Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Konsep desa-mandiri
Konsep desa-mandiri
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 25 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1] (20)

Anuncio

Más de Sutardjo ( Mang Ojo ) (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]

  1. 1. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA Marwan Jafar Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Disampaikan pada Pelatihan Pendamping SIDeKa Balai Pelatihan TIK, Ciputat 15 Januari, 2015
  2. 2. 2 Desa kuat, maju, mandiri, demokratis dan sejahtera Pemerintahan: Efektif, profesional, transparan dan akuntabel Pembangunan: peningkatan kualitas hidup manusia, penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan Kemasyarakatan: kerukunan, kegotongroyongan,solidarit as, swadaya, kebersamaan Pemberdayaan: kesadaran, kapasitas dan prakarsa lokal
  3. 3. TRISAKTI Berdaulat di Bidang Politik; Berdikari di Bidang Ekonomi; Berkepribadian dalam Kebudayaan ISU-ISU STRATEGIS KESEJAHTERAAN (Desa) PEMERATAAN (PDT) PERTUMBUHAN (Transmigrasi) 3 NAWACITA (Sembilan Agenda Prioritas) TUJUH MISI PRESIDEN VISI PRESIDEN INDONESIA YANG DITUJU: • Kedaulatan pangan, energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan; • Peningkatan kesejahteraan berkelanjutan; • Masyarakat yang berkepribadian dan berjiwa gotong royong, harmonis antar kelompok, sektor ekonomi, dan wilayah; • Menjadi poros maritim dunia.
  4. 4. MISI VISI TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG TUJUH MISI PRESIDEN 1 Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; 2 Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum; 3 Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara Maritim; 4 Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; 5 Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; 6 Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; 7 Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 4
  5. 5. VISI MISI AGENDA PRIORITAS No SEMBILAN AGENDA STRATEGIS PRIORITAS (NAWA CITA) 1 MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA. 2 Membuat Pemerintah Tidak Absen dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya. 3 MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN. 4 Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 5 MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA. 6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. 7 MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKKAN SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK. 8 Melakukan revolusi karakter bangsa. 9 MEMPERTEGUH KEBHINEKAAN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA. 5
  6. 6. No NAWAKERJA PRIORITAS 1 Perluncuran “Gerakan Desa Mandiri” di 5.000 desa pada tahun 2015 2 Pendampingan dan Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur di 5.000 desa pada tahun 2015; 3 Pembentukan dan pengembangan 5.000 BUMDES; 4 Revitalisasi Pasar Desa di 5.000 desa/kawasan perdesaan; 5 Pembangunan Infrastruktur jalan pendukung pengembangan produk unggulan di 5.000 Desa Mandiri; 6 Penyiapan implementasi penyaluran Dana Desa Rp. 1,4 miliar per desa secara bertahap; 7 Penyaluran Modal bagi Koperasi/UKM di 5.000 Desa; 8 Pilot project sistem pelayanan publik jaringan koneksi online di 5.000 desa; 9 “Save villages” di daerah perbatasan dan pulau-pulau terdepan, terluar dan terpencil. 6
  7. 7. • Perspektif desa sebagai wilayah. Sepanjang hayat Bappenas tidak mengenal desa, melainkan wilayah/kawasan perdesaan, sebagai area untuk pelayanan publik dan pembangunan ekonomi. Pendekatan ini mengabaikan entitas lokal seperti desa yang berada dalam wilayah perdesaan. • Perspektif desa sebagai pemerintahan. Kemendagri merupakan pengusung cara pandang ini, yang menempatkan desa hanya sebagai unit pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas adminitratif dan membantu program-program pemerintah yang masuk ke desa. Pendekatan ini tidak memperkuat desa melainkan malah memperlemah desa dan menciptakan ketergantungan desa • Perspektif sektoral atas desa. K/L secara sektoral menempatkan sebagai hilir, lokasi dan obyek proyek. Ini yang disebut pendekatan mutilasi. Proyek sektoralnya hanya seperti membangun istana pasir, dan sekaligus memperlemah desa.
  8. 8. • Selama ini pembangunan perdesaan, selain menjadi isu pinggiran dan minoritas dalam pembangunan nasional, juga gagal dalam beberapa hal: menyediakan lapangan pekerjaan, mencegah urbanisasi, membentuk para borjuis lokal, serta gagal membangun dan memperkuat desa. • Dalamn praktik pembangunan perdesaan (pertambangan, industri, pertanian, pariwisata, dll), desa dan masyarakat setempat hanya memperoleh dampak sosial dan lingkungan serta dapat CSR. • Pembangunan perdesaan digeser oleh program-program community driven development yang masuk ke desa, seperti PNPM Mandiri, PPIP dan lainnya. Program-program yang menyenangkan rakyat (tetapi tidak menolong rakyat) ini tidak mempunyai daya ungkit ekonomi. • Kecuali di Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bangka Belitung, DIY (khususnya Bantul dan Sleman), dan Maluku, desa-desa di Indonesia mempunyai ukuran (wilayah dan penduduk) yang tidak ideal, sehingga memiliki skala ekonomi dan skala otonomi yang kecil terbatas. Sementara desa-desa (yang berukuran kecil) cenderung terisolasi dan belum membangun kerjasama antardesa yang kuat.
  9. 9. Item/Isu Membangun Desa (pembangunan perdesaan) Desa Membangun (pembangunan desa) Pintu masuk Perdesaan Desa Pendekatan Functional, atau ruang (space) Locus, atau tempat (place) Level Rural development Village development Isu dan konsep- konsep terkait Rural-urban linkage, market, pertumbuhan, lapangan pekerjaan. Kemandirian, subsidiaritas, kearifan lokal, emansipasi lokal, modal sosial, demokrasi, partisipasi, kewenangan, alokasi dana, dll.
  10. 10. Level, skala dan cakupan Kawasan ruang dan ekonomi yang lintas desa. Dalam jangkauan skala dan yurisdiksi desa Skema kelembagaan Pemda melakukan perencanaan dan pelaksanaan didukung alokasi dana khusus. Pusat melakukan fasilitasi, supervisi dan akselerasi. UU menetapkan kewenangan skala desa, melembagakan perencanaan desa, alokasi dana dan kontrol lokal. Pemegang kewenangan Pemerintah daerah Desa (pemerintah desa dan masyarakat) Tujuan Mengurangi keterbelakangan, ketertinggalan, kemiskinan, urbanisasi, membuka akses desa, membuka lapangan pekerjaan. Menjadikan desa mandiri, sebagai basis kehidupan dan penghidupan Peran pemerintah daerah Merencanakan, membiayai dan melaksanakan Fasilitasi, supervisi dan pengembangan kapasitas desa Peran desa Berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Kerjasama antardesa Sebagai aktor utama yang merencanakan, memutuskan, membiayai dan melaksanakan
  11. 11. Desa yang kuat, maju, mandiri, demokratis dan sejahtera Pemerintahan: Efektif, profesional, transparan dan akuntabel Pembangunan: peningkatan kualitas hidup manusia, penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan Kemasyarakatan: kerukunan, kegotongroyongan, solidaritas, swadaya , kebersamaan Pemberdayaan: kesadaran, kapasitas dan prakarsa lokal
  12. 12. Pilar Misi dan Tujuan Pemerintahan • Memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, profesional, transparan dan akuntabel. • Memperkuat kepala desa sebagai pemimpin masyarakat. • Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa. • Memperkuat kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik kepada warga • Mengoptimalkan dana/keuangan desa dan aset desa untuk kesejahteraan rakyat. Pembangunan • Memperkuat desa sebagai subyek pembangunan. • Meningkatkan kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. • Meningkatkan /mengembangkan potensi ekonomi desa menjadi ekonomi produktif • Membangun infrastruktur dan meningkatkan sumber-sumber ekonomi di kawasan perdesaan untuk membuka akses ekonomi desa, membuka lapangan pekerjaan dan memacu pertumbuhan ekonomi Pemberdayaan • Membangkitkan prakarsa, kemampuan, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa • Memperkuat emansipasi lembaga/organisasi masyarakat. • Meningkatkan kesadaran hak an kewajiban masyarakat desa. Kemasyarakatan • Melindungi, melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa. • Memperkuat ketahanan sosial budaya masyarakat Desa • Memelihara kerukunan sosial dan kegotongroyongan. • Memupuk kebersamaan dan aksi bersama antara pemerintah desa, lembaga-lembaga desa, dan masyarakat.
  13. 13. • Desa menyiapkan dan menjalankan perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangan desa, kebutuhan dan kepentingan lokal yang mengoptimalkan potensi dan aset lokal. • Desa mampu menyediakan pelayanan dasar kepada masyarakat seperti air bersih, Posyandu dan poskesdes untuk kesehatan. • Desa mampu memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pangan dan energi. • Dalam jangka panjang desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan pendapatan desa yang 13
  14. 14. No Mandat pembangunan (UU Desa) Jenis kewenangan lokal 1 Pelayanan dasar Posyandu, penyediaan air bersih, PAUD, sanggar belajar, sanggar seni budaya, perpustakaan desa, dll. 2 Sarana dan prasarana Jalan desa, jalan usaha tani, embung desa, rumah ibadah, sanitasi lingkungan, balai rakyat, irigasi tersier, lapangan, taman desa, dll. 3 Pengembangan Ekonomi lokal Pasar desa, usaha kecil berbasis desa, karamba ikan, lumbung pangan, benih, ternak kolektif, energi mandiri, buah dan sayur mayur, BUMDes, tambatan perahu, wisata desa. 4 SDA dan lingkungan Hutan dan kebun rakyat, hutan bakau, pengelolaan sampah, dll.
  15. 15. Pembangunan Perdesaan Negara SwastaDesa
  16. 16. Aktor Peran Negara • Melakukan pemetaan dan penetapan kawasan perdesan • Regulasi dan proteksi • Investasi dan menerima bagi hasil Swasta • Investasi dan menerima bagi hasil Desa • Mengakses sumberdaya ekonomi lintas desa dengan kerjasama antardesa • Desa mengakses dalam pengambilan keputusan • Desa sebagai shreholder dalam investasi
  17. 17. 1. Penataan Or 17
  18. 18. No NAWAKERJA PRIORITAS 1 Perluncuran “Gerakan Desa Mandiri” di 5.000 desa pada tahun 2015 2 Pendampingan dan Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur di 5.000 desa pada tahun 2015; 3 Pembentukan dan pengembangan 5.000 BUMDES; 4 Revitalisasi Pasar Desa di 5.000 desa/kawasan perdesaan; 5 Pembangunan Infrastruktur jalan pendukung pengembangan produk unggulan di 5.000 Desa Mandiri; 6 Penyiapan implementasi penyaluran Dana Desa Rp. 1,4 miliar per desa secara bertahap; 7 Penyaluran Modal bagi Koperasi/UKM di 5.000 Desa; 8 Pilot project sistem pelayanan publik jaringan koneksi online di 5.000 desa; 9 “Save villages” di daerah perbatasan dan pulau-pulau terdepan, terluar dan terpencil. 18
  19. 19. 1. Penetapan kriteria Desa Mandiri yang telah ditetapkan dalam nawa cita dan telah dijadikan lokus prioritas dalam nawa kerja; 2. Pengembangan perekonomian Desa, dengan focus pada peningkatan BUMDes, pasar desa, koperasi dan UKM Di Desa, peningkatan akses sarpras Transportasi pendukung produk unggulan Desa Mandiri; 3. Pengembangan kapasitas Aparat Desa melalui pendampingan Desa, khususnya dalam pengelolaan Dana Desa dan keberlanjutan pengelolaan aset Desa; 4. Pengembangan kemandirian Desa secara komprehensif untuk dapat merubah paradigma membangun Desa menjadi Desa membangun secara Mandiri; dan 5. Penguatan kelembagaan kemasyarakatan Desa melalui pemberdayaan masyarakat Desa, termasuk Desa adat, serta penguatan skim musyawarah Desa. 19
  20. 20. Dasar Pertimbangan 1. Nawa Kerja telah menetapkan 5.000 desa mandiri akan diluncurkan di tahun 2015 2. RPJMN 2015-2019 telah menetapkan pembangunan desa mandiri sedikitnya 2.000 hingga target 5.000 desa pada akhir 2019 Bagaimana kriteria desa mandiri yang disepakati? 1. Tim Transisi menetapkan 6 (enam) kriteria yang membangun desa mandiri: Desa Tangguh dan Lestari, Desa Sehat, Desa Pintar, Desa Makmur, Desa, Maju, dan Desa Demokratis? 2. Bagaimana korelasi antara Desa Mandiri dengan tingkat perkembangan desa: Swadaya-Swakarsa-Swasembada? 3. Bagaimana korelasi antara Desa Mandiri dengan Desa Tertinggal, Desa Berkembang dan Desa Maju, yang ditetapkan Bappenas dalam Indeks Pembangunan Desa? 20
  21. 21. Dasar Pertimbangan Nawa Kerja telah menetapkan target akan dikembangkan 5.000 BUMDes, revitalisasi 5.000 pasar desa, dan bantuan modal untuk Koperasi dan UKM di 5.000 desa mandiri, serta akan membangun infrastruktur transportasi untuk mendukung pengembangan produk unggulan pada 5.000 desa mandiri Bagaimana strategi pengembangan perekonomian desa mandiri? 1.Apakah basis potensi perekonomian desa mandiri? 2.Bagaimana strategi pengembangan BUMDes yang berbasis potensi perekonomian desa mandiri? 3.Bagaimana kondisi eksisting dan peluang revitalisasi pasar desa sebagai outlet pemasaran potensi perekonomian desa mandiri? 4.Bagaimana kondisi eksisting dan peluang permodalan koperasi dan UKM dalam mendukung pengembangan perekonomian desa mandiri? 5.Bagaimana kebutuhan dan strategi pembangunan infrastruktur transportasi dalam mendukung produk unggulan desa mandiri? 21
  22. 22. Dasar Pertimbangan Nawa Kerja telah menetapkan target Pendampingan dan Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur di 5.000 desa pada tahun 2015 Bagaimana strategi peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur desa? 1. Bagaimana kondisi eksisting dan strategi peningkatan kapasitas kapasitas kelembagaan dan aparatur desa? 2. Bagaimana strategi pengembangan kapasitas kelembagan dan aparatur desa melalui pendampingan desa? 3. Sejauh mana kesiapan tenaga pendamping desa, untuk mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur desa khususnya dalam pengelolaan Dana Desa dan keberlanjutan pengelolaan aset Desa? 4. Bagaimana kondisi eksisting dan strategi peningkatan kualitas tenaga pendamping desa, dalam mendukung pendampingan pengelolaan dana desa dan keberlanjutan pengelolaan aset desa? 5. Bagaimana memenuhi target pendampingan desa, dengan 1 (satu) tenaga pendamping untuk 1 (satu) desa? 22
  23. 23. Dasar Pertimbangan 1.Nawa Kerja telah menetapkan target penyiapan implementasi penyaluran Dana Desa Rp. 1,4 miliar per desa secara bertahap; 2.Sebagai penjabaran dari PP 60/2014 tentang Dana Desa, Kementerian Keuangan telah menyiapkan Road Map Dana Desa yang akan disalurkan secara bertahap selama periode 2015-2019 hingga mencapai target Rp. 1,4 miliar per desa Bagaimana strategi untuk merubah paradigma membangun desa menjadi desa membangun? 1.Bagaimana strategi mewujudkan “self governing community and village” yang menjadi dasar desa membangun secara mandiri? 2.Apakah kriteria yang disepakati untuk mewujudkan paradigma desa membangun, dan bagaimana prasyarat yang diperlukan untuk terbangunnya “self-governing community or villages”? 3.Bagaimana strategi mengoptimalkan dana desa sebagai sumber pendanaan desa membangun secara mandiri? 4.Bagaimana tahapan yang ideal dalam menyalurkan dana desa dalam mewujudkan desa membangun secara mandiri? 5.Bagaimana strategi peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur dalam pengelolaan dana desa secara produktif dalam mewujudkan desa membangun secara mandiri? 23
  24. 24. 24 No Mandat pembangunan (UU Desa) Jenis kewenangan lokal 1 Pelayanan dasar Posyandu, penyediaan air bersih, PAUD, sanggar belajar, sanggar seni budaya, perpustakaan desa, dll. 2 Sarana dan prasarana Jalan desa, jalan usaha tani, embung desa, rumah ibadah, sanitasi lingkungan, balai rakyat, irigasi tersier, lapangan, taman desa, dll. 3 Pengembangan Ekonomi lokal Pasar desa, usaha kecil berbasis desa, karamba ikan, lumbung pangan, benih, ternak kolektif, energi mandiri, buah dan sayur mayur, BUMDes, tambatan perahu, wisata desa. 4 SDA dan lingkungan Hutan dan kebun rakyat, hutan bakau, pengelolaan sampah, dll.

×