sejarah diplomasi

1. JAWABAN TOR DISKUSI

2. PERSOALAN-1
DLM SEJARAH DIPLOMASI KHUSUSNYA PD PERSPEKTIF POLITIK GLOBAL
MENGAPA KEMAMPUAN DIPLOMASI SUATU NEGARA SANGAT DIPERHITUNGKAN?
Diplomasi dan negosiasi dalam sidang’s internasional merupakan faktor penting
yang tidak bisa diabaikan. Hal ini diperlukan untuk menciptakan posisi Indonesia di
dunia internasional yang setinggi-tingginya.
Dengan perubahan status Indonesia dari lower middle income countries ke upper
middle income countries, telah mendorong Indonesia semakin berperan dan
diperhitungkan di dunia internasional di berbagai bidang
Trend kerja sama internasional antar negara mengalami peningkatan,
baik kuantitasnya maupun ruang lingkup kerjasama diberbagai bidang.
Perundingan dan kerjasama yang dilakukan bukan hanya terbatas dalam
pembangunan saja, tetapi juga terkait dengan perdagangan bebas.
Kementerian sebagai wakil Pemerintah secara langsung aktif melakukan
perundingan dalam perdagangan barang, jasa, hak kekayaan intelektual,
dan investasi, baik di level bilateral, regional, maupun multilateral

3. Dalam pelaksanaannya perlu mengikuti tata cara sesuai
dengan konvensi diplomat. Ada empat unsur utama
dalam pelaksanaan perundingan yaitu Objek
perundingan; Personel, yang sering menentukan gagal
atau suksesnya suatu perundingan; Kapan sebaiknya
perundingan diselenggarakan, atau sebaiknya tidak
diselenggarakan; serta Lokasi perundingan
Melalui empat hal tersebut, pelaksanaan diplomasi &
negosiasi dlm sidang’s internasional merupakan faktor
penting yg tdk bisa diabaikan dlm ciptakan posisi
Indonesia di dunia internasional yg setinggi-tingginya

4. STRATEGI DIPLOMASI APA YANG HARUS DILAKUKAN BANGSA
INDONESIA AGAR MEMPEROLEH PENGAKUAN INTERNASIONAL?
Diplomasi sejatinya bukan merupakan terminologi baru dalam studi hubungan internasional
ataupun praksis politik luar negeri. Ia merupakan wujud konkret dan teknis bagaimana suatu
negara hendak merealisasikan apa yang menjadi kepentingan nasionalnya  Diplomasi memiliki
kaitan yang erat dengan politik luar negeri karena diplomasi merupakan implementasi dari
kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh pejabat-pejabat resmi yang terlatih.
Dalam pelaksanaannya, diplomasi tidak bisa terlepas dari siapa yang memimpin atau berkuasa di
suatu negara. Warna dan corak diplomasi akan sangat ditentukan oleh faktor-faktor idiosinkratik
yang melekat pada rezim tersebut. Secara terperinci, faktor idiosinkratik tersebut meliputi,
platform atau ideologi yang dianut oleh pemimpin serta partai politik yang berkuasa, latar
belakang pendidikan serta sosial budaya pejabat formal yang ditunjuk, kapasitas, dan kapabilitas
organisasi yang memainkan peran-peran diplomasi, termasuk kemampuan menjalin komunikasi
antar organisasi, baik internal, maupun eksternal. Tidak ketinggalan juga relasi antara rezim
penguasa dengan masyarakat madani, menjadi faktor penting dalam proses diplomasi

5. Meskipun idiosinkratik rezim memainkan peran vital yang menentukan quo vadis diplomasi
suatu negara, apa yang menjadi rujukan atau pedoman praktik diplomasi tetaplah menjadi
hal yang pertama dan utama. Improvisasi pada tataran pelaksanaanya dimungkinkan karena
seturut dan menyesuaikan dengan tantangan yang dihadapi serta pergerakan lingkungan
strategik yang tentu saja bersifat sangat dinamis
Indonesia sbg sebuah negara-bangsa yang berdaulat penuh tak ketinggalan melakukan praktik’s
diplomasi utk mendukung pencapaian kepentingan nasionalnya.
Secara garis besar, yg menjadi kepentingan nasional Indonesia tercantum pada Pembukaan UUD 1945
Alinea ke-4 yakni, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta memelihara
ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Rujukan Indonesia dlm praksis diplomasi adalah prinsip politik luar negeri bebas dan aktif.
Bebas artinya Indonesia tidak terikat pada blok atau kekuatan manapun. Indonesia selalu berada pada
posisi independen. Sedangkan aktif bermakna bahwa Indonesia selalu siap untuk berpartisipasi dalam
memelihara dan mewujudkan tata dunia yang adil, damai, makmur, serta sejahtera.
Dengan merujuk pada dua hal di atas (tujuan nasional serta prinsip politik luar negeri bebas aktif), para
pemimpin Indonesia, mulai dari Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo, beserta segenap jajarannya
dalam kabinet, menjalankan praktik diplomasi guna mencapai kepentingan nasional. Apapun warna, seni,
ataupun corak yang mereka mainkan, kiblat, dan orientasi diplomasi berada pada titik yang sama

6. BAGAIMANA BANGSA INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN KEPENTINGAN
NASIONALNYA MELALUI DIPLOMASI INTERNASIONAL ?
Sistem internasional pada masa Joko Widodo menjabat saat ini adalah sistem internasional yang
begitu cair. Pada era Joko Widodo saat ini, sistem internasional begitu multipolar. Definisi
multipolar di sini merujuk pada kondisi bahwa tidak ada lagi blok yang menjadi patron bagi negara-
negara lain seperti halnya pada masa Perang Dingin
Meskipun sistem internasional bersifat begitu cair, namun tantangan & hambatan yg hrs dihadapi
begitu kompleks
Pertama, metamorfosis ancaman yg alami pergeseran makna dari tradisional ke non-tradisional
Kedua, aktor hubungan internasional yang begitu eksis saat ini adalah aktor-aktor non-negara
sebagai anak kandung globalisasi yang begitu masif
Ketiga, dunia dirundung berbagai permasalahan global yg begitu multi faset seperti konflik
antarnegara, kerentanan kerjasama kawasan, perubahan iklim, kelangkaan pangan, efek
korosif perusahaan transnasional & multinasional di negara’s berkembang, konflik
peradaban yg semula dianggap mitos namun selalu menemui relevansinya, serta masih
banyak lagi

7. Menyikapi kondisi ini, Joko Widodo beserta birokrasinya menempuh langkah bijak. Pola,
corak dan strategi diplomasi Indonesia ditempatkan pada posisi yang sesuai, yakni
merujuk kepada atribut nasional Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk muslim
terbesar di dunia, Indonesia tentu tidak tinggal diam dalam menyikapi isu Palestina dan
Israel. Indonesia tetap pada posisi mendukung upaya-upaya kemerdekaan Palestina
Kebijakan berikutnya yang dirujukkan kepada atribut nasional yang melekat kepada
Indonesia adalah visi untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Tidak dimungkiri bahwa
kebijakan politik pemerintah pra-Joko Widodo seakan menegasikan dan tutup mata
terhadap fakta bahwa Indonesia adalah negara bahari. Hampir 2/3 wilayah Indonesia
adalah perairan. Belum lagi jika menilik betapa strategisnya posisi Indonesia dalam
perdagangan internasional karena berada pada posisi silang dua benua dan dua
samudera. Secara singkat, kebijakan Poros Maritim Dunia era Joko Widodo adalah
kebijakan yang hendak mengoptimalkan seluruh sumber daya maritim Indonesia dalam
rangka mencapai kepentingan nasional

8. Diplomasi era Joko Widodo adalah diplomasi yang sangat peka terhadap lingkungan strategik. Asia Tenggara
masih menjadi lingkungan strategik yang pertama dan utama bagi Indonesia. Indonesia begitu persisten dan
konsisten dalam mendukung Visi ASEAN 2020, yakni mendukung terbentuknya komunitas ASEAN yang solid di
segala lini. Indonesia juga selalu mendorong negara-negara ASEAN untuk selalu mengedepankan instrumen
ASEAN dalam penyelesaian setiap permasalahan yang dapat berdampak pada kawasan
Stabilitas politik dan keamanan di Asia Tenggara saat ini bisa dikatakan tidak begitu kondusif. Eksistensi Islamic
State (IS) telah merambah kawasan Asia Tenggara dan mengobarkan konflik di beberapa titik (Malaysia,
Indonesia, dan Filipina). Asia Tenggara juga dirundung konflik dengan Tiongkok terkait sengketa di Laut Cina
Selatan. Tercatat 4 (empat) negara anggota ASEAN yang menjadi claimant states, yakni Malaysia, Filipina,
Vietnam, dan Brunei Darussalam
Indonesia memiliki postur diplomasi yang kuat. Secara formal, Indonesia memiliki kapasitas institusional
yang mumpuni dalam menyelenggarakan politik luar negeri. Hal ini tercermin dari kinerja Kementerian
Luar Negeri RI dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sumber daya manusia yang dimiliki
Kementerian Luar Negeri RI pun bisa dikatakan mumpuni karena terus-menerus ditingkatkan kapasitas
dan kapabilitasnya. Secara informal, diplomasi multi jalur yang dijalankan oleh warga negara Indonesia
dengan beragam okupasi yang mereka miliki masih selaras dengan kepentingan nasional

9. PERSOALAN-2
MEMPERHATIKAN SEJARAH DIPLOMASI INDONESIA MAKA,
APA YG HRS DILAKUKAN BGS INDONESIA MELALUI PARA DIPLOMAT AGAR DPT WUJUDKAN
KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA DI KANCAH INTERNASIONAL ?
Diplomasi secara konseptual dipahami sebagai teknik pelaksanaan kekuasaan untuk
mencapai kepentingan di luar negeri. Diplomasi publik merupakan bagian dari aktivitas
politik internasional suatu negara merupakan salah satu aspek penting bagi keberhasilan
lobi politik internasional pemerintah atau negara Indonesia
Dalam konteks Indonesia, diplomasi publik sedikit berbeda dengan praktek yang banyak
dilakukan oleh negara-negara lain khususnya negara maju. Indonesia melaksanakan
diplomasi publik tidak hanya kepada publik internasional tetapi juga kepada publik domestik
Diplomasi publik juga bertindak sebagai alat untuk menenangkan konflik-konflik yang ada.
Dengan dilaksanakannya praktek diplomasi publik ini, Indonesia melalui Kementerian Luar
Negeri, diharapkan akan muncul sebuah pemahaman komprehensif mengenai berbagai isu-
isu internasional sehingga publik akan dapat memahami langkah-langkah kebijakan luar
negeri yang dipilih oleh pemerintah

10. TIGA KRITERIA DALAM MENDEFINISIKAN
KEPENTINGAN NASIONAL
Pertama, kepentingan itu harus bersifat vital sehingga pencapaiannya menjadi
prioritas utama pemerintah dan masyarakat
Kedua, kepentingan nasional harus berkaitan dengan lingkungan internasional
Ketiga, kepentingan nasional harus melampaui kepentingan yang bersifat
partikularistik dari individu, kelompok, atau lembaga pemerintahan sehingga
menjadi kepedulian masyarakat keseluruhan
Kepentingan nasional yang bersifat vital atau strategis suatu negara menjadi taruhan dalam interaksinya
dengan aktor lain, misalnya berkaitan dengan isu kedaulatan negara dan keutuhan suatu negara yang
menjadi identitas dari kebijakan luar negerinya
Sifat kepentingan ini menyebabkan negara menggunakan segala instrumen yang dimilikinya (termasuk
kekuatan militer) untuk mempertahankan kedaulatan atau keutuhannya
Selanjutnya, kepentingan nasional bersifat non-vital atau sekunder tidak berhubungan secara langsung
dengan eksistensi negara itu tetapi tetap diperjuangkan melalui kebijakan luar negeri, non-vital sekunder
Dalam pencapaiannya juga merupakan prioritas, namun tidak semata mata menjadi yang utama dan dapat
menjadi pendukung dari kepentingan vital. Contoh dari kepentingan yang non-vital adalah dalam sektor
pariwisata, pertukaran pelajar, pertukaran misi kebudayaan, olah raga dan lain sebagainya.

11. MENGAPA UPAYA TERSEBUT PERLU DILAKUKAN, BAGAIMANA CARA
MEREALISASIKAN UPAYA TERSEBUT?
Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai bentuk inisiatif diplomasi publik untuk mencapai
kepentingan nasional Indonesia di ASEAN. Berbagai bentuk diplomasi publik itu, seperti Bali
Democracy Forum (BDF), Bali Democracy Student Conference (BDSC), Diplomacy Festival
(DiploFest), forum-forum interfaith dialogue baik di dalam maupun di luar negeri
Melalui peningkatan aktivitas diplomasi publik, maka upaya diplomasi publik akan berjalan lebih
efektif dan memberikan dampak yang lebih luas dan besar kepada masyarakat internasional.
Keterlibatan publik ini dapat memberikan masukan dan cara pandang yang berbeda dalam
memandang suatu masalah  Tujuan yang lain dari diplomasi publik adalah untuk mengurangi
atau menyelesaikan konflik melalui pemahaman komunikasi dan saling mempererat hubungan
antar aktor internasional, mempengaruhi pola pikir pemerintah dan mengurangi kesalahan
persepsi antara aktor yang terlibat. Pada intinya publik memegang peranan penting dalam
menjalankan misi diplomasi sebuah negara, terlebih lagi dalam situasi negara yang telah
terintegrasi secara beragam dengan berbagai bidang yang variatif.

12. PERSOALAN-3
TERKAIT DENGAN ISU INTERNASIONALISASI KASUS PAPUA,
APAKAH DIPLOMASI YANG DILAKUKAN BANGSA INDONESIA TELAH MAMPU
MENJAWAB BERBAGAI KRITIK TENTANG ISU PAPUA ?
Indonesia, yang berhasil mengambil alih Papua dari Belanda pada tahun 1963, telah lama berjuang
melawan gerakan separatis di Provinsi tersebut dan menghadapi berbagai tuduhan penyalahgunaan
wewenang terhadap orang Papua. Militer Indonesia telah dituduh melakukan pelanggaran HAM,
sementara pihak setempat mengeluh bahwa sebagian besar kekayaan yang dihasilkan di Provinsi kaya
sumber daya itu mengalir kembali ke Jakarta sementara orang Papua tetap miskin
Banyak orang Papua menganggap pengambilalihan Indonesia sebagai aneksasi ilegal dan OPM (Gerakan
Papua Merdeka) telah memimpin pemberontakan tingkat rendah selama beberapa dekade.
Pemberontakan itu telah lama menjadi alasan untuk keterlibatan militer yang signifikan di Papua
Akhirnya persoalan Papua dimunculkan dalam Sidang Umum PBB tahun 2016 oleh enam negara Pasifik
yaitu Nauru, Kepulauan Marshall, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Tuvalu dan Tonga. Mereka menyatakan
keprihatinannya terhadap situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua dalam sesi Sidang Umum PBB
pada 22-24 September 2016. Kepulauan Solomon,Nauru, Vanuatu dan Tonga adalah negara-negara yang
saat ini tergabung ke dalam Pacific Islands Coalition for West Papua (PICWP), bersama Front de
Libération National Kanak Socialist (FLNKS/dari Kaledonia Baru).

13. Di bawah pemerintahan Joko Widodo pun pendekatan keamanan masih dominan, dengan
indikator berbagai penangkapan dan penembakan terhadap “KKB” selain pemberangusan
kebebasan berekspresi mahasiswa Papua di berbagai tempat. Pada 8 Desember 2014 terjadi
peristiwa Paniai Berdarah dimana 8 orang asli Papua ditembak mati dan 17 lainnya luka-luka
Pemerintah memang telah membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) yang bertugas memberi
rekomendasi kepada pemerintah terkait kasus-kasus pelanggaran tersebut, namun tim ini tidak
memiliki mandat untuk membawa kasus ini ke pengadilan HAM. Tim ini telah menyampaikan
bahwa Komnas HAM telah menemukan adanya indikasi pelanggaran HAM: hak untuk hidup, hak
anak, hak perempuan, dan hak bebas dari penganiayaan. Namun sampai sekarang, temuan TPF
belum ditindaklajuti oleh pemerintah dengan membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak
Asasi Manusia (KPP HAM) agar kasus ini dapat dibawa ke pengadilan HAM

14. Rangkaian respons pemerintah di atas menunjukkan insensitivitas dan ketiadaan komitmen untuk
menyelesaikan persoalan HAM Papua. Terlebih lagi, tidak jelas prioritas pendekatan mana yang
dipilih oleh pemerintah pusat untuk menangani persoalan-persoalan di Papua. Padahal, kita
berada di ranah global di mana mobilitas pengetahuan akan suatu isu akan cepat diketahui di
berbagai belahan dunia karena teknologi internet dan penggunaan media sosial. Persoalan-
persoalan HAM di Papua tidak dapat lagi disembunyikan “di bawah karpet”
Peluang bagi Indonesia untuk mengedepankan penanganan masalah-masalah di Papua secara
lebih manusiawi hanya akan muncul jika pemerintah menghargai martabat orang Papua. Tanpa
perbaikan kebijakan dalam negeri tentang Papua, terutama dalam aspek HAM dan hak-hak sipil-
politik, diplomasi di lini manapun akan sulit dijadikan instrumen untuk menjawab kritik keras
mengenai situasi di Papua. Dari perspektif ini, diplomasi RI haruslah kreatif dan inovatif
membangun komunikasi dengan kelompok-kelompok akar rumput dan kelompok masyarakat di
Kawasan Pasifik, seraya tidak menganggap persoalan yang berlangsung di Papua hanya sebatas
low intensity conflict belaka

15. BAGAIMANA SEHARUSNYA UPAYA DIPLOMASI DALAM
MENYELESAIKAN ISU PAPUA DI KANCAH INTERNASIONAL ?
Upaya diplomasi dalam menyelesaikan isu Papua di kancah internasional maka yang
dilakukan dengan melakukan pertemuan bilateral dengan menekankan pentingnya
hubungan bilateral yang memiliki latar belakang dan warisan budaya Melanesia. Dengan
mengadakan kunjungan juga mencerminkan pembaharuan komitmen Indonesia untuk
memperkuat hubungan, kerjasama, dan kontribusi kepada pembangunan negara-negara di
Pasifik berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati akan integritas
teritorial
Dalam berdiplomasi juga membutuhkan proses bahkan waktu yang cukup lama untuk
dapat membuat doktrin, aliansi, bahkan untuk mewujudkan kepentingan Nasionalnya.
Faktanya Indonesia juga mendapatkan olokan dari negara Solomon Island bukan
dikarenakan kecerobohan Indonesia namun karena Solomon Island yang mengabaikan
etika/moral dalam Politik Luar Negerinya dengan Indonesia.

16. MENGAPA CARA TSB DILAKUKAN ?
Kerjasama Billateral Indonesia dengan negara-negara anggota Melanesia Spearhead Group
merupakan respon Indonesia atas berbagai bentuk keterlibatan Politik Persaudaraan Melanesia
terhadap isu gerakan separatis di Papua.
Oleh karenanya perlu dibangun hubungan Billateral yang baik dengan negara-negara di
Melanesia dimana kedua belah pihak tidak akan mendukung atau turut serta dalam kegiatan-
kegiatan yang dapat mengancam stabilitas, kedaulatan atau integritas pihak lain, mengaplikasikan
prinsip non-interference termasuk larangan penggunaan wilayahnya dalam kegiatan separatisme.
Hubungan Billateral ini sekaligus menegaskan adanya prinsip-prinsip, saling menghormati dan
mendukung kedaulatan, integritas teritorial, kesatuan bangsa dan kemerdekaan politik setiap
Pihak, serta tidak campur tangan urusan dalam negeri masing-masing
Keuntungan yang diperoleh Indonesia dengan bersatunya Papua menjadi bagian dari NKRI
diharapkan akan menciptakan kesejahteraan bagi Indonesia dan generasi penerus Indonesia.
Keuntungan yang diperoleh rakyat Intelektual Papua pro-Kemerdekaan Papua masih ambigu
dengan melihat perkembangan lingkungan strategis dalam menghadapi globalisasi akan
membuat Papua muda akan sulit untuk bisa mandiri. Maka, untuk dapat menyelesaikan
separatisme Papua diperlukan diskusi yang berkelanjutan dalam berbagai forum antara Rakyat
Intelektual Papua dengan Pemerintahan Indonesia