3. 3
STANDAR TERKAIT UPAYA PENINGKATAN MUTU PELAYANAN
PUSKESMASPMK 46/2015
BABIII
PENINGKATAN MUTU & KINERJ
A
PUSKESMAS
BABVI
SASARAN KINERJ
AUKM
BABIX
PENINGKATAN MUTU DAN
KESELAMATAN PASIEN
BAB 5
PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS
PROGRAM PENINGKATAN
MUTU TERMASUK
PENGUKURAN INDIKATOR
MUTU
MANAJEMEN
RISIKO
SASARAN
KESELAMATAN
PASIEN
PELAPORAN IKP PENCEGAHAN &
PENGENDALIAN
INFEKSI (PPI)
4. DRAFT REVISI STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS
BAB V PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS
5 STANDAR, 19 KRITERIA, 47 ELEMEN PENILAIAN
PENINGKATAN MUTU
PUSKESMAS
PROGRAM PENINGKATAN MUTU TERMASUK
PENGUKURAN INDIKATORMUTU
4 KRITERIA,12 EP
MANAJEMEN RISIKO
2 KRITERIA,6 EP
SASARANKESELAMATANPASIEN
5 KRITERIA,12 EP
PELAPORAN INSIDEN KESELAMATAN
PASIEN
2 KRITERIA,4 EP
PENCEGAHAN & PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)
6 KRITERIA,13 EP
5. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
5.1 Peningkatan Mutu dilaksanakan
secara berkesinambungan
5.1.1 Tim dan Program
Peningkatan Mutu
Puskesmas
5.1.2 Indikator
mutu
5.1.3 analisis dan
validasi
5.1.4 peningkatan
mutu dicapai &
dipertahankan
6. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
1. Kepala Puskesmas menetapkan Tim dan Program Peningkatan Mutu Puskesmas
PokokPikiran:
• Penetapan tim atau petugas yang diberi tanggung jawab terhadap Peningkatan Mutu, Keselam
atan Pasien, PPI, dan Manajemen Risiko.
• Persyaratan kompetensi: sarjana kesehatan, mempunyai kapasitas terkait pengelolaan mutu, ke
selamatan pasien, manajemen risiko, dan PPI, serta mempunyai pengalaman kerja di Puskesmas.
• Uraian Tugas: melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan membudayakan kegiatan penin
gkatan mutu, keselamatan pasien, manajemen risiko, dan pencegahan dan pengendalian infeksi.
Para tim tersebut juga harus menjamin pelaksanaan kegiatan dilakukan secara konsisten dan ber
kelanjutan.
• Kebijakan dan prosedur serta pedoman sebagai acuan Kepala Puskesmas, penanggung jawab u
paya pelayanan Puskesmas dan koordinator dan pelaksana kegiatan Puskesmas dalam hal 1) pe
ningkatan mutu, 2) keselamatan pasien, 3) manajemen risiko, 4) dan pencegahan dan pengendal
ian infeksi.
• Kepala Puskesmas memfasilitasi, mengalokasikan, dan menyediakan sumber daya
• Program Mutu dan Keselamatan, Program Manajemen Risiko, Program PPI
• Pengawasan, pengendalian, penilaian, tindak lanjut, dan upaya perbaikan berkesinambungan
7. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
ELEMEN PENILAIAN
02
Dilakukan pengawasan, pengendalian, penilaian, tindak lanjut,
dan upaya perbaikan berkesinambungan terhadap pelaksanaan
program peningkatan mutu, keselamatan pasien, program
manajemen risiko, dan program PPI. (D,O,W)
Kepala Puskesmas menetapkan program peningkatan mutu
dan tim atau petugas diberi tanggung jawab untuk
peningkatan mutu, keselamatan pasien, manajemen risiko,
dan PPI yang memenuhi persyaratan kompetensi yang
dilengkapi dengan uraian tugas masing-masing. (R, D, W)
01
5.1.1
ELEMEN PENILAIAN
8. 5.1.1
SK TENTANG TIM MUTU
URAIAN TUGAS TIM MUTU
PROGRAM MUTU, KP, MANAJEMEN
RISIKO
1 2
DITETAPKAN REGULASI
HASIL PEMANTAUAN DILAKUKAN PENILAIAN
KESESUAIAN DENGAN TARGET UNTUK DISUSUN
RTL PERBAIKAN MUTU. BUKTI PERTEMUAN EVALUSI
YANG DAPAT DILAKUKAN PADA PERTEMUAN RTM
MAUPUN LOKMIN LP
CONTOH
9. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
2. Kepala Puskesmas dan tim atau petugas yang diberi tanggung jawab untuk peningkatan mutu dan
keselamatan pasien berkomitmen untuk membudayakan peningkatan mutu secara berkesinambungan
melalui pengelolaan indikator mutu.
PokokPikiran:
• Penetapan area prioritas Puskesmasuntuk perbaikan mutu sesuai prioritas masalahdi wilayah kerja
Puskesmas
• Indikator Mutu:
Indikator Mutu Prioritas Tingkat Puskesmas (IMPP)
Indikator mutu prioritas Program :
– Indikator Mutu Nasional
– Indikator Sasaran Keselamatan pasien (SKP)
• Indikator mutu yang sudah tercapai dan dapat dipertahankan selama tahun berjalan dapat diganti
dengan indikator mutu yang baru. Indikator mutu yang belum mencapai target dapat tetap menjadi
prioritas untuk tahun berikutnya
10. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
ELEMEN PENILAIAN
Terdapat kebijakan tentang
prioritas peningkatan mutu
pelayanan, dan pencapaian
sasaran keselamatan
pasien, dan PPI. (R)
Dilakukan pengumpulan dan
analisis capaian Indikator Mutu
dan Sasaran Keselamatan
Pasien. (D,W)
Dilakukan evaluasi efektivitas upaya
peningkatan mutu Puskesmas
berdasarkan hasil analisis capaian
Indikator Mutu Puskesmas. (D,W)
Terdapat rencana peningkatan
pengetahuan dan keterampilan
staf yang terlibat dalam
perncanaan dan perbaikan
mutu sesuai dengan peran
masing-masing. (D,W)
1
2
3
4
5.1.2
11. INDIKATOR MUTU PUSKESMAS
PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS MELALUI PENGUKURAN
INDIKATOR MUTU
INDIKATORMUTU PRIORITAS PUSKESMAS (IMPP)
Adalah indikator mutu yang ditetapkan berdasarkan
area prioritas Puskesmas untuk perbaikan mutu sesuai
prioritasmasalahdi wilayah kerja Puskesmas
INDIKATOR NASIONAL MUTU (INM)
Adalah indikator mutu yang ditetapkan oleh
Kemenkes untuk dilakukan pengukuran oleh
seluruh Puskesmas di Indonesia (mandatori)
INDIKATOR MUTU SASARAN KESELAMATAN
PASIEN (SKP)
Adalah Indikator mutu SKP yang ditetapkan oleh
Puskesmas berdasarkan masalah keselamatan pasien di
Puskesmas di luar dari indikator mutu SKP yang telah
ditetapkan dalam INM
PUSKESMAS
12. INDIKATOR YANG BERSIFAT
MANDATORI ( REGULASI)
BERDASARKAN REGULASI
INDIKATOR NON MANDATORI
(REGULASI)
INDIKATOR MUTU PELAYANAN
KESEHATAN DI PUSKESMAS
INDIKATOR UNTUK
MEREPRESENTASI MUTU
BERDASARKAN
TUJUAN
INDIKATOR UNTUK UPAYA
PERBAIKAN
13. INDIKATOR MUTU
BERDASARKAN
REGULASI
INDIKATOR
MANDA
TORI
6 INM
DI
PUSKESMAS
INDIKATOR
NON
MANDA
TORI
INDIKATOR INI ADALAH
INDIKATOR YANG
DISUSUN
BERDASARKAN
PERMASALAHAN YANG
ADA/DIHADAPI DI
MASING-MASING
PUSKESMAS
1. INDIKATOR MUTU PRIORITAS PUSKESMAS
(IMPP) .Adalah indikator mutu yang ditetapkan
berdasarkan area prioritasPuskesmasuntuk
perbaikan mutu sesuai prioritasmasalahdi
wilayah kerja Puskesmas
2. Indikator mutu di masing-masing unit
Puskesmas.
Contoh : 1) Indikator Mutu yang merupakan
representasi mutu unit kerja/pelayanan tersebut, 2)
Indikator Mutu masing-masing unit kerja/program
yang capaiannya tidak tercapai (atau berpeluang
untuk ditingkatkan), dan 3 ) Indikator Sasaran
Keselamatan Pasien (SKP) yang sesuai untuk
pelayanan tersebut
1. INDIKATORKEPATUHAN IDENTIFIKASI PASIEN
2. INDIKATORKKT
3. INDIKATORKEPATUAHAN PENGGUNAAN APD
4. INDIKATORIBUHAMIL
5. INDIKATORTB
6. INDIKATORKEPUASAAN PASIEN
14. INDIKATOR MUTU
BERDASARKAN
TUJUAN
INDIKATOR
UNTUK
MEREPRESENTASI
MUTU
INDIKATOR YANG
MEREPRESENTASIKAN
MUTU LAYANAN
KESEHATAN/PRODUK
LAYANAN KESEHATAN.
DENGAN KATA LAIN
INDIKATOR INI DIGUNAKAN
UNTUK MENILAI APAKAH
SUATU LAYANAN YANG
DITERIMA BERMUTU ATAU
TIDAK
UNTUK MELAKUKAN
UPAYA PERBAIKAN
INDIKATOR YANG
MENGGAMBARKAN UPAYA YANG
HARUS DILAKUKAN KARENA
TARGET/CAPAIAN INDIKATOR
TIDAK TERCAPAI SESUAI
STANDAR
Upaya Perbaikan karena :
1. Capaian yang tidak tercapai terhadap
standar
2. Capaian yang lebih rendah dari mitra kaji
banding
3. Capaian yang tidak sesuai harapan
pengguna
4. Capaian yang lebih berpeluang untuk
ditingkatkan
1. Indikator Nasional Mutu Puskesmas
2. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien
(SKP)
15. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
3. Dilakukan analisis dan validasi hasil pengumpulan data indikator mutu sebagai informasi yang menjadi
bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan mutu Puskesmas .
POK
OKPIKIRAN:
• Tujuan Validasi untuk menjamin data indikator akurat/sahih, agar dapat digunakan untuk dasar pengambilan k
eputusan, perubahan kebijakan, perbaikan dan memberikan informasi pada masyarakat
• Kapan Validasi dilakukan, jika:
– terdapat indikator baru yang diterapkan untuk menilai mutu pelayanan
– terdapat indikator mutu yang akan ditampilkan kepada masyarakat melalui media informasi yang ditetapk
an
– terdapat perubahan pada metode pengukuran yang ada, antara lain: perubahan numerator atau denomina
tor, perubahan metode pengumpulan, perubahan sumber data, perubahan subjek pengumpulan data, per
ubahan definisi operasional dari indikator.
• Dalam rangka mencapai sebuah kesimpulan dan membuat keputusan maka data harus digabungkan, dianalisis
dan diubah menjadi informasi yang berguna
• Dalam menetapkan frekuensi pengumpulan data dan analisisnya harus mempertimbangkan kebutuhan untuk
perbaikan mutu kegiatan pelayanan
• Analisis data dapat dilakukan membandingkan data-data Puskesmas melalui kaji banding dalam empat hal :me
lihat kecenderungan (trend), membandingkan dengan Puskesmas lain , membandingkan dengan standar, jika
memungkinkan, membandingkan dengan praktik yang diinginkan yang dalam literatur (best practise)
16. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
ELEMEN PENILAIAN
1
Dilakukan pengumpulan data
hasil pengukuran indikator
mutu menggunakan metode
dan teknik statistik sesuai
kebutuhan (D,W)
Dilakukan validasi data hasil
pengumpulan pengukuran
indikator sebagaimana diminta
pada pokok pikiran. (D, O, W)
Terdapat analisis data yang
dilakukan melalui kaji
banding seperti yang
disebutkan dalam pokok
pikiran dan hasilnya
disampaikan kepada Kepala
Puskesmas untuk tindak
lanjut perbaikan. (D,W)
2
3
5.1.3
17. 5.1.3
BUKTI PUSKESMAS MELAKUKAN
PENGUMPULAN DATA BAIK MELALUI
APLIKASI ATAUPUN MANUAL
BUKTI VALIDASI DATA DILAKUKAN SESUAI KETENTUAN
BUKTI PUSKESMAS MELAKUKAN ANALISIS
CONTOHNYA MELIHAT TREND DARI WAKTU KE
WAKTU
1 2
3
CONTOH
18. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
4. Peningkatan Mutu dicapai dan dipertahankan.
POK
OKPIKIRAN:
• Informasi dari analisis data digunakan untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dan mengurangi atau mencegah
kejadian yang merugikan. Informasi tersebut menjadi dasar dalam mengenal masalah dan potensi perbaikan,
terutama untuk indikator-indikator mutu prioritas yang sudah ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.
• Metode untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu dan keselamatan pasien/masyarakat antara lain dapat m
enggunakan siklus Plan (merencanakan perbaikan), Do (uji coba perbaikan), Study (mempelajari/menganalisis hasil
uji coba perbaikan), Action (menindak lanjuti hasil analisis uji coba perbaikan).
• Setelah perbaikan direncanakan, dilakukan uji coba perubahan dan dipelajari hasilnya dengan mengumpulkan data
selama kegiatan uji coba, dan dilakukan penilaian kembali untuk membuktikan bahwa perubahan yang dilakukan
benar-benar menghasilkan perbaikan.
• Dengan demikian dapat dipastikan bahwa dilakukan proses perbaikan berkelanjutan berdasarkan pengumpulan
dan analisis data secara berkesinambungkan.
• Perubahan yang efektif yang dapat dilakukan antara lain adalah: perbaikan kebijakan, perbaikan alur pelayanan, pe
rbaikan standar operasional prosedur, pendidikan staf, ketepatan waktu ketersediaan peralatan, dan berbagai bent
uk perubahan yang lain. Jika perubahan tersebut dinilai efektif, maka dapat dilakukan replikasi ke unit kerja yang
lain.
• Perbaikan-perbaikan tersebut baik yang bersifat mempertahankan capaian, maupun upaya peningkatan didokume
ntasikan sebagai bagian dari manajemen peningkatan mutu dan keselamatan pasien dan program perbaikan
19. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
ELEMEN PENILAIAN
Terdapat bukti Puskesmas
telah membuat rencana
perbaikan mutu dan
keselamatan pasien dan
telah diuji cobakan
berdasarkan hasil capaian
indikator mutu. (D,W)
Keberhasilan-keberhasilan
telah didokumentasikan,
dikomunikasikan serta
disosialisasikan dan
dijadikan laporan PMP.
(D,W)
1
2
Terdapat bukti Puskesmas
telah melakukan evaluasi dan
tindak lanjut terhadap hasil uji
coba perbaikan. (D.W)
3
5.1.4
20. 5.1.4
PUSKESMAS MENYUSUN DAN MELAKSANAKAN PDCA
BUKTI PUSKESMAS MELAKUKAN EVALUASI
1
2 3
BUKTI KOMUNIKASI DAN SOSIALISASI
CONTOH
21. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
5.2 Program manajemen risiko digunakan untuk melakukanidentifikasi, analisadan
penatalaksanaan risiko untuk mengurangi cedera, dan mengurangi risiko lain terhadap
keselamatanpasien,staf dan sasaranpelayananUKM serta masyarakat
5.2.1 Risiko dalam penyelenggaraan berbagai
upaya Puskesmas terhadap pengguna
layanan, keluarga, masyarakat, petugas, dan
lingkungan diidentifikasi, dianalisis dan
dilakukan penatalaksanaannya
5.2.2 Risiko dalam penyelenggaraan
berbagai upaya Puskesmas
terhadap pengguna layanan,
keluarga, masyarakat, petugas, dan
lingkungan yang telah diidentifikasi
dianalisis dan ditindak lanjuti
22. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
1. Risiko dalam penyelenggaraan berbagai upaya Puskesmas terhadap pengguna layanan, keluarga,
masyarakat, petugas, dan lingkungan diidentifikasi, dianalisis dan dilakukan penatalaksanaannya
.
POK
OKPIKIRAN:
• Manajemen risiko merupakan pendekatan proaktif yang komponen-komponen pentingnya meliputi:
– identifikasi risiko,
– prioritas risiko,
– pelaporan risiko,
– manajemen risiko
– investigasi terhadap insiden yang terjadi baik pada pengguna layanan, petugas keluarga dan pengunjung
– manajemen terkait tuntutan (klaim)
• Identifikasi Risiko terhadap kejadian /Insiden yang sudah terjadi didokumentasikan dalam Register Risiko. Sedang
kan risiko yang belum terjadi dan berpotensi menimbulkan kejadian/ insiden didokumentasikan pada Identifikasi
Daftar Potensi Risiko
• Kategori risiko di Puskesmas adalah Risiko yang mungkin ataupun telah terjadi terkait dengan KMP
, UKPP
,& UKM
• Register Risiko dan Identifikasi Daftar Potensi Risiko harus dibuat sebagai dasar penyusunan Program Manajemen r
isiko, & untuk membantu petugas Puskesmas mengenal dan mewaspadai kemungkinan risiko & akibatnya
23. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
ELEMEN PENILAIAN
02
Dilakukan identifikasi dan analisis potensi risiko yang
belum terjadi dalam area KMP, UKM, dan UKPPyang
dituangkan dalam Identifikasi Daftar Potensi Risiko.
(D,W)
Dilakukan identifikasi dan analisis risiko yang sudah
terjadi dalam area KMP, UKM, dan UKPP yang
dituangkan dalam register risiko. (D,W)
01
5.2.1
ELEMEN PENILAIAN
25. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
2. Risiko dalam penyelenggaraan berbagai upaya Puskesmas terhadap pengguna layanan, keluarga,
masyarakat, petugas, dan lingkungan yang telah diidentifikasi dianalisis dan ditindak lanjuti.
.
POKOKPIKIRAN:
• Program Manajemen Risiko (MR) yang berisi strategi dan kegiatan untuk mereduksi atau memitigasi
risiko, disusun setiap tahun, terintegrasi dalam perencanaan Puskesmas
• Pelaksanaan program manajemen risiko yang terdiri dari proses manajemen risiko berupa identifikasi,
analisis, penatalaksanaaan risiko dan monitor perbaikannya untuk menentukan strategi reduksi dan
mitigasi risiko
• Satu alat/metode analisis proaktif terhadap proses kritis dan berisiko tinggi adalah failure mode effect
analysis (analisis efek modus kegagalan) untuk menganalisis minimal satu proses kritis atau berisiko
tinggi yang dipilih setiap tahun
26. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
ELEMEN PENILAIAN
Program manajemen risiko
disusun berdasar analisis
kejadian yang sudah terjadi
dan hasil identifikasi proses
berisiko tinggi dan menjadi
bagian terintegrasi dalam
perencanaan Puskesmas (D, W
Dilakukan penatalaksanaan risiko
berupa strategi reduksi dan
mitigasi risiko dan pemantauan
pelaksanaan tata laksana terkait
kesehatan dan keselamatan kerja,
sarana prasarana, dan infeksi (D,W)
Dilakukan pelaporan hasil program
manajemen risiko, dan rencana tindak
lanjut risiko yang telah diidentifikasi.
(D, W)
Ada bukti Puskesmas telah
melakukan dan menindak
lanjuti failure mode effect
analysis (analisis efek modus
kegagalan) setahun sekali pada
proses berisiko tinggi yang
diprioritaskan (D,W)
1
2
3
4
5.2.2
28. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
5.3 SASARAN KESELAMATAN PASIEN
5.3.1 IDENTIFIKASI P
ASIEN
5.3.2
KOMUNIKASI EFEKTIF
5.3.4
TEPAT PASIEN, TEPAT
PROSEDUR, TEPAT
POSISI
5.3.3
KEAMANAN OBAT
5.3.5
PASIEN JATUH
29. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
1. Proses Identifikasi pasien dilakukan dengan benar .
POKOKPIKIRAN:
• Salah identifikasi pasien dapat terjadi di Puskesmas baik pada proses pelayanan sebagai akibat dari
kelalaian petugas, kondisi kesadaran pasien, perpindahan tempat tidur, dan kondisi lain yang menye
babkan terjadinya salah identitas
• Kebijakan dan prosedur identifikasi pasien perlu disusun termasuk identifikasi pasien pada kondisi
tertentu, misalnya pasien tidak dapat menyebutkan identitas, penurunan kesadaran, koma, ganggua
n jiwa, datang tanpa identitas yang jelas, dua atau lebih pasien mempunyai nama yang sama atau
mirip.
• Identifikasi harus dilakukan minimal dengan dua cara yang relatif tidak berubah, antara lain: nama
lengkap tanggal lahir, nomor rekam medis, dan nomor induk kependudukan, dan tidak boleh meng
gunakan nomor kamar atau lokasi pasien dirawat.
• Proses identifikasi dengan benar harus dilakukan mulai dari skrining, pada saat pendaftaran. setiap
akan melakukan prosedur diagnostik, prosedur tindakan, pemberian obat, dan pemberian diit.
30. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
ELEMEN PENILAIAN
02
Dilakukan prosedur tepat identifikasi pada kondisi
khusus seperti disebutkan pada pokok pikiran (D,O,W)
Dilakukan identifikasi pasien sebelum dilakukan prosedur
diagnostik, tindakan, pemberian obat, pemberian imunisasi, dan
pemberian diit, sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan. (D,O,W
01
5.3.1
ELEMEN PENILAIAN
31. 5.3.1
BUKTI IDENTIFIKASI TERMASUK PENGUKURAN INM KE
PATUHAN IDENTIFIKASI PASIEN
Bukti dilakukan identifikasi sesuai prosedur
Bukti dilakukan prosedur tepat identifikasi pada kondisi k
husus
32. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
5.3.2 Proses untuk meningkatkan efektifitas komunikasi dalam pemberian asuhan ditetapkan dan
dilaksanakan
POK
OKPIKIRAN:
• Kesalahan pembuatan keputusan klinis, tindakan, dan pengobatan dapat terjadi akibat komunikasi yang tidak efektif
dalam proses asuhan pasien
• Komunikasi yang rentan terjadi kesalahan antara lain : 1) terjadi pada saat pemberian perintah secara verbal, 2) pemb
erian perintah verbal melalui telpon, 3) penyampaian hasil kritis pemeriksaan penunjang diagnosis, 4) serah terima
antar shift, dan 5) pemindahan pasien dari unit yang satu ke unit yang lain
• Kebijakan dan prosedur komunikasi efektif perlu disusun dan diterapkan dalam penyampaian pesan verbal, pesan
verbal lewat telpon, penyampaian nilai kritis hasil pemeriksaan penunjang diagnosis, serah terima pasien pada serah
terima jaga maupun serah terima dari unit yang satu ke unit yang lain, misalnya untuk pemeriksaan penunjang, dan p
emindahan pasien ke unit lain.
• Pelaporan kondisi pasien dalam komunikasi verbal atau lewal telpon antara lain dapat dilakukan dgn menggunakan
tehnik SBAR(Situation, Background, Asessment, Recommendation)
• Pelaksanaan komunikasi efektif verbal atau lewat telpon ditulis lengkap (T), dibaca ulang oleh penerima perintah (B),
& dikonfirmasi kepada pemberi perintah(K).
• Nilai kritis hasil pemeriksaan penunjang yang berada di luar rentang angka normal secara mencolok harus ditetapkan
dan segera dilaporkan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab dalam pelayanan penunjang kepada dokter p
enanggung jawab pasien sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan oleh Puskesmas
33. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
ELEMEN PENILAIAN
Proses komunikasi serah terima
pasien yang memuat hal-hal
kritial dilakukan secara konsisten
sesuai dengan prosedur, metoda,
dan menggunakan form yang
dibakukan (D,O,W,S)
1
Pemberian perintah secara
verbal ditulis lengkap dan
dibaca ulang oleh penerima
perintah serta dikonfirmasi
oleh pemberi perintah. (D,W)
2
Pelaporan kondisi pasien , dan pelaporan nilai kritis hasil pemeriksaan
laboratorium ditulis lengkap, dibaca ulang oleh penerima pesan, dan
dikonfirmasi oleh pemberi pesan dilakukan sesuai prosedur, dan dicatat
dalam rekam medis termasuk identifikasi kepada siapa nilai kritis hasil
pemeriksaan laboratorium dilaporkan. (D,O,W,S)
3
5.3.2
35. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
3. Proses untuk meningkatkan keamanan terhadap obat-obat yang perlu diwaspadai
ditetapkan dan dilaksanakan
POKOKPIKIRAN:
• Pemberian obat pada pasien perlu dikelola dengan baik dalam upaya keselamatan
pasien. Kesalahan penggunaan obat-obat yang perlu diwaspadai dapat menimbulkan
cedera pada pasien.
• Obat yang perlu diwaspadai (high alert) adalah obat-obat yang dalam penggunaannya
sering menyebabkan kesalahan dan/ atau kejadian sentinel, berisiko tinggi untuk
penyalahgunaan, antara lain: obat-obatan dengan rentang terapi yang sempit, insulin,
anti koagulan, kemoterapi, obat-obatan psikoterapi, narkotika, dan obat-obatan denga
n nama dan rupa mirip
• Kesalahan pemberian obat dapat juga terjadi akibat adanya obat dengan nama dan
rupa obat mirip (look alike sound alike)
36. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
ELEMEN PENILAIAN
02
Dilakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan
obat-obatan psikotropika/narkotika dan obat-obatan
lain yang perlu diwaspadai (high alert). (D, W)
Disusun daftar obat yang perlu diwaspadai dan obat dengan
nama atau rupa mirip serta dilakukan pelabelan dan penataan
obat yang perlu diwaspadai dan obat dengan nama atau rupa
mirip sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang
disusun.(D,O,W)
01
5.3.3
ELEMEN PENILAIAN
38. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
4. Proses untuk memastikan tepat pasien, tepat prosedur, tepat sisi pada pasien yang menjalani
operasi/tindakan medis ditetapkan dan dilaksanakan
POKOKPIKIRAN:
• Terjadinya cedera dan kejadian tidak diharapkan dapat diakibatkan oleh salah orang, salah prosedur,
salah sisi pada pemberian tindakan invasif atau tindakan pada pasien.
• Puskesmas harus menetapkan tindakan operatif, tindakan invasif dan prosedurnya, yang meliputi
semua tindakan yang meliputi sayatan/ insisi atau tusukan, pengambilan jaringan, pencabutan gigi,
pemasangan implan, dan tindakan atau prosedur invasif yang lain yang menjadi kewenangan puskes
mas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.
• Puskesmas harus mengembangkan suatu sistim untuk memastikan benar pasien, benar prosedur,
benar sisi jika melakukan tindakan dengan menerapkan Protokol Umum (Universal Protocol), yang
meliputi:
• Proses verifikasi sebelum dilakukan tindakan;
• Penandaan sisi yang akan dilakukan tindakan / prosedur; dan
• Time out yang dilakukan segera sebelum dimulainya prosedur.
39. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
ELEMEN PENILAIAN
Dilakukan
operasi/
secara konsisten oleh
pemberi pelayanan yang
akan melakukan tindakan
kebijakan dan
yang ditetapkan.
sesuai
prosedur
(O,W)
1
penandaan sisi
tindakan medis
2
Dilakukan verifikasi sebelum
operasi/tindakan medis untuk
memastikan prosedur telah dilakukan
dengan benar. (D, O, W
Dilakukan time-out sebelum
operasi/ tindakan medis, untuk
memastikan semua pertanyaan
sudah terjawab atau meluruskan
kerancuan. (D, W)
3
5.3.4
41. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
5. Proses untuk mengurangi risiko pasien jatuh disusun dan dilaksanakan
POKOK PIKIRAN
• Penapisan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang disusun untuk
meminimalkan terjadinya risiko jatuh pada pasien rawat jalan dan rawat inap di
Puskesmas.
• Penapisan risiko jatuh dilakukan pada pasien di rawat jalan dengan mempertimbangkan :
1. kondisi pasien, contoh : pasien geriatri, dizziness, vertigo, gangguan keseimbangan,
gangguan penglihatan, penggunaan obat, sedasi, status kesadaran dan atau
kejiwaan, konsumsi alkohol
2. diagnosis, contoh pasien dengan diagnosis penyakit Parkinson
3. situasi : Pasien yang mendapatkan sedasi atau pasien dengan riwayat tirah baring
lama yang akan dipindahkan untuk pemeriksaan penunjang dari ambulans,
perubahan posisi akan meningkatkan risiko jatuh
4. lokasi : hasil identifikasi area-area di Puskesmas yang berisiko terjadi pasien jatuh,
antara lain lokasi yang dengan kendala penerangan atau mempunyai
barrier/penghalang yang lain, misalnya tempat pelayanan fisioterapi, tangga.
42. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
ELEMEN PENILAIAN
02
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk mengurangi
risiko terhadap situasi dan lokasi yang diidentifikasi
berisiko terjadi pasien jatuh (D, O, W).
Dilakukan penapisan pasien dengan risiko jatuh sesuai dengan
kebijakan dan prosedur serta dilakukan upaya untuk mengurangi
risiko tersebut (O,W,S)
01
5.3.5
ELEMEN PENILAIAN
44. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
5.4 Puskesmas menetapkan sistem pelaporan insiden
keselamatan pasien dan pengembangan budaya
keselamatan
Pelaporan
IKP
Budaya mutu dan
budaya keselamatan
45. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
1. Dilakukan pelaporan, dokumentasi, analisis, dan penyusunan rencana penyelesaian masalah, upaya
perbaikan, dan pencegahan insiden keselamatan pasien
POKOKPIKIRAN
• Insiden keselamatan pasien adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang
mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien.
• Insiden keselamatan pasien terdiri atas : 1) Kejadian tidak diharapkan (KTD), 2) Kejadian nyaris
cedera (KNC), 3) Kejadian tidak cedera, 4) kondisi potensial cedera (KPC), dan 5) Kejadian
sentinel (KS)
• Pelaporan insiden keselamatan pasien yang selanjutnya disebut pelaporan insiden adalah
suatu sistem untuk mendokumentasikan laporan insiden keselamatan pasien. Pelaporan
insiden terdiri dari Laporan Insiden Internal dan Laporan Insiden Eksternal.
• Puskesmas perlu melakukan analisis dengan menggunakan matriks grading risiko yang akan
menentukan jenis investigasi insiden yang dilakukan setelah Laporan insiden internal.
Investigasi terdiri dari Investigasi sederhana Root Cause Analysis (RCA)
• Pelaporan insiden keselamatan pasien dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
46. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
ELEMEN PENILAIAN
02
Dilakukan pelaporan ke Komite Nasional Keselamatan
pasien (KNKP) terhadap insiden, analisis, dan tindak
lanjut sesuai kerangka waktu yang ditetapkan. (D)
Dilakukan pelaporan jika terjadi insiden sesuai kebijakan dan
prosedur yang ditetapkan kepada tim keselamatan pasien yang
disertai dengan analisis, investigasi insiden, dan tindak lanjut
terhadap insiden. (D,W)
01
5.4.1
ELEMEN PENILAIAN
47. 5.4.1 EP 1 dan 2
Formulir
Pelaporan IKP
Internal
Aplikasi Laporan IKP
Puskesmas
Investigasi
Sederhana
RCA
Hasil
Investigasi
&
Analisis
CONTOH
48. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
2. Tenaga kesehatan pemberi asuhan berperan penting dalam memperbaiki perilaku dalam pemberian
pelayanan yang mencerminkan budaya mutu dan budaya keselamatan
POKOKPIKIRAN
• Upaya peningkatan mutu layanan klinis, dan keselamatan pasien menjadi tanggung jawab seluruh tenaga
kesehatan yang memberikan asuhan pasien
• Perilaku terkait budaya keselamatan berupa:
a. penyediaan layanan yang baik, termasuk pengambilan keputusan bersama;
b. bekerjasama dengan pasien atau klien
c. bekerjasama dengan tenaga kesehatan lain
d. bekerjasama dalam sistem layanan kesehatan
e. meminimalisir risiko
f. mempertahankan kinerja profesional
g. perilaku profesional dan beretika
h. memastikan pelaksanaan proses pelayanan yang terstandar
i. upaya peningkatan mutu dan keselamatan termasuk keterlibatan dalam pelaporan dan tindak lanjut
insiden
• Mutu layanan klinis tidak hanya ditentukan oleh sistem pelayanan yang ada, tetapi juga perilaku dalam
pemberian pelayanan. Tenaga kesehatan perlu melakukan evaluasi terhadap perilaku dalam pemberian
pelayanan dan melakukan upaya perbaikan baik pada sistem pelayanan maupun perilaku pelayanan yang
mencerminkan budaya keselamatan, dan budaya perbaikan pelayanan klinis yang berkelanjutan
49. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
ELEMEN PENILAIAN
02
Dilakukan edukasi tentang mutu klinis dan keselamatan
pasien pada semua tenaga kesehatan pemberi asuhan.
(D,W)
Dilakukan identifikasi dan pelaporan perilaku yang tidak
mendukung budaya keselamatan/ "tidak dapat diterima" dan
upaya perbaikannya (D,O,W)
01
5.4.2
ELEMEN PENILAIAN
50. 5.4.2 EP 1
Form Pelaporan
Perilaku Yang Tidak
Sesuai
Perilaku tidak mendukung budaya keselamatan pasien
SK tentang Standar Perilaku
yang Mendukung Budaya
Keselamatan, Perilaku yang
Tidak Boleh
Bukti penyusunan Standar
Perilaku
SOP tentang
Pelaporan jika
Mengalami Perlakuan
Yang Tidak Sesuai
Tindak Lanjut Laporan Perilaku Yang Tidak
Sesuai
Pelaporan Perilaku yang Tidak
Mendukung Budaya
Keselamatan
SK tentang Standar Perilaku
CONTOH
51. Cara pelaporan insiden
Budaya-perilaku keselamatan pasien
5.4.2 EP 2
Edukasi kepada tenaga kesehatan pemberi asuhan
Bukti pelaksanaan Diklat
atau Workshop Mutu dan
Keselamatan Pasien
Kerangka Acuan Kegiatan
tentang Pendidikan dan
Pelatihan atau Workshop Mutu
dan Keselamatan Pasien
Kerangka Acuan Kegiatan
Diklat/Workshop
Mutu dan Keselamatan Pasien
Perilaku yang semestinya dilakukan:
(1) Sikap, perilaku, ucapan yang menghargai
pasien dan rekan kerja, (2) Kerjasama
dengan rekan kerja, (3) Menghargai dan
menghormati hak-hak pasien, (4)
Berkerjasama untuk menyelesaikan konflik
secara musyawarah, (5) Melayani pasien
tanpa membedakan suku, ras, agama,
keyakinan, (6) Berkerja secara professional
sesuai dengan standard dan kode etik
profesi, (7) Menjaga kerahasiaan pasien, (8)
Sikap dan perilaku yang mematuhi
peraturan perundangan dan tata tertib, (9)
Melaporkan jika melakukan tindakan yang
berakibat terjadinya insiden keselamatan,
(10) Melaporkan jika menjumpai kejadian
atau kondisi yang berisiko terjadi insiden
keselamatan, (11) Lengkap mengisi rekam
medis (untuk PPA = Profesional Pemberi
Asuhan).
CONTOH
52. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
5.1 Program pencegahan dan pengendalian infeksi dilaksanakan untuk mencegah dan meminimalkan
terjadinya infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan
1. Regulasi dan program pencegahan dan pengendalian infeksi dilaksanakan oleh seluruh karyawan
Puskesmas secara komprehensif untuk mencegah dan meminimalkan risiko terjadinya infeksi yang
terkait dengan pelayanan kesehatan
POKOKPIKIRAN
• Puskesmas perlu menyusun program PPI yang meliputi implementasi kewaspadaan isolasi yang terdiri dari
kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasar transmisi, pendidikan dan pelatihan PPI (dapat berupa
pelatihan atau workshop) baik bagi petugas maupun pasien dan keluarga, serta masyarakat, penyusunan
dan penerapan bundles infeksi terkait pelayanan kesehatan, monitoring pelaksanaan kewaspadaan isolasi,
surveilans penyakit infeksi terkait pelayanan kesehatan, serta penggunaan anti mikroba secara bijak
• Kegiatan yang tercantum dalam program PPI tergantung pada kompleksitas kegiatan klinis dan pelayanan
Puskesmas, besar kecilnya area Puskesmas, tingkat risiko dan cakupan populasi yang dilayani, geografis,
jumlah jenis pelayanan pasien, dan jumlah pegawai dan merupakan bagian terintegrasi dengan Program
Peningkatan Mutu
• Untuk memantau dan manilai pelaksanaan program PPI disusun indikator-indikator sebagai bukti
dilaksanakannya kegiatan-kegiatan yang direncanakan
54. AUDIT
FRAMEWORK PENERAPAN PPI DI FKTP
HAIs
INFEKSI YG BERSUMBER
DARI MASYARAKAT
INDIKATOR KINERJA PPI
Insiden rate (Kamus Indikator)
DITUANGKAN
DALAM RENCANA
KERJA TAHUNAN PPI
FKTP
PI
P2
P3
RESISTENSI ANTIMIKROBA
DETEKSI DINI DAN CEGAH KLB
SURVEILANS
UNTUK MENCEGAH,
DAN
MENGENDALIKAN
KEJADIANINFEKSI
PENERAPAN PPI SESUAI
STANDAR DI FKTP :
• DALAM GEDUNG
• LUAR GEDUNG
a
b
c
KETERANGAN:
PENERAPAN PPI DI FKTP
DITUANGKAN DALAM
RENCANA KERJA TAHUNAN
FKTP (P1), DILAKSANAKAN
(P2), MONITORING DAN
PENILAIAN (P3).
MONITORING DAN EVALUASI KEBERHASILAN PROGRAM PPI
SETIAP FKTP:
• Membuat regulasinya : SK tim, struktur
organisasi, dll
• Kebijakan PPI: menambahkan PPI pada
Pedoman Internal dan Renstra FKTP.
• Membuat Pedoman/Panduan PPI
• Membuat/melengkapi SOP setiap pelayanan
nya sesuai dengan Juknis PPI
ICRA
55. GAMBARAN IMPLEMENTASI PENCAPAIAN STANDAR
AKREDITASI 5.5 ( PPI)
RUK RPK
PERHATIKAN SD
SDM
SARPRAS
PERALATAN
KEFARMASIAN
LAB
ANALISIS SITUASI
LAKUKAN KOMUNIKASI
& KOORDINASI DALAM
PELAKSANAAN
DENGAN LP
, LS,
MASYARAKAT,
SASARAN PELAY
ANAN
LIBATKAN LP, LS, MASYDALAM
PENYUSUNAN RUK, RPK
RENCANA LIMA TAHUNAN
PROSES PERENCANAAN SD PENYUSUNAN RUK, RPK PPI (5.5) MENJADI BAGIAN YANG TERINTEGRASI
DENGAN PERENCANAAN PUSKESMAS
56. STRUKTUR DAN TIM PPI
PUSKESMAS
*) Berlaku untuk kawasan perkotaan dan pedesaan
57. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
ELEMEN PENILAIAN
02
Dilakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut
terhadap pelaksanaan program PPI dengan
menggunakan indikator yang ditetapkan. (D, W)
Puskesmas menyusun rencana dan melaksanakan program PPI
secara komprehensif dalam penyelenggaraan pelayanan di
puskesmas. (R, D, O)
01
5.5.1
ELEMEN PENILAIAN
58. P1
P3
MANAJEMEN DAN SUMBER
DAYA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN INFEKSI
KEBIAJAKAN DAN
PENGORGANISASIAN
(STRUKTUR DAN
TUPOKASI)
1.
2.
3.
4.
5.
PERSIAPAN ( MEMPELAJARI RENSTRA
DAN KEBIJAKAN, REGULASI TERKAIT
ANALISIS SITUASI PPI DI WILKER
PUSKESMAS
PERUMUSAN MASALAH PPI
PENYUSUNAN RENCANA 5 TAHUN
DAN TAHUNAN
PENGUSULAN RENCANA KEGIATAN
PPI
P2
1. MONEVKEGIATAN
PPI (AUDIT,ICRA)
2. ANALISIS
TERHADAP
CAPAIAN
INDIKATORPPI
1. ADANYA KEGIATAN IDENTIFIKASI DAN PRIORITAS MASALAH
TERKAIT DENGAN KEGIATAN PPI
2. ADANYA PERTEMUANTIM PPI YANG RUTIN
3. PELAKSANAANSURVEILANS
4. ADANYA RENCANA UPAYA PERBAIKAN PROGRAM PPI SETIAP
BULAN
5. TERLAKSANANYA UPAYA TINDAK LANJUT PROGRAM PPI
59. INDIKATOR PPI DI
FKTP
INDIKATOR :
TOLOK UKUR YANG DIGUNAKAN UNTUK
MENILAI TINGKAT KEBERHASILAN PROGRAM
PPI FKTP
KEPENTINGANTRANSPARANSI
UNTUK MENILAI APAKAHUPAYA
YANG TELAH DILAKUKAN DAPAT PUBLIK
MENINGKATKAN KELUARAN
PELAYANAN KESEHATAN;
MEMBERIKAN UMPAN
BALIK KEPADA FASYANKES
UNTUK PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN
PRAKTIK TERBAIK YANG DIPEROLEH
MELALUI PROSES KAJI BANDING
T
U
J
A
N
INFEKSI SALURAN
KEMIH
(ISK)
PLEBITIS
INFEKSI DAERAH
OPERASI (IDO)
KEJADIAN IKUTAN PASCA
IMUNISASI (KIPI) ABSES GIGI
I
N
D
I
K
A
T
O
R
UPPI
INDIKATOR TARGET CAPAIAN GAP ANALISIS PEMECAHANMASALAH
1.
2.
61. NO KEGIATAN VOLUME WAKTU PIC
BIAYA
(Rp)
SUMBER
BIAYA
A. Sumber Daya Manusia
1 Pelatihan Dasar PPI 2 orang Maret
2021
dr.Anita 10.000.000 JKN/Kapitas
i
2 Sosialisasi PPI
kepada petugas
2 kali
pertemuan
Juni – Juli
2021
Bidan
Yunita
500.000 BOK
3 dst
B. Sarana dan Prasarana
1 Penyediaan
handrubs
2 dst
C. Alat Kesehatan
1 Alat Sterilsator
2 APD
3 dst
D. Pelaksanan/penerapan PPI
1 Audit Program PPI
2 dst
E. Monitoring dan Evaluasi
Matriks
Perencanaan
CONTOH
62. NO. TINDAKAN BAHAN IDAN ALAT JUMLAH KEBUTUHAN KETERANGAN
1 CUCI TANGAN I - Sabun / Gair Jllh. tenaga x 1 bh / 150 cc 1 bulan
- Siikat halus untuk tangan 1 blh 1 bulan
- Larutan antiseptilk Jllh. tenaga x 150 cc 1 bulan
- La,ptangIan Jllh. tenaga x 5 lbr 6 bulan
2 ALAT PELINDUNG - Sa.rung tangan bersih Jllh. tenaga pemberi layanan x 3 3 bulan
- Sarung tangan steril Jllh. tenaga pemberi layanan x 3 3 bulan
- Sa.rung tangan rumah tangga Jllh. tenaga pemberi layanan x 1 6 bulan
- Masker sekali pakai Jllh. tenaga pemberi layanan x 3 1 bulan
- Masker cuci ullang (balhan linen) Jllh. tenaga pemberi layanan x 2 3 bulan
- Gaun peli11dung (bahan linen) Jllh. tenaga pemberi layanan x 3 3 talhun
- Pelindung mata / google 3 blh/ Rlnap/R.Jalan 5 talhun
- Viisor 1 blh/ Rlnap/R.Jalan 5 talhun
3 DEKONTAMINASI I - Larutan Chlorin 0,5% Jlh. Pemakaian TT x 500 cc 1 bulan
ALAT - Larutan Clhlorin 0,05% Jlh TT, meja pasien, meja perawat,
meja lab, brankart x 250 cc 1 bulan
- Ember plastilk 3 bh 6 bulan
- Stopwatch 1 bh 6 bulan
- Wadah ke CSSD 1 bh / ruangan 6 bulan
4 PENGELOLAAN - Wadah tahan tusuk 15 bh / R.lnap/R.Jalan 1 bulan
ALAT TAJIAM
5 PENGELOLAAN
SAMPAH
- Wadah sampah "no touch" Jlh. Kamar x 1 3tahun
- Kantong Isampah kuning Jlh. Ruangan x 301indakan 1 bulan
6 ANTIISEPTIK - Allkohol Jlh. pemakaian TT x 15 cc 1 bulan
- Bethadine Jlh. pemakaian TT x 15 cc 1 bulan
Contoh
MENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN BAHAN DAN ALAT
UINTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI
63. EVALUASI PELAKSANAAN
KEGIATAN
• Evaluasi pelaksanaan kegiatan adalah evaluasi dari skedul (jadwal
) kegiatan.
• Skedul (jadwal) tersebut akan dievaluasi setiap berapa bulan sekali
(kurun waktu tertentu), sehingga bila dari evaluasi diketahui ada
pergeseran jadwal atau penyimpangan jadwal maka dapat segera
diperbaiki sehingga tidak mengganggu program secara
keseluruhan. Karena itu, yang ditulis adalah kapan (setiap kurun
waktu berapa lama) evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dan
siapa yang melakukan.
• Contoh penulisan : Setiap bulan Tim melakukan evaluasi
pelaksanaan kegiatan;
64. • Pelaporan adalah bagaimana membuat laporan evaluasi hasil
pelaksanaan kegiatan tersebut. Dan kapan laporan tersebut harus
dibuat. Jadi yang harus ditulis di dalam program adalah kegiatan yang
dilaksanakan, capaian pelaksanaan kegiatan, kendala yang didapatkan
dan langkah perbaikan yang dilakukan cara atau bagaimana membuat
laporan evaluasi dan kapan waktu pelaporan tersebut harus dibuat
dan ditujukan kepada siapa.
• Contoh :
Laporan hasil audit PPI dibuat setiap bulan oleh Tim PPI Puskesmas
Laporan surveilance dibuat setiapbulan.
Pelaporah penerapan Program PPI kepada kepala Puskesmas
PELAPORANNY
A
65. EVALUASI KEBERHASILAN
BERDASARKAN
RENCANA TAHUNAN
Capaian kegiatan sesuai
rencana?
A. SDM :
B. Sarana Prasarana:
C. Alkes
D. Penerapan
E. Monev
N
A. SumberDaya Manusia
Pelatihan 2 Ma dr 10.0 JKN/
DasarPPI orang ret .A 00.0 Kapi
20 ni 00 tasi
21 ta
Sosialisasi 2 kali Jun Bi 500. BOK
PPI kepada perte i – d 000
petugas muan Juli a
20 n
21 Y
u
ni
ta
dst
B. S arana dan Prasarana
dst
C. Alat Kesehatan
dst
D. Pe laksanan/penerapanPPI
dst
E. Monitoringdan Evaluasi
66. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
2. Dilakukan identifikasi risiko-risiko infeksi dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai dasar untuk
menyusun dan menerapkan strategi untuk mengurangi risiko-risiko tersebut
POKOKPIKIRAN
• Puskesmas melakukan identifikasi dan kajian risiko infeksi baik dalam penyelenggaraan pelayanan
upaya kesehatan perseorangan maupun upaya kesehatan masyarakat yang mungkin atau pernah
terjadi terhadap pasien, pengunjung, petugas, keluarga, dan masyarakat
• Berdasarkan hasil kajian tersebut disusun strategi dalam pencegahan dan pengendalian infeksi
melalui dengan menerapkan program PPI yang terdiri dari kewaspadaan isolasi yang terdiri dari
dua lapis yaitu kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasar transmisi, penggunaan
antimikroba secara bijak, dan pelaksanaan bundles infeksi terkait pelayanan kesehatan, antara lain
infeksi aliran darah primer, infeksi daerah operasi, infeksi saluran kemih akibat pemasangan kateter,
dan infeksi-infeksi lain yang mungkin terjadi akibat pelayanan kesehatan.
• Renovasi bangunan di area Puskesmas dapat merupakan sumber infeksi. Pemaparan debu dan
kotoran konstruksi, kebisingan, getaran, kotoran dan bahaya lain dapat merupakan bahaya
potensial terhadap fungsi paru dan keamanan karyawan dan pengunjung. Oleh karena itu
Puskesmas harus menetapkan kriteria risiko untuk menangani dampak tersebut yang dituangkan
dalam bentuk regulasi tentang penilaian risiko dan pengendalian infeksi (infection control risk
assessment/ICRA).
67. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
ELEMEN PENILAIAN
02
Disusun dan dilaksanakan strategi untuk meminimalkan
risiko infeksi terkait dengan penyelenggaraan
pelayanan di Puskesmas dan dipastikan ketersediaan a)
sampai g) di dalam pokok pikiran. (D,W)
Dilakukan identifikasi dan kajian risiko infeksi terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas. (O,W)
01
5.5.2
ELEMEN PENILAIAN
68. ICRA
Infection Control Risk Assessment
ICRA BANGUNAN
Penilaian Risiko Pengendalian Infeksi melalui proses multidisiplin yang
berfokus pada pengurangan risiko dari infeksi ke pasien, dg perencanaan
fasilitas, desain, dan kegiatan konstruksi.
ICRA PROGRAM
1. Kajian risiko infeksi mencakup:
2. Risiko terkait prosedur pelayanan
3. Risiko terkait data hasil surveilans Hais
4. Risiko terkait data hasil audit kepatuhan
5. Risiko terkait pelayanan penunjang
6. dan lain lain
69. No issue Probabilitas Dampak System yg Ada Skore
Resiko
Rangking
risiko
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
ICRA HAIs
1 Plebitis v v v 20 I
2 ISK v v v 18 II
3
4
5
INFECTION CONTROL RISKASSESMENT
71. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
3. Puskesmas mengurangi risiko infeksi yang terkait dengan pelayanan kesehatan perlu
melaksanakan dan mengimplementasikan program PPI, untuk mengurangi risiko infeksi baik bagi
pasien, petugas, keluarga pasien, masyarakat, dan lingkungan
POKOKPIKIRAN
• Program pencegahan dan pengendalian infeksi di Puskesmas adalah untuk
mengidentifikasi dan mengurangi risiko tertular dan menularkan infeksi di antara pasien,
petugas, keluarga dan masyarakat dan lingkungan melalui penerapan kewaspadaan isolasi
yang terdiri dari kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasar transmisi, penggunaan
antimikroba secara bijak, dan bundles untuk infeksi terkait pelayanan kesehatan,
pendidikan dan pelatihan dan Surveilans HAIs
• Pelaksanaan program tersebut perlu dipantau secara terus menerus untuk menjamin
penerapan yang konsisten melalui kepatuhan pelaksanaan program PPI Misalnya : Audit
kepatuhan Kebersihan tangan , audit bundles HAis dll
• Pemantauan pelaksanaan program dilakukan oleh tim PPI atau petugas yang diberi
tanggung jawab agar dilaksanakan secara periodik dalam penyelenggaraan kegiatan
pelayanan Puskesmas
72. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
ELEMEN PENILAIAN
Bila ada pengelolaan pada pokok pikiran huruf f sampai dengan
huruf h yang dilaksanakan oleh pihak ketiga, Puskesmas harus
memastikan standar mutu diterapkan oleh pihak ketiga sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan. (D,W)
02
Terdapat bukti penerapan dan pemantauan prinsip-prinsip
kewaspadaan standar sesuai pokok pikiran huruf a sampai
dengan huruf i sesuai prosedur yang ditetapkan . (D,O,W)
01
5.5.3
ELEMEN PENILAIAN
73. Kebersihan tangan
Pengendalian Limbah
Manajemen Linen
Penempatan pasien
Alat Pelindung Diri
Penyuntikan yang aman
Kebersihan pernafasan/etika
batuk
Pengendalian
Lingkungan
Pengelolaan alkes
KEWASPADAANSTANDAR
Kesehatan petugas
74. REGULASI PPI di
Puskesmas
a. SK tentang penerapan kewaspadaan standar
b. KAK Program PPI
c. SOP kebersihan tangan
d. SOP penggunaan APD
e. SOP penyuntikan yang aman
f. SOP penggunaan peralatan perawatan pasien
g. S0P Pengendalian kesehatan lingkungan
h. SOP Penangan limbah infeksius dan non infeksius ; benda tajam & jarum, darah dan
komponen darah
i. SOP pemrosesan peralatan pasien & penatalaksanaan linen dan laundry
j. SOP kesehatan karyawan/perlindungan petugas kesehatan
k. SOP penempatan pasien
l. SOP hygiene respirasi/etika batuk
m. SOP Tertusuk Jarum
NOTE
Koordinator atau TIM PPI dalam menyusun regulasi, wajib mengacu Pedoman Pencegahan dan
Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan pedoman PPI lainnya yang
dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI serta harus sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang
di lakukan di Puskesmas
75. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
4. Kebersihan tangan diterapkan untuk menurunkan risiko infeksi yang terkait dengan
pelayanan kesehatan
POKOKPIKIRAN
• Prosedur kebersihan tangan perlu disusun dan disosialisasikan, serta media edukasi
ditempel pada tempat yang mudah dibaca. Tenaga medis, tenaga kesehatan, dan
karyawan Puskesmas harus dilatih dalam penerapan tentang kebersihan tangan.
Sosialisasi kebersihan tangan perlu juga dilakukan untuk pasien, dan keluarga pasien
• Setiap karyawan Puskesmas harus memahami mampu menerapkan 6 (enam) langkah dan
5 (lima) kesempatan melakukan kebersihan tangan dengan benar.
• Puskesmas wajib menyediakan perlengkapan dan peralatan untuk melakukan kebersihan
tangan antara lain:
a. fasilitas cuci tangan meliputi air mengalir, sabun, tisu pengering tangan/handuk sekali
pakai; dan/atau
b. hand rubs berbasis alkohol yang ketersediaannya harus terjamin di Puskesmas
76. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
ELEMEN PENILAIAN
Dilakukan
kebersihan tangan pada
tenaga medis, tenaga
kesehatan, seluruh karyawan
Puskesmas, pasien dan
keluarga pasien. (D,W)
1
edukasi
2
Perlengkapan dan peralatan untuk
kebersihan tangan tersedia di tempat
pelayanan. (D,O)
Dilakukan evaluasi dan tindak
lanjut terhadap pelaksanaan
kebersihan tangan. (D, W)
3
5.5.4
77. Bila tangan tidak terlihat kotor, untuk sementara waktu atau jika tidak ada sarana cuci
tangan, membersihkan tangan dapat dilakukan dengan cairan berbasis alkohol
78.
79. 1. SOP Kebersihan Tangan
2. Tersedia Banner/Poster/ Leaflet tentang edukasi kebersihan
tangan
3. Instrumen Audit Kepatuhan kebersihan tangan
4. Instrumen Monitoring Kelengkapan fasilitas Kebersihan Cuci
tangan
5. Bukti pelaksaaan edukasi kebersihan tangan yang dilakukan di
Puskesmas dan wilayah kerja Puskesmas
6. Bukti hasil audit kepatuhan kebersihan tangan
SARANA DAN
PRASARNA
DOKUMEN
80. Elements penilaian Ya Tidak NA
Sebelum menyentuh pasien √
Setelah menyentuh pasien √
Sebelum tindakan aseptik √
Setelah kontak cairan tubuh pasien √
Setelah meninggalkan lingkungan pasien √
Total 4 1
Keterangan :
Ya = dilakukan sesuai standar
Tidak = tidak dilakukan sesuai standar
NA = tidak bisa diukur (tidak berlaku)
Instrumen penilaian kebersihan tangan lima momen
82. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
5. Dilakukan upaya pencegahan penularan infeksi dengan penerapan kewaspadaan berdasar
transmisi dalam proses penyelenggaraan pelayanan pasien yang dapat ditularkan melalui
transmisi air borne
POKOKPIKIRAN
• Program PPI dalam kewaspadaan isolasi terdiri dari kewaspadaan standar dan kewaspadaan
berdasarkan transmisi. Kewaspadaan berdasar transmisi meliputi kewaspadaan terhadap penularan
melalui kontak, droplet dan air borne.
• Penularan penyakit air borne disease termasuk penularan yang diakibatkan oleh prosedur atau
tindakan yang menimbulkan aerosolisasi merupakan salah satu risiko yang perlu diwaspadai dan
mendapat perhatian khusus di Puskesmas.
• Untuk mengurangi risiko penularan air borne disease diantaranya dengan menggunakan APD,
penataan ruang periksa, penempatan pasien, maupun transfer pasien dilakukan sesuai dengan
prinsip PPI.
• Untuk mencegah penularan airborne disease perlu melakukan identifikasi pasien yang berisiko
dengan memberikan masker, menempatkan pasien di tempat tersendiri atau kohorting dan
mengajarkan etika batuk.
• Untuk pencegahan penularan transmisi airborne ditetapkan alur dan SOP pengelolaan pasien
sesuai ketentuan
83. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
ELEMEN PENILAIAN
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pemantauan
terhadap pelaksanaan penataaan ruang periksa, penggunaan APD,
penempatan pasien, transfer pasien untuk mencegah transmisi
infeksi (D.O.W)
02
Dilakukan identifikasi penyakit infeksi yang ditularkan melalui transmisi airborne dan
prosedur atau tindakan yang menimbulkan aerosolisasi yang dilayani di Puskesmas serta
upaya pencegahan penularan infeksi melalui transmisi airborne dengan pemakaian APD,
penataan ruang periksa, penempatan pasien, maupun transfer pasien, sesuai dengan
regulasi yang disusun. (D,O,W)
01
5.5.5
ELEMEN PENILAIAN
84. 1. Bukti Identifikasi penyakit
infeksi terutama saat
penerimaan pasien di
Puskesmas
2. Alur Penatalaksanaan Pasien
Infeksius
3. Bukti Monitoring dan
tindaklanjut dari pemantauan
pencegahan transmisi Infeksi
86. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
6. Ditetapkan dan dilakukan proses untuk menangani outbreak infeksi baik di Puskesmas atau di
wilayah kerja Puskesmas
POKOKPIKIRAN
• Puskesmas menetapkan kebijakan tentang outbreak bagaimana penanggulangan sesuai
dengan wewenangnya, untuk menjamin perlindungan kepada petugas, pengunjung dan
lingkungan pasien
• Kriteria outbreak infeksi terkait pelayanan kesehatan di Puskesmas adalah:
a) terdapat kejadian infeksi yang sebelumnya tidak ada atau sejak lama tidak pernah
muncul yang diakibatkan oleh kegiatan pelayanan kesehatan yang berdampak risiko
infeksi baik di Puskesmas atau di wilayah kerja Puskesmas.
b) peningkatan kejadian 2 kali lipat atau lebih dibanding periode sebelumnya.
c) kejadian dapat meningkat secara luas dalam kurun waktu yang sama
d) kejadian infeksi yang ditetapkan sebagai outbreak oleh pemerintah.
• Dalam keadaan outbreak disusun dan diterapkan panduan, protokol-protokol kesehatan dan
prosedur yang sesuai untuk mencegah penularan penyakit infeksi
87. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
ELEMEN PENILAIAN
Jika terjadi outbreak infeksi, dilakukan penanggulangan sesuai
dengan kebijakan, panduan, protokol kesehatan, dan prosedur
yang disusun serta dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap
pelaksanaan penanggulangan sesuai dengan regulasi yang disusun
(D.W)
02
5.5.6
Dilakukan identifikasi kemungkinan terjadinya outbreak infeksi baik yang terjadi di
Puskesmas atau di wilayah kerja Puskesmas. (D,W)
01
ELEMEN PENILAIAN
88. G a m b a r 3 8 . S k e m a p e n e t a p a n d i a g n o s i s K L B
P r o f i l a k s i s
I s o l a s i
P e r i n g a t a n p u b l i k
T i n d a k a n h i g i e n e
E t i o l o g i a g e n t
M o d u s p e n u l a r a n
C a r a p e n u l a r a n
S u m b e r k o n t a m i n a s i
P o p u l a s i b e r i s i k o
S u m b e r p a p a r a n
89. 1. Dokumen Identifikasi kejadian
outbreak infeksi di Puskesmas
atau di wilayah kerja Puskesmas
2. Bukti penetalaksanaan kejadian
outbreak infeksi
3. Bukti Monitoring
tindaklanjut
dan
dari
kejadian
penanggulangan
outbreak infeksi
DOKUMEN