KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA
1
BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
OLEH :
FIRMAN G.S.
KASUBDIT FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA
DIREKTORAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
DITJEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

D A S A R H U K U M
2
 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 PP. No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa;
 PP. No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yg bersumber dari APBN
Antara lain,
 Permendagri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan
Pembangunan Desa;
 Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa;
 Permendagri No. 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan
Kekayaan Desa.

Kewenangan :
1. Asal Usul ;
2. Lokal Berskala Desa ;
3. Ditugaskan oleh
Pemerintah, Pemda
Prov., Kab./Kota ;
4. Kewenangan Lain.

Adalah semua hak dan kewajiban desa yang
dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu
berupa uang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
Hak dan Kewajiban dapat menimbulkan
pendapatan, belanja, pembiayaan dan
pengelolaan keuangan desa.
4
KEUANGAN DESA
(PASAL 71)

PENDAPATAN
5
1. PADesa;
2. Alokasi APBN;
3. Bag. Hasil Pajak & Retribusi Daerah;
4. ADD
5. Bant. Keuangan APBD Prov/Kab.
6. Hibah dan sumbangan pihak ketiga;
7. lain-lain Pendapatan Desa yg sah.
- PADesa (Hasil Usaha, Hasil Aset, swadaya &
partisipasi, Gotong Royong, lain-lain PADesa.)
- Lain-lain PA berdasar Kewenangan asal-usul &
lokal skala desa:
- Lain-lain pdptn Desa yg sah a.l. Hasil
kerjasama Pihak ke 3 & Bant. Perusahaan yg
berlokasi di desa.
ADD
- SILTAP Kades & Perangkat
- Merupakan bag. DP yg diterima
kab/kota dari DBH & DAU dikurangi
DAK plg sdkt 10 % untuk Desa;
- Penundaan dan/atau pemotongan
sebesar ADP setelah dikurangi DAK
yang seharusnya disalurkan ke desa.

BELANJA
6
- Diprioritas utk Kebut. Pemb.
- Kebut. Pemb. meliputi, tp tdk trbts pd:
a. Kebut. Primer;
b. Pelayanan Dasar;
c. Lingkungan;
d. Pemberdayaan Masy. Desa.
- Dpt. dialokasikan insentif bg RT/RW
(membantu pelaksanaan tugas pelayanan
Pemerintahan, Perencanaan, pembangunan,
ketertiban, & Pemberdayaan Masyarakat
Desa)
- “tidak terbatas” adalah Kebutuhan
pembangunan diluar pelayanan dasar yg
- Kebutuhan Primer adalah sandang, dibutuhkan masyarakat desa.
pangan, papan;
- Pelayanan dasar antara lain
pendidikan, kesehatan, infrastruktur
dasar.

PEMBIAYAAN
Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau semua pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada T.A. ybs. maupun pada tahun-tahun
7
anggaran berikutnya.
 Penerimaan
 SILPA
 Pencairan Dana Cadangan
 Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
 Pengeluaran
 Pembentukan Dana Cadangan
 Penyertaan Modal Desa.

PENGELOLAAN
 Kades adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa;
 Menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa;
 Kades menetapkan APBDes/th dengan Peraturan Desa (Perdes).
8

PERENCA
NAAN
PENGANGG
ARAN
PENATA
USAHA
Pengelolaan
Keuangan Desa
AN PELAPO
RAN PERTANG
GUNG
JAWABAN
RPJMDesa
Penganggaran
PELAKSAN
AAN
KEGIATAN
•PADesa
•APBN
•Bagi Hasil
Pajak/Retribusi
•ADD
•Bantuan
•Hibah
•Lain-lain pendapatan
 Semester I;
 Semester A.T
 Perdes
•Buku Kas Umum
•Buku Pembantu Pajak
•Buku Bank
Rancangan
APBDesa
PERBUP/WALKOT
TENTANG
PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
RKP Desa
P
A
R
T
I
S
I
P
A
T
I
F

TRANSPARAN
AZAS
PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
AKUNTABEL
PARTISIPATIF
TERTIB DAN
DISIPLIN

Kades
Sbg Pemegang
Kekuasaan
PTPKD
KEPALA
DESA
Pelaksana
Kewilayahan
KEPALA
DUSUN
PELAKSANA
TEKNIS
Kasi Kasi
SEKRETARI
S
URUSAN
Kaur kaur Kaur
Kasi
SEKDES
Koordinator
Kasie
Pelaks.
Kegiatan
Staf urusan
Bendahara

PTPKD
• Menyusun dan melaks. Kebijakan Pengel. APBDesa
• Menyusun Ranperdes ttg APBDesa, perubahan APBDesa dan
pertg. Jwb pelaksa. APBDesa;
• Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan
yang telah ditetapkan dalam APBDesa
• Menyusun Pelaporan dan Pertanggungjwban Pelaks. Keg.
APBDesa;
• Melakukan Verifikasi thd Ren. Blanja & bukti-bukti
pengeluaran.
Sekdes
(Koordinator)
• Menyusun rencana Pelaks. Keg. yg menjd tg .jwb nya;
• Melaks. Keg. Bersama LKD yg dittpkan dlm APBDesa;
• Melakukan tindakan pengeluaran yg menyebabkan atas
beban Anggaran Kegiatan;
• Mengandalikan Pelaks. Keg.:
• Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kpd
Kades, dan
• Menyiapkan dok. Anggaran atas beban pelaks keg.
Kasi
(Pelaks.Keg.)
Staf Kaur
(Bendahara)
•Menerima,menyimpan,menyetorkan/membayar,
menatausahakan & mempertanggungjwbkanpenerimaan
pendapatan Desa & pengeluaran pendapatan Desa dlm
rangka pelaks. APBDesa;
Kepala Desa
(Pemegang Kekuasaan
dan kekayaan yang
dipisahkan)
•Menetapkan kebijakan ttg pelaks. APBDes
•Menetapkan PTPKD
•Menetapkan petugas pemungutan penerimaan desa
•Menyetujui pengeluaran yg dittpkan dlm APBDesa.
• Melakukan tindakan yg mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa

APBDESA
1. Pendapatan
 PADes;
Hasil usaha, hasil
aset, swadaya &
partisipasi, Gotro &
dll PADesa;
 Transfer;
APBN, APBD
 Lain-lainPendapatan
Hibah, sumbangan
pihak ketiga, Hasil
Kerjsama, bantuan
Perusahaan.
2. Belanja
 Klasifikasi kel.Belanja, Bid :
2.1. Penyelenggaran Pemdes
2.2. Bangdes;
2.3. Kemasyarakatan;
2.4.Pemberdayaan Masy. ;
2.5. Tak terduga.
 Bid. dibagi mjd Keg. (RKPD);
 Keg. dibagi, jenis belanja :
1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang/jasa;
3. Belanja Modal.
3. Pembiayaan
 3.1. Penerimaan
• 3.1.1 Silpa;
• 3.1.2.Pencairan
Dana cadangan;
• 3.1.3 Hasil
kekayaan Desa
yang dipisahkan.
 3.2. Pengeluaran
• 3.2.1.Pembentukan
Dana Cadangan;
• 3.2.2.Penyertaan
Modal.

1. Perubahan
Perubahan APBDesa
 hrs dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 SILPA tahun sebelumnya hrs digunakan dalam tahun berjalan;
 penambahan dan/atau pengurangan dlm pendapatan desa pd thn berjalan.
 peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi , dan/atau
kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemda.
2. dapat dilakukan 1 kali dlm 1 T.A.
3. Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan
pelaks. APBDesa.
4. Dalam hal Bankeu dari APBD Prov., Kab./Kota, hibah dan bantuan pihak ke-3 yang
tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Perdes ttg Perubahan APB
Desa, perubahan diatur dgn Perkades tentang perubahan APBDesa.
5. Perubahan APBDesa diinformasikan kepada BPD.

ALOKASI DANA DESA
 Pemda Kab./Kota mengalokasikan dalam APBD,
ADD setiap T.A
 Pengalokasian ADD mempertimbangkan :
‒ Kebutuhan Siltap Kades dan Perangkat Desa
‒ Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa,
luas wilayah desa, dan kesulitan geografis.
 Pengalokasian ditetapkan dengan Peraturan
Bupati/Walikota.
 Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD
diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan
 Pengalokasian dgn ketentuan :
‒ 60% dibagi secara merata kepada seluruh Desa
‒ 40% dibagi secara proposional dari realisasi
pajak dan retribusi masing-masing Desa
 Pengalokasian ditetapkan dengan Peraturan
Bupati/Walikota.
 Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD
diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

BANTUAN KEUANGAN DARI APBD PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
 Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat
memberikan bantuan keuangan yg bersumber dari
APBD kepada Desa
 Bantuan keuangan dapat bersifat umum dan khusus
 Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan
dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada
penerima bantuan
 Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan
dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemberi
bantuan dalam rangka percepatan pembangunan
desa dan pemberdayaan masyarakat.

PENGHASILAN PEMERINTAH DESA
 Siltap Kades dan Perangkat Desa bersumber dari ADD
 Pengalokasian ADD, dengan ketentuan :
‒ Jml ADD < Rp. 500 jt digunakan maks. 60%
‒ Jml ADD Rp. 500 jt – Rp. 700 jt digunakan maks. 50%
‒ Jml ADD Rp. 700 jt – Rp.900 jt digunakan maks. 40%
‒ Jml ADD > Rp. 900 jt digunakan maks. 30%
 Penggunaan batas maksimal ditetapkan dgn mempertimbangkan
efisiensi, jumlah perangkat desa, kompleksitas tugas pemerintahan
dan letak geografis.
 Bupati/walikota menetapkan besaran siltap :
‒ Kepala Desa
‒ Sekretaris Desa paling sedikit 70% dari Siltap kades per bulan
‒ Perangkat desa selain sekretaris desa paling sedikit 50% dari
Siltap kades per bulan
 Besaran Siltap kades dan perangkat desa ditetapkan dgn Peraturan
Bupati/Walikota.

PERATURAN DESA
TENTANG
APBDesa

FORMAT
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA .......................
TAHUN ANGGARAN .................
ANGGARAN KETERANGAN
KODE
REKENING URAIAN (Rp).
1. PENDAPATAN
1.1 Pendapatan Asli Desa
1.1.1 Hasil Usaha
1.1.2 Hasil Aset
1.1.3 Swadaya dan Partisipasi
1.1.4 Gotong Royong
1.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah
1.2 Pendapatan Transfer
1.2.1 Dana Desa
1.2.2
Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah
kabupaten/kota
1.2.3 Alokasi Dana Desa
1.2.4 Bantuan Keuangan
1.2.4.1 Bantuan Provinsi
1.2.4.2 Bantuan Kabupaten/Kota
1.3 Pendapatan lain lain
1.3.1 Hibah
1.3.2 Sumbangan dari pihak ke - 3 yang tidak mengikat
1.3.3 Hasil kerjasama dengan pihak ke-3
1.3.4 Bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa
JUMLAH PENDAPATAN

2. BELANJA
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan
2.1.1.1 Belanja Pegawai
- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat
- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Tunjangan BPD
2.1.2 Operasional Perkantoran
2.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa :
- Alat Tulis Kantor
- Benda Pos
- Pakaian Dinas dan Atribut
- Pakaian Kerja
- Alat dan Bahan Kebersihan
- Perjalanan Dinas
- Pemeliharaan
- Air, Listrik, dan Telepon
- Honor
- dst.....................
2.1.2.3 Belanja Modal
- Komputer
- Meja dan Kursi
- Mesin Tik
- dst.........................
2.1.3 Operasional RT/RW
2.1.3.2 Belanja Barang dan Jasa:
- ATK
- Penggandaan
- Konsumsi Rapat
- dst.....................

2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
2.2.1 Perbaikan Saluran Irigasi
2.2.1.3 Belanja Modal
- Semen
- Material
- dst .................
2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa
- Upah Kerja
- Honor
- dst................................................
2.2.2 Pengaspalan Jalan Desa
2.2.2.3 Belanja Modal
- Aspal
- Pasir
- dst .................
2.2.2.2 Belanja Barang dan Jasa
- Upah Kerja
- Honor
- dst.....................
2.2.3 Kegiatan..........................
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
2.3.1 Kegiatan ................................................
2.3.1.2 Belanja Barang dan Jasa :
- Honor Pelatih
- Konsumsi Peserta
- Alat Pelatihan
- dst.......................
2.3.2 Kegiatan ..........................................................
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2.4.1 kegiatan ............................................................
2.4.1.2 Belanja Barang dan Jasa
- Honor Pelatih
- Alat dan Bahan Pelatihan
- dst..........................
2.4.2 Kegiatan.........................................

2.5 Bidang Tak Terduga
2.5.1 Kegiatan ............................................................
2.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
- Masker penyaring udara
- Honor Tim
- dst..........................
2.5.2 Kegiatan.........................................
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/DEFISIT
3. PEMBIAYAAN
3.1 Penerimaan Pembiayaan
3.1.1 SiLPA
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan
3.1.3 Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan
JUMLAH (Rp.)
3.2 Pengeluaran Pembiayaan
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2 Penyertaan Modal Desa
JUMLAH (Rp.)
DITETAPKAN DI .................................................................
TANGGAL,……………………………………………..............................
KEPALA DESA ..................……..
TTD
(…………………………………………...........................)

FORMAT
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa
PEMERINTAH DESA .......................
TAHUN ANGGARAN .................
KODE
REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/KURANG KETERANGAN
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
1. PENDAPATAN
1.1 Pendapatan Asli Desa
1.1.1 Hasil Usaha
1.1.2 Hasil Aset
1.1.3 Swadaya dan Partisipasi
1.1.4 Gotong Royong
1.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah
1.2 Pendapatan Transfer
1.2.1 Dana Desa
1.2.2 Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota
1.2.3 Alokasi Dana Desa
1.2.4 Bantuan Keuangan
1.2.4.1 Bantuan Provinsi
1.2.4.2 Bantuan Kabupaten/Kota
1.3 Pendapatan lain lain
1.3.1 Hibah
1.3.2 Sumbangan dari pihak ke - 3 yang tidak mengikat
1.3.3 Hasil kerjasama dengan pihak ke-3
1.3.4 Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
JUMLAH PENDAPATAN

2. BELANJA
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan
2.1.1.1 Belanja pegawai
- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat
- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Tunjangan BPD
2.1.2 Operasional Perkantoran
2.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa :
- Alat Tulis Kantor
- Benda pos
- Pakaian Dinas dan Atribut
- Pakaian Kerja
- Alat dan Bahan Kebersihan
- Perjalanan Dinas
- Pemeliharaan
- Air, Listrik, dan Telepon
- Honor
- dst.....................
2.1.2.3 Belanja Modal
- Komputer
- Meja dan Kursi
- Mesin Tik
- dst.........................
2.1.3 Operasional RT/RW
2.1.3.2 Belanja Barang dan Jasa:
- ATK
- Penggandaan
- Konsumsi Rapat
- dst.....................

2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
2.2.1 Perbaikan Saluran Irigasi
2.2.1.3 Belanja Modal
- Semen
- Material
- dst .................
2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa
- Upah Kerja
- Honor
- dst.........................................
2.2.2 Pengaspalan Jalan Desa
2.2.2.3 Belanja Modal
- Aspal
- Pasir
- dst .................
2.2.2.2 Belanja Barang dan Jasa
- Upah Kerja
- Honor
- dst.....................
2.2.3 Kegiatan..........................
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
2.3.1 Kegiatan ................................................
2.3.1.2 Belanja Barang dan Jasa :
- Honor Pelatih
- Konsumsi Peserta
- Alat Pelatihan
- dst.......................
2.3.2 Kegiatan ..........................................................

2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2.4.1 kegiatan ............................................................
2.4.1.2 Belanja Barang dan Jasa
- Honor Pelatih
- Alat dan Bahan Pelatihan
- dst..........................
2.4.2 Kegiatan.........................................
2.5 Bidang Tak Terduga
2.5.1 Kegiatan ............................................................
2.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
- Masker penyaring udara
- Honor Tim
- dst..........................
2.5.2 Kegiatan.........................................
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/DEFISIT
3. PEMBIAYAAN
3.1 Penerimaan Pembiayaan
3.1.1 SiLPA
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan
3.1.3 Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan
JUMLAH (Rp.)
3.2 Pengeluaran Pembiayaan
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2 Penyertaan Modal Desa
JUMLAH (Rp.)
DITETAPKAN DI..................................
TANGGAL,…………………………………………
….
KEPALA DESA ..............……..
TTD
(…………………………………………................
)

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA
Tanggal : ………………
Desa : ………………
Kecamatan : ………………
Kabupaten : ………………
No. Jenis Kegiatan Lokasi Kegiatan Rincian Kegiatan Volume Satuan Sumber Dana
Jumlah
(Rp)
Sub Total Jenis Kegiatan (1) Rp. XXX
Sub Total Jenis Kegiatan (2) Rp. XXX
Sub Total Jenis Kegiatan (3) Rp. XXX
Sub Total (4) Rp. XXX
Grand Total (1 s/d 4) Rp. XXX
tanggal, ....................
Kepala Desa
(.............................)

CONTOH FORMAT
LAPORAN SEMESTER I & II
DAN
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA

FORMAT LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa
SEMESTER PERTAMA
TAHUN ANGGARAN …………..
PEMERINTAH DESA ………………….
KODE REKENING URAIAN JUMLAH JUMLAH LEBIH/KURANG KET.
ANGGARAN REALISASI
(Rp) (Rp) (Rp)
1. PENDAPATAN
1.1 Pendapatan Asli Desa 20 10 10
1.2 Pendapatan Transfer 150 75 75
1.2.1 - Dana Desa 100 25 75
1.2.2 - Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota 150 50 100
1.2.3 - Alokasi Dana Desa
1.2.4 - Bantuan Keuangan
1.2.4.1 - Bantuan Provinsi
1.2.4.2 - Bantuan Kabupaten/Kota
1.3 Pendapatan lain lain
1.3.4 bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa
JUMLAH PENDAPATAN 420 160 260
2. BELANJA
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 40 10 30
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 30 15 15
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
70 25 45
2.5 Bidang Tak Terduga
100 40 60
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/DEFISIT 350 135 215
3. PEMBIAYAAN
3.1 Penerimaan Pembiayaan 10
3.1.1 - SiLPA 400
3.1.2 - Pencairan Dana Cadangan
3.1.3 - Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan
JUMLAH (Rp.)
3.2 Pengeluaran Pembiayaan
3.2.1 - Pembentukan Dana Cadangan 5
3.2.2 - Penyertaan Modal Desa
JUMLAH (Rp.)
Pembiayaan Netto (PENERIMAAN PEMBIAYAAN - PENGELUARAN PEMBIAYAAN)
SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DNG HSL SURPLUS/DEFISIT)
DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA ………………..
TTD
(…………………………………………..)

LAPORAN REALISASI APBDesa
SEMESTER AKHIR TAHUN
PEMERINTAH DESA ………………….
TAHUN ANGGARAN …………..
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH JUMLAH LEBIH/KURANG KET.
ANGGARAN REALISASI
(Rp) (Rp) (Rp)
Pindahan saldo (i semester pertama)
1. PENDAPATAN
1.1 Pendapatan Asli Desa
1.1.1 Hasil Usaha
1.1.2 Hasil Aset
1.1.3 Swadaya dan Partisipasi
1.1.4 Gotong Royong
1.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah
1.2 Pendapatan Transfer
1.2.1 Dana Desa
1.2.2 Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota
1.2.3 Alokasi Dana Desa
1.2.4 Bantuan Keuangan
1.2.4.1 Bantuan Provinsi
1.2.4.2 Bantuan Kabupaten/Kota
1.3 Pendapatan lain lain
1.3.1 Hibah
1.3.2 Sumbangan dari pihak ke - 3 yang tidak mengikat
1.3.3 Hasil Kerjasama dengan pihak ke-3
1.3.4 Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
JUMLAH PENDAPATAN

2. BELANJA
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan
2.1.1.1 Belanja Pegawai
- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat
- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Tunjangan BPD
2.1.2 Operasional Perkantoran
2.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa :
- Alat Tulis Kantor
- Benda Pos
- Pakaian Dinas dan Atribut
- Pakaian Kerja
- Alat dan Bahan Kebersihan
- Perjalanan Dinas
- Pemeliharaan
- Air, Listrik dan Telepon
- Honor
- dst.....................
2.1.2.3 Belanja Modal
- Komputer
- Meja dan Kursi
- Mesin Tik
- dst.........................
2.1.3 Operasional RT/RW
2.1.3.2 Belanja Barang dan Jasa:
- ATK
- Penggandaan
- Konsumsi Rapat
- dst.....................

2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
2.2.1 Perbaikan Saluran Irigasi
2.2.1.3 Belanja Modal
- Semen
- Material
- dst .................
2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa
-Upah Kerja
-Honor
- Dst ........................
2.2.2 Pengaspalan Jalan Desa
2.2.2.3 Belanja Modal
- Aspal
- Pasir
- dst .................
2.2.2.2 Belanja Barang dan Jasa
- Upah Kerja
- Honor
- dst.....................
2.2.3 Kegiatan..............................

2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
2.3.1 Kegiatan ................................................
2.3.1.2 Belanja Barang dan Jasa :
- Honor Pelatih
- Konsumsi Peserta
- Alat Pelatihan
- dst.......................
2.3.2 Kegiatan ..........................................................
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2.4.1 Kegiatan ............................................................
2.4.1.2 Belanja Barang dan Jasa
- Honor Pelatih
- Alat dan Bahan Pelatihan
- dst..........................
2.4.2 kegiatan.........................................
2.5 Bidang Tak Terduga
2.5.1 Kegiatan ............................................................
2.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
- Masker penyaring udara
- Honor Tim
- dst..........................
2.5.2 Kegiatan.........................................
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/DEFISIT

3. PEMBIAYAAN
3.1 Perimaan Pembiayaan
3.1.1 SiLPA
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan
3.1.3 Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan
JUMLAH (Rp.)
3.2 Pengeluaran Pembiayaan
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2 Penyertaan Modal Desa
JUMLAH (Rp.)
DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA ………………..
TTD
(…………………………………………..)

FORMAT PENATAUSAHAAN
No. Tgl.
KODE
REKENING
DESA …………………… KECAMATAN …………………………….
URAIAN
BUKU KAS UMUM
TAHUN ANGGARAN .......................
PENERIMAA
N
(Rp.)
PENGELUARAN
(Rp.)
NO BUKTI
JUMLAH
PENGELUARA
N KOMULATIF
SALDO
1 2 3 4 5 6 7 8 9
100 100
50 50 50
10 60 40
10 50
JUMLAH Rp. Rp.
Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas
Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas
Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi
Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas
Kolom 9 diisi dengan saldo kas.
Catatan :
sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa.
……………., tanggal …………………
BENDAHARA DESA,
………………………..
MENGETAHUI
KEPALA DESA,
………………………………

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
DESA …………………… KECAMATAN …………………………….
TAHUN ANGGARAN ..............
No.
URUT
TANGGAL URAIAN
PEMOTONGAN
(Rp.)
PENYETORAN
(Rp.)
SALDO
(Rp.)
1 2 3 4 5
JUMLAH
MENGETAHUI
KEPALA DESA,
………………………………
……………., tanggal …………………
BENDAHARA DESA,
………………………..
Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.
Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.

BUKU BANK DESA……………….
Desa : Bulan :
Kecamatan : Bank Cab. :
Rek. No. :
NO
Tanggal Keterangan Bukti PEMASUKAN PENGELUARAN
SALDO
Transaksi Transaksi Transaksi
Setoran Bunga Bank Penarikan Pajak Biaya Adm
Saldo
awal/transksi
sampai dg bl
lalu
Total Transaksi bulan ini
Total Transaksi kumulatif
Tanggal, …………………….......………
diketahui oleh: Dibuat oleh:
(Kepala Desa) (Bendahara)

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Kegiatan :
No.
Tangg
al
Uraian
Penerimaan (Rp.) Nomor Pengeluaran (Rp.) Jumlah
Saldo Kas
Swadaya
Masy.
Dari Bendahara Bukti
(Rp.)
Belanja
Barang
dan Jasa
Belanja
Modal
Pengembalia
n ke
Bendahara
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pindaha
n jumlah
dari
halaman
sebelum
nya
Jumlah
Total Penerimaan
Total
Pengeluaran
TotalPengelu
aran + Saldo
Kas
Desa.............
........,
Tanggal
Pelaksana Kegiatan

ASET DESA
BARANG MILIK DESA YANG BERASAL DARI KEKAYAAN
ASLI DESA, DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN
PEROLEHAN HAK LAINNYA YANG SAH.
BARANG MILIK DESA ADALAH KEKAYAAN MILIK
DESA YANG BERGERAK DAN TIDAK BERGERAK

 Kekayaan milik pemerintah dan Pemerintah
Daerah berskala lokal desa yang ada di desa
dapat dihibahkan kepemilikannya kepada
desa.
 Kekayaan milik desa yang telah diambil alih
oleh Pemda Kab/Kota dikembalikan kepada
desa, kecuali yg sudah digunakan untuk
fasilitas umum.

PENGELOLA BARANG
MILIK DESA
KEPALA DESA MENETAPKAN PETUGAS YANG MELAKUKAN
PENGELOLAAN BARANG MILIK DESA , DENGAN TUGAS :
MENCATAT SELURUH BRNG MILIK DESA YG BERASAL DARI
APBDesa MAUPUN SUMBER LAINNYA YANG SAH;
MELAKUKAN PENCATATAN BRNG MILIK DESA YG
DIPELIHARA/DIPERBAIKI;
MENYIAPKAN LAPORAN BARANG MILIK DESA;
MENYIAPKAN USULAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK
DESA YG RUSAK ATAU TIDAK DIPERGUNAKAN LAGI.

PENGELOLAAN KEKAYAAN MILIK DESA
PERENC
ANAAN
PENGA
DAAN
PENGG
UNAAN
PEMANF
AATAN
PENGAM
ANAN
PEMELIH
ARAAN
PENGHAP
USAN
PEMINDAHT
ANGANAN
PENGAW
ASAN
PENATAU
SAHAAN
PEMBI
NAAN
PENIL
AIAN
PENGEN
DALIAN

• Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan
menyusun rincian kebutuhan barang milik desa
pada tahun berikutnya dengan
mempertimbangkan barang milik desa yang
ada;
• Pengadaan adalah keg. utk melakukan
pemenuhan kebutuhan barang/jasa Pemdes;
• Penggunaan adalah keg. unsur Pemdes dlm
rangka mendukung penyelenggaraan Pemdes:
 APBDesa  Kep. Kades
 Hibah/Pihak Ke-3
- B.A. Hibah
- Keputusan Kades ttg Hibah
 Kekayaan asli desa.
45

• Pemeliharaan adalah keg. yg dilakukan agar
semua brg milik desa sll dlm keadaan baik
dlm rangka penyelenggaraan pemdes;
• Pengamanan adalah keg. pengendalian brg
milik desa dlm bentuk fisik dan administratif;
• Pemanfaatan adalah menggunakan brg milik
desa yg tdk digunakan dlm penyelenggaraan
pemerintahan desa, yaitu dalam bentuk
 Sewa;
 pinjam pakai;
 kerjasama pemanfaatan;
 BSG/BGS tdk mengubah stts kepemilikan
46

• Penghapusan adalah:
kegiatan menghapus barang milik desa
dari buku Data Inventaris Desa (Model
A.3.);
 B.A Penghapusan ;
 Kep. Kades tentang Penghapusan
Oleh : Bupati/Walikota atau Kepala Desa
47

48
Tanah Desa (TD) adalah tanah yang dimiliki dan atau dikuasai Desa.
Tanah Desa terdiri dari :
 Tanah Kas Desa (TKD) adalah salah satu dari
sumber pendapatan asli desa, antara lain : tanah
bengkok, titisara, lungguh, tanah pengarem-arem,
kebun desa;
 Tanah Desa (TD) lainnya adalah tanah untuk
kepentingan masyarakat desa seperti Jalan Desa,
saluran irigasi desa.

Pasal 15 Permendagri 4/2007
 Kekayaan Desa berupa TKD tidak boleh dilakukan pelepasan
kecuali diperlukan utk Kepentingan Umum;
 Pelepasan hak kepemilikan tanah Desa dilakukan setelah
mendapat ganti kerugian yg sesuai dg harga yg menguntungkan
Desa ( Harga Pasar & NJOP);
 Penggantian ganti kerugian brp uang hrs digunakan u/ membeli
tanah lain yg lebih baik & berlokasi di Desa setempat;
 Dittpkan dgn Keputusan Kadesa setelah mendpt persetujuan
BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan
Gubernur;
Kep. Umum mengacu pada Perpres 65/2006 (7 Items) dan telah dicabut
oleh UU 2/2012 ttg Pelaks. Pemb. Kep.Um (18 items) junto Perpres 71/2012

50
Apabila :
 Tanah pengganti diluar desa;
 Bukan untuk pemb. kepentingan umum;
 Pelaks. sebelum Permendagri 4/2007;
 Biaya Adm. Penyelesaian Tukar Menukar;
Permasalahan dari beberapa Daerah
Penjelasan melalui
Surat MDN/DIRJEN PMD
Sbb :

51
Pengganti tidak di Desa setempat
 Apabila tanah pengganti tidak berlokasi di desa setempat, maka harus
mendapat persetujuan/ dispensasi Menteri Dalam Negeri;
 Bupati/Walikota melalui Gubernur menyampaikan permohonan
persetujuan/dispensasi kepada Menteri Dalam Negeri ;
 Sebelum Gubernur menyampaikan permohonan persetujuan/dispensasi,
terlebih dahulu bersama dengan Bupati/Walikota melakukan tinjauan
lapangan dan verifikasi data yg dituangkan dalam Berita Acara;
(kebenaran formil dan materiil);
 Berita Acara merupakan kelengkapan penyampaian permohonan Gubernur
kepada Mendagri.

Lanjutan .......
52
Proses Tukar Menukar yg Bukan Untuk
Kepentingan Umum
 Pengajuan surat Kades kpd BPD utk mendapatkan
persetujuan dan permohonan ijin kepada Bupati;
 Sebelum Bupati mengajukan permohonan ijin kpd
Gubernur, terlebih dahulu membentuk Tim Kajian
Kabupaten berdasarkan S.K. Bupati;
 Tim kajian keanggotaannya terdiri dari SKPD terkait
sesuai kebutuhan, dan mengikutsertakan tenaga
penilai professional sesuai bidangnya;
 Tim mengkaji berupa peningkatan ekonomi desa,
menguntungkan desa, & tdk merugikan asset desa;

Lanjutan .......
 Hasil kajian Tim merupakan bahan pertimbangan
Bupati mengeluarkan surat ijin, kemudian
disampaikan kpd Gubernur ;
 Sebelum Gubernur mengeluarkan ijin, terlebih
dahulu melakukan telaahan berupa tinjauan
lapangan dan verifikasi data di lokasi tanah kas
desa maupun di lokasi penggantinya;
 Kemudian hasil telaahan Provinsi beserta
kelengkapan dokumen hasil kajian Pemerintah
Kabupaten, diajukan kepada Menteri Dalam Negeri;
53

 Selanjutnya Kementerian Dalam Negeri
untuk mengkonfirmasi terhadap hasil
telaahan tersebut dengan melakukan
tinjauan lapangan dan verifikasi data yang
dapat menjadi dasar pertimbangan
Menteri Dalam Negeri untuk menerbitkan
dispensasi.
54
Lanjutan .......

55
Lanjutan .......
Pelaksanaan Tukar Menukar Sebelum
Permendagri 4/2007
 Pelaksanaan tukar menukar TKD yang terjadi
sebelum diterbitkannya Permen 4/2007 agar
diselesaikan di Provinsi dengan terlebih dahulu
dilakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data
guna memperoleh kebenaran formil dan materiil
serta hasilnya dapat sebagai bahan
pertimbangan pemberian ijin oleh Gubernur.

Pembiayaan seluruh administrasi dalam
proses tukar menukar sampai dengan
penyelesaiaan sertifikat TKD pengganti adalah
diluar nilai ganti kerugian atas tukar menukar
TKD yang telah disepakati oleh kedua belah
pihak.
56
Surat MDN No. 143/944/PMD tgl 8 Februari 2012
perihal Penyelesaiaan Administrasi Penggantian
Tanah Kas Desa (TKD) Untuk Kepentingan Umum

57
Terima
kasih