1. Dokumen tersebut merangkum visi dan program Jokowi-JK terkait pemberdayaan desa, yang mencakup janji alokasi dana desa Rp1,4 miliar per desa, pengangkatan perangkat desa menjadi PNS, serta delapan prioritas utama untuk memberdayakan desa sesuai UU Desa.

1. Bedah Gagasan Seputar Desa
JOKOWI & JK
Dari :
Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara
Untuk :
Gerakan Masyarakat JKW4P-7
Jakarta, 12 Agustus 2014

2. Mencoba Menterjemahkan VISI
JOKOWI JK
• Pendahuluan = “Berjalan diatas Amanat Konstitusi”
1. Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan
2. Melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan
3. Memajukan kesejahteraan umum,
4. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
5. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial
• Tiga Problem Pokok Bangsa :
1. Ancaman Wibawa Negara
2. Kelemahan Sendi Ekonomi Bangsa
3. Intoleransi dan Krisis Kepribadian Bangsa
• Meneguhkan Kembali jalan IDEOLOGIS = TRISAKTI
1. Kedaulatan Politik = Menghidupkan kembali Demokrasi Musyawarah Mufakat
2. Berdikari dalam Ekonomi = Menempatkan rakyat pemegang kedaulatan ekonomi
3. Berkepribadian dalam Budaya = Gotong royong , Bhineka Tunggal Ika dan Kemaritiman
VISI :
Mewujudkan INDONESIA yang Berdaulat, Mandiri Berkepribadian
Berlandaskan GOTONG ROYONG

3. VISI : JOKOWI JK
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga
kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan
mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan
kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis
berlandaskan Negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati
diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju
dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri,
maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam
kebudayaan.

4. Sembilan Agenda Prioritas
NAWA CITA : JOKOWI JK
1. Kami akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap
bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Kami akan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata
kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Kami akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem
dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercya.
5. Kami akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Kami akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional
7. Kami akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan
sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Kami akan melakukan revolusi karakter bangsa
9. Kami akan memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi
sosial Indonesia

5. Sembilan Program Nyata JOKOWI JK
Bandung, Kamis, 3 Juli 2014
1. Meningkatkan profesionalisme, menaikkan gaji dan kesejahteraan PNS, TNI, dan Polri secara bertahap selama
lima tahun. Termasuk program remunerasi PNS akan dituntaskan ke tingkat pusat dan diperluas sampai ke level
daerah.
2. Mensejahterakan desa dengan mengalokasikan dana desa di mana setiap desa rata-rata
Rp 1,4 miliar dalam bentuk program bantuan khusus dan menjadikan perangkat desa
menjadi PNS secara bertahap.
3. Meningkatkan anggaran penanggulangan kemiskinan termasuk memberi subsidi Rp 1 juta setiap bulannya
untuk keluarga prasejahtera, sepanjang pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 7%.
4. Program kepemilikan tanah pertanian untuk 4,5 juta kepala keluarga. Pembangunan/perbaikan irigasi di 3 juta
hektare sawah. Pembangunan 25 bendungan, 1 juta hektare lahan pertanian baru di luar Jawa. Pendirian bank
petani dan UMKM serta penguatan Bulog.
5. Perbaikan 5.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia dan membangun pusar pelelangan, penyimpanan dan
pengelolaan ikan
6. Menurunkan tingkat pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru selama lima tahun.
Bantuan dana Rp10 juta per tahun untuk UMKM/koperasi. Mendorong, memperkuat dan mempromosikan
industri kreatif dan digital sebagai salah satu upaya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.
7. Layanan kesehatan gratis rawatjalan/inap dengan Kartu Indonesia Sehat, pembangunan 6.000 puskesmas
dengan fasilitas rawat inap serta air bersih untuk seluruh rakyat.
8. Membantu meningkatkan mutu pendidikan pesantren guna meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
Meningkatkan kesejahteraan guru-guru pesantren sebagai bagian dari komponen pendidik bangsa.
9. Mewujudkan pendidikan bagi seluruh warga negara termasuk petani, nelayan, buruh, termasuk disabilitas dan
elemen masyarakat lain melalui Kartu Indonesia Pintar. Menyediakan fasilitas pendidikan yang baik dengan
target partisipasi 100% untuk SD dan 95% untuk tingkat SLTP, mewujudkan kurikulum berkualitas, menjamin
kesejahteraan guru dan meningkatkan tunjangan bagi para guru. Meningkatkan kualitas guru dengan
melanjutkan program sertifikasi.

6. Janji Rp. 1,4 Miliar / desa
UU Desa No 6 tahun 2014
• Pasal 72, Pendapatan Desa bersumber dari : (a.) pendapatan asli Desa; (b.) Alokasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara; (c.) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; (d.) Alokasi Dana Desa ; (e.)
bantuan keuangan dari APBD Prov dan Kabko; (f.) hibah dan sumbangan; dan (g.) lain-lain pendapatan Desa yang sah.
• Penjelasan
• Yang dimaksud dengan “Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut”
adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan,
pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
• Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh
perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.
• Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dihitung berdasarkan jumlah Desa
dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat
kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa.
APBN 2014, Total Dana Transfer Pusat ke Daerah adalah Rp 592,6 triliun, maka total Dana Desa
adalah Rp 59,26 triliun.
Bila dibagi rata rata maka Rp 59,26 triliun / 81.142 Desa Kelurahan
Rp. 730 Juta

7. Asumsi hingga Rp. 1,4 Miliar / desa
Dana Desa
alokasi APBN
ditentukan 10%
(sepuluh perseratus)
dari dan di luar dana
Transfer Daerah
Alokasi
Dana Desa
Paling sedikit 10% dari
dana perimbangan
Kabko setelah
dikurangi DAK
?
•Penyesatan
•Pengingkaran
UU DESA
Pasal 72,
Pendapatan Desa bersumber dari : (a.) pendapatan asli Desa; (b.) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara; (c.) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; (d.) Alokasi Dana Desa ; (e.)
bantuan keuangan dari APBD Prov dan Kabko; (f.) hibah dan sumbangan; dan (g.) lain-lain pendapatan Desa yang sah.
• Bila dalam Pendahuluan menyebut .. Berjalan diatas amanah Konstitusi... Maka selayaknya dalam
menyusun Program sesuai dengan UU Desa
• Bila salah satu Problem Pokok Bangsa disebut... Ancaman Wibawa Negara... Maka selayaknya Tidak
melakukan Kepala Negara tidak melakukan Penyesatan dan Pengingkaran pemaknaan UU Desa
• Bila semangat yang dingin dibangun adalah... Gotong Royong... Maka selayaknya Tidak memberikan
asumsi Alokasi Dana Desa adalah Kerja Pemerintah Pusat

8. Janji Perangkat Desa di PNS kan
UU Desa No 6 tahun 2014
• Pasal 25 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh
Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.
• Pasal 48 Perangkat Desa terdiri atas: (a.) sekretariat Desa; (b.) pelaksana kewilayahan; dan (c.) pelaksana
teknis.
• Pasal 49 ayat (2) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama
Bupati/Walikota.
• Pasal 66 ayat (1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan. (2)
Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa bersumber dari dana perimbangan dalam APBN yang
diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota.
• Pasal 118 ayat (6) Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai
ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
• Penjelasan : UU Desa menggunakan konstruksi penggabungan fungsi self-governing community dengan local
self government
Salah satu alasan / pertimbangan dilakukan perubahan UU 32 tahun 2004 terkait desa adalah adanya pasal 202
Sekretaris desa diisi dari PNS dan penjelasan Sekretaris desa yang ada secara bertahap diangkat menjadi PNS
Perangkat Desa lebih butuh Jaminan Kesejahteraan

9. KONSKLUSI untuk DESA
Jokowi JK lebih berpegang kepada agenda BERDAULAT DI BIDANG POLITIK yaitu pada angka ke 8 menyebutkan :
Kami memdedikasikan diri untuk memberdayakan desa. Dalam kebijakan pemberdayaan desa, kami akan memberi
penekanan pada 8 (delapan) prioritas utama
1. Kami akan mengawal implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan
fasilitasi, supervise dan pendampingan.
2. Kami akan memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan substansi, jiwa
dan semangat UU Desa.
3. Kami akan menyiapkan dan menjalankan kebijakan-kebijakan baru untuk membebaskan desa di kantong-kantong
hutan dan perkebunan.
4. Kami akan memastikan redistribusi Negara, baik dana Desa (APBN) dan Alokasi Dana Desa (APBD), maupun
distribusi lahan kepada Desa, berjalan secara efektif.
5. Kami akan menyiapkan dan menjalankan kebijakan – regulasi baru tentang share- holding antara
Pemerintah, investor dan Desa dalam pengelolaan sumberdaya alam.
6. Kami akan menyiapkan dan menjalankan kebijakan–regulasi baru tentang akses dan hak desa untuk
mengelola sumberdaya alam berskala lokal (tambang, hutan, kebun, perikanan dan sebagainya) untuk
kemakmuran rakyat.
7. Kami berkomitmen melakukan pengembangan kapasitas dan pendampingan desa secara berkelanjutan.
8. Kami berkomitmen menjalankan program - program investasi Pembangunan perdesaan (seperti hutan,
kebun, ternak, perikanan, agroindustry kerakyatan dan sebagainya) dengan pola share-holding yang
melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham.
KAJI ULANG SEMUA KEBIJAKAN MENYANGKUT DESA

10. Terimakasih
Saatnya Mencerdaskan Masyarakat Desa,
Meningkatkan Profesionalitas Aparat Desa
Menuju Desa Mandiri Bahagia Sejahtera
www.rpdn.or.id @relawandesa @suryokoco
0888 0131 7164 / 0858 6527 5733 / bb 3131B35A