Pengawasan pemutakhiran data pemilih
Denunciar
Compartir
•10 recomendaciones•13,107 vistas
Pengawasan pemutakhiran data pemilih
•10 recomendaciones•13,107 vistas
Denunciar
Compartir
Descargar para leer sin conexión
Pengawasan pemutakhiran data pemilih
Más contenido relacionado
La actualidad más candente
La actualidad más candente(20)
Destacado
Destacado(20)
Similar a Pengawasan pemutakhiran data pemilih
Similar a Pengawasan pemutakhiran data pemilih(20)
Último
Último(20)
Pengawasan pemutakhiran data pemilih
- 3. Melakukan Rekapitulasi hasil pelaksanaan pengawasan dari seluruh Indonesia Melakukan Kajian terhadap pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi yang disampaikan oleh Panwaslu Kab/Kota dan Bawaslu Provinsi Melakukan Kajian awal terhadap Data Pemilih ◦ Pemilu Nasional, dengan membandingkan DP4 Nasional dengan DPT Pemilu terakhir di tingkat Nasional dari sisi jumlah dan akurasinya serta potensi masalah dalam penyusunan DPT 2014 ◦ Pemilu Kada, dengan membandingkan DP4 Pemilu 2009, DP4 Pemilu 2014, DP4 Pemilu Kada serta DPT Pemilu terakhir baik pemilu 2009 maupun pemilu kada ◦ Melakukan Kajian terhadap pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi yang disampaikan Menyampaikan pandangan berdasarkan hasil kajian kepada KPU terkait pemutakhiran data pemilih Mendapatkan salinan daftar pemilih dari KPU Mendistribusikan daftar pemilih kepada Panwas Kab/Kota melalui Bawaslu Provinsi Melakukan Sosialisasi Pengawasan Menyampaikan Laporan pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- 4. Melakukan supervisi pelaksanaan pengawasan terhadap seluruh Pengawas Pemilu Melakukan review laporan pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual yang disampaikan Bawaslu Provinsi Menyiapkan Laporan pelaksanaan pengawasan dari seluruh Provinsi terhadap pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu Menyampaikan Rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan verifikasi Faktual kepada KPU Melakukan kampanye publik terkait pengawasan pendataan pemilih
- 5. Melakukan Koordinasi dengan Pengurus Parpol dari semua parpol peserta pemilu di tingkat Pusat untuk mendapatkan masukan terkait akurasi DPS Melakukan Rekapitulasi terhadap Formulir (Bawaslu Provinsi) Melakukan pengawasan terhadap Rekomendasi Pengawasan yang disampaikan oleh Bawaslu provinsi Melakukan analisa terhadap akurasDPS dan pengumuman DPS yang meliputi : Jumlah Pemilih tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar dalam DPS Jumlah pemilih memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam DPS Jumlah DPS yang tidak diumumkan oleh PPS Masukan dan tanggapan masyarakat/parpol peserta pemilu terhadap akurasi DPS ◦ Tindak Lanjut yang dilakukan oleh PPL/Panwascam terhadap akurasi DPS ◦ Rekomendasi Bawaslu Provinsi terhadap Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Panwascam dan PPL ◦ ◦ ◦ ◦ Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan pengawasan terhadap pengumuman dan akurasi DPS
- 6. Melakukan supervisi pelaksanaan pengawasan perbaikan dan pengumuman DPSHP Melakukan Riview laporan Bawaslu Provinsi Melakukan Koordinasi dengan KPU terkait hasil pengawasan Menyusun laporan pelaksanaan pengawasan perbaikan dan pengumuman DPSHP kepada Bawaslu
- 7. Sebelum menghadiri pleno penetapan DPT, Bawaslu melakukan : ◦ Review terhadap laporan pelaksanaan pengawasan penetapan DPT di Tingkat Provinsi ◦ Mendapatkan masukan dari Pengurus/Pimpinan Parpol tingkat pusat terkait akurasi DPT ◦ Penilaian Bawaslu terkait akurasi DPT Menghadiri Pleno penetapan DPT yang dilakukan oleh KPU Memastikan Pleno Penetapan DPT oleh KPU dapat diakses dan dilakukan dalam pleno terbuka Memastikan peserta pemilu diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap akurasi daftar pemilih Menyampaikan Brief Of View (Rekomendasi) bawaslu terkait proses dan akurasi hasil daftar pemilih dengan disertai buktibukti/dokumentasi pengawasan Menyusun laporan pelaksanaan penetapan DPT seluruh Indonesia
- 8. Menyampaikan himbauan kepada KPU dan Jajarannya serta masyarakat luas terkait hak pendataan khusu dalam skema daftar pemilih khusus Melakukan supervisi pelaksanaan pengawasan pendataan pemilih khusus Melakukan review laporan Bawaslu Provinsi terkait pelaksanaan pengawasan pendataan pemilih khusus Menyiapkan laporan pelaksanaan pengawasan pendataan pemilih khusus
- 10. Melakukan rekapitulasi hasil pelaksanaan pengawasan dari seluruh Kabupaten/Kota Melakukan analisis terhadap rekomendasi tindak lanjut yang disampaikan oleh panwas Kab/Kota Mendapatkan DP4 pemilu terakhir, DP4 Pemilu 2014, serta DPT Pemilu terakhir Melakukan kajian awal terhadap data pemilih untuk tingkat Provinsi dengan membandingkan DP4 Provinsi dengan DPT Pemilu terakhir di tingkat Provinsi dari sisi jumlah dan akurasinya serta potensi masalah dalam penyusunan data pemilih pemilu 2014 Menyampaikan rekomendasi pengawasan kepada KPU Provinsi terkait hasil pengawasan Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut hasil kepada Bawaslu Melakukan sosialisasi pengawasan pemutakhiran data pemilih
- 11. Melakukan supervisi kepada Panwas Kab/Kota terhadap tindak lanjut temuan/laporan pelaksanaan verifikasi Faktual yang dilakukan oleh PPS dan Pantarlih Melakukan rekapitulasi temuan hasil pelaksanaan pengawasan yang disampaikan oleh Panwas Kab/Kota Menyampaikan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan kepada KPU Provinsi Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bawaslu
- 12. Melakukan koordinasi dengan pengurus Parpol peserta pemilu di tingkat Provinsi untuk mendapatkan masukan terkait akurasi DPS Melakukan Rekapitulasi temuan hasil pengawasan Panwas Kab/Kota Melakukan analisa terhadap akurasi DPS dan pengumuman DPS meliputi : Jumlah pemilih tidak memenuhi syarat tapi terdaftar dalam DPS Jumlah pemilih memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPS Jumlah DPS yang yang tidak diumumkan oleh PPS Masukan dan tanggapan masyarakat /parpol peserta pemilu terhadap akurasi DPS ◦ Tindak lanjut yang dilakukan oleh PPL/Panwascam terhadap akurasi DPS ◦ Rekomendasi Bawaslu Provinsi terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh panwascam dan PPL ◦ Supervisi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Panwas Kab/Kota ◦ ◦ ◦ ◦ Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan serta Rekapitulasi temuan pengawasan yang disampaikan oleh PPL dan Panwascam kepada Bawaslu
- 13. Melakukan Supervisi pelaksanaan pengawasan perbaikan dan pengumuman DPSHP Melakukan Kajian Terhadap : ◦ Akurasi DPSHP ◦ Kepatuhan KPU Kab/Kota/PPK/PPS dan Pantarli dalam melakukan perbaikan dan pengumuman DPSHP Akhir ◦ Kepatuhan Panwas Kab/Kota/Panwascam dan PPL dalam melakukan pengawasan Melakukan Koordinasi dengan KPU Provinsi terkait hasil Pengawasan Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan perbaikan dan pengumuman DPSHP kepada Bawaslu
- 14. Melakukan supervisi pelaksanaan pengawasan perbaikan dan pengumuman DPSHP Akhir Melakukan Kajian terhadap : ◦ Akurasi DPSHP ◦ Kepatuhan KPU Kab/Kota/PPK/PPS dan Pantarlih dalam melakukan perbaikan dan pengumuman DPSHP Akhir ◦ Kepatuhan Panwas Kab/Kota/Panwascam dan PPL dalam melakukan pengawasan Melakukan Koordinasi dengan KPU Provinsi terkait hasil pengawasan Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan perbaikan dan pengumuman DPSHP akhir kepada Bawaslu
- 15. Melakukan supervisi pelaksanaan audit DPT Melakukan supervisi persiapan pengawasan terhadap pelaksanaan penetapan DPT oleh Panwas Kab/Kota Melakukan supervisi pelaksanaan penetapan DPT Melakukan Review laporan pelaksanaan pengawasan pengumuman dan audit DPT Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan penetapan DPT kepada Bawaslu
- 16. Sebelum menghadiri Pleno DPT, Bawaslu provinsi melakukan : Review terhadap laporan pelaksanaan pengawasan penetapan DPT di tingkat Kab/Kota Mendapatkan masukan dari Pengurus/Pimpinan Parpol Tingkat Provinsi terkait akurasi DPT dengan menggunakan formulir pengawasan partisipasi Parpol Penilaian Bawaslu Provinsi terkait akurasi DPT Melakukan konsultasi dengan Bawaslu terkait penetapan DPT
- 17. Pengawasan Pelaksanaan Pleno, Melakukan : Menghadiri Pleno Penetapan DPT yg dilakukan KPU Provinsi Memastikanpleno penetapan DPT yang dilakukan oleh KPU Provinsi dapat diakses dan dilakukan dalam pleno terbuka Memastikan Peserta Pemilu diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap akurasi Daftar Pemilih Menyampaikan Brief of View (Rekomendasi) Bawaslu Provinsi terkait proses dan akurasi hasil daftar pemilih dengan disertai buktibukti/dokumentasi pengawasan Menyampaikan Laporan Pelaksanaan penetapan DPT dengan disertai Berita Acara Penetapan DPT kepada Bawaslu. Laporan Hasil Pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan rekapitulasi DPT disusun dalam laporan dan disampaikan kepada Bawaslu, minimal berisi tentang : ◦ Akurasi DPT ◦ Rekomendasi Bawaslu Provinsi yg disampaikan kepada KPU Provinsi serta perkembangan tindak lanjut rekomendasi-rekomendasi yang telah disampaikan oleh panwaslu Kab/Kota kepada KPU Kab/Kota ◦ Perkembangan Pelaksanaan Pleno Penetapan DPT (BA pleno penetapan DPT dengan salinan BA dijadikan lampiran)
- 18. Melakukan supervisi pelaksanaan pengawasan pendataan pemilih khusu yang dilakukan oleh Panwas Kab/Kota Menyampaikan himbauan kepada masyarakat yang tidak memiliki identitas kependudukan dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih untuk mendaftar diri melalui pantarlih Melakukan supervisi pelaksanaan pengawasan pendataan pemilih khusus Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan pendataan pemilih khusu kepada Bawaslu
- 20. Melakukan supervisi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Panwascam dan PPL Melakukan rekapitulasi hasil pelaksanaan pengawasan dari seluruh Kecamatan (Formulir PPL dan Panwascam) Melakukan kajian terhadap pelaksanaan dan tindak lanjut hasil pengawasan berupa : ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ PPS yang telah membentuk PPDP PPS yang tidak/Belum membentuk PPDP Latar Belakang PPDP Afiliasi PPDP terhadap Parpol Hasil Survey Sosialisasi Menindaklanjuti temuan dengan menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kab/Kota Mendapatkan salinan DP4 Pemilu Terakhir, DP4 Pemilu 2014 serta DPT pemilu terakhir Melakukan kajian awal terhadap data pemilih, yaitu dengan membandingkan DP4 dan DPT Pemilu terakhir dari sisi jumlah dan akurasinya serta potensi masalah dalam penyusunan data pemilih pemilu 2014 Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bawaslu Provinsi (Formulir Panwas Kab/Kota)
- 21. Melakukan supervisi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh panwascam dan PPL Melakukan rekapitulasi terhadap laporan pelaksanaan pengawasan yang disampaikan oleh Panwascam Melakukan Kajian/Analisis terhadap hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwascam dan PPL: ◦ ◦ ◦ ◦ Pelanggaran Administrasi Kinerja (KPU, dan Jajarannya beserta Bawaslu dan Jajarannya) Dugaan pelanggaran pidana Dugaan pelanggaran kode etik Melakukan tindak lanjut baik berupa pencegahan maupun penanganan dugaan pelanggaran Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bawaslu Provinsi (Formulir Panwas Kab/Kota)
- 22. Melakukan koordinasi dengan pengurus Parpol peserta pemilu di tingkat Kab/Kota terkait peranan pengurus parpol dalam memberikan masukan dan tanggapan terhadap akurasi DPS Melakukan Rekapitulasi terhadap Formulir PPL dan Panwascam serta formulir masukan dan tanggapan dari Parpol Melakukan Pengawasan terhadap tindak lanjut temuan Memproses sebagai pelanggaran dalam hal PPS/PPK/KPU Kab/Kota tidak menindak lanjuti temuan pengawas pemilu Melakukan analisa terhadap akurasi DPS dan pengumuman DPS meliputi: ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ Jumlah Pemilih tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar dalam DPS Jumlah pemilih memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam DPS Jumlah DPS yang tidak diumumkan oleh PPS Masukan dan tanggapan masyarakat/parpol peserta pemilu terhadap akurasi DPS Tindak Lanjut yang dilakukan oleh PPL/Panwascam terhadap akurasi DPS Rekomendasi Bawaslu Provinsi terhadap Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Panwascam dan PPL Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh PPL kepada Bawaslu Provinsi
- 23. Melakukan pengecekan terhadap rekomendasi yang telah disampaikan kepada KPU Kab/Kota/PPK/PPS dan Pantarlih baik melalui panwascam maupun PPL Melakukan Klarifikasi KPU Kab/Kota/PPK/PPS dalam hal tidak dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi Panwas Kab/Kota/Panwascam serta tidak menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat berdasarkan hasil analisis terhadap DPSHP Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan terhadap perbaikan dan pengumuman DPSHP kepada Bawaslu Provinsi meliputi : ◦ Rekapitulasi Hasil Audit terhadap akurasi DPSHP ◦ Rekapitulasi hasil pengawasan terhadap pengumuman DPSHP ◦ Kepatuhan PPS/PPK/KPU Kab/Kota dalam melakukan perbaikan dan pengumuman DPSHP ◦ Upaya tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Panwaslu Kab/Kota dalam menindaklanjuti hasil pengawasan
- 24. Melakukan supervisi pelaksanaan pengawasan DPSHP Akhir Melakukan komunikasi dengan peserta pemilu tingkat Kab/Kota terkait akurasi DPSHP Akhir Melakukan Analisi/Kajian terhadap Temuan dan Laporan terkait akurasi DPSHP Akhir Melakukan klarifikasi kepada KPU Kab/Kota/PPK/PPS dan Pantarlih dalam hal diduga adanya kesengajaan tidak melakukan perbaikan DPSHP Menindaklanjuti laporan Panwascam dalam hal diduga adanya dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan perbaikan DPSHP Akhir Menyusun laporan/bahan rekomendasi dalam mengikuti pleno penetapan DPT Menyampaikan hasil pengawasan (Formulir...) terhadap perbaikan DPSHP akhir kepada Bawaslu Provinsi yang berisi : ◦ Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan oleh Panwaslu Kab/Kota melalui Panwascam dan PPL kepada KPU Kab/Kota, PPK, PPS dan Pantarlih ◦ Penilaian akurasi DPSHP Akhir ◦ Rekomendasi Panwas Kab/Kota
- 25. Sebelum menghadiri Pleno DPT, Panwaslu Kab/Kota melakukan : Review terhadap dokumen pengawasan (Formulir Pengawasan, Berita Acara, dan Rekomendasi-rekomendasi pengawasan serta tindak lanjut hasil pengawasan) Mendapatkan masukan dari Pengurus/Pimpinan Parpol Tingkat Kab/Kotaterkait akurasi DPT Melakukan Kajian terhadap : ◦ ◦ ◦ ◦ Proses penyusunan daftar pemilih berdasarkan hasil pengawasan Dinamika/Diskursus media massa terkait proses dan akurasi Daftar Pemilih Material laporan masyarakat terkait akurasi daftar pemilih Material masukan/tanggapan dari parpol tingkat Kab/Kota terkait akurasi daftar pemilih Menyusun Brief of View (Rekomendasi) Panwas Kab/Kota yang akan disampaikan dalam pleno penetapan DPT Melakukan konsultasi dengan Bawaslu Provinsi terkait penetapan DPT Menghadiri Pleno Penetapan DPT yg dilakukan KPU Kab/Kota Memastikan pleno dapat diakses dan dilakukan dalam pleno terbuka Memastikan Peserta Pemilu diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap akurasi Daftar Pemilih Menyampaikan Brief of View (Rekomendasi) Panwas Kab/Kota terkait proses dan akurasi hasil daftar pemilih dengan disertai bukti-bukti/dokumentasi pengawasan Menyampaikan laporan pelaksanaan penetapan DPT dengan disertai Berita Acara Penetapan DPT kepada Bawaslu Provinsi
- 26. Mendapatkan salinan daftar pemilih khusus melalui KPU Kab/Kota Melakukan distribusi daftar pemilih khusus kepada PPL melalui panwascam Melakukan pengecekan secara sampling terhadap akurasi daftar pemilih khusus Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan terhadap daftar pemilih khusus secara berjenjang Dalam hal ditemukan indikasi penyalahgunaan daftar pemili khusus, pengawas pemilu melakukan investigasi untuk pengumpulan bukti-bukti dan melakukan penanganan secara cepat dan tepat
- 28. Mempersiapkan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh PPL ◦ Mensosialisasikan tata cara pengisian formulir pengawasan kepada PPL ◦ Mempersiapkan Sampling 30% TPS di setiap Kelurahan/Desa ◦ Mempersiapkan sampling pemilih di setiap TPS/Daftar Pemilih/DPS/DPSHP/DPSHP akhir dan DPT Membantu Pelaksanaan Pengawasan persiapan Pemutakhiran Melakukan supervisi pelaksanaan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan pengawasan persiapan pemutakhiran yang dilakukan oleh PPL berlangsung sesuai dengan panduan Menyampaikan laporan terkait jumlah sampling TPS dan pemilih kepada Panwas Kab/Kota Meneruskan formulir pengawasan hasil pengawasan PPL kepada panwas Kab/Kota Menindakl;anjuti Temuan/Laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh PPL berdasarakan instruksi/arahan Panwas Kab/Kota
- 29. Mempersiapkan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh PPL ◦ Mensosialisasikan tata cara pengisian formulirpengawasan kepada PPL ◦ Mempersiapkan sampling 30% TPS di setiap Kelurahan Desa Membantu pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPL Melakukan konsultasi dengan Panwas Kab/Kota terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS/Pantarlih dalam pelaksanaan verifikasi faktual berdasarkan laporan PPL/Formulir PPL Melakukan tindak lanjut temuan sesuai dengan instruksi Panwas Kab/Kota Menyampaikan formulir kepada Panwas Kab/Kota
- 30. Mempersiapkan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh PPL ◦ Mensosialisasikan tata cara pengisian formulir pengawasan kepada PPL ◦ Mempersiapkan sampling 30% TPS di setiap Kelurahan Desa ◦ Mempersiapkan sampling pemilih di setiap TPS/DPS Membantu pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPL Menyampaikan formulir pengawasan partisipasi parpol terkait akurasi DPS, dengan melakukan konsultasi dengan Panwas Kab/Kota terlebih dahulu Melakukan tindak lanjut temuan PPL/Panwascam terkait kepatuhan DPS dalam proses penyusunan dan pengumuman DPS serta akurasi DPS sesuai dengan arahan/instruksi Panwas Kab/Kota
- 31. Mempersiapkan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh PPL ◦ Mensosialisasikan tata cara pengisian formulir pengawasan kepada PPL ◦ Memepersiapkan sampling 30% TPS di setiap kelurahan/desa ◦ Mempersiapkan sampling pemilih di setiap TPS/DPS Membantu PPL dalam melakukan pencermatan perbaikan DPS Melakukan pemeriksaan terhadap formulir bukti pendaftaran Pemilih yang dilakukan oleh PPS/Pantarlih secara sampling Melakukan konsultasi kepada Panwas Kab/Kota dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran Melakukan tindak lanjut temuan/laporan berdasarkan instruksi Panwas Kab/Kota Meneruskan formulir pengawasan Panwascam dan PPL kepada Panwas Kab/Kota
- 32. Mempersiapkan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh PPL ◦ Mensosialisasikan tata cara pengisian formulir pengawasan kepada PPL ◦ Memepersiapkan sampling 30% TPS di setiap kelurahan/desa ◦ Mempersiapkan sampling pemilih di setiap TPS/DPS Membantu PPL dalam melakukan pencermatan perbaikan DPSHP akhir Melakukan pemeriksaan terhadap formulir bukti pendaftaran Pemilih yang dilakukan oleh PPS/Pantarlih secara sampling Melakukan konsultasi kepada Panwas Kab/Kota dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran Melakukan tindak lanjut temuan/laporan berdasarkan instruksi Panwas Kab/Kota Meneruskan formulir pengawasan Panwascam dan PPL kepada Panwas Kab/Kota Melakukan Komunikasi dengan peserta pemilu tingkat kecamatan terkait akurasi DPSHP akhir Menyampaikan formulir hasil pengawasan DPSHP Akhir kepada Panwas Kab/Kota
- 33. Mempersiapkan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh PPL ◦ Mensosialisasikan tata cara pengisian formulir pengawasan kepada PPL ◦ Memepersiapkan sampling 30% TPS di setiap kelurahan/desa ◦ Mempersiapkan sampling pemilih di setiap TPS/DPT Membantu Pelaksanaan audit DPT yang dilakukan oleh PPL Menyampaikan formulir pengawasan partisipasi parpol terkait akurasi DPT, dengan melakukan konsultasi dengan Panwas Kab/Kota terlebih dahulu Melakukan tindak lanjut temuan PPL/Panwascam terkait akurasi DPT dan pengumuman DPT sesuai dengan arahan/instruksi Panwas Kab/Kota Menyampaikan formulir pengawasan kepada Panwas Kab/Kota
- 34. Membantu Panwas Kab/Kota dalam pengawasan secara langsung pelaksanaan pendataan pemilih khusus Melakukan konsultasi kepada Panwas Kab/Kota dalam hal diduga adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS/Pantarlih dalam pendataan pemilih khusus
- 36. Memahami Cheklist Pengawasan Pengawasan terhadap keberadaan dan pelaksanaan tugas Pantarlih dilakukan secara sampling yaitu dengan menentukan 30% Pantarlih dari seluruh jumlah Pantarlih Terhadap Pantarlih yang menjadi objek sampling dilakukan : ◦ Pengecekan SK Pengangkatan Pantarlih baik melalui PPS maupun Pantarlih secara langsung ◦ Penelusuran terhadap latar belakang Pantarlih dengan melakukan konfirmasi terhadap tetangga atau kerabatnya terkait kemungkinan Pantarlih terlibat sebagai anggota atau pengurus parpol ◦ Pengecekan alat kelengkapan pemutakhiran yang diterima oleh Pantarlih Melakukan pengecekan pelaksanaan sosialisasi pengawasan pemutakhiran data pemilih di tingkat desa/kelurahan yang dilakukan PPS dengan melakukan survey secara acak ke pemilih dengan tata cara sebagai berikut : ◦ Menentukan 30% TPS yg ada di Desa/Kelurahan ◦ Menentukan 3% dari pemilih terdaftar secara acak di setiap TPS yang menjadi sample dengan menghindari penentuan nomor/nama pemilih secara berurutan. Dapat ditentukan dengan menggunakan/penentuan nomor ganjil/genap/kelipatan ◦ Setiap pemilih yang masuk dalam sampling diinterview untuk mengetahui apakah mengetahui pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan PPS Menyampaikan formulir survey kepada Panwas Kab/Kota melalui Panwascam
- 37. Memahami formulir pengawasan Melakukan koordinasi dengan PPS/Pantarlih mengenai waktu pelaksanaan verifikasi Faktual yang akan dilakukan Melakukan audit pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Pantarlih dengan cara sebagai berikut : ◦ ◦ ◦ Menentukan 30% Pantarlih/TPS dari seluruh Pantarlih/TPS di tingkat desa/kelurahan Terhadap Pantarlih yang masuk menjadi sample, wilayah kerjanya dijadikan sebagai sasaran pelaksanaan audit Di wilayah kerja Pantarlih ditentukan 30% pemilih untuk dijadikan sebagai narasumber untuk memastikan pelaksanaan kinerja Pantarlih Survey dilakukan untuk memastikan : ◦ Verifikasi Faktual dilakukan Pantarlih dengan mendatangi rumah penduduk ◦ Melakukan perbaikan berdasarkan hasil verifikasi ◦ Melakukan pemasangan stiker terhadap pemilih yang telah diverifikasi oleh pantarlih Melakukan konfirmasi dengan RT/RW terkait pelaksanaan verifikasi faktual yang telah dilakukan oleh Pantarlih serta mendapatkan informasi wilayah/lokasi dengan karakter khusus (misalnya asrama putri, Pondok Pesantren, daerah perbatasan, lokasi penampungan TKI) Menyampaikan Formulir pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual kepada Panwaslu Kab/Kota melalui Panwascam
- 38. Melakukan pengawasan secara langsung proses input data pemilih berbasis TPS yang dilakukan oleh Pantarlih/PPL PPL memastikan ketepatan waktu penyusunan DPS yang dilakukan oleh PPS dengan dibantu oleh Pantarlih paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya verifikasi faktual oleh Pantarlih Menghadiri pleno penetapan DPS oleh PPS Mengingatkan PPS untuk menandatangani DPS Mendapatkan salinan Berita Acara Pleno Penetapan DPS dan salinan DPS Melakukan pengecekan pengumuman DPS yang dilakukan oleh PPS di kantor PPS di sekretariat/kantor RT/RW Memastikan PPS mengumumkan DPS selama 14 hari Melakukan pengecekan akurasi DPS dengan langkah : ◦ Menentukan 30% TPS di wilayah dea/kelurahan sebagai basis sampling ◦ Memilih 3% pemilih terdaftar dalam DPS ◦ Terhadap 3% pemilih tersebut dilakukan audit dan ditentukan kebenarannya satu per satu Menyampaikan formulir hasil audit DPS kepada Panwas Kab/Kota melalui Panwascam
- 39. Mengikuti pelaksanaan pleno penetapan DPSHP yang dilakukan PPS Mendapatkan salinan berita acara pleno penetapan DPSHP yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS Melakukan pengecekan ketersediaan formulir model A.1.A-KPU bagi masyarakat dan peserta pemilu yang akan memberikan masukan dan tanggapan terhadap DPSHP Melakukan pengecekan secara langsung ke lokasilokasi pengumuman DPS untuk memastikan kepatuhan PPS dalam mengumumkan DPS Melakukan pemeriksaan terhadap formulir bukti pendaftaran pemilih yang dilakukan oleh PPS/Pantarlih
- 40. Melakukan koordinasi dengan PPS dan Pantarlih terkait pelaksanaan perbaikan DPSHP Melakukan Pengecekan pelaksanaan perbaikan yang dilakukan oleh PPS/Pantarlih Mengikuti pelaksanaan pleno penetapan DPSHP Akhir yang dilakukan PPS serta memastikan PPS memperbaiki DPSHP berdasarkan hasil verifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat dan peserta pemilu Mendapatkan salinan berita acara pleno penetapan DPSHP Akhir yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS Mendapatkan salinan DPSHP Akhir dari PPS Meneruskan DPSHP Akhir kepada Panwascam Membandingkan antara DPSHP dengan DPSHP Akhir Mendapatkan Rekapitulasi masukan dan tanggapan DPSHP Akhir (Formulir meliputi nama, dicoret alasan,) Menyampaikan laporan pelaksanaan hasil pengawasan kepada panwascam dengan meneruskan formulir pengawasan yang meliputi : ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ Berita Acara Pleno Penetapan DPSP Akhir Pemilih meninggal dunia tapi terdaftar dalam DPS Pemilih dibawah umur Pemilih pindah domisili tapi masih terdaftar NIK Ganda TNI/Polri aktif tapi masih terdaftar Jumlah pemilih beserta lampiran namanya yang tidak terdaftar dalam DPSHP Akhir Dugaan PPS/Pantarlih tidak menindaklanjuti rekomendasi/masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DPSHP Akhir
- 41. Melakukan Pengecekan pengumuman DPT yang dilakukan oleh PPS di Kantor PPS dan di sekretariat/kantor RT/RW Memastikan PPS mengumumkan DPT sampai hari pemungutan suara Melakukan pengecekan akurasi DPT dengan langkah : ◦ Menentukan 30% TPS di wilayah dea/kelurahan sebagai basis sampling ◦ Memilih 3% pemilih terdaftar dalam DPS ◦ Terhadap 3% pemilih tersebut dilakukan audit dan ditentukan kebenarannya satu per satu ◦ Nama pemilih yang menjadi sample dilakukan konfirmasi kebenarannya Menyampaikan formulir hasil audit DPT kepada Panwas Kab/Kota melalui Panwascam
- 42. Melakukan pengecekan terhadap formulir A.A-KPU untuk memastikan masyarakat yang dicatatkan oleh Pantarlih Melakukan pengecekan model A.A-KPU untuk memastikan Pantarlih melakukan pencatatan terkait pemilih berdomisili di wilayah kerja Pantarlih tetapi memiliki identitas kependudukan dari daerah lain dan akan menggunakan hak pilihnya di daerah asal Mengikuti secara langsung pelaksanaan pendataan yang dilakukan oleh Pentarlih bersama-sama dengan tokoh masyarakat atau pengelola tempat dengan karakter khusus, seperti lahan sengketa, kawasan liar, apartemen, rusun,ponpes dsb. Menyampaikan laporan kepada Panwas Kab/Kota melalui penwascam terkait adanya Daftar Pemilih Khusu yang dicatatkan oleh Pantarlih dengan menggunakan formulir