capaian Target Target
Kesehatan 2005 (%) 2005 (%) 2010 (%)
2. Penyuluhan perilaku a. Rumah tangga sehat 8,80 30 65
sehat b. Bayi yang mendapat 19,52 40 80
ASI eksklusif
c. Posyandu Purnama 38,35 25 40
d. Posyandu Mandiri 2,56 1 >2
3. Penyelenggaraan a. Cakupan jaminan 63,36 100 100
pembi-ayaan pemelihara-an
kesehatan bagi ke- kesehatan keluarga
luarga miskin dan miskin dan
masya-rakat rentan masyarakat rentan
4. Pencegahan flu a. Tertanggulanginya Belum ada Tidak ada 100
burung : Respons KLB Flu Burung kasus kasus
pelayanan kesehatan dalam waktu < 24
jam
Dari data yang ada didalam pencapaian indikator kinerja pada kewenangan wajib Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan, dari 63 indikator kinerja kewenangan wajib SPM
bidang kesehatan untuk Kabupaten Kudus sebanyak 42 indikator (66,67 %) telah mencapai
target tahun 2005, sedangkan yang belum mencapai target tahun 2005 sebanyak 21 indikator
(33,33 %). Untuk 8 indikator kinerja jenis pelayanan sesuai kebutuhan Kabupaten/Kota
tertentu di Kabupaten Kudus hanya memenuhi 6 indikator. Dari ke enam indikator tersebut,
sebanyak 4 indikator (66,67 %) telah mencapai target tahun 2005, sedang yang belum
mencapai target tahun 2005 sebanyak 2 indikator (33,33 %) yaitu Cakupan pelayanan
kesehatan kerja pada pekerja informal dan Cakupan pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan
usia lanjut.
Rencana Kegiatan Bidang Kesehatan Untuk Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin
Tahun 2006 – 2008.
Berikut beberapa kegiatan yang mendukung pelayanan kesehatan untuk keluarga miskin di
Kabupaten Kudus :
1. Meningkatkan Upaya Kesehatan
• Peningkatan cakupan dan mutu pelayanan
• Peningkatan bimbingan dan pengawasan sarana pelayanan kesehatan swasta dan
pemerintah
• Pengendalian sarana pelayanan kesehatan
• Peningkatan kesehatan Ibu Anak dan Usia Lanjut
2. Meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
• Peningkatan penyediaan obat dan alat kesehatan
Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kuduss 13
131313
13
24. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus
3. Mengembangkan jaminan pemeliharaan kesehatan
• Pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)
4. Meningkatkan gizi masyarakat
• Upaya perbaikan gizi keluarga (UPGK)
• Upaya perbaikan gizi institusi (UPGI)
• Penanggulangan gangguan akibat kekurangan yudium (GAKY)
• Sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
• Pemberdayaan masyarakat baik perorangan, kelompok maupun masyarakat
terutama dalam PHBS
6. Meningkatkan kesehatan lingkungan permukiman
• Penyehatan lingkungan permukiman
Lembar Catatan
14 Jaminan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin
1414
14
25. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus
V. Analisis Kebutuhan dan Situasi Pelayanan Pembiayaan
Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin.
a. Analisis Kebutuhan Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi
Masyarakat Miskin.
Untuk mengetahui dan mendapatkan satu kebutuhan program pelayanan dasar kesehatan
khususnya pelayanan pembiayaan kesehatan bagi keluarga miskin. LGSP bekerjasama dengan
Kabupaten Kudus melakukan identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang menyangkut
pelayanan dasar kesehatan melalui suatu kegiatan workshop dan Diskusi Kelompok Terfokus
(FGD) dengan melibatkan stakeholder baik dari unsur government maupun non governmant
yang mempunyai tanggungjawab dan concern terhadap Pelayanan Dasar Kesehatan
khususnya didalam peningkatan pelayanan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin.
Pada kegiatan Workshop dan FGD dilakukan beberapa tahapan sbb :
1. Pengenalan Pelayanan Publik
• Prinsip-prinsip pelayanan publik
• Management pelayanan publik dengan efektivitas PPPO (Prosedur, Organisasi,
Personil dan Policy)
• Konsep pelayanan publik dengan fokus pelayanan dasar kesehatan khususnya untuk
pembiayaan kesehatan bagi keluarga miskin.
2. Identifikasi permasalahan Pelayanan Dasar Kesehatan di Kab. Kudus
• Kondisi existing Pelayanan Dasar Kesehatan (Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi
Keluarga Miskin)
• Kondisi ideal Pelayanan Dasar Kesehatan (Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi
Keluarga Miskin)
• Teridentifikasinya gap Pelayanan Dasar Kesehatan (Pelayanan Pembiayaan Kesehatan
Bagi Keluarga Miskin)
3. Identifikasi Permasalahan Flow Pelayanan Dasar Kesehatan (Pelayanan Pembiayaan
Kesehatan Bagi Keluarga Miskin)
• Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk proses
pelayanan pada kesiapan design pelayanan pada mekanisme Pelayanan Pembiayaan
Kesehatan Bagi Keluarga Miskin
• Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk
proses pelayanan pada titik pelayanan(unit pelayanan) pada mekanisme Pelayanan
Pembiayaan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin.
• Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk proses
pelayanan pada mekanisme penjangkauan pelayanan terhadap kelompok-kelompok
masyarakat yang jauh dari unit pelayanan pada Penyelenggaraan Pelayanan
Pembiayaan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin.
15 Analisis Kebutuhan dan Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
151515
15
26. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus
• Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk proses
pelayanan pada mekanisme pengorganisasian warga yang menjadi target group untuk
mendapatkan Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin
Adapun hasil hasil identifikasi kebutuhan dan permasalahan Pelayanan Dasar Kesehatan
(Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin) sbb:
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dasar Kesehatan (Pelayanan Pembiayaan Kesehatan
Bagi Keluarga Miskin) di Kabupaten Kudus
1. Kondisi existing Pelayanan Dasar Kesehatan (Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi
Keluarga Miskin)
• Biaya pemeliharaan kesehatan untuk keluarga miskin terbesar subsidi dari APBN dan
APBD support kekurangan subsidi.
• Kriteria kategori keluarga miskin yang layak mendapat Askeskin belum jelas.
• RSU mengalami over load pasien Askeskin.
• Perawatan khusus penyandang cacat belum termasuk didalam Askeskin
• Pelayanan rawat jalan (pasca perawatan di RSU) belum dijamin Askeskin
• Pelayanan kesehatan murah terbatas di tingkatan Puskesmas
• Pemanfaatan pelayanan kesehatan banyak oleh non Gakin
• Standarisasi penerima Askes-Gakin belum ada
• Kartu Askeskin untuk pasien miskin sangat terbatas
2. Kondisi ideal Pelayanan Dasar Kesehatan (Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi
Keluarga Miskin)
• Pelayanan kesehatan di desa lebih dioptimalkan
• Optimalisasi anggaran kesehatan
• Desiminasi kriteria Gakin ke masyarakat
• Optimalisasi peran Puskesmas
• Pengobatan Askeskin tidak hanya generik, tetapi dapat memakai formularium RS.
• Perlu adanya lemabaga independen untuk verifikasi Gakin
• Ada renewal kartu Gakin pada setiap tahun
• Sosialisasi Yankes Gakin diperluas sampai pada tingkat desa
3. Teridentifikasinya Pelayanan Dasar Kesehatan (Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi
Keluarga Miskin) sebagai gap yang terjadi antara kondisi existing dengan kondisi
ideal / yang seharusnya
• Belum ada lembaga independen yang bertugas khusus verifikasi Gakin
• Belum ada regulasi (perda) tentang sistem JPK
16 Analisis Kebutuhan dan Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
161616
16
27. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus
• Informasi dan pengetahuan Asuransi Kesehatan keluarga miskin belum banyak
diketahui
• Data Gakin yang ada tidak valid
• Sistem rujukan dari Puskesmas belum optimal
• Warga miskin masih banyak yang tidak mempunyai kartu Askes
Identifikasi Permasalahan Flow layanan Pembiayaan Kesehatan bagi Keluarga
Miskin (Management Pelayanan JAMKESDA)
1. Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk proses
pelayanan pada kesiapan design pelayanan pada mekanisme Penyelenggaraan
Pembiayaan Kesehatan bagi Keluarga Miskin
a. Permasalahan Kesiapan Design Layanan
• Belum ada Regulasi (Perda) Sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)
• Kinerja tenaga kesehatan kurang optimal
• Dalam pembuatan RAB Gakin belum mengacu pada DSP
b. Penyebab Permasalahan Kesiapan Design Layanan
• Belum ada pemetaan kepersertaan JPK
• Kesejahteraan tenaga kesehatan
• SDM dan anggaran terbatas
c. Alternatif Solusi Kesiapan Design Layanan
• Perlu adanya Regulasi (Perda) tentang JPK
• Advokasi JPK kepada Eksekutif dan Legislatif
• Anggaran & SDM untuk tenaga kesehatan
• Diklat tenaga kesehatan sesuai TNA
• Rekrutmen sesuai BKRJ
• Jenjang pendidikan disetarakan/dioptimalkan bagi Tenaga Kesehatan
• Menaikkan Alokasi Dana APBN, APBD, DUDI 20%
• Workshop tentang kriteria Gakin-Kudus
• Workshop tim pendataan
2. Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk proses
pelayanan pada titik pelayanan(unit pelayanan) pada mekanisme Penyelenggaraan
Pembiayaan Kesehatan bagi Keluarga Miskin.
a. Permasalahan Pada Unit Pelayanan (Titik Layanan)
• RSD over load pasien Gakin
Analisis Kebutuhan dan Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin 17
171717
17
28. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus
• Sosialisasi Gakin ke masyarakat belum mengenai sasaran
• Aturan pelayanan Strata 1 perlu di sesuaikan dengan kemampuan Puskesmas
b. Penyebab Permasalahan Pada Unit Pelayanan (Titik Layanan)
• Sistem rujukan ke Puskesmas belum optimal, cenderaung langsung ke RSU
• Tidak ada pembatasan jaminan kesehatan pada masyarakat.
c. Alternatif Solusi Permasalahan Pada Unit Pelayanan (Titik Layanan)
• Penambahan sarana dan prasarana RSD
• Pelayanan di Puskesmas lebih difungsikan sehingga mengurangi rujukan ke RSD
• Jenis pelayanan di Puskesmas sesuai dengan standarisasi
• Pembangunan/Rehab gedung PKD & penyediaan peralatan standard PKD
• Pembentukan Bapel JPK Independent oleh Pemda dan LSM
3. Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk proses
pelayanan pada mekanisme penjangkauan pelayanan terhadap kelompok-
kelompok Masyarakat yang jauh dari unit pelayanan pada Penyelenggaraan
Pembiayaan Kesehatan bagi Keluarga Miskin.
a. Permasalahan mekanisme penjangkauan pelayanan terhadap kelompok-
kelompok Masyarakat yang jauh dari unit pelayanan
• PKD belum berfungsi optimal
b. Penyebab mekanisme penjangkauan pelayanan terhadap
Permasalahan
kelompok-kelompok Masyarakat yang jauh dari unit pelayanan
• Dana, fasilitas dan SDM untuk sosialisasi minim
• Koordinasi desa dan puskesmas kurang
c. Alternatif Solusi Permasalahan mekanisme penjangkauan pelayanan terhadap
kelompok-kelompok Masyarakat yang jauh dari unit pelayanan
• Pelatihan tenaga penyuluh.
• Pengadaan Mobil untuk penyuluhan Gakin
• Fungsi PKD di optimalkan
• Workshop Tingkat Kabupaten untuk sosialisasi pada Stakeholders Kesehatan
4. Teridentifikasinya permasalahan, penyebab dan alternatif solusi proses pelayanan pada
mekanisme pengorganisasian warga yang menjadi target group untuk
mendapatkan pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Pembiayaan Kesehatan bagi
Keluarga Miskin.
a. Permasalahan mekanisme pengorganisasian warga yang menjadi target group
• Belum semua Gakin dapat Kartu Askeskin
18 Analisis Kebutuhan dan Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
181818
18
29. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus
• Kriteria Gakin tidak jelas
b. Penyebab Permasalahan mekanisme pengorganisasian warga yang menjadi
target group
• Belum adanya lembaga untuk verifikasi Gakin
c. Alternatif Solusi Permasalahan mekanisme pengorganisasian warga yang
menjadi target group
• Pembentukan forum Kesehatan Masyarakat Desa oleh LSM & Pemda
• Peningkatan peran swasta dan DUDI dalam sosialisasi dan realisasi JPK Gakin
• Data ulang Gakin oleh Tim
Dari hasil analisis identifikasi kebutuhan dan permasalahan diatas, didapat satu permasalahan
utama yang berdampak terhadap efektivitas manajemen pelayanan. Adapun permasalahan
utamanya adalah belum adanya lembaga yang secara total memberikan pelayanan dan
pendampingan berkelanjutan dan profesional untuk peningkatan pelayanan kesehatan.
Untuk efektivitas pelayanan yang berkelanjutan terhadap Penyelenggaraan Pelayanan
Pembiayaan Kesehatan bagi Keluarga Miskin diperlukan adanya kebijakan yang mendukung
optimalisasi pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin.
b. Analisis Situasi Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi
Masyarakat Miskin.
Untuk mengetahui sejauh mana kebutuhan pelayanan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat
miskin diperlukan adanya perbandingan antara kondisi capaian pelayanan pembiayaan
kesehatan bagi maskin dan mastan dengan target capaian pelayanan pembiayaan kesehatan
bagi maskin dan mastan.
Pencapaian SPM Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Masyarakat
Rentan
Pelayanan Dasar Indikator Capaian Target Target
Kesehatan 2005 (%) 2005 (%) 2010 (%)
Penyelenggaraan Cakupan jaminan 63,36 100 100
pembi-ayaan kesehatan pemelihara-an kesehatan
bagi ke-luarga miskin keluarga miskin dan
dan masya-rakat rentan masyarakat rentan
Beberapa permasalahan pelayanan pembiayaan kesehatan bagi Maskin dan Mastan yang
terjadi pada saat ini :
• Provider Kesehatan diinstruksikan tidak menolak pasien yang menggunakan SKTM
Analisis Kebutuhan dan Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin 19
191919
19
30. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus
• Ada indikasi kegagalan pendistribusian kartu Askeskin terkendala adanya SKTM yang
sangat mudah didapat
• Banyak penyalahgunaan SKTM oleh masyarakat yang tidak miskin klaim Askeskin
makin besar sehingga membebani anggaran
• Keterlambatan pencairan dana klaim Askeskin mengganggu pelayanan dan keuangan
Provider
• Kasus mark up dana klaim Askeskin oleh sebagian Provider
SPM Pembiayaan Kesehatan Pra Upaya Perorangan
No Cakupan Jaminan Kesehatan Bagi Gakin dan Target Target
Mastan 2005 (%) 2010 (%)
Langkah Kegiatan
Perhitungan Unit Cost pelayanan kesehatan
1
Penetapan kriteria dan jumlah Gakin
2
Penetapan paket dan premi
3
Penetapan kebutuhan pembiayaan Gakin
4
Perhitungan kontribusi daerah
5
Advokasi
6
Sosialisasi
7
Pemantapan model pembiayaan kesehatan gakin
8
Monitoring dan evaluasi
9
Lembar Catatan
20 Analisis Kebutuhan dan Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
202020
20
31. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus
VI. Efektivitas Manajemen Pelayanan Pemeliharaan
Kesehatan Untuk Keluarga Miskin Dengan
Pendekatan PPPO.
Dalam rangka operasionalisasi suatu lembaga untuk peningkatan pelayanan terhadap
masyarakat diperlukan suatu manajemen yang efisien, efektif, operasional dan mudah
diakses oleh masyarakat. LGSP didalam bantuan teknisnya memberikan support khusus
didalam efektivitas manajemen pelayanan publik dengan pendekatan PPPO
Adapun uraian pendekatan PPPO (Prosedur, Personil, Policy dan Organisasi) sbb:
1. Kesiapan dan penyederhanaan Prosedure. Agar pelayanan pemeliharaan kesehatan
dapat dengan mudah dinikmati dan dijangkau oleh masyarakat sebagai klien yang
dilayani, diperlukan adanya suatu Standart Operasion Procedur (SOP) yang simple,
cepat, accessible dan affordable. Ada suatu bagan alir yang dengan mudah dapat diakses
dan dipahami oleh masyarakat khususnya masyarakat dari keluarga miskin
2. Kesiapan Struktur Organisasi suatu lembaga yang akan mengkoordinir,
mengadvokasi maupun memberikan pelayanan pemeliharaan kesehatan kepada
masyarakat dengan dilengkapi dan dipertimbangkan hal-hal sbb:
- Penetapan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dan kewenangan dari masing-
masing unit, bidang atau bagian yang ada di organisasi lembaga pemberi
pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi keluarga miskin
- Penetapan siapa dan unit apa saja yang akan terlibat didalam lembaga pemberi
pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi keluarga miskin
- Perancangan kedudukan dan hubungan “Lembaga pemberi pelayanan
pemeliharaan kesehatan bagi keluarga miskin” dengan Unit/SKPD lain dalam
struktur Pemda, dan lembaga lainnya.
3. Diperlukan adanya capacity building untuk Personil yang terlibat didalam “Lembaga
pemberi pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi keluarga miskin” agar mampu
melaksanakan prosedure yang sudah ditetapkan. Untuk mengetahui kebutuhan
capacity building personil yang terlibat didalam manajemen lembaga pelayanan
pemeliharaan kesehatan bagi keluarga miskin, diperlukan setidaknya:
- Penysunan training need assessment pada manajemen Lembaga pengelola
pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi keluarga miskin.
- Perancangan program pelatihan personil yang terlibat dalam manajemen Lembaga
pengelola pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi keluarga miskin, menyangkut
pengetahuan, keterampilan, sikap – baik yang teknis maupun manajerial – sesuai
posisi yang akan diisi.
4. Untuk mendukung operasionalisasi agar lebih efektif, produktif, dan berkelanjutan
maupun menjadi rujukan bagi pelayanan pemeliharaan kesehatan di daerah “Lembaga
pengelola pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi keluarga miskin” diperlukan adanya
Policy atau kebijakan daerah (Perda/SK Bupati) yang dapat memayungi kegiatan
lembaga tersebut.
Efektivitas Manajemen Pelayanan Pemeliharaan ... dengan PPPO 21
212121
21
33. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus
VII. Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan
Pembiayaan Kesehatan bagi Keluarga Miskin
melalui Jaminan Kesehatan Daerah
(JAMKESDA) Dengan Pendekatan PPPO
Untuk mendapatkan suatu kebutuhan skema tindakan didalam peningkatan pelayanan bidang
kesehatan khususnya didalam pembiayaan kesehatan bagi keluarga miskin, dilakukan dengan
beberapa pendekatan untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan maupun
permasalahan yang dihadapi baik oleh government maupun non government didalam
peningkatan pelayanan bidang kesehatan, khususnya didalam fasilitasi pembiayaan kesehatan
bagi keluarga miskin. Beberapa pendekatan yang dilakukan sbb:
1. Rapid assessment tentang program maupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi
government didalam pemberian pelayanan kesehatan khususnya bagi keluarga miskin.
2. Gap analisis untuk permasalahan-permasalahan bidang kesehatan dengan
membandingkan kondisi existing pelayanan kesehatan dengan kondisi ideal yang
diharapkan didalam pelayanan kesehatan.
3. Melakukan identifikasi alternatif solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang
dihadapi didalam pelayanan kesehatan dari aspek design layanan, aspek layanan yang
dilakukan pada setiap service point, mekanisme layanan kesehatan untuk mencapai
kelompok-kelompok marginal yang jauh dari titik layanan dan bagaimana
pengorganisasian kelompok-kelompok marginal tersebut untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan dari Pemerintah sebagai lembaga yang bertanggung jawab didalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat.
4. Melakukan identifikasi kebutuhan untuk peningkatan manajemen pelayanan pembiayaan
kesehatan bagi keluarga miskin melalui pendekatan PPPO (Kesiapan Organisasi,
Prosedur pelayanan, Kesiapan Personil dan Kesiapan Policy). Untuk mengelompokkan
kebutuhan peningkatan pelayanan kesehatan dengan pendekatan PPPO dipergunakan
Fishbone diagram.
5. Melakukan analisis pada setiap kelompok kebutuhan peningkatan pelayanan kesehatan
pada aspek PPPO dengan Force Field Analysis yaitu faktor-faktor pendukung apa saja yang
bisa memudahkan proses pencapaian tujuan untuk peningkatan pelayanan pembiayaan kesehatan bagi
keluarga miskin Dan faktor-faktor penghambat apa saja yang menyulitkan proses pencapaian tujuan
untuk peningkatan pelayanan pembiayaan kesehatan bagi keluarga miskin
Identifikasi masalah Manajemen Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dalam
Mendukung Upaya Pembiayaan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin Di Kabupaten Kudus
secara kualitatif (Service Delivery Flow dengan penekanan efektivitas manajemen pelayanan
yang mencakup P3O).
Dari hasil identifikasi kebutuhan untuk peningkatan manajemen pelayanan pembiayaan
kesehatan bagi keluarga miskin melalui pendekatan PPPO (Kesiapan Organisasi, Prosedur
pelayanan, Kesiapan Personil dan Kesiapan Policy) dengan mempergunakan diagram
fishbone, telah dihasilkan beberapa rumusan kebutuhan program sebagai pintu masuk untuk
peningkatan manajemen pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin. Adapun beberapa
rumusan program dimaksud sbb :
STPP Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Melalui JAMKESDA-PPPO 23
232323
23
34. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus
Fishbone Diagram
JAMINAN KESEHATAN BAGI MASKIN DAN MASTAN
PERSONIL PROSEDUR
Kondisi Personil di Kab.
Kudus sudah mencukupi Penanganan Pasien dari luar
secara jumlah, kualifikasi wilayah Kab. Kudus
maupun pendistribusian
“Upaya-upaya apa saja
yang saat ini paling
mendesak dilakukan
oleh bupati/pemda
agar mampu
meningkatkan cakupan
Pendataan ulang Pembentukan program pembiayaan
Kepastian pembiayaan maskin yg tidak pra-Bapel kesehatan bagi maskin
APBD terhadap maskin tercover askeskin dan mantan di
yg tidak tercover kabupaten Kudus ?”
askeskin
Kerjasama atau
MoU dengan
PT Askes
POLICY ORGANISASI
24 STPP Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Melalui JAMKESDA-PPPO
35. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus
Dari hasil identifikasi kebutuhan untuk peningkatan pelayanan jaminan kesehatan bagi
Maskin dan Mastan melalui pendekatan PPPO (Kesiapan Organisasi, Prosedur pelayanan,
Kesiapan Personil dan Kesiapan Policy) dengan mempergunakan diagram fishbone, telah
dihasilkan tiga aspek rumusan kebutuhan program sebagai pintu masuk untuk peningkatan
manajemen pelayanan jaminan kesehatan bagi Maskin dan Mastan. Adapun tiga aspek
rumusan kebutuhan program dimaksud sbb :
1. Aspek kesiapan Organisasi :
• Pendataan ulang maskin yg tidak tercover askeskin
• Pembentukan pra-Bapel Jaminan Kesehatan Bagi Maskin dan Mastan
• Kerjasama atau MoU dengan PT Askes
2. Aspek kesiapan Prosedur :
• Penanganan Pasien dari luar wilayah Kab. Kudus
3. Aspek kesiapan Policy :
• Kepastian pembiayaan APBD terhadap maskin yg tidak tercover Askeskin
Untuk mendapatkan sejauh mana kebutuhan kegiatan-kegiatan yang diperlukan sebagai
skema tindakan untuk peningkatan pelayanan jaminan kesehatan bagi Maskin dan Mastan,
diperlukan adanya analisis terhadap tiga aspek tersebut diatas.
Adapun analisis yang dipergunakan untuk mendapatkan kegiatan-kegiatan tersebut adalah
dengan mempergunakan analisis bidang daya (Force Field Analysis), yaitu dengan
mempertimbangkan faktor-faktor pendukung apa saja yang bisa memudahkan proses pencapaian
tujuan untuk peningkatan pelayanan jaminan kesehatan bagi Maskin dan Mastan Dan faktor-faktor
penghambat apa saja yang menyulitkan proses pencapaian tujuan untuk peningkatan pelayanan
jaminan kesehatan bagi Maskin dan Mastan.
Berikut hasil analisis bidang daya (Force Field Analysis) untuk tiga aspek tersebut diatas:
STPP Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Melalui JAMKESDA-PPPO 25
252525
25
36. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus
Force Field Analysis
Organisasi
Kesiapan Organisasi Didalam Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Bagi
Mastan Dan Maskin
Pendataan ulang maskin yg tidak tercover askeskin
Pendorong Penghambat
• Penyalahgunaan SKTM oleh masyarakat • Kurang Sarpras
non miskin • Belum ada anggaran untuk pendataan
• Ada tenaga ulang
• Ada data awal maskin non askeskin yg • Kriteria maskin/mastan belum jelas
bisa dipakai • Belum ada/belum jelas lembaga yang
• Bisa konfirmasi data dengan DKK- menangani/ditunjuk
BKKBN; Capilduk; BPS • Koordinasi antar sektor terkait kuran
• Ada lembaga yg mampu melakukan
pendataan : DKK atau BPS dibantu
Puskesmas/Bidan Desa
Kesiapan Organisasi Didalam Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Bagi
Mastan Dan Maskin
Pembentukan pra-Bapel Jaminan Kesehatan Bagi Maskin dan Mastan
Pendorong Penghambat
• Komitmen Dinas terkait/Dinkes-Askes • Political will dari top leader/bupati
tinggi • Belum ada payung hukum
• Pernah ada program JPKMM • Pelayanan akan berbeda dengan askeskin
• Secara organisasi sudah ada SKPD • Hanya berlaku untuk Kab Kudus saja
(Satuan Kerja Pengelola Daerah) yag • Juli tahun 2008 harus terbentuk SOTK
melayani maskin non askeskin (PPK tk I-
IV)
• Ada PP 41 tahun 2007
• SPM kesehatan
26 STPP Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Melalui JAMKESDA-PPPO
262626
26
37. Aplikasi STTP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus
Kesiapan Organisasi Didalam Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Bagi
Mastan Dan Maskin
Kerjasama atau MoU dengan PT Askes
Pendorong Penghambat
• Selama ini belum ada MoU dng Askes • Kemauan pimpinan daerah/Bupati
• Memperlancar pelayanan kesehatan bagi • Belum ada sinkronisasi data maskin
maskin non askeskin nonaskeskin
• Ada tim perumus kerjasama (Biro
Hukum, Setda, DKK)
• Keterlambatan pencairan dana klaim
askeskin
Prosedur
Kesiapan Prosedur Didalam Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Bagi
Mastan Dan Maskin
Penanganan Pasien dari luar wilayah Kab. Kudus
Pendorong Penghambat
• Ada peluang penggalian dana di luar • Kemauan politik dari Bupati
mata anggaran (dana perimbangan)
• Belum ada kerjasama/MoU dengan Kab.
• Mengakomodasi kebutuhan maskin non lain
askeksin
• Pasien luar Kab Kudus mengurangi
APBD Kab Kudus/ APBD
membengkak
STPP Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Melalui JAMKESDA-PPPO 27
2727
27
38. Aplikasi STTP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus
Policy
Kesiapan Policy Didalam Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Bagi Mastan
Dan Maskin
Kepastian pembiayaan APBD terhadap maskin yg tidak tercover Askeskin
Pendorong Penghambat
• Ada APBD/APBN Perubahan • Tidak ada political will dari Bupati
• Jumlah Maskin/mastan non askeskin • Devisit APBD Kabupaten
awal telah diketahui (40.000)
• Tidak ada political will dari legislatif
• Ada tenaga yg dapat mengitung alokasi
anggaran bagi maskin nonaskeskin
• Kerjasama/loby dengan legeslatif
• Tdk boleh menolak pasien yg
menggunakan SKTM
Dengan mempertimbangkan hasil dari faktor-faktor mempertimbangkan faktor-faktor
pendukung apa saja yang bisa memudahkan proses pencapaian tujuan untuk peningkatan pelayanan
jaminan kesehatan bagi Maskin dan Mastan Dan faktor-faktor penghambat apa saja yang
menyulitkan proses pencapaian tujuan untuk peningkatan pelayanan jaminan kesehatan bagi Maskin dan
Mastan. Berikut didapat hasil rumusan kegiatan yang merupakan suatu skema tindakan untuk
peningkatan pelayanan jaminan kesehatan bagi Maskin dan Mastan. Adapun skema tindakan
ini dapat menjadi acuan didalam mendukung program kerja Dinas Kesehatan didalam
memberikan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan mastan.
Adapun Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat
Miskin dan Masyarakat Rentan sbb:
28 STPP Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Melalui JAMKESDA-PPPO
282828
28
39. Aplikasi STTP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus
Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan Masyarakat Rentan
No Program / Unit Biaya Penangg Output
Keterangan
Kegiatan Jawab 1 2 3 4 5
Organisasi (Usulan Perda/SK lembaga (Bapel) yang menangani pembiayaan kesehatan maskin/Jamkesda)
1 Melakukan 2 Kali 20.000.000 Bappeda- Dukungan 008
advokasi ke bupati Dinkes- pembentukan
dan dewan LSM-BPS lembaga yang
menangani
pembiayaan
kesehatan
maskin
2 Membuat 1 Paket 50.000.000 Ka. Dinkes- Draft Naskah 008
ranperda/SK Bupati akademis
lembaga khusus ranperda
pengelola maskin Bapel
yang tidak pengelola
tercover maskin
askeskin/non
askeskin
3 Pengusulan ke 2 Kali 6.000.000 Ka. Dinkes Naskah 008
bagian akademis
hukum/bupati ranperda Bapel
pengelola
maskin yang
sudah dikaji
Bagian hukum
STPP Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Melalui JAMKESDA-PPPO 29
292929
29
40. Aplikasi STTP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus
No Program / Unit Biaya Penangg Output Keterangan
Kegiatan Jawab 1 2 3 4 5
4 Pembahasan 2 Kali 10.000.000 Ka. Dinkes Ranperda yang 008 009
ranperda/SK & DPRD sudah disetujui
lembaga khusus DPRD
pengelola maskin
non askeskin/
tidak tercover
askeskin
5 Perda/SK 1 Paket 10.000.000 Bagian Perda Bapel 009
lembaga khusus Hukum & yang sudah
pengelola maskin DPRD disahkan
non askeskin/ DPRD &
tidak tercover Bupati
askeskin
6 Pembentukan 1 Paket Pm Bupati Lembaga 009 010
tim/lembaga Bapel yang
khusus pengelola mampu
maskin non mengelola
askeskin/ tidak pelayanan
tercover askeskin maskin non
askeskin
Policy (Pengusulan Anggaran APBD Untuk Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Masyarakat Rentan Non
Askeskin)
7 Pengusulan 40.000 3.840.000.000 DKK / Terlayaninya 008 009 010 011 012
Anggaran Bagi (jiwa) BRSD Yankes
Maskin Non Maskin non
Askeskin askeskin
Kudus
30 STPP Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Melalui JAMKESDA-PPPO
303030
30
41. Aplikasi STTP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus
No Program / Unit Biaya Penangg Output Keterangan
Kegiatan Jawab 1 2 3 4 5
Policy (Konsultasi dan Audensi Kepada Pengambil Kebijakan Pembiayaan Makskin Non Askeskin)
8 Konsultasi 1 Kali - Kabid Bina Kebijakan 007/
Kepada Ka Dinas Kesmasy Usulan 008
Kesehatan Anggaran
9 Konsultasi 2 Kali 4.000.000 Ka Dinkes Kebijakan 008
Kepada Bupati dukungan
Kepala Daerah program
pembiayaan
maskin non
askeskin
10 Konsultasi 2 Kali 4.000.000 Ka Dinkes Mendapatkan 008
Kepada Dewan dukungan
Perwakilan Rakyat anggaran dari
Daerah (Komisi DPRD
IV)
Organisasi (Pendataan Masyarakat Miskin Non Askeskin)
11 Rapat Koordinasi 3 Kali 9.000.000 BPS Ada 008
dan Penentuan Persamaan
Petugas Pedoman
Pendataan. Kriteria
Miskin
STPP Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Melalui JAMKESDA-PPPO 31
313131
31
42. Aplikasi STTP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus
No Program / Unit Biaya Penangg Output Keterangan
Kegiatan Jawab 1 2 3 4 5
12 Pemutakhiran/ 4.000 160.000.000 BPS Dihasilkan 008
Validasi Data (cross respon data valid utuk
check survei dari den Maskin Non
data yang telah Askeskin
masuk) termasuk
kebutuhan
instrumen dan
pelaksanaan
13 Pendataan 1 Kali 35.000.000 BPS Data 008
pendapatan pendapatan
masyarakat masyarakat
14 Rapat Kerja Dinas 3 Kali 9.000.000 Dinkes Terbentuknya 008
Kesehatan untuk tim pendataan
pembentukan Tim
pendataan
15 Perekrutan tenaga 2 Kali 4.000.000 Dinkes Tenaga 008
pendataan pendataan
Organisasi (Kerjasama atau MoU dengan PT Askes)
Menentukan materi
MoU
16 Pembuatan draft 1 Paket 1.500.000 Dinkes & Draft Dokumen 008
MoU (rencana) CSO Kes MoU
Kerjasama
Kabupaten
Kudus dengan
PT. Askes yang
siap di
seminarkan
32 STPP Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Melalui JAMKESDA-PPPO
323232
32
43. Aplikasi STTP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus
No Program / Unit Biaya Penangg Output Keterangan
Kegiatan Jawab 1 2 3 4 5
17 Pembahasan 1 Kali 10.000.000 Dinkes, PT. Draft 008
(seminar) Askes Dokumen
MoU hasil
seminar
18 Perumusan & 4 Kali 4.000.000 (Biro Legalitas 008
konsultasi Hukum, Dokumen
Setda, DKK, MoU
Bupati) Kerjasama
Kabupaten
Kudus dengan
PT. Askes
19 Penandatanganan 1 Kali 10.000.000 Bupati, Dokumen 008 009
MoU Dinkes & MoU
PT Askes Kerjasama
Kab. Kudus
dgn PT. Askes
yang sudah
disepakati
bersama
Bupati & PT.
Askes
Melakukan Advokasi
20 Audiensi : 008 009
- Legislatif 5 Kali 2.500.000 Dinkes & Program kerja
- Eksekutif 5 Kali 2.500.000 PT Askes MoU Kab -
Askeskin
STPP Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Melalui JAMKESDA-PPPO 33
333333
33
44. Aplikasi STTP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus
No Program / Unit Biaya Penangg Output Keterangan
Kegiatan Jawab 1 2 3 4 5
21 Penyerahan data 1 Kali 10.000.000 Dinkes & Data maskin 008 009
maskin non PT Askes non Askeskin
Askeskin hasil survey
22 Rapat dan 4 Kali 4.000.000 Dinkes & Diseminasi 009 010
Sosialisasi PT Askes data maskin
non Askeskin
hasil survey
Pendataan Ulang Maskin
Non Askeskin
23 Konfirmasi data 1 Kali 10.000.000 Dinkes & Validasi data 009
dengan : DKK- PT Askes maskin non
BKKBN Askeskin hasil
survey
24 Konfirmasi data 1 Kali 10.000.000 Dinkes & Validasi data 009
dengan : BPS PT Askes maskin non
Askeskin hasil
survey
25 Konfirmasi data 1 Kali 10.000.000 Dinkes & Validasi data 009
dengan : Capilduk PT Askes maskin non
Askeskin hasil
survey
Prosedur (Kerjasama antar Daerah dalam Penanganan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Maskin)
26 Melakukan 4 Kali 8.000.000 Dinkes- Kesepakatan 008 009
koordinasi antar Askes- pembentukan
sektor terkait Bappeda Tim kerja-
sama antar
daerah
34 STPP Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Melalui JAMKESDA-PPPO
343434
34
45. Aplikasi STTP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus
No Program / Unit Biaya Penangg Output Keterangan
Kegiatan Jawab 1 2 3 4 5
27 Pembentukan tim 2 Kali 5.000.000 Bupati- Terbentuknya 008 009
untuk menjalin Dinkes-PT Tim kerja-
kerjasama antar Askes-RS sama antar
daerah daerah
28 Melakukan 3 Kali 9.000.000 Bupati- Kesepakatan 008 009
koordinasi antar Dinkes-PT membuat draft
Daerah Askes-RS MoU
kerjasama
29 Membuat draft 2 Kali 4.000.000 Bupati- Draft moU 008 009
kerjasama antar Dinkes-PT kerjasama
daerah Askes-RS antar daerah
30 Melakukan MoU 1 Kali 10.000.000 Bupati- MoU yang 008 009
Dinkes sudah
dilegalkan
duabelah
pihak
Prosedur (Melakukan Monitoring dan Evaluasi)
31 Pengecekan data/ 2 Kali Pm Tim Monev Data Maskin 009 010 011 012
crosscheck data di (Setda, dan Mastan
lapangan Dinkes, peserta
Bappeda) Askeskin
32 Audit laporan 2 Kali Pm Tim Monev Laporan 009 010 011 012
keuangan (Setda, keuangan
Dinkes, Askeskin
Bappeda)
STPP Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Melalui JAMKESDA-PPPO 35
353535
35