SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 50
Descargar para leer sin conexión
Kasus aplikasi kesehatan jamkesda kudus
Kasus aplikasi kesehatan jamkesda kudus
Aplikasi Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan
     Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)
       dalam Mendukung Upaya Pembiayaan
          Kesehatan Bagi Keluarga Miskin
               Di Kabupaten Kudus



            Referensi Fasilitator




          Local Governance Support Program
        Local Government Management Systems
                    Maret 2008




                                              i
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali



Aplikasi STTP Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dalam
Mendukung Upaya Pembiayaan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin
Di Kabupaten Kudus

Buku lain pada Seri Manajemen Pelayanan Publik ini :
1. Penyusunan Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan-Panduan Fasilitasi
2. Aplikasi Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Promosi Kesehatan Kab. Boyolali
3. Aplikasi Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Pendidikan Kab. Karanganyar
4. Aplikasi Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan UKM ’KLIBI’ Tebing Tinggi
5. Aplikasi Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan UKM ’BKPED’ Klaten
6. Aplikasi Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Lingkungan Hidup Kab. Sibolga

Tentang LGSP
Local Governance Support Program merupakan program bantuan teknis yang mendukung
tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) di Indonesia pada dua sisi, yaitu
pemerintah daerah dan masyarakat. Dukungan kepada pemerintah daerah dimaksudkan agar
pemerintah meningkat kompetensinya dalam melaksanakan tugas-tugas pokok
kepemerintahan di bidang perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, dan meningkat
kemampuannya dalam memberikan pelayanan yang lebih baik, serta mengelola sumber
daya. Dukungan kepada DPRD dan organisasi masyarakat adalah untuk memperkuat
kapasitas mereka agar dapat melakukan peran-peran perwakilan, pengawasan, dan partisipasi
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

LGSP bekerja di 60 lebih kabupaten dan kota di Indonesia, di sembilan propinsi: Nanggroe
Aceh Darussalam, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa
Timur, Sulawesi Selatan dan Papua Barat.

Buku ini terwujud berkat bantuan yang diberikan oleh United States Agency for
International Development (USAID) berdasarkan nomor kontrak No. 497-M-00-05-
00017-00 dengan RTI International, melalui pelaksanaan Local Governance Support
Program (LGSP) di Indonesia. Pendapat yang tertuang di dalam laporan ini tidaklah
mencerminkan pendapat dari USAID
Program LGSP dilaksanakan atas kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS),
Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, pemerintah daerah dan organisasi masyarakat dalam
wilayah propinsi target LGSP. Program LGSP didanai oleh United States Agency for International
Development (USAID) dan dilaksanakan oleh RTI Internasional berkolaborasi dengan International
City/County Management Association (ICMA), Democracy International (DI), Computer Assisted
Development Incorporated (CADI) dan the Indonesia Media Law and Policy Centre (IMLPC). Pelaksanaan
Program dimulai pada Tanggal 1 Maret, 2005 dan berakhir Tanggal 30 September, 2009.


Informasi lebih lanjut tentang LGSP hubungi:

Telephone: +62 (21) 515 1755                          Fax::      +62 (21) 515 1752
Bursa Efek Jakarta, Gedung 1, lantai 29               Email:     lgsp@lgsp.or.id
Jl. Jend. Sudirman, kav. 52-53                        Website:   www.lgsp.or.id
Jakarta 12190

Dicetak di Indonesia.
Publikasi ini didanai oleh the United States Agency for International Development (USAID). Sebagian atau
seluruh isi buku ini, termasuk ilustrasinya, boleh diperbanyak, direproduksi, atau diubah dengan syarat
disebarkan secara gratis.




  ii
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali



                                     ABSTRAKSI
Panduan ini merupakan referensi bagi fasilitator dalam menyiapkan dan melaksanakan
pelatihan dan pendampingan (technical assistance) serta bahan bacaan dan latihan bagi peserta
dalam Aplikasi Tindakan Peningkatan Pelayanan Publik (STPP) bidang Kesehatan. Buku ini
disertai dengan panduan Protokol STTP sebagai panduan fasilitasi umum dan panduan
aplikasi spesifik bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pengelolaan lingkungan hidup
di kabupaten-kabupaten wilayah kerja LGSP.

Tujuan panduan ini adalah: sebagai pedoman fasilitator dalam pelatihan, bahan diskusi dalam
program pendampingan, serta kumpulan modul dan alat manajemen peningkatan
kemampuan dalam perbaikan pelayanan publik. Ini merupakan panduan yang menyangkut
peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pengelolaan peningkatan
pelayanan publik. Panduan ini menjelaskan dan mendiskusikan tentang konsep, isu-isu,
memformulasi masalah (persoalan) dan pemecahannya, metode bagaimana memformulasikan
strategi, program dan kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas
perbaikan pelayanan publik.

Kelompok sasaran panduan ini adalah: pimpinan dan staf penyelenggara pelayanan publik
(SKPD), para ahli manajemen pelayanan publik, service providers (akademisi, individu fasilitator
atau konsultan), anggota DPRD, LSM, media massa lokal, dan bagi siapa saja yang memiliki
perhatian dan kepedulian terhadap upaya perbaikan pelayanan publik.

Panduan ini terdiri dari 6 bab/bagian, sebagai berikut:

 1. Bab I: Kondisi Umum Pelayanan Kesehatan
 2. Bab II: Masalah Pembangunan Kesehatan
 3. Bab III: Jaminan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin
 4. Bab 1V: Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kudus
 5. Bab V: Analisis Kebutuhan Pelayanan dan Situasi Pelayanan Pembiayaan Kesehatan
    Bagi Masyarakat Miskin
 6. Bab VI: Efektivitas Manajemen Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Untuk Keluarga
    Miskin dengan Pendekatan PPPO
 7. Bab VII: Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Pembiayaan Kesehatan bagi
    Keluarga Miskin melalui JAMKESDA dengan Pendekatan PPPO

Ketujuh Bab ini didisain sebagai referensi bagi fasilitator dalam serial pendampingan (technical
assistance) sebagai aplikasi untuk peningkatan bidang pelayanan kesehatan.




                                                                                           iii
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali



                                     ABSTRACT

This guideline is a facilitator guide and manual for preparing a local public service
improvement action plan (SIAP), in particular on public health issues. It is an accompanied
by a series of specific modules in SIAP Protocol, education, economic and environmental
service management.

The purposes of this guideline are: as a facilitator guide for training, discussion along the
technical assistance program, and as module of knowledge, skill and attitude in public service
improvement action plan. The module describes and discuss about concept, issues, problem
formulation and problem solving; how to formulate strategy, program and activities for
public service improvement action plan.

Target groups of this guideline are: for local government management specialists, service
providers (academician, individual facilitator/consultant), public service managers and their
staffs, local legislative (DPRD) members, NGO, local media, as well as anyone who has
concern on public service improvement.

This guideline is consist of seven Chapter, these are:
   1. Chpater I : Public Health Service in General
   2. Chpater II : Public Health Improvement Problems
   3. Chpater III : Public Health Service Assure for Poor Family
   4. Chpater IV : Public Health Promote Policy in Kudus District
   5. Chpater V : Need Assessment Analysis for public Health Promote service
       improvement in Kudus District
   6. Chpater VI: The Effectiveness of Public Health Service Management for Poor
       Family Analysis with PPPO
   7. Chpater VI : Public Helath Promote Service Improvement Scheme ‘JAMKESDA’
       Analysis with PPPO

This manual contains of 7 chapter and designed as facilitator’s guide and reference on public
health technical assisstance.




 iv                                                                                           iv
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali



                                                   DAFTAR ISI

    ABSTRAKSI .……………………………………………………………………….....                                                                                             iii

    ABSTRACT…………………………………………………………………………..... iv

    DAFTAR ISI .....……………………………………………………………………...... v

    KATA PENGANTAR ……………...…………………........……………………..........                                                                                vi

    Bab I.     Kondisi Umum Pelayanan Kesehatan……......………………………............ 1

    Bab II      Masalah Pembangunan Kesehatan .....……………………………………... 5

    Bab III.    Jaminan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin ....……………………………....                                                                  7

    Bab IV.     Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kudus ...……………….... 11

    Bab V.     Analisis Kebutuhan dan Situasi Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi
               Masyarakat Miskin ....................................................................................................       15

    Bab V1:    Efektivitas Manajemen Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Untuk Keluarga
               Miskin dengan Pendekatan PPPO …………....................................................... 21

    Bab VI1: Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Pembiayaan Kesehatan bagi
             Keluarga Miskin melalui JAMKESDA dengan Pendekatan PPPO .................. 23




v                                                                                                                                       v
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali



                             KATA PENGANTAR

Local Governance Support Program (LGSP) merupakan sebuah program bantuan bagi
pemerintah Republik Indonesia yang diberikan oleh United States Agency for International
Development (USAID). Program ini dirancang untuk menunjukkan bahwa melalui sistem
pemerintahan yang terdesentralisasi, masyarakat di daerah dapat mempercepat proses
pembangunan yang demokratis dan meningkatkan kinerja serta transparansi pemerintah
dalam penyediaan pelayanan publik. LGSP memberikan bantuan teknis bagi masyarakat dan
pemerintah daerahnya dengan membantu mereka mencapai tujuan melalui penyusunan
prioritas pembangunan dan penyediaan pelayanan publik secara demokratis. Untuk itu
LGSP bekerjasama dengan mitra-mitra dari pemerintah daerah, DPRD, media dan organisasi
masyarakat, yang tersebar di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatra Utara, Sumatra
Barat, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Papua Barat.

Reformasi desentralisasi yang dimulai pada Tahun 2001, merupakan perwujudan dari
komitmen Indonesia menuju pemerintahan daerah yang demokratis dan pembangunan yang
berkelanjutan. Dikeluarkannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menjadi
penanda terbukanya kesempatan luas bagi usaha pembangunan daerah dan bagi partisipasi
warga yang lebih besar dalam tata kelola pemerintahan. Sejak awal penerapan kebijakan
tersebut, masyarakat dan pemerintah daerah telah menjawab kesempatan tersebut dengan
antusias dan kreativitas yang luar biasa hingga menghasilkan capaian dan inovasi yang luar
biasa pula.

Peran masyarakat menjadi kunci terpenting dalam mengembangkan demokrasi dan tata
kelola pemertintahan yang baik (good governance). Partisipasi aktif, kebebasan dan keterbukaan
berpendapat, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan adalah sarana utama bagi
suatu negara dan masyarakat agar mereka dapat bahu membahu membangun demokrasi dan
tata kelola pemertintahan yang baik. Kemampuan masyarakat atau organisasi masyarkat
untuk mengakses informasi, berpartisipasi aktif proses perencanaan dan implementasi
pembangunan, serta berperan dalam menjaga akuntabilitas proses pemerintahan adalah
sebuah faktor fundamental demi kesehatan demokrasi, sedikitnya untuk dua alasan: Pertama,
hal itu menjamin bahwa warga bisa berperan, berkontribusi dan memperoleh layanan
pembangunan yang baik; Kedua, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dapat
membangun checks-and-balance, karena janji-janji pejabat dan anggota DPRD dapat dikontrol
melalui saluran-saluran organisasi masyarakat yang mewakili aspirasi konstituennya.

Sebagai bagian dari Program Local Governance Strengthening di LGSP, Team Local Government
Management System (LGMS), selama Tahun 2006 dan 2007 telah melaksanakan program
pelatihan dan bantuan teknis (Technical Assistance) peningkatan pelayanan publik, di lebih dari
60 kabupaten dan kota di daearah LGSP untuk mengembangkan perbaikan dan peningkatan
kapasitas organisasi pelayanan publik menuju pada pelayanan yang responsif, partisipasif,
transparan dan akuntabel. Untuk itu Team LGMS bekerjasama dengan: Pemda terutama
SKPD pelayanan pengelola pelayanan, anggota DPRD, Pemda, LSM (LSM tematis, Asosiasi,
Organisasi Keagamaan, dll) dan Community Based Organization (kelompok warga, penerima
akibat).




 vi                                                                                            vi
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali




  Referensi Fasilitator: Aplikasi Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Publik JAMKESDA
  Pembiayaan Kesehatan bagi Keluarga Miskin Kabupataen Kudus, merupakan rangkuman
  pengalaman LGSP dan mitra-mitranya di Jawa Tengah dalam mengimplementasikan
  program pelatihan dan bantuan teknis untuk memperkuat kapasitas dan penguatan
  manajemen SKPD, dengan melibatkan secara aktif stakeholder penting diantaranya: DPRD,
  LSM dan Organisasi Komunitas di daerah. Buku ini merupakan kontribusi yang penting
  untuk pengayaan referensi dan perluasan wawasan dalam peningkatan pelayanan publik di
  daerah dan, dengan harapan akan memberikan petunjuk praktis perbaikan manajemen dan
  kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga harapan proses desentralisasi yang
  sehat dan demokratis di Indonesia dapat tercapai dengan semakin baiknya pelyanan publik
  bagi masyarakat. Atas nama LGSP, perkenankan kami untuk menyampaikan rasa terima kasih
  yang sebesar-besarnya kepada mitra-mitra konsultan, perguruan tinggi sebagai service providers,
  para mitra dari pemerintah daerah, DPRD, LSM sebagai strategic partners di lapangan dan para
  spesialis yang telah melaksanakan program ini. Kami juga berharap bahwa program ini akan
  sukses di masa yang akan datang.

  Semoga buku ini bermanfaat dan dapat digunakan secara meluas.


  Maret, 2008

      Judith Edstrom                                    Robert Van Der Hoff
      Chief of Party,                                   Local Government Managament Systems
      USAID-LGSP                                        Advisor,
      RTI International                                 USAID – LGSP
                                                        RTI International




vii                                                                                         vii
Kasus aplikasi kesehatan jamkesda kudus
Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus



  Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Jaminan
  Kesehatan Daerah (Jamkesda) dalam Mendukung
    Upaya Pembiayaan Kesehatan Bagi Keluarga
            Miskin Di Kabupaten Kudus

              I.   Kondisi Umum Pelayanan Kesehatan
Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki
peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembangunan kesehatan harus
dipandang sebagai suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam
pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kesehatan adalah salah satu komponen
utama selain pendidikan dan pendapatan. Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1992
tentang Kesehatan, ditetapkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa
dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

Kondisi pembangunan kesehatan secara umum dapat dilihat dari status kesehatan dan gizi
masyarakat, yaitu angka kematian bayi, kematian ibu melahirkan, prevalensi gizi kurang dan
umur angka harapan hidup. Angka kematian bayi menurun dari 46 (1997) menjadi 35 per
1.000 kelahiran hidup (2002–2003) dan angka kematian ibu melahirkan menurun dari 334
(1997) menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup (2002-2003). Umur harapan hidup
meningkat dari 65,8 tahun (1999) menjadi 66,2 tahun (2003).

Prevalensi gizi kurang (underweight) pada anak balita, telah menurun dari 34,4 persen (1999)
menjadi 27,5 persen (2004). Bila dilihat permasalahan gizi antar provinsi terlihat sangat
bervariasi yaitu terdapat 10 provinsi dengan prevalensi gizi kurang diatas 30% dan bahkan
ada yang diatas 40% yaitu di provinsi Gorontalo, NTB, NTT dan Papua. Kasus gizi buruk
umumnya menimpa penduduk miskin/tidak mampu. Di sisi lain masalah baru gizi seperti
kegemukan, terutama di wilayah perkotaan cenderung meningkat karena perubahan gaya
hidup masyarakat.

Angka kesakitan yang tinggi terjadi pada anak-anak dan usia di atas 55 tahun, dengan tingkat
morbiditas lebih tinggi pada wanita dibanding pria. Sepuluh penyakit dengan prevalensi
tertinggi adalah penyakit gigi dan mulut, gangguan refraksi dan penglihatan, ISPA, gangguan
pembentukan darah (anemia) dan imunitas, hipertensi, penyakit saluran cerna, penyakit mata
lainnya, penyakit kulit, sendi dan infeksi nafas kronik. Selain itu Indonesia juga menghadapi
”emerging diseases” seperti demam berdarah dengue (DBD), HIV/AIDS, Chikungunya, SARS,
Avian Influenza serta penyakit-penyakit ”re-emerging diseases” seperti malaria dan TBC.

Kondisi umum kesehatan seperti dijelaskan di atas dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu
lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Sementara itu pelayanan kesehatan
dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan
kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen
kesehatan.




 Kondisi Umum Pelayanan Kesehatan                                                         1
                                                                                              1
Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus




Fasilitas pelayanan kesehatan dasar, yaitu Puskesmas yang diperkuat dengan Puskesmas
Pembantu dan Puskesmas Keliling, telah didirikan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Saat
ini, jumlah Puskesmas di seluruh Indonesia adalah 7.550 unit, Puskesmas Pembantu 22.002
unit dan Puskesmas Keliling 6.132 unit. Meskipun fasilitas pelayanan kesehatan dasar
tersebut terdapat di semua kecamatan, namun pemerataan dan keterjangkauan pelayanan
kesehatan masih menjadi kendala. Fasilitas ini belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh
masyarakat, terutama terkait dengan biaya dan jarak transportasi. Fasilitas pelayanan
kesehatan lainnya adalah rumah sakit yang terdapat di hampir semua kabupaten/kota, namun
sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan belum dapat berjalan dengan optimal.

Di bidang obat dan perbekalan kesehatan telah ditetapkan standar Cara Pembuatan Obat
yang Baik (CPOB) dan jenis obat generik yang mencakup 220 obat. Penggunaan obat generik
dan obat tradisional cenderung mengalami kenaikan, dan 95 persen kebutuhan obat nasional
telah dipenuhi dalam negeri. Demikian juga dengan vaksin dan sebagian alat-alat kesehatan.
Walaupun demikian ketersediaan, mutu, keamanan obat dan perbekalan kesehatan masih
belum optimal serta belum dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat. Selain itu Obat
Asli Indonesia (OAI) belum sepenuhnya dikembangkan dengan baik meskipun potensi yang
dimiliki sangat besar. Pengawasan terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan telah
dilakukan lebih luas meliputi produk pangan, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetik,
produk terapetik/obat, dan NAPZA disertai dengan penyidikan kasus tindak pidana.

Dalam hal tenaga kesehatan, Indonesia mengalami kekurangan pada hampir semua jenis
tenaga kesehatan yang diperlukan. Permasalahan besar tentang SDM adalah inefisiensi dan
inefektivitas SDM dalam menanggulangi masalah kesehatan. Walaupun rasio SDM kesehatan
telah meningkat, tetapi masih jauh dari target Indonesia Sehat 2010 dan variasinya antar
daerah masih tajam. Dengan produksi SDM kesehatan dari institusi pendidikan saat ini,
target tersebut sulit untuk dicapai. Pada tahun 2003, rasio tenaga dokter 17.47, dokter
spesialis 5.2, Perawat 108.53, dan Bidan 28.40 per 100,000 penduduk.

Dalam aspek manajemen pembangunan kesehatan, dengan diterapkannya desentralisasi
kesehatan, permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya sinkronisasi kegiatan antara
pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kapasitas SDM daerah terutama dalam
perencanaan, peningkatan sistem informasi, terbatasnya pemahaman terhadap peraturan
perundangan serta struktur organisasi kesehatan yang tidak konsisten.

Status kesehatan masyarakat Indonesia tersebut masih lebih rendah bila dibandingkan dengan
status kesehatan di negara-negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia, dan Philipina. Selain
itu, indikator kesehatan dan gizi yang telah dicapai selama ini masih jauh dari sasaran yang
telah ditargetkan dalam Millennium Development Goals (MDGs). MDG merupakan suatu
kesepakatan global, sebagai “benchmarks” untuk mengukur perkembangan dalam pencapaian
Deklarasi Millenium 2000. Beberapa target MDG yang ingin dicapai pada akhir tahun 2015,
yang berkaitan dengan pembangunan kesehatan di Indonesia antara lain adalah: (1)
mengurangi separuh penduduk yang mengalami kelaparan, (2) mengurangi dua per tiga angka
kematian bayi dan angka kematian balita, (3) mengurangi tiga per empat angka kematian ibu,
(4) menekan penyebaran penyakit HIV/AIDS, (5) menekan penyebaran penyakit malaria dan
TBC, (6) meningkatkan akses terhadap obat esensial, dan (7) mengurangi separuh proporsi
penduduk yang tidak memiliki akses terhadap penyediaan air bersih.


 2                                                       Kondisi Umum Pelayanan Kesehatan
                                                                                                   2
                                                                                               2
Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus


    Dalam upaya memenuhi amanat UUD 1945 pasal 34 ayat 1 dan 2, serta mendukung
    pencapaian tujuan pembangunan millennium (MDG’s), pada tahun 2005 diluncurkan
    Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (JPK-MM) yang
    pembiayaannnya berasal dari dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar
    Minyak (PKPS-BBM). Secara umum program JPK-MM ini bertujuan untuk: a)
    terselenggaranya pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan kelas 3 rumah sakit
    pemerintah dan rumah sakit swasta yang ditunjuk melalui mekanisme asuransi, bekerjasama
    dengan PT Askes (Persero): b) Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Gratis bagi seluruh
    penduduk Provinsi NAD dengan pengaturan tersendiri: c) Terlaksananya pemantauan dan
    sosialisasi program guna menjamin pengelolaan secara transparan dan akuntabel serta
    dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat miskin.

    Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (JPK-MM), yang
    bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan,
    selama ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat miskin. Program ini perlu dilanjutkan untuk
    meningkatkan status kesehatan masyarakat miskin dengan memberikan pelayanan secara
    cuma-cuma di Puskesmas dan jaringannya, dan pelayanan kesehatan di kelas 3 rumah sakit.

          Perbandingan Antar Negara Dalam Pengeluaran Anggaran Pemerintah
                                     Untuk Kesehatan
                    Pengeluaran kesehatan Pengeluaran kesehatan Persentase
                    total perkapita       oleh pemerintah       Pengeluaran
          Negara                          perkapita             Kesehatan oleh
                                                                pemerintah terhadap
                                                                total
                      Berdasarkan dollar    Berdasarkan dollar
                        1997        1998        1997          1998         1997         1998
    Australia           1912        2226        1655          1982          87           89
    Belgia              1944        2122        1380          1510          71           71
    Canada              2183        2363        1525          1657          70           70
    Denmark             1953        2138        1607          1751          82           82
    France              1905        2074        1449          1578          76           76
    Germany             2225        2382        1703          1806          77           77
    Italy               1603        1712        1157          1231          72           72
    Japan               1783        1763        1417          1377          79           78
    United States       3915        4055        1780          1817          45           45
    United              1457        1512        1220          1260          84           83
    Kingdom

    China               127         143          50           55            39           38
    India               111         110          17           20            15           18
    Brazil              454         470          183          227           40           48

    Cuba                282         303          247          266           88           88
    Iran                406         397          188          193           46           49
    Kuwait              554         536          485          487           88           91




3     3                                                     Kondisi Umum Pelayanan Kesehatan
                                                                                               3 3
Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus


               Pengeluaran kesehatan   Pengeluaran kesehatan      Persentase
               total perkapita         oleh pemerintah            Pengeluaran
     Negara                            perkapita                  Kesehatan oleh
                                                                  pemerintah terhadap
                                                                  total
                 Berdasarkan dollar        Berdasarkan dollar

Brunei               992      985           403         428           41           43
Indonesia           I 78       54            18          14           23           26
Malaysia            194       168           112          97           58           58
Myamar               24        32             5           5           21           16
Philiipine          162       144            70          61           43           42
Thailand            221       197           126         121           57           61
Singapura           679       744           233         263           34           35
Vietnam              90       112            18          27           20           24
Sumber data: Diolah dari WHO Report 2001




Lembar Catatan




 4    4                                               Kondisi Umum Pelayanan Kesehatan
                                                                                            4 4
Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus




                II. Masalah Pembangunan Kesehatan
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan antara lain:

1. Masih tingginya disparitas status kesehatan. Meskipun secara nasional kualitas kesehatan
   masyarakat telah meningkat, akan tetapi disparitas status kesehatan antar tingkat sosial
   ekonomi, antar kawasan, dan antar perkotaan-perdesaan masih cukup tinggi
2. Status kesehatan penduduk miskin masih rendah
3. Beban ganda penyakit. Dimana pola penyakit yang diderita oleh masyarakat adalah
   penyakit infeksi menular dan pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit
   tidak menular, sehingga Indonesia menghadapi beban ganda pada waktu yang bersamaan
   (double burden)
4. Kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masih rendah
5. Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusinya tidak merata
6. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat
7. Kinerja pelayanan kesehatan yang rendah
8. Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan. Masih rendahnya kondisi kesehatan lingkungan
   juga berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat. Kesehatan lingkungan
   merupakan kegiatan lintas sektor yang belum dikelola dalam suatu sistem kesehatan
   kewilayahan
9. Lemahnya dukungan peraturan perundang-undangan, kemampuan sumber daya manusia,
   standarisasi, penilaian hasil penelitian produk, pengawasan obat tradisional, kosmetik,
   produk terapetik/obat, obat asli Indonesia, dan sistem informasi




 Masalah Pembangunan Kesehatan                                                          5
                                                                                        5 5
                                                                                        5
Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus


Lembar Catatan




 6                                         Masalah Pembangunan Kesehatan
                                                                              6 6
                                                                              6
Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus



          III. Jaminan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin
SALAH satu prioritas bidang kesehatan yang dicanangkan pemerintah adalah bagaimana
menjamin dan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi orang miskin. Di negara berkembang,
orang miskin sering harus menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk membiayai
pelayanan kesehatan.

Meski pelayanan yang dikelola rumah sakit atau klinik pemerintah telah mendapat subsidi
sehingga biayanya diharapkan terjangkau orang miskin, tetapi mereka sering harus berobat ke
swasta atau menebus resep di apotek dengan harga mahal. Ada berbagai alasan mengapa
orang miskin tidak berobat ke fasilitas yang disediakan pemerintah: karena jam buka klinik
tidak sesuai dengan waktu luang masyarakat, antrian panjang yang menghabiskan waktu, jarak
tempuh dari rumah atau biaya transportasi mahal, persepsi atas mutu pelayanan, termasuk
ketersediaan obat, dan lain-lain.

Di Indonesia, Puskesmas dinilai sebagai pusat pelayanan yang dirancang untuk orang miskin.
Dan masyarakat sering melabel puskesmas sebagai fasilitas untuk mengobati "pusing, keseleo,
dan masuk angin" dengan tarif relatif terjangkau.

Di lain pihak, perawatan di rumah sakit sering menelan biaya mahal, sehingga tergolong
katastrofe bagi orang miskin. Untuk menanggung biaya pengobatan yang tinggi, orang miskin
pada masyarakat tradisional sering mengandalkan bantuan sanak saudara atau kerabat. Tetapi,
ketika jumlah orang miskin semakin besar dan teralienasi dari jalinan sosial dengan orang
kaya, maka modal sosial (social capital) yang mereka miliki tidak lagi mampu menjamin
pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.

a. Jaminan Pembiayaan Kesehatan

Pemerintah Indonesia secara formal menjamin orang miskin sebagai respons atas krisis
ekonomi tujuh tahun silam melalui program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan
(sebagian besar dana pinjaman), dilanjutkan program serupa yang didanai hasil pemotongan
subsidi terhadap harga bahan bakar minyak.

Secara informal, orang miskin sebenarnya berpeluang dibebaskan dari biaya pelayanan,
khususnya di rumah sakit, dengan menggunakan surat keterangan miskin dari kepala desa.
Beberapa pemerintah daerah kabupaten/kota kini menganggarkan sejumlah dana dari
anggaran daerah untuk menanggung biaya pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Namun, bukan rahasia lagi, rumah sakit daerah sering dijadikan sasaran untuk memberi
kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akibatnya, rumah sakit cenderung menghindari
pelayanan cuma-cuma atau potongan harga bagi orang miskin.

b. Asuransi Sosial

Pada akhir masa jabatannya, Presiden Megawati mengeluarkan undang-undang tentang
jaminan sosial nasional, yang antara lain mengatur pembiayaan kesehatan bagi semua warga
melalui skema yang dikenal sebagai asuransi sosial. Dalam asuransi sosial, risiko mereka yang
muda dan tua, kaya dan miskin, aktif dan pensiunan, sehat dan berpenyakitan digabung,
dengan harapan premi rata-rata akan lebih murah dan lebih terjangkau orang miskin.
Asuransi sosial yang diterapkan secara nasional bersifat wajib.
 Jaminan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin                                                 7
                                                                                            7 7
Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus


Sebenarnya, asuransi sosial bukan hal baru di Indonesia, karena pemerintah telah mewajibkan
pegawai negeri dan pensiunan tentara ikut asuransi sosial yang dulu bernama HI (health
insurance) dan kini dikenal sebagai asuransi yang dikelola PT Askes selain Jamsostek di
antara karyawan swasta. Tiap bulan, gaji pegawai negeri dipotong 2 persen sebagai premi
asuransi sosial askes, dengan paket layanan cukup komprehensif.

Asuransi sosial terkesan sebagai inisiatif baru untuk menjamin layanan kesehatan di
Indonesia, karena sejak bertahun-tahun telah dikembangkan jenis asuransi lain yang berbasis
di masyarakat, mulai dari gerakan yang dikenal sebagai "dana sehat" sampai yang dinamai
JPKM (jaminan pelayanan kesehatan masyarakat).

Asuransi komunitas ini dikelola secara lokal, mencakup mereka yang bekerja di sektor
informal, dikembangkan terkait lembaga pelayanan kesehatan, seperti puskesmas/dinas
kesehatan kabupaten atau rumah sakit, keanggotaan melingkupi wilayah tertentu atau di
antara kelompok yang sebelumnya telah ada, seperti kelompok tani dan nelayan. Masalah
yang berulang-ulang menghambat pengembangan JPKM di berbagai tempat di Indonesia
adalah soal keanggotaan. Anggota JPKM kebanyakan mereka yang menderita penyakit kronik
(adverse selection) sehingga membebani biaya pelayanan, keterbatasan manajemen, khususnya
untuk mengumpulkan premi dan pelayanan secara efisien (cost-effective), stabilitas finansial, dan
lainnya. Juga karena jumlah anggota relatif kecil, banyak JPKM tidak berlanjut atau bangkrut
dan memudarkan reputasi skema asuransi itu.

Mengingat asuransi sosial telah menjadi pilihan pemerintah dengan pemberlakuan undang-
undang yang telah disahkan DPR, perlu dicermati apakah orang miskin akan terpinggirkan
atau tidak. Asuransi sosial tidak akan menolong orang miskin jika masih dinikmati secara
eksklusif oleh mereka yang bekerja di sektor formal, sementara orang miskin banyak bekerja
di sektor informal. Terlebih jika rumah sakit atau klinik yang memberi layanan kepada
mereka yang terjamin asuransi sosial itu disubsidi pemerintah melalui anggaran sektor publik,
sehingga menyedot dana yang semestinya dialokasikan untuk orang miskin.

c. Asuransi Sosial Bagi Orang Miskin

Kini pemerintah menggandeng PT Askes yang berpengalaman mengelola asuransi sosial,
melalui dana yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah. Maka, jaminan kesehatan bagi
orang miskin membutuhkan skema yang lebih canggih (sophisticated), terkait program-program
pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan memungkinkan penyaluran sumber daya
dari lembaga-lembaga nasional, subnasional maupun internasional seperti Global Fund guna
mengendalikan penyakit malaria, tuberkulosis, HIV/AIDS, dan kemungkinan reinsurance
sebagai bagian pengelolaan dana untuk pelayanan kesehatan bagi orang miskin.

Pembenahan perlu dilakukan tidak hanya pada aspek pengelolaan dana, tetapi juga jaminan
mutu di antara rumah sakit dan klinik, milik pemerintah atau swasta, yang memungkinkan
pembeli (dalam hal ini pemerintah atau PT Askes) memiliki informasi lebih lengkap tentang
value for money dalam memanfaatkan dana yang terbatas untuk sebesar-besarnya meningkatkan
kesehatan orang miskin. Regulasi yang fungsional dibutuhkan tidak hanya dalam apa yang
ditanggung asuransi (benefit package), tetapi juga bagaimana proses pelayanan kesehatan oleh
rumah sakit dan klinik yang berbasis bukti ilmiah (evidence-based medicine) menjamin hasil
peningkatan derajat kesehatan orang miskin.



  8                                                     Jaminan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin
                                                                                                    8 8
                                                                                                    8
Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus


Sekitar 60 juta jiwa keluarga di Indonesia di asuransikan oleh pemerintah. Dengan keluarnya
Surat Keputusan Menkes Nomor 332/menkes/SK/V/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin 2006 atau lebih dikenal dengan
Program Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin), merupakan jaminan kesehatan
bagi keluarga kurang mampu di Indonesia.

Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan tidak akan ada lagi pungutan bagi masyarakat
miskin saat berobat, dengan dalih apapun, dan angka 60 juta jiwa harus diketahui masyarakat.

Jika dalam pelaksanaannya terjadi kasus pasien yang memerlukan peresepan diluar obat
generik, maka selisih harga ditanggung pemerintah daerah atau pihak rumah sakit.

”Sudah sangat jelas dinyatakan dalam Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Masyarakat Miskin (JPK-MM) 2006 bahwa peserta JPK-MM tidak boleh
dikenakan iuran biaya dengan alasan apapun,” tegasnya

Salah satu masalah pelayanan publik yang cukup merisaukan masyarakat pada akhir-akhir ini
adalah biaya pemeliharaan kesehatan yang sangat tinggi. Masyarakat miskin yang masih
dominan memerlukan pemeliharaan kesehatan, menghabiskan hampir sebagian besar
penghasilannya untuk pelayanan kesehatan.

Apabila mengacu kepada regulasi yang ada, Pemerintah mempunyai tanggungjawab
diantaranya menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dengan mudah dan murah dapat
diakses oleh seluruh masyarakat, utamanya masyarakat miskin. Berikut beberapa regulasi yang
dapat menjadi considerance didalam jaminan pelayanan kesehatan bagi kelaurga miskin:

•     UUD 1945 Amandamen Ps.28 H dan Pasal 34 Ayat 1-2
•     UU Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

      ­   Pasal 66 ayat 1: “ Pemerintah mengembangkan, membina dan mendorong JPKM
          sebagai cara yg dijadikan landasan setiap penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan
          yang pembiayaannya dilaksanakan secara pra upaya, berazaskan usaha bersama dan
          kekeluargaan.”
      ­   Pasal 71 : “ Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam
          penyelenggaraan upaya kesehatan beserta sumber dayanya.

•     UU RI, Nomor 25 Tahun 2000, tentang Program Pembangunan Nasional
      ­   Dimana jaminan pemeliharaan kesehatan merupakan salah satu prog dalam upaya
          pemberdayaan masyarakat termasuk masyarakat miskin

•     UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
      ­   Pasal 22 h : “Dalam menyelenggarakan otonomi daerah Pemda mempunyai
          kewajiban mengembangkan sistem jaminan sosial”
•     Kepmen Kes No. 56/SK/I/2005 Tentang Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
      Bagi Masyarakat Miskin, Tahun 2005
•     Permen Kes Nomor 69 Tahun 1991 Tentang                     Pemeliharaan    Kesehatan
      PNS,Pensiunan,Veteran,dan Perintis Kemerdekaan.
    Jaminan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin                                               9
                                                                                         9 9
                                                                                         9
Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus



•    Permen Kes Nomor 527/Menkes/Per/VII/1993 Tentang Paket Pemeliharaan
     Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program JPKM.
•    Kepmen Kes Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 Tentang Standar Pelayanan Minimal
     Bidang Kesehatan di Kabupaten / Kota

Dari regulasi diatas sudah ada beberapa program yang sedang berjalan didalam pemberian
pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Diantaranya Program Desa Sehat, Desa Siaga,
Dokter Keluarga, dsb. Namun program-program tersebut lebih banyak pada kegiatan-
kegiatan preventif dan promotif. Sedangkan yang sifatnya lebih kepada kuratif masih sangat
terbatas,

Kondisi saat ini pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi keluarga miskin, banyak dicover oleh
Puskesmas walaupun dari sisi sarana-prasarana dan kualitas pelayanan masih sangat kurang.

Ada beberapa daerah yang sudah menerapkan Jaminan Kesehatan bagi keluarga miskin
secara khusus, baik melalui suatu lembaga independen (Bapel Kesehatan), pemanfaatan
lembaga dan organisasi pelayanan kesehatan yang ada (RSU, Puskesmas), dsb.



Lembar Catatan




    10                                                Jaminan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin
                                                                                               1010
                                                                                               10
Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus



     IV. Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kudus
 Kebijakan pembangunan Kabupaten Kudus didalam pengentasan kemiskinan diantaranya
 adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik
 dengan manajemen modern.

 Untuk mencapai kebijakan pembangunan didalam pengentasan kemiskinan melalui
 peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, Kabupaten Kudus menetapkan Visi, Misi dan
 Program untuk Pembagunan Kesehatan sbb:

 Visi :

 “ Terwujudnya Masyarakat Kudus Sehat 2010”

 Misi :

 1. Menggerakkan pembangunan nasional berwawasan kesehatan
 2. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
 3. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau
 4. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta
    lingkungannya

 Program :

 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan
 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan
 3. Peningkatan gizi masyarakat
 4. Pencegahan dan pemberantasan penyakit
 5. Penyehatan lingkungan permukiman
 6. Pemberdayaan masyarakat dalam PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dan
    pembinaan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat)
 7. Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan farmasi, kosmetika dan
    alat kesehatan
 8. Peningkatan sistem informasi dan manajemen kesehatan
 9. Peningkatan sumber daya manusia kesehatan




     Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kudus                                  11
                                                                                      111111
11                                                                                      11
Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus

                                KUDUS SEHAT 2010
                               Derajat Kesehatan Optimal
                           •     Angka kesakitan
                           •     Angka kematian
                           •     Status gizi
                           •     Umur harapan hidup




                               Prilaku Sehat
Lingkungan sehat                                                      Pelayanan
•     Permukiman               •     Pro aktif                        kesehatan :
•     Tempat-tempat                  memelihara dan                   •        Bermutu
      Umum                           meningkatkan kes                 •        Merata
•     Tempat kerja             •     Mencegah risiko                  •        Terjangkau
•     Lingkungan lain                penyakit                                  seluruh
                               •     Melindungi diri dari                      masyarakat
                                     ancaman penyakit
                               •     Berperan aktif
                                     dalam upaya kes


       Target Indikator Capaian Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kudus

No.      Pelayanan Dasar           Indikator           Capaian       Target          Target
            Kesehatan                                  2005 (%)     2005 (%)        2010 (%)
1.    Kesehatan Ibu dan    a. Cakupan Kunjungan          93,92            78           95
      Anak                    Ibu hamil K4
                           b. Cakupan                    87,57            77           90
                              pertolongan persa-
                              linan oleh Bidan
                              atau tenaga
                              kesehatan yg
                              memiliki kom-
                              petensi kebidanan          97,58            25           100
                           c. Ibu hamil resiko
                              tinggi yang dirujuk        95,03            65           90
                           d. Cakupan kunjungan
                              neonatus                   84,05            65           90
                           e. Cakupan kunjungan
                              bayi                          100           25           100
                           f. Cakupan bayi berat
                              badan lahir rendah
                              (BBLR) yg ditangani


 12                                    Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kudus
                                                                                               121212
                                                                                                 12
Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus


No.       Pelayanan Dasar              Indikator              Capaian     Target     Target
             Kesehatan                                        2005 (%)   2005 (%)   2010 (%)
 2.   Penyuluhan perilaku      a. Rumah tangga sehat            8,80       30         65
      sehat                    b. Bayi yang mendapat           19,52       40         80
                                  ASI eksklusif
                               c. Posyandu Purnama             38,35       25         40
                               d. Posyandu Mandiri              2,56        1         >2
 3.   Penyelenggaraan          a. Cakupan jaminan              63,36       100        100
      pembi-ayaan                 pemelihara-an
      kesehatan bagi ke-          kesehatan keluarga
      luarga miskin dan           miskin dan
      masya-rakat rentan          masyarakat rentan
 4.   Pencegahan flu           a. Tertanggulanginya       Belum ada Tidak ada         100
      burung : Respons            KLB Flu Burung            kasus     kasus
      pelayanan kesehatan         dalam waktu < 24
                                  jam


Dari data yang ada didalam pencapaian indikator kinerja pada kewenangan wajib Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan, dari 63 indikator kinerja kewenangan wajib SPM
bidang kesehatan untuk Kabupaten Kudus sebanyak 42 indikator (66,67 %) telah mencapai
target tahun 2005, sedangkan yang belum mencapai target tahun 2005 sebanyak 21 indikator
(33,33 %). Untuk 8 indikator kinerja jenis pelayanan sesuai kebutuhan Kabupaten/Kota
tertentu di Kabupaten Kudus hanya memenuhi 6 indikator. Dari ke enam indikator tersebut,
sebanyak 4 indikator (66,67 %) telah mencapai target tahun 2005, sedang yang belum
mencapai target tahun 2005 sebanyak 2 indikator (33,33 %) yaitu Cakupan pelayanan
kesehatan kerja pada pekerja informal dan Cakupan pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan
usia lanjut.

Rencana Kegiatan Bidang Kesehatan Untuk Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin
Tahun 2006 – 2008.

Berikut beberapa kegiatan yang mendukung pelayanan kesehatan untuk keluarga miskin di
Kabupaten Kudus :

1.    Meningkatkan Upaya Kesehatan
      •   Peningkatan cakupan dan mutu pelayanan
      •   Peningkatan bimbingan dan pengawasan sarana pelayanan kesehatan swasta dan
          pemerintah
      •   Pengendalian sarana pelayanan kesehatan
      •   Peningkatan kesehatan Ibu Anak dan Usia Lanjut

2.    Meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
      •   Peningkatan penyediaan obat dan alat kesehatan


 Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kuduss                                        13
                                                                                         131313
                                                                                           13
Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus



3.        Mengembangkan jaminan pemeliharaan kesehatan
          •   Pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)

4.        Meningkatkan gizi masyarakat
          •   Upaya perbaikan gizi keluarga (UPGK)
          •   Upaya perbaikan gizi institusi (UPGI)
          •   Penanggulangan gangguan akibat kekurangan yudium (GAKY)
          •   Sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)

5.        Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
          •   Pemberdayaan masyarakat baik perorangan, kelompok maupun masyarakat
              terutama dalam PHBS

6.        Meningkatkan kesehatan lingkungan permukiman
          •   Penyehatan lingkungan permukiman



Lembar Catatan




     14                                                   Jaminan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin
                                                                                                   1414
                                                                                                   14
Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus



V. Analisis Kebutuhan dan Situasi Pelayanan Pembiayaan
           Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin.


a.       Analisis Kebutuhan Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi
         Masyarakat Miskin.

Untuk mengetahui dan mendapatkan satu kebutuhan program pelayanan dasar kesehatan
khususnya pelayanan pembiayaan kesehatan bagi keluarga miskin. LGSP bekerjasama dengan
Kabupaten Kudus melakukan identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang menyangkut
pelayanan dasar kesehatan melalui suatu kegiatan workshop dan Diskusi Kelompok Terfokus
(FGD) dengan melibatkan stakeholder baik dari unsur government maupun non governmant
yang mempunyai tanggungjawab dan concern terhadap Pelayanan Dasar Kesehatan
khususnya didalam peningkatan pelayanan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Pada kegiatan Workshop dan FGD dilakukan beberapa tahapan sbb :

1. Pengenalan Pelayanan Publik
   • Prinsip-prinsip pelayanan publik
   • Management pelayanan publik dengan efektivitas PPPO (Prosedur, Organisasi,
      Personil dan Policy)
   • Konsep pelayanan publik dengan fokus pelayanan dasar kesehatan khususnya untuk
      pembiayaan kesehatan bagi keluarga miskin.

2. Identifikasi permasalahan Pelayanan Dasar Kesehatan di Kab. Kudus

     •    Kondisi existing Pelayanan Dasar Kesehatan (Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi
          Keluarga Miskin)
     •    Kondisi ideal Pelayanan Dasar Kesehatan (Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi
          Keluarga Miskin)
     •    Teridentifikasinya gap Pelayanan Dasar Kesehatan (Pelayanan Pembiayaan Kesehatan
          Bagi Keluarga Miskin)

3. Identifikasi Permasalahan Flow Pelayanan Dasar Kesehatan (Pelayanan Pembiayaan
   Kesehatan Bagi Keluarga Miskin)
   • Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk proses
      pelayanan pada kesiapan design pelayanan pada mekanisme Pelayanan Pembiayaan
      Kesehatan Bagi Keluarga Miskin
   • Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk
      proses pelayanan pada titik pelayanan(unit pelayanan) pada mekanisme Pelayanan
      Pembiayaan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin.
   • Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk proses
      pelayanan pada mekanisme penjangkauan pelayanan terhadap kelompok-kelompok
      masyarakat yang jauh dari unit pelayanan pada Penyelenggaraan Pelayanan
      Pembiayaan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin.

 15               Analisis Kebutuhan dan Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
                                                                                           151515
                                                                                             15
Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus



   •   Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk proses
       pelayanan pada mekanisme pengorganisasian warga yang menjadi target group untuk
       mendapatkan Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin

Adapun hasil hasil identifikasi kebutuhan dan permasalahan Pelayanan Dasar Kesehatan
(Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin) sbb:

Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dasar Kesehatan (Pelayanan Pembiayaan Kesehatan
Bagi Keluarga Miskin) di Kabupaten Kudus

1. Kondisi existing Pelayanan Dasar Kesehatan (Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi
   Keluarga Miskin)

   •   Biaya pemeliharaan kesehatan untuk keluarga miskin terbesar subsidi dari APBN dan
       APBD support kekurangan subsidi.
   •   Kriteria kategori keluarga miskin yang layak mendapat Askeskin belum jelas.
   •   RSU mengalami over load pasien Askeskin.
   •   Perawatan khusus penyandang cacat belum termasuk didalam Askeskin
   •   Pelayanan rawat jalan (pasca perawatan di RSU) belum dijamin Askeskin
   •   Pelayanan kesehatan murah terbatas di tingkatan Puskesmas
   •   Pemanfaatan pelayanan kesehatan banyak oleh non Gakin
   •   Standarisasi penerima Askes-Gakin belum ada
   •   Kartu Askeskin untuk pasien miskin sangat terbatas

2. Kondisi ideal Pelayanan Dasar Kesehatan (Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi
   Keluarga Miskin)

   •   Pelayanan kesehatan di desa lebih dioptimalkan
   •   Optimalisasi anggaran kesehatan
   •   Desiminasi kriteria Gakin ke masyarakat
   •   Optimalisasi peran Puskesmas
   •   Pengobatan Askeskin tidak hanya generik, tetapi dapat memakai formularium RS.
   •   Perlu adanya lemabaga independen untuk verifikasi Gakin
   •   Ada renewal kartu Gakin pada setiap tahun
   •   Sosialisasi Yankes Gakin diperluas sampai pada tingkat desa

3. Teridentifikasinya Pelayanan Dasar Kesehatan (Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi
   Keluarga Miskin) sebagai gap yang terjadi antara kondisi existing dengan kondisi
   ideal / yang seharusnya
   •   Belum ada lembaga independen yang bertugas khusus verifikasi Gakin
   •   Belum ada regulasi (perda) tentang sistem JPK


 16             Analisis Kebutuhan dan Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
                                                                                               161616
                                                                                                 16
Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus



   •   Informasi dan pengetahuan Asuransi Kesehatan keluarga miskin belum banyak
       diketahui
   •   Data Gakin yang ada tidak valid
   •   Sistem rujukan dari Puskesmas belum optimal
   •   Warga miskin masih banyak yang tidak mempunyai kartu Askes

Identifikasi Permasalahan Flow layanan Pembiayaan Kesehatan bagi Keluarga
Miskin (Management Pelayanan JAMKESDA)

1. Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk proses
   pelayanan pada kesiapan design pelayanan pada mekanisme Penyelenggaraan
   Pembiayaan Kesehatan bagi Keluarga Miskin
   a. Permasalahan Kesiapan Design Layanan

       •   Belum ada Regulasi (Perda) Sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)
       •   Kinerja tenaga kesehatan kurang optimal
       •   Dalam pembuatan RAB Gakin belum mengacu pada DSP

   b. Penyebab Permasalahan Kesiapan Design Layanan

       •   Belum ada pemetaan kepersertaan JPK
       •   Kesejahteraan tenaga kesehatan
       •   SDM dan anggaran terbatas
   c. Alternatif Solusi Kesiapan Design Layanan

       •   Perlu adanya Regulasi (Perda) tentang JPK
       •   Advokasi JPK kepada Eksekutif dan Legislatif
       •   Anggaran & SDM untuk tenaga kesehatan
       •   Diklat tenaga kesehatan sesuai TNA
       •   Rekrutmen sesuai BKRJ
       •   Jenjang pendidikan disetarakan/dioptimalkan bagi Tenaga Kesehatan
       •   Menaikkan Alokasi Dana APBN, APBD, DUDI 20%
       •   Workshop tentang kriteria Gakin-Kudus
       •   Workshop tim pendataan

2. Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk proses
   pelayanan pada titik pelayanan(unit pelayanan) pada mekanisme Penyelenggaraan
   Pembiayaan Kesehatan bagi Keluarga Miskin.

   a. Permasalahan Pada Unit Pelayanan (Titik Layanan)
       •   RSD over load pasien Gakin



 Analisis Kebutuhan dan Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin       17
                                                                                    171717
                                                                                      17
Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus



       •   Sosialisasi Gakin ke masyarakat belum mengenai sasaran
       •   Aturan pelayanan Strata 1 perlu di sesuaikan dengan kemampuan Puskesmas
   b. Penyebab Permasalahan Pada Unit Pelayanan (Titik Layanan)
      • Sistem rujukan ke Puskesmas belum optimal, cenderaung langsung ke RSU
      • Tidak ada pembatasan jaminan kesehatan pada masyarakat.

   c. Alternatif Solusi Permasalahan Pada Unit Pelayanan (Titik Layanan)
      • Penambahan sarana dan prasarana RSD
      • Pelayanan di Puskesmas lebih difungsikan sehingga mengurangi rujukan ke RSD
      • Jenis pelayanan di Puskesmas sesuai dengan standarisasi
      • Pembangunan/Rehab gedung PKD & penyediaan peralatan standard PKD
      • Pembentukan Bapel JPK Independent oleh Pemda dan LSM

3. Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk proses
   pelayanan pada mekanisme penjangkauan pelayanan terhadap kelompok-
   kelompok Masyarakat yang jauh dari unit pelayanan pada Penyelenggaraan
   Pembiayaan Kesehatan bagi Keluarga Miskin.

   a. Permasalahan mekanisme penjangkauan pelayanan terhadap kelompok-
       kelompok Masyarakat yang jauh dari unit pelayanan
       •   PKD belum berfungsi optimal

   b. Penyebab               mekanisme penjangkauan pelayanan terhadap
                   Permasalahan
       kelompok-kelompok Masyarakat yang jauh dari unit pelayanan
       •   Dana, fasilitas dan SDM untuk sosialisasi minim
       •   Koordinasi desa dan puskesmas kurang

   c. Alternatif Solusi Permasalahan mekanisme penjangkauan pelayanan terhadap
       kelompok-kelompok Masyarakat yang jauh dari unit pelayanan
       •   Pelatihan tenaga penyuluh.
       •   Pengadaan Mobil untuk penyuluhan Gakin
       •   Fungsi PKD di optimalkan
       •   Workshop Tingkat Kabupaten untuk sosialisasi pada Stakeholders Kesehatan

4. Teridentifikasinya permasalahan, penyebab dan alternatif solusi proses pelayanan pada
   mekanisme pengorganisasian warga yang menjadi target group untuk
   mendapatkan pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Pembiayaan Kesehatan bagi
   Keluarga Miskin.

   a. Permasalahan mekanisme pengorganisasian warga yang menjadi target group
      • Belum semua Gakin dapat Kartu Askeskin




 18             Analisis Kebutuhan dan Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
                                                                                               181818
                                                                                                 18
Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus



          •   Kriteria Gakin tidak jelas

      b. Penyebab Permasalahan mekanisme pengorganisasian warga yang menjadi
          target group

          •   Belum adanya lembaga untuk verifikasi Gakin

      c. Alternatif Solusi Permasalahan mekanisme pengorganisasian warga yang
          menjadi target group
          •   Pembentukan forum Kesehatan Masyarakat Desa oleh LSM & Pemda
          •   Peningkatan peran swasta dan DUDI dalam sosialisasi dan realisasi JPK Gakin
          •   Data ulang Gakin oleh Tim

Dari hasil analisis identifikasi kebutuhan dan permasalahan diatas, didapat satu permasalahan
utama yang berdampak terhadap efektivitas manajemen pelayanan. Adapun permasalahan
utamanya adalah belum adanya lembaga yang secara total memberikan pelayanan dan
pendampingan berkelanjutan dan profesional untuk peningkatan pelayanan kesehatan.

Untuk efektivitas pelayanan yang berkelanjutan terhadap Penyelenggaraan Pelayanan
Pembiayaan Kesehatan bagi Keluarga Miskin diperlukan adanya kebijakan yang mendukung
optimalisasi pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin.



b.      Analisis Situasi Pelayanan                   Pembiayaan          Kesehatan     Bagi
        Masyarakat Miskin.

Untuk mengetahui sejauh mana kebutuhan pelayanan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat
miskin diperlukan adanya perbandingan antara kondisi capaian pelayanan pembiayaan
kesehatan bagi maskin dan mastan dengan target capaian pelayanan pembiayaan kesehatan
bagi maskin dan mastan.

Pencapaian SPM Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Masyarakat
Rentan

    Pelayanan Dasar                Indikator               Capaian        Target    Target
       Kesehatan                                           2005 (%)      2005 (%)   2010 (%)

Penyelenggaraan            Cakupan jaminan                   63,36          100       100
pembi-ayaan kesehatan      pemelihara-an kesehatan
bagi ke-luarga miskin      keluarga miskin dan
dan masya-rakat rentan     masyarakat rentan

Beberapa permasalahan pelayanan pembiayaan kesehatan bagi Maskin dan Mastan yang
terjadi pada saat ini :

•     Provider Kesehatan diinstruksikan tidak menolak pasien yang menggunakan SKTM
    Analisis Kebutuhan dan Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin         19
                                                                                         191919
                                                                                           19
Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus



•       Ada indikasi kegagalan pendistribusian kartu Askeskin terkendala adanya SKTM yang
        sangat mudah didapat
•       Banyak penyalahgunaan SKTM oleh masyarakat yang tidak miskin              klaim Askeskin
        makin besar sehingga membebani anggaran
•       Keterlambatan pencairan dana klaim Askeskin       mengganggu pelayanan dan keuangan
        Provider
•       Kasus mark up dana klaim Askeskin oleh sebagian Provider

SPM Pembiayaan Kesehatan Pra Upaya Perorangan

No        Cakupan Jaminan Kesehatan Bagi Gakin dan                   Target           Target
          Mastan                                                    2005 (%)         2010 (%)

                      Langkah Kegiatan
          Perhitungan Unit Cost pelayanan kesehatan
    1
          Penetapan kriteria dan jumlah Gakin
    2
          Penetapan paket dan premi
    3
          Penetapan kebutuhan pembiayaan Gakin
    4
          Perhitungan kontribusi daerah
    5
          Advokasi
    6
          Sosialisasi
    7
          Pemantapan model pembiayaan kesehatan gakin
    8
          Monitoring dan evaluasi
    9

Lembar Catatan




    20              Analisis Kebutuhan dan Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
                                                                                                   202020
                                                                                                     20
Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus



   VI. Efektivitas Manajemen Pelayanan Pemeliharaan
          Kesehatan Untuk Keluarga Miskin Dengan
                     Pendekatan PPPO.
  Dalam rangka operasionalisasi suatu lembaga untuk peningkatan pelayanan terhadap
  masyarakat diperlukan suatu manajemen yang efisien, efektif, operasional dan mudah
  diakses oleh masyarakat. LGSP didalam bantuan teknisnya memberikan support khusus
  didalam efektivitas manajemen pelayanan publik dengan pendekatan PPPO

  Adapun uraian pendekatan PPPO (Prosedur, Personil, Policy dan Organisasi) sbb:

  1. Kesiapan dan penyederhanaan Prosedure. Agar pelayanan pemeliharaan kesehatan
     dapat dengan mudah dinikmati dan dijangkau oleh masyarakat sebagai klien yang
     dilayani, diperlukan adanya suatu Standart Operasion Procedur (SOP) yang simple,
     cepat, accessible dan affordable. Ada suatu bagan alir yang dengan mudah dapat diakses
     dan dipahami oleh masyarakat khususnya masyarakat dari keluarga miskin

  2. Kesiapan Struktur Organisasi suatu lembaga yang akan mengkoordinir,
     mengadvokasi maupun memberikan pelayanan pemeliharaan kesehatan kepada
     masyarakat dengan dilengkapi dan dipertimbangkan hal-hal sbb:

      -   Penetapan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dan kewenangan dari masing-
          masing unit, bidang atau bagian yang ada di organisasi lembaga pemberi
          pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi keluarga miskin
      -   Penetapan siapa dan unit apa saja yang akan terlibat didalam lembaga pemberi
          pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi keluarga miskin
      -   Perancangan kedudukan dan hubungan “Lembaga pemberi pelayanan
          pemeliharaan kesehatan bagi keluarga miskin” dengan Unit/SKPD lain dalam
          struktur Pemda, dan lembaga lainnya.

  3. Diperlukan adanya capacity building untuk Personil yang terlibat didalam “Lembaga
     pemberi pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi keluarga miskin” agar mampu
     melaksanakan prosedure yang sudah ditetapkan. Untuk mengetahui kebutuhan
     capacity building personil yang terlibat didalam manajemen lembaga pelayanan
     pemeliharaan kesehatan bagi keluarga miskin, diperlukan setidaknya:

      -   Penysunan training need assessment pada manajemen Lembaga pengelola
          pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi keluarga miskin.
      -   Perancangan program pelatihan personil yang terlibat dalam manajemen Lembaga
          pengelola pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi keluarga miskin, menyangkut
          pengetahuan, keterampilan, sikap – baik yang teknis maupun manajerial – sesuai
          posisi yang akan diisi.

  4. Untuk mendukung operasionalisasi agar lebih efektif, produktif, dan berkelanjutan
     maupun menjadi rujukan bagi pelayanan pemeliharaan kesehatan di daerah “Lembaga
     pengelola pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi keluarga miskin” diperlukan adanya
     Policy atau kebijakan daerah (Perda/SK Bupati) yang dapat memayungi kegiatan
     lembaga tersebut.
Efektivitas Manajemen Pelayanan Pemeliharaan ... dengan PPPO                          21
                                                                                      212121
                                                                                        21
Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus


Lembar Catatan




 22              Efektivitas Manajemen Pelayanan Pemeliharaan ... dengan PPPO 22
                                                                                222222
                                                                                  22
Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus



      VII. Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan
       Pembiayaan Kesehatan bagi Keluarga Miskin
             melalui Jaminan Kesehatan Daerah
          (JAMKESDA) Dengan Pendekatan PPPO
Untuk mendapatkan suatu kebutuhan skema tindakan didalam peningkatan pelayanan bidang
kesehatan khususnya didalam pembiayaan kesehatan bagi keluarga miskin, dilakukan dengan
beberapa pendekatan untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan maupun
permasalahan yang dihadapi baik oleh government maupun non government didalam
peningkatan pelayanan bidang kesehatan, khususnya didalam fasilitasi pembiayaan kesehatan
bagi keluarga miskin. Beberapa pendekatan yang dilakukan sbb:

1. Rapid assessment tentang program maupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi
   government didalam pemberian pelayanan kesehatan khususnya bagi keluarga miskin.
2. Gap analisis untuk permasalahan-permasalahan bidang kesehatan dengan
   membandingkan kondisi existing pelayanan kesehatan dengan kondisi ideal yang
   diharapkan didalam pelayanan kesehatan.
3. Melakukan identifikasi alternatif solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang
   dihadapi didalam pelayanan kesehatan dari aspek design layanan, aspek layanan yang
   dilakukan pada setiap service point, mekanisme layanan kesehatan untuk mencapai
   kelompok-kelompok marginal yang jauh dari titik layanan dan bagaimana
   pengorganisasian kelompok-kelompok marginal tersebut untuk mendapatkan pelayanan
   kesehatan dari Pemerintah sebagai lembaga yang bertanggung jawab didalam memberikan
   pelayanan kepada masyarakat.
4. Melakukan identifikasi kebutuhan untuk peningkatan manajemen pelayanan pembiayaan
   kesehatan bagi keluarga miskin melalui pendekatan PPPO (Kesiapan Organisasi,
   Prosedur pelayanan, Kesiapan Personil dan Kesiapan Policy). Untuk mengelompokkan
   kebutuhan peningkatan pelayanan kesehatan dengan pendekatan PPPO dipergunakan
   Fishbone diagram.
5. Melakukan analisis pada setiap kelompok kebutuhan peningkatan pelayanan kesehatan
   pada aspek PPPO dengan Force Field Analysis yaitu faktor-faktor pendukung apa saja yang
   bisa memudahkan proses pencapaian tujuan untuk peningkatan pelayanan pembiayaan kesehatan bagi
   keluarga miskin Dan faktor-faktor penghambat apa saja yang menyulitkan proses pencapaian tujuan
   untuk peningkatan pelayanan pembiayaan kesehatan bagi keluarga miskin

Identifikasi masalah Manajemen Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dalam
Mendukung Upaya Pembiayaan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin Di Kabupaten Kudus
secara kualitatif (Service Delivery Flow dengan penekanan efektivitas manajemen pelayanan
yang mencakup P3O).

Dari hasil identifikasi kebutuhan untuk peningkatan manajemen pelayanan pembiayaan
kesehatan bagi keluarga miskin melalui pendekatan PPPO (Kesiapan Organisasi, Prosedur
pelayanan, Kesiapan Personil dan Kesiapan Policy) dengan mempergunakan diagram
fishbone, telah dihasilkan beberapa rumusan kebutuhan program sebagai pintu masuk untuk
peningkatan manajemen pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin. Adapun beberapa
rumusan program dimaksud sbb :
 STPP Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Melalui JAMKESDA-PPPO                                  23
                                                                                             232323
                                                                                               23
Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus




Fishbone Diagram

                   JAMINAN KESEHATAN BAGI MASKIN DAN MASTAN
                   PERSONIL                              PROSEDUR


                      Kondisi Personil di Kab.
                      Kudus sudah mencukupi                    Penanganan Pasien dari luar
                      secara jumlah, kualifikasi               wilayah Kab. Kudus
                      maupun pendistribusian

                                                                                                    “Upaya-upaya apa saja
                                                                                                    yang saat ini paling
                                                                                                    mendesak dilakukan
                                                                                                    oleh bupati/pemda
                                                                                                    agar mampu
                                                                                                    meningkatkan cakupan
                                                   Pendataan ulang          Pembentukan             program pembiayaan
                   Kepastian pembiayaan            maskin yg tidak          pra-Bapel               kesehatan bagi maskin
                   APBD terhadap maskin            tercover askeskin                                dan mantan di
                   yg tidak tercover                                                                kabupaten Kudus ?”
                   askeskin
                                                          Kerjasama atau
                                                          MoU dengan
                                                          PT Askes


              POLICY                               ORGANISASI

 24                                                             STPP Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Melalui JAMKESDA-PPPO
Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus


Dari hasil identifikasi kebutuhan untuk peningkatan pelayanan jaminan kesehatan bagi
Maskin dan Mastan melalui pendekatan PPPO (Kesiapan Organisasi, Prosedur pelayanan,
Kesiapan Personil dan Kesiapan Policy) dengan mempergunakan diagram fishbone, telah
dihasilkan tiga aspek rumusan kebutuhan program sebagai pintu masuk untuk peningkatan
manajemen pelayanan jaminan kesehatan bagi Maskin dan Mastan. Adapun tiga aspek
rumusan kebutuhan program dimaksud sbb :

1. Aspek kesiapan Organisasi :
   •   Pendataan ulang maskin yg tidak tercover askeskin
   •   Pembentukan pra-Bapel Jaminan Kesehatan Bagi Maskin dan Mastan
   •   Kerjasama atau MoU dengan PT Askes
2. Aspek kesiapan Prosedur :
   •   Penanganan Pasien dari luar wilayah Kab. Kudus
3. Aspek kesiapan Policy :
   •   Kepastian pembiayaan APBD terhadap maskin yg tidak tercover Askeskin

Untuk mendapatkan sejauh mana kebutuhan kegiatan-kegiatan yang diperlukan sebagai
skema tindakan untuk peningkatan pelayanan jaminan kesehatan bagi Maskin dan Mastan,
diperlukan adanya analisis terhadap tiga aspek tersebut diatas.

Adapun analisis yang dipergunakan untuk mendapatkan kegiatan-kegiatan tersebut adalah
dengan mempergunakan analisis bidang daya (Force Field Analysis), yaitu dengan
mempertimbangkan faktor-faktor pendukung apa saja yang bisa memudahkan proses pencapaian
tujuan untuk peningkatan pelayanan jaminan kesehatan bagi Maskin dan Mastan Dan faktor-faktor
penghambat apa saja yang menyulitkan proses pencapaian tujuan untuk peningkatan pelayanan
jaminan kesehatan bagi Maskin dan Mastan.

Berikut hasil analisis bidang daya (Force Field Analysis) untuk tiga aspek tersebut diatas:




 STPP Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Melalui JAMKESDA-PPPO                               25
                                                                                          252525
                                                                                            25
Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus


Force Field Analysis

Organisasi

     Kesiapan Organisasi Didalam Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Bagi
                                Mastan Dan Maskin

                  Pendataan ulang maskin yg tidak tercover askeskin

                 Pendorong                                     Penghambat
•    Penyalahgunaan SKTM oleh masyarakat       • Kurang Sarpras
     non miskin                                • Belum ada anggaran untuk pendataan
•    Ada tenaga                                    ulang
•    Ada data awal maskin non askeskin yg      • Kriteria maskin/mastan belum jelas
     bisa dipakai                              • Belum ada/belum jelas lembaga yang
•    Bisa konfirmasi data dengan DKK-              menangani/ditunjuk
     BKKBN; Capilduk; BPS                      • Koordinasi antar sektor terkait kuran
•    Ada lembaga yg mampu melakukan
     pendataan : DKK atau BPS dibantu
     Puskesmas/Bidan Desa



     Kesiapan Organisasi Didalam Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Bagi
                                Mastan Dan Maskin
         Pembentukan pra-Bapel Jaminan Kesehatan Bagi Maskin dan Mastan

                 Pendorong                                        Penghambat
•    Komitmen Dinas terkait/Dinkes-Askes       •   Political will dari top leader/bupati
     tinggi                                    •   Belum ada payung hukum
•    Pernah ada program JPKMM                  •   Pelayanan akan berbeda dengan askeskin
•    Secara organisasi sudah ada SKPD          •   Hanya berlaku untuk Kab Kudus saja
     (Satuan Kerja Pengelola Daerah) yag       •   Juli tahun 2008 harus terbentuk SOTK
     melayani maskin non askeskin (PPK tk I-
     IV)
•    Ada PP 41 tahun 2007
•    SPM kesehatan




    26                       STPP Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Melalui JAMKESDA-PPPO
                                                                                         262626
                                                                                           26
Aplikasi STTP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus




     Kesiapan Organisasi Didalam Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Bagi
                                Mastan Dan Maskin

                            Kerjasama atau MoU dengan PT Askes

                   Pendorong                                        Penghambat

•     Selama ini belum ada MoU dng Askes           • Kemauan pimpinan daerah/Bupati
•     Memperlancar pelayanan kesehatan bagi        • Belum ada sinkronisasi data maskin
      maskin non askeskin                             nonaskeskin
•     Ada tim perumus kerjasama (Biro
      Hukum, Setda, DKK)
•     Keterlambatan pencairan dana klaim
      askeskin




Prosedur

      Kesiapan Prosedur Didalam Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Bagi
                                Mastan Dan Maskin

                      Penanganan Pasien dari luar wilayah Kab. Kudus

                   Pendorong                                        Penghambat

•     Ada peluang penggalian dana di luar          • Kemauan politik dari Bupati
      mata anggaran (dana perimbangan)
                                                   • Belum ada kerjasama/MoU dengan Kab.
•     Mengakomodasi kebutuhan maskin non              lain
      askeksin
•     Pasien luar Kab Kudus mengurangi
      APBD Kab Kudus/ APBD
      membengkak




    STPP Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Melalui JAMKESDA-PPPO                            27

                                                                                           2727
                                                                                           27
Aplikasi STTP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus



Policy
    Kesiapan Policy Didalam Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Bagi Mastan
                                    Dan Maskin

         Kepastian pembiayaan APBD terhadap maskin yg tidak tercover Askeskin

                  Pendorong                                        Penghambat

•     Ada APBD/APBN Perubahan                     • Tidak ada political will dari Bupati
•     Jumlah Maskin/mastan non askeskin           • Devisit APBD Kabupaten
      awal telah diketahui (40.000)
                                                  • Tidak ada political will dari legislatif
•     Ada tenaga yg dapat mengitung alokasi
      anggaran bagi maskin nonaskeskin
•     Kerjasama/loby dengan legeslatif
•     Tdk boleh menolak pasien yg
      menggunakan SKTM




Dengan      mempertimbangkan      hasil   dari   faktor-faktor   mempertimbangkan      faktor-faktor
pendukung apa saja yang bisa memudahkan proses pencapaian tujuan untuk peningkatan pelayanan
jaminan kesehatan bagi Maskin dan Mastan Dan faktor-faktor penghambat apa saja yang
menyulitkan proses pencapaian tujuan untuk peningkatan pelayanan jaminan kesehatan bagi Maskin dan
Mastan. Berikut didapat hasil rumusan kegiatan yang merupakan suatu skema tindakan untuk
peningkatan pelayanan jaminan kesehatan bagi Maskin dan Mastan. Adapun skema tindakan
ini dapat menjadi acuan didalam mendukung program kerja Dinas Kesehatan didalam
memberikan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan mastan.

Adapun Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat
Miskin dan Masyarakat Rentan sbb:




    28                         STPP Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Melalui JAMKESDA-PPPO

                                                                                               282828
                                                                                                 28
Aplikasi STTP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus




Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan Masyarakat Rentan

No       Program /        Unit        Biaya        Penangg        Output
                                                                                                           Keterangan
          Kegiatan                                   Jawab                       1      2    3     4   5
Organisasi (Usulan Perda/SK lembaga (Bapel) yang menangani pembiayaan kesehatan maskin/Jamkesda)
 1 Melakukan              2 Kali      20.000.000 Bappeda-      Dukungan        008
     advokasi ke bupati                           Dinkes-      pembentukan
     dan dewan                                    LSM-BPS      lembaga yang
                                                               menangani
                                                               pembiayaan
                                                               kesehatan
                                                               maskin
 2   Membuat             1 Paket      50.000.000 Ka. Dinkes- Draft Naskah 008
     ranperda/SK                                  Bupati       akademis
     lembaga khusus                                            ranperda
     pengelola maskin                                          Bapel
     yang tidak                                                pengelola
     tercover                                                  maskin
     askeskin/non
     askeskin
 3     Pengusulan ke        2 Kali          6.000.000 Ka. Dinkes   Naskah         008
       bagian                                                      akademis
       hukum/bupati                                                ranperda Bapel
                                                                   pengelola
                                                                   maskin yang
                                                                   sudah dikaji
                                                                   Bagian hukum




STPP Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Melalui JAMKESDA-PPPO                                                              29
                                                                                        292929
                                                                                          29
Aplikasi STTP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus




No       Program /        Unit     Biaya       Penangg        Output                                                 Keterangan
          Kegiatan                              Jawab                      1          2       3       4       5
 4   Pembahasan          2 Kali    10.000.000 Ka. Dinkes   Ranperda yang 008        009
     ranperda/SK                              & DPRD       sudah disetujui
     lembaga khusus                                        DPRD
     pengelola maskin
     non askeskin/
     tidak tercover
     askeskin
 5   Perda/SK            1 Paket   10.000.000 Bagian       Perda Bapel              009
     lembaga khusus                           Hukum &      yang sudah
     pengelola maskin                         DPRD         disahkan
     non askeskin/                                         DPRD &
     tidak tercover                                        Bupati
     askeskin
 6   Pembentukan         1 Paket    Pm        Bupati      Lembaga                009   010
     tim/lembaga                                          Bapel yang
     khusus pengelola                                     mampu
     maskin non                                           mengelola
     askeskin/ tidak                                      pelayanan
     tercover askeskin                                    maskin non
                                                          askeskin
Policy (Pengusulan Anggaran APBD Untuk Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Masyarakat Rentan Non
Askeskin)
 7 Pengusulan           40.000   3.840.000.000 DKK /      Terlayaninya    008    009   010     011   012
      Anggaran Bagi     (jiwa)                 BRSD       Yankes
      Maskin Non                                          Maskin non
      Askeskin                                            askeskin
                                                          Kudus



30                                                                 STPP Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Melalui JAMKESDA-PPPO
                                                                                303030
                                                                                  30
Aplikasi STTP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus




No       Program /         Unit        Biaya        Penangg         Output                                       Keterangan
          Kegiatan                                    Jawab                      1      2            3   4   5
Policy (Konsultasi dan Audensi Kepada Pengambil Kebijakan Pembiayaan Makskin Non Askeskin)

 8    Konsultasi            1 Kali            -          Kabid Bina   Kebijakan       007/
      Kepada Ka Dinas                                    Kesmasy      Usulan          008
      Kesehatan                                                       Anggaran
 9    Konsultasi            2 Kali          4.000.000 Ka Dinkes       Kebijakan       008
      Kepada Bupati                                                   dukungan
      Kepala Daerah                                                   program
                                                                      pembiayaan
                                                                      maskin non
                                                                      askeskin

 10   Konsultasi            2 Kali          4.000.000 Ka Dinkes       Mendapatkan     008
      Kepada Dewan                                                    dukungan
      Perwakilan Rakyat                                               anggaran dari
      Daerah (Komisi                                                  DPRD
      IV)

Organisasi (Pendataan Masyarakat Miskin Non Askeskin)

 11   Rapat Koordinasi      3 Kali          9.000.000 BPS             Ada             008
      dan Penentuan                                                   Persamaan
      Petugas                                                         Pedoman
      Pendataan.                                                      Kriteria
                                                                      Miskin




STPP Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Melalui JAMKESDA-PPPO                                                               31
                                                                                            313131
                                                                                              31
Aplikasi STTP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus




No       Program /          Unit     Biaya         Penangg      Output                                                   Keterangan
          Kegiatan                                  Jawab                         1        2      3       4       5
12 Pemutakhiran/          4.000     160.000.000   BPS        Dihasilkan         008
     Validasi Data (cross respon                             data valid utuk
     check survei dari    den                                Maskin Non
     data yang telah                                         Askeskin
     masuk) termasuk
     kebutuhan
     instrumen dan
     pelaksanaan
13 Pendataan              1 Kali     35.000.000   BPS        Data               008
     pendapatan                                              pendapatan
     masyarakat                                              masyarakat
14 Rapat Kerja Dinas 3 Kali           9.000.000   Dinkes     Terbentuknya       008
     Kesehatan untuk                                         tim pendataan
     pembentukan Tim
     pendataan
15 Perekrutan tenaga 2 Kali           4.000.000   Dinkes     Tenaga             008
     pendataan                                               pendataan
Organisasi (Kerjasama atau MoU dengan PT Askes)
Menentukan materi
MoU
16 Pembuatan draft      1 Paket       1.500.000 Dinkes &     Draft Dokumen 008
     MoU (rencana)                              CSO Kes      MoU
                                                             Kerjasama
                                                             Kabupaten
                                                             Kudus dengan
                                                             PT. Askes yang
                                                             siap di
                                                             seminarkan


32                                                                     STPP Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Melalui JAMKESDA-PPPO
                                                                                      323232
                                                                                        32
Aplikasi STTP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus




No       Program /            Unit         Biaya        Penangg      Output                                  Keterangan
          Kegiatan                                       Jawab                      1        2   3   4   5
 17   Pembahasan            1 Kali         10.000.000 Dinkes, PT. Draft           008
      (seminar)                                       Askes       Dokumen
                                                                  MoU hasil
                                                                  seminar
 18   Perumusan &           4 Kali          4.000.000 (Biro       Legalitas       008
      konsultasi                                      Hukum,      Dokumen
                                                      Setda, DKK, MoU
                                                      Bupati)     Kerjasama
                                                                  Kabupaten
                                                                  Kudus dengan
                                                                  PT. Askes


 19   Penandatanganan       1 Kali         10.000.000 Bupati,     Dokumen         008      009
      MoU                                             Dinkes &    MoU
                                                      PT Askes    Kerjasama
                                                                  Kab. Kudus
                                                                  dgn PT. Askes
                                                                  yang sudah
                                                                  disepakati
                                                                  bersama
                                                                  Bupati & PT.
                                                                  Askes
Melakukan Advokasi
20 Audiensi :                                                                     008      009
     - Legislatif           5 Kali          2.500.000 Dinkes &    Program kerja
     - Eksekutif            5 Kali          2.500.000 PT Askes    MoU Kab -
                                                                  Askeskin



STPP Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Melalui JAMKESDA-PPPO                                                           33
                                                                                        333333
                                                                                          33
Aplikasi STTP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus




No      Program /         Unit        Biaya       Penangg          Output                                                  Keterangan
         Kegiatan                                  Jawab                            1        2      3       4       5
21   Penyerahan data     1 Kali       10.000.000 Dinkes &       Data maskin       008      009
     maskin non                                  PT Askes       non Askeskin
     Askeskin                                                   hasil survey
22   Rapat dan           4 Kali        4.000.000 Dinkes &       Diseminasi                 009    010
     Sosialisasi                                 PT Askes       data maskin
                                                                non Askeskin
                                                                hasil survey
Pendataan Ulang Maskin
Non Askeskin
 23 Konfirmasi data      1 Kali       10.000.000 Dinkes &       Validasi data          009
     dengan : DKK-                               PT Askes       maskin non
     BKKBN                                                      Askeskin hasil
                                                                survey
 24 Konfirmasi data      1 Kali       10.000.000 Dinkes &       Validasi data          009
     dengan : BPS                                 PT Askes      maskin non
                                                                Askeskin hasil
                                                                survey
 25 Konfirmasi data      1 Kali       10.000.000 Dinkes &       Validasi data          009
     dengan : Capilduk                            PT Askes      maskin non
                                                                Askeskin hasil
                                                                survey
Prosedur (Kerjasama antar Daerah dalam Penanganan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Maskin)
 26 Melakukan            4 Kali         8.000.000 Dinkes-      Kesepakatan     008     009
     koordinasi antar                             Askes-       pembentukan
     sektor terkait                               Bappeda      Tim kerja-
                                                               sama antar
                                                               daerah




34                                                                      STPP Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Melalui JAMKESDA-PPPO
                                                                                        343434
                                                                                          34
Aplikasi STTP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus




No        Program /           Unit         Biaya       Penangg          Output                                      Keterangan
           Kegiatan                                     Jawab                        1        2    3     4     5
 27   Pembentukan tim       2 Kali          5.000.000 Bupati-        Terbentuknya  008      009
      untuk menjalin                                  Dinkes-PT      Tim kerja-
      kerjasama antar                                 Askes-RS       sama antar
      daerah                                                         daerah
 28   Melakukan             3 Kali          9.000.000 Bupati-        Kesepakatan   008      009
      koordinasi antar                                Dinkes-PT      membuat draft
      Daerah                                          Askes-RS       MoU
                                                                     kerjasama
 29   Membuat draft         2 Kali          4.000.000 Bupati-        Draft moU     008      009
      kerjasama antar                                 Dinkes-PT      kerjasama
      daerah                                          Askes-RS       antar daerah
 30   Melakukan MoU         1 Kali         10.000.000 Bupati-        MoU yang      008      009
                                                      Dinkes         sudah
                                                                     dilegalkan
                                                                     duabelah
                                                                     pihak
Prosedur (Melakukan Monitoring dan Evaluasi)
 31 Pengecekan data/ 2 Kali            Pm                Tim Monev   Data Maskin            009   010   011   012
     crosscheck data di                                  (Setda,     dan Mastan
     lapangan                                            Dinkes,     peserta
                                                         Bappeda)    Askeskin
 32   Audit laporan         2 Kali           Pm          Tim Monev   Laporan                009   010   011   012
      keuangan                                           (Setda,     keuangan
                                                         Dinkes,     Askeskin
                                                         Bappeda)




STPP Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Melalui JAMKESDA-PPPO                                                                  35
                                                                                         353535
                                                                                           35
Kasus aplikasi kesehatan jamkesda kudus
Kasus aplikasi kesehatan jamkesda kudus
Kasus aplikasi kesehatan jamkesda kudus
Kasus aplikasi kesehatan jamkesda kudus
Kasus aplikasi kesehatan jamkesda kudus

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

BUKU PETUNJUK PELAKSANAAN PERENCANAAN TERPADU KESEHATAN IBU DAN ANAK
BUKU PETUNJUK PELAKSANAAN PERENCANAAN TERPADU KESEHATAN IBU DAN ANAKBUKU PETUNJUK PELAKSANAAN PERENCANAAN TERPADU KESEHATAN IBU DAN ANAK
BUKU PETUNJUK PELAKSANAAN PERENCANAAN TERPADU KESEHATAN IBU DAN ANAKSutopo Patriajati
 
Keputusan menteri kesehatan republik indonesia
Keputusan menteri kesehatan republik indonesiaKeputusan menteri kesehatan republik indonesia
Keputusan menteri kesehatan republik indonesiaNazila Hana
 
Dokumen Deksripsi SDMK Kabupaten Mamasa 2017
Dokumen Deksripsi SDMK Kabupaten Mamasa 2017Dokumen Deksripsi SDMK Kabupaten Mamasa 2017
Dokumen Deksripsi SDMK Kabupaten Mamasa 2017Muh Saleh
 
Perjuangan panjang menurunkan angka kematian ibu dan bayi
Perjuangan panjang menurunkan angka kematian ibu dan bayiPerjuangan panjang menurunkan angka kematian ibu dan bayi
Perjuangan panjang menurunkan angka kematian ibu dan bayiSutopo Patriajati
 
Dokumen Deksripsi SDMK Kabupaten Majene Tahun 2017
Dokumen Deksripsi SDMK Kabupaten Majene Tahun 2017Dokumen Deksripsi SDMK Kabupaten Majene Tahun 2017
Dokumen Deksripsi SDMK Kabupaten Majene Tahun 2017Muh Saleh
 
Pelatihan kader kesehatan desa
Pelatihan kader kesehatan desaPelatihan kader kesehatan desa
Pelatihan kader kesehatan desaicalun
 
Juknis yankesdas jamkesmas new
Juknis yankesdas jamkesmas newJuknis yankesdas jamkesmas new
Juknis yankesdas jamkesmas newDR Irene
 
Buku gerakan peduli posyandu sumbar (draft 1)
Buku gerakan peduli posyandu sumbar (draft 1)Buku gerakan peduli posyandu sumbar (draft 1)
Buku gerakan peduli posyandu sumbar (draft 1)Irene Susilo
 
Rancangan aktualisasi kegiatan
Rancangan aktualisasi kegiatanRancangan aktualisasi kegiatan
Rancangan aktualisasi kegiatanYulius Nugroho
 
Visi misi dan tujuan puskesmas
Visi misi dan tujuan puskesmasVisi misi dan tujuan puskesmas
Visi misi dan tujuan puskesmasismail1981
 
Visi dan Misi
Visi dan MisiVisi dan Misi
Visi dan MisiMuh Saleh
 
Dokumen Deksripsi SDMK Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017
Dokumen Deksripsi SDMK Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017Dokumen Deksripsi SDMK Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017
Dokumen Deksripsi SDMK Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017Muh Saleh
 
analisa data puskesmas selabatu sukabumi
analisa data puskesmas selabatu sukabumianalisa data puskesmas selabatu sukabumi
analisa data puskesmas selabatu sukabumiGitapermata99
 
Pedoman Integrasi Perencanaan Puskesmas Dengan Musrenbang Desa
Pedoman Integrasi Perencanaan Puskesmas Dengan Musrenbang DesaPedoman Integrasi Perencanaan Puskesmas Dengan Musrenbang Desa
Pedoman Integrasi Perencanaan Puskesmas Dengan Musrenbang Desanug nugroho
 

La actualidad más candente (20)

Dinkes jamkesda
Dinkes jamkesdaDinkes jamkesda
Dinkes jamkesda
 
BUKU PETUNJUK PELAKSANAAN PERENCANAAN TERPADU KESEHATAN IBU DAN ANAK
BUKU PETUNJUK PELAKSANAAN PERENCANAAN TERPADU KESEHATAN IBU DAN ANAKBUKU PETUNJUK PELAKSANAAN PERENCANAAN TERPADU KESEHATAN IBU DAN ANAK
BUKU PETUNJUK PELAKSANAAN PERENCANAAN TERPADU KESEHATAN IBU DAN ANAK
 
Keputusan menteri kesehatan republik indonesia
Keputusan menteri kesehatan republik indonesiaKeputusan menteri kesehatan republik indonesia
Keputusan menteri kesehatan republik indonesia
 
Buku omom
Buku omomBuku omom
Buku omom
 
Dinkes omom
Dinkes omomDinkes omom
Dinkes omom
 
(5). program pembinaan kesehatan komunitas
(5). program pembinaan kesehatan komunitas(5). program pembinaan kesehatan komunitas
(5). program pembinaan kesehatan komunitas
 
Dokumen Deksripsi SDMK Kabupaten Mamasa 2017
Dokumen Deksripsi SDMK Kabupaten Mamasa 2017Dokumen Deksripsi SDMK Kabupaten Mamasa 2017
Dokumen Deksripsi SDMK Kabupaten Mamasa 2017
 
Perjuangan panjang menurunkan angka kematian ibu dan bayi
Perjuangan panjang menurunkan angka kematian ibu dan bayiPerjuangan panjang menurunkan angka kematian ibu dan bayi
Perjuangan panjang menurunkan angka kematian ibu dan bayi
 
Dokumen Deksripsi SDMK Kabupaten Majene Tahun 2017
Dokumen Deksripsi SDMK Kabupaten Majene Tahun 2017Dokumen Deksripsi SDMK Kabupaten Majene Tahun 2017
Dokumen Deksripsi SDMK Kabupaten Majene Tahun 2017
 
Pelatihan kader kesehatan desa
Pelatihan kader kesehatan desaPelatihan kader kesehatan desa
Pelatihan kader kesehatan desa
 
Juknis yankesdas jamkesmas new
Juknis yankesdas jamkesmas newJuknis yankesdas jamkesmas new
Juknis yankesdas jamkesmas new
 
Buku gerakan peduli posyandu sumbar (draft 1)
Buku gerakan peduli posyandu sumbar (draft 1)Buku gerakan peduli posyandu sumbar (draft 1)
Buku gerakan peduli posyandu sumbar (draft 1)
 
Rancangan aktualisasi kegiatan
Rancangan aktualisasi kegiatanRancangan aktualisasi kegiatan
Rancangan aktualisasi kegiatan
 
Visi misi dan tujuan puskesmas
Visi misi dan tujuan puskesmasVisi misi dan tujuan puskesmas
Visi misi dan tujuan puskesmas
 
Visi dan Misi
Visi dan MisiVisi dan Misi
Visi dan Misi
 
MI 5
MI 5MI 5
MI 5
 
Dokumen Deksripsi SDMK Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017
Dokumen Deksripsi SDMK Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017Dokumen Deksripsi SDMK Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017
Dokumen Deksripsi SDMK Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017
 
Pleno modul 2 blok 5 b
Pleno modul 2 blok 5 bPleno modul 2 blok 5 b
Pleno modul 2 blok 5 b
 
analisa data puskesmas selabatu sukabumi
analisa data puskesmas selabatu sukabumianalisa data puskesmas selabatu sukabumi
analisa data puskesmas selabatu sukabumi
 
Pedoman Integrasi Perencanaan Puskesmas Dengan Musrenbang Desa
Pedoman Integrasi Perencanaan Puskesmas Dengan Musrenbang DesaPedoman Integrasi Perencanaan Puskesmas Dengan Musrenbang Desa
Pedoman Integrasi Perencanaan Puskesmas Dengan Musrenbang Desa
 

Similar a Kasus aplikasi kesehatan jamkesda kudus

Modul 3 kb 3 pelaksanaana
Modul 3 kb 3 pelaksanaanaModul 3 kb 3 pelaksanaana
Modul 3 kb 3 pelaksanaanapjj_kemenkes
 
Modul 3 kb 2 perencanaan
Modul 3 kb 2 perencanaanModul 3 kb 2 perencanaan
Modul 3 kb 2 perencanaanpjj_kemenkes
 
Modul 3 kb 1 pendataan
Modul 3 kb 1 pendataanModul 3 kb 1 pendataan
Modul 3 kb 1 pendataanpjj_kemenkes
 
Puskesmas (tugas kelompok) IKM
Puskesmas (tugas kelompok) IKMPuskesmas (tugas kelompok) IKM
Puskesmas (tugas kelompok) IKMAinur
 
Petunjuk Teknis Bangun Mandar Bidang Kesehatan
Petunjuk Teknis Bangun Mandar Bidang KesehatanPetunjuk Teknis Bangun Mandar Bidang Kesehatan
Petunjuk Teknis Bangun Mandar Bidang KesehatanMuh Saleh
 
Juknis Bangunmandar Sehat Tahun 2015
Juknis Bangunmandar Sehat Tahun 2015Juknis Bangunmandar Sehat Tahun 2015
Juknis Bangunmandar Sehat Tahun 2015Muh Saleh
 
128. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Posyandu Remaja.pdf
128. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Posyandu Remaja.pdf128. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Posyandu Remaja.pdf
128. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Posyandu Remaja.pdfuptdpkmbendo
 
Pedoman pelayanan upaya kesehatan perseorangan
Pedoman pelayanan upaya kesehatan perseoranganPedoman pelayanan upaya kesehatan perseorangan
Pedoman pelayanan upaya kesehatan perseorangantitisdwina
 
Draft pob baru_kegiatan_sosial_2012_rev301012
Draft pob baru_kegiatan_sosial_2012_rev301012Draft pob baru_kegiatan_sosial_2012_rev301012
Draft pob baru_kegiatan_sosial_2012_rev301012Fardyansjah Hasan
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Edukasi Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Edukasi KesehatanBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Edukasi Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Edukasi KesehatanBPJS Kesehatan RI
 
Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)Marsusilanata Wawan
 
LAPORAN PROFIL 2021.docx
LAPORAN PROFIL 2021.docxLAPORAN PROFIL 2021.docx
LAPORAN PROFIL 2021.docxAriRoscita
 
1+2. pengatar kia
1+2. pengatar kia1+2. pengatar kia
1+2. pengatar kiaAgus Candra
 
Modul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerah
Modul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerahModul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerah
Modul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerahmreyrasa
 
Modul 4 kb 1 pemberdayaan masyarakat dalam siaga maternal dan neonatal
Modul 4 kb 1 pemberdayaan masyarakat dalam siaga maternal dan neonatalModul 4 kb 1 pemberdayaan masyarakat dalam siaga maternal dan neonatal
Modul 4 kb 1 pemberdayaan masyarakat dalam siaga maternal dan neonatalpjj_kemenkes
 
LOKMIN EKSTERNAL.pptx
LOKMIN EKSTERNAL.pptxLOKMIN EKSTERNAL.pptx
LOKMIN EKSTERNAL.pptxRLayli1
 
POIN DISKUSI RAPAT KERJA KESEHATAN DAERAH (RAKERKESDA.pptx
POIN DISKUSI RAPAT KERJA KESEHATAN DAERAH (RAKERKESDA.pptxPOIN DISKUSI RAPAT KERJA KESEHATAN DAERAH (RAKERKESDA.pptx
POIN DISKUSI RAPAT KERJA KESEHATAN DAERAH (RAKERKESDA.pptxKahfiAkhmad1
 

Similar a Kasus aplikasi kesehatan jamkesda kudus (20)

Modul 3 kb 3 pelaksanaana
Modul 3 kb 3 pelaksanaanaModul 3 kb 3 pelaksanaana
Modul 3 kb 3 pelaksanaana
 
Modul 3 kb 2 perencanaan
Modul 3 kb 2 perencanaanModul 3 kb 2 perencanaan
Modul 3 kb 2 perencanaan
 
Modul 3 kb 1 pendataan
Modul 3 kb 1 pendataanModul 3 kb 1 pendataan
Modul 3 kb 1 pendataan
 
Puskesmas (tugas kelompok) IKM
Puskesmas (tugas kelompok) IKMPuskesmas (tugas kelompok) IKM
Puskesmas (tugas kelompok) IKM
 
Petunjuk Teknis Bangun Mandar Bidang Kesehatan
Petunjuk Teknis Bangun Mandar Bidang KesehatanPetunjuk Teknis Bangun Mandar Bidang Kesehatan
Petunjuk Teknis Bangun Mandar Bidang Kesehatan
 
Juknis Bangunmandar Sehat Tahun 2015
Juknis Bangunmandar Sehat Tahun 2015Juknis Bangunmandar Sehat Tahun 2015
Juknis Bangunmandar Sehat Tahun 2015
 
Makalah posyandu dan kms
Makalah posyandu dan kmsMakalah posyandu dan kms
Makalah posyandu dan kms
 
128. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Posyandu Remaja.pdf
128. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Posyandu Remaja.pdf128. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Posyandu Remaja.pdf
128. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Posyandu Remaja.pdf
 
Pedoman pelayanan upaya kesehatan perseorangan
Pedoman pelayanan upaya kesehatan perseoranganPedoman pelayanan upaya kesehatan perseorangan
Pedoman pelayanan upaya kesehatan perseorangan
 
Draft pob baru_kegiatan_sosial_2012_rev301012
Draft pob baru_kegiatan_sosial_2012_rev301012Draft pob baru_kegiatan_sosial_2012_rev301012
Draft pob baru_kegiatan_sosial_2012_rev301012
 
POSYANDU
 POSYANDU POSYANDU
POSYANDU
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Edukasi Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Edukasi KesehatanBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Edukasi Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Edukasi Kesehatan
 
Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
 
LAPORAN PROFIL 2021.docx
LAPORAN PROFIL 2021.docxLAPORAN PROFIL 2021.docx
LAPORAN PROFIL 2021.docx
 
1+2. pengatar kia
1+2. pengatar kia1+2. pengatar kia
1+2. pengatar kia
 
Modul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerah
Modul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerahModul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerah
Modul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerah
 
Modul 4 kb 1 pemberdayaan masyarakat dalam siaga maternal dan neonatal
Modul 4 kb 1 pemberdayaan masyarakat dalam siaga maternal dan neonatalModul 4 kb 1 pemberdayaan masyarakat dalam siaga maternal dan neonatal
Modul 4 kb 1 pemberdayaan masyarakat dalam siaga maternal dan neonatal
 
LOKMIN EKSTERNAL.pptx
LOKMIN EKSTERNAL.pptxLOKMIN EKSTERNAL.pptx
LOKMIN EKSTERNAL.pptx
 
POIN DISKUSI RAPAT KERJA KESEHATAN DAERAH (RAKERKESDA.pptx
POIN DISKUSI RAPAT KERJA KESEHATAN DAERAH (RAKERKESDA.pptxPOIN DISKUSI RAPAT KERJA KESEHATAN DAERAH (RAKERKESDA.pptx
POIN DISKUSI RAPAT KERJA KESEHATAN DAERAH (RAKERKESDA.pptx
 
Buku pdbk
Buku pdbkBuku pdbk
Buku pdbk
 

Más de Sutopo Patriajati

Spm kesehatan sutopo-gtz jogya 2009
Spm kesehatan  sutopo-gtz jogya 2009Spm kesehatan  sutopo-gtz jogya 2009
Spm kesehatan sutopo-gtz jogya 2009Sutopo Patriajati
 
Pengalaman implementasi model siap di 4 kab kota jateng
Pengalaman implementasi model siap di 4 kab kota jatengPengalaman implementasi model siap di 4 kab kota jateng
Pengalaman implementasi model siap di 4 kab kota jatengSutopo Patriajati
 
Tantangan pengembangan jaminan kesehatan di tingkat desa
Tantangan pengembangan jaminan kesehatan di tingkat desaTantangan pengembangan jaminan kesehatan di tingkat desa
Tantangan pengembangan jaminan kesehatan di tingkat desaSutopo Patriajati
 
Petunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang kesehatan di
Petunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang kesehatan diPetunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang kesehatan di
Petunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang kesehatan diSutopo Patriajati
 
Implementasi stpp pelayanan publik bidang kesehatan
Implementasi stpp pelayanan publik bidang kesehatanImplementasi stpp pelayanan publik bidang kesehatan
Implementasi stpp pelayanan publik bidang kesehatanSutopo Patriajati
 
Sistem pembayaran fasilitas kesehatan
Sistem pembayaran fasilitas kesehatanSistem pembayaran fasilitas kesehatan
Sistem pembayaran fasilitas kesehatanSutopo Patriajati
 
Pembayaran provider dalam asuransi kesehatan
Pembayaran provider dalam asuransi kesehatanPembayaran provider dalam asuransi kesehatan
Pembayaran provider dalam asuransi kesehatanSutopo Patriajati
 
Pemasaran dan penjualan produk prodek aseuransi kesehatan
Pemasaran dan penjualan produk prodek aseuransi kesehatanPemasaran dan penjualan produk prodek aseuransi kesehatan
Pemasaran dan penjualan produk prodek aseuransi kesehatanSutopo Patriajati
 

Más de Sutopo Patriajati (20)

Spm kesehatan sutopo-gtz jogya 2009
Spm kesehatan  sutopo-gtz jogya 2009Spm kesehatan  sutopo-gtz jogya 2009
Spm kesehatan sutopo-gtz jogya 2009
 
Sutopo hkn 2011
Sutopo hkn 2011Sutopo hkn 2011
Sutopo hkn 2011
 
Jateng bebas pasung di 2012
Jateng bebas pasung di 2012Jateng bebas pasung di 2012
Jateng bebas pasung di 2012
 
Pengalaman implementasi model siap di 4 kab kota jateng
Pengalaman implementasi model siap di 4 kab kota jatengPengalaman implementasi model siap di 4 kab kota jateng
Pengalaman implementasi model siap di 4 kab kota jateng
 
Tantangan pengembangan jaminan kesehatan di tingkat desa
Tantangan pengembangan jaminan kesehatan di tingkat desaTantangan pengembangan jaminan kesehatan di tingkat desa
Tantangan pengembangan jaminan kesehatan di tingkat desa
 
Petunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang kesehatan di
Petunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang kesehatan diPetunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang kesehatan di
Petunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang kesehatan di
 
Petunjuk teknis desi ppt
Petunjuk teknis desi pptPetunjuk teknis desi ppt
Petunjuk teknis desi ppt
 
Implementasi stpp pelayanan publik bidang kesehatan
Implementasi stpp pelayanan publik bidang kesehatanImplementasi stpp pelayanan publik bidang kesehatan
Implementasi stpp pelayanan publik bidang kesehatan
 
Intro stpp maret 2009
Intro stpp maret 2009Intro stpp maret 2009
Intro stpp maret 2009
 
Sistem pembayaran fasilitas kesehatan
Sistem pembayaran fasilitas kesehatanSistem pembayaran fasilitas kesehatan
Sistem pembayaran fasilitas kesehatan
 
Sjsn
SjsnSjsn
Sjsn
 
Sejarah askes
Sejarah askesSejarah askes
Sejarah askes
 
Pembayaran provider dalam asuransi kesehatan
Pembayaran provider dalam asuransi kesehatanPembayaran provider dalam asuransi kesehatan
Pembayaran provider dalam asuransi kesehatan
 
Pemasaran dan penjualan produk prodek aseuransi kesehatan
Pemasaran dan penjualan produk prodek aseuransi kesehatanPemasaran dan penjualan produk prodek aseuransi kesehatan
Pemasaran dan penjualan produk prodek aseuransi kesehatan
 
Managed care
Managed careManaged care
Managed care
 
Dasar dasar asuransi
Dasar dasar asuransiDasar dasar asuransi
Dasar dasar asuransi
 
Asuransi kesehatan pns
Asuransi kesehatan pnsAsuransi kesehatan pns
Asuransi kesehatan pns
 
Askes sosial dan komersil
Askes sosial dan komersilAskes sosial dan komersil
Askes sosial dan komersil
 
Quo vadis puskesmas gratis
Quo vadis puskesmas gratisQuo vadis puskesmas gratis
Quo vadis puskesmas gratis
 
Obat murah bikin gerah
Obat murah bikin gerahObat murah bikin gerah
Obat murah bikin gerah
 

Kasus aplikasi kesehatan jamkesda kudus

  • 3. Aplikasi Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dalam Mendukung Upaya Pembiayaan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin Di Kabupaten Kudus Referensi Fasilitator Local Governance Support Program Local Government Management Systems Maret 2008 i
  • 4. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali Aplikasi STTP Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dalam Mendukung Upaya Pembiayaan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin Di Kabupaten Kudus Buku lain pada Seri Manajemen Pelayanan Publik ini : 1. Penyusunan Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan-Panduan Fasilitasi 2. Aplikasi Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Promosi Kesehatan Kab. Boyolali 3. Aplikasi Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Pendidikan Kab. Karanganyar 4. Aplikasi Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan UKM ’KLIBI’ Tebing Tinggi 5. Aplikasi Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan UKM ’BKPED’ Klaten 6. Aplikasi Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Lingkungan Hidup Kab. Sibolga Tentang LGSP Local Governance Support Program merupakan program bantuan teknis yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) di Indonesia pada dua sisi, yaitu pemerintah daerah dan masyarakat. Dukungan kepada pemerintah daerah dimaksudkan agar pemerintah meningkat kompetensinya dalam melaksanakan tugas-tugas pokok kepemerintahan di bidang perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, dan meningkat kemampuannya dalam memberikan pelayanan yang lebih baik, serta mengelola sumber daya. Dukungan kepada DPRD dan organisasi masyarakat adalah untuk memperkuat kapasitas mereka agar dapat melakukan peran-peran perwakilan, pengawasan, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. LGSP bekerja di 60 lebih kabupaten dan kota di Indonesia, di sembilan propinsi: Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Papua Barat. Buku ini terwujud berkat bantuan yang diberikan oleh United States Agency for International Development (USAID) berdasarkan nomor kontrak No. 497-M-00-05- 00017-00 dengan RTI International, melalui pelaksanaan Local Governance Support Program (LGSP) di Indonesia. Pendapat yang tertuang di dalam laporan ini tidaklah mencerminkan pendapat dari USAID Program LGSP dilaksanakan atas kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, pemerintah daerah dan organisasi masyarakat dalam wilayah propinsi target LGSP. Program LGSP didanai oleh United States Agency for International Development (USAID) dan dilaksanakan oleh RTI Internasional berkolaborasi dengan International City/County Management Association (ICMA), Democracy International (DI), Computer Assisted Development Incorporated (CADI) dan the Indonesia Media Law and Policy Centre (IMLPC). Pelaksanaan Program dimulai pada Tanggal 1 Maret, 2005 dan berakhir Tanggal 30 September, 2009. Informasi lebih lanjut tentang LGSP hubungi: Telephone: +62 (21) 515 1755 Fax:: +62 (21) 515 1752 Bursa Efek Jakarta, Gedung 1, lantai 29 Email: lgsp@lgsp.or.id Jl. Jend. Sudirman, kav. 52-53 Website: www.lgsp.or.id Jakarta 12190 Dicetak di Indonesia. Publikasi ini didanai oleh the United States Agency for International Development (USAID). Sebagian atau seluruh isi buku ini, termasuk ilustrasinya, boleh diperbanyak, direproduksi, atau diubah dengan syarat disebarkan secara gratis. ii
  • 5. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali ABSTRAKSI Panduan ini merupakan referensi bagi fasilitator dalam menyiapkan dan melaksanakan pelatihan dan pendampingan (technical assistance) serta bahan bacaan dan latihan bagi peserta dalam Aplikasi Tindakan Peningkatan Pelayanan Publik (STPP) bidang Kesehatan. Buku ini disertai dengan panduan Protokol STTP sebagai panduan fasilitasi umum dan panduan aplikasi spesifik bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten-kabupaten wilayah kerja LGSP. Tujuan panduan ini adalah: sebagai pedoman fasilitator dalam pelatihan, bahan diskusi dalam program pendampingan, serta kumpulan modul dan alat manajemen peningkatan kemampuan dalam perbaikan pelayanan publik. Ini merupakan panduan yang menyangkut peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pengelolaan peningkatan pelayanan publik. Panduan ini menjelaskan dan mendiskusikan tentang konsep, isu-isu, memformulasi masalah (persoalan) dan pemecahannya, metode bagaimana memformulasikan strategi, program dan kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas perbaikan pelayanan publik. Kelompok sasaran panduan ini adalah: pimpinan dan staf penyelenggara pelayanan publik (SKPD), para ahli manajemen pelayanan publik, service providers (akademisi, individu fasilitator atau konsultan), anggota DPRD, LSM, media massa lokal, dan bagi siapa saja yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap upaya perbaikan pelayanan publik. Panduan ini terdiri dari 6 bab/bagian, sebagai berikut: 1. Bab I: Kondisi Umum Pelayanan Kesehatan 2. Bab II: Masalah Pembangunan Kesehatan 3. Bab III: Jaminan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin 4. Bab 1V: Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kudus 5. Bab V: Analisis Kebutuhan Pelayanan dan Situasi Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin 6. Bab VI: Efektivitas Manajemen Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Untuk Keluarga Miskin dengan Pendekatan PPPO 7. Bab VII: Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Pembiayaan Kesehatan bagi Keluarga Miskin melalui JAMKESDA dengan Pendekatan PPPO Ketujuh Bab ini didisain sebagai referensi bagi fasilitator dalam serial pendampingan (technical assistance) sebagai aplikasi untuk peningkatan bidang pelayanan kesehatan. iii
  • 6. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali ABSTRACT This guideline is a facilitator guide and manual for preparing a local public service improvement action plan (SIAP), in particular on public health issues. It is an accompanied by a series of specific modules in SIAP Protocol, education, economic and environmental service management. The purposes of this guideline are: as a facilitator guide for training, discussion along the technical assistance program, and as module of knowledge, skill and attitude in public service improvement action plan. The module describes and discuss about concept, issues, problem formulation and problem solving; how to formulate strategy, program and activities for public service improvement action plan. Target groups of this guideline are: for local government management specialists, service providers (academician, individual facilitator/consultant), public service managers and their staffs, local legislative (DPRD) members, NGO, local media, as well as anyone who has concern on public service improvement. This guideline is consist of seven Chapter, these are: 1. Chpater I : Public Health Service in General 2. Chpater II : Public Health Improvement Problems 3. Chpater III : Public Health Service Assure for Poor Family 4. Chpater IV : Public Health Promote Policy in Kudus District 5. Chpater V : Need Assessment Analysis for public Health Promote service improvement in Kudus District 6. Chpater VI: The Effectiveness of Public Health Service Management for Poor Family Analysis with PPPO 7. Chpater VI : Public Helath Promote Service Improvement Scheme ‘JAMKESDA’ Analysis with PPPO This manual contains of 7 chapter and designed as facilitator’s guide and reference on public health technical assisstance. iv iv
  • 7. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali DAFTAR ISI ABSTRAKSI .………………………………………………………………………..... iii ABSTRACT…………………………………………………………………………..... iv DAFTAR ISI .....……………………………………………………………………...... v KATA PENGANTAR ……………...…………………........…………………….......... vi Bab I. Kondisi Umum Pelayanan Kesehatan……......………………………............ 1 Bab II Masalah Pembangunan Kesehatan .....……………………………………... 5 Bab III. Jaminan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin ....…………………………….... 7 Bab IV. Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kudus ...……………….... 11 Bab V. Analisis Kebutuhan dan Situasi Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin .................................................................................................... 15 Bab V1: Efektivitas Manajemen Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Untuk Keluarga Miskin dengan Pendekatan PPPO …………....................................................... 21 Bab VI1: Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Pembiayaan Kesehatan bagi Keluarga Miskin melalui JAMKESDA dengan Pendekatan PPPO .................. 23 v v
  • 8. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali KATA PENGANTAR Local Governance Support Program (LGSP) merupakan sebuah program bantuan bagi pemerintah Republik Indonesia yang diberikan oleh United States Agency for International Development (USAID). Program ini dirancang untuk menunjukkan bahwa melalui sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, masyarakat di daerah dapat mempercepat proses pembangunan yang demokratis dan meningkatkan kinerja serta transparansi pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik. LGSP memberikan bantuan teknis bagi masyarakat dan pemerintah daerahnya dengan membantu mereka mencapai tujuan melalui penyusunan prioritas pembangunan dan penyediaan pelayanan publik secara demokratis. Untuk itu LGSP bekerjasama dengan mitra-mitra dari pemerintah daerah, DPRD, media dan organisasi masyarakat, yang tersebar di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Papua Barat. Reformasi desentralisasi yang dimulai pada Tahun 2001, merupakan perwujudan dari komitmen Indonesia menuju pemerintahan daerah yang demokratis dan pembangunan yang berkelanjutan. Dikeluarkannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menjadi penanda terbukanya kesempatan luas bagi usaha pembangunan daerah dan bagi partisipasi warga yang lebih besar dalam tata kelola pemerintahan. Sejak awal penerapan kebijakan tersebut, masyarakat dan pemerintah daerah telah menjawab kesempatan tersebut dengan antusias dan kreativitas yang luar biasa hingga menghasilkan capaian dan inovasi yang luar biasa pula. Peran masyarakat menjadi kunci terpenting dalam mengembangkan demokrasi dan tata kelola pemertintahan yang baik (good governance). Partisipasi aktif, kebebasan dan keterbukaan berpendapat, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan adalah sarana utama bagi suatu negara dan masyarakat agar mereka dapat bahu membahu membangun demokrasi dan tata kelola pemertintahan yang baik. Kemampuan masyarakat atau organisasi masyarkat untuk mengakses informasi, berpartisipasi aktif proses perencanaan dan implementasi pembangunan, serta berperan dalam menjaga akuntabilitas proses pemerintahan adalah sebuah faktor fundamental demi kesehatan demokrasi, sedikitnya untuk dua alasan: Pertama, hal itu menjamin bahwa warga bisa berperan, berkontribusi dan memperoleh layanan pembangunan yang baik; Kedua, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dapat membangun checks-and-balance, karena janji-janji pejabat dan anggota DPRD dapat dikontrol melalui saluran-saluran organisasi masyarakat yang mewakili aspirasi konstituennya. Sebagai bagian dari Program Local Governance Strengthening di LGSP, Team Local Government Management System (LGMS), selama Tahun 2006 dan 2007 telah melaksanakan program pelatihan dan bantuan teknis (Technical Assistance) peningkatan pelayanan publik, di lebih dari 60 kabupaten dan kota di daearah LGSP untuk mengembangkan perbaikan dan peningkatan kapasitas organisasi pelayanan publik menuju pada pelayanan yang responsif, partisipasif, transparan dan akuntabel. Untuk itu Team LGMS bekerjasama dengan: Pemda terutama SKPD pelayanan pengelola pelayanan, anggota DPRD, Pemda, LSM (LSM tematis, Asosiasi, Organisasi Keagamaan, dll) dan Community Based Organization (kelompok warga, penerima akibat). vi vi
  • 9. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali Referensi Fasilitator: Aplikasi Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Publik JAMKESDA Pembiayaan Kesehatan bagi Keluarga Miskin Kabupataen Kudus, merupakan rangkuman pengalaman LGSP dan mitra-mitranya di Jawa Tengah dalam mengimplementasikan program pelatihan dan bantuan teknis untuk memperkuat kapasitas dan penguatan manajemen SKPD, dengan melibatkan secara aktif stakeholder penting diantaranya: DPRD, LSM dan Organisasi Komunitas di daerah. Buku ini merupakan kontribusi yang penting untuk pengayaan referensi dan perluasan wawasan dalam peningkatan pelayanan publik di daerah dan, dengan harapan akan memberikan petunjuk praktis perbaikan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga harapan proses desentralisasi yang sehat dan demokratis di Indonesia dapat tercapai dengan semakin baiknya pelyanan publik bagi masyarakat. Atas nama LGSP, perkenankan kami untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mitra-mitra konsultan, perguruan tinggi sebagai service providers, para mitra dari pemerintah daerah, DPRD, LSM sebagai strategic partners di lapangan dan para spesialis yang telah melaksanakan program ini. Kami juga berharap bahwa program ini akan sukses di masa yang akan datang. Semoga buku ini bermanfaat dan dapat digunakan secara meluas. Maret, 2008 Judith Edstrom Robert Van Der Hoff Chief of Party, Local Government Managament Systems USAID-LGSP Advisor, RTI International USAID – LGSP RTI International vii vii
  • 11. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dalam Mendukung Upaya Pembiayaan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin Di Kabupaten Kudus I. Kondisi Umum Pelayanan Kesehatan Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kesehatan adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan. Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, ditetapkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Kondisi pembangunan kesehatan secara umum dapat dilihat dari status kesehatan dan gizi masyarakat, yaitu angka kematian bayi, kematian ibu melahirkan, prevalensi gizi kurang dan umur angka harapan hidup. Angka kematian bayi menurun dari 46 (1997) menjadi 35 per 1.000 kelahiran hidup (2002–2003) dan angka kematian ibu melahirkan menurun dari 334 (1997) menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup (2002-2003). Umur harapan hidup meningkat dari 65,8 tahun (1999) menjadi 66,2 tahun (2003). Prevalensi gizi kurang (underweight) pada anak balita, telah menurun dari 34,4 persen (1999) menjadi 27,5 persen (2004). Bila dilihat permasalahan gizi antar provinsi terlihat sangat bervariasi yaitu terdapat 10 provinsi dengan prevalensi gizi kurang diatas 30% dan bahkan ada yang diatas 40% yaitu di provinsi Gorontalo, NTB, NTT dan Papua. Kasus gizi buruk umumnya menimpa penduduk miskin/tidak mampu. Di sisi lain masalah baru gizi seperti kegemukan, terutama di wilayah perkotaan cenderung meningkat karena perubahan gaya hidup masyarakat. Angka kesakitan yang tinggi terjadi pada anak-anak dan usia di atas 55 tahun, dengan tingkat morbiditas lebih tinggi pada wanita dibanding pria. Sepuluh penyakit dengan prevalensi tertinggi adalah penyakit gigi dan mulut, gangguan refraksi dan penglihatan, ISPA, gangguan pembentukan darah (anemia) dan imunitas, hipertensi, penyakit saluran cerna, penyakit mata lainnya, penyakit kulit, sendi dan infeksi nafas kronik. Selain itu Indonesia juga menghadapi ”emerging diseases” seperti demam berdarah dengue (DBD), HIV/AIDS, Chikungunya, SARS, Avian Influenza serta penyakit-penyakit ”re-emerging diseases” seperti malaria dan TBC. Kondisi umum kesehatan seperti dijelaskan di atas dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Sementara itu pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan. Kondisi Umum Pelayanan Kesehatan 1 1
  • 12. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus Fasilitas pelayanan kesehatan dasar, yaitu Puskesmas yang diperkuat dengan Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling, telah didirikan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Saat ini, jumlah Puskesmas di seluruh Indonesia adalah 7.550 unit, Puskesmas Pembantu 22.002 unit dan Puskesmas Keliling 6.132 unit. Meskipun fasilitas pelayanan kesehatan dasar tersebut terdapat di semua kecamatan, namun pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masih menjadi kendala. Fasilitas ini belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh masyarakat, terutama terkait dengan biaya dan jarak transportasi. Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya adalah rumah sakit yang terdapat di hampir semua kabupaten/kota, namun sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan belum dapat berjalan dengan optimal. Di bidang obat dan perbekalan kesehatan telah ditetapkan standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan jenis obat generik yang mencakup 220 obat. Penggunaan obat generik dan obat tradisional cenderung mengalami kenaikan, dan 95 persen kebutuhan obat nasional telah dipenuhi dalam negeri. Demikian juga dengan vaksin dan sebagian alat-alat kesehatan. Walaupun demikian ketersediaan, mutu, keamanan obat dan perbekalan kesehatan masih belum optimal serta belum dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat. Selain itu Obat Asli Indonesia (OAI) belum sepenuhnya dikembangkan dengan baik meskipun potensi yang dimiliki sangat besar. Pengawasan terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan telah dilakukan lebih luas meliputi produk pangan, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetik, produk terapetik/obat, dan NAPZA disertai dengan penyidikan kasus tindak pidana. Dalam hal tenaga kesehatan, Indonesia mengalami kekurangan pada hampir semua jenis tenaga kesehatan yang diperlukan. Permasalahan besar tentang SDM adalah inefisiensi dan inefektivitas SDM dalam menanggulangi masalah kesehatan. Walaupun rasio SDM kesehatan telah meningkat, tetapi masih jauh dari target Indonesia Sehat 2010 dan variasinya antar daerah masih tajam. Dengan produksi SDM kesehatan dari institusi pendidikan saat ini, target tersebut sulit untuk dicapai. Pada tahun 2003, rasio tenaga dokter 17.47, dokter spesialis 5.2, Perawat 108.53, dan Bidan 28.40 per 100,000 penduduk. Dalam aspek manajemen pembangunan kesehatan, dengan diterapkannya desentralisasi kesehatan, permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya sinkronisasi kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kapasitas SDM daerah terutama dalam perencanaan, peningkatan sistem informasi, terbatasnya pemahaman terhadap peraturan perundangan serta struktur organisasi kesehatan yang tidak konsisten. Status kesehatan masyarakat Indonesia tersebut masih lebih rendah bila dibandingkan dengan status kesehatan di negara-negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia, dan Philipina. Selain itu, indikator kesehatan dan gizi yang telah dicapai selama ini masih jauh dari sasaran yang telah ditargetkan dalam Millennium Development Goals (MDGs). MDG merupakan suatu kesepakatan global, sebagai “benchmarks” untuk mengukur perkembangan dalam pencapaian Deklarasi Millenium 2000. Beberapa target MDG yang ingin dicapai pada akhir tahun 2015, yang berkaitan dengan pembangunan kesehatan di Indonesia antara lain adalah: (1) mengurangi separuh penduduk yang mengalami kelaparan, (2) mengurangi dua per tiga angka kematian bayi dan angka kematian balita, (3) mengurangi tiga per empat angka kematian ibu, (4) menekan penyebaran penyakit HIV/AIDS, (5) menekan penyebaran penyakit malaria dan TBC, (6) meningkatkan akses terhadap obat esensial, dan (7) mengurangi separuh proporsi penduduk yang tidak memiliki akses terhadap penyediaan air bersih. 2 Kondisi Umum Pelayanan Kesehatan 2 2
  • 13. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus Dalam upaya memenuhi amanat UUD 1945 pasal 34 ayat 1 dan 2, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan millennium (MDG’s), pada tahun 2005 diluncurkan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (JPK-MM) yang pembiayaannnya berasal dari dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM). Secara umum program JPK-MM ini bertujuan untuk: a) terselenggaranya pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan kelas 3 rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta yang ditunjuk melalui mekanisme asuransi, bekerjasama dengan PT Askes (Persero): b) Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Gratis bagi seluruh penduduk Provinsi NAD dengan pengaturan tersendiri: c) Terlaksananya pemantauan dan sosialisasi program guna menjamin pengelolaan secara transparan dan akuntabel serta dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat miskin. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (JPK-MM), yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan, selama ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat miskin. Program ini perlu dilanjutkan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat miskin dengan memberikan pelayanan secara cuma-cuma di Puskesmas dan jaringannya, dan pelayanan kesehatan di kelas 3 rumah sakit. Perbandingan Antar Negara Dalam Pengeluaran Anggaran Pemerintah Untuk Kesehatan Pengeluaran kesehatan Pengeluaran kesehatan Persentase total perkapita oleh pemerintah Pengeluaran Negara perkapita Kesehatan oleh pemerintah terhadap total Berdasarkan dollar Berdasarkan dollar 1997 1998 1997 1998 1997 1998 Australia 1912 2226 1655 1982 87 89 Belgia 1944 2122 1380 1510 71 71 Canada 2183 2363 1525 1657 70 70 Denmark 1953 2138 1607 1751 82 82 France 1905 2074 1449 1578 76 76 Germany 2225 2382 1703 1806 77 77 Italy 1603 1712 1157 1231 72 72 Japan 1783 1763 1417 1377 79 78 United States 3915 4055 1780 1817 45 45 United 1457 1512 1220 1260 84 83 Kingdom China 127 143 50 55 39 38 India 111 110 17 20 15 18 Brazil 454 470 183 227 40 48 Cuba 282 303 247 266 88 88 Iran 406 397 188 193 46 49 Kuwait 554 536 485 487 88 91 3 3 Kondisi Umum Pelayanan Kesehatan 3 3
  • 14. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus Pengeluaran kesehatan Pengeluaran kesehatan Persentase total perkapita oleh pemerintah Pengeluaran Negara perkapita Kesehatan oleh pemerintah terhadap total Berdasarkan dollar Berdasarkan dollar Brunei 992 985 403 428 41 43 Indonesia I 78 54 18 14 23 26 Malaysia 194 168 112 97 58 58 Myamar 24 32 5 5 21 16 Philiipine 162 144 70 61 43 42 Thailand 221 197 126 121 57 61 Singapura 679 744 233 263 34 35 Vietnam 90 112 18 27 20 24 Sumber data: Diolah dari WHO Report 2001 Lembar Catatan 4 4 Kondisi Umum Pelayanan Kesehatan 4 4
  • 15. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus II. Masalah Pembangunan Kesehatan Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan antara lain: 1. Masih tingginya disparitas status kesehatan. Meskipun secara nasional kualitas kesehatan masyarakat telah meningkat, akan tetapi disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, antar kawasan, dan antar perkotaan-perdesaan masih cukup tinggi 2. Status kesehatan penduduk miskin masih rendah 3. Beban ganda penyakit. Dimana pola penyakit yang diderita oleh masyarakat adalah penyakit infeksi menular dan pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular, sehingga Indonesia menghadapi beban ganda pada waktu yang bersamaan (double burden) 4. Kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masih rendah 5. Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusinya tidak merata 6. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat 7. Kinerja pelayanan kesehatan yang rendah 8. Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan. Masih rendahnya kondisi kesehatan lingkungan juga berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat. Kesehatan lingkungan merupakan kegiatan lintas sektor yang belum dikelola dalam suatu sistem kesehatan kewilayahan 9. Lemahnya dukungan peraturan perundang-undangan, kemampuan sumber daya manusia, standarisasi, penilaian hasil penelitian produk, pengawasan obat tradisional, kosmetik, produk terapetik/obat, obat asli Indonesia, dan sistem informasi Masalah Pembangunan Kesehatan 5 5 5 5
  • 16. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus Lembar Catatan 6 Masalah Pembangunan Kesehatan 6 6 6
  • 17. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus III. Jaminan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin SALAH satu prioritas bidang kesehatan yang dicanangkan pemerintah adalah bagaimana menjamin dan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi orang miskin. Di negara berkembang, orang miskin sering harus menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk membiayai pelayanan kesehatan. Meski pelayanan yang dikelola rumah sakit atau klinik pemerintah telah mendapat subsidi sehingga biayanya diharapkan terjangkau orang miskin, tetapi mereka sering harus berobat ke swasta atau menebus resep di apotek dengan harga mahal. Ada berbagai alasan mengapa orang miskin tidak berobat ke fasilitas yang disediakan pemerintah: karena jam buka klinik tidak sesuai dengan waktu luang masyarakat, antrian panjang yang menghabiskan waktu, jarak tempuh dari rumah atau biaya transportasi mahal, persepsi atas mutu pelayanan, termasuk ketersediaan obat, dan lain-lain. Di Indonesia, Puskesmas dinilai sebagai pusat pelayanan yang dirancang untuk orang miskin. Dan masyarakat sering melabel puskesmas sebagai fasilitas untuk mengobati "pusing, keseleo, dan masuk angin" dengan tarif relatif terjangkau. Di lain pihak, perawatan di rumah sakit sering menelan biaya mahal, sehingga tergolong katastrofe bagi orang miskin. Untuk menanggung biaya pengobatan yang tinggi, orang miskin pada masyarakat tradisional sering mengandalkan bantuan sanak saudara atau kerabat. Tetapi, ketika jumlah orang miskin semakin besar dan teralienasi dari jalinan sosial dengan orang kaya, maka modal sosial (social capital) yang mereka miliki tidak lagi mampu menjamin pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. a. Jaminan Pembiayaan Kesehatan Pemerintah Indonesia secara formal menjamin orang miskin sebagai respons atas krisis ekonomi tujuh tahun silam melalui program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (sebagian besar dana pinjaman), dilanjutkan program serupa yang didanai hasil pemotongan subsidi terhadap harga bahan bakar minyak. Secara informal, orang miskin sebenarnya berpeluang dibebaskan dari biaya pelayanan, khususnya di rumah sakit, dengan menggunakan surat keterangan miskin dari kepala desa. Beberapa pemerintah daerah kabupaten/kota kini menganggarkan sejumlah dana dari anggaran daerah untuk menanggung biaya pelayanan kesehatan di rumah sakit. Namun, bukan rahasia lagi, rumah sakit daerah sering dijadikan sasaran untuk memberi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akibatnya, rumah sakit cenderung menghindari pelayanan cuma-cuma atau potongan harga bagi orang miskin. b. Asuransi Sosial Pada akhir masa jabatannya, Presiden Megawati mengeluarkan undang-undang tentang jaminan sosial nasional, yang antara lain mengatur pembiayaan kesehatan bagi semua warga melalui skema yang dikenal sebagai asuransi sosial. Dalam asuransi sosial, risiko mereka yang muda dan tua, kaya dan miskin, aktif dan pensiunan, sehat dan berpenyakitan digabung, dengan harapan premi rata-rata akan lebih murah dan lebih terjangkau orang miskin. Asuransi sosial yang diterapkan secara nasional bersifat wajib. Jaminan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin 7 7 7
  • 18. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus Sebenarnya, asuransi sosial bukan hal baru di Indonesia, karena pemerintah telah mewajibkan pegawai negeri dan pensiunan tentara ikut asuransi sosial yang dulu bernama HI (health insurance) dan kini dikenal sebagai asuransi yang dikelola PT Askes selain Jamsostek di antara karyawan swasta. Tiap bulan, gaji pegawai negeri dipotong 2 persen sebagai premi asuransi sosial askes, dengan paket layanan cukup komprehensif. Asuransi sosial terkesan sebagai inisiatif baru untuk menjamin layanan kesehatan di Indonesia, karena sejak bertahun-tahun telah dikembangkan jenis asuransi lain yang berbasis di masyarakat, mulai dari gerakan yang dikenal sebagai "dana sehat" sampai yang dinamai JPKM (jaminan pelayanan kesehatan masyarakat). Asuransi komunitas ini dikelola secara lokal, mencakup mereka yang bekerja di sektor informal, dikembangkan terkait lembaga pelayanan kesehatan, seperti puskesmas/dinas kesehatan kabupaten atau rumah sakit, keanggotaan melingkupi wilayah tertentu atau di antara kelompok yang sebelumnya telah ada, seperti kelompok tani dan nelayan. Masalah yang berulang-ulang menghambat pengembangan JPKM di berbagai tempat di Indonesia adalah soal keanggotaan. Anggota JPKM kebanyakan mereka yang menderita penyakit kronik (adverse selection) sehingga membebani biaya pelayanan, keterbatasan manajemen, khususnya untuk mengumpulkan premi dan pelayanan secara efisien (cost-effective), stabilitas finansial, dan lainnya. Juga karena jumlah anggota relatif kecil, banyak JPKM tidak berlanjut atau bangkrut dan memudarkan reputasi skema asuransi itu. Mengingat asuransi sosial telah menjadi pilihan pemerintah dengan pemberlakuan undang- undang yang telah disahkan DPR, perlu dicermati apakah orang miskin akan terpinggirkan atau tidak. Asuransi sosial tidak akan menolong orang miskin jika masih dinikmati secara eksklusif oleh mereka yang bekerja di sektor formal, sementara orang miskin banyak bekerja di sektor informal. Terlebih jika rumah sakit atau klinik yang memberi layanan kepada mereka yang terjamin asuransi sosial itu disubsidi pemerintah melalui anggaran sektor publik, sehingga menyedot dana yang semestinya dialokasikan untuk orang miskin. c. Asuransi Sosial Bagi Orang Miskin Kini pemerintah menggandeng PT Askes yang berpengalaman mengelola asuransi sosial, melalui dana yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah. Maka, jaminan kesehatan bagi orang miskin membutuhkan skema yang lebih canggih (sophisticated), terkait program-program pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan memungkinkan penyaluran sumber daya dari lembaga-lembaga nasional, subnasional maupun internasional seperti Global Fund guna mengendalikan penyakit malaria, tuberkulosis, HIV/AIDS, dan kemungkinan reinsurance sebagai bagian pengelolaan dana untuk pelayanan kesehatan bagi orang miskin. Pembenahan perlu dilakukan tidak hanya pada aspek pengelolaan dana, tetapi juga jaminan mutu di antara rumah sakit dan klinik, milik pemerintah atau swasta, yang memungkinkan pembeli (dalam hal ini pemerintah atau PT Askes) memiliki informasi lebih lengkap tentang value for money dalam memanfaatkan dana yang terbatas untuk sebesar-besarnya meningkatkan kesehatan orang miskin. Regulasi yang fungsional dibutuhkan tidak hanya dalam apa yang ditanggung asuransi (benefit package), tetapi juga bagaimana proses pelayanan kesehatan oleh rumah sakit dan klinik yang berbasis bukti ilmiah (evidence-based medicine) menjamin hasil peningkatan derajat kesehatan orang miskin. 8 Jaminan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin 8 8 8
  • 19. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus Sekitar 60 juta jiwa keluarga di Indonesia di asuransikan oleh pemerintah. Dengan keluarnya Surat Keputusan Menkes Nomor 332/menkes/SK/V/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin 2006 atau lebih dikenal dengan Program Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin), merupakan jaminan kesehatan bagi keluarga kurang mampu di Indonesia. Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan tidak akan ada lagi pungutan bagi masyarakat miskin saat berobat, dengan dalih apapun, dan angka 60 juta jiwa harus diketahui masyarakat. Jika dalam pelaksanaannya terjadi kasus pasien yang memerlukan peresepan diluar obat generik, maka selisih harga ditanggung pemerintah daerah atau pihak rumah sakit. ”Sudah sangat jelas dinyatakan dalam Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPK-MM) 2006 bahwa peserta JPK-MM tidak boleh dikenakan iuran biaya dengan alasan apapun,” tegasnya Salah satu masalah pelayanan publik yang cukup merisaukan masyarakat pada akhir-akhir ini adalah biaya pemeliharaan kesehatan yang sangat tinggi. Masyarakat miskin yang masih dominan memerlukan pemeliharaan kesehatan, menghabiskan hampir sebagian besar penghasilannya untuk pelayanan kesehatan. Apabila mengacu kepada regulasi yang ada, Pemerintah mempunyai tanggungjawab diantaranya menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dengan mudah dan murah dapat diakses oleh seluruh masyarakat, utamanya masyarakat miskin. Berikut beberapa regulasi yang dapat menjadi considerance didalam jaminan pelayanan kesehatan bagi kelaurga miskin: • UUD 1945 Amandamen Ps.28 H dan Pasal 34 Ayat 1-2 • UU Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan ­ Pasal 66 ayat 1: “ Pemerintah mengembangkan, membina dan mendorong JPKM sebagai cara yg dijadikan landasan setiap penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang pembiayaannya dilaksanakan secara pra upaya, berazaskan usaha bersama dan kekeluargaan.” ­ Pasal 71 : “ Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan upaya kesehatan beserta sumber dayanya. • UU RI, Nomor 25 Tahun 2000, tentang Program Pembangunan Nasional ­ Dimana jaminan pemeliharaan kesehatan merupakan salah satu prog dalam upaya pemberdayaan masyarakat termasuk masyarakat miskin • UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. ­ Pasal 22 h : “Dalam menyelenggarakan otonomi daerah Pemda mempunyai kewajiban mengembangkan sistem jaminan sosial” • Kepmen Kes No. 56/SK/I/2005 Tentang Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin, Tahun 2005 • Permen Kes Nomor 69 Tahun 1991 Tentang Pemeliharaan Kesehatan PNS,Pensiunan,Veteran,dan Perintis Kemerdekaan. Jaminan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin 9 9 9 9
  • 20. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus • Permen Kes Nomor 527/Menkes/Per/VII/1993 Tentang Paket Pemeliharaan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program JPKM. • Kepmen Kes Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten / Kota Dari regulasi diatas sudah ada beberapa program yang sedang berjalan didalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Diantaranya Program Desa Sehat, Desa Siaga, Dokter Keluarga, dsb. Namun program-program tersebut lebih banyak pada kegiatan- kegiatan preventif dan promotif. Sedangkan yang sifatnya lebih kepada kuratif masih sangat terbatas, Kondisi saat ini pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi keluarga miskin, banyak dicover oleh Puskesmas walaupun dari sisi sarana-prasarana dan kualitas pelayanan masih sangat kurang. Ada beberapa daerah yang sudah menerapkan Jaminan Kesehatan bagi keluarga miskin secara khusus, baik melalui suatu lembaga independen (Bapel Kesehatan), pemanfaatan lembaga dan organisasi pelayanan kesehatan yang ada (RSU, Puskesmas), dsb. Lembar Catatan 10 Jaminan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin 1010 10
  • 21. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus IV. Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kudus Kebijakan pembangunan Kabupaten Kudus didalam pengentasan kemiskinan diantaranya adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik dengan manajemen modern. Untuk mencapai kebijakan pembangunan didalam pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, Kabupaten Kudus menetapkan Visi, Misi dan Program untuk Pembagunan Kesehatan sbb: Visi : “ Terwujudnya Masyarakat Kudus Sehat 2010” Misi : 1. Menggerakkan pembangunan nasional berwawasan kesehatan 2. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat 3. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau 4. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya Program : 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan 3. Peningkatan gizi masyarakat 4. Pencegahan dan pemberantasan penyakit 5. Penyehatan lingkungan permukiman 6. Pemberdayaan masyarakat dalam PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dan pembinaan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) 7. Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan farmasi, kosmetika dan alat kesehatan 8. Peningkatan sistem informasi dan manajemen kesehatan 9. Peningkatan sumber daya manusia kesehatan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kudus 11 111111 11 11
  • 22. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus KUDUS SEHAT 2010 Derajat Kesehatan Optimal • Angka kesakitan • Angka kematian • Status gizi • Umur harapan hidup Prilaku Sehat Lingkungan sehat Pelayanan • Permukiman • Pro aktif kesehatan : • Tempat-tempat memelihara dan • Bermutu Umum meningkatkan kes • Merata • Tempat kerja • Mencegah risiko • Terjangkau • Lingkungan lain penyakit seluruh • Melindungi diri dari masyarakat ancaman penyakit • Berperan aktif dalam upaya kes Target Indikator Capaian Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kudus No. Pelayanan Dasar Indikator Capaian Target Target Kesehatan 2005 (%) 2005 (%) 2010 (%) 1. Kesehatan Ibu dan a. Cakupan Kunjungan 93,92 78 95 Anak Ibu hamil K4 b. Cakupan 87,57 77 90 pertolongan persa- linan oleh Bidan atau tenaga kesehatan yg memiliki kom- petensi kebidanan 97,58 25 100 c. Ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk 95,03 65 90 d. Cakupan kunjungan neonatus 84,05 65 90 e. Cakupan kunjungan bayi 100 25 100 f. Cakupan bayi berat badan lahir rendah (BBLR) yg ditangani 12 Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kudus 121212 12
  • 23. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus No. Pelayanan Dasar Indikator Capaian Target Target Kesehatan 2005 (%) 2005 (%) 2010 (%) 2. Penyuluhan perilaku a. Rumah tangga sehat 8,80 30 65 sehat b. Bayi yang mendapat 19,52 40 80 ASI eksklusif c. Posyandu Purnama 38,35 25 40 d. Posyandu Mandiri 2,56 1 >2 3. Penyelenggaraan a. Cakupan jaminan 63,36 100 100 pembi-ayaan pemelihara-an kesehatan bagi ke- kesehatan keluarga luarga miskin dan miskin dan masya-rakat rentan masyarakat rentan 4. Pencegahan flu a. Tertanggulanginya Belum ada Tidak ada 100 burung : Respons KLB Flu Burung kasus kasus pelayanan kesehatan dalam waktu < 24 jam Dari data yang ada didalam pencapaian indikator kinerja pada kewenangan wajib Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan, dari 63 indikator kinerja kewenangan wajib SPM bidang kesehatan untuk Kabupaten Kudus sebanyak 42 indikator (66,67 %) telah mencapai target tahun 2005, sedangkan yang belum mencapai target tahun 2005 sebanyak 21 indikator (33,33 %). Untuk 8 indikator kinerja jenis pelayanan sesuai kebutuhan Kabupaten/Kota tertentu di Kabupaten Kudus hanya memenuhi 6 indikator. Dari ke enam indikator tersebut, sebanyak 4 indikator (66,67 %) telah mencapai target tahun 2005, sedang yang belum mencapai target tahun 2005 sebanyak 2 indikator (33,33 %) yaitu Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja informal dan Cakupan pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut. Rencana Kegiatan Bidang Kesehatan Untuk Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Tahun 2006 – 2008. Berikut beberapa kegiatan yang mendukung pelayanan kesehatan untuk keluarga miskin di Kabupaten Kudus : 1. Meningkatkan Upaya Kesehatan • Peningkatan cakupan dan mutu pelayanan • Peningkatan bimbingan dan pengawasan sarana pelayanan kesehatan swasta dan pemerintah • Pengendalian sarana pelayanan kesehatan • Peningkatan kesehatan Ibu Anak dan Usia Lanjut 2. Meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan • Peningkatan penyediaan obat dan alat kesehatan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kuduss 13 131313 13
  • 24. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus 3. Mengembangkan jaminan pemeliharaan kesehatan • Pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) 4. Meningkatkan gizi masyarakat • Upaya perbaikan gizi keluarga (UPGK) • Upaya perbaikan gizi institusi (UPGI) • Penanggulangan gangguan akibat kekurangan yudium (GAKY) • Sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) 5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat • Pemberdayaan masyarakat baik perorangan, kelompok maupun masyarakat terutama dalam PHBS 6. Meningkatkan kesehatan lingkungan permukiman • Penyehatan lingkungan permukiman Lembar Catatan 14 Jaminan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin 1414 14
  • 25. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus V. Analisis Kebutuhan dan Situasi Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin. a. Analisis Kebutuhan Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin. Untuk mengetahui dan mendapatkan satu kebutuhan program pelayanan dasar kesehatan khususnya pelayanan pembiayaan kesehatan bagi keluarga miskin. LGSP bekerjasama dengan Kabupaten Kudus melakukan identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang menyangkut pelayanan dasar kesehatan melalui suatu kegiatan workshop dan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) dengan melibatkan stakeholder baik dari unsur government maupun non governmant yang mempunyai tanggungjawab dan concern terhadap Pelayanan Dasar Kesehatan khususnya didalam peningkatan pelayanan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin. Pada kegiatan Workshop dan FGD dilakukan beberapa tahapan sbb : 1. Pengenalan Pelayanan Publik • Prinsip-prinsip pelayanan publik • Management pelayanan publik dengan efektivitas PPPO (Prosedur, Organisasi, Personil dan Policy) • Konsep pelayanan publik dengan fokus pelayanan dasar kesehatan khususnya untuk pembiayaan kesehatan bagi keluarga miskin. 2. Identifikasi permasalahan Pelayanan Dasar Kesehatan di Kab. Kudus • Kondisi existing Pelayanan Dasar Kesehatan (Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin) • Kondisi ideal Pelayanan Dasar Kesehatan (Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin) • Teridentifikasinya gap Pelayanan Dasar Kesehatan (Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin) 3. Identifikasi Permasalahan Flow Pelayanan Dasar Kesehatan (Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin) • Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk proses pelayanan pada kesiapan design pelayanan pada mekanisme Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin • Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk proses pelayanan pada titik pelayanan(unit pelayanan) pada mekanisme Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin. • Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk proses pelayanan pada mekanisme penjangkauan pelayanan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang jauh dari unit pelayanan pada Penyelenggaraan Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin. 15 Analisis Kebutuhan dan Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin 151515 15
  • 26. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus • Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk proses pelayanan pada mekanisme pengorganisasian warga yang menjadi target group untuk mendapatkan Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin Adapun hasil hasil identifikasi kebutuhan dan permasalahan Pelayanan Dasar Kesehatan (Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin) sbb: Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dasar Kesehatan (Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin) di Kabupaten Kudus 1. Kondisi existing Pelayanan Dasar Kesehatan (Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin) • Biaya pemeliharaan kesehatan untuk keluarga miskin terbesar subsidi dari APBN dan APBD support kekurangan subsidi. • Kriteria kategori keluarga miskin yang layak mendapat Askeskin belum jelas. • RSU mengalami over load pasien Askeskin. • Perawatan khusus penyandang cacat belum termasuk didalam Askeskin • Pelayanan rawat jalan (pasca perawatan di RSU) belum dijamin Askeskin • Pelayanan kesehatan murah terbatas di tingkatan Puskesmas • Pemanfaatan pelayanan kesehatan banyak oleh non Gakin • Standarisasi penerima Askes-Gakin belum ada • Kartu Askeskin untuk pasien miskin sangat terbatas 2. Kondisi ideal Pelayanan Dasar Kesehatan (Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin) • Pelayanan kesehatan di desa lebih dioptimalkan • Optimalisasi anggaran kesehatan • Desiminasi kriteria Gakin ke masyarakat • Optimalisasi peran Puskesmas • Pengobatan Askeskin tidak hanya generik, tetapi dapat memakai formularium RS. • Perlu adanya lemabaga independen untuk verifikasi Gakin • Ada renewal kartu Gakin pada setiap tahun • Sosialisasi Yankes Gakin diperluas sampai pada tingkat desa 3. Teridentifikasinya Pelayanan Dasar Kesehatan (Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin) sebagai gap yang terjadi antara kondisi existing dengan kondisi ideal / yang seharusnya • Belum ada lembaga independen yang bertugas khusus verifikasi Gakin • Belum ada regulasi (perda) tentang sistem JPK 16 Analisis Kebutuhan dan Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin 161616 16
  • 27. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus • Informasi dan pengetahuan Asuransi Kesehatan keluarga miskin belum banyak diketahui • Data Gakin yang ada tidak valid • Sistem rujukan dari Puskesmas belum optimal • Warga miskin masih banyak yang tidak mempunyai kartu Askes Identifikasi Permasalahan Flow layanan Pembiayaan Kesehatan bagi Keluarga Miskin (Management Pelayanan JAMKESDA) 1. Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk proses pelayanan pada kesiapan design pelayanan pada mekanisme Penyelenggaraan Pembiayaan Kesehatan bagi Keluarga Miskin a. Permasalahan Kesiapan Design Layanan • Belum ada Regulasi (Perda) Sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) • Kinerja tenaga kesehatan kurang optimal • Dalam pembuatan RAB Gakin belum mengacu pada DSP b. Penyebab Permasalahan Kesiapan Design Layanan • Belum ada pemetaan kepersertaan JPK • Kesejahteraan tenaga kesehatan • SDM dan anggaran terbatas c. Alternatif Solusi Kesiapan Design Layanan • Perlu adanya Regulasi (Perda) tentang JPK • Advokasi JPK kepada Eksekutif dan Legislatif • Anggaran & SDM untuk tenaga kesehatan • Diklat tenaga kesehatan sesuai TNA • Rekrutmen sesuai BKRJ • Jenjang pendidikan disetarakan/dioptimalkan bagi Tenaga Kesehatan • Menaikkan Alokasi Dana APBN, APBD, DUDI 20% • Workshop tentang kriteria Gakin-Kudus • Workshop tim pendataan 2. Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk proses pelayanan pada titik pelayanan(unit pelayanan) pada mekanisme Penyelenggaraan Pembiayaan Kesehatan bagi Keluarga Miskin. a. Permasalahan Pada Unit Pelayanan (Titik Layanan) • RSD over load pasien Gakin Analisis Kebutuhan dan Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin 17 171717 17
  • 28. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus • Sosialisasi Gakin ke masyarakat belum mengenai sasaran • Aturan pelayanan Strata 1 perlu di sesuaikan dengan kemampuan Puskesmas b. Penyebab Permasalahan Pada Unit Pelayanan (Titik Layanan) • Sistem rujukan ke Puskesmas belum optimal, cenderaung langsung ke RSU • Tidak ada pembatasan jaminan kesehatan pada masyarakat. c. Alternatif Solusi Permasalahan Pada Unit Pelayanan (Titik Layanan) • Penambahan sarana dan prasarana RSD • Pelayanan di Puskesmas lebih difungsikan sehingga mengurangi rujukan ke RSD • Jenis pelayanan di Puskesmas sesuai dengan standarisasi • Pembangunan/Rehab gedung PKD & penyediaan peralatan standard PKD • Pembentukan Bapel JPK Independent oleh Pemda dan LSM 3. Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk proses pelayanan pada mekanisme penjangkauan pelayanan terhadap kelompok- kelompok Masyarakat yang jauh dari unit pelayanan pada Penyelenggaraan Pembiayaan Kesehatan bagi Keluarga Miskin. a. Permasalahan mekanisme penjangkauan pelayanan terhadap kelompok- kelompok Masyarakat yang jauh dari unit pelayanan • PKD belum berfungsi optimal b. Penyebab mekanisme penjangkauan pelayanan terhadap Permasalahan kelompok-kelompok Masyarakat yang jauh dari unit pelayanan • Dana, fasilitas dan SDM untuk sosialisasi minim • Koordinasi desa dan puskesmas kurang c. Alternatif Solusi Permasalahan mekanisme penjangkauan pelayanan terhadap kelompok-kelompok Masyarakat yang jauh dari unit pelayanan • Pelatihan tenaga penyuluh. • Pengadaan Mobil untuk penyuluhan Gakin • Fungsi PKD di optimalkan • Workshop Tingkat Kabupaten untuk sosialisasi pada Stakeholders Kesehatan 4. Teridentifikasinya permasalahan, penyebab dan alternatif solusi proses pelayanan pada mekanisme pengorganisasian warga yang menjadi target group untuk mendapatkan pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Pembiayaan Kesehatan bagi Keluarga Miskin. a. Permasalahan mekanisme pengorganisasian warga yang menjadi target group • Belum semua Gakin dapat Kartu Askeskin 18 Analisis Kebutuhan dan Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin 181818 18
  • 29. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus • Kriteria Gakin tidak jelas b. Penyebab Permasalahan mekanisme pengorganisasian warga yang menjadi target group • Belum adanya lembaga untuk verifikasi Gakin c. Alternatif Solusi Permasalahan mekanisme pengorganisasian warga yang menjadi target group • Pembentukan forum Kesehatan Masyarakat Desa oleh LSM & Pemda • Peningkatan peran swasta dan DUDI dalam sosialisasi dan realisasi JPK Gakin • Data ulang Gakin oleh Tim Dari hasil analisis identifikasi kebutuhan dan permasalahan diatas, didapat satu permasalahan utama yang berdampak terhadap efektivitas manajemen pelayanan. Adapun permasalahan utamanya adalah belum adanya lembaga yang secara total memberikan pelayanan dan pendampingan berkelanjutan dan profesional untuk peningkatan pelayanan kesehatan. Untuk efektivitas pelayanan yang berkelanjutan terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Pembiayaan Kesehatan bagi Keluarga Miskin diperlukan adanya kebijakan yang mendukung optimalisasi pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin. b. Analisis Situasi Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin. Untuk mengetahui sejauh mana kebutuhan pelayanan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin diperlukan adanya perbandingan antara kondisi capaian pelayanan pembiayaan kesehatan bagi maskin dan mastan dengan target capaian pelayanan pembiayaan kesehatan bagi maskin dan mastan. Pencapaian SPM Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Masyarakat Rentan Pelayanan Dasar Indikator Capaian Target Target Kesehatan 2005 (%) 2005 (%) 2010 (%) Penyelenggaraan Cakupan jaminan 63,36 100 100 pembi-ayaan kesehatan pemelihara-an kesehatan bagi ke-luarga miskin keluarga miskin dan dan masya-rakat rentan masyarakat rentan Beberapa permasalahan pelayanan pembiayaan kesehatan bagi Maskin dan Mastan yang terjadi pada saat ini : • Provider Kesehatan diinstruksikan tidak menolak pasien yang menggunakan SKTM Analisis Kebutuhan dan Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin 19 191919 19
  • 30. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus • Ada indikasi kegagalan pendistribusian kartu Askeskin terkendala adanya SKTM yang sangat mudah didapat • Banyak penyalahgunaan SKTM oleh masyarakat yang tidak miskin klaim Askeskin makin besar sehingga membebani anggaran • Keterlambatan pencairan dana klaim Askeskin mengganggu pelayanan dan keuangan Provider • Kasus mark up dana klaim Askeskin oleh sebagian Provider SPM Pembiayaan Kesehatan Pra Upaya Perorangan No Cakupan Jaminan Kesehatan Bagi Gakin dan Target Target Mastan 2005 (%) 2010 (%) Langkah Kegiatan Perhitungan Unit Cost pelayanan kesehatan 1 Penetapan kriteria dan jumlah Gakin 2 Penetapan paket dan premi 3 Penetapan kebutuhan pembiayaan Gakin 4 Perhitungan kontribusi daerah 5 Advokasi 6 Sosialisasi 7 Pemantapan model pembiayaan kesehatan gakin 8 Monitoring dan evaluasi 9 Lembar Catatan 20 Analisis Kebutuhan dan Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin 202020 20
  • 31. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus VI. Efektivitas Manajemen Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Untuk Keluarga Miskin Dengan Pendekatan PPPO. Dalam rangka operasionalisasi suatu lembaga untuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat diperlukan suatu manajemen yang efisien, efektif, operasional dan mudah diakses oleh masyarakat. LGSP didalam bantuan teknisnya memberikan support khusus didalam efektivitas manajemen pelayanan publik dengan pendekatan PPPO Adapun uraian pendekatan PPPO (Prosedur, Personil, Policy dan Organisasi) sbb: 1. Kesiapan dan penyederhanaan Prosedure. Agar pelayanan pemeliharaan kesehatan dapat dengan mudah dinikmati dan dijangkau oleh masyarakat sebagai klien yang dilayani, diperlukan adanya suatu Standart Operasion Procedur (SOP) yang simple, cepat, accessible dan affordable. Ada suatu bagan alir yang dengan mudah dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat khususnya masyarakat dari keluarga miskin 2. Kesiapan Struktur Organisasi suatu lembaga yang akan mengkoordinir, mengadvokasi maupun memberikan pelayanan pemeliharaan kesehatan kepada masyarakat dengan dilengkapi dan dipertimbangkan hal-hal sbb: - Penetapan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dan kewenangan dari masing- masing unit, bidang atau bagian yang ada di organisasi lembaga pemberi pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi keluarga miskin - Penetapan siapa dan unit apa saja yang akan terlibat didalam lembaga pemberi pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi keluarga miskin - Perancangan kedudukan dan hubungan “Lembaga pemberi pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi keluarga miskin” dengan Unit/SKPD lain dalam struktur Pemda, dan lembaga lainnya. 3. Diperlukan adanya capacity building untuk Personil yang terlibat didalam “Lembaga pemberi pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi keluarga miskin” agar mampu melaksanakan prosedure yang sudah ditetapkan. Untuk mengetahui kebutuhan capacity building personil yang terlibat didalam manajemen lembaga pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi keluarga miskin, diperlukan setidaknya: - Penysunan training need assessment pada manajemen Lembaga pengelola pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi keluarga miskin. - Perancangan program pelatihan personil yang terlibat dalam manajemen Lembaga pengelola pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi keluarga miskin, menyangkut pengetahuan, keterampilan, sikap – baik yang teknis maupun manajerial – sesuai posisi yang akan diisi. 4. Untuk mendukung operasionalisasi agar lebih efektif, produktif, dan berkelanjutan maupun menjadi rujukan bagi pelayanan pemeliharaan kesehatan di daerah “Lembaga pengelola pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi keluarga miskin” diperlukan adanya Policy atau kebijakan daerah (Perda/SK Bupati) yang dapat memayungi kegiatan lembaga tersebut. Efektivitas Manajemen Pelayanan Pemeliharaan ... dengan PPPO 21 212121 21
  • 32. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus Lembar Catatan 22 Efektivitas Manajemen Pelayanan Pemeliharaan ... dengan PPPO 22 222222 22
  • 33. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus VII. Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Pembiayaan Kesehatan bagi Keluarga Miskin melalui Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Dengan Pendekatan PPPO Untuk mendapatkan suatu kebutuhan skema tindakan didalam peningkatan pelayanan bidang kesehatan khususnya didalam pembiayaan kesehatan bagi keluarga miskin, dilakukan dengan beberapa pendekatan untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan maupun permasalahan yang dihadapi baik oleh government maupun non government didalam peningkatan pelayanan bidang kesehatan, khususnya didalam fasilitasi pembiayaan kesehatan bagi keluarga miskin. Beberapa pendekatan yang dilakukan sbb: 1. Rapid assessment tentang program maupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi government didalam pemberian pelayanan kesehatan khususnya bagi keluarga miskin. 2. Gap analisis untuk permasalahan-permasalahan bidang kesehatan dengan membandingkan kondisi existing pelayanan kesehatan dengan kondisi ideal yang diharapkan didalam pelayanan kesehatan. 3. Melakukan identifikasi alternatif solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi didalam pelayanan kesehatan dari aspek design layanan, aspek layanan yang dilakukan pada setiap service point, mekanisme layanan kesehatan untuk mencapai kelompok-kelompok marginal yang jauh dari titik layanan dan bagaimana pengorganisasian kelompok-kelompok marginal tersebut untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari Pemerintah sebagai lembaga yang bertanggung jawab didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 4. Melakukan identifikasi kebutuhan untuk peningkatan manajemen pelayanan pembiayaan kesehatan bagi keluarga miskin melalui pendekatan PPPO (Kesiapan Organisasi, Prosedur pelayanan, Kesiapan Personil dan Kesiapan Policy). Untuk mengelompokkan kebutuhan peningkatan pelayanan kesehatan dengan pendekatan PPPO dipergunakan Fishbone diagram. 5. Melakukan analisis pada setiap kelompok kebutuhan peningkatan pelayanan kesehatan pada aspek PPPO dengan Force Field Analysis yaitu faktor-faktor pendukung apa saja yang bisa memudahkan proses pencapaian tujuan untuk peningkatan pelayanan pembiayaan kesehatan bagi keluarga miskin Dan faktor-faktor penghambat apa saja yang menyulitkan proses pencapaian tujuan untuk peningkatan pelayanan pembiayaan kesehatan bagi keluarga miskin Identifikasi masalah Manajemen Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dalam Mendukung Upaya Pembiayaan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin Di Kabupaten Kudus secara kualitatif (Service Delivery Flow dengan penekanan efektivitas manajemen pelayanan yang mencakup P3O). Dari hasil identifikasi kebutuhan untuk peningkatan manajemen pelayanan pembiayaan kesehatan bagi keluarga miskin melalui pendekatan PPPO (Kesiapan Organisasi, Prosedur pelayanan, Kesiapan Personil dan Kesiapan Policy) dengan mempergunakan diagram fishbone, telah dihasilkan beberapa rumusan kebutuhan program sebagai pintu masuk untuk peningkatan manajemen pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin. Adapun beberapa rumusan program dimaksud sbb : STPP Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Melalui JAMKESDA-PPPO 23 232323 23
  • 34. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus Fishbone Diagram JAMINAN KESEHATAN BAGI MASKIN DAN MASTAN PERSONIL PROSEDUR Kondisi Personil di Kab. Kudus sudah mencukupi Penanganan Pasien dari luar secara jumlah, kualifikasi wilayah Kab. Kudus maupun pendistribusian “Upaya-upaya apa saja yang saat ini paling mendesak dilakukan oleh bupati/pemda agar mampu meningkatkan cakupan Pendataan ulang Pembentukan program pembiayaan Kepastian pembiayaan maskin yg tidak pra-Bapel kesehatan bagi maskin APBD terhadap maskin tercover askeskin dan mantan di yg tidak tercover kabupaten Kudus ?” askeskin Kerjasama atau MoU dengan PT Askes POLICY ORGANISASI 24 STPP Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Melalui JAMKESDA-PPPO
  • 35. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus Dari hasil identifikasi kebutuhan untuk peningkatan pelayanan jaminan kesehatan bagi Maskin dan Mastan melalui pendekatan PPPO (Kesiapan Organisasi, Prosedur pelayanan, Kesiapan Personil dan Kesiapan Policy) dengan mempergunakan diagram fishbone, telah dihasilkan tiga aspek rumusan kebutuhan program sebagai pintu masuk untuk peningkatan manajemen pelayanan jaminan kesehatan bagi Maskin dan Mastan. Adapun tiga aspek rumusan kebutuhan program dimaksud sbb : 1. Aspek kesiapan Organisasi : • Pendataan ulang maskin yg tidak tercover askeskin • Pembentukan pra-Bapel Jaminan Kesehatan Bagi Maskin dan Mastan • Kerjasama atau MoU dengan PT Askes 2. Aspek kesiapan Prosedur : • Penanganan Pasien dari luar wilayah Kab. Kudus 3. Aspek kesiapan Policy : • Kepastian pembiayaan APBD terhadap maskin yg tidak tercover Askeskin Untuk mendapatkan sejauh mana kebutuhan kegiatan-kegiatan yang diperlukan sebagai skema tindakan untuk peningkatan pelayanan jaminan kesehatan bagi Maskin dan Mastan, diperlukan adanya analisis terhadap tiga aspek tersebut diatas. Adapun analisis yang dipergunakan untuk mendapatkan kegiatan-kegiatan tersebut adalah dengan mempergunakan analisis bidang daya (Force Field Analysis), yaitu dengan mempertimbangkan faktor-faktor pendukung apa saja yang bisa memudahkan proses pencapaian tujuan untuk peningkatan pelayanan jaminan kesehatan bagi Maskin dan Mastan Dan faktor-faktor penghambat apa saja yang menyulitkan proses pencapaian tujuan untuk peningkatan pelayanan jaminan kesehatan bagi Maskin dan Mastan. Berikut hasil analisis bidang daya (Force Field Analysis) untuk tiga aspek tersebut diatas: STPP Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Melalui JAMKESDA-PPPO 25 252525 25
  • 36. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus Force Field Analysis Organisasi Kesiapan Organisasi Didalam Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Bagi Mastan Dan Maskin Pendataan ulang maskin yg tidak tercover askeskin Pendorong Penghambat • Penyalahgunaan SKTM oleh masyarakat • Kurang Sarpras non miskin • Belum ada anggaran untuk pendataan • Ada tenaga ulang • Ada data awal maskin non askeskin yg • Kriteria maskin/mastan belum jelas bisa dipakai • Belum ada/belum jelas lembaga yang • Bisa konfirmasi data dengan DKK- menangani/ditunjuk BKKBN; Capilduk; BPS • Koordinasi antar sektor terkait kuran • Ada lembaga yg mampu melakukan pendataan : DKK atau BPS dibantu Puskesmas/Bidan Desa Kesiapan Organisasi Didalam Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Bagi Mastan Dan Maskin Pembentukan pra-Bapel Jaminan Kesehatan Bagi Maskin dan Mastan Pendorong Penghambat • Komitmen Dinas terkait/Dinkes-Askes • Political will dari top leader/bupati tinggi • Belum ada payung hukum • Pernah ada program JPKMM • Pelayanan akan berbeda dengan askeskin • Secara organisasi sudah ada SKPD • Hanya berlaku untuk Kab Kudus saja (Satuan Kerja Pengelola Daerah) yag • Juli tahun 2008 harus terbentuk SOTK melayani maskin non askeskin (PPK tk I- IV) • Ada PP 41 tahun 2007 • SPM kesehatan 26 STPP Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Melalui JAMKESDA-PPPO 262626 26
  • 37. Aplikasi STTP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus Kesiapan Organisasi Didalam Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Bagi Mastan Dan Maskin Kerjasama atau MoU dengan PT Askes Pendorong Penghambat • Selama ini belum ada MoU dng Askes • Kemauan pimpinan daerah/Bupati • Memperlancar pelayanan kesehatan bagi • Belum ada sinkronisasi data maskin maskin non askeskin nonaskeskin • Ada tim perumus kerjasama (Biro Hukum, Setda, DKK) • Keterlambatan pencairan dana klaim askeskin Prosedur Kesiapan Prosedur Didalam Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Bagi Mastan Dan Maskin Penanganan Pasien dari luar wilayah Kab. Kudus Pendorong Penghambat • Ada peluang penggalian dana di luar • Kemauan politik dari Bupati mata anggaran (dana perimbangan) • Belum ada kerjasama/MoU dengan Kab. • Mengakomodasi kebutuhan maskin non lain askeksin • Pasien luar Kab Kudus mengurangi APBD Kab Kudus/ APBD membengkak STPP Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Melalui JAMKESDA-PPPO 27 2727 27
  • 38. Aplikasi STTP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus Policy Kesiapan Policy Didalam Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Bagi Mastan Dan Maskin Kepastian pembiayaan APBD terhadap maskin yg tidak tercover Askeskin Pendorong Penghambat • Ada APBD/APBN Perubahan • Tidak ada political will dari Bupati • Jumlah Maskin/mastan non askeskin • Devisit APBD Kabupaten awal telah diketahui (40.000) • Tidak ada political will dari legislatif • Ada tenaga yg dapat mengitung alokasi anggaran bagi maskin nonaskeskin • Kerjasama/loby dengan legeslatif • Tdk boleh menolak pasien yg menggunakan SKTM Dengan mempertimbangkan hasil dari faktor-faktor mempertimbangkan faktor-faktor pendukung apa saja yang bisa memudahkan proses pencapaian tujuan untuk peningkatan pelayanan jaminan kesehatan bagi Maskin dan Mastan Dan faktor-faktor penghambat apa saja yang menyulitkan proses pencapaian tujuan untuk peningkatan pelayanan jaminan kesehatan bagi Maskin dan Mastan. Berikut didapat hasil rumusan kegiatan yang merupakan suatu skema tindakan untuk peningkatan pelayanan jaminan kesehatan bagi Maskin dan Mastan. Adapun skema tindakan ini dapat menjadi acuan didalam mendukung program kerja Dinas Kesehatan didalam memberikan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan mastan. Adapun Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan Masyarakat Rentan sbb: 28 STPP Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Melalui JAMKESDA-PPPO 282828 28
  • 39. Aplikasi STTP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan Masyarakat Rentan No Program / Unit Biaya Penangg Output Keterangan Kegiatan Jawab 1 2 3 4 5 Organisasi (Usulan Perda/SK lembaga (Bapel) yang menangani pembiayaan kesehatan maskin/Jamkesda) 1 Melakukan 2 Kali 20.000.000 Bappeda- Dukungan 008 advokasi ke bupati Dinkes- pembentukan dan dewan LSM-BPS lembaga yang menangani pembiayaan kesehatan maskin 2 Membuat 1 Paket 50.000.000 Ka. Dinkes- Draft Naskah 008 ranperda/SK Bupati akademis lembaga khusus ranperda pengelola maskin Bapel yang tidak pengelola tercover maskin askeskin/non askeskin 3 Pengusulan ke 2 Kali 6.000.000 Ka. Dinkes Naskah 008 bagian akademis hukum/bupati ranperda Bapel pengelola maskin yang sudah dikaji Bagian hukum STPP Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Melalui JAMKESDA-PPPO 29 292929 29
  • 40. Aplikasi STTP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus No Program / Unit Biaya Penangg Output Keterangan Kegiatan Jawab 1 2 3 4 5 4 Pembahasan 2 Kali 10.000.000 Ka. Dinkes Ranperda yang 008 009 ranperda/SK & DPRD sudah disetujui lembaga khusus DPRD pengelola maskin non askeskin/ tidak tercover askeskin 5 Perda/SK 1 Paket 10.000.000 Bagian Perda Bapel 009 lembaga khusus Hukum & yang sudah pengelola maskin DPRD disahkan non askeskin/ DPRD & tidak tercover Bupati askeskin 6 Pembentukan 1 Paket Pm Bupati Lembaga 009 010 tim/lembaga Bapel yang khusus pengelola mampu maskin non mengelola askeskin/ tidak pelayanan tercover askeskin maskin non askeskin Policy (Pengusulan Anggaran APBD Untuk Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Masyarakat Rentan Non Askeskin) 7 Pengusulan 40.000 3.840.000.000 DKK / Terlayaninya 008 009 010 011 012 Anggaran Bagi (jiwa) BRSD Yankes Maskin Non Maskin non Askeskin askeskin Kudus 30 STPP Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Melalui JAMKESDA-PPPO 303030 30
  • 41. Aplikasi STTP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus No Program / Unit Biaya Penangg Output Keterangan Kegiatan Jawab 1 2 3 4 5 Policy (Konsultasi dan Audensi Kepada Pengambil Kebijakan Pembiayaan Makskin Non Askeskin) 8 Konsultasi 1 Kali - Kabid Bina Kebijakan 007/ Kepada Ka Dinas Kesmasy Usulan 008 Kesehatan Anggaran 9 Konsultasi 2 Kali 4.000.000 Ka Dinkes Kebijakan 008 Kepada Bupati dukungan Kepala Daerah program pembiayaan maskin non askeskin 10 Konsultasi 2 Kali 4.000.000 Ka Dinkes Mendapatkan 008 Kepada Dewan dukungan Perwakilan Rakyat anggaran dari Daerah (Komisi DPRD IV) Organisasi (Pendataan Masyarakat Miskin Non Askeskin) 11 Rapat Koordinasi 3 Kali 9.000.000 BPS Ada 008 dan Penentuan Persamaan Petugas Pedoman Pendataan. Kriteria Miskin STPP Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Melalui JAMKESDA-PPPO 31 313131 31
  • 42. Aplikasi STTP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus No Program / Unit Biaya Penangg Output Keterangan Kegiatan Jawab 1 2 3 4 5 12 Pemutakhiran/ 4.000 160.000.000 BPS Dihasilkan 008 Validasi Data (cross respon data valid utuk check survei dari den Maskin Non data yang telah Askeskin masuk) termasuk kebutuhan instrumen dan pelaksanaan 13 Pendataan 1 Kali 35.000.000 BPS Data 008 pendapatan pendapatan masyarakat masyarakat 14 Rapat Kerja Dinas 3 Kali 9.000.000 Dinkes Terbentuknya 008 Kesehatan untuk tim pendataan pembentukan Tim pendataan 15 Perekrutan tenaga 2 Kali 4.000.000 Dinkes Tenaga 008 pendataan pendataan Organisasi (Kerjasama atau MoU dengan PT Askes) Menentukan materi MoU 16 Pembuatan draft 1 Paket 1.500.000 Dinkes & Draft Dokumen 008 MoU (rencana) CSO Kes MoU Kerjasama Kabupaten Kudus dengan PT. Askes yang siap di seminarkan 32 STPP Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Melalui JAMKESDA-PPPO 323232 32
  • 43. Aplikasi STTP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus No Program / Unit Biaya Penangg Output Keterangan Kegiatan Jawab 1 2 3 4 5 17 Pembahasan 1 Kali 10.000.000 Dinkes, PT. Draft 008 (seminar) Askes Dokumen MoU hasil seminar 18 Perumusan & 4 Kali 4.000.000 (Biro Legalitas 008 konsultasi Hukum, Dokumen Setda, DKK, MoU Bupati) Kerjasama Kabupaten Kudus dengan PT. Askes 19 Penandatanganan 1 Kali 10.000.000 Bupati, Dokumen 008 009 MoU Dinkes & MoU PT Askes Kerjasama Kab. Kudus dgn PT. Askes yang sudah disepakati bersama Bupati & PT. Askes Melakukan Advokasi 20 Audiensi : 008 009 - Legislatif 5 Kali 2.500.000 Dinkes & Program kerja - Eksekutif 5 Kali 2.500.000 PT Askes MoU Kab - Askeskin STPP Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Melalui JAMKESDA-PPPO 33 333333 33
  • 44. Aplikasi STTP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus No Program / Unit Biaya Penangg Output Keterangan Kegiatan Jawab 1 2 3 4 5 21 Penyerahan data 1 Kali 10.000.000 Dinkes & Data maskin 008 009 maskin non PT Askes non Askeskin Askeskin hasil survey 22 Rapat dan 4 Kali 4.000.000 Dinkes & Diseminasi 009 010 Sosialisasi PT Askes data maskin non Askeskin hasil survey Pendataan Ulang Maskin Non Askeskin 23 Konfirmasi data 1 Kali 10.000.000 Dinkes & Validasi data 009 dengan : DKK- PT Askes maskin non BKKBN Askeskin hasil survey 24 Konfirmasi data 1 Kali 10.000.000 Dinkes & Validasi data 009 dengan : BPS PT Askes maskin non Askeskin hasil survey 25 Konfirmasi data 1 Kali 10.000.000 Dinkes & Validasi data 009 dengan : Capilduk PT Askes maskin non Askeskin hasil survey Prosedur (Kerjasama antar Daerah dalam Penanganan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Maskin) 26 Melakukan 4 Kali 8.000.000 Dinkes- Kesepakatan 008 009 koordinasi antar Askes- pembentukan sektor terkait Bappeda Tim kerja- sama antar daerah 34 STPP Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Melalui JAMKESDA-PPPO 343434 34
  • 45. Aplikasi STTP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus No Program / Unit Biaya Penangg Output Keterangan Kegiatan Jawab 1 2 3 4 5 27 Pembentukan tim 2 Kali 5.000.000 Bupati- Terbentuknya 008 009 untuk menjalin Dinkes-PT Tim kerja- kerjasama antar Askes-RS sama antar daerah daerah 28 Melakukan 3 Kali 9.000.000 Bupati- Kesepakatan 008 009 koordinasi antar Dinkes-PT membuat draft Daerah Askes-RS MoU kerjasama 29 Membuat draft 2 Kali 4.000.000 Bupati- Draft moU 008 009 kerjasama antar Dinkes-PT kerjasama daerah Askes-RS antar daerah 30 Melakukan MoU 1 Kali 10.000.000 Bupati- MoU yang 008 009 Dinkes sudah dilegalkan duabelah pihak Prosedur (Melakukan Monitoring dan Evaluasi) 31 Pengecekan data/ 2 Kali Pm Tim Monev Data Maskin 009 010 011 012 crosscheck data di (Setda, dan Mastan lapangan Dinkes, peserta Bappeda) Askeskin 32 Audit laporan 2 Kali Pm Tim Monev Laporan 009 010 011 012 keuangan (Setda, keuangan Dinkes, Askeskin Bappeda) STPP Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Melalui JAMKESDA-PPPO 35 353535 35