LAKIP KABUPATEN

KATA PENGANTAR
Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan
rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah ( LAKIP ) Kabupaten Lamongan Tahun 2012 dapat diselesaikan dengan baik.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai wujud
pertanggungjawaban pelaksanaan Visi, Misi, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lamongan
Tahun 2010 – 2015 dalam rangka mewujudkan kualitas kinerja penyelenggaraan
Pemerintahan,

Pembangunan

dan

Pembinaan

kemasyarakatan

sebagaimana

diamanatkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dalam implementasinya mengandung
konsekuensi terhadap capaian indikator yang menjadi tujuan utama, antara lain
tercapainya “Good Governance”, pelaksanaan otonomi daerah dan pemberdayaan
masyarakat di Kabupaten Lamongan dan sekaligus merupakan rangkaian pelaksanaan
evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mengemban Visi, Misi
dan Tujuan Organisasi Pemerintah Kabupaten Lamongan.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Akunbilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 yang berpedoman pada

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 ini masih kurang sempurna, sehingga diperlukan
koreksi, saran dan masukan dalam mengkaji nilai-nilai yang berkembang dalam
organisasi serta aspek-aspek yang belum tercakup dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 ini.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Lamongan Tahun 2012 ini, dengan tetap mengharap koreksi, saran dan masukan serta
petunjuk guna kesempurnaan penyusunan LAKIP pada tahun berikutnya, dan akhirnya
senantiasa kami memohon petunjuk dan bimbingan Allah SWT semoga pelaksanaan
otonomi daerah di Kabupaten Lamongan dapat lebih meningkat dan lebih baik sesuai
dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lamongan,

Maret 2013

BUPATI LAMONGAN

F A D E L I, SH, MM.

Lakip KABUPATEN LAMONGAN
Tahun 2012

DAFTAR ISI
Kata Pengantar ....................................................................................................
i
Daftar Isi ...............................................................................................................
iii
Ikhtisar Eksekutif ..................................................................................................
iv
BAB I
PENDAHULUAN ................................................................................
1
A. Latar Belakang ..............................................................................
1
B. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan ........................................
21
C. Sistematika Penyajian LAKIP .….................................................... 30
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .................................
31
A. Rencana Stratejik ...........................................................................
31
1. Visi ............................................................................................
31
2. Misi ...........................................................................................
33
3. Tujuan ....................................................................................... 34
4. Sasaran dan Indikator Sasaran ................................................
36
B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2012 .........................................
52
- Program ....................................................................................
53
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2012 ....................................................... 70
Bab III
AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................ 71
A. Pengukuran Kinerja ...................................................................... 72
B. Evaluasi Kinerja ...........................................................................
83
C. Analisis Akuntabilitas Kinerja .......................................................
87
D. Akuntabilitas Keuangan ............................................................... 104
Bab IV
PENUTUP ........................................................................................... 112
A. Kesimpulan ..................................................................................... 112
B. Saran .............................................................................................. 120
LAMPIRAN – LAMPIRAN :
121-155
Formulir Rencana Stratejik ( RS ) Tahun 2012
Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2012
Pengukuran Kinerja ( PK ) Tahun 2012
Penetapan Kinerja Tahun 2012

Tahun 2012

IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah ( LAKIP ) Tahun 2012
Pemerintah Kabupaten Lamongan menyajikan laporan capaian kenerja ( performance
result ) selama Tahun 2012 dan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
( RPJMD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2010 - 2015.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2010 - 2015 telah dijabarkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 Tahun
2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kabupaten Lamongan Tahun
2012 yang terimplementasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Tahun 2012 sebagai komitmen untuk pelaksanaan kinerja selama Tahun 2012. Sesuai
dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 tersebut,
Pemerintah Kabupaten Lamongan telah merencanakan 4 ( empat ) Misi,
4 ( empat ) Tujuan, 45 ( empat puluh lima ) Sasaran, 35 ( tiga puluh lima ) Program,
diperoleh capaian sasaran dengan rata-rata prosentase sebesar 103,48 % ( Sangat Baik /
Sangat Berhasil ). Sedangkan dari segi anggaran prosentase realisasi rata-rata
sebesar 95,07 % ( Sangat Baik / Sangat Berhasil ), yang dijabarkan menjadi 34 Urusan,
meliputi Urusan Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perumahan, Kepemudaan dan Olahraga,
Penanaman Modal, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kependudukan dan
Tahun 2012

Catatan Sipil, Ketenagakerjaan, Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika, Pertanahan, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri,
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial,
Kebudayaan, Statistik, Kearsipan, Perpustakaan, Kelautan dan Perikanan, Pertanian,
Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Pariwisata, Industri, Perdagangan serta
Ketransmigrasian.
Untuk melaksanakan strategi dalam upaya pencapaian sasaran tersebut sumber
anggaran pendapatan dalam APBD Tahun 2012 ( setelah perubahan anggaran ) sebesar
Rp 1.547.846.785.020,11 dan anggaran belanja serta transfer bagi hasil dalam
APBD Tahun 2012 sebesar Rp 1.550.496.303.561,11, sedangkan jumlah Penerimaan
Pembiayaan Daerah sebesar Rp 133.581.362.736,11 dan Pengeluaran Pembiayaan
Daerah

sebesar

Rp

46.962.374.800,00

dan

Pembiayaan

Netto

sebesar

Rp 86.618.987.936,11 sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ( SILPA ) sebesar
Rp 0,00.
Sedangkan

realisasi

APBD

Tahun

2012,

pendapatan

sebesar

Rp 1.471.488.261.043,11, realisasi belanja dan transfer bagi hasil sebesar
Rp

1.473.747.394.873,11,

realisasi

Penerimaan Pembiayaan Daerah

sebesar

Rp 134.347.719.686,11 dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar

Tahun 2012

Rp 46.962.374.800,00 sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ( SILPA )
sebesar Rp 86.063.877.506,02.
Dari 45 ( empat puluh lima ) Sasaran Stratejik yang telah ditetapkan capaian
kinerjanya pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan secara
umum masing-masing sasaran indikator kinerjanya telah bisa tercapai dengan baik dan
sesuai target, namun demikian masih terdapat beberapa sasaran dengan pencapaian
kinerja belum sepenuhnya berhasil sesuai target kinerja RPJMD 2010 – 2015 antara lain :
1. Misi Dua Sasaran Kesatu, Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman
Pangan dan Hortikultura, program dan kegiatan dalam mencapai sasaran
dilaksanakan Dinas Pertanian dan Kehutanan, yaitu Program Peningkatan produksi
padi, dengan target kinerja 1,00 % dan realisasi sebesar - 20,94 % sehingga
prosentase realisasi target tercapai sebesar - 4,19 %. Hal ini dikarenakan beberapa
faktor yang menyebabkan kegagalan panen padi akibat serangan hama wereng
skala ringan, sedang dan berat ;
2. Misi Dua Sasaran Kedelapan, Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata, program
dan kegiatan dalam mencapai sasaran dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata, yaitu Program Kunjungan Wisata, dengan target kinerja 2.006.400
wisatawan dan realisasi sebesar 1.534.704 wisatawan, sehingga prosentase realisasi
target tercapai sebesar 76,49 % ( Baik / Berhasil ). Tidak tercapainya target jumlah
kunjungan wisata tersebut disebabkan adanya persaingan dengan Kabupaten lain

Tahun 2012

( tetangga ) yang sudah banyak membuat daya tarik wisata sejenis dengan Wisata
Bahari Lamongan ( WBL ) dan Mazoola seperti Waterpack, Jatim Park 2 dan lain-lain
3. Misi Tiga Sasaran Kelima, Meningkatnya pengelolaan BUMD, program dan kegiatan
dalam mencapai sasaran dilaksanakan Bagian Bina Pengelolaan BUMD,

yaitu

Program Tata kelola Perusahaan Daerah yang baik, dengan target kinerja
2 SOP dan realisasi sebesar 1 SOP, sehingga prosentase realisasi target tercapai
sebesar 50,00 %.
Tidak tercapainya target tersebut dapat dijelaskan bahwa Penyusunan Sistem dan
Prosedur bagi Perusda dalam kegitan ini ditetapkan indikator berupa meningkatnya
kinerja Perusahaan Daerah dengan target 1 ( satu ) SOP dengan rencana anggaran
sebesar Rp 96.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 95.700.000,00 ( 99,69% ).
Strategi yang dilaksanakan melalui satu program yang diimplementasikan dalam
kegiatan tunggal berupa Penyusunan Standar Operasional Prosedur sebagai
pedoman pengelolaan Perusahaan Daerah dapat terlaksana dengan baik berkat
dukungan dan koordinasi yang intensif dengan pihak ketiga yaitu Tim Asistensi
Penyusunan SOP dari Kantor Akuntan Publik ( KAP ) Richard Risambessy dan Rekan
Surabaya dan juga PD. Aneka Usaha Lamongan Jaya. Hasil yang diperoleh dari
kegiatan ini adalah tersedianya buku Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman
dalam pengelolaan Perusahaan Daerah khususnya PD. Aneka Usaha Lamongan
Jaya, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman oleh Direksi dan jajaranya dalam
mengelola Perusahaan menuju kearah yang lebih profesional.

Tahun 2012

4. Misi Tiga Sasaran Kedua belas, Terjaminnya kualitas produk hukum dan kepastian
hukum, program dan kegiatan dalam mencapai sasaran dilaksanakan Bagian Hukum,
yaitu Kasus hukum yang diselesaikan dengan target 8 kasus hukum tercapai 3 kasus
hukum atau sebesar 37,50 % ( Sangat Kurang Baik / Tidak Berhasil ).
Tidak tercapainya target tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
Meningkatnya perwujudan kepastian hukum dan perlindungan hukum berdasarkan
kebenaran dan keadilan, dengan fokus sasaran utama adalah meningkatnya
perwujudan pemerintahan yang baik melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat
serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum, program dan kegiatan dalam
mencapai sasaran dilaksanakan oleh Bagian Hukum, capaian indikator sasaran ratarata sebesar 87,23 % ( Sangat Baik / Sangat Berhasil ). Untuk kegiatan penanganan
kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah, dari perkara perdata dan Tata
Usaha Negara yang ditangani pada tahun 2012 terdapat 4 perkara baru dan
9 perkara lanjutan dari tahun sebelumnya ( tingkat banding dan kasasi ). Sedangkan
jumlah kasus yang sudah selesai dan mempunyai kekuatan hukum sebanyak
3 kasus. Dari target yang ditetapkan 8 perkara terdapat 13 kasus yang ditangani pada
tahun 2012, sehingga dari target tingkat penyelesaian kasus 31,00 % tercapai
23,08 % kasus hukum.
5. Misi Empat Sasaran Kedelapan, Terselenggaranya pelayanan ketransmigrasian,
program dan kegiatan dalam mencapai sasaran dilaksanakan Dinas Sosial

Tahun 2012

Nakertrans, yaitu Program Transmigrasi swakarsa, dengan target kinerja 20,00 % dan
realisasi sebesar 0, sehingga prosentase realisasi target tidak tercapai.

.

Hal ini dikarenakan Pemerintah Pusat lebih memprioritaskan Transmigrasi dengan
Pola Transmigrasi Umum bukan Transmigrasi Swakarsa. Syarat Transmigrasi
Swakarsa sangat berat sehingga membuat minat masyarakat untuk mengikuti
Transmigrasi Swakarsa relatif minim ( biaya hidup yang disediakan Pemerintah Pusat
hanya untuk 3 bulan ). Sedangkan untuk transmigrasi regional / umum pada
Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Lamongan telah memberangkatkan sebanyak
25 Kepala Keluarga ke daerah tujuan, hal ini telah mengalami peningkatan dari jumlah
transmigrasi di Tahun 2011 yaitu sebanyak 20 Kepala Keluarga.
Sebagai upaya untuk mengatasi beberapa permasalahan-permasalahan
tersebut, telah ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :
1. Meningkatkan pembinaan dan penyuluhan kepada petani dalam melaksanakan
budidaya sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman serta
mengupayakan usaha kemitraan antara petani dengan pengusaha dalam rangka
pemasaran hasil.
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Asosiasi Industri Pariwisata Asia
Pacific dan Asosiasi Biro Pariwisata Indonesia untuk mempromosikan tempat-tempat
pariwisata Indonesia khususnya di Kabupaten Lamongan ke luar negeri dan
menciptakan stabilitas keamanan dalam negeri.

Tahun 2012

3. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kepada seluruh BUMD yang dimiliki
Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam bentuk Bimbingan Teknis atau Workshop
terkait penyusunan Pedoman Standar Operasional Prosedur ( SOP ) maupun
Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) serta melakukan perencanaan anggaran
yang lebih cermat.
4. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kesadaran hukum serta peningkatan
kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan
kepastian hukum dan perlindungan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan
kepada seluruh lapisan masyarakat.
5. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat khususnya yang
berminat mengikuti program Transmigrasi sehingga diharapkan tumbuh kesadaran
yang baik bagi calon peserta Program Transmigrasi.
Sebagai perwujudan upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan di Kabupaten Lamongan, maka perencanaan program prioritas
pembangunan Kabupaten Lamongan Tahun 2012 diantaranya :
1. Peningkatan mutu pendidikan ;
2. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat ;
3. Pembangunan infrastruktur jalan ;
4. Peningkatan kualitas tenaga kerja ;
5. Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan ;

Tahun 2012

6. Peningkatan pelayanan kepemerintahan ;
7. Peningkatan kesadaran dan kerukunan beragama ;
8. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan ;
9. Peningkatan prestasi olahraga ;
10. Peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Tahun 2012

BAB I
PENDAHULUAN
A.

LATAR BELAKANG
Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap
Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan
serta cita-cita bangsa bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan
penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar
penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara
berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme.
Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR-RI Nomor
IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah
diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang

Pemerintahan

Daerah

dinyatakan

bahwa

azas-azas

umum

penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib
penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, asas keterbukaan, azas
proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut penjelasan

Tahun 2012

Undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan
bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara
harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
1. Dasar Hukum
Sebagai dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kabupaten Lamongan Tahun 2011 adalah :
a. Instruksi Peresiden RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan
Pendayagunaan Aparatur Negara ;
b. Instruksi Peresiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah ;
c. Instruksi Peresiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi ;
d. Surat Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara ( LAN ) Nomor
589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah ;
e. Surat Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara ( LAN ) Nomor
239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

Tahun 2012

f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama
g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Data Potensi Wilayah Kabupaten Lamongan
2.1 Keadaan Geografi
Secara geografis Kabupaten Lamongan terletak pada 6º 51’ 54”
sampai dengan 7º 23’ 6” Lintang Selatan dan diantara garis Bujur Timur
122° 4’ 4” sampai 122° 33’12”. Kabupaten Lamongan memiliki luas
wilayah kurang lebih 1.812,8 Km² atau + 3.78 % dari luas wilayah
Propinsi Jawa Timur. Dengan panjang garis pantai sepanjang 47 Km,
maka wilayah perairan laut Kabupaten Lamongan adalah seluas 902,4
Km2 apabila dihitung 12 mil dari permukaan laut.
Daratan Kabupaten Lamongan dibelah Sungai Bengawan Solo,
secara garis besar daratannya dibedakan menjadi 3 ( tiga ) karakteristik :
1) Bagian Tengah Selatan merupakan dataran rendah yang relatif
agak subur yang membentang dari Kecamatan Kedungpring, Babat,
Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung Sugio, Maduran,
Sarirejo dan Kembangbahu.

Tahun 2012

2) Bagian Selatan dan Utara merupakan pegunungan kapur berbatu–
batu dengan kesuburan sedang. Kawasan ini terdiri dari Kecamatan
Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong,
Paciran, dan Solokuro.
3) Bagian Tengah Utara merupakan daerah Bonorowo yang
merupakan daerah rawan banjir. Kawasan ini meliputi Kecamatan
Sekaran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun
dan Glagah.
Batas wilayah administratif Kabupaten Lamongan adalah : sebelah Utara
berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Timur berbatasan dengan
Kabupaten Gresik, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten
Jombang dan Kabupaten Mojokerto, sebelah Barat berbatasan dengan
Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.
Kondisi topografi Kabupaten Lamongan dapat ditinjau dari
ketinggian wilayah di atas permukaan laut dan kelerengan lahan.
Kabupaten Lamongan terdiri dari dataran rendah dan bonorowo dengan
tingkat ketinggian 0 – 25 meter seluas 50,17 %, sedangkan ketinggian
25 – 100 meter seluas 45,68 %, selebihnya 4,15 % berketinggian
di atas 100 meter di atas permukaan air laut.

Tahun 2012

Dilihat dari tingkat kemiringan tanahnya, wilayah Kabupaten
Lamongan merupakan wilayah yang relatif datar, karena hampir 72,5 %
lahannya adalah datar atau dengan tingkat kemiringan 0 – 2 % yang
tersebar di Kecamatan Lamongan, Deket, Turi, Sekaran, Tikung, Pucuk,
Sukodadi, Babat, Kalitengah, Karanggeneng, Glagah, Karangbinangun,
Mantup, Sugio, Kedungpring, sebagian Bluluk, Modo dan Sambeng,
sedangkan hanya sebagian kecil dari wilayahnya adalah sangat curam,
atau kurang dari 1 % ( 0,16% ) yang mempunyai tingkat kemiringan
lahan 40 % lebih.
Kondisi tata guna tanah di Kabupaten Lamongan adalah
(1). Lahan sawah seluas 87.940 Ha yang terdiri dari lahan sawah teknis
13.077 Ha, setengah teknis 21.304 Ha, sederhana 11.386 Ha, Desa /
non PU 12.672 Ha dan tadah hujan 29.501 Ha. (2). Lahan bukan sawah
seluas 38.108 Ha, lahan non pertanian 40.924 Ha yang terdiri dari
pekarangan, bangunan dan halaman 12.710 Ha, perkebunan 357 Ha,
tegal 28,144 Ha, ladang / huma 3,884 Ha, padang penggembalaan /
rumput 12 Ha, hutan rakyat 1,159 Ha, hutan negara 21,999 Ha, rawa
734 Ha, tambak 684 Ha dan kolam 865 ha, lainnya ( jalan, sungai )
3.003 Ha.

Tahun 2012

2.2 Penduduk dan Tenaga Kerja :
Menurut data Lamongan Dalam Angka ( LDA ) Tahun 2012 yang
diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, jumlah
Penduduk Kabupaten Lamongan berdasarkan data Sensus Penduduk
Tahun 2011 sebanyak 1.179.059 jiwa, terdiri dari 576.513 jiwa (48,89 %)
laki-laki dan 609.179 jiwa ( 51,67 % ) perempuan.
Untuk mengurangi angka pengangguran, Pemerintah Kabupaten
Lamongan menfasilitasi para pencari kerja dengan penyedia lapangan
kerja pada Tahun 2012 melalui kegiatan Job Market Fair ( JMF ).
Dengan kegiatan ini + 1.726 orang pencari kerja tamatan SD / SLTP /
SLTA / Diploma I / II / III / S1 dan S2 Tahun 2011 terdiri dari
1.025 laki-laki dan 701 perempuan, akan terserap menjadi tenaga kerja.
Tenaga kerja yang dikirim ke Luar Negeri sebanyak 371 orang
seperti ke Malaysia 331 orang, Singapura 2 orang, Hongkong 4 orang,
Taiwan 11 orang, Brunei Darussalam 19 orang, Arab Saudi 2 orang,
Korea Selatan 1 orang dan Timor Leste 1 orang.
Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Lamongan yang
mengikuti Transmigrasi pada tahun 2011 dengan tujuan Gorontalo
sebanyak 15 KK ( 44 jiwa ) dan Sulawesi Selatan sebanyak 5 KK
( 20 ) jiwa.

Tahun 2012

3. Sosial :
Lembaga Pendidikan setingkat Taman Kanak-Kanak / RA, baik
negeri maupun swasta di Kabupaten Lamongan Tahun 2011 sebanyak
942 lembaga, dengan 942 gedung sekolah, 1.574 ruang belajar,
1.904 kelas dan jumlah murid sebanyak 31.069 murid.
Lembaga Pendidikan setingkat SD / MI dan SDLB baik negeri
maupun swasta di Kabupaten Lamongan Tahun 2011 sebanyak 644 lembaga,
dengan 644 gedung sekolah, 3.856 ruang belajar, 4.110 kelas dan jumlah
murid sebanyak 65.144 siswa.
Lembaga Pendidikan setingkat SMP / MTs, SMP Terbuka dan
SMP LB baik negeri maupun swasta dan di Kabupaten Lamongan Tahun
2011 sebanyak 143 lembaga, dengan 143 gedung sekolah, 1.210 ruang
belajar dan 1.217 kelas dan jumlah murid sebanyak 36.692 murid.
Lembaga Pendidikan tingkat SMU / SMK / MA dan SMA LB baik
negeri maupun swasta di Kabupaten Lamongan Tahun 2011 sebanyak
127 lembaga, dengan 127 gedung sekolah, 1.068 ruang belajar, 1.197 kelas
dan jumlah murid sebanyak 38.104 siswa.
Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Lamongan Tahun 2011
sebanyak 13 Perguruan Tinggi, yaitu UNISLA, AKPER, STIKIP PGRI,
STIE

KH. A. DAHLAN, STIKES MUHAMMADIYAH, Akademi Komunitas

Tahun 2012

Negeri Lamongan di Kecamatan Lamongan, UNISDA di Kecamatan Sukodadi,
STIT AL-FALAH di Kecamatan Sekaran, STIT MUHAMMADIYAH Lamongan
di

Kecamatan

Sambeng,

STAIM,

STAI

SUNAN

DRAJAD,

STIT

MUHAMMADIYAH dan STIE MUHAMMADIYAH di Kecamatan Paciran.
Jumlah keseluruhan dosen pada 11 Perguruan Tinggi tersebut sebanyak
568 dengan jumlah mahasiswa 11.574 dan rasio mahasiswa : dosen
sebesar 1 : 21.
Sarana Kesehatan di Kabupaten Lamongan Tahun 2011 terdiri dari
Rumah Sakit sebanyak 6 unit, Balai Pengobatan sebanyak 34 unit, BKIA
sebanyak 10 unit, Puskesmas sebanyak 33 unit, Puskesmas Pembantu
sebanyak 108 unit, tempat praktek Dokter sebanyak 157 unit, Apotek
sebanyak 60 unit, Laboratorium Medis sebanyak 8 unit, sedangkan banyaknya
Paramedis terdiri dari Dokter Umum sebanyak 178 orang, Dokter Gigi
sebanyak 42 orang, Dokter Spesialis Anak sebanyak 4 orang, Dokter Obgyn
sebanyak 6 orang, Analis kesehatan sebanyak 45 orang, Sarjana Kesehatan
Masyarakat sebanyak 16 orang, Apoteker sebanyak 11 orang, Asisten
Apoteket sebanyak 61 orang, Pengatur gizi sebanyak 43 orang, Bidan
sebanyak 633 orang, Perawat sebanyak 874 orang, Sanitarian sebanyak
62 orang, Fisio therapy sebanyak 13 orang, Perawat gigi sebanyak 17 orang,
dan Analis laboratorium sebanyak 45 orang.

Tahun 2012

Tempat peribadatan di Kabupaten Lamongan terdiri dari Masjid
sebanyak 1.763 buah, Musholla sebanyak 437 buah, Langgar / Surau
sebanyak 3.978 buah, Gereja Protestan sebanyak 9 buah dan Pura sebanyak
1 buah.
Jamaah haji yang diberangkatkan pada Tahun 2011 dari Kabupaten
Lamongan sebanyak 1.666 orang, terdiri dari jamaah laki-laki sebanyak
799 orang dan jamaah perempuan sebanyak 867 orang.
Jumlah Mustahiq dan Pengeluaran Zakat Fitrah di Kabupaten
Lamongan terdiri dari Mustahiq sebanyak 396.061 orang. Sedangkan
pengeluaran zakat fitrah menurut jenisnya terdiri dari zakat fitrah berupa
beras sebanyak 2.186.416 kg dan zakat fitrah berupa uang sebesar
Rp 468.690.000,-.
4. Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan :
Luas lahan di Kabupaten Lamongan Tahun 2011 seluas 166.972 Ha
terbagi menjadi lahan sawah seluas 87.940 Ha dan lahan non sawah seluas
38.108 Ha dan lahan non pertanian seluas 40.924 Ha, dengan rincian luas
panen padi seluas 127.709 Ha, produksi 678.042,17 Ton dengan rata-rata
produksi 5,31 Ton/Ha, Jagung dengan luas panen seluas 51.752 Ha, produksi
282.554,98 Ton dengan rata-rata produksi 5,46 Ton/Ha, Ubi kayu dengan luas
panen seluas 2.765 Ha, produksi 44.807,09 Ton, dengan rata-rata produksi
16,21 Ton/Ha, Ubi jalar dengan luas panen seluas 52 Ha produksi 587,47 Ton,
Tahun 2012

dengan rata-rata produksi 11,30 Ton/Ha, Kacang tanah dengan luas panen
seluas 5.708 Ha, produksi 7.641,95 Ton, dengan rata-rata produksi 1,34
Ton/Ha, Kacang hijau dengan luas panen seluas 6.123 Ha, produksi 8.107,84
Ton, dengan rata-rata produksi 1,32 Ton/Ha, Kedelai dengan luas panen
seluas 23.072 Ha, produksi 30.773 Ton, dengan rata-rata produksi 1,33
Ton/Ha, Tebu dengan realisasi luas panen seluas 2.108,75 Ha, produksi
152.403,17 Ton, dengan rata-rata produksi 72,27 Ton/Ha, Tembakau virginia
dengan luas areal seluas 5.263 Ha, produksi daun basah 67.607,30 Ton,
dengan rata-rata produksi 12.845,77 Kg/Ha, Tembakau rakyat dengan luas
areal seluas 3.460 Ha, produksi daun basah 40.946,90 Ton, dengan rata-rata
produksi 11.834,36 Kg/Ha, Kapas dengan luas areal seluas 451,95 Ha,
produksi 39,33 Ton, dengan rata-rata produksi 87,03 Kg/Ha, Kenaf dengan
luas areal seluas 1.023,20 Ha, Kelapa dengan luas areal 406,03 Ha, produksi
2,17 Ton, dengan rata-rata produksi 5,68 Kg/Ha, Bawang daun dengan luas
panen 7 Ha, produksi 211 Kw, dengan rata-rata produksi 3,01 Ton/Ha,
Bawang merah dengan luas panen 94 Ha, produksi 5.538 Ton, dengan ratarata produksi 58,91 Ton/Ha Sawi dengan luas panen 7 Ha, produksi 7 Kw,
Cabe rawit dengan luas panen 3.611 Ha, produksi 96.619 Kw, dengan ratarata produksi 2,68 Ton/Ha, Cabe besar dengan luas panen 16 Ha, produksi
240 Ton, dengan rata-rata produksi 1,50 Ton/Ha, Cabe jamu dengan luas
panen 88,78 Ha, produksi 240 Ton, dengan rata-rata produksi 579,07 Kg/Ha,

Tahun 2012

Tomato dengan luas panen 66 Ha, produksi 3.321 Ton, dengan rata-rata
produksi 5,03 Ton/Ha, Kacang panjang dengan luas panen 190 Ha, produksi
1.306 Ton dengan rata-rata produksi 0,69 Ton/Ha, Terong dengan luas panen
57 Ha, produksi 2.804 Ton, dengan rata-rata produksi 4,92 Ton/Ha, Ketimun
dengan luas panen 64 Ha, produksi 2.764 Ton, dengan rata-rata produksi
4,32 Ton/Ha, Semangka dengan luas panen 1.992 Ha, produksi 1.663,58 Ton,
dengan rata-rata produksi 0,82 Ton/Ha, Melon dengan luas panen 16 Ha,
produksi 162 Ton, dengan rata-rata produksi 10,13 Ton/Ha, Blewah dengan
luas panen 1.276 Ha, produksi 1.837,53 Ton, dengan rata-rata produksi
1,44 Ton/Ha, Blimbing dengan luas panen 19.137 Ha, produksi 258,40 Ton,
dengan rata-rata produksi 0,01 Ton/Ha, Jambu biji dengan luas panen 57.040
pohon, produksi 438,70 Ton, dengan rata-rata produksi 0,01 Ton/Ha, Jambu
air dengan luas panen 34.257 pohon, produksi 354 Ton, dengan rata-rata
produksi 0,01 Ton/Ha, Jeruk Siam dengan luas panen 2.185 pohon, produksi
19,80 Ton, dengan rata-rata produksi 0,01 Ton/Ha, Jeruk besar dengan luas
panen 22 pohon, produksi 1,80 Ton, dengan rata-rata produksi 0,08 Ton/Ha,
Mangga dengan luas panen 768.377 pohon, produksi 20.396,40 Ton, dengan
rata-rata produksi 0,03 Ton/Ha, Pisang dengan luas panen 781.399 pohon,
produksi 5.575 Ton, dengan rata-rata produksi 0,01 Ton/Ha, Salak dengan
luas panen 130 pohon, produksi 1,70 Ton, dengan rata-rata produksi
0,01 Ton/Ha, Sawo dengan luas panen 9.496 pohon, produksi 499,90 Ton,

Tahun 2012

dengan rata-rata produksi 0,05 Ton/Ha, Sirsak dengan luas panen 8.651
pohon, produksi 128,30 Ton, dengan rata-rata produksi 0,01 Ton/Ha, Sukun
dengan luas panen 6.364 pohon, produksi 190,30 Ton, dengan rata-rata
produksi 0,03 Ton/Ha, Melinjo dengan luas panen 3.415 pohon, produksi
225,50 Ton, dengan rata-rata produksi 0,07 Ton/Ha, Nanas dengan luas
panen 66 Ha, produksi 0,7 Ton, dengan rata-rata produksi 0,01 Ton/Ha,
Pepaya dengan luas panen 44.607 pohon, produksi 1.420 Ton, dengan ratarata produksi 0,03 Ton/Ha, Nangka dengan luas panen 36.302 pohon,
produksi 5,841 Ton, dengan rata-rata produksi 0,16 Ton/Ha.
Ikan konsumsi sungai realisasi luas area 855,50 Ha, produksi
1.127.378,52 Kg dengan rata-rata produksi 1.317,80 Kg/Ha, ikan konsumsi
rawa realisasi luas area 7.087 Ha, produksi 979.411,34 Kg, dengan rata-rata
produksi 138,20 Kg/Ha, ikan konsumsi kolam realisasi luas area 341,66 Ha,
produksi 1.075.274 Kg dengan rata-rata produksi 3.147,20 Kg/Ha, ikan
konsumsi tambak realisasi luas area 1.745,40 Ha, produksi 4.343.267 Kg,
dengan rata-rata produksi 2.488,41 Kg/Ha, ikan konsumsi waduk realisasi
luas area 3.068 Ha, produksi 884.993,07 Kg, dengan rata-rata produksi
288,46 Kg/Ha, konsumsi sawah tambak realisasi luas area 23.454,73 Ha,
produksi 31.206.771,01 Kg, dengan rata-rata produksi 1.330,51 Kg/Ha.
Produksi perikanan laut dengan rincian pelabuhan Lohgung 457,75 Ton,

Tahun 2012

Labuhan 1.839,84 Ton, Brondong 55.377,43 Ton, Kranji 5.090,44 Ton dan
Weru 5.536,62 Ton.
Populasi ternak unggas ayam buras 1.839.632 ekor, ayam ras
31.225.776 ekor, itik 150.693 ekor dan itik manila 26.141 ekor, sapi potong
110.632 ekor, sapi perah 3 ekor, kerbau 336 ekor, kuda 127 ekor, kambing
86.397 ekor dan domba 49.150 ekor. Sedangkan produksi ternak dalam
bentuk telur, baik ternak besar dan kecil adalah ayam buras 13.604.787 butir,
ayam ras 638.392,58 Kg, itik 12.608.267 butir, itik manila 2.291.902 butir dan
dalam bentuk daging, ayam petelur 3.854.018,85 Kg, ayam pedaging
2.408.927,40 Kg, ayam buras 617.001 Kg, itik 544.023,20 Kg, itik manila
181.996,40, sapi 3.951.446 Kg, kambing 295.286,88 Kg, domba 195.235,04
Kg, kulit sapi 20.212 lembar, kulit kambing 38.084 lembar.
Produksi daging di Kabupaten Lamongan selama periode tahun 2011
sebanyak 12.047.934,77 Kg dan telur sebanyak 29.143.348,58 Kg.
Luas lahan non sawah seluas 38.108 Ha menurut penggunaannya
berdasarkan prosentase terdiri dari pekarangan, bangunan dan halaman
12.710 Ha, tegal 28.144 Ha, ladang / huma 3.884 Ha, padang penggembalaan
12 Ha, hutan negara 21.9994 Ha, perkebunan 357 Ha, jalan, sungai 3.003 Ha,
rawa tidak ditanami 734 Ha dan tambak 684 Ha, kolam / tebat / empang
865 Ha.

Tahun 2012

5. Perdagangan dan Industri :
Dalam penataan eksistensi bidang Perdagangan dan Industri,
Pemerintah Daerah menerapkan strategi pemberdayaan yang mengutamakan
memiliki Multiplayer Effect terhadap ekonomi masyarakat. Dalam upaya
pengembangan bidang Perdagangan dan Industri ini tentunya masih dijumpai
kendala-kendala antara lain terbatasnya tingkat kualitas sumber daya
manusia, terbatasnya proses introduksi teknologi dan keterbatasan akses
modal sehingga perlu melibatkan investor.
Guna lebih mendorong dan meningkatkan gairah perekonomian
daerah serta mendukung pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah
Kabupaten Lamongan telah mengambil langkah-langkah terobosan program
strategis diantaranya penataan wajah kota, penuntasan penyelesaian
pembangunan dan penambahan fasilitas kawasan Lamongan Integrated
Shore Base ( LIS ), pembangunan dok kapal, pengembangan obyek Wisata
Bahari Lamongan ( WBL ) dan Mazoola serta penuntasan penyelesaian
pembangunan pelabuhan ASDP secara berkesinambungan.
Jumlah perusahaan industri besar / sedang di Kabupaten Lamongan
tahun 2011 terdapat 119 unit, terdiri dari 37 unit kategori besar dan 82 unit
kategori sedang, dengan rincian 14 unit industri makanan, minuman dan
tembakau, 71 unit industri tekstil, pakaian jadi dan kulit, 3 unit industri kayu,

Tahun 2012

barang-barang dari kayu, perabot, bambu, rotan, furniture, 1 unit industri
kertas percetakan dan penerbitan, 4 unit industri kimia, minyak bumi,
batubara, karet dan plastik, 8 unit industri barang galian non logam kecuali
minyak bumi dan batubara, serta 18 unit pengolahan lainnya.
Pengurusan TDP selama Tahun 2011 sebanyak 1.319 dengan rincian
56 Perseroan Terbatas ( PT ), 45 Koperasi, 165 Commanditair Venotscape
( CV ) dan 1.051 Perusahaan Otomotif ( PO ) dan lain-lain 2. Sedangkan
pengurusan SIUP selama Tahun 2011 sebanyak 1.351, dengan rincian
Pedagang besar 13, Pedagang sedang 105 dan Pedagang kecil 1.233.
Produk-produk unggulan Kabupaten Lamongan dan lokasinya dapat
dilihat pada table sebagai berikut :
Tabel 1.1
Produk Unggulan Kabupaten Lamongan dan Lokasi
NO

PRODUK UNGGULAN

1.

Tenun ikat

Desa Parengan, Desa Pringgoboyo, Desa Kanugrahan
Kec. Maduran

2.

Batik tulis

Desa Sendang Agung, Desa Sendang Duwur, Kec. Paciran

3.

Aneka tas ( anyaman )

Kec. Lamongan, Kec. Tikung

4.

Bordir

Kec. Karangbinangun, Kec. Glagah, Kec. Paciran

5.

Tikar lipat

Kec. Lamongan, Kec. Kembangbahu

6.

Wingko

Kec. Babat, Kec. Lamongan

7.

Kopyah

Desa Pengangsalan, Kec. Kalitengah

8.

Konveksi

Kec. Babat, Kec. Kalitengah, Kec. Brondong

9.

Anyaman pandan

Kec. Mantup, Kec. Sambeng, Kec. Kembangbahu,
Kec. Ngimbang, Kec. Modo, Kec. Bluluk

10.

Anyaman bambu

Kec. Mantup, Kec. Kedungpring, Kec. Sukodadi

11.

Kapal rakyat

Kec. Paciran, Kec. Brondong

Tahun 2012

LOKASI

Dalam Tahun 2011 di Kabupaten Lamongan, terdapat 108 pasar,
8.038 kios / toko dan pedagang sebanyak 14.101.
Selama Tahun 2011, perkembangan investasi domestik ( Non PMDN /
PMA ) di Kabupaten Lamongan berdasarkan ijin yang dikeluarkan terdapat
969 unti usaha dengan nilai investasi sebesar Rp 805.154.444,39. Sedangkan
perkembangan

investasi

PMDN

dengan

nilai

investasi

sebesar

Rp 351.627.755,00 dan PMA sebesar Rp 2.692.000.000,00.
6. Perhubungan dan Komunikasi :
Panjang jalan Kabupaten adalah sepanjang 346,732 Km yang meliputi
jalan negara sepanjang 70,633 Km, jalan provinsi 57,928 Km, dan jalan
kabupaten 274,822 Km. Apabila dilihat menurut kondisi jenis permukaan jalan
terdiri dari 402,303 Km jalan aspal, 0,3 Km kerikil dan 171,910 Km tidak dirinci.
Dilihat dari kondisi jalan 273,422 Km dalam kondisi baik, 51,88 Km
kondisi sedang, 0,30 Km kondisi rusak dan kondisi rusak berat 148,991 Km.
Frekuensi pelayanan pengiriman surat, paket dan kartu pos terdiri dari
kilat khusus sebanyak 29.157 surat, kilat sebanyak 38.375 surat, surat tercatat
sebanyak 33 surat dan surat biasa sebanyak 35.578 surat, rata-rata
mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan adanya telepon selular
yang semakin canggih dengan fitur-fitur teknologi yang sangat dibutuhkan
masyarakat

dalam

Tahun 2012

berkomunikasi.

Sedangkan

frekuensi

pelayanan

penyetoran giro dan cek pos, diterima sebanyak 144 dengan total nilai
Rp 219.657.000,- dan dibayar sebanyak 633 kali dengan total nilai
Rp 1.962.057.000,- .
Pelayanan yang telah dilakukan oleh Kantor Pos Cabang Lamongan
selama tahun 2011 antara lain EMS sebanyak 675 kali dan paket pos
sebanyak 18.709 kali. Untuk Tabanas, nilai ditabung sebesar Rp 16.700.837,dengan jumlah transaksi 5.444 kali sedangkan pembayaran tabungan /
pengambilan sebanyak 12.343 kali, nilai yang dibayarkan sebesar
Rp 18.831.598,7. Perhotelan dan Pariwisata :
Banyaknya hotel menurut kategori hotel di Kabupaten Lamongan
tahun 2011 sebanyak 7 buah, dengan jumlah kamar sebanyak 177 kamar dan
jumlah tempat tidur sebanyak 320 buah. Sedangkan Jumlah tamu yang
menginap sebanyak 45.251 orang.
Jumlah pengunjung obyek wisata Museum Sunan Drajad selama
Tahun 2011 sebesar 264.775 orang, Wisata Bahari Lamongan ( WBL )
sebesar 958.136 orang, Wisata Mazoola ( Tanjung Kodok, Maharani Zoo dan
Goa Maharani ) sebesar 365.580 orang dan Wisata Waduk Gondang
sebesar 70.243 orang.
8. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB :

Tahun 2012

Realisasi anggaran pendapatan Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun 2012 sebesar Rp 1.550.496.303.561,11 terdiri dari Pendapatan
Daerah sebesar Rp 120.937.919.425,-.

Dana Perimbangan sebesar

Rp 998.761.606.200,- dan Pendapatan lain-lain yang sah sebesar
Rp 344.177.790.000,-.
Pada Tahun 2011 total nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sebesar
Rp 13.460.954,99 juta, mengalami peningkatan 14,33 % dibanding Tahun
2010 yang mencapai Rp 11.774.155,30 juta. Pada periode yang sama total
nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan sebesar Rp

6.625.823,03 juta,

sedangkan Tahun 2010 mencapai Rp 6.191.066,48 juta, sehingga diperoleh
pertumbuhan ekonomi sebesar 7,02 %. Hal ini tidak lepas dari kerja keras
Pemerintah Daerah bersama seluruh lapisan masyarakat dalam membangun
perekonomian daerah. Pertumbuhan yang relatif tinggi tersebut juga
menunjukkan bahwa sejauh ini dampak krisis ekonomi global yang melanda
perekonomian dunia belum begitu berpengaruh bagi perekonomian di
Kabupaten Lamongan. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Lamongan
tetap mewaspadai dampak krisis tersebut dengan berbagai kebijakan berupa
pemberian

stimulus-stimulus

antara

lain

peningkatan

pembangunan

infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal melalui pembinaan dan fasilitasi
permodalan bagi koperasi dan UMKM.

Tahun 2012

Jumlah Koperasi Primer Tahun 2011 sebanyak 1.047 buah, dengan
anggota sebanyak 159.337 orang, pengurus sebanyak 4.507 orang, pengawas
2.689 orang, dan jumlah karyawan sebanyak 6.580 orang dengan modal
sendiri sebesar Rp 172.027.749.000,-. Jumlah Koperasi Sekunder Tahun 2011
sebanyak 2 buah, dengan anggota sebanyak 75 orang, pengurus sebanyak 12
orang, pengawas 6 orang, dan jumlah karyawan sebanyak 12 orang, dengan
modal sendiri sebesar Rp 5.172.578.000,-. Jumlah KUD Tahun 2011
sebanyak 29 buah, dengan anggota sebanyak 88.440 orang, pengurus
131 orang, pengawas 79 orang, dan karyawan 5.575 orang, dengan modal
sendiri sebesar Rp 18.736.868.000,-. Jumlah KPRI sebanyak 56 buah, dengan
anggota sebanyak 13.112 orang, pengurus 288 orang, pengawas 159 orang,
dan karyawan 197 orang, dengan modal sendiri sebesar Rp 71.122.185.000,-.
Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) Kabupaten Lamongan
Tahun 2011 Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan
sebagai berikut :

Tahun 2012

Tabel.1.2
PDRB KABUPATEN LAMONGAN ATAS DASAR HARGA BERLAKU
DAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2011
LAPANGAN USAHA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pertanian
Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengolahan
Listrik, Gas dan Air Bersih
Bangunan / Konstruksi
Perdagangan, Hotel dan restoran
Pengangkutan dan komunikasi
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
Jasa-jasa

Atas Dasar Harga
Berlaku
5.730.111,64
28.046,97
699.680,02
105.350,12
367.351,29
4.507.274,27
277.759,24
480.868,38
1.264.513,06

Atas Dasar Harga
Konstan
3.209.766,22
9.942,18
363.511,48
75.199,72
173.652,84
1.826.266,21
117.726,62
261.531,05
588.226,72

13.460.954,99

NO

6.625.823,03

PDRB Lamongan

Sumber : Lamongan Dalam Angka Tahun 2012 ( BPS Kab. Lamongan )

Sedangkan distribusi Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) Kabupaten
Lamongan Tahun 2011 Atas Dasar Harga Berlaku sebagai berikut :
Tabel.1.3
DISTRIBUSI PROSENTASE PDRB KABUPATEN LAMONGAN ATAS DASAR HARGA
BERLAKU DAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2011
NO

LAPANGAN USAHA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pertanian
Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengolahan
Listrik, Gas dan Air Bersih
Bangunan / Konstruksi
Perdagangan, Hotel dan restoran
Pengangkutan dan komunikasi
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
Jasa-jasa
PDRB Lamongan

Atas Dasar Harga
Berlaku
42,57
0,21
5,20
0,78
2,73
33,48
2,06
3,57
9,39
100,00


Tahun 2012

Atas Dasar Harga
Konstan
48,44
0,15
5,49
1,13
2,62
27,56
1,78
3,95
8,88
100,00

B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN
Pemerintah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
di lingkungan Propinsi Jawa Timur

yang diundangkan pada tanggal

8 Agustus 1950. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat ( 3 ) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah
wajib menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) disampaikan kepada Presiden
melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur, dan Menteri Dalam Negeri melalui
Gubernur untuk Bupati / Walikota 1 ( satu ) kali dalam 1 ( satu ) Tahun.
Kabupaten Lamongan berdiri pada tanggal 10 Dzulhijjah Tahun 976
Hijriyah atau jatuh pada Hari Kamis Pahing tanggal 26 Mei 1569 M dan
pada tahun 2012 ini usia Kabupaten Lamongan sudah mencapai 442 tahun.
Berdasarkan

Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Kabupaten / Kota berdasarkan
kewenangan yang dimiliki merupakan Daerah Otonom yang merupakan kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang
mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem

Tahun 2012

Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menjalankan kewenangannya berupa
urusan wajib dan urusan pilihan.
Kewenangan wajib yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota
meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan pemanfatan
dan pengawasan tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat, penyediaan sarana prasarana umum, penanganan bidang kesehatan,
penyelenggaraan pendidikan, penanggulangan masalah sosial, pelayanan bidang
ketenagakerjaan, fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah,
pengendalian lingkungan hidup pelayanan pertanahan, pelayanan administrasi
umum pemerintahan, pelayanan perizinan administrasi penanaman modal,
penyelenggaraan pelayanan dasar dan lainnya, serta

urusan wajib yang

diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewenangan yang
bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan
berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,
kekhasan Daerah dan potensi yang menjadi unggulan di Kabupaten Lamongan.
Penyelenggara Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah
yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah. Dalam menyelenggarakan
pemerintahan berpedoman pada azas umum penyelenggaraan Negara yang
terdiri atas : azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas
kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas,
azas akuntabilitas, azas kompetensi, azas efisiensi dan azas efektifitas.
Tahun 2012

Tugas Kepala Daerah sebagai wakil Pemerintah adalah sebagai berikut :
1. Kepala Daerah yang dikarenakan jabatannya berkedudukan juga sebagai
Wakil Pemerintah di Wilayah Kabupaten / Kota.
2. Dalam

kedudukannya

sebagai

wakil

Pemerintah,

Kepala

Daerah

bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia melalui Gubernur.
Dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah, Kepala Daerah
mempunyai tugas dan wewenang :
a. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota.
b. Koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten/Kota
c. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaran tugas pembantuan
di Daerah Kabupaten / Kota.
Tugas dan Wewenang Kepala Daerah sebagaimana dimaksud meliputi :
a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan
yang ditetapkan bersama DPRD.
b. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah.
c. Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama
DPRD.
d. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban Daerah.
Tahun 2012

f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan.
g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Kewajiban Kepala Daerah adalah :
a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia.
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
d. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
e. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
f. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
g. Memajukan dan mengembangkan daya saing Daerah.
h. Melaksanakan prinsip taat kepemerintahan yang bersih dan baik.
i.

Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Daerah

j.

Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di Daerah dan
semua perangkat Daerah.

k. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah
di hadapan Rapat Paripurna DPRD.

Tahun 2012

Bahwa guna membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi
pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan di Kabupaten
Lamongan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu adanya wewenang dan tugas
Wakil Kepala Daerah ( khususnya di Kabupaten Lamongan ) dengan menetapkan
dalam Peraturan Bupati.
Wakil Kepala Daerah mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut :
a. Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewajibannya.
b. Membantu mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal daerah.
c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
Wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud meliputi :
a. Membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah
berdasarkan.
b. Membantu Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal
di daerah, menindaklanjuti laporan dan / atau temuan hasil pengawasan
aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda
serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan
lingkungan hidup ;
c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah
Kecamatan, Kelurahan dan / atau desa ;

Tahun 2012

d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah ;
e. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh
Kepala Daerah, dan

f. Melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah apabila Kepala
Daerah berhalangan.
Dalam menjalankan tugas dan kewenangan, Pemerintah Kabupaten
Lamongan telah membentuk organisasi perangkat daerah yang dituangkan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan. Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Lamongan tersebut dibentuk berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah dan peraturan perundang-undangan lain
yang sinergis, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanaman Modal dan
Perijinan serta PD Pasar, dengan rincian sebagai berikut :
a. Unsur Staf ( Pembantu Pimpinan ), terdiri dari :
1)

Sekretariat Daerah ( PERDA No. 02 Tahun 2008 ), 3 Asisten
dan 11 Bagian

2)

Sekretariat DPRD ( PERDA No. 02 Tahun 2008 )

3)

Kecamatan ( PERDA No. 08 Tahun 2008 ), sebanyak 27 Kecamatan

4)

Kelurahan ( PERDA No. 08 Tahun 2008 ), sebanyak 12 Kelurahan.

b. Unsur Pelaksana ( 15 Dinas Daerah, PERDA No. 03 Tahun 2008 ),
terdiri dari :
Tahun 2012

1)

Dinas PU Bina Marga

2)

Dinas PU Pengairan

3)

Dinas PU Cipta Karya

4)

Dinas Kesehatan

5)

Dinas Pertanian dan Kehutanan

6)

Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan

7)

Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi

8)

Dinas Perikanan dan Kelautan

9)

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

10) Dinas Perhubungan
11) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
12) Dinas Pendidikan
13) Dinas Pemuda dan Olahraga
14) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
15) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
c. Unsur Penunjang ( Lembaga Teknis Daerah, PERDA No. 04 Tahun 2008 ),
terdiri dari :
1)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( BAPPEDA )

2)

Badan Pemberdayaan Masyarakat ( BPM )

3)

Badan Kepegawaian Daerah ( BKD ) *

4)

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Tahun 2012

5)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

6)

Badan Penanaman Modal dan Perijinan

7)

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

8)

Badan Lingkungan Hidup

9)

Inspektorat *

10) Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD ) dr. Soegiri * ( Tipe B )
11) Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD ) Ngimbang * ( Tipe C )
12) Kantor Pengolahan Data Elektronik ( PDE )
13) Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
14) Kantor Ketahanan Pangan
15) Satuan Polisi Pamong Praja * ( PERDA No. 9 Tahun 2008 ).
Keterangan : * = ( tidak termasuk hitungan ).
d. Lembaga lain ( PERDA No. 01 Tahun 2011 ), terdiri dari :
1)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD )

2)

Badan Narkotika Kabupaten ( BNK )

3)

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

Untuk mendukung tugas operasional dan teknis Perangkat Daerah Kabupaten
Lamongan telah dibentuk 179 Unit Pelaksana Teknis, terdiri dari 147 Unit
Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) dan 32 Unit Pelaksana Teknis Badan
( UPTB ). Sedangkan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan dan

Tahun 2012

Pembangunan di Kabupaten Lamongan terdapat 462 Desa dan 12 Kelurahan
dengan 1.486 RW, dan 6.843 RT.
Dalam menjalankan tugas dan kewenangan Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan didukung dengan Pegawai Negeri
Sipil ( PNS ) sebanyak 12.737 orang PNS, dan 486 orang tenaga honorer.
Rincian Rekapitulasi PNS menurut tingkat pendididkan, Golongan Kepangkatan
dan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagaimana tabel
sebagai berikut :
Tabel.1.3
REKAPITULASI PNS MENURUT JABATAN, GOLONGAN KEPANGKATAN
DAN TINGKAT PENDIDIDKAN DI LINGKUNGAN PEMKAB. LAMONGAN TAHUN 2011
NO

JABATAN

1

1
2
3

2

JUMLAH
3

STRUKTURAL
FUNGSIONAL
STAF

890
8.899
2.948

PANGKAT /
GOLONGAN
4

GOLONGAN I
GOLONGAN II
GOLONGAN III
GOLONGAN IV

JUMLAH

PENDIDIKAN
FORMAL

JUMLAH

KETERANGAN
8

5

6

7

200
3.055
4.926
4.556

SD / SETARA
SLTP
SLTA
D-1 / D-2 / D-3
D-4 / S-1
S-2

181
380
1.843
1.847
7.441
1.045

JUMLAH TOTAL
12.737
12.737

JUMLAH
TENAGA
HONORER 486

12.737

Jumlah tersebut sudah termasuk tenaga pendidik dan tenaga fungsional lainnya.
C. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun 2012 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :
Ikhtisar Eksekutif. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam RENSTRA maupun Penetapan Kinerja serta sejauh mana

Tahun 2012

pencapaian tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi,
dan

diuraikan

pula

langkah-langkah

yang

dilakukan

untuk

mengatasi

kendala tersebut.
I. Bab I - Pendahuluan.
Dalam Bab ini diuraikan mengenai gambaran umum dan sekilas pengantar
lainnya.
II. Bab II - Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.
Dalam Bab ini diuraikan secara singkat ikhtisar Rencana Strategis mulai Visi,
Misi, Tujuan, Sasaran serta Kebijakan dan Program serta menyajikan
target-target penting yang sudah diperjanjikan.
III. Bab III - Akuntabilitas Kinerja.
Dalam Bab ini menitikberatkan pencapaian sasaran -sasaran termasuk
menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, kendala dan
permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target-target yang telah
ditetapkan.
IV. Bab IV - Penutup.
Dalam Bab ini menjelaskan kesimpulan

menyeluruh

dari Laporan

Akuntabilitas Kinerja dan menyajikan prestasi-prestasi yang diraih dalam
tahun 2012.

Tahun 2012

Lampiran-lampiran
-

Lampiran Rencana Stratejik ( RS )

-

Lampiran Rencana Kinerja Tahunan ( RKT )

-

Lampiran Pengukuran Kinerja ( PK )

-

Lampiran Penetapan Kinerja.

Tahun 2012

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEJIK
1. V I S I
Visi adalah cara pandang jauh kedepan, kemana dan bagaimana
Kabupaten Lamongan harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis,
antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang
keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh
instansi pemerintah. Konsep Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Lamongan 2010 - 2015 merupakan kelanjutan dan pembaharuan terhadap
pembangunan dibawah kepemimpinan sebelumnya untuk mencapai tujuan
pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut diarahkan
untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut maka Visi Kabupaten Lamongan yang
ditetapkan dan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
( RPJMD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2010 - 2015, adalah :

Tahun 2012

“ Terwujudnya Masyarakat Lamongan Yang Sejahtera, Berkeadilan,
Beretika dan Berdaya Saing “.

Pemahaman atas pernyataan Visi tersebut mengandung makna terjalinnya
sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lamongan dan
seluruh stakeholder’s dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Lamongan.
Dari Visi dimaksud dikandung harapan / suatu semangat untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Lamongan menjadi masyarakat yang sejahtera, dengan
tercukupinya kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya
kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, memberi dan menerima secara
proporsional dan merata di seluruh wilayah, lapisan dan golongan masyarakat,
dapat menghargai dan menghormati sistem nilai yang berlaku dan sekaligus
menjadi landasan moral bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,
serta terwujudnya masyarakat yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif
sehingga mampu bersaing secara sehat dengan segala potensi dan permasalahan
yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

Tahun 2012

2. M I S I :
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak,
langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan
tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.
Dengan kata lain Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh
Instansi Pemerintah agar tujuan organisasi sesuai Visi yang telah ditetapkan dapat
terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan
seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansi
Pemerintah, mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan
diperoleh dimasa mendatang. Dari gambaran tersebut maka ditetapkan Misi
Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :
1.

Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat serta menjamin
ketersediaan sarana dan prasarana dasar ( infrastruktur dan utilitas ).

2.

Memacu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, produktivitas
sektor-sektor andalan dan pendayagunaan sumber daya alam.

3.

Mewujudkan

Tata

Kelola

Kepemerintahan

Yang

Baik

(

Good

Governance ), Menuju Pemerintahan Yang Bersih ( Clean Goverment ).
4.

Memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib dan aman
dengan menjunjung tinggi kearifan nilai-nilai budaya lokal dan kesetaraan
gender.

Tahun 2012

3. TUJUAN :
Untuk

merealisasikan

pelaksanaan

Misi

Pemerintah

Kabupaten

Lamongan, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah ( goal ) yang akan dicapai
dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini
ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kabupaten
secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian
operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah
ditetapkan.
Untuk melaksanakan dan mewujudkan Misi Pembangunan Kabupaten
Lamongan 2010 – 2015, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran yang merupakan
penjabaran makna dari setiap Misi, yaitu sebagai berikut :
Untuk melaksanakan dan mewujudkan Misi Satu “ Meningkatkan kualitas
hidup dan daya saing masyarakat, serta menjamin ketersediaan sarana dan
prasarana dasar ( infrastruktur dan utilitas ) “, ditetapkan 1 ( satu ) Tujuan sebagai
berikut :
1) Meningkatnya kepastian ketersediaan dan kualitas pelayanan dasar
masyarakat.

Tahun 2012

Tujuan ini selanjutnya akan dijabarkan dalam Sasaran-sasaran yang
tergabung dalam urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan,
Tata Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup.
Untuk melaksanakan dan mewujudkan Misi Dua “ Memacu pertumbuhan
ekonomi melalui peningkatan investasi, produktivitas sektor-sektor andalan, dan
pendayagunaan sumber daya alam “, ditetapkan 1 ( satu ) tujuan sebagai berikut :
2) Meningkatnya kemampuan ekonomi dan produktivitas andalan
daerah.

Tujuan ini selanjutnya akan dijabarkan dalam sasaran-sasaran yang
tergabung dalam urusan Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,
Penanaman Modal, Ketahanan Pangan, Pertanian, Kehutanan, Energi dan
Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan dan
Perindustrian.
Untuk melaksanakan dan mewujudkan Misi Tiga “ Mewujudkan Tata
Kelola Kepemerintahan Yang Baik ( Good Governance ), Menuju Pemerintahan
Yang Bersih ( Clean Government ) “, ditetapkan 1 ( satu ) tujuan sebagai berikut :
3) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
tergabung

dalam

urusan

Perencanaan

Pembangunan,

Pertanahan,

Kependudukan dan Catatan Sipil, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Tahun 2012

Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian, Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan Informasi, serta Perpustakaan.
Untuk melaksanakan dan mewujudkan Misi Empat “ Memelihara tatanan
kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib dan aman dengan menjunjung tinggi
kearifan nilai-nilai budaya lokal, dan kesetaraan gender “, ditetapkan 1 ( satu )
tujuan sebagai berikut :
4) Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib
dan aman serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah.
tergabung dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Kebudayaan, Pemuda dan
Olahraga, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa serta Transmigrasi.

4. SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
Sasaran pembangunan daerah merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai
dalam jangka waktu pendek ( 1 tahun ). Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan
yang telah ditetapkan.
Sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten
Lamongan selama kurun waktu jangka menengah lima tahun sesuai dengan tujuan
Tahun 2012

yang ingin dicapai dapat dikelompokkan menurut urusan pemerintahan sesuai
kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah.
Sasaran merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian
tindakan dalam mencapai tujuan. Disamping itu, sasaran juga merupakan bagian
integral dalam proses perencanaan strategik Pemerintah.
Untuk mencapai Tujuan Pertama “ Meningkatnya kepastian ketersediaan
dan kualitas pelayanan dasar masyarakat “, ditetapkan Sasaran sebagai berikut :
1. Sasaran kesatu, Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan anak usia
sekolah, dengan indikator :
a. Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )
b. Angka Melek Huruf Penduduk yang berusia > 15 tahun ( melek huruf =
tidak buta aksara )
c. Angka Partisipasi Murni ( APM )
- SD / MI / Paket A
- SMP / MTs / Paket B
- SMA / SMK / MA / Paket C.
d. Angka Putus Sekolah ( APS )
- SD / MI
- SMP / MTs
- SMA / SMK / MA.

Tahun 2012

e. Angka Kelulusan ( AL )
- SD / MI
- SMP / MTs
- SMA / SMK / MA.
f. Angka Melanjutkan ( AM ) dari SD / MI ke SMP / MTs
g. Angka Melanjutkan ( AM ) dari SMP / MTs ke SMA / SMK / MA
h. Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D-IV
i. Angka Rata-Rata Lama Sekolah.
2. Sasaran kedua, Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, dengan indikator
a. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
b. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan
c. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization ( UCI )
d. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
e. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
f. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
g. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
h. Cakupan kunjungan bayi
i.

Posyandu aktif

j.

Cakupan kunjungan ibu hamil K4

k. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang di tangani

Tahun 2012

l.

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

m. Penanganan kasus HIV
n. Non Folio AFP rate
o. Cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani
p. Cakupan KLB desa atau kelurahan yang ditangani < 24 jam
q. Cakupan Desa Siaga Aktif
r. Rasio tenaga kesehatan ( dokter, bidan, perawat ) dibanding jumlah
penduduk
s. Penyediaan obat esensial generik atas persediaan obat di sarana kesehatan
pemerintah
t. Rumah Sakit yang menyediakan 4 layanan
u. Rumah Tangga Sehat
v. Jumlah Kunjungan Rawat Jalan
w. Jumlah Kunjungan IGD
x. Jumlah Pasien Ruang Inap
y. Bed Occupancy Rate / BOR ( % pemakaian Tempat Tidur )
z. % sarana kesehatan yang beroperasi sesuai dengan standar
aa. % Jumlah rujukan pasien maskin yang dilayani.
3. Sasaran ketiga, Meningkatnya sarana infrastruktur daerah, dengan indikator :
a. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
b. Rumah Tangga Per Sanitasi

Tahun 2012

c. Panjang jalan poros desa strategis dalam kondisi baik
d. Panjang jalan poros desa dalam kondisi baik
e. Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik
f. Ketersediaan PJU
g. Panjang drainase dalam kondisi baik
h. Jembatan kab. dalam kondisi baik
i. % Ketersediaan Sumber air Baku ( M3 )
j. Jaringan irigasi kondisi baik
k. Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik.
4. Sasaran keempat, Meningkatnya kualitas sarana dasar permukiman, dengan
indikator :
a. Rumah tangga pengguna air bersih
b. Lingkungan pemukiman kumuh
c. Rumah layak huni.
5. Sasaran kelima, Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW,
dengan indikator :
a. Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL / HGB
b. Bangunan ber - IMB per satuan bangunan
c. Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang.

Tahun 2012

6. Sasaran keenam, Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah, dengan
indikator :
a. Peningkatan Ketersediaan Sarana Kelengkapan Jalan
-

Peningkatan ketersediaan rambu lalu lintas

-

Peningkatan ketersediaan marka jalan.

b. Peningkatan kendaraan wajib uji kir
c. Peningkatan kepemilikan Pas Kapal ( dibawah 7 GT Perpanjangan 1 Tahun
sekali )
d. Peningkatan kepemilikan SKK Kapal ( dibawah 7 GT Perpanjangan 5 Tahun
sekali ).
7. Sasaran ketujuh, Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup, dengan indikator :
a. Cakupan pengawasan terhadap AMDAL
b. Penegakan hukum lingkungan
c. Prosentase jumlah usaha / kegiatan yang mentatati persyaratan administrasi
pencegahan pencemaran air.
8. Sasaran kedelapan, Meningkatnya penanganan persampahan, dengan indikator
:
a. Penanganan persampahan
b. Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk.

Tahun 2012

Untuk mencapai Tujuan Kedua “ Meningkatnya kepastian ketersediaan dan
kualitas pelayanan dasar masyarakat “, ditetapkan Sasaran sebagai berikut :
1. Sasaran kesatu, Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan
dan Hortikultura, dengan indikator :
a. Produktivitas padi per hektar
b. Produktivitas tanaman palawija per hektar
c. Kontribusi sector pertanian terhadap PDRB
d. Produktivitas tanaman holtikultura per hektar
-

Sayuran

-

Buah-buahan

e. Peningkatan produksi padi
f. Peningkatan produksi palawija
g. Peningkatan produksi holtikultura
-

Sayuran

-

Buah-buahan.

2. Sasaran kedua, Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hasil Perkebunan,
dengan indikator :
a. Produktivitas tanaman perkebunan per hektar
-

Tembakau

-

Tebu.

Tahun 2012

b. Peningkatan produksi perkebunan
-

Tembakau

-

Tebu.

3. Sasaran ketiga, Meningkatnya produksi dan konsumsi hasil peternakan, dengan
indikator :
a. Peningkatan Produksi hasil ternak berupa daging
b. Peningkatan Produksi hasil ternak berupa telur
c. Konsumsi Daging
d. Konsumsi telur.
4. Sasaran keempat, Meningkatnya produksi dan konsumsi ikan di masyarakat,
dengan indikator :
a. Produksi perikanan
b. Konsumsi ikan.
5. Sasaran kelima, Meningkatnya produksi sektor industri, dengan indikator :
a. Pertumbuhan Industri
b. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB
c. Peningkatan mutu IKM.
6. Sasaran keenam, Meningkatnya volume perdagangan, dengan indikator :
a. Ekspor Bersih Perdagangan
b. Peningkatan institusi yang melakukan ekspor
c. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Tahun 2012

d. Peningkatan Pedagang.
7. Sasaran ketujuh, Meningkatnya Produksi Hasil Hutan yang Memperhatikan
Fungsi Pelestarian Hutan, dengan indikator :
a. Produksi hasil hutan
b. Kerusakan Kawasan Hutan
c. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
8. Sasaran kedelapan, Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata, dengan indikator
:
a. Kunjungan Wisata.
9. Sasaran kesembilan, Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah ( UKM ), dengan indikator :
a. Koperasi aktif
b. Usaha Mikro dan Kecil.
10. Sasaran kesepuluh, Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja,
dengan indikator :
a. Tingkat partisipasi angkatan kerja
b. Persentase pencari kerja yang ditempatkan
11. Sasaran kesebelas, Meningkatnya investasi di daerah, dengan indikator :
a. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN ( milyar rupiah )
b. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi Penanaman Modal Domestik ( milyar
rupiah ).

Tahun 2012

12. Sasaran kedua belas, Meningkatnya ketersediaan pangan utama masyarakat,
dengan indikator :
a. Regulasi ketahanan pangan
b. Ketersediaan pangan utama.
13. Sasaran ketiga belas, Meningkatnya pengelolaan energi dan sumber daya
mineral daerah, dengan indikator :
a. Jumlah KK desa yang belum terlayani energi listrik
b. Pertambangan tanpa ijin
c. Air Tanah Berijin.
Untuk mencapai Tujuan Ketiga “ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah “, ditetapkan Sasaran sebagai berikut :
1. Sasaran kesatu, Meningkatnya efektifitas perencanaan Pembangunan, dengan
indikator :
a. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan
dengan PERDA
b. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan
dengan PERDA / PERKADA
c. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan
dengan PERKADA
d. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
e. Dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu
Tahun 2012

f. Kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan
g. Penelitian yang ditindak lanjuti.
2. Sasaran kedua, Meningkatnya penanganan pertanahan, dengan indikator :
a. Luas lahan bersertifikat
b. Penyelesaian Kasus Tanah Negara
c. Penyelesaian Ijin Lokasi.
3. Sasaran ketiga, Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan,
dengan indikator :
a. Kepemilikan KTP
b. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
c. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK.
4. Sasaran keempat, Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, dengan
indikator :
a. Sistim Informasi Manajemen Pemda
b. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat.
5. Sasaran kelima, Meningkatnya pengelolaan BUMD, dengan indikator :
a. Tata kelola Perusda yang baik.
6. Sasaran keenam, Meningkatnya peran legislatif dalam tugas pemerintahan,
dengan indikator :
a. Aspirasi masyarakat yang ditindak lanjuti
b. Raperda yang diselesaikan menjadi Perda

Tahun 2012

c. Publik hearing yang dilaksanakan.
7. Sasaran ketujuh, Meningkatnya pelayanan perijinan, dengan indikator :
a. Ketepatan waktu penyelesaian izin non usaha ( dalam 1 tahun )
b. Ketepatan waktu penyelesaian izin usaha.
8. Sasaran kedelapan, Meningkatnya Pengelolaan Aparatur yang Profesional,
dengan indikator :
a. Dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu
b. Pegawai yang mengikuti pendidikan dan latihan (struktural, fungsional,
teknis)
9. Sasaran

kesembilan,

Meningkatnya

Pengawasan

dan

Akuntabilitas

Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan indikator :
a. Tindak lanjut PNS yang dikenakan sanksi dan hukuman
b. Penurunan kasus pelanggaran hukum oleh aparatur pemkab
c. Tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP
d. Realisasai pelaksanaan pemeriksaan PKPT, Insidentil, Wasbangda,
Pelayanan Publik, Audit Akhir Tahun Anggaran, Review Kuangan, Evaluasi
tindak lanjut dan LAKIP
e. Kegiatan fisik yang tepat waktu dan mutu.
10. Sasaran kesepuluh, Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset
daerah, dengan indikator :
a. Laporan Keuangan SKPD dan SKPKD disusun tepat waktu

Tahun 2012

b. Tertib administrasi barang Daerah
c. Peningkatan pajak daerah
d. Peningkatan retribusi daerah.
11. Sasaran kesebelas, Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efektif dan
efisien, dengan indikator :
a. SKPD yang memiliki Renstra dan menyusun LAKIP
b. Unit Pelayanan yang memiliki SPP
c. Unit Pelayanan yang telah disurvey IKM.
12. Sasaran kedua belas, Terjaminnya kualitas produk hukum dan kepastian
hukum,

dengan indikator :

a. Kasus hukum yang diselesaikan
b. Raperda yang diajukan ke DPRD.
13. Sasaran ketiga belas, Tersedianya data statistik daerah yang akurat dan tepat
waktu, dengan indikator :
a. Buku ” Kabupaten Dalam Angka ”
b. Buku ” PDRB Kabupaten ”.
14. Sasaran keempat belas, Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah
yang tertib, rapi dan handal, dengan indikator :
a. Penerapan pengelolaan arsip secara baku.
15. Sasaran kelima belas, Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media
masa, dengan indikator :

Tahun 2012

a. Web site milik pemerintah daerah
b. Pameran / expo.
16. Sasaran keenam belas, Meningkatnya minat baca masyarakat, dengan indikator
:
a. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
b. Pengunjung perpustakaan.
Untuk mencapai Tujuan Keempat, “ Terwujudnya tatanan kehidupan
masyarakat yang tenteram, tertib, dan aman; serta meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah ” ditetapkan Sasaran
sebagai berikut :
1. Sasaran kesatu, Meningkatnya perlindungan dan partisipasi perempuan dalam
pembangunan, dengan indikator :
a. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan
b. Angka melek huruf perempuan usia 15 th keatas
c. Partisipasi angkatan kerja perempuan
d. Peningkatan peran Perempuan di bidang ekonomi
e. Rasio KDRT.
2. Sasaran kedua, Meningkatnya pelayanan keluarga berencana, dengan indikator :
a. Prevalensi peserta KB aktif
b. Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun
c. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ber-KB tidak terpenuhi.
Tahun 2012

3. Sasaran ketiga, Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial,
dengan indikator :
a. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
b. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
c. PMKS yg memperoleh bantuan sosial.
4. Sasaran keempat, Terpeliharanya seni dan kebudayaan daerah, dengan
indikator :
a. Penyelenggaraan festival seni dan budaya
b. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
c. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
d. Kelompok seni dan budaya yang menerima pembinaan.
5. Sasaran kelima, Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga daerah, dengan
indikator :
a. Gelanggang / balai remaja ( selain milik swasta )
b. Lapangan olahraga
c. Pembinaan Kepemudaan
d. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.
6. Sasaran keenam, Meningkatnya suasana yang sejuk, santun dan demokratis
dalam kehidupan, dengan indikator :
a. Organisasi masyarakat, orpol, pemuda, organisasi kemasyarakatan yang
dibina

Tahun 2012

b. Peningkatan penyelenggaran forum antar kelompok masyarakat
c. Pembangunan tempat peribadatan yang dibantu
d. Kegiatan keagamaan yang dibantu.
7. Sasaran ketujuh, Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan, dengan
indikator :
a. PKK aktif
b. Posyandu.
8. Sasaran kedelapan, Terselenggaranya pelayanan ketransmigrasian, dengan
indikator :
-

Transmigran swakarsa.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan tujuan, sasaran, indikator
kinerja tujuan dan sasaran serta strategi pencapaiannya pada Misi 1, 2, 3
dan 4, digambarkan pada Lampiran 1, Rencana Sratejik ( RS ) Tahun 2012.

Tahun 2012

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN
Rencana Kinerja Tahunan yang dimaksudkan adalah Rencana Kinerja
Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 1 ( satu ) tahun. Penyusunan RKPD merupakan salah satu wujud
pelaksanaan sistem otonomi di Daerah. Melalui otonomi Pemerintah Daerah diharapkan
akan lebih mandiri dalam mengatur dan menentukan urusan pemerintahannya, selain itu
pelaksanaan

otonomi

dimaksudkan

untuk

mempercepat

proses

terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran
serta masyarakat dalam pembangunan.
RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah ( RPJMD ) yang memuat program prioritas pembangunan Daerah, rancangan
kerangka otonomi Daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan
langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka
pendanaan dan pagu indikatif.
Didalam Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) telah ditetapkan rencana capaian
kinerja Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk seluruh indikator kinerja
yang ada pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja dilakukan
seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen
bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mencapainya dalam tahun 2012.

Tahun 2012

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin
dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana
capaiannya.
-

PROGRAM
Kebijakan dan Program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu lima
tahun, dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya baik melalui APBD /
APBN. Keberhasilan Program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan
kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara
kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum
diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan
apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan.
Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik
kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu RKT. Dari uraian di atas, maka
program-program pembangunan sebagaimana dalam Rencana Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Lamongan dapat dijabarkan sebagai berikut :
Misi Satu, Tujuan Kesatu :
1. Sasaran kesatu, “Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan anak usia
sekolah” dilaksanakan melalui Program Pemerataan dan Peningkatan
Kualitas Pendidikan, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan meliputi :
a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Tahun 2012

c. Program Pendidikan Menengah
d. Program Pendidikan Non Formal
e. Program Pendidikan Luar Biasa
f. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
2. Sasaran kedua, “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat” dilaksanakan
melalui Program Peningkatan Keterjangkauan dan Pelayanan Kesehatan, yang
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD Dr. Soegiri dan RSUD Ngimbang
meliputi :
a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
c. Program Pengawasan Obat dan Makanan
d. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
e. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
f. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
g. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
h. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
i. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
j. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
k. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Tahun 2012

l. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit /
Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata
m. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit
Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata
n. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
o. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
p. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
q. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
3. Sasaran ketiga, “Meningkatnya sarana infrastruktur daerah” dilaksanakan
melalui

Program Peningkatan Infrastruktur

Jalan dan

Jembatan, yang dilaksanakan oleh

Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Cipta Karya dan BAPEMAS, meliputi :
a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
b. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong
c. Program Pembangunan Turap / Talud / Brojong
d. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
e. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Talud / Brojong
f. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
g. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
h. Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan
i. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Tahun 2012

j. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
k. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
l. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.
4. Sasaran ketiga,

“Meningkatnya sarana infrastruktur daerah” dilaksanakan

melalui Program Peningkatan Pelayanan Irigasi dan Pengendalian Banjir, yang
dilaksanakan oleh Dinas PU Pengairan, meliputi :
a. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
b. Program penyediaan dan pengolahan air baku
c. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan
sumber daya air lainnya
d. Program pengendalian banjir.
5. Sasaran keempat, “Meningkatnya kualitas sumber daya alam dan lingkungan
hidup” dilaksanakan melalui Program peningkatan kualitas lingkungan hidup
dan

kebersihan lingkungan, yang dilaksanakan Badan Lingkungan Hidup

meliputi :
a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
c. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
d. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup

Tahun 2012

e. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
f. Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasankawasan konservasi laut dan hutan
g. Program Pengendalian kebakaran hutan
h. Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
i.

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau ( RTH ).

9. Sasaran kelima, “Meningkatnya penanganan persampahan”, dilaksanakan
melalui Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Lingkungan, yang dilaksanakan oleh Dinas PU Cipta Karya, meliputi :
a. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Lingkungan.
Misi Dua, Tujuan Kedua :
1. Sasaran kesatu, “Meningkatnya produksi dan produktivitas” dilaksanakan
melalui

Program Peningkatan Produksi

Pertanian, yang dilaksanakan oleh Dinas

Pertanian dan Kehutanan meliputi

:
a. Program Peningkatan kesejahteraan petani
b. Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan
c. Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan
d. Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan
e. Program pemberdayaan penyuluh pertanian / perkebunan lapangan.
Tahun 2012

2. Sasaran kedua, “Meningkatnya produksi hasil perkebunan” dilaksanakan melalui
Program Peningkatan Produksi Perkebunan, yang dilaksanakan oleh Dinas
Pertanian dan Kehutanan, meliputi :
a. Program Peningkatan kesejahteraan petani
b. Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan
c. Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan
d. Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan
e. Program pemberdayaan penyuluh pertanian / perkebunan lapangan.
3. Sasaran ketiga, “Meningkatnya produksi dan konsumsi hasil peternakan”
dilaksanakan melalui Program Peningkatan Produksi Peternakan, yang
dilaksana

kan oleh Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan, meliputi :
a. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
b. Program peningkatan produksi hasil peternakan
c. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
d. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan.
4. Sasaran keempat, “Meningkatnya produksi dan konsumsi ikan di masyarakat”
dilaksanakan

melalui

Program

peningkatan

produksi

perikanan

kelautan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan meliputi :
a. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

Tahun 2012

dan

b. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian
sumberdaya kelautan
c. Program

peningkatan

kesadaran

dan

pendayaguna

penegakan

hukum

dalam

an sumberdaya laut

d. Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut
e. Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim
kepada masyarakat
f.

Program pengembangan budidaya perikanan

g. Program pengembangan perikanan tangkap
h. Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan
i.

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

j.

Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar.

5. Sasaran kelima, “Meningkatnya produksi sektor industri” dilaksanakan melalui
Program Pengembangan Industri Daerah, yang dilaksanakan oleh Dinas
Koperasi, Industri dan Perdagangan meliputi :
a. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
b. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
c. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
d. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
e. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.

Tahun 2012

6. Sasaran keenam, “Meningkatnya volume perdagangan” yang dilaksanakan
melalui Program peningkatan produksi dan rehabilitasi hutan, yang dilaksanakan
oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan meliputi :
a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
b. Program rehabilitasi hutan dan lahan
c. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
d. Program pemanfaatan kawasan baton industri
e. Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan
f.

Program perencanaan dan pengembangan baton.

7. Sasaran ketujuh, “Meningkatnya jumlah kunjungan wisata” dilaksanakan melalui
Program peningkatan industri Pariwisata, yang dilaksanakan oleh Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata, meliputi :
a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
c. Program Pengembangan Kemitraan.
8. Sasaran kedelapan, “Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha kecil dan
menengah” dilaksanakan melalui Program peningkatan kualitas kelembagaan
KUKM, yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan
meliputi :
a. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

Tahun 2012

b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah ( UKM )
c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah ( UMKM )
d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
9. Sasaran kesembilan, “Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan
kerja” dilaksanakan melalui Program peningkatan kualitas ketenagakerjaan, yang
dilaksanakan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi :
a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
c. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
10. Sasaran kesepuluh, “Meningkatnya investasi di daerah” dilaksanakan melalui
Program peningkatan investasi di daerah, yang dilaksanakan oleh Badan
Penanaman Modal dan Perijinan, meliputi :
a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
c. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah.
11. Sasaran kesebelas, “Meningkatnya ketersediaanpangan utama masyarakat”
dilaksanakan melalui Program ketahanan pangan, yang dilaksanakan oleh
Kantor Ketahanan Pangan, yaitu Program Peningkatan ketahanan pangan dan
pertanian / perkebunan.

Tahun 2012

12. Sasaran keduabelas, “Meningkatnya pengelolaan energi dan sumber daya
mineral daerah” dilaksanakan melalui Program pembinaan dan pengawasan
energi dan sumberdaya mineral, yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian
Setda meliputi :
a. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
b. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi
Merusak Lingkungan
c. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan.
Misi Tiga, Tujuan Ketiga :
1. Sasaran kesatu, “Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan”
dilaksanakan melalui Program pembangunan partisipatif, yang dilaksanakan
oleh

BAPPEDA meliputi :

a. Program Pengembangan data / informasi
b. Program Kerjasama Pembangunan
c. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
d. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
e. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
f. Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan
daerah
g. Program Perencanaan pembangunan daerah
h. Program Perencanaan pembangunan ekonomi
Tahun 2012

i. Program Perencanaan sosial budaya
j. Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
k. Program Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.
2. Sasaran kedua, “Meningkatnya penanganan pertanahan” dilaksanakan melalui
Program Pertanahan daerah, yang dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan
Setda, Badan Penanaman Modal dan Perijinan meliputi :
a. Program pembangunan sistem pendaftaran tanah
b. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah
c. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
d. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan.
3. Sasaran ketiga, “Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan”
dilaksanakan melalui Program pelayanan administrasi kependudukan, yang
dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu
Program Penataan Administrasi Kependudukan.
4. Sasaran

keempat,

“Meningkatnya

penyelenggaraan
Program

pemerintahan”

dilaksanakan

melalui

peningkatan

sumberdaya aparatur, yang dilaksanakan oleh

Sekretaiat

Sekretariat DPRD,

Badan Penanaman Modal dan

Daerah,

Perijinan, Inspektorat dan Dinas PPKA meliputi :
a. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Tahun 2012

BKD,

b. Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala
Daerah
c. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
d. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten / kota
e. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
f. Program

peningkatan

sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH
g. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
h. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan
i. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
j. Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
k. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
l. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
m. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
n. Program Pendidikan Kedinasan
o. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
p. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
5. Sasaran kelima, “Tersedianya data statistik daerah yang akurat dan tepat waktu”
dilaksanakan melalui Program Statistik Daerah, yang dilaksanakan oleh

Tahun 2012

BAPPEDA, Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah, yaitu Program
pengembangan data / informasi / statistik daerah.
6. Sasaran keenam, “Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang
tertib, rapi dan handal” dilaksanakan melalui Program pengelolaan kearsipan,
yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah meliptui :
a. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
b. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah
c. Program pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana kearsipan
d. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.
7. Sasaran ketujuh, “Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media
massa”

dilaksanakan

melalui

Program

peningkatan sistem komunikasi, informasi dan

media masa, yang dilaksanakan

Bagian Humas dan Infokom, Kantor PDE

meliputi :

a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
b. Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
c. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
d. Program kerjasama informasi dan media massa.
8. Sasaran kedelapan, “Meningkatnya minat baca masyarakat” dilaksanakan
melalui Program Pengembangan Perpustakaan, yang dilaksanakan oleh Badan
Perpustakaan dan Arsip Daerah, yaitu Program Pengembangan Budaya Baca
dan Pembinaan Perpustakaan.

Tahun 2012

Misi Empat, Tujuan Keempat :
1. Sasaran kesatu, ”Meningkatnya perlindungan dan partisipasi perempuan dalam
pembangunan” dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan dan Perlindungan
perempuan dan anak, yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial,
Tenaga

Kerja dan Transmigrasi, BKD

meliputi :
a. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
d. Program

Peningkatan

Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam

pembangunan
e. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.
2. Sasaran kedua, ”Meningkatnya pelayanan Keluarga Berencana” dilaksanakan
melalui Program pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, yang
dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
meliputi :
a. Program Keluarga Berencana
b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
c. Program pelayanan kontrasepsi

Tahun 2012

d. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB / KR
yang mandiri
e. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan
di masyarakat
f. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
g. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV / AIDS
h. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan
pembinaan tumbuh kembang anak
i. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
j. Program pengembangan model operasional BKB - Posyandu - PADU.
3. Sasaran ketiga, ”Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial”
dilaksanakan melalui Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial,

yang dilaksanakan oleh Dinas

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi :
a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil ( KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) Lainnya
b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
c. Program pembinaan anak terlantar
d. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
e. Program pembinaan panti asuhan / panti jompo

Tahun 2012

f. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial ( eks narapidana, PSK,
narkoba dan penyakit sosial lainnya )
g. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
4. Sasaran keempat, ”Terpeliharanya seni dan kebudayaan daerah” dilaksanakan
melalui Program Pengembangan dan pelestarian budaya daerah, yang
dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata meliputi :
a. Program Pengembangan Nilai Budaya
b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
d. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.
5. Sasaran kelima, ”Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga” dilaksanakan
melalui Program Pembinaan kepemudaan dan keolahragaan daerah, yang
dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga meliputi :
a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
b. Program peningkatan peran serta kepemudaan
c. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan
hidup pemuda
d. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
e. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.

Tahun 2012

6. Sasaran keenam, ”Meningkatnya suasana yang sejuk, santun dan demokratis
dalam kehidupan” dilaksanakan melalui Program Kesatuan Bangsa dan
Pembinaan Politik Daerah, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa
dan

Politik, Satpol PP dan BPBD meliputi :
a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
b. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
c. Program pengembangan wawasan kebangsaan
d. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
e. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban & keamanan
f. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat ( pekat )
g. Program pendidikan politik masyarakat
h. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.

7. Sasaran ketujuh, ”Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan” dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang dilaksanakan oleh
Badan Pemberdayaan Masyarakat meliputi :
a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
b. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
c. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
d. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
e. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan.

Tahun 2012

8. Sasaran

kedelapan,

”Terselenggaranya

pelayanan

ketransmigrasian”

dilaksanakan melalui Program ketransmigrasian, yang dilaksanakan oleh Dinas
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi :
a. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
b. Program Transmigrasi Lokal
c. Program Transmigrasi Regional.
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2012
Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah Penetapan Kinerja merupakan
pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja
yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain
adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai
wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar
penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi,
menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai
dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.
Pemerintah Kabupaten Lamongan telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2012
secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan
Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2012.

Tahun 2012

Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 disusun
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Tahun
2010 – 2015.
Adapun mengenai rincian sasaran strategis, indikator kinerja dan target
Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 sebagaimana
terlampir.

Tahun 2012

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan
instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan
tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan
kebijakan yang ditetapkan.
Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis
akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan
dan kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian
target-target kinerja yang telah ditetapkan.
Sasaran dan indikator kinerja sasaran tersebut adalah merupakan ukuran
kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau
tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana tolok ukur kinerja kebijakan Kepala Daerah
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 –
2015. Secara umum program-program yang dilaksanakan oleh masing-masing Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari 45 ( empat puluh lima )
Sasaran Stratejik dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2010 – 2015 dan secara

Tahun 2012

LAKIP KABUPATEN

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to LAKIP KABUPATEN

Similar to LAKIP KABUPATEN (20)

More from sujiman ae

More from sujiman ae (19)

LAKIP KABUPATEN