Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014

PETUNJUK TEKNIS
PERENCANAAN KEGIATAN
INFRASTRUKTUR
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)
MANDIRI - PERKOTAAN

Diterbitkan Oleh:
Direktorat Jenderal Cipta Karya - Kementerian Pekerjaan Umum

PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur

i

ii


BAB I
PENDAHULUAN

PETUNJUK TEKNIS Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) 1

BAB I
PENDAHULUAN
Persiapan & perencanaan teknis merupakan salah satu tahapan (tahap awal) kegiatan
pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana. Yang merupakan serangkaian kegiatan yang
dilakukan oleh KSM dalam rangka Penyusunan Usulan Kegiatan Sarana & Prasarana sebelum
melaksanakan proses pelaksanaan pembangunan (fisik/konstruksi) sarana & prasarana.
Keseluruhan proses kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Dokumen yang disebut
Dokumen Perencanaan Teknis/DED/Proposal Usulan Kegiatan KSM. Kegiatan ini sangat penting
dan bermanfaat bagi KSM, terutama :
 Untuk mendapatkan usulan kegiatan yang baik dan layak secara teknis, keuangan dan aman
terhadap lingkungan & sosial (safeguards);
 Untuk memampukan masyarakat dalam membuat rencana pelaksanaan kegiatan;
 Memenuhi persyaratan bagi KSM untuk melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan;
Baik KSM sebagai Pelaksana Kegiatan Lingkungan maupun Kegiatan Lingkungan yang
diusulkan oleh KSM untuk dilaksanakan melalui PNPM Mandiri Perkotaan harus memenuhi
persyaratan yang telah ditetapkan oleh Program.

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari buku ini adalah untuk dijadikan pegangan dalam pelaksanaan Persiapan &
Perencanaan Teknis, khususnya dalam rangkaian kegiatan Penyusunan Proposal Usulan
Kegiatan KSM dalam rangka memenuhi persyaratan pelaksanaan kegiatan lingkungan
program PNPM Mandiri Perkotaan.
Tujuannya adalah untuk memberikan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan Persiapan &
Perencanaan Teknis, khususnya dalam rangkaian kegiatan Penyusunan Proposal Usulan
Kegiatan KSM agar memenuhi ketentuan teknis dan administrasi kegiatan sesuai dengan
persyaratan kegiatan lingkungan yang telah ditetapkan program PNPM Mandiri Perkotaan.

1.2. RUANG LINGKUP
Buku ini mencakup maksud, tujuan, ruang lingkup, ketentuan-ketentuan Penyusunan Proposal
Usulan Kegiatan Lingkungan, yang mencakup : Organisasi KSM, Komponen Kegiatan
Lingkungan, Mekanisme Umum Pelaksanaan Kegiatan Lingkungan, Langkah-langkah teknis
Penyusunan Usulan Kegiatan dan Tatacara Verifikasi Kelayakan Usulan Kegiatan Lingkungan.
Buku ini juga sekaligus dapat digunakan sebagai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan PLPBK
yang sumber dananya berasal dari BLM.

2


BAB II
PERENCANAAN TEKNIS


3

BAB II
PERENCANAAN TEKNIS
Kegiatan perencanaan teknis secara substansi bermakna sebagai media pembelajaran
untuk menumbuh kembangkan kemampuan serta proses bekerja dan belajar masyarakat
dalam merencanakan pembangunan lingkungan permukiman diwilayahnya, khususnya
dalam pengelolaan kegiatan perencanaan. Sehingga hasil dari pembangunan ini akan
mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, sehat, selaras dan lestari yang menjunjung
nilai-nilai budaya lokal.
Seluruh kegiatan infrastruktur yang direncanakan atau akan dilaksanakan melalui BLM
PNPM Mandiri Perkotaan (Paket, PLPBK dan Reguler) harus dapat memberikan manfaat
secara langsung dan sebesar-besarnya bagi warga miskin.
Untuk kegiatan perencanaan teknis / penyusunan DED khususnya kegiatan PLPBK
diharapkan UPL dapat mengkoordinasikan atau membentuk tim perencanaan teknis, dan
tim ini bisa dari unsur masyarakat yang memiliki keahlian di bidang perencanaan atau
menunjuk pihak lain yang memiliki keahlian dibidang perencanaan teknis baik individual
maupun tim. Proses dan tahapan perencanaan teknis / penyusunan DED tetap mengacu
pada mekanisme tahapan perencanaan yang sudah diatur dalam buku perencanaan ini.

2.1

MEKANISME PERENCANAAN TEKNIS

Secara umum mekanisme perencanaan teknis mencakup dua tahapan yaitu Persiapan dan
Perencanaan Teknis, masing-masing tahapan tersebut secara rinci dapat dilihat pada
diagram alir Perencanaan Teknis kegiatan Infrastruktur (gambar 1 dan 2) sebagai berikut :

4


Secara detail diagram alir perencanaan teknis diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:
A.

Tahapan Persiapan, kegiatan tahapan persiapan ini dilaksanakan untuk:




Memastikan kelengkapan dokumen PJM/Renta kegiatan infrastruktur reguler dan
memastikan dokumen RTPLP yang sudah disepakati untuk kegiatan PLPBK;
Pembentukan/penunjukan tim perencanaan teknis atau penyusunan DED yang
dikoordinasikan oleh UPL;
Coaching/Konsolidasi langkah-langkah perencanaan/penyusun DED dan proposal
kegiatan yang akan dilaksanakan KSM;

Muatan utama coaching ini lebih difokuskan pada materi :
a. Penjelasan tentang perencanaan teknis pekerjaan yang akan dilaksanakan :
 Informasi umum kegiatan, seperti Nama, Volume, Tujuan/Manfaat proyek,
Penerima Manfaat, dll;
 Status penyediaan lahan lokasi proyek dan perijinan pembangunan yang
diperlukan;
 Data hasil Survey Teknis; Desain/Gambar dan Spesifikasi Teknis pekerjaan;
 Rencana Pengamanan Dampak yang telah disusun (Kegiatan Terlarang/List
Negatif dan Daftar Uji Identifikasi Dampak Lingkungan & Sosial)
 Daftar Kuantitas Pekerjaan, berikut rincian/cara perhitungannya;


5

b.
c.
d.
e.
B.

 Jadwal Induk Pekerjaan;
 Perkiraan/pagu alokasi dana dan Sumber dananya;
 Data hasil Kesepakatan Harga Satuan Upah/Bahan/Alat dan Referensi Analisa
Harga Satuan Pekerjaan yang dipergunakan.
Penjelasan Bentuk Proposal, substansi dan tatacara penyusunannya;
Pengorganisasian KSM untuk melaksanakan tugas/tanggunjawabnya;
Menyepakati kriteria penilaian kelayakan proposal yang akan diajukan KSM.
Menyepakati batas waktu penyampaian proposal kepada BKM/(UPL;

Tahapan perencanaan teknis, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam
tahapan pelaksanaan perencanaan teknis adalah sebagai berikut:
a. Penyediaan Lahan
Untuk mewujudkan bangunan infrastruktur, tentunya diperlukan ketersediaan
lahan/tanah (termasuk bangunan/tanaman produktif/aset berharga lainnya yang
terkena) sebagai lokasi pembangunannya. Sementara disisi lain, tanah memiliki sifat
yang terbatas dan keberadaannya dilindungi oleh hukum. Tidak ada pihak manapun
yang diperkenankan membangun tanpa seijin pemilik tanah karena bukti kepemilikan
diakui secara sah dalam hukum. Dan jika terjadi pelanggaran (membangun diatas
tanah tanpa seijin pemiliknya) maka pihak yang melakukan pelanggaran akan dikenai
sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Oleh karena itu, PNPM Mandiri Perkotaan menempatkan kegiatan penyediaan lahan
untuk lokasi pembangunan infrastruktur sebagai bagian penting yang tak terpisahkan
dari proses pembangunan infrastruktur tersebut. Kegiatan ini dilakukan oleh
masyarakat sejak awal penyiapan kegiatan pembangunan infrastruktur.

b. Survey dan Investigasi


Survey Teknis

Sebelum dilakukan penyusunan Desain bangunan maka terlebih dahulu harus
dilakukan Survey teknis. Sasaran survey teknis ini adalah untuk mendapatkan datadata/informasi kondisi/situasi awal lokasi pembangunan infrastruktur yang
sebenarnya. Jenis data/informasi yang diperlukan tergantung pada jenis infrastruktur
yang akan dibangun. Seperti : Kondisi fisik lokasi (luasan, batas-batas, topografi),
kondisi tanah (keras/lunak), keadaan air tanah, peruntukan lahan, rincian penggunaan
lahan, perkerasan, penghijauan, dll.
Data-data/informasi tersebut selanjutnya akan dipergunakan dalam menentukan
desain/rancangan dan gambar rencana bangunan yang akan dibangun.
Pelaksanaan Survey ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan warga. Oleh
karena itu, sebelum melakukan survey, relawan/masyarakat yang akan terlibat perlu
dibekali dengan pemahaman teknik dan diorganisasi, terutama mencakup :
 Jadwal, Urutan kegiatan, cara pelaksanaan dan hasil Survey yang akan
diperoleh;
 Cara penggunaan formulir survey dan cara penggunaan alat survey yang akan
digunakan;
 Kebutuhan dan penyediaan peralatan dan instrument yang dibutuhkan, seperti :
patok-patok, meteran, formulir suirvey, peta desa, dll;

6


Apabila jenis kegiatan yang akan disurvey cukup banyak maka sebaiknya
relawan/masyarakat dibagi atas beberapa tim kerja sehingga proses survey dapat
berlangsung lebih efektif.
Data/informasi yang diperoleh dari hasil Survey dan pengukuran ini harus dicatat dan
disimpan/diarsipkan.
Perlu menjadi perhatian juga sebelum melakukan survai untuk perencanaan, harus
dilakukan konsultasi awal dengan pemerintah setempat (Lurah/Kepala Desa). Hal ini
dimaksudkan untuk mendapatkan suatu koordinasi yang sebaik-baiknya dengan pihak
Institusi, sehingga pekerjaan perencanaan ini tidak akan mendapatkan rintangan.
Pada kegiatan survey teknis ini, juga sekaligus membuat dokumentasi/photo awal
(0%) pada lokasi yang akan dibangun Infrastruktur. Jumlah titik lokasi yang
diambil/potret disesuaikan dengan kondisi lapangan dan jenis infrastruktur yang akan
dibangun, misalnya untuk Jalan/drainase/saluran irigasi/air bersih perpipaan dapat
diambil pada beberapa titik lokasi (awal, tengah dan ujung akhir atau tempat lain yang
dianggap penting) sedangkan untuk bangunan seperti MCK, jembatan, air bersih non
perpipaan, rehab perumahan/pendidikan/kesehatan, dll, cukup diambil dari sisi yang
berbeda yaitu sisi depan, samping atau belakang). Penting untuk diperhatikan bahwa
titik lokasi dan arah pengambilan gambar kondisi 0% ini, nantinya akan menjadi
pengambilan gambar pada saat pelaksanaan konstruksi, yaitu kondisi 50% dan 100%.
Selain survey teknis prasarana juga perlu dilakukan survey ketersediaan tenaga
kerja/bahan/alat. Hal ini untuk membantu dalam pemilihan teknologi konstruksi yang
akan dipergunakan dimana sedapat mungkin menggunakan konstruksi/bahan lokal
yang berkualitas dan konstruksi yang mudah dilaksanakan oleh masyarakat/tenaga
kerja setempat.
Beberapa prosedur sebagai contoh yang umum dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan
survei prasarana adalah :

c. Survey Swadaya Masyarakat
Swadaya masyarakat merupakan salah satu sumber pembiayaan kegiatan
pembangunan infrastruktur. Untuk itu, perencanaannya harus dilakukan dengan
realistis sehingga bersama-sama dengan dana dari sumber dana bantuan
(APBN/APBD/Swasta lainnya) dapat diintegrasikan dan dihitung secara teliti dan
realistis untuk membiayai pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
Sasaran dari survey & investigasi swadaya masyarakat ini adalah untuk
memperoleh/meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan
(pembiayaan) infrastrukturnya. Indikator keluarannya adalah : Diketahuinya siapa, apa
saja bentuknya dan berapa besarnya swadaya yang akan diberikan oleh masyarakat
untuk pelaksanaan kegiatan infrastruktur.
Jenis dan nilai dari swadaya yang dikontribusikan oleh masyarakat pada dasarnya
tidak dibatasi, namun demikian sesuai dengan kebijakan dan mekanisme program
maka komponen keswadayaan masyarakat yang dapat diperhitungkan untuk kegiatan
pembangunan prasarana KSM disini, hanyalah difokuskan pada bentuk/komponen,
yaitu : Tenaga Kerja, Bahan/Material Bangunan, Peralatan Kerja, Administrasi proyek,
Dana Tunai, Konsumsi dan Lahan lokasi proyek.


7

Waktu pelaksanaan survey swadaya ini dapat dilaksanakan bersamaan dengan survey
calon tenaga kerja dan survey harga satuan upah/bahan/alat.
Tatacara pelaksanaannya adalah Tim Survey secara langsung mendatangi semua
warga pemanfaat dan melakukan wawancara/dialog langsung, sekaligus memastikan
kesanggupan untuk merealisasikannya. Hal-hal yang perlu ditanyakan adalah nama,
alamat, jenis kelamin warga yang berswadaya, bentuk dan jumlah swadaya yang akan
diberikan. Seluruh informasi hasil kegiatan tersebut dicatat sekaligus untuk
dilaporkan/disampaikan pada rembug kesepakatan swadaya masyarakat nantinya.
Contoh formulir pencatatan survey swadaya masyarakat seperti tabel berikut :
Tabel 1 : Data Survey Swadaya Masyarakat

Cara Pengisian formulir :
 Kolom No
: Diisi nomor urut;
 Kolom Nama
: Diisi Nama warga yang berkontribusi;
 Kolom L/P
: Diisi Jenis kelamin (L : Laki-laki, P : Perempuan);
 Kolom Alamat
: Diisi alamat lengkap warga yang berkontribusi;
 Kolom Bentuk Swadaya: Diisi bentuk swadaya, khusus swadaya tenaga kerja supaya
Langsung diisi dengan kualifikasinya seperti Mandor, dll.
 Kolom Volume & satuan: Diisi jumlah swadaya dan satuannya;
 Kolom Tandatangan : Diisi Tandatangan langsung warga yang berkontribusi

Catatan :
 Bila ada sumbangan uang tunai sebaiknya langsung diarahkan dalam bentuk
bahan/alat/administrasi
sehingga
nantinya
tidak
menyulitkan
pertanggungjawaban keuangannya dan memudahkan proses perhitungan dalam
integrasi sumber-sumber dana dalam RAB nanti.
 untuk swadaya tenaga kerja agar bentuk swadayanya langsung diidentifikasi
apakah sebagai tukang atau pekerja dan dinyatakan dalam bentuk jumlah hari
berkerja bukan dengan cara mengurangi harga upahnya sehingga dalam
perhitungan anggaran pekerjaan akan lebih mudah dengan menggunakan standar
harga yang sama dengan upah yang dibayarkan;
 Lahan (Tanah,Tanaman Produktif dan asset lain yang terkena lokasi kegiatan),
disini tidak perlu disurvey lagi karena hal ini dapat langsung diperoleh dari hasil
perencanaan teknis (kegiatan penyediaan lahan);

d. Rembug ”Kesepakatan Swadaya Masyarakat”
Hasil Survey & Investigasi Swadaya masyarakat yang telah dilaksanakan sebelumnya,
selanjutnya harus disepakati bersama oleh warga pemanfaat melalui Forum Rembug
atau Musyawarah warga. Hasil kesepakatan ini pada dasarnya merupakan komitmen
awal masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan wilayahnya, namun
demikian tidak menutup kemungkinan bahwa dalam proses pelaksanaan

8


pembangunan infrastruktur, swadaya masyarakat ini dapat bertambah dari yang
disepakati ini.
Sasaran kegiatan ini adalah untuk menyepakati rencana/target swadaya masyarakat
yang akan dikontribusikan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Selanjutnya
hasil Kesepakatan swadaya masyarakat dibuat dalam Berita Acara Kesepakatan
Swadaya Masyarakat.
Rembug Kesepakatan Swadaya ini dapat dilaksanakan bersamaan dengan rembug
Kesepakatan harga satuan hasil survey KSM dengan mengundang/melibatkan BKM,
Tim Teknis Pemda, pemerintah kelurahan/desa setempat, tokoh masyarakat bersamasama dengan seluruh warga anggota KSM.
Dalam proses pelaksanaan rembug, Tim Survey KSM menyampaikan hasil survey
swadaya yang telah dilakukan, selanjutnya dilakukan pembahasan dan menyepakati
kontribusi swadaya masyarakat secara bersama-sama. Hasil Kesepakatan ini
dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Swadaya dengan melampirkan Daftar
nama-nama warga yang berswadaya termasuk jenis dan kuantitas bentuk
swadayanya.

e. Survey dan Kesepakatan Harga Satuan Upah/Bahan/Alat
Sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan dana
kegiatan maka harga-harga satuan upah/bahan/alat yang akan dipergunakan dalam
pelaksanaan kegiatan harus merupakan hasil survey sekurang-kurangnya dari 3
toko/pemasok setempat/terdekat dan disepakati bersama melalui rembug warga.
Sebagai referensi data/informasi harga satuan upah/bahan/alat bagi KSM untuk
menyusun RAB proposal pelaksanaan kegiatan dapat menggunakan hasil rembug
kesepakatan harga yang diselenggarakan oleh UPL pada saat perencanaan teknis
sebelumnya. Meskipun demikian, KSM tetap harus melakukan survey
harga sekurang-kurangnya dari 3 toko/pemasok setempat/terdekat, kemudian
memilih harga terendah dan menyepakati secara bersama-sama dalam rembug KSM.
Apabila seluruh harga satuan upah/bahan/alat terendah hasil survey KSM adalah
sama dengan harga satuan terendah yang telah disepakati bersama dalam rembug
pada saat perencanaan teknis, maka KSM dapat langsung menggunakan harga hasil
kesepakatan tersebut tanpa perlu melakukan rembug kesepakatan harga kembali dari
hasil survey yang dilaksanakannya, tetapi bila terdapat satu atau lebih harga satuan
terendah yang berbeda maka harus dilakukan kesepakatan hasil survey dan dibuat
justifikasi/alasannya secara realistis.
Tatacara survey dan kesepakatan harga satuan ini, secara rinci mengacu pada
penjelasan tatacara survey dan kesepakatan harga satuan yang dilakukan pada tahap
perencanaan teknis sebagaimana telah diuraikan dimuka.

f. Survey Calon Tenaga Kerja
Daftar Calon Tenaga Kerja yang akan terlibat dalam pelaksanaan pembangunan
infrastruktur yang dikelola oleh KSM diperoleh berdasarkan hasil survey calon tenaga
kerja.
Tenaga kerja yang akan terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan diprioritaskan dan
diharapkan sebanyak mungkin dari masyarakat setempat, baik laki-laki maupun


9

perempuan. Kehadiran tenaga kerja dari luar lokasi/kelurahan dibatasi, kecuali
bilamana dilokasi kelurahan tersebut tidak cukup tersedia tenaga kerja yang
dibutuhkan.
Informasi ketersediaan tenaga kerja proyek sangat penting diketahui dalam
perencanaan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur. Hal ini terutama
karena akan menjadi dasar pemilihan teknologi/metode kerja pelaksanaan
pembangunan fisik.
Selain jumlah, kualifikasi tenaga kerja juga sangat penting diketahui dari hasil survey,
terutama untuk memperoleh kepastian apakah kegiatan pembangunan dapat
dilaksanakan oleh tenaga kerja yang ada dan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang
telah ditetapkan program. Pengalaman/keterampilan yang dimiliki calon tenaga kerja
(seperti Mandor/Ketua regu kerja, Tukang dan Pekerja) terutama guna menjamin cara
pelaksanaan pekerjaan dapat dilaksanakan secara benar sehingga dapat memenuhi
kualitas fisik yang baik.
Sasaran kegiatan ini adalah untuk memperoleh calon tenaga kerja sesuai kualifikasi
dan kebutuhan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Adapun indikator keluarannya
adalah Jumlah Calon tenaga kerja sesuai kualifikasi dan kebutuhan pekerjaan
(swadaya maupun tenaga kerja yang akan dibayar) diketahui/tercatat.
Apabila KSM akan menggunakan peralatan berat dalam pelaksanaan pekerjaannya
maka selain calon tenaga kerja, KSM juga harus melakukan survey dan menyampaikan
daftar peralatan berat yang akan dipergunakan.
Tatacara pelaksanaan :
 Untuk calon tenaga kerja dari swadaya masyarakat pada prinsipnya mengacu
pada informasi swadaya tenaga kerja hasil dari kesepakatan Swadaya Masyarakat;
 Untuk tanaga kerja yang akan mendapat upah maka Tim Survey secara langsung
mendatangi warga yang memiliki pengalaman/keterampilan yang sesuai
kebutuhan, kemudiaan menanyakan kesediaannya untuk menjadi tenaga kerja.
 Waktu pelaksanaan Survey Tenaga kerja ini dapat dilakukan bersamaan dengan
kegiatan survey swadaya dan survey harga satuan, khususnya terkait informasi
tenaga kerja.
 Informasi/data yang perlu dicatat survey dari calon tenaga kerja meliputi : nama,
jenis kelamin, status kemampuan ekonomi saat ini (mampu, kurang
mampu/miskin), umur, alamat dan tandatangan persetujuaannya.
 Pencatatan hasil survey dapat dibuat seperti contoh Formulir Survey Calon Tenaga
Kerja berikut.

10


Contoh formulir Pencatatan Survey Tenaga Kerja dapat dibuat seperti contoh
berikut :

g. Penyusunan Desain Teknis (Pembuatan Desain, Gambar-gambar,
Spesifikasi Teknis)
Persyaratan utama suatu infrastruktur yang dibangun adalah terpenuhinya
mutu/manfaat bangunan tersebut sebagaimana yang dikehendaki. Oleh karena itu
siapapun yang menginginkan suatu bangunan, perlu menentukan syarat penggunaan
seperti apa yang diinginkannya dari bangunan tersebut.
Membuat Desain, Spesifikasi & Gambar-gambar perencanaan teknik, secara
sederhana dapat dikatakan sebagai upaya untuk menentukan persyaratan bangunan
yang diinginkan agar bangunan dapat berfungsi baik, menjamin keselamatan
(keamanan/kekuatan termasuk kenyamanan) dan kesehatan masyarakat
penggunanya.
Dalam praktek pengelolaan proyek infrastruktur, lazimnya pernyataan-pernyataan
tentang mutu bangunan dituangkan secara tertulis dan dalam proses penyusunannya
diawali dari proses Desain/perancangan, Gambar-gambar & Spesifikasi Teknis,
kemudian diuraikan juga secara terbatas dalam Daftar Kuantitas (jenis pekerjaan dan
volumenya), RAB (jenis pekerjaan dan volume yang diperhitungkan/dibiayai) dan
Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan seperti SPPD-L/SPPB. Kemudian pada tahap
pelaksanaan pembangunannya, semua dokumen tersebut menjadi satu kesatuan
yang tak terpisahkan sebagai pedoman mewujudkan mutu bangunan.
Selain itu, mengingat bahwa wujud bangunan sebagai tujuan bersama masih
merupakan sesuatu yang akan datang atau masih bersifat belum nyata maka
dokumen-dokumen tersebut sangatlah penting keberadaanya sejak awal hingga akhir
proyek. Sasaran kegiatan ini adalah untuk menentukan persyaratan mutu sesuai
kriteria dan persyaratan teknis bangunan. Adapun indikator keluarannya, adalah :
•

Diketahuinya tingkat pelayanan prasarana (siapa/apa dan berapa banyak yang
menggunakan) sesuai kebutuhan, termasuk mengetahui apakah ada keterkaitan
kesatuan fungsi pelayanan dengan infrastruktur lainnya);

•

Diketahuinya kelengkapan system/komponen bangunan sesuai standar teknis
bangunan tersebut;

•

Adanya perhitungan dimensi konstruksi sesuai tingkat pelayanan (bila perlu),
termasuk bila kondisi tanah dasar jelek;


11

•

Diketahuinya tataletak (termasuk keadaan sekitar) dimana bangunan akan
dibuat sesuai kebutuhan;

•

Diketahuinya ukuran-ukuran bagian bangunan/konstruksi secara detail, seperti
tebal plesteran; ukuran daun pintu, ukuran balok/kolom, ukuran papan lantai
jembatan, tebal plat beton jembatan/gorong-gorong, Dinding pasangan ½
bata/Batako, dll, sesuai persyaratan teknis bangunan;

•

Diketahuinya ukuran-ukuran pokok bangunan (panjang, tinggi/kedalaman,
lebar/diameter), termasuk bangunan pelengkap sesuai persyaratan teknis
bangunan (bila ada);

•

Diketahuinya bidang-bidang mana yang terletak dimuka, sampaing kiri/kanan
dan belakang bangunan sesuai persyaratan teknis bangunan;

•

Diketahuinya perbandingan campuran yang digunakan, misalnya plesteran
campuran 1 semen : 4 pasir; pondasi pasangan batu kali camp. 1: 4, beton
bertulang campuran 1 semen : 3 pasir : 5 kerili, pasangan bata/Batako camp
1sm : 5psr dll, sesuai persyaratan teknis bangunan;

•

Diketahuinya jenis bahan yang digunakan, misalnya Kuda-kuda/gelagar/lantai
kayu kelas II, atap seng/genteng beton, dll.

a) Desain, berdasarkan hasil Survey kondisi lapangan dimana bangunan akan
dibuat dan persyaratan/kriteria desain bangunan yang telah ditetapkan maka
dipilih alternatif-alternatif desain/rancangan bangunan yang sesuai. Dalam
pemilihan desain ini juga harus telah mempertimbangkan kemungkinan dampak
lingkungan yang muncul akibat dari pelaksanaan pekerjaan nanti. Bila bangunan
yang dikehendaki cukup kompleks atau kondisi tanah jelek maka seringkali
dibuat perhitungan konstruksi untuk memperoleh ukuran/komposisi suatu
konstruksi guna menjamin keamanan bangunan. Hasil Desain ini kemudian
dituangkan dalam Gambar-Gambar teknik/gambar perencanaan.
b) Spesifikasi Teknis, dibuat untuk memberikan informasi lebih lengkap mengenai
persyaratan-persyaratan teknis dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan
pekerjaan/bangunan yang ingin diwujudkan tersebut. Spesifikasi Teknis
merupakan dokumen persyaratan teknis/standar bangunan yang secara garis
besarnya berisi : uraian penjelasan dari tiap jenis pekerjaan (lingkup kegiatan),
komposisi campuran, persyaratan material/peralatan, ketentuan/peraturan
terkait yang harus diikuti, Metode Pelaksanaan, Cara pengukuran pekerjaan,
dll).
c) Gambar-gambar, berdasarkan desain/sketsa hasil perhitungan dan spesifikasi
teknis ini, lalu dibuat gambar-gambar teknis bangunan dimana sering gambargambar tersebut dicantumkan juga hal-hal penting yang berkenaan dengan
mutu prasarana tersebut.
Terdapat beberapa macam gambar rencana yang dibuat pada tahap ini, yaitu :
1) Gambar Peta Lokasi, kita dapat mengetahui lokasi dimana bangunan akan
dibangun;
2) Gambar Situasi, kita dapat mengetahui tataletak termasuk mana awal dan akhir
pekerjaan atau menjelaskan keadaan sekitar dimana bangunan akan dibuat.

12


3) Gambar Denah, kita dapat mengetahui (membaca) ukuran-ukuran pokok
(panjang dan lebar) bangunan termasuk bangunan pelengkap (bila ada).
4) Gambar Pandangan/Tampak, kita dapat mengetahui bidang-bidang mana yang
terletak dimuka, sampaing kiri/kanan dan belakang bangunan.
5) Gambar Penampang/Potongan, biasanya gambar ini dibuat dalam 2 arah
(memanjang dan melintang). Dari gambar ini kita dapat mengetahui ukuran
tinggi, lebar bangunan/bagian bangunan. Selain itu, pada gambar ini juga
dicantumkan spesifikasi teknis tiap konstruksi seperti perbandingan campuran
yang digunakan (misalnya plesteran campuran 1 semen : 4 pasir), jenis bahan
yang digunakan (misalnya kayu kelas II, atap genteng beton), dll. Untuk lebih
memehami hubungan bagian-bagian struktur yang dianggap sangat penting
maka perlu dibuat gambar lebih detail dari gambar potongan, seperti Detail
Sambungan Kuda-kuda, detail sambungan balok/kolom, detail Pondasi, detail
Kusen Pintu/Jendela, dll.
6) Khusus untuk bangunan yang mempunyai bentuk sama seluruhnya atau
sebagian dapat menggunakan gambar typikal/prototype.
Semua Desain/Gambar-Gambar Teknik dan spesifikasi teknis yang dibuat harus
diverifikasi kelayakannya oleh tim verifikasi yaitu dari unsur LKM/UPL, konsultan
pendamping (bidang Teknik) dan Disetujui oleh Tim Teknis /Dinas PU setempat.
Hasil Verifikasi ini sekurang-kurangnya harus memberikan jaminan bahwa rencana
bangunan dapat bermanfaat bagi warga miskin, rencana teknis bangunan sesuai
standar teknis (bangunan dapat berfungsi optimal, menjamin keselamatan
(kekuatan & keamanan) dan kesehatan warga pengguna, tidak menimbulkan
dampak negatif atas lingkungan dan sosial-budaya setempat serta mudah & aman
diakses oleh warga pengguna bangunan).
Kriteria desain untuk setiap jenis infrastruktur yang direncanakan harus mengacu
pada kriteria desain standar yang dikeluarkan oleh Departemnen Pekerjaan Umum
atau instansi teknis terkait lainnya.
Kegiatan perencanaan teknis/penyusunan DED kegiatan infrastruktur PLPBK
maupun reguler pada dasarnya sama, yang membedakan adalah keluaran/output
dokumen perencanaan PLPBK lebih lengkap dibanding dokumen perencanaan
(proposal) kegiatan infrastruktur reguler, untuk isi dokumen perencanaan/proposal
kegiatan infrastruktur reguler tetap menggunakan outline proposal yang sudah
diberlakukan pada buku petunjuk teknis sebelumnya.
Adapun standard keluaran kegiatan perencanaan teknis (penyusunan DED) kegiatan
infrastruktur PLPBK sekurang-kurangnya berisi 4 (empat) komponen sebagai berikut:
Tabel 2: Daftar Isi Dokumen Perencanaan Teknis (DED) Kegiatan PLPBK

NO

KOMPONEN

SUB KOMPONEN
1. Gbr denah Situasi (site plan)

1

Gambar Rencana

2. Gbr Tampak
3. Gbr potongan (melintang dan memanjang)
4. Gbr Detail Potongan


13

1. Analisa Harga Satuan
2. Harga Satuan
3. Perhitungan Kuantitas Pekerjaan
2

RAB

4. Perhitungan Volume Kebutuhan
Bahan/Alat/Upah
5. Rekapitulasi Pekerjaan
6. Perhitungan RAB (masing-masing kegiatan)
7. Jadual Pelaksanaan
1. Uraian Umum Pekerjaan
2. Ketentuan Ukuran

3

RKS

3. Lingkup Pekerjaan
4. Persyaratan Bahan

4

Dokumen Lain

5. Persyaratan Pelaksanaan
1. Penyediaan Lahan Lokasi Kegiatan
ianfrastruktur
2. Perijinan terkait pelaksanaan
pembangunan yang diperlukan (bila ada)
3. Pengamanan Dampak Lingkungan dan
Sosial (Safeguards)

h. Rencana Pengamanan Dampak Lingkungan dan Sosial
Selain ketentuan terkait dengan penyediaan tanah/lahan, ketentuan/peraturan lain
yang menjadi persyaratan pelaksanaan pembangunan infrastruktur adalah adanya
perlindungan/pelestarian terhadap lingkungan.
Sasaran kegiatan adalah : untuk mewujudkan bangunan yang tidak menimbulkan
dampak negatif sosial dan lingkungan. Adapun Indikator keluaran kegiatan adalah :
•
•
•

Ada/tidaknya kegiatan yang dibangun atau bahan bangunan yang digunakan tidak
termasuk dalam Daftar/List Negatif yang telah ditetapkan;
Ada/tidaknya Dampak negatif terhadap Lingkungan & Sosial akibat dari
pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan;
Tersedia atau tidaknya tindakan antisipasi/pengamanan dampak negatif sosial dan
lingkungan sesuai dengan prosedur dan ketentuan proyek ini;

Prinsip-prinsip dasar dalam penilaian kelayakan lingkungan adalah :
1). Usulan yang diajukan sedapat mungkin menghindari atau mengurangi dampak
negatif terhadap lingkungan. Usulan tersebut harus telah mengkaji alternatif
desain lainnya yang tepat untuk memperkecil dampak negatifnya;
2). Usulan tersebut harus mengacu pada Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan
Rencana Detail Tata Ruang (RTDR), serta menghindari kawasan lindung yang

14


telah ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup, kecuali jika usulan
kegiatan tersebut untuk mengembangkan kawasan lindung; dan
3). Usulan yang membawa dampak negatif terhadap lingkungan, harus dilengkapi
dengan suatu perencanaan pengelolaan dampak lingkungan untuk mengurangi
dampak negatifnya.
Setiap proposal kegiatan infrastruktur(proyek/sub-proyek) akan diperiksa dengan
prosedur/kriteria pemeriksaan lingkungan Pemerintah untuk memastikan tidak ada
sub-proyek/proyek yang membutuhkan pemeriksaan lingkungan secara penuh. Pada
pemeriksaan awal, tipe proyek, skala, lokasi, sensitifitas dan potensi dampak terhadap
alam dan lingkungan hidup akan diidentifikasi untuk menentukan kegiatan tersebut
layak atau tidak.
Catatan:Secara lebih detail penjelasan terkait hal ini dapat dilihat pada penjelasan
buku Suplemen, Petunjuk Teknis Pengamanan Dampak Lingkungan dan Sosial
(Safeguards).

i. Menentukan Lingkup Pekerjaan Konstruksi
Lingkup pekerjaan konstruksi/proyek adalah keseluruhan pekerjaan/kegiatan
konstruksi yang harus dilakukan untuk menghasilkan bangunan yang memenuhi
persyaratan mutu sesuai standar teknis bangunan yang telah ditetapkan. Kemudian
dari setiap pekerjaan tersebut perlu diketahui Kuantitas/Volumenya, Metode
Pelaksanaannya dan Urutan pelaksanaannya.
(1). Menentukan/Mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan konstruksi
Untuk menentukan jenis-jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan
infrastruktur maka secara teknis harus ada gambar perencanaan infrastruktur,
minimal gambar tampak, denah, potongan (memanjang, melintang) dan gambar
detail konstruksi dari infrastruktur yang akan dibangun tersebut, termasuk spesifikasi
teknisnya. Sebab dari gambar-gambar tersebut dapat diketahui kegiatan-kegiatan apa
saja yang harus dilakukan untuk membangun infrastruktur tersebut sampai selesai.
Pada tahap ini juga termasuk mengetahui lingkup aktivitas dari setiap jenis-jenis
pekerjaan, satuan pengukurannya, batasan/syarat teknis kekuatannya seperti
komposisi
campurannya,
dimensi,
persyaratan
material/peralatan,
ketentuan/peraturan terkait yang harus diikuti dalam pelaksanaannya.
Hasil identifikasi ini selanjutnya dapat dibuat dalam bentuk Tabel seperti contoh
untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Sirtu, berikut :
Tabel 3 : Contoh Data Identifikasi Jenis-jenis Pekerjaan
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Item Pekerjaan
Pekerjaan Penyiapan Tanah Dasar/Badan Jalan
Penimbunan Badan Jalan
Lapis Pondasi Bawah Kelas C (Sirtu)
Galian Tanah Parit
Pekerjaan Beton
Pekerjaan Ps. Batu Kali

Satuan
M2
M3
M3
M3
M2
M3


15

Catatan :
•

Oleh karena hasil identifikasi jenis-jenis pekerjaan tersebut akan menjadi dasar
dalam penyusunan biaya kegiatan maka perlu dipahami/diketahui cakupan
lingkup aktivitas didalam setiap jenis pekerjaan tersebut, sehingga tidak terjadi
pengulangan kegiatan/tumpang tindih pembiayaan. Misalnya Pekerjaan Galian
Tanah, Pekerjaan Galian tanah ini mencakup aktivitas/biaya : membersihkan lokasi
pekerjaan, memasang patok/bouwplank, mendatangkan tenaga kerja/peralatan
kerja, melaksanakan penggalian tanah sesuai ukuran yang ditetapkan pada
gambar, membuang tanah bekas galian dan pengamanan pekerjaan. Dari contoh
tersebut maka dalam daftar Hasil Identifikasi Pekerjaan seharusnya tidak ada item
pekerjaan tersendiri untuk pembuangan tanah bekas galian tetapi kegiatan
tersebut telah diperhitungkan pada pembiayaan pekerjaan Galian Tanah (tidak
akan terjadi tumpang tindih pembiayaan).

•

Dari pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan masyarakat dalam P2KP, banyak
dijumpai tidak dilakukan dan tidak ada pekerjaan pembersihan lapangan dalam
daftar kuantitas pekerjaan, oleh karena itu pada tahap identifikasi ini perlu
menjadi perhatian agar identifikasi pekerjaan dilakukan secara lengkap agar dapat
diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat. Terkait dengan pembiayaannya
nanti, masyarakat diharapkan dapat berkontribusi melalui gotong-royong.

•

Untuk beberapa pekerjaan persiapan yang lazim ada dalam pekerjaan kontraktor
proyek, disini perlu dipertimbangkan secara matang karena pendekatan
pelaksanaan pekerjaan akan dilakukan oleh warga setempat. Misalnya pengadaan
kantor/direksi keet, gudang, barak tenaga kerja, dll. Hal seperti ini mungkin tidak
diperlukan secara khusus atau dapat disediakan melalui swadaya masyarakat
(mengoptimalkan sumberdaya dimasyarakat setempat).

(2). Menentukan Kuantitas/Volume Jenis-jenis pekerjaan
Kuantitas/Volume pekerjaan yang dimaksudkan disini adalah banyaknya pekerjaan
yang harus dibuat (rencana) menurut satuan pengukuran pekerjaannya. Data yang
diperlukan adalah Daftar Pekerjaan yang telah diidentifikasi dan Gambar rencana
(untuk mengetahui dimensi/ukuran pekerjaan).
Berdasarkan jenis pekerjaan yang telah diidentifikasi sebelumnya maka selanjutnya
dapat dilakukan perhitungan volume setiap pekerjaan, sebagai berikut :
 Siapkan Daftar Pekerjaan dan Gambar-gambar Rencana untuk mengetahui
ukuran-ukuran dari pekerjaan (panjang, lebar, tinggi/tebal);
 Agar diperoleh ketelitian dan memudahkan perhitungan volume pekerjaan maka
sebaiknya perhitungan dilakukan per item pekerjaan sesuai urutan item pekerjaan
pada daftar pekerjaan yang telah dibuat sebelumnya. Cara melakukan
perhitungan dapat dibuat Tabel seperti Contoh perhitungan berikut :
Tabel 4 : Contoh Perhitungan Volume Pekerjaan
No

Uraian Pekerjaan

Satuan

1.

Lapis Pondasi Bawah
Kelas C (Sirtu)

Sketsa dan Perhitungan

M3

T= 20cm

L= 2,5m

P (panjang)= 200m

Dst.

16


Vol. = P x L x T
= 200 x 2,5 x 0,2
= 100

Volume

100

Karena Perhitungan Volume Pekerjaan tersebut akan menjadi acuan pada perhitungan
biaya dan pelaksanaan pembangunan prasarana maka perhitungan volumenya harus
cukup teliti, sederhana dan jelas sehingga mudah dipahami.
 Buat Rekapitulasi Daftar Kuantitas/Volume seluruh pekerjaan.
Setelah seluruh jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan selesai dihitung volumenya
(langkah 2 diatas), buatlah Daftar Rekapitulasi Kuantitas berupa tabel yang
menggambarkan/memuat volume dan satuan tiap jenis pekerjaan secara keseluruhan
kegiatan (proyek). Contoh bentuk Daftar Kuantitas Pekerjaan dapat dibuat seperti
tabel / formulir berikut.
Tabel 5 : Contoh Daftar Kuantitas Pekerjaan

C
a
r
a Pengerjaan Formulir :
 Kolom No.
: Isi nomor urut jenis pekerjaan;
 Uraian Pekerjaan : Diisi nama jenis pekerjaan
 Kolom Satuan
: Diisi dengan satuan pengukuran pekerjaan
 Volume/Kuantitas: Diisi dengan nilai volume pekerjaan
(3). Menentukan Metode/Cara Pelaksanaan Pekerjaan
Secara sederhana yang dimaksudkan dengan metode kerja disini adalah cara
bagaimana setiap kegiatan/pekerjaan akan dilaksanakan atau lebih terkait dengan
teknologi apa yang akan dipergunakan, Apakah setiap pekerjaan akan dilakukan
dengan menggunakan tenaga kerja (manual) atau dengan peralatan (mekanis) atau
kombinasi dari keduanya. Hasil kegiatan ini dapat diketahui metode kerja dari setiap
jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan.
Untuk menentukan metode kerja ini, diperlukan data dari hasil survey tentang
ketersediaan tenaga kerja atau peralatan yang ada (dapat disediakan) dan kondisi
lokasi pekerjaan, seperti apakah memungkinkan untuk melakukan pekerjaan dengan
cara manual atau mekanis, termasuk apakah kondisi jalan kerja dan ketersediaannya
dari dan kelokasi pekerjaan memungkinkan bila akan menggunakan peralatan
berat/besar. Selain itu juga harus dipertimbangkan seberapa besar rencana volume
pekerjaan yang harus dibuat dengan metode yang dipilih, dikaitkan dengan waktu
yang tersedia sehingga pemilihan metode kerja ini betul-betul dapat mendorong
upaya pencapaian kualitas yang baik dan kegiatan dapat diselesaikan dalam waktu
yang tersedia
Penentuan metode kerja dalam uraian ini, lebih difokuskan pada bagaimana
masyarakat memperoleh dasar untuk memahami cara menghitung biaya pekerjaan,
karena didalam penentuan metode kerja ini akan secara jelas diketahui apa yang
dibutuhkan untuk melaksanakan setiap pekerjaan, apakah tenaga kerja atau
peralatan. Sehingga hal ini diharapkan akan membantu masyarakat dalam menghitung


17

volume kebutuhan tiap pekerjaan (khususnya tenaga kerja/alat) karena dengan telah
dipilihnya metode kerja tiap pekerjaan maka tentunya akan memudahkan dalam
menentukan jenis analisa harga satuan setiap pekerjaan (sebagai referensi ”koefisien”
perhitungan volume kebutuhan tiap pekerjaan). Misalnya bila harus menggunakan
peralatan berat (seperti mesin gilas) maka harus mengacu pada analisa untuk
pekerjaan Jalan/Jembatan (analisa K/E) tapi bila menggunakan tenaga kerja maka
cukup dengan analisa pekerjaan yang biasa dipergunakan untuk pekerjaan bangunan
seperti SNI atau BOW.
Sesuai dengan azas pemilihan teknologi dalam pelaksanaan program P2KP maka
diprioritaskan pemilihan metode kerja manual (dengan menggunakan tenaga kerja
masyarakat sesuai kualifikasi pekerjaan) dengan tetap memprioritaskan pencapaian
kualitas pekerjaan yang baik. Namun demikian, kadang-kadang tidak dapat dihindari
untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memerlukan peralatan atau beresiko tinggi
(dapat menimbulkan kehilangan harta benda dan kerusakan lingkungan) yang
meskipun dapat dilakukan secara manual tetapi hasilnya tidak dapat menjamin
kualitas yang baik maka pekerjaan tersebut harus menggunakan peralatan atau
tenaga terampil/khusus, misalnya pekerjaan pemadatan perkerasan jalan, pengelasan
gelagar besi jembatan, dll.
(4). Menentukan Urutan Pekerjaan Konstruksi
Kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur adalah kegiatan yang dilaksanakan
secara sistematis (berurut-urutan) untuk menghasikan bangunan/infrastruktur.
Urutan atau susunan kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut
dibuat berdasarkan urut-urutan (logika) pelaksanaan kegiatan dilapangan. Acuannya
adalah selain pada urutan logika konstruksi bangunan juga mempertimbangkan
metode kerja yang dipergunakan (khususnya bila ada penggunaan peralatan berat).
Sebagai alat bantu sederhana untuk mengecek urut-urutan kegiatan pembangunan
infrastruktur, maka terhadap setiap kegiatan dapat dibuat pertanyaan :
 Apakah Kegiatan ini didahului oleh kegiatan sebelumnya ?
 Apakah kegiatan ini diikuti oleh kegiatan berikutnya ?
Berikut diberikan contoh lingkup kegiatan yang disusun tidak berurutan dan berurutan
pada Pembuatan Saluran Drainase berikut :
Tabel 6: Contoh Menentukan Urutan Kegiatan

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

18

Kegiatan Tidak Berurutan
Pembersihan Lapangan
Pemasangan Bouwplank
Urugan Pasir dasar saluran
Galian Tanah
Urugan kembali bekas galian
Pasangan Batu Kali
Meratakan & pemadatan urugan
Plesteran dan acian


1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Kegiatan Berurutan
Pembersihan Lapangan
Pemasangan Bouwplank
Galian Tanah
Urugan Pasir dasar saluran
Pasangan Batu Kali
Urugan kembali bekas galian
Meratakan & pemadatan urugan
Plesteran dan acian

Contoh : Dari Tabel diatas (Kolom Kegiatan Terurut), dapat dilihat bahwa Kegiatan
Pasangan Batu Kali dilaksanakan setelah selesai “Kegiatan Memasang Pasir Urug
didasar saluran” dan selanjutnya diikuti oleh “Kegiatan Urugan/Timbunan kembali
tanah bekas galian”, dst.

j. Pembuatan/Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Pada dasarnya semua jenis kegiatan pembangunan sarana & parasana dapat
dikerjakan langsung oleh KSM dengan cara swadaya masyarakat, seperti bergotong
royong. Namun karena jumlah infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat cukup
banyak dan tidak semua kegiatan tersebut dapat dipenuhi (mampu ditangani) dengan
cara swadaya maka melalui program PNPM (kegiatan Lingkungan), disediakan
stimulan bantuan dana (dari pinjaman Luar Negeri) untuk mendukung pembangunan
sarana dan prasarana yang dibutuhkan tersebut.
Jadi penting untuk dipahami/dilihat bahwa dana BLM/PNPM hanyalah merupakan
pendukung dari swadaya masyarakat sehingga pemenuhan terhadap kebutuhan
pembangunan sarana & prasarana yang dihasilkan dapat lebih banyak. Hal ini juga
berarti bahwa melalui program PNPM ini, masyarakat harus senantiasa
mengupayakan sebanyak-banyaknya swadaya (termasuk sumber-sumber pendanaan
dari pemerintah atau pihak swasta setempat) dan tidak berhenti hanya dengan
adanya dana BLM saja.
Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan/proyek/sub-proyek adalah merupakan
anggaran biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh kegiatan pembangunan
prasarana sesuai dengan rencana (Gambar dan
spesifikasi teknis yang
dipersyaratkan).
Sesuai ketentuan program PNPM MP dalam pemanfaatan dana Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM) maka pembiayaan usulan kegiatan prasarana yang akan dibangun
oleh masyarakat berasal dari dana Swadaya masyarakat dan dana BLM/PNPM MP.
Oleh karena itu maka nilai RAB kegiatan prasarana adalah merupakan gabungan
perhitungan biaya dari kedua sumber dana tersebut. Atau dengan kata lain bahwa
didalam perhitungan RAB Kegiatan/Prasarana, sudah harus dengan jelas
memperlihatkan besarnya komponen dana swadaya dan komponen dana PNPM MP
/BLM.
Kegiatan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan/prasarana merupakan
tahap yang cukup penting dan dalam pelaksanaannya harus memperhatikan
proses/langkah-langkah kegiatannya, agar hasil yang diperoleh paling mendekati nilai
biaya pada saat pelaksanaan kegiatan (realistis) serta sesuai dengan ketentuan PNPM
MP dan dapat dipertanggunjawabkan.
Adapun manfaat RAB adalah :
 Untuk mengetahui berapa besar rencana biaya yang diperlukan untuk
menyelesiakan kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan;
 Mengetahui jumlah/volume kebutuhan tenaga kerja, bahan dan alat yang
diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan;
 Sebagai pedoman pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana,
khususnya pada saat melakukan pengadaan tenaga kerja, bahan dan alat, baik
menyangkut jumlah, jenis, maupun harga satuannya masing-masing.


19

 Hal yang perlu dipahami disini bahwa RAB sifatnya adalah suatu
perkiraan/rencana, artinya bahwa nilai volume maupun harga satuan tiap jenis
tenaga/bahan/alat yang paling menentukan dalam penyelesiaan pekerjaan ádalah
nilai kebutuhan nyata (realisasi) dilapangan. Dan seharusnya nilai realisasi ini
sama atau tidak berbeda jauh dengan RAB yang dibuat sebelumnya;
 Untuk memenuhi salah satu persyaratan yang harus dibuat didalam dokumen
proposal usulan pelaksanaan kegiatan KSM.
Sedangkan Hasil/Keluaran yang diharapkan dari seluruh proses perhitungan RAB
adalah :
 Masyarakat memperoleh/mengetahui volume/kuantitas kebutuhan tenaga kerja,
bahan,
alat
termasuk
administrasi
yang
diperlukan
untuk
melaksanakan/menyelesaikan seluruh pembangunan infrastruktur. Hal ini
diharapakan agar pada saat pelaksanaan konstruksi nantinya KSM lebih mudah
dan efisien dalam mengelola/mengalokasian dana-nya (tidak terjadi
pembelanjaan yang berlebih yang mengakibatkan pemborosan dana);
 Mayarakat mengetahui total nilai biaya kegiatan dari kontribusi swadaya
masyarakat dan total kebutuhan dana dari BLM.
 Adanya integrasi kontribusi swadaya warga dengan dana BLM PNPM MP;
Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Penyusunan RAB :
 RAB disusun oleh KSM, yaitu Ketua Panitia dibantu oleh anggota KSM yang
mampu dan memahami cara pembuatan RAB;
 RAB harus disusun secara teliti/hati-hati dan benar sehingga diperoleh nilai RAB
yang seimbang dengan biaya pelaksanaan pembangunan prasarana yang telah
direncanakan (RAB realistis). Atau dengan kata lain bahwa RAB yang disusun tidak
berlebihan (pemborosan) atau kekurangan dana (kualitas atau kuantitas
pekerjaan tidak dapat dipenuhi);
 RAB bersifat terbuka, artinya siapapun warga boleh mengetahui RAB;
 Dana BLM/PNPM tidak dapat digunakan untuk membiayai ganti rugi. Masalah
ganti rugi harus diselesaikan oleh masyarakat sendiri;
 Apabila terjadi kekurangan dana pada tahap pelaksanaan pembangunan,
 maka harus diusahakan/ditambah melalui swadaya agar memenuhi
kualitas/kuantitas pekerjaan sesuai yang direncanakan;
 Dan sebaliknya apabila terdapat kelebihan dana maka harus digunakan kembali
hanya pada paket kegiatan tersebut dengan cara menambah volume atau
menyempurnakan parasarana yang dibangun tersebut;
Informasi atau data-data awal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan
penyusunan RAB :
1. Rencana Swadaya berdasarkan hasil rembug/musyawarah ”Kesepakatan Swadaya
Masyarakat” (Berita Acara Rembug Swadaya);
2. Harga Satuan Upah/Bahan/Alat berdasarkan hasil rembug/musyawarah
”Kesepakatan Harga Satuan” (Berita Acara Rembug Harga);
3. Gambar-gambar rencana prasarana yang akan dibangun, termasuk data-data
pendukung hasil survey teknik sebelumnya;
4. Metode/Cara pelaksanaan setiap kegiatan (apakah menggunakan tenaga kerja
atau peralatan);

20


5. Menyiapkan formulir-formulir perhitungan RAB yang diperlukan.
Setelah data-data hasil kegiatan tersebut (poin 1,2,3) diperoleh maka proses
perhitungan RAB dapat dilakukan sesuai langkah-langkah berikut :
1) Perhitungan Volume/Kuantitas Pekerjaan
2) Perhitungan Volume/Kuantitas Kebutuhan Tenaga Kerja, Bahan, Alat
3) Perhitungan Anggaran Biaya
Ketiga langkah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
1). Perhitungan Volume/Kuwantitas Pekerjaan
Yang harus dipersiapkan :
 Gambar Rencana Detail yang sudah mencantumkan semua ukuran prasarana
dan spesifikasi (jenis/kualitas dari material/alat) yang harus dipenuhi serta
didukung dengan data-data hasil survey teknis.
 Formulir perhitungan Kuantitas Pekerjaan (Form : RAB 2 & 2A).
Langkah – langkah Perhitungan Volume Pekerjaan :
1. Buat daftar inventarisasi jenis-jenis (item) kegiatan yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan bangunan prasarana sebagaimana yang direncanakan.
Daftar item pekerjaan tersebut harus sudah mencantumkan satuan
pengukurannya. Sebagai contoh misalnya :
Tabel 7 : Contoh Data Identifikasi Jenis-jenis Pekerjaan
Item Pekerjaan

Satuan

1. Pekerjaan Penyiapan Tanah Dasar/Badan Jalan
2. Penimbunan Badan Jalan

m2
m3

3. Lapis Pondasi Bawah Kelas C (Sirtu)

m3

4. Galian Parit
5. Pekerjaan Beton

m3
m2

6. Pekerjaan Saluran Ps. Batu Kali

m3

Untuk menentukan jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dalam
pembangunan prasarana/infrastruktur maka secara teknis harus ada gambar
perencanaan infrastruktur, minimal gambar denah dan potongan dari
prasarana/infrastruktur yang akan dibangun tersebut. Sebab dari gambargambar tersebut dapat diketahui kegiatan-kegiatan apa saja yang harus
dilakukan untuk membangun infrastruktur tersebut sampai selesai. Apabila
gambar-gambar tidak tersedia maka diperlukan orang yang sudah mempunyai
pengalaman dalam melakukan pekerjaan yang sama dengan prasarana yang
hendak dibuat, misalnya tukang atau mandor bangunan. Kemudian Urutan
jenis-jenis atau item pekerjaan tersebut hendaknya dibuat sesuai urutan
pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
2. Lakukan perhitungan kuantitas/volume tiap jenis/item pekerjaan.
Volume pekerjaan yang dimaksudkan disini adalah banyaknya pekerjaan yang
harus dibuat (rencana) menurut satuan pengukuran pekerjaannya.
Ketentuan perhitungan volume tiap item pekerjaan adalah :


21

 Volume harus sesuai dengan satuan pengukuran pekerjaannya atau dengan
kata lain bahwa setiap item pekerjaan yang satuan pengukurannya berbeda
mempunyai cara perhitungan volume pekerjaan yang berbeda pula.
Misalnya ; Volume pekerjaan penyiapan badan jalan yang diukur dalam
satuan meterpersegi (m2) = panjang tanah dasar yang akan disiapkan x lebar
yang harus disiapkan;
Berbeda dengan Volume Penimbunan Badan Jalan yang diukur dalam satuan
meterkubik (m3) = panjang timbunan x lebar x tinggi (atau tebal) timbunan.
 Sedangkan ukuran (panjang, lebar, tinggi/tebal) harus sesuai dengan yang
direncanakan (sesuai ukuran pada gambar).
Agar diperoleh ketelitian dan memudahkan perhitungan volume pekerjaan
maka sebaiknya perhitungan dilakukan per item pekerjaan sesuai urutan item
pekerjaan pada daftar yang telah dibuat sebelumnya. Cara melakukan
perhitungan dapat dibuat format Tabel Contoh perhitungan Volume Pekerjaan
sederhana (Form-RAB2A).
Karena Perhitungan Volume Pekerjaan tersebut akan menjadi acuan pada
pelaksanaan pembangunan prasarana maka perhitungan volumenya harus
cukup teliti, sederhana dan jelas sehingga mudah dipahami.
Tabel 8 : Contoh Perhitungan Volume Pekerjaan
Uraian
No
Satuan
Sketsa dan Perhitungan
Pekerjaan
1.

Lapis Pondasi
Bawah Kelas C
(Sirtu)

m3

T= 20cm

L= 2m

Volume
80

P (panjang)= 200m
Vol. = P x L x T
= 200 x 2 x 0,2
= 80
Dst.
3. Buat Rekapitulasi Daftar Kuantitas/Volume seluruh pekerjaan.
Daftar Rekapitulasi Kuantitas ini berupa tabel yang menggambarkan/memuat
volume dan satuan tiap jenis pekerjaan secara keseluruhan kegiatan (proyek).
Adapun sumber informasinya adalah hasil perhitungan langkah 2 diatas. Adapun
Contoh bentuk fomatnya adalah seperti pada tabel / formulir (RAB-2) berikut.
Tabel 9 : Daftar Rekapitulasi Kuantitas/Volume Pekerjaan

22


Cara Pengerjaan Formulir :
 No. Urut : Isi nomor urut jenis pekerjaan;
 Uraian Pekerjaan : Diisi nama jenis pekerjaan
 Satuan : Diisi dengan satuan pengukuran pekerjaan
 Volume/Kuantitas Diisi dengan nilai volume pekerjaan
2). Perhitungan volume/kuantitas kebutuhan pekerjaan (Kebutuhan Tenaga Kerja,
Bahan/Material dan Peralatan)
Komponen kebutuhan untuk melaksanakan suatu kegiatan konstruksi yang harus
diperhitungkan biayanya disini adalah mencakup komponen Tenaga Kerja, Bahan
Bangunan, Peralatan dan Administrasi. Untuk komponen Tenaga Kerja, Bahan dan Alat
harus dihitung berdasarkan kebutuhan tiap jenis/item pekerjaan yang akan dilakukan
dilapangan sedangkan untuk administrasi dihitung sekaligus untuk keseluruhan
penyelesaiaan pekerjaan atau proyek/sub-proyek (tidak diperhitungkan langsung pada
tiap jenis/item pekerjaan).
Perhitungan Volume kebutuhan disini mencakup 3 tahapan, yaitu :
a. Perhitungan Volume Kebutuhan Total Pekerjaan/Proyek;
b. Perhitungan Volume Kebutuhan Swadaya masyarakat;
c. Perhitungan Volume Kebutuhan BLM/PNPM;
d.
Masing-masing tahapan dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Perhitungan Volume Kebutuhan Total Pekerjaan/Proyek
Sebagai dasar perhitungan Volume Kebutuhan Bahan, Tenaga kerja dan peralatan
yang akan digunakan untuk menyelesaikan seluruh kegiatan pembangunan prasarana
adalah Hasil Perhitungan Kuantitas/Volume tiap item Pekerjaan sebelumnya (lihat
Langkah 2) dan rencana metode pelaksanaan pekerjaan yang dipilih. Metode kerja
disini lebih kepada apakah pekerjaan dilakukan secara padat karya (menggunakan
tenaga manusia) atau dengan menggunakan peralatan (mesin).
Langkah – langkah Perhitungan Volume Kebutuhan Tenaga Kerja, Bahan, Alat dan
administrasi untuk seluruh kegiatan proyek :
1. Hitung kebutuhan tenaga kerja/bahan/alat tiap jenis pekerjaan. Lakukan
perhitungan ini sampai semua jenis (item) pekerjaan selesai. Sebagai dasar acuan
jenis-jenis pekerjaan dapat mengacu pada Daftar Kuantitas Pekerjaan yang telah
dibuat sebelumnya.
2. Buat Rekapitulasi Kebutuhan total Tenaga kerja, bahan dan alat yang diperlukan
untuk menyelesaikan seluruh kegiatan/proyek.
3. Hitung kebutuhan administrasi untuk menyelesaikan seluruh kegiatan/proyek.
Masing-masing langkah dapat dijelaskan sebagai berikut :
1) Perhitungan kebutuhan tenaga kerja/bahan/alat tiap jenis pekerjaan. Cara
pelaksanaannya adalah :
a. Berdasarkan metode pelaksanaan yang dipilih, maka setiap item pekerjaan,
perlu diidentifikasi/ditentukan semua jenis/macam dari :
 Tenaga Kerja yang diperlukan, misalnya Mandor/ketua kelompok,
Tukang, Pekerja;


23

 Material/bahan yang dibutuhkan, misalnya pasir, semen, besi, dll;
 Peralatan Kerja yang dibutuhkan, misalnya beton molen, mesin gilas,
dll. Untuk alat seperti cangkul, linggis, ember dapat dikelompokan
menjadi satu set alat dan biasa disebut alat bantu;
Kemudian harus ditentukan/diketahui besarnya kebutuhan dasar untuk
menyelesaikan satu satuan pengukuran pekerjaan tersebut atau biasa disebut
koefisien dari setiap jenis/macam Tenaga Kerja, Material/bahan, Peralatan
Kerja.
Hasil identifikasi dan koefisien masing-masing tenaga kerja, bahan dan alat
dicatat untuk masing-masing item pekerjaaan yang ada.
Berdasarkan data hasil poin a,b, Lakukan perhitungan kebutuhan untuk semua
jenis/item kegiatan selesai. Sebagai dasar acuan jenis-jenis pekerjaan dapat
mengacu pada Daftar Kuantitas Pekerjaan yang telah dibuat sebelumnya.
Prinsip dasar perhitungan Volume kebutuhan ini adalah : koefisien tiap jenis
kebutuhan dikali volume tiap jenis pekerjaan. Dengan demikian maka
kebutuhan untuk masing-masing jenis/macam dari Tenaga Kerja, Bahan, Alat,
dapat dihitung dengan rumus umum berikut :

b.

c.
d.

e.

Volume TK

=

Koefisien TK

x

Volume Pekerjaan

Volume Bahan

=

Koefisien Bahan

x

Volume Pekerjaan

Volume Alat

=

Koefisien Alat

x

Volume Pekerjaan

Untuk memudahkan proses perhitungan Kebutuhan tiap item pekerjaan maka
dapat dibuat formulir seperti Formulir RAB-3 berikut.
Tabel 10 : Perhitungan Kebutuhan Volume per Item Pekerjaan

.


 Uraian : Diisi nama tiap jenis komponen biaya Tenaga Kerja, Bahan,
Peralatan yang sesuai kebutuhan pekerjaan tersebut;

24


 Satuan : Diisi dengan satuan pengukuran tiap jenis komponen biaya
pekerjaan
 Volume/Kuantitas per satu satuan pekerjaan (koefisien): Diisi dengan nilai
volume persatuan pekerjaan
 Jumlah/Volume Kebutuhan : Diisi dengan nilai Volume/kebutuhan untuk
masing-masing Tenaga Kerja, Bahan dan Alat. Caranya Tuliskan hasil
Perkalian antara angka Koefisien dengan Volume Item Pekerjaan;
2) Buat Rekapitulasi Kebutuhan total Tenaga kerja, bahan dan alat yang diperlukan
untuk menyelesaikan seluruh proyek.
Dasar perhitungan rekapitulasi ini adalah hasil perhitungan volume kebutuhan
tiap pekerjaan (lihat langkah 1 diatas). Prinsip perhitungannya adalah Jumlah total
masing-masing kebutuhan tiap jenis/macam dari Tenaga Kerja, Bahan dan Alat
yang dibutuhkan pada tiap jenis pekerjaan dijumlahkan untuk seluruh jenis
pekerjaan yang ada. Untuk memudahkan proses perhitungan maka dapat dibuat
tabel bantu seperti berikut :
Tabel 11 : Tabel Perhitungan Rekapitulasi Kebutuhan Bahan, Alat & Tenaga Kerja :

Dst….

Alat
Bantu

Mesin
Gilas

Beton
Molen

Vol. Kebutuhan Alat
Dst….

Bt Bata

Bt. Kali

Kerikil

Pasir

Volume Kebutuhan Bahan
Semen

Pekerja

Tukang

Ka.
Tukang

No Uraian Pekerjaan

Mandor

Vol. Kebutuhan T. Kerja

(HOK) (HOK) (HOK) (HOK) (Zak) (M3) (M3) (M3) (Buah) (…..) (Jam) (Jam) (Set) (….)

1
2
dst

Total

 No : Diisi Nomor urut pekerjaan;
 Uraian Pekerjaan : Diisi nama tiap jenis pekerjaan;
 Kolom Volume Kebutuhan Tenaga Kerja (Mandor/Ka. Tukang, Tukang,Pekerja)
diisi nilai volume/jumlah masing-masing sesuai jenis pekerjaannya;
 Kolom Volume Kebutuhan Bahan dan Volume Kebutuhan Alat, prinsip
pengisiannya sama dengan Volume Kebutuhan Tenaga Kerja
 Baris Total pada setiap kolom kebutuhan : Diisi hasil penjumlahan Volume
Kebutuhan dari kegiatan pertama (baris teratas) sampai kegiatan terakhir (baris
terbawah);
Hasil perhitungan rekapitulasi ini akan menjadi masukan volume total
kebutuhan tenaga kerja, bahan, alat untuk perhitungan biayanya. Salinlah nilainilai total dari setiap jenis kebutuhan yang ada pada tabel tersebut kedalam


25

Formulir Rencana Anggaran Biaya (Formulir RAB-4) pada kolom Volume
Kebutuhan ”Total” (Kolom 4) untuk masing-masing komponen yang sesuai.
3) Hitung Kebutuhan Administrasi yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh
kegiatan/proyek.
Komponen kegiatan administrasi untuk menyelesaikan seluruh kegiatan/proyek,
disini hanya mencakup kegiatan administrasi minimal yang harus dibuat/dilakukan
oleh KSM selama pelaksanaan konstruksi, yaitu mencakup komponen :
 Pembuatan Papan Nama Proyek;
 Pembuatan administrasi Harian dan Mingguan Lapangan;
 Pembuatan Laporan Kegiatan KSM (Kemajuan Dwi-Mingguan dan
Pertanggungjawaban/Akhir);
 Photo copy (seperti dokumen proposal, laporan, administrasi, dll);
 Pengadaan ATK yang diperlukan;
 Dokumentasi/photo-photo kegiatan (0%, 50%, 100%);
 Materai secukupnya;
 Pengujian Kualitas Air Minum (1 sampel/contoh benda uji), hanya untuk
infrastruktur Air Minum yang sumber airnya bukan berasal dari air hujan,
PDAM atau perusahaan air minum lainnya.
Besarnya volume kebutuhan untuk tiap komponen administrasi tersebut pada
dasarnya dihitung sesuai kebutuhan lapangan. Dalam hal volume setiap
komponen tidak dapat diperkirakan dengan pasti maka dapat digunakan volume
1 (satu) dengan satuan ”Lumpsum” (Ls), kecuali untuk pengujian kualitas air
minum, yaitu 1 (satu) sampel/contoh benda uji.
Hasil perhitungan ini akan menjadi masukan volume total kebutuhan kegiatan
administrasi untuk perhitungan biaya proyek. Salinlah nilai-nilai volume dari
setiap jenis kebutuhan administrasi tersebut kedalam Formulir Rencana
Anggaran Biaya (Formulir RAB-4) pada kolom Volume Kebutuhan ”Total” (Kolom
4) untuk komponen administrasi.
Beberapa hal yang perlu dipahami berkaitan dengan penggunaan koefisien tenaga
kerja, bahan dan alat :
 Koefisien selalu dinyatakan dalam bentuk angka, bisa angkanya bulat (1, 2, dst)
atau angka pecahan (ada angka dibelakang koma seperti 0,003 atau 0,03, dst);
 Angka koefisien dapat berbeda-beda untuk tiap jenis tenaga kerja, bahan, alat
serta untuk tiap jenis pekerjaan;
 Angka koefisien biasanya diperoleh dari hasil pengujian yg dilakukan khusus
untuk itu (meskipun juga ada yang bisa dihitung sendiri), sehingga didalam
penyusunan RAB umumnya koefisien mengacu pada referensi/sumber yang
diterbitkan secara resmi seperti Analisa BOW, Analisa SNI, Analisa K, informasi
yang diterbitkan oleh pemerintah, dinas/sektor terkait di daerah;

26


Pengertian KOEFISIEN :
 Yang dimaksud dengan koefisien tenaga kerja atau biasa disebut
produktivitas tenaga kerja disini adalah banyaknya volume pekerjaan yang
mampu dikerjakan/diselesaikan oleh seorang tenaga kerja dalam satu
satuan waktu tertentu atau banyaknya tenaga kerja yang diperlukan untuk
menyelesaikan satu satuan pengukuran pekerjaan dalam satu satuan waktu
tertentu. Satuan yang digunakan adalah Hari Orang Kerja (HOK). Satu HOK
biasanya sama dengan 6 sampai 8 jam kerja (sesuai kondisi setempat).
Sebagai contoh, misalnya untuk pekerjaan 1 M3 pasangan pondasi batu
kali adukan 1semen : 4 pasir, maka koefisien tenaga kerja adalah :

0,18 untuk Mandor/Kepala Kelompok

0, 12 untuk Kepala Tukang Batu

1,20 untuk Tukang Batu

3,60 untuk Pekerja
Pengertiannya adalah 0,18 mandor + 0,12 kepala tukang + 1,2 tukang +
3,6 pekerja, bekerja bersama dalam 1 hari dapat menyelesiakan 1 m3
pasangan pondasi batu kali.



Yang dimaksud dengan koefisien bahan/material disini adalah
banyaknya/jumlah bahan/material yang dibutuhkan untuk menyelesaikan
satu satuan pengukuran pekerjaan. Satuan yang digunakan adalah sama
dengan satuan pengukuran bahan, misalnya pasir dinyakatakan dalam m3,
semen dinyatakan dalam zak, dst.

Sebagai contoh, misalnya untuk pekerjaan 1 M3 pasangan pondasi batu
kali adukan 1semen : 4 pasir, maka koefisien bahan :

1,20 M3 untuk batu kali

0,522 M3 untuk pasir pasangan

2,86 untuk zak semen



Yang dimaksud dengan koefisien alat/peralatan atau biasa disebut juga
produktivitas peralatan adalah banyaknya volume pekerjaan yang mampu
dihasilkan oleh suatu peralatan dalam satu satuan waktu tertentu atau
banyaknya
suatu
peralatan
yang
diperlukan
untuk
melaksanakan/menyelesiakan pekerjaan dalam satu satuan waktu tertentu.
Satuan yang digunakan adalah jam atau hari untuk peralatan besar/berat
seperti excavator, mesin gilas, dll sedangkan untuk peralatan bantu seperti
cangkul, pacul, linggis, dll dinyatakan dalam satuan buah atau set.
Sebagai contoh, misalnya untuk pemadatan pekerjaan lapis pondasi
sirtu per m3 dengan menggunakan alat mesin gilas, maka koefisien alat
mesin gilas adalah 0,083 per m3.


27

4) Perhitungan Volume Swadaya Masyarakat
Perhitungan Volume tiap jenis swadaya yang diberikan oleh masyarakat pada
tahap ini mencakup seluruh komponen swadaya masyarakat yang dikontribusikan
oleh warga, berupa: Tenaga Kerja, Bahan, Peralatan, Administrasi, Dana Tunai,
Lahan dan Konsumsi.
Data atau informasi utama untuk perhitungan volume swadaya ini adalah Daftar
Swadaya masyarakat yang telah disepakati pada Rembug Kesepakatan Swadaya
sebelumnya.
Sedangkan proses perhitungannya, pada prinsipnya sama dengan membuat
rekapitulasi volume kebutuhan proyek diatas, yaitu dengan menjumlahkan semua
volume tiap macam bentuk swadaya yang sama, misalnya berapa jumlah dari tiap
jenis Tenaga Kerja Mandor, Kepala Tukang, Tukang, Pekerja, semen, alat bantu
cangkul, dll.
Hasil perhitungan rekapitulasi swadaya ini akan menjadi masukan volume
kebutuhan swadaya untuk perhitungan RAB. Salinlah nilai-nilai volume kontribusi
swadaya ini kedalam Formulir Rencana Anggaran Biaya (Formulir RAB-4) pada
kolom Volume Kebutuhan ”Swadaya” (Kolom 5)
Beberapa hal yang perlu diperhatikan :
1) Apabila ada swadaya dalam bentuk dana tunai yang belum dijadikan menjadi
bentuk barang seperti bahan/alat/administrasi pada waktu rembug
kesepakatan swadaya masyarakat sebelumnya, maka dalam proses
perhitungan RAB ini perlu terlebih dahulu diubah nilainya kedalam bentuk
komponen swadaya non dana tunai (berupa barang) yang sebanding, misalnya
menjadi bahan semen 1 zak, atau biaya administrasi pembuatan papan nama
proyek, dll.
2) Untuk tiap jenis tenaga kerja (mandor, kepala tukang, tukang, pekerja) maka
perlu diperhatikan bahwa satuannya harus dibuat dalam bentuk HOK, yaitu
jumlah hari kerja yang disawadayakan dikali jumlah jam kerja perhari.
Besarnya Jam Kerja perhari biasanya 6 sampai 8 jam (dipilih sesuai jam kerja
setempat).
5) Perhitungan Volume Kebutuhan BLM/PNPM MP
Volume kebutuhan untuk sumber dana dari BLM PNPM hanya mencakup 4
komponen utama biaya konstruksi, yaitu berupa : Tenaga Kerja, Bahan, Peralatan,
Administrasi (termasuk Biaya Pengujian Kualitas Air Minum, untuk infrastruktur
Air Minum yang sumber airnya bukan berasal dari air hujan, PDAM atau
perusahaan air minum lainnya).
Dasar perhitungannya adalah dilakukan dengan cara Kebutuhan Total Proyek
dikurangi dengan Kebutuhan swadaya masyarakat untuk masing-masing
komponen tenaga kerja, bahan alat dan administrasi yang sesuai.
Proses perhitungannya dapat langsung menggunakan formulir Formulir Rencana
Anggaran Biaya (Formulir RAB-4 kolom 6) yaitu ”nilai volume kebutuhan total”
(kolom 4) dikurangi ”volume kebutuhan swadaya” (kolom 5).
Hasil akhir kegiatan perhitungan volume kebutuhan tenaga kerja, bahan dan alat
ini akan diperoleh gambaran :

28


1. Rekapitulasi dan rincian Volume kebutuhan Bahan, Tenaga kerja dan
Peralatan yang akan digunakan dari seluruh item pekerjaan pembangunan
prasarana
2. Rekapitulasi dan rincian Volume/kuantitas kebutuhan Bahan, Tenaga kerja
dan Peralatan dari kontribusi swadaya masyarakat untuk pembangunan
prasarana.
3. Rekapitulasi dan Rincian Volume/kuantitas kebutuhan Bahan, Tenaga kerja
dan Peralatan, untuk porsi sumber dana BLM.
6) Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Swadaya & BLM
Perhitungan RAB disini adalah mencakup perhitungan RAB Prasarana yang dirinci
untuk masing-masing sumber dana swadaya (kontribusi warga) dan sumber dana
BLM PNPM MP.
Prinsip dasar perhitungan RAB ini adalah diperoleh dengan cara menjumlahkan
biaya (RAB) dari setiap komponen yang diperlukan. Sedangkan besarnya biaya
setiap komponen adalah Volume setiap komponen dikali harga satuannya. Dasar
perhitungan RAB, secara sederhana dapat digunakan rumus berikut :

RAB

=

VOLUME

x

HARGA SATUAN

Adapun proses perhitungan RAB disini, mencakup :
A. RAB Swadaya Masyarakat dan RAB BLM/PNPM MP;
B. Rekapitulasi RAB Swadaya dan BLM (Diperlukan bilamana usulan kegiatan
KSM lebih dari satu jenis).
A). Perhitungan RAB Swadaya Masyarakat dan BLM PNPM MP
o

Swadaya Masyarakat :

Komponen biaya kontribusi/swadaya masyarakat yang diperhitungkan pada
RAB disini, mencakup 7 (tujuh) komponen, yaitu : komponen Tenaga Kerja,
Bahan, Peralatan, Dana Tunai, Lahan, Konsumsi dan Administrasi proyek;
Sebagai dasar perhitungan RAB Swadaya masyarakat adalah data/informasi
hasil perhitungan volume kebutuhan/kontribusi swadaya yang telah dibuat
sebelumnya dan data harga satuan. Harga satuan yang dipergunakan untuk
menilai swadaya ini adalah sama dengan harga satuan yang telah disepakati
(hasil survey 3 toko) dan khusus untuk tanah/tanaman produktif, konsumsi
dan administrasi maka dapat menggunakan harga pasar setempat.
o

BLM PNPM Mandiri Perkotaan :

Komponen RAB kegiatan yang diperhitungkan dari sumber dana BLM PNPM
MP adalah mencakup komponen biaya : upah tenaga kerja, material/bahan,
peralatan dan biaya Administrasi.


29

Khusus untuk pembiayaan kegiatan administrasi KSM, sangat didorong
untuk dipenuhi dari dana Swadaya masyarakat atau dukungan pihak ketiga
lainnya. Namun demikian dimungkinkan dapat menggunakan secara
terbatas sumber dana dari BLM/PNPM, sepanjang dapat dipastikan
penggunaannya oleh konsultan dan ini tidak menutup kemungkinan
adanya swadaya. Penggunaan dana tersebut harus diverifikasi baik
perencanaannya maupun realisasinya oleh Tim Konsultan dan BKM/UPL.
Batasan besarnya pagu per KSM dan cara pengalokasiannya dapat dilihat
pada penjelasan Catatan Yang Harus Diperhatikan, pada bagian akhir
penjelasan Rekapitulasi RAB.
Sebagai dasar perhitungan RAB kegiatan dari sumber dana BLM PNPM MP
adalah data/informasi hasil perhitungan volume kebutuhan tenaga kerja,
material/bahan, peralatan dan administrasi untuk BLM yang telah dibuat
sebelumnya (langkah 10.2.C) dan data Harga satuan hasil survey 3 toko yang
telah disepakati.
Adapun Penjelasan Cara Perhitungan tiap komponen biaya dalam RAB
tersebut sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :
Tabel 12 : Tabel Komponen Biaya dalam RAB
No

Jenis Komponen

Satuan

Volume

1.

Tenaga Kerja
(Mandor/K.Klp,
Tukang,Pekerja,
dll)

HOK

2.

Bahan Bangunan
(Pasir, Batu,
Semen,dll)

Sesuai
satuan
jenis bahan
(m2,m3,zak
, dll)

Jumlah Org TK
dikali jumlah hari
kerja yang
diberikan untuk
tiap jenis TK.
(sesuai jumlah yg
telah disepakati
KSM)
Sesuai jumlah
yang telah
disepakati KSM
untuk tiap jenis
Bahan

3.

Alat/Peralatan
Kerja (pacul,
pengaduk semen,
ember beton, dll)

Sesuai
satuan
jenis Alat
(bh, zak,
dll)

Sesuai jumlah
yang telah
disepakati KSM
untuk tiap jenis
Alat

4.

Dihitung sesuai
kebutuhan tiap
komponen untuk
keseluruhan
kegiatan/proyek
(atau gunakan
volume = 1 bila
satuannya adalah
Ls (Lumpsum)

 Papan Nama
Proyek;
 Administrasi
Harian/Minggu
an
 Laporan
Kegiatan KSM
(Kemajuan
Dwi-Mingguan

30

Nilai/Biaya
(Rp.)
Jum. HOK x
Upah perhari

Sesuai Harga
satuan dasar tiap
jenis bahan
termasuk biaya
transportnya
sampai dilokasi.
Sesuai Nilai
pembelian/
pembuatan/ sewa,
untuk tiap jenis
Alat

Jumlah Volume
x Harga Satuan
Dasar Bahan

Dihitung biaya
sesuai kebutuhan
tiap komponen

Jumlah Volume
x Harga Satuan
tiap komponen

Administrasi :
Sesuai
satuan
kebutuhan
tiap
komponen
atau
digunakan
satuan Ls
(Lumpsum)

Harga Satuan
(Rp)
Sesuai Nilai Upah
harian setempat
atau untuk tk. Kota
dapat memakai
UMR perhari


Jumlah Volume
x Harga Satuan
Alat

No

Jenis Komponen








5.

6.

7.

dan
Pertanggungja
waban/Akhir);
Photo copy
Pengadaan ATK
Photo-photo
kegiatan (0%,
50%, 100%);
Materai;
Pengujian
Kualitas Air
Minum

Satuan

Volume

Harga Satuan
(Rp)

Nilai/Biaya
(Rp.)

untuk
masingmasing
komponen

Dana Tunai
(Swadaya)

Bila ada swadaya tunai, supaya dijadikan berbentuk non-tunai yang
dibutuhkan untuk kegiatan konstruksi (bisa seperti bahan, alat,
administrasi) sehingga pada saat dimasukan dalam perhitungan RAB,
swadaya dana tunai tersebut sudah terintegrasi atau langsung
dipergunakan.
Tanah/Tanaman yang terkena proyek :
a. Tanah
M2
Luas tanah yang
Sesuai NJOP (Nilai
Jumlah Volume x
terkena proyek
Obyek Pajak)
Harga Satuan
setempat
Tanah
b. Tanaman
Batang/
Jumlah tanaman
Sesuai nilai
Jumlah Volume x
Produktif
Pohon
yang terkena
Tanaman dilokasi
Harga Satuan
proyek
setempat
Tanah
Konsumsi :
Ls/paket
Sesuai jumlah
Sesuai Nilai
Total Nilai
(dapat dirinci
yang ada
pembelian/
semua jenis
sesuai jenis
pembuatan tiap
Konsumsi
konsumsi dan
jenis konsumsi
harganya)

Hasil akhir dari perhitungan RAB ini adalah diperolehnya gambaran besarnya nilai
rencana swadaya masyarakat dan BLM PNPM MP yang diperlukan dalam pelaksanaan
kegiatan pembangunan prasarana, meliputi :
1. Volume/kuantitas dari setiap bentuk swadaya dan BLM/PNPM MP;
2. Besarnya nilai/biaya setiap bentuk swadaya dan BLM/PNPM MP;
Selanjutnya perhitungan RAB Swadaya dan BLM ini dapat langsung menggunakan
formulir (Formulir RAB-4), seperti tabel berikut :


31

Tabel 13 : Formulir Perhitungan RAB (Form RAB- 4)

2).

Rekapitulasi RAB (Swadaya dan BLM/PNPM)
Rekapitulasi RAB ini pada dasarnya hanya merupakan penggabungan dari
masing-masing RAB Swadaya dan RAB BLM/PNPM MP kedalam satu format,
bilamana kegiatan KSM lebih dari satu kegiatan. Atau dengan kata lain bahwa
bila kegiatan KSM yang ada hanya satu maka Rekapitulasi ini tidak perlu
dibuat, cukup formulir RAB-4 saja.
Sedangkan prinsip perhitungannya adalah dengan cara menjumlahkan hasil
perhitungan masing-masing biaya tiap komponen yang sesuai dari swadaya
dengan BLM untuk tiap kegiatan, misalnya KSM mengusulkan 2 kegiatan yaitu
pembangunan MCK dan Jalan Rabat Beton, maka Rekapitulasi yang dilakukan
adalah menjumlahkan nilai biaya setiap komponen yang sama pada kegiatan
MCK dan kegiatan Jalan Rabat Beton.
Untuk memudahkan proses dan cara perhitungan dapat menggunakan
formulir Rekapitulasi RAB (Formulir RAB-5) berikut.

32


Tabel 14 : Formulir Rekapitulasi RAB

Catatan yang harus diperhatikan :
1. Apabila satu KSM mempunyai kegiatan prasarana lebih dari satu jenis maka, RAB
Swadaya maupun BLM (Formulir RAB-4), sebaiknya dibuat secara terpisah masing
masing untuk tiap jenis kegiatan. Contohnya adalah kegiatan pembangunan MCK
dan Pembuatan Gorong-gorong oleh satu KSM, maka RABnya dibuat masing-masing
untuk MCK dan Gorong-gorong.
2. Bagi KSM yang mempunyai RAB kegiatan lebih dari satu supaya perhitungan biaya
administrasi ini diperhatikan dengan baik agar tidak terjadi duplikasi (tumpang
tindih) disetiap RAB kegiatannya. Sebaiknya hanya dicantumkan pada satu Formulir
RAB kegiatan saja (tidak pada semua RAB kegiatan yang dibuat).
3. Khusus untuk pembiayaan kegiatan administrasi KSM, (biaya penggadaan dokumen
proposal dan LPJ KSM) sangat didorong untuk dipenuhi dari dana Swadaya
masyarakat atau dukungan pihak ketiga lainnya. Namun demikian dimungkinkan
dapat menggunakan sumber dana dari BLM/PNPM sepanjang dapat dipastikan
penggunaannya oleh konsultan (“tidak disalah gunakan”) dan ini tidak menutup
kemungkinan adanya swadaya. Sejalan dengan itu, PNPM MP memberikan stimulan
dana administrasi kegiatan (tidak harus dihabiskan) dengan batasan, sebagai berikut
:
 Pagu maksimum Rp.150.000 untuk total Nilai Pekerjaan s/d Rp. 25 Juta per KSM;
 Pagu maksimum Rp. 200.000 untuk total Nilai Pekerjaan diatas Rp. 50 Juta per
KSM;


33

 Pagu maksimum Rp.350.000 untuk total Nilai Pekerjaan diatas Rp. 100 Juta per
KSM;
 Untuk Pengujian Kualitas Air Minum, pada infrastruktur Air Minum yang sumber
airnya bukan berasal dari air hujan, PDAM atau perusahaan air minum lainnya
menyesesuaikan harga setempat.

k. Pembuatan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
Secara sederhana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah formulir yang
menggambarkan rencana waktu pelaksanaan dari semua jenis kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam pembangunan suatu prasarana. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
pada dasarnya memberikan gambaran tentang rencana waktu dan urut-urutan
pelaksanaan dari semua jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan
infrastruktur.
Rencana jadwal pelaksanaan ini perlu dibuat, karena :
1) Waktu pemanfaatan atau pencairan dana telah ditetapkan batas waktunya;
2) Agar dapat diatur penggunaan (waktu dan jumlah) sumberdaya yang akan
digunakan dalam pelaksanaan pembangunan prasarana seperti dana, tenaga
kerja, bahan-bahan, peralatan;
3) Agar semua jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan
prasarana dapat berjalan secara teratur dan terarah menuju terwujudnya
bangunan/prasarana yang akan dibuat;
4) Untuk memenuhi persyaratan pelaksanaan pembangunan prasarana yang
diajukan dalam proposal pelaksanaan kegiatan;
Sasaran kegiatan ini adalah diketahuinya jangka waktu pelaksanaan
proyek/keseluruhan pekerjaan yang paling realistis dan tidak melampaui batasan yang
telah ditetapkan oleh program. Indikator keluarannya adalah :
 Adanya rencana waktu pelaksanaan tiap pekerjaan sesuai dengan volume
pekerjaan yang akan dilaksanakan (tidak terlampau lama atau cepat);
 Adanya jadwal pelaksanaan proyek (keseluruhan pekerjaan) yang tidak
melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam master schedule program;
Adapun Rencana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ini berisi :
1) Jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan;
2) Volume dari setiap jenis kegiatan yang harus dibuat;
3) Waktu pelaksanaan dari setiap jenis kegiatan (Durasi);
4) Bobot Kegiatan, yaitu suatu ukuran untuk mengetahui besarnya nilai suatu jenis
kegiatan terhadap keseluruhan kegiatan (proyek), yang dinyatakan dalam satuan
prosen (%). Secara sederhana bobot ini bisa diartikan, makin besar bobot suatu
kegiatan maka makin besar pula nilai pekerjaan tersebut. Nilai pekerjaan ini bisa
berupa nilai biaya atau waktunya;
Bentuk Jadwal pelaksanaan kegiatan dapat digunakan bentuk jadwal yang sangat
sederhana dan paling umum dipakai, yaitu berbentuk bagan balok (barchart).
Prinsipnya kegiatan yang akan dilakukan digambarkan dalam bentuk balok pada skala
waktu.
Adapun langkah-langkah pembuatannya adalah sebagai berikut :

34


1.
2.
3.
4.

Tentukan/Identifikasi semua jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan;
Buat urut-urutan pelaksanaan semua jenis kegiatan tersebut.
Tentukan Volume tiap jenis kegiatan (termasuk satuannya);
Tentukan ”lamanya waktu setiap jenis kegiatan (biasa disebut juga durasi)”.
Satuan durasi ini dapat dinyatakan dalam hari, minggu, dst;
5. Hitung Bobot masing-masing jenis kegiatan
6. Gambarkan ”waktu pelaksanaan” dari tiap jenis kegiatan dalam bentuk bagan
balok pada skala waktu.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan jadwal :
(1).

Urut-Urutan Kegiatan

Dalam penyusunan Jadwal Pekerjaan, cara penulisan urutan kegiatan lazimnya
disusun/ditulis dari atas kebawah, sehingga secara sederhana susunan tersebut dapat
memberikan gambaran bahwa suatu kegiatan dilaksanakan setelah selesai kegiatan
sebelumnya (kegiatan nomor diatasnya) kemudian dilanjutkan dengan kegiatan
berikutnya (kegiatan nomor dibawahnya).
Secara detail penjelasan bagaimana menentukan urut-urutan pekerjaan konstruksi
dapat dilihat pada penjelasan menentukan lingkup pekerjaan yang telah diuraikan
pada bagian sebelumnya.
(2).

Waktu Pelaksanaan kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan (Durasi) adalah jumlah waktu (satuannya boleh hari,
minggu dan seterusnya) yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan.
Untuk menentukan waktu pelaksanaan dari suatu jenis kegiatan maka pertama kita
harus ketahui lebih dahulu volume kegiatan yang akan dibuat (volume rencana),
kemudian kita tentukan metode kerja apa yang akan kita pakai.
Peranan Metode kerja cukup penting karena akan mempengaruhi durasi pekerjaan.
Kemampuan kerja (produktivitas) antara tenaga manusia (metode padat karya)
dengan peralatan (metode mekanis) akan sangat berbeda. Metode mana yang akan
digunakan, ini sangat tergantung pada kondisi yang ada dilapangan (seperti
ketersediaan tenaga kerja atau peralatan), apakah memungkinkan bila menggunakan
peralatan besar, bisa dipilih tenaga kerja atau peralatan atau kombinasi antara
keduanya (t. kerja dan peralatan).
Oleh karena kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat umumnya adalah kegiatan
yang sederhana, maka penentuan waktu tiap jenis kegiatan disarankan untuk dapat
dilakukan dengan cara perkiraan, dan sebaiknya dilakukan oleh orang yang
mempunyai pengalaman seperti tukang atau mandor bangunan agar taksiran
waktunya lebih mendekati kenyataan dilapangan (lebih realistis).
Untuk menentukan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk setiap jenis kegiatan
(durasi), dengan cara perkiraan maka dapat dilakukan dengan memperkirakan
langsung durasi setiap item pekerjaan. Atau dapat dilakukan dengan langkah-langkah
pendekatan perhitungan sederhana sebagai berikut :
a. Perlu di ketahui volume dari tiap jenis kegiatan, volume kegiatan yang besar tentu
akan memerlukan waktu penyelesaian yang lebih lama dibandingkan dengan


35

volume yang lebih sedikit (dalam kondisi jumlah tenaga kerja/alat yang
tetap/sama);
b. Perlu ditentukan metode kerja yang akan digunakan, apakah dengan tenaga kerja
atau peralatan. Dari Metode kerja yang dipilih, selanjutnya perlu diketahui
produktivitas/kemampuan kerja dari setiap tenaga kerja atau peralatan yang akan
digunakan. Kemampuan Kerja disini dapat diartikan sebagai “jumlah volume
pekerjaan yang dapat dihasilkan oleh seorang tenaga kerja atau satu unit
peralatan persatuan waktu tertentu. Satuan waktu tertentu ini bisa dipakai satuan
hari atau jam kerja. Sebagai contoh, misalnya kemampuan seorang tenaga kerja
untuk menggali tanah adalah 3 meterkubik per hari (6 jam kerja) atau kemampuan
alat excavator untuk menggali adalah 3 meterkubik perjam (18 m3 perhari).
Informasi untuk memperoleh nilai produktivitas tenaga kerja tiap jenis pekerjaan
dapat langsung ditanyakan pada masyarakat (tukang/mandor) setempat,
sedangkan untuk peralatan dapat diperoleh dari pemilik peralatan atau
pengalaman masyarakat atau dari instansi teknis setempat, dll.
c. Perlu ditentukan berapa jumlah tenaga kerja (tukang) atau peralatan yang akan
digunakan (tersedia). Dari jumlah tenaga kerja atau peralatan ini dapat diketahui
berapa volume pekerjaan yang akan dihasilkan secara berkelompok dalam satu
satuan waktu tertentu (produktivitas kelompok). Misalnya 4 orang tenaga kerja
melakukan pekerjaan galian, maka dalam satu hari, volume galian yang bisa
dihasilkan adalah 12 m3 (4 org x 3 m3), begitu juga dengan penggunaan peralatan
seperti excavator, dll.
d. Berdasarkan informasi ketiga hal tersebut, maka Durasi tiap pekerjaan dapat
dihitung dengan cara Volume Kegiatan di bagi jumlah produktivitas kelompok
kerja atau peralatan yang akan dipergunakan.
e. Lakukan langkah sesuai cara nomor 4) diatas untuk semua jenis kegiatan proyek;
Hal Yang perlu diperhatikan adalah : Satuan Waktu (durasi) untuk semua jenis
kegiatan harus dibuat sama, apakah hari atau minggu.
(3).

Bobot Kegiatan

Bobot Kegiatan disini digunakan untuk mengukur atau mengetahui besarnya nilai
suatu jenis kegiatan terhadap keseluruhan kegiatan (proyek), yang dinyatakan dalam
satuan prosen (%).
Secara sederhana bobot ini bisa diartikan, bahwa makin besar bobot suatu kegiatan
maka makin besar pula nilai kegiatan tersebut didalam proyek dan sebaliknya makin
kecil bobot suatu kegiatan maka kegiatan tersebut mempunyai nilai lebih kecil
didalam proyek (hanya merupakan suatu indikator).
Manfaat dengan diketahuinya bobot tiap kegiatan ini, kita dapat membuat prioritas
pilihan terhadap kegiatan yang bobotnya besar untuk dijadikan sebagai fokus atau
pusat perhatian pengendalian supaya pelaksanaan kegiatan nantinya tidak terlambat,
kualitas bangunan baik dan biaya yang digunakan efisien (pengendalian perjenis
kegiatan). Manfaat berikutnya adalah pada tahap pelaksanaan pembangunan
infrastruktur, dapat digunakan sebagai acuan untuk mengukur kemajuan (atau
progres) kegiatan dilapangan.

36


Cara menentukan bobot tiap kegiatan pada pekerjaan konstruksi/infrastruktur
lazimnya dihitung dengan mengacu pada jumlah biaya kegiatan, yaitu biaya kegiatan
dibagi jumlah total biaya, kemudian hasil tersebut dikalikan dengan 100 (angka 100
digunakan karena satuan bobot adalah adalah prosen/per seratus). Dan Jumlah
keseluruhan bobot kegiatan (proyek) harus sama dengan 100 %.
Dalam hal penentuan bobot pekerjaan, maka bila memiliki/melakukan perhitungan
biaya per-kegiatan maka dapat menggunakannya sebagai dasar perhitungan bobot,
Namun bila tidak tersedia maka sebagai pendekatan untuk menghitung bobot rencana
kegiatan ini dapat digunakan waktu (durasi) tiap kegiatan.
Cara perhitungannya adalah bobot tiap kegiatan sama dengan jumlah biaya/waktu
kegiatan tersebut (durasi) dibagi total jumlah biaya/waktu seluruh kegiatan, kemudian
nilainya di kali dengan 100%.
Catatan : Penting untuk diperhatikan bahwa bila pendekatan waktu digunakan sebagai
acuan perhitungan bobot kegiatan maka “perkiraan waktu setiap kegiatan (durasi)”
agar dibuat oleh orang yang cukup paham seperti tukang/mandor sehingga durasi
lebih realistis dan dapat menghasilkan bobot yang juga realistis.
(4).

Menggambarkan Bagan Balok

Menggambarkan Bagan Balok atau diagram batang pada prinsipnya adalah
menggambarkan durasi setiap kegiatan secara horizontal/mendatar pada skala waktu
untuk tiap jenis kegiatan. Langkah ini dilakukan mulai dari kegiatan pertama kemudian
diikuti oleh kegiatan berikutnya sampai kegiatan terakhir.
Untuk menggambarkan bagan balok dari setiap jenis kegiatan, maka terdapat
beberapa hal yang perlu dipahami :



“Skala Waktu” adalah semua kolom-kolom satuan waktu yang ada pada kolom
jadwal pelaksanaan. Setiap kolom mewakili satu satuan waktu. Sedangkan Jumlah
kolom ini dibuat sesuai jumlah satuan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan
semua jenis kegiatan proyek . Misalnya, suatu proyek akan dilaksanakan selama 4
minggu dengan menggunakan satuan waktu minggu maka jumlah kolom
mingguan dibuat 4 kolom, masing-masing kolom secara berutan ke kanan
mewakili Minggu I, Minggu II, Minggu III dan Minggu IV.



“Durasi” atau lamanya waktu yang dibutuhkan untuk tiap jenis kegiatan,
digambarkan sebagai panjang balok yang dibuat.



“Waktu Memulai” setiap jenis kegiatan atau kapan suatu jenis kegiatan dapat
dimulai pelaksanaannya adalah merupakan titik awal membuat bagan balok
kegiatan tersebut;
Berdasarkan urut-urutan kegiatan yang telah dibuat sebelumnya, maka waktu
memulai suatu kegiatan pada dasarnya adalah sama dengan waktu berakhirnya
kegiatan sebelumnya atau memulai suatu penggambaran balok suatu kegiatan
adalah sejajar akhir/ujung balok kegiatan sebelumnya (lihat contoh 1, Pekerjaan
Pasangan Bouwplank dengan pekerjaan Galian Tanah), atau
Oleh karena suatu proyek terdiri dari banyak jenis kegiatan, sedangkan waktu
pelaksanaan proyek sangat terbatas atau ada percepatan penyelesaian, maka
kadang-kadang waktu memulai suatu kegiatan tidak harus menunggu selesainya
seluruh kegiatan sebelumnya (biasa disebut pelaksanaan bertahap), tetapi dapat

o

o


37

dimulai menjelang berakhirnya kegiatan sebelumnya. Apabila kondisi seperti ini
dipilih maka penggambaran baloknya akan terlihat seperti berlapis (lihat contoh 1,
Pekerjaan Galian dengan Urugan Pasir).



“Waktu Selesai” suatu kegiatan atau kapan berakhirnya pelaksanaan suatu jenis
kegiatan adalah merupakan ujung akhir dari bagan balok kegiatan tersebut;
Contoh 1.

Tabel 15 : Contoh Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

l. Penyusunan Dokumen Pengadaan/RKS/Contoh Bentuk Proposal
Dokumen pengadaan merupakan produk/hasil kegiatan perencanaan teknis yang akan
menjadi acuan/standar dalam pelaksanaan pekerjaan. Beberapa dari dokumen
tersebut disediakan copy satu set oleh BKM (UPL) untuk diberikan (gratis) kepada KSM
yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut, yaitu :
(a).
(b).
(c).
(d).
(e).

38

Dokumen Desain/Gambar-gambar perencanaan teknis dan Spesifikasi Teknis;
Pengamanan Dampak Lingkungan dan Sosial (Safeguards)
Daftar Kuantitas Pekerjaan dan perhitungannya;
Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;
Hasil Kesepakatan Harga Satuan (Upah/Bahan/Alat) sebagai acuan/referensi;


(f).

(g).
(h).
(i).
(j).

Kebutuhan Tenaga Kerja, Bahan, Alat untuk keseluruhan pekerjaan tersebut dan
Referensi Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang digunakan sebagai
acuan/referensi;
Perkiraan besarnya alokasi dana sebagai pagu biaya kegiatan dan sumber
dananya yang telah pasti.
Contoh Bentuk Surat Perjanjian Kerjasama antara BKM dengan KSM
Contoh Bentuk Proposal KSM
Rencana Kerja & Syarat-syarat/RKS (bila ada pengadaan Jasa Pemborongan)

Dokumen-dokumen Desain/Gambar perencanaan, Spesifikasi Teknis dan Proposal
Pelaksanaan Kegiatan (yang telah terisi KSM) merupakan lampiran yang tak
terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Dana-Lingkungan (SPPD-L).
Keseluruhan dokumen ini selanjutnya disebut dokumen Kontrak.

m. Penyusunan Dokumen “Contoh Bentuk Proposal” Pelaksanaan Kegiatan
Contoh Bentuk Proposal disini merupakan dokumen yang berisi contoh
blanko/formulir proposal pelaksanaan kegiatan yang akan diisi/dibuat oleh KSM.
UPL menyusun Contoh Bentuk Proposal dan disepakati/ditetapkan oleh BKM sebagai
acuan yang akan diikuti oleh KSM dalam menyusun proposal pelaksanaan kegiatan.
Contoh bentuk proposal agar dibuat sesederhana mungkin sehingga KSM mudah
memahami dan membuat. Selain itu juga harus disusun sedemikian rupa sehingga
memberikan kerangka penyusunan/pelaksanaan yang sistematis. Adapun cakupan
substansi muatan proposal pelaksanaan kegiatan KSM,
sekurang-kurangnya
mencakup :
(1).
(2).
(3).
(4).
(5).
(6).
(7).
(8).
(9).

Uraian Singkat Usulan Kegiatan,
Daftar Calon Tenaga Kerja yang telah disurvey;
Hasil Kesepakatan Swadaya Masyarakat;
Hasil Kesepakatan Harga Satuan Upah/Bahan/Alat yang telah disurvey;
Daftar Kuantitas Pekerjaan;
Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pelaksanaan;
Jadwal Pelaksanaan;
Rencana Pengadaan;
Struktur Organisasi/Susunan Tim Pelaksana Lapangan.

Beberapa formulir dari Contoh Bentuk Proposal yang dibuat tersebut, untuk bagian
yang sifatnya tetap/sebagai acuan (hasil perencanaan teknis) sebaiknya sudah
tercantum dalam blanko, bila tidak dicantumkan langsung maka harus dijelaskan dan
disampaikan secara tertulis kepada KSM. Data ini terutama adalah : Uraian singkat
pekerjaan, Daftar Kuantitas Pekerjaan, Kebutuhan total Tenaga Kerja/Bahan/Alat
untuk pekerjaan tersebut dan referensi Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang
dipergunakan.
Sebagai referensi untuk penyusunan Contoh bentuk proposal ini dapat mengacu pada
contoh outline proposal kegiatan lingkungan sebagaimana terlampir.


39

40


BAB III
VERIFIKASI KELAYAKAN
DED DAN PROPOSAL


41

BAB III
VERIFIKASI KELAYAK AN DED DAN PROPOSAL
Untuk mewujudkan hasil pembangunan sarana & prasarana yang berkualitas, berfungsi baik
dan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara berkesinambungan maka prosesnya tidak
hanya dilakukan pada saat pelaksanaan konstruksi dan pemeliharaan saja, tetapi harus
dimulai sejak awal persiapan dan perencanaan teknisnya.
Salah satu upaya untuk memastikan bahwa proses dan hasil perencanaan teknis kegiatan
yang dilakukan oleh tim perencana dan atau KSM benar-benar telah memenuhi ketentuanketentuan yang dipersyaratakan dalam PNPM MP maka dokumen perencanaan teknis
(DED/Proposal) sebagai hasil persiapan dan perencanaan teknis kegiatan harus diverifikasi
kelayakannya.
Verifikasi kelayakan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa dan menilai
kebenaran/kelayakan dari dokumen perencanaan teknis (DED) / proposal usulan kegiatan
yang telah dibuat oleh tim perencana dan atau KSM. Adapun tujuannya adalah untuk
memastikan apakah usulan kegiatan yang direncanakan sudah layak atau belum layak
untuk dibangun. Sedangkan hasil yang diharapkan dari kegiatan verifikasi ini adalah adanya
rekomendasi atas kelayakan dokumen perencanaan teknis / proposal usulan kegiatan.
Adapun substansi yang diverifikasi pada dasarnya adalah seluruh aspek organisasi KSM dan
aspek manajemen & teknik kegiatan yang telah dilakukan dalam persiapan dan
perencanaan teknis sebagaimana yang tercantum dalama Dokumen perencanaan teknis
(DED) dan atau Proposal Usulan Kegiatan KSM. Dan untuk memudahkan proses pelaksanaan
kegiatan ini maka aspek-aspek verifikasi tersebut telah di rumuskan dalam bentuk kriteriakriteria kedalam suatu Daftar Periksa atau Formulir verifikasii, sehingga pada tahap
pelaksanaannya tinggal mengisi formulir yang telah ada.
Pendekatan pelaksanaannya adalah dilakukan secara bersama-sama oleh UPL dan Tim
Konsultan (khususnya Faskel Teknik, Askot Infrastruktur dan Tenaga Ahli Infrastruktur),
khusus untuk kegiatan PLPBK ditambah dari unsur tim teknis kab./kota yang sudah dibentuk
sehingga diharapkan juga terjadi proses belajar bagi UPL (terjadi pemindahan pengetahuan).

3.1 Mekanisme dan Pembagian Tugas Tim Pelaksanaan
Adapun mekanisme pelaksanaan kegiatan adalah sebagaimana ditunjukan pada Gambar
Diagram Mekanisme Pelaksanaan Verifikasi. Diagram tersebut dapat dijelakan sebagai
berikut :
a. Verifikasi dilakukan terhadap dokumen perencanaan teknis (DED) dan atau proposal
usulan kegiatan KSM dan bila diperlukan maka Tim verifikasi dapat menemui pihak KSM
atau kunjungan langsung pemeriksaan dilapangan.
b. Proses Verifikasi dilakukan secara tim yang terdiri dari UPL dan pihak Konsultan (Faskel
Teknik / Askot Infrastruktur) dan ditambah tim teknis kab./kota untuk kegiatan PLPBK.
c. Kesimpulan verifikasi berupa Rekomendasi Akhir, selanjutnya dibuat bersama (harus
disetujui oleh Askot atau TA. Infrastruktur) dengan kesimpulan dan tindaklanjut sebagai
berikut :

42


i.
ii.

Kegiatan Layak : Dibuat Berita Acara Kelayakan Kegiatan;
Layak dengan Penyempurnaan : Dokumen perencanaan teknis (DED) dan atau
Proposal & Formulir Hasil Verifikasinya dikembalikan kepada perencana teknis dan
atau KSM melalui UPL untuk dilakukan penyempurnaan sesuai catatan hasil
verifikasinya. Segera setelah penyempurnaan maka UPL dapat langsung
meyampaikan dokumen perbaikan tersebut kepada Faskel Teknik/Askot Infra/tim
teknis untuk diverifikasi kembali.
iii. Tidak Layak : Dokumen perencanaan teknis (DED) dan atau Proposal & Formulir
Hasil Verifikasinya dikembalikan kepada UPL dan diteruskan kepada BKM/LKM
untuk dibahas status dokumen perencanaan teknis (DED) atau usulan tersebut
dalam forum rapat BKM/LKM (Rapat BKM ini harus mengundang perencana teknis
dan KSM bersangkutan). Apabila hasil kesepakatan Rapat BKM/LKM mengakibatkan
perubahan usulan kegiatan maka harus mengacu prioritas pada RTPLP untuk
kegiatan PLPBK dan PJM/Renta Pronangkis untuk kegiatan reguler (harus ada Berita
Acara Kesepakatan) dan mekanisme selanjutnya adalah melakukan pembentukan
organisasi pelaksana (panitia) kembali bila ternyata usulan kegiatan pengganti tidak
akan dilaksanakan oleh KSM ini, tetapi bila tidak mengakibatkan perubahan usulan
maka mekanismenya kembali mengikuti mekanisme layak dengan penyempurnaan.
d. Setelah proses verifikasi selesai dan hasil rekomendasinya adalah layak maka dilakukan
penyusunan Berita Acara Kelayakan dokumen perencanaan dan Kegiatan Lingkungan
yang ditandatanagani bersama dan diketahui oleh minimal Lurah/Ka Desa, Ketua RT/RW
dan Tokoh masyarakat (Formulir V.3). Berita Acara ini selanjutnya menjadi bahan
masukan penetapan prioritas usulan kegiatan. Seluruh Proposal (termasuk
penyempurnaanya) dan formulir Verifikasi yang telah diisi agar diarsipkan dikantor
UPL/BKM dan Korkot.
Selanjutnya dengan mengingat kemampuan UPL yang masih proses belajar, khususnya
terkait substansi teknis infrastraktur serta adanya tingkat kerumitan/kompleksitas
kegiatan infrastruktur yang cukup bervariasi dilapangan maka dalam pelaksanaan proses
verifikasi, dibuat semacam pembagian tanggungjawab substansi, antara UPL dan Tim
Konsultan, termasuk juga antar Tim Konsultan sendiri (Faskel Teknik dan Askot
Infrastruktur). Pembagian tanggungjawab tersebut sebagaimana diuraikan pada tabel
berikut :

Tabel 16 : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Verifikasi
No

Tim

1.

Tim UPL

Tugas/Tanggungjawab

Keterangan

1) Melaksanakan verifikasi semua dokumen usulan
kegiatan, dengan proioritas pada materi/hal-hal
non-teknik sesuai acuan verifikasi;
2) Melaporkan hasil verifikasi yang telah
dilaksanakan kepada Faskel Teknik.


43

No
2.

3.

4.

44

Tim

Tugas/Tanggungjawab

Faskel Teknik 1) Melaksanakan verifikasi semua aspek/hal-hal
non-teknis sesuai acuan verifikasi;
2) Bertanggyngjawab melaksanakan Verifikasi
Teknis terhadap semua jenis Sarana dan
Prasarana Sederhana yang bersifat
Rehabilitasi/Perbaikan dan atau pembangunan
baru.
3) Dalam hal verifikasi yang menjadi
tanggungjawabnya, terdapat desain perlu
mendapat verifikasi lebih lanjut maka dapat
meminta verifikasi lebih lanjut dari Askot Infra.
4) Melaporkan Daftar jenis infrastruktur yang
menjadi tanggungjawab verifikasi Askot infra;
Askot Infra
1) Melaksanakan verifikasi aspek non-teknis,
khususnya terhadap 5 aspek non-teknis yang
menentukan “Tidak Layak” (lihat Penjelasan
Justifikasi “Tidak Layak”);
2) Melaksanakan Verifikasi Teknis terhadap semua
jenis sarana & prasarana yang bersifat
Pembangunan Baru dan atau peningkatan
3) Dan terhadap desain pembangunan baru untuk
jenis prasarana yang lebih kompleks, yaitu :
Jembatan Kayu/Beton diatas 6 meter (termasuk
box culvert); Jembatan Baja/Besi, diatas 10
meter; Jembatan Gantung; Saluran Irigasi,
Drainase; Prasarana Sumur Dalam/Bor,
Perpipaan, IPAS;
4) Dalam hal terdapat desain yang menurut Askot
perlu mendapat verifikasi lebih lanjut maka dapat
meminta verifikasi dari TA. Infra.
5) Melaporkan Daftar jenis infrastruktur yang
menjadi tanggungjawab verifikasi TA. Infra secara
tertulis.
TA. Infra
1). Memfasilitasi (termasuk menyiapkan SOP) untuk
desain pembangunan baru atau peningkatan
prasarana yang bersifat lebih kompleks;
2). Melaksanakan verifikasi jenis infrastruktur yang
perlu mendapat verifikasi lebih lanjut dari Askot.


Keterangan
Semua
verifikasi
yang
dilakukan
oleh UPL,
tetap dapat
diperiksa
oleh Faskel
Teknik;

Semua
verifikasi
teknis yang
dilakukan
oleh Faskel
teknik, tetap
dapat
diperiksa
oleh Askot
Infra.

Semua
verifikasi
teknis &
non- teknis
yang
dilakukan
oleh Askot
infra, tetap
dapat
diperiksa
oleh TA.
Infra.

No
5

3.2

Tim

Tugas/Tanggungjawab

Tim Teknis
1). Melakukan verifikasi dokumen perencanaan
(unsur dinas)
teknis (DED) kegiatan PLPBK yang meliputi:
a. Gambar Rencana
Kab/Kota
b. RAB
c. RKS
d. Dokumen lain

Keterangan
Semua
verifikasi
teknis &
non- teknis
yang
dilakukan
oleh Askot
infra/ TA.
Infra, tetap
dapat
diperiksa
oleh unsur
dinas
kab/kota

Langkah-langkah Teknis Pelaksanaan

Adapun langkah-langkah teknis pelaksanaan Verifikasi dapat diuraikan sebagai berikut :
A. Persiapan
• Memahami cara melaksanakan verifikasi (termasuk cara pengisian formulir) dari
Faskel/Askot Infra;
• Menyiapkan Dokumen Proposal yang sudah diterima dari KSM;
• Menyiapkan Formulir Penilaian Verifikasi (Formulir : V.1, terlampir);
B. Pelaksanaan Verifikasi :
1. Verifikasi dilakukan dengan cara memeriksa/menilai kebenaran atau kelayakan dari
setiap dokumen perencanaan teknis dan atau proposal yang ada. Cara pemeriksaan
kebenaran/kelayakan untuk setiap aspek verifikasi (pertanyaan) dapat dilihat pada
penjelasan Aspek Verifikasi (terlampir).
2. UPL, Faskel Teknis dan Askot Infrastruktur dan tim teknis (unsur dinas) melakukan
proses verifikasi sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing. Gunakan Formulir
: V.1 seperti terlampir.
3. Jawaban atas setiap pertanyaan Verifikasi dituliskan pada formulir, Kolom Penilaian
Kelayakan, yaitu :
a. Apabila hasil pemeriksaan/penilaian adalah diuraikan pada proposal secara
benar/ lengkap maka tuliskan jawaban ”Ya” (atau tanda (√)) pada kolom jawaban
”Ya” yang tersedia, dan
b. Apabila hasil pemeriksaan/penilaian adalah diuraikan secara tidak benar atau
kurang atau tidak ada sama sekali pada proposal maka tuliskan jawaban ”Tidak”
(atau tanda (√)) pada kolom jawaban ”Tidak” yang tersedia.
c. Apabila terdapat jawaban ”Tidak” (poin 3.b) maka harus dicantumkan/dicatat
apa saja kekurangan/kesalahan yang ditemukan. Hal-hal yang menjadi catatan ini
dituliskan pada kolom ”Catatan (Penyempurnaan)” yang telah disediakan
4. Berikan Rekomendasi Hasil Verifikasi dengan ketentuan berikut :
• Layak : bila semua aspek yang dinilai mempunyai jawaban Ya/Terpenuhi.
• Layak dengan Penyempurnaan : bila hasil Penilaian terdapat satu atau lebih
Jawaban aspek ”Tidak Layak” atau terdapat catatan penyempurnaan;


45

• Tidak Layak : bila ada jawaban ”Tidak Layak” diantara pertanyaan/kriteria
berikut :
o

o

46

ASPEK ORGANISASI
1) Adakah pengurus/anggota organisasi KSM jelas ?
2) Apakah jumlah anggota KSM dari peremuan, minimal 30%?
3) Apakah sudah dijustifikasi dan dinyatakan layak oleh BKM/LKM?
4) Apakah KSM Merupakan Pemanfaat & Pemelihara Sarana & Prasarana
yang dibangun ?
ASPEK MANAJEMEN, TEKNIS KEGIATAN
1) Apakah rencana lahan lokasi Bangunan telah dibebaskan (tidak akan ada
dampak sosial)?
2) Apakah Infrastruktur yang dibangun tidak bertentangan dengan Daftar
Kegiatan Terlarang ?
3) Apakah Infrastruktur yang dibangun tidak menimbulkan dampak
lingkungan ?
4) Kelayakan Teknis (Perencanaan Desain/Spesifikasi), mencakup :
Kesesuaian dengan spesifikasi standar teknis, Keamanan/kenyamanan
Pemakaian, Kualitas Bahan Utama, Pencapaian Manfaat/Fungsi
Infrastruktur.
5) Cantumkan rekomendasi yang sesuai/dipilih tersebut pada bagian akhir
formulir dengan cara mencoret semua alternatif rekomendasi yang tidak
dipilih;
6) Buatlah Berita Acara Kelayakan Verifikasi Kegiatan Lingkungan yang
ditandatanagani bersama dan diketahui oleh minimal Lurah/Ka Desa,
Ketua RT/RW dan Tokoh masyarakat (Contoh bentuk BA, seperti Formulir
V.2, terlampir).
7) Hasil Verifikasi (Lembar Verifikasi yang telah diisi dan ditandatangani)
dicopy satu rangkap sebagai laporan.


Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014

Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Similar a Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014

Similar a Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014 (20)

Más de Suhardi Bae

Más de Suhardi Bae (7)

Último

Último (20)

Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014