Pokok2 LPJK, Bapel, Pembentukan Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Tenaga Kerja (USBU dan USTK)

1. PEMBINAAN JAKON:
SERTIFIKASI BADAN USAHA DAN TENAGA KERJA

2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
(LPJK)
UU NO. 18 TAHUN 1999
• PASAL 31 AYAT (3):
PENYELENGGARAAN PERAN MASYARAKAT JASA
KONSTRUKSI DALAM MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI DILAKUKAN OLEH SUATU LEMBAGA YANG
INDEPENDEN DAN MANDIRI yakni:
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI (LPJK).
- PUSAT : LPJK TINGKAT NASIONAL
- DAERAH : LPJK TINGKAT PROVINSI

3. PS 33 AYAT (1): LPJK BERANGGOTAKAN WAKIL-WAKIL DARI:
• ASOSIASI PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI
• ASOSIASI PROFESI JASA KONSTRUKSI
• PAKAR DAN PERGURUAN TINGGI YANG BERKAITAN DENGAN
BIDANG JASA KONSTRUKSI, dan
• INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT.
PS 33 AYAT (2): TUGAS LPJK ADALAH:
1. MELAKUKAN ATAU MENDORONG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI;
2. MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JASA
KONSTRUKSI;
3. MELAKUKAN REGISTRASI TENAGA KONSTRUKSI, YANG MELIPUTI
KLASIFIKASI, KUALIFIKASI DAN SERTIFIKASI KETERAMPILAN DAN
KEAHLIAN KERJA
4. MELAKUKAN REGISTRASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI;
5. MENDORONG DAN MENINGKATKAN PERAN ARBITRASI, MEDIASI
DAN PENILAI AHLI DI BIDANG JASA KONSTRUKSI

4. Keputusan Gubernur NTB No. 667 Th. 2011, 28 Desb 2011
Ttg Penetapan Pengurus LPJK Prov NTB 2011-2015

5. Badan Pelaksana (Bapel)
Permen PU 10 jo Permen 24 tahun 2011
• Butir 2.1: Alat kelengkapan LPJK terdiri dari: Pengurus LPJK ,
Unit Sertifikasi dan Kesektariatan LPJK.
• Butir 5.2: Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas LPJKP
dibentuk kesekretariatan LPJKP, melaksanakan tugasnya secara
fungsional bertanggung jawab kepada Pengurus LPJKP.
• Butir 5.3: Dukungan pelaksanaan tugas LPJK meliputi dukungan
administrasi, teknis dan keahlian.
• Butir 5.4: Dukungan pelaksanaan registrasi meliputi penerimaan
berkas, memeriksa kelengkapan berkas, penyusunan jadwal rapat
sertifikasi dan mengumumkan / menerbitkan sertifikat.

6. Dukungan Bapel Untk Pelaksanaan Tugas LPJKP
• Administrasi, pengawasan USTK Masyarakat; mengelola data BU
(menengah, kecil) – TK (ahli muda madya – ketrampilan); memeriksa
kelengkapan dokumen permohonan registrasi BU-TK; mengelola
adminstrasi keuangan.
• Teknis, mempersiapkan rapat pengurus LPJK; penyelenggaraan sertifikasi
dan registrasi BU (menengah&kecil) – TK (ahli muda madya – ketrampilan).
• Keahlian, memfasilitasi penyediaan Tenaga Ahli yang diperlukan untuk
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LPJKP
Wewenang Bapel
• Menerima atau menolak dokumen permohonan registrasi SBU (kecil,
menengah) / SKA (muda, madya) / SKTK.
• Mengatur penyelenggaraan proses registrasi (distribusi dan Administrasi
dokumen, mencetak sertifikat dan tanda tangan sertifikat).
• Menerima dan mengelola dana layanan registrasi.

7. SERTIFIKASI
SERTIFIKASI BADAN USAHA

8. Latar Belakang
PP 04 jo PP 92 tahun 2010
 Pasal 28a : Dalam pelaksanaan tugas melakukan registrasi Tenaga Kerja
Konstruksi, LPJK Nasional membentuk Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Nasional dan
LPJK Provinsi membentuk Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Provinsi.
 Pasal 28b : Dalam pelaksanaan tugas melakukan registrasi badan usaha,
Lembaga Nasional membentuk Unit Sertifikasi Badan Usaha Nasional dan
Lembaga Tingkat Provinsi membentuk Unit Sertifikasi Badan Usaha Provinsi
Permen PU no. 08 tahun 2012
 Pasal 2 : Peraturan menteri ini dimaksudkan sebagai dasar bagi LPJK Nasional
dalam menyusun pedoman pembentukan Unit Sertifikasi dan pemberian lisensi
1. Peraturan LPJK no. 7 tahun 2012 tentang komite lisensi unit
sertifikasi dan tata cara pemberian lisensi.
2. Peraturan LPJK no. 8 tahun 2012 tentang pembentukan unit
sertifikasi badan usaha (USBU).
3. Peraturan LPJK no. 9 tahun 2012 tentang pembentukan unit
sertifikasi tenaga kerja (USTK).

9. Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Tenaga Kerja
LEMBAGA Lisensi LEMBAGA
NASIONAL PROVINSI
Set Lem. Set Lem.
Unit Sertifikasi
BUJK
Unit Sertifikasi Unit Sertifikasi
BUJK Tenaker
Unit Sertifikasi
Tenaker
Catatan:
Dalam hal Unit Sertifikasi Tingkat Unit Sertifikasi
Tenaker Bentukan
Provinsi tidak mendapatkan Lisensi,
Masyarakat.
sertifikasi di provinsi tsb dilaksanakan
oleh Unit Sertifikasi Tingkat Nasional

10. Tahapan Pembentukan USBU, USTK
Rapat Pengurus
Jumlah LPJK
5 orang Pembentukan Tim
Pembentuk Unsur
RKU ass Perusahaan
Pengarah
RKU ass Profesi
RKU Pakar / PT Pembentukan
Unsur Pengarah
Daftar Panjang RKU Pemerintah
Pengarah dari Kel
Unsur
Daftar Panjang Tim Pembentuk Pembentukan
Pengarah Unsur Pengarah Unsur Pelaksana
pemangku (short list)
kepentingan
Daftar Calon Unsur Pengarah
pelaksana
AKBU / AKTK
Daftar Calon Asesor

11. • Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi
adalah badan usaha yang berbentuk badan
hukum maupun yang bukan badan hukum,
yang kegiatan usahanya menyediakan
layanan jasa pelaksanaan pekerjaan
konstruksi
• Sertifikat Badan Usaha (SBU)
sertifikat tanda bukti pengakuan formal atas
tingkat / kedalaman kompetensi dan
kemampuan usaha dengan ketetapan
klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha

12. • Sertifikasi
proses penilaian untuk mendapatkan
pengakuan terhadap klasifikasi dan
kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan
usaha di bidang jasa konstruksi yang
berbentuk usaha orang perseorangan atau
badan usaha.
• Registrasi
suatu kegiatan untuk menentukan
kompetensi, orang perseorangan dan badan
usaha untuk menentukan izin usaha sesuai
klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan
dalam sertifikat

13. Lisensi
 Lisensi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh LPJK
Nasional terhadap USBU di Provinsi untuk dapat melakukan
proses sertifikasi badan usaha (SBU)
 Lisensi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh LPJK
Nasional terhadap USTK LPJK Provinsi dan USTK Bentukan
Masyarakat untuk dapat melakukan proses sertifikasi tenaga
kerja (SKA atau SKTK)
 USBU yang telah dilisensi dapat melakukan proses serifikasi
Badan Usaha
 USTK yang telah dilisensi dapat melakukan proses serifikasi
Tenaga Kerja Konstruksi

14. Klasifikasi dan Kualifikasi
Badan Usaha
 Klasifikasi adalah penggolongan di bidang jasa
konstruksi menurut bidang/sub bidang layanan
jasa (pelaksana, perencana atau pengawas)
 Kualifikasi adalah penggolongan di bidang jasa
konstruksi menurut tingkat kemampuan Badan
Usaha (kecil, menengah atau besar)

15. Klasifikasi dan Kualifikasi
Tenaga Kerja Konstruksi
 Klasifikasi adalah penggolongan profesi (keahlian
atau keterampilan) orang perseorangan di bidang
jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau
keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau
keahlian masing-masing
 Kualifikasi adalah penggolongan profesi (keahlian
atau keterampilan) orang perseorangan di bidang
jasa konstruksi menurut tingkat atau kedalaman
serta kemampuan profesi dan keahlian/keterampilan
tertentu

16. PENGEMBANGAN PROFESI BERKELANJUTAN
(CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT – CPD)
• UNTUK MEMELIHARA KOMPETENSI SESEORANG
• DIGUNAKAN UNTUK PROSES PERPANJANGAN SKA
• UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI TERKINI SEHUBUNGAN
DENGAN BIDANG PROFESINYA

17. PROSES SERTIFIKASI
USBU
USTK
LPJK (N P)
REGISTRASI
LPJK

20. KEMENTERIAN USBU LPJK USBU LPJK
LPJK
PU Nasional Provinsi
PERUMUSAN TIM TEKNIS
STANDAR PERUMUSAN
KEMAMPUAN BU
TIM TEKNIS BESERTA
PERSYARATAN WAKIL DARI STAKE-
KEMAMPUAN HOLDER (ASS. PER-
BADAN USAHA USAHAAN, ASS.
PROFESI,
PAKAR/PERGURUAN
TINGGI,
PEMERINTAH)
PENETAPAN MENTERI
klasifikasi &
kualifikasi BU
PERBERLAKUAN MENTERI PERATURAN LPJK
WAJIB STANDAR
Perlu
LISENSI LPJK Nasional dilisensi
SERTIFIKASI Kualifikasi Kualifikasi
BADAN USAHA Besar Menengah &
Kecil
REGISTRASI LPJK Nas. LPJK Prov.

21. KEMENTERIAN USTK LPJK USTK
LPJK Nasional
PU Provinsi Masyarakat
PERUMUSAN TIM TEKNIS
STANDAR PERUMUSAN BAKUAN
KOMPETENSI
TIM TEKNIS BESERTA
KONVENSI WAKIL DARI STAKE-
BAKUAN HOLDER (ASS. PER-
KOMPETENSI USAHAAN, ASS.
PROFESI,
PAKAR/PERGURUAN
TINGGI, PEMERINTAH)
PENETAPAN MENTERI
Kualifikasi
PERBERLAKUAN MENTERI PERATURAN LPJK
WAJIB STANDAR
Perlu Perlu
LISENSI LPJK Nasional dilisensi dilisensi
SERTIFIKASI USTK LPJK Nasional Ahli Muda
KEAHLIAN (Ahli Utama) & Madya
SERTIFIKASI Tenaga Ahli Muda
KETERAMPILAN Terampil & Madya,
Terampil
REGISTRASI LPJK Nasional LPJK Prov. LPJK Prov.

23. SEKIAN
Terima Kasih
Semoga Bermanfaat